Proyek Air Bersih di Belabaja Bermasalah

Proyek air bersih yang didanai APBD Lembata tahun 2006 di Desa Belabaja dan Babokereng di Kecamatan Nagawutun bermasalah. Bak penampung air tidak dibangun, pipa yang sudah terpasang tidak keluar air, namun realisasi proyek dan keuangan dilaporkan 100 persen.

Ketua DPRD Kabupaten Lembata, Drs. Piter Boliona Keraf mengungkapkan hal ini saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis (1/3/2007). Sebelumnya, Piter Keraf bersama anggota Dewan lainnya, Hyasintus Burin, Yosep Amuntoda, dan Yohanes Vianey Burin, S.H mengunjungi Kecamatan Nagawutun dan Wulandoni untuk memantau realisasi proyek itu. Fokus turba Dewan untuk menilai kinerja pemerintah dan rekanan itu, katanya, dilakukan pada tiga sasaran yakni jalan raya, jembatan dan air bersih serta kondisi rawan pangan.

Dalam kasus poyek air bersih di Desa Belabaja, dewan menemukan proyek pengadaan dan pemasangan pipa transmisi senilai Rp 187 juta dikerjakan CV Ago Lewo tidak tuntas. Data yang disampaikan pemerintah kepada DPRD menyebutkan proyek ini meliputi pengadaan pipa, pemasangan pipa sekitar tiga kilometer dan pembangunan bak penampungan air bersih di Dusun C Desa Belabaja. Realisasinya, pipa dipasang kurang dari 200 meter sebelum ke bak penampungan, sementara bak air yang tercantum dalam anggaran tidak dibangun.

"Keterangan Kepala Desa Belabaja, Paulus Pattyona, bak air bersih tidak dibangun kontraktor. Bak yang ada dibangun swadaya rakyat tahun 2004. Kami heran, matriks laporan disampaikan pemerintah kepada DPRD sebagai panduan turba, realisasi fisik dan dan uang proyek itu sudah 100 persen," keluh Pieter.

Dia menyesalkan konerja rekanan dalam pelaksanaan proyek itu sehingga dana APBD Rp 187 juta habis namun masyarakat tidak menikmati apa-apa.

Kasus proyek air bersih lainnya terjadi di Desa Babokerong. Penjelasan Sekdes Syafrudin Umar kepada DPRD, pada tahun 2006 di wilayahnya ada proyek air bersih senilai Rp 117.500.000 yang dikerjakan CV Tony Jaya. Tetapi hingga akhir tahun 2006 tidak ada aktivitas sama sekali.

"Pipa tidak terpasang dan airnya tentu tidak dinikmati warga. Mengecewakan sekali. Pemerintah lapor kepada tim turba Dewan bahwa realisasi fisik proyek 100 persen dan uang 95 persen. Kenyataannya lain sama sekali," kata Piter.

Masih di Desa Babokerong, dalam APBD dianggarkan dana membangun drainase menahan banjir di bagian barat dekat kapela. Proyek ini berdasarkan usulan warga dalam musrenbang, karena rumah warga sering tergenang banjir pada musim hujan. Tetapi parit dibangun dibagian timur yang bebas banjir.

"Kata kades, lain yang gatal lain yang digaruk. Seorang ibu warga desa setempat mengatakan kepada saya bahwa di bagian timur tidak ada banjir," kata Pieter.

Di Desa Baobolak disebutkan ada proyek pemasangan pipa dengan dana APBD I NTT Rp 125 juta. Menurut Kades Baobolak, Petrus Lapak Warat, dana proyek ini dialihkan untuk pembenahan mata air Boto.

Semua temuan proyek bermasalah ini, kata Pieter, Dewan akan meneliti dokumen kontrak dan memanggil pihak terkait proyek ini. (ius)

Sumber: Pos Kupang, 5 Maret 2007

Ket foto: Tokoh masyarakat Desa Belabaja Hendrik Galot Pukan, Paulus Genere Pattyona, dan Sekretaris Desa Belabaja Joseph Enga Alior beserta sejumlah aparat desa di depan kantor Desa Belabaja, Kecamatan Nagawutun, Lembata, NTT. Foto: dok. Ansel Deri

Drs Inu Kencana Safiie, M.Si, Bersuara Atas Nama Kebenaran

Ia membuka sejumlah kasus di IPDN Jatinangor, Jawa Barat, yang selama ini tertutup rapat. Tapi, ia malah dituding mencari popularitas, jabatan, uang bahkan sensasi. “Semua itu saya lakukan atas nama kebenaran,” katanya.

