Marthen Siwa: Anak Romusha dari Roworeke

Puluhan tahun ia mengabdikan diri sebagai pegawai negeri sipil (PNS) pada Dinas Peternakan Provinsi Papua.

Ia anak seorang perantau asal Roworeke, Kabupaten Ende, Flores. “Ayah saya adalah anggota Romusha dan ia jadi pekerja di Bintuni,” kata Marthen Siwa.

Marthen Siwa mungkin tak pernah menyangka kalau suatu saat ia tinggal di Provinsi Papua.

Apalagi, akhirnya mendapat predikat sebagai orang Papua keturunan selain suku-suku asli di daerah itu sekalipun ayahnya berasal dari kampung Roworeke, Ende. Ini gara-gara sang ayah, Stanilaus Siwa, dijadikan sebagai pekerja paksa alias anggota Romusha saat Jepang berkuasa di Ende dan Flores.

Marten Siwa menceritakan, ayanya, Stanilaus Siwa, meninggalkan kampungnya, Roworeke setelah Perang Dunia II. Saat itu ayahnya direkrut untuk menjadi pekerja paksa alias Romusha di Bintuni, Papua untuk mengerjakan benteng pertahanan Jepang.

“Setiba di sana, mereka dijadikan pekerja untuk membangun benteng-benteng pertahanan Jepang. Tuhan berbaik hati kepada ayah dan teman-teman sehingga mereka tak mengalami siksaan yang bisa berakibat kematian. Saya akhirnya lahir di Bintuni setelah ayah menemukan gadis pilihannya asal Pulau Seram, Maluku,” ujar Marthen Siwa kepada penulis di Hotel Kartika Chandra Jakarta belum lama ini.

Pria kelahiran 10 Oktober 1947 juga menikmati masa kecil di sejumlah daerah seperti Pokas, Sorong, Kaimana, Biak, Jayapura dan Merauke. Pada tahun 2000 lalu, ayahnya meninggal di Merauke. Untungnya, pada jaman Belanda ia berkesempatan menikmati pendidikan dasar atau OSB. Pada 1962, Belanda meninggalkan Irian Barat sehingga daerah itu ditangani Untea.

“Setelah Belanda kembali, saya dan beberapa siswa OSB Bintuni dan wilayah lain di Papua dikirim ke Jawa untuk melanjutkan sekolah karena kami berstatus pelajar Trikora. Setiba di Jakarta kami semua dari seluruh Indonesia ditampung di asrama Kelapa Dua selama tiga bulan. Saya kemudian ditempatkan di Bandung, Jawa Barat,” kenang Marthen Siwa.

Ia mengaku, saat itu kesempatan untuk sekolah sangat terbatas. Sekolah-sekolah banyak menampung anak-anak Eropa ketimbang pribumi. Makanya, untuk anak-anak pribumi yang lahir dan besar di Papua masuk OSB. Untungnya, ia mendapat kesempatan sekolah di Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) Bandung tahun 1962 - 1964.

“Setelah itu saya kembali ke Papua dan mulai bekerja tahun 1965 - 1966 di Kantor Dinas Peternakan Provinsi. Awaknya sebagai tenaga lepas. Tahun 1967, saya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Peternakan Provinsi hingga pensiun pada 2003. Jadi, hitung-hitung saya bekerja sebagai PNS selama 37 tahun. Terakhir, saya dipercayakan sebagai Kepala Seksi Produksi di Dinas Peternakan Provinsi Papua,” jelas Marthen Siwa.

Meninggal DuniaMarthen menceritakan, banyak anggota keluarga mengira kalau ayahnya sudah meninggal dunia setelah sekian tahun tak ketahuan kabarnya. Untungnya, saat Anis Pai, anggota keluarga asal Ende di Papua pulang kampung maka baru diketahui bahwa Stanilaus Siwa mempunyai keturunan di Bintuni, Papua.

“Saat Pak Anis Pai berlibur ke Roworeke, saya mengusulkan agar beliau membawa foto ayah kami. Pertimbangan saya karena banyak anggota keluarga ayah ada di Roworeke. Saya juga dengar kalau seorang anggota keluarga besar ayah adalah pastor. Saya sangat bersyukur karena pastor ini bisa membuat silsilah keluarga ayah sehingga kami juga bisa tahu,” kata Marthen Siwa, seorang penganut Kristen Protestan.