Nama Inu Kencana Safiie melangit setelah dua kasus kekerasan yang mengakibatkan dua praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, tewas.

Pertama, ia membongkar kasus kekerasan yang mengakibatkan praja Wahyu Hidayat tewas pada September 2003. Kemudian, kasus kekerasan yang mengakibatkan Cliff Muntu, praja asal Manado, Sulawesi Utara meregang nyawa pada April 2007.

Kasus terakhir, malah menggegerkan masyarakat Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya turun tangan. Sebuah tim yang dipimpin Prof Dr Ryaas Rasyid diterjunkan guna mengusut kasus itu. Juga mengevaluasi keberadaan lembaga pendidikan pencetak calon birokrat itu.

Sebenarnya, tidak hanya kasus kekerasan yang dipraktekkan praja senior kepada para yuniornya di kampus itu. Malah, ada berbagai praktek haram yang ditengarai terjadi di kampus itu terbungkus rapi dan tak pernah terkuak.

Nah, demi mencari kebenaran sejati, Inu membongkarnya melalui IPDN Undercover: Sebuah Kesaksian Bernurani. Buku yang merupakan biografinya itu membuat banyak pihak, terutama lingkungan internal kampus, merasa keberatan. Protes pun bermunculan, terutama praja wanita yang merasa dilecehkan Inu, dosennya sendiri.

“Dalam buku yang saya tulis itu, saya ingin mencari kebenaran. Setelah ibu dan ayah saya meninggal, hidup saya sangat miskin. Nah, rupanya kebenaran itu Tuhan. Maka ketika terjadi ketidakadilan, ternyata mereka sedang menginjak-injak ayat-ayat kebenaran. Mereka sedang menginjak-injak ayat-ayat Tuhan. Saya ingin menyampaikan bahwa inilah kebenaran yang hakiki,” ujar Inu Kencana kepada penulis di Hotel Aston Atrium Senen, Jakarta Pusat belum lama ini.

Tak Boleh Ditutupi

Dosen yang kalem ini juga mengaku kejujuran menjadi sangat penting sekalipun kadang nyawa jadi taruhan. Tapi, ia yakin kebenaran itu Tuhan. Setiap agama mengajarkan tentang kebenaran.

“Sebuah ayat dari Alkitab sangat bagus. ‘Akulah jalan, kebenaran, dan hidup.’ Itu yang sangat penting tapi justru saat ini kebenaran sedang diinjak-injak. Padahal, menurut saya informasi itu tidak boleh tertutup. Kecuali memang rahasia negara. Justru ada yang menuding saya telah membuka aib. Ini bukan masuk kategori rahasia negara,” tegasnya.

Inu memberikan ilustrasi sederhana. Kalau anak seseorang cacat kemudian ia sampaikan kepada orang lain maka itu aib. Namun, jika ada penjahat yang hendak memperkosa anak seseorang kemudian penjahat itu ditangkap dan digelandang ke polisi maka itu kebenaran.

Tapi, langkahnya menguak praktek kekerasan, narkoba, seks bebas dan lain-lain yang terjadi di kampus itu dianggap “kontraproduktif”. “Memang terlihat seperti itu karena cara berpikir orang hanya uang. Masak kejahatan itu ditutup-tutupi lalu dapat uang? Itu nggak benar, dong. Pembunuhan Wahyu Hidayat itu Rp. 300 juta. Tapi, orang mengatakan tidak ada buktinya. Ya, memang karena tidak ada kwitansinya, dong! Bisa dibayangkan orang yang membunuh Wahyu Hidayat itu bisa lulus,” katanya menegaskan.

Lapor Presiden

Tak tahan dengan upaya menutup-nutupi kasus itu, Inu melaporkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui juru bicara kepresidenan, Dr. Andi Alfian Mallarangeng. Andi mempersilahkan Inu membongkarnya jika memang kejadiannya seperti itu.

Setelah mendapat lampu hijau, Inu akhirnya “bernyanyi” di koran bahwa presiden melantik narapidana. Setelah berita itu menyebar semua orang marah. Pejabat-pejabat IPDN juga marah karena merasa terganggu dengan berita itu. Kemudian, laporan itu dicek lagi di Pengadilan Negeri Sumedang dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

“Setelah kasus kematian Cliff Muntu mencuat, anak itu (pelaku kematian Wahyu Hidayat-pen) harus berhenti dari pegawai. Ini bukan berarti saya kejam tetapi kebenaran harus ditegakkan,” lanjut Inu.

Inu mengaku merasa pilu dengan segala bentuk kekerasan yang terjadi di IPDN sehingga harus mengungkapkannya ke publik. Ia bukan merasa jenuh. Jika ia merasa jenuh maka tentunya ia harus keluar dari IPDN. Dosen yang masih belum punya rumah pribadi ini tak mau dituduh sebagai pengecut.

“Saya sempat dinonaktifkan selama dua hari dari IPDN. Saya diaktifkan kembali karena publik memihak saya. Saya dituding mencari popularitas. Tapi, untuk apa mencari popularitas? Yang ada dalam hati dan pikiran saya adalah bahwa kebenaran yang paling hakiki harus diperjuangkan. Suara rakyat itu suara Tuhan. Orang Latin mengatakan, vox populi, vox dei. Ini memang agak filosofis. Tapi kalau bicara hukum saya justru harus minta bantuan pengacara,” kata Inu menunjuk pengacaranya, Petrus Bala Pattyona, SH, MH yang setia mendampinginya.

Merasa Kampungan

Inu Kencana Safiie lahir di Nagari Simalanggang, Sumatera Barat pada 14 Juni 1952. Ia lahir dari pasangan H. Abdullah Safiie dan Hj. Zaidar Safiie. Ayahnya adalah Bupati Payakumbuh. Ia tergolong bupati miskin yang tak pernah korupsi. Sedang ibunya guru Sekolah Keputrian Raja Siak Sri Indra Pura.

“Saat menutup pintu ruang kerja, saya membayangkan wanita mulia yang pernah meneteskan darah karena melahirkan saya. Wanita agung yang memberikan saya air kehidupan hingga usia tiga tahun lebih,” kata Inu dalam biografinya.

Sebagaimana ia ungkapkan dalam biografinya, masa sekolah dilewati di Nagari Simalanggang, Payakumbuh. Tapi, saat di bangku kelas 2 Sekolah Rakyat di Payakumbuh, ia mendengar kabar bahwa ayahnya meninggal di Bengkalis. Bersama ibunda, mereka menuju Bengkalis.

“Tiba di sana kami langsung ke makam ayah. Tanah kuburannya masih merah. Kami menangis karena tidak semua kakak saya hadir,” kenangnya.

Setamat SR, ia sekolah di SMP Negeri III Payakumbuh. Inu terus menunjukkan prestasi. Di SR, misalnya, ia sempat mendapat rangking tiga di kelasnya. Kemudian, di SMP ia juara umum kedua di sekolahnya.

Namun, di sekolah ini Inu hanya bertahan setahun karena bersama ibunya ia dibawa kakaknya, Sudra Syafiie ke Jakarta. Di Ibu Kota ia masuk di SMP Negeri VIII Jakarta. Meski tak mendapat juara karena masih butuh penyesuaian, toh, di SMA Negeri V Filial Jakarta ia kembali juara. Inu mulai merasa percaya diri sekalipun ia mengaku menjadi orang yang paling kampungan.

“Bayangkan saja. Dari Jalan Salemba Raya, tepatnya di Gang Haji Murtado, kami harus berjalan kaki sampai ke Jalan Thamrin di Jakarta Pusat. Kami naik tangga berjalan (eskalator) di Toserba Sarina (Jl. Thamrin) dan ditangkap satpam karena tidak memakai sandal,” ujar Inu.

Meski sempat SMA di Jakarta, Inu akhirnya tamat di SMA Negeri I Paspal di Kota Pangkalan Brandan tahun 1071. Ia kemudian kembali ke Jakarta dan mencoba masuk Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Indonesia (UI).

Cita-cita menjadi dokter tetap membara. Ia akhirnya masuk di FK Universitas Trisakti. Di kampus ini, ia berteman dengan Rudy Hartono. Belakangan Rudy Hartono terkenal sebagai juara dunia Bulutangkis All England.