Setelah keluarga di kampung tahu bahwa Stanilaus Siwa memiliki keturunan di Papua, cerita Marten, ia diminta saudara-saudara ayahnya agar satu waktu harus pulang ke Roworeke sekadar melihat keluarga ayahnya. Baik di Papua maupun Ende, kata Marthen, marga Siwa termasuk keturunan darah biru.

“Saat itu saya memang tidak menjanjikan akan ke Ende, tetapi saya mengatakan bahwa kalau ada waktu saya berlibur untuk bertemu keluarga besar di kampung. Apalagi, saya juga termasuk anak tertua dari marga Siwa di Papua. Saya bahagia karena Pak Anis Pai juga banyak cerita dan membawa foto-foto keluarga di Ende,” katanya.

Pendidikan Marthen Siwa dan istrinya menyadari pentingnya pendidikan bagi putra dan putrinya. Karena itu, ia dan istrinya berusaha menyekolahkan anak-anaknya hingga perguruan tinggi (PT) dan ada yang sudah memiliki pekerjaan tetap. Putra pertamanya, Isak Pieter Siwa, S.Pt, M.Pt adalah dosen di Fakultas Peternakan (Fapet) Universitas Pattimura (Unpati) Ambon, Maluku.

Sedang anak kedua, Linda Siwa kini adalah pegawai Dinas Perhubungan Darat Provinsi Papua. Anak ketiga, Stanley Siwa, saat ini bekerja di PT Freeport Indonesia di Timika. Begitu juga anak keempat, Rius Siwa dan anak kelimanya, Hebe Siwa bekerja pada perusahaan yang sama.

“Saya berprinsip bahwa sebagai orangtua kami punya kewajiban mendidik anak karena mereka juga punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Saya dan istri saya sudah bertekad bahwa kalau ijasah kami SLA misalnya maka anak kami harus lebih dari itu. Nah, jika anak-anak sudah sekolah dan menggunakan ilmu dan kemampuan bagi orang lain maka itu merupakan kebanggaan bagi kami sekeluarga,” ujarnya bangga.

Ia menegaskan bahwa jika anak dan cucunya punya potensi yang perlu dikembangkan maka ia dan istrinya akan mendukung penuh. Hal ini ditunjukkan pada Agnes Dewi Maria Siwa, cucu dari anak keduanya Linda Siwa.

Saat itu Marthen Siwa bersama Linda mendampingi Agnes Dewi Maria Siwa mengikuti ajang Pemilihan Wajah Model Bintang 2007 yang diselenggarakan Jakarta Model Production & Sobri Enterprise di Hotel Kartika Chandra Jakarta 17 Juni 2007 lalu. (Ansel Deri)

Sumber: Mingguan Flores Pos Jakarta, edisi 21 – 28 November 2007
Ket foto: Marthen Siwa bersama putri dan cucunya saat sang cucu mengikuti sebuah fesitival tingkat nasional di Hotel Kartika Chandra, Jakarta. Foto: dok. Ansel Deri

Baru 23,70 Persen Penduduk Terlayani Listrik

Sampai dengan Maret 2007, baru 23,70 persen penduduk di Nusa Tenggara Timur, dari total penduduk 4.456.000 jiwa, mendapat pelayanan listrik PT PLN (Persero). Untuk mengatasi krisis listrik itu, di beberapa daerah sedang dibangun pusat listrik tenaga uap dan panas bumi. Pada tahun 2020 seluruh NTT ditargetkan terlayani listrik.

Humas PT PLN Wilayah NTT Buce Lioe, Kamis (15/11) di Kupang, mengatakan, provinsi itu terdiri atas pulau besar dan kecil, sehingga sulit membangun jaringan listrik yang lengkap. Jumlah desa yang telah dialiri listrik 41,68 persen atau 1.143 desa dari total 2.748 desa. Itu belum termasuk desa-desa pemekaran.

Saat ini, seluruh kebutuhan listrik yang dipasok PT PLN NTT bersumber dari 427 unit mesin diesel dengan kapasitas bervariasi. Listrik disalurkan melalui jaringan tegangan menengah sepanjang 3.881 kilometer sirkuit (KMS) dan jaringan tegangan rendah 4.042 KMS, untuk melayani 224.418 pelanggan.

Untuk mengatasi krisis listrik, NTT membangun dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), yaitu di Bolok, Kupang, dengan kapasitas 2 x 15 MW dan di Ropa, Ende, 2 x 7 MW. Proyek itu sedang dalam proses tender.

"Jika 30 MW di Bolok terbangun, ditambah stok listrik yang ada, seluruh warga Kabupaten dan Kota Kupang serta dan warga di Pulau Semau akan terlayani. PLTU Ende melayani seluruh Ende, sebagian Sikka dan sebagian Nagekeo," kata Lioe.
Di Provinsi Maluku Utara, krisis listrik juga semakin parah sehingga menghambat masuknya investasi. Defisit daya listrik menyebabkan PT PLN tidak mampu memenuhi permintaan untuk hotel, industri, mal, dan kompleks pertokoan besar. Kondisi ini sangat menghambat pertumbuhan ekonomi di provinsi itu.

Ahmad Ismail, Manajer PT PLN Cabang Ternate, Kamis, mengatakan, daya yang bisa dibangkitkan dari 148 unit mesin di 30 pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) hanya 39,8 MW. Dengan beban puncak 30 MW, cadangan daya tidak mencukupi untuk hotel, industri, dan mal.

Untuk mengatasi krisis, di Ternate dan Tidore akan dibangun PLTU 2 x 7 MW, yang beroperasi pada tahun 2009. "Untuk pulau lain belum ada solusi. Potensi yang bisa dikembangkan adalah pembangkit listrik tenaga angin dan panas bumi di Jailolo dan Songa," ujarnya. 

Sumber: KOMPAS, 16 November 2007

Syenny Watulangkow: Berlomba Menanam Aren

Wakil Walikota Tomohon, Sulawesi Utara Syenny Watulangkow giat memberdayakan masyarakatnya. Ia tak hanya bicara tetapi memberi contoh.

“Saya membangun pabrik gula aren. Kemudian masyarakat berlomba-lomba menanam pohon aren sehingga hasilnya saya beli,” kata Syenny.

Ia sadar, hampir semua lahan kritis di Tomohon milik masyarakat. Bukan milik pemerintah. Saat ia meminta lahan tersebut untuk ditanami, masyarakat tidak mau karena menganggap itu miliknya.

“Setelah saya bangun pabriknya, masyarakat mulai berlomba-lomba menanam aren. Mereka senang karena ada pabriknya. Masyarakat juga membentuk koperasi sendiri,” kata perempuan bersuamikan pria Belanda ini.

Ide awal pabrik itu juga agar Bu Wakil Walikota ikut melestarikan lingkungan hidup. Tapi, istilah ini diakuinya kedengaran aneh. Bagaimana kehadiran sebuah pabrik bertujuan untuk melestarikan lingkungan hidup.

“Siapa yang mau bangun pabrik untuk pelestarian lingkungan hidup? Tapi, saya ingin agar lahan kritis warga ditanami dan dilestarikan. Hasilnya mereka rasakan sendiri. Buah arennya dibeli dan mereka menambah pemasukan keluarga,” lanjut Syenny, bekas aktivis lingkungan hidup.

Saat ini, Syenny mempunyai 8.000 lebih anggota kelompok petani arena di Tomohon. Para petani binaannya juga diberi asuransi agar mereka lebih bergairah dan terus menanami lahan kritisnya. Di bawah pohon arena, ia juga minta petani menanam sayur mayur.

Contoh yang dibuat Wakil Walikota Tomohon ini tak hanya mendapat simpati warganya. Presiden dan Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono akhirnya berkenan meresmikan pabrik gula aren kebanggaan masyarakat Kota Bunga, Tomohon. Sebuah bentuk apresiasi Kepala Negara terhadap kreasi pejabat daerah memajukan ekonomi masyarakat kecil. (Ansel Deri)

Sumber: HIDUP No. 45, 11 November 2007

SMP Lamaholot Boto Minta Dinegrikan

SEKOLAH Menengah Pertama (SMP) Lamaholot Boto, Kecamatan Nagawutun, Kabupaten Lembata, NTT sudah berusia 46 tahun. Kini, pihak Yayasan Pendidikan Lamaholot tak mampu lagi membiayai dan meminta Pemerintah Kabupaten Lembata menegrikannya demi pendidikan anak-anak.

Menurut Ketua Yayasan Pendidikan Lamaholot Boto, Hendrikus Galot Pukan, sekolah swasta itu berdiri tahun 1960. Kehadiran sekolah yang terletak di bawah lereng Gunung Labalekan itu merupakan keinginan seluruh masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Keinginan itu pun disponsori tiga kepala kampung. Mereka adalah Gabriel Grosek Ketoj dari kampung Boto, Yohanis Bala Wuwur dari Belabaja, dan Karolus Kia Pukan dari Kluang. Tiga kampung itu yang akhirnya membentuk desa gaya baru bernama Labalimut. Kini tiga kampung itu dimekarkan menjadi Desa Labalimut dan Belabaja.

“Saat itu, ide masyarakat tiga kampung sederhana. Bahwa pendidikan menjadi garansi penciptaan sumber daya manusia (SDM) bagi kelangsungan pembangunan desa. Nah, bersama tiga sponsor tadi, mereka ingin mendirikan sekolah ini guna mendekatkan pelayanan pendidikan kepada anak-anak di desa,” jelas Hendrik Galot Pukan belum lama ini.

Menurut Hendrik yang juga bekas Kepala SMPL Boto, keinginan ini disambut baik masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Flores Timur (saat itu). Awalnya, Pemkab Flotim dan utusan Vedapura/Keuskupan menjadi pengasuh sekolah ini. Karenanya, segala biaya sekolah saat itu ditanggung uskup berdasarkan surat keputusannya (SK) dikeluarkan pihak Vedapura.

Awal berdiri tahun 1960, untuk sementara kepala sekolah dijabat Mateus Lepan Liman dibantu Petrus Lilibala Wujon, dan dua guru SD yaitu Ignasius Begaju dan Petrus Lidun Lein. Setahun kemudian, tahun 1961, sekolah ini mendapat tambahan seorang guru lulusan SGA Angkatan II yaitu Wilhelmus Wato Raring (bekas anggota DPRD Flotim).

“Setahun kemudian yaitu tahun 1962, saya juga diminta membantu mengajar dengan SK Vedapura. Sayangnya, tahun 1965 terjadi kekurangan murid sehingga pihak Vedapura menyatakan melepaskan bantuan.

Sekolah itu akhirnya untuk sementara waktu ditutup. Para guru juga diberi kesempatan melanjutkan studinya. Guru yang tak mampu diberi kesempatan mengajar di bawah sekolah-sekolah asuhan Vedapura. Mereka antara lain mengajar di SMP Paladia dan SMP Pankrasio Larantuka,” kenang Hendrik.

Kepala kampung

Merasa punya beban moril terhadap masa depan pendidikan anak-anak di desa, Hendrik dan rekan-rekan gurunya mengadakan rapat dengan tiga kepala kampung bersama para pembantunya.

Peserta menyepakati bahwa sekolah bisa dilanjutkan jika para guru, para kepala kampung, dan masyarakat mau. Tapi, kalau hanya salah satu pihak yang mau maka sekolah itu tentu tidak bisa jalan.

Atas nama masa depan pendidikan anak-anak maka mereka sepakat melanjutkan sekolah ini. Hendrik ditunjuk sebagai kepala sekolah dibantu dua guru sekampungnya yaitu Viktor Oseama, Petrus Lilibala Wujon menjadi pengajar.

Sejak saat itu, kata Hendrik, statusnya menjadi semakin tidak jelas menyusul dihentikannya bantuan dari pihak Vedapura. Sekolah itu akhirnya menjadi sekolah rakyat. Namun, Tuhan bermurah hati karena lulusan sekolah ini yang melanjutkan studi hingga tamat SMA maupun SPG bersedia mengabdi kembali.

Satu misi yang diemban bersama yakni memberikan pelayanan pendidikan bagi anak-anak desa. Juga sekaligus menjadi tempat latihan mengajar.“Kami bangga karena lulusan SMP Lamaholot sudah menyebar di mana-mana di Indonesia. Baik sebagai guru, pastor, pengacara, dosen, dan wartawan. Semua itu merupakan berkat usaha dan kerja keras disertai doa dari semua pihak yang terlibat langsung dalam memajukan pendidikan di kampung ini. Bahkan Pak Lazarus Baon (kini Camat Nagawutun, Lembata) juga bekas guru dan kepala sekolah dari SMP Lamaholot Boto,” kata Hendrik saat berlangsung acara Sosialisasi SMPL Boto menjadi SMP Negeri di kantor Desa Belabaja, Rabu, 26/6 lalu.

Acara sosialisasi dihadiri antara lain Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Lembata Alex T Making mewakili Kadis Diknas Drs Pukan Payong Martinus, putra kampung Kluang yang juga anggota DPRD NTT Drs Simon Sanga Mudaj, camat Nagawutun, Lazarus Baon, Kepala UPT Nagawutun, Lodofikus Gone Pattyona, Kepala SMP Lamaholot Boto Theodorus Tena Kalang, dan kepala desa Labalimut, Belabaja, Atawai, dan Ile Boli serta masyarakat.

“Kami sepakat dan bertekad menyerahkan sekolah ini kepada Pemkab Lembata tanpa ganti rugi. Kesepakatan dan keinginan masyarakat ini juga sudah kami sampaikan melalui surat tertulis yang ditandatangani yayasan, komite sekolah, dan tokoh-tokoh masyarakat. Jika rencana ini terlaksana maka kami sangat berterima kasih. Dan masyarakat tentu tidak pusing dan bingung lagi mengelola sekolah ini,” ujar Hendrik menambahkan

Pendidikan inklusif

Menurut Alex, saat ini pemerintah mau mendorong pendidikan inklusif bagi anak didik. Pendidikan inklusif ini baik bagi siswa-siswi sekolah luar biasa maupun mereka yang mempunyai potensi kecerdasan yang lebih. Jadi, pendidikan luar biasa itu bukan saja anak-anak cacat tetapi juga anak-anak yang memiliki kemampuan lebih.

“Dengan dibukanya akses pendidikan oleh pemerintah maka kita harapkan agar anak usia sekolah bisa mempunyai akses terhadap pendidikan. Karena itu, kita berharap agar tidak ada lagi cerita kalau ada anak usia sekolah tidak pernah masuk dalam sebuah jenjang pendidikan,” ujar Alex Making.

Menurutnya, terkait dengan perluasan akses maka sarana pendidikan di Lembata baik di sekolah negeri maupun swasta, tidak ada perbedaan lagi. Apabila sekolah itu mempunyai ruang kelas tidak memadai maka diberikan dana perluasan ruang kelas baru (RKB). Begitu pula dana untuk rehabilitasi sekolah yang sudah tidak memadai atau rusak total. Dengan berbagai sumber dana yang ada. Baik dari APBD II, I, maupun APBN.

Dikatakan, rata-rata sarana pendidikan di Lembata sudah memadai. Dalam artian bahwa semua sekolah sudah mendapat jatah untuk rehabilitasi maupun pembangunan ruang kelas baru mulai dari TK hingga SLTA. Tahun 2007, misalnya, Lembata mendapat alokasi dana untuk rehabilitasi RKB sebanyak 56 sekolah dengan kisaran dana Rp. 150–200 juta/sekolah.

Pengelolaan DAK selama ini, katanya, sudah berjalan baik dan wajah sekolah pun terlihat lebih bagus lagi karena pengelolaannya langsung diserahkan kepada sekolah bersangkutan. Dijelaskan, tujuan DAK yakni menggalang partisipasi orangtua/wali murid, masyarakat, dan komite sekolah sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri. Khusus di Boto (Desa Belabaja dan Labalimut), rata-rata sekolahnya sudah bagus.

“Mudah-mudahan bapak dan ibu sekalian bisa menata sekolah ini untuk menarik minat orangtua menyekolahkan anaknya. Jangan sampai fisik sekolahnya bagus tetapi isinya kosong. Nah, ini yang harus diperhatikan. Di Lembata, secara fisik sekolah kita bagus sekali tetapi isinya kosong,” jelasnya.

Menanggapi keinginan masyarakat Boto menyerahkan sekolahnya untuk dinegrikan maka pihak Dinas Pendidikan Nasional Lembata sangat mendukung. Jika hari ini masyarakat sudah sepakat maka ia mengajak agar masyarakat punya komitmen bersama dan sukarela menyerahkannya untuk dinegrikan. Dengan demikian, tahun ajaran baru anak-anak sekolah di Boto dan sekitarnya sudah menikmati sekolah negeri.

Berkualitas

Anggota DPRD NTT Simon Sanga Mudaj mengatakan, sejak berdiri tahun 1960, sudah banyak lulusan berkualitas yang dihasilkan oleh SMP Lamaholot Boto. Mereka berkarya sebagai guru, pastor, suster, dosen, usahawan, wartawan, perawat, dan lain