“Saat petugas tagih uang SPP, saya hengkang dari Trisakti. Apalagi, uang praktek terasa sangat menyulitkan. Saya akhirnya jadi pengangguran. Ibunda mulai didera sakit jantung. Ibu akhirnya meninggal di atas mobil kakak saya di bawah jembatan Semanggi. Saat itu saya marah kepada Allah,” kenangnya.

Tetap Semangat
Meski ditinggal pergi ayah dan bunda tercinta, toh, Inu Kencana tak patah arang. Ia tetap tekun menata hidup lewat pendidikan. Setelah dtinggal ibu tercinta, Inu diajak kakak perempuan ke Irian Jaya.

Saat itu ia bertugas di sebuah Puskesmas sebagai dokter gigi. Sedang suaminya bertugas sebagai Kepala Sub Diorektorat Pendaftaran Tanah Provinsi Irian Jaya di Jayapura. Setiba di Jayapura, Inu kuliah di Akademi Ilmu Administrasi dan Akuntansi Jayapura.

Di sini, ia berkenalan dengan Ermaya Suryadinata yang belakangan sempat menjadi Gubernur Lemhannas. Oleh kakanya, Inu dikuliahkan di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Jayapura.

Semangat juang yang tinggi mengantar Inu menjadi sosok pemikir yang brilian. Ia akhirnya mempersunting Indah Prasetiati, gadis pilihannya yang kini telah memberinya tiga anak. Ketiganya, Raka Manggala Safiie, Nagara Belagama Safiie, dan Periskha Bunda Safiie.

Inu juga mulai mendapat berbagai tugas dan jabatan di Papua hingga dipercayakan menjadi dosen IPDN di Jatinangor. Sejumlah buku lahir dari tangan dosen yang kalem ini. Terakhir, ia menulis biografinya, IPDN Undercover: Sebuah Kesaksian Bernurani yang membuat heboh kampusnya sendiri. Apa perlu ada perubahan radikal terhadap sistem pendidikan di IPDN? “Menurut saya, pejabatnya harus jujur. The man behind the gun. Anak-anak murid itu ibarat kertas putih,” kata Inu. (Ansel Deri)

Sumber: HIDUP, 24 Juni 2007

Perlu Belajar dari Sejarah

Oleh Ansel Deri

Putra Lembata, tinggal di Jakarta

BELAKANGAN ini masyarakat Leragere, Kecamatan Lebatukan, Lembata, terus memrotes rencana PT Merukh Enterprise melakukan kegiatan penambangan tembaga dan emas di daerah itu. Para pastor se-Dekanat Lembata, Keuskupan Larantuka, juga ikut menyatakan sikap menolak rencana tersebut. Tapi, rupanya niat Pemkab Lembata menerima PT Meruk Enterprise tak terbendung lagi.

Sekalipun protes keras sudah dilakukan, toh suara rakyat Leragere harus dipendam dalam-dalam karena konon investasiini menjadi juru selamat bagi pundi-pundi Lembata. Mau tahu bukti tekad Pemkab Lembata atas rencana itu? Dengar saja apa kata Wakil Bupati Ande Liliweri. "Kami tahu bahwa ada pro kontra, tetapi tidak menyurutkan tekad kami untuk melanjutkan proses rencana investasi tambang di wilayah Lembata." (Lihat berita Antara, Kamis (24/5). Artinya, seperti kata pepatah: anjing menggonggong, kafilah berlalu. Dan itu adalah sikap resmi terkait reaksi penolakan rencana investasi itu.

Sejarah kelam

Bila kita menengok ke masa lalu, akan dengan muda kita simpulkan bahwa para petani, masyarajak adat bahkan nelayan hidup di bawah garis kemiskinan dan mereka sengaja dimiskinkan. Atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tanah dan sumber kehidupan mereka dirampas untuk kepentingan pertambangan, perkebunan, industri kehutanan dan perkayuan bahkan bendungan-bendungan besar. Pada akhirnya, mereka mengalami nasib mengenaskan: diusir dari tanah leluhur yang menjadi basis kehidupannya. Kadang mereka ditangkap, disiksa, dan dibantai oleh preman yang dibayar pemilik perusahaan. Semua itu, dilakukan di luar batas-batas kemanusiaan.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) pernah menunjukkan contoh nyata. Operasi pertambangan emas dan tembaga di wilayah Amungme dan Komoro (Papua) sudah berlangsung lama dengan skala eksploitasi besar (belakangan mungkin menurun). Kegiatan itu, masih dari data tersebut, menyebabkan musnahnya ekologi wilayah setempat. Misalnya, terjadinya pencemaran sungai dan danau, hilangnya hutan dan keragaman hayati di dalamnya, hujan asam hingga hilangnyakesuburan tanah. Tak hanya itu. Keragaman budaya masyarakat adat Amungme dan Komoro jadi hilang. Juga hilangnya sistem adat hingga terjadinya konflik horizontal yang berbuntut pada pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM).

Contoh dua kasus di atas tak jauh berbeda dengan masyarakat adat Dayak Ngaju di Propinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Proyek lahan gambut 1.400.000 hektar menyebabkan musnahnya ekosistem di wilayah tersebut seperti hutan dan kualitas air serta spesies endemik lainnya. Proyek ini telah menyebabkan masyarakat kehilangan sumber penghidupan. Lebih dari itu, adalah hancurnya hancurnya relasi dan sistem sosial budaya masyarakat adat. Di sana ditemukan juga penggunaan pola-pola intimidasi dan tindakan pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat.

Begitu juga kasus yang dialami masyarakat adat Talang Mamak dan Pelalawan. Pabrik pengelolaan bubur kertas (pulp and paper) melakukan konversi hutan alam menjadi perkebunan kayu. Hal ini menyebabkan rusaknya hutan dan hilangnya spesies ekologi lainnya, degradasi tanah, dan terjadinya banjir di bagian hilir. Dampak lain adalah adanya limbah dan proses pemiskinan masyarakat karena konversi dan perampasan lahan yang menyebabkan masyarakat tidak dapat lagi memanfaatkan lahannya secara normal.

Perlu belajar

Pemkab Lembata melalui Wakil Bupati Ande Liliweri ternyata memberikan garansi bahwa pihaknya akan berupaya maksimal untuk menekan dampak negatif yang timbul sebagai akibat dari kehadiran investor tambang ini. Ia berkilah, sebuah investasi besar tentu memiliki dampak sosial, tetapi juga memilikidampak positif bagi perkembangan ekonomi di daerah. Janji angin sorga seperti itu bukan hal baru. Masyarakat biasanya dijanjikan yang muluk-muluk. Tapi, apa yang terjadi selanjutnya? Hanya Tuhan dan investor pertambangan bersangkutan yang tahu. Belum lagi persoalan bahaya lingkungan yang mungkin timbul dari kehadiran perusahaan tersebut.

Perlu diingat, saat ini lingkungan hidup menjadi begitu sensitif. Kondisinya, makin memrihatinkan. Tentu bukan di Leragere. Karena itu, contoh kasus yang terjadi di Papua, misalnya, harus menjadi bahan refleksi berharga bagi Pemkab Lembata menerima kehadiran investor di bidang pertambangan. Karena itu, protes masyarakat yang didukung oleh elemen-elemen lain, terutama para pastor dan elemen masyarakat lain harus didengar. Jika masyarakat menolak, maka Pemkab Lembata juga harus berani mengatakan sorry kepada investor bersangkutan. Jangan sampai terjadi krisis perlindungan dan keadilan terhadap masyarakat Leragere atas hak-hak ulayatnya.

Insiden Babel Kelabu, 5 Oktober 2006 di Pangkal Pinang, Propinsi Bangka Belitung (Babel) yang meminta Gubernur Hudarni Rani mundur dari jabatannya, setidaknya menjadi pelajaran lain yang sangat berharga bagi Pemkab Lembata dalam menyikapi aksi penolakan masyarakat. Betapa tidak. Kantor gubernur diserbu ribuan rakyat karena menilai Rani memihak pemodal pertambangan dan bukan rakyatnya. Nah, ia akhirnya terpental dari bursa Calon Gubernur Babel beberapa waktu lalu karena disebut-sebut tidak mendapat kercayaan dan simpati masyarakatnya.

Sumber: Pos Kupang, 22 Juni 2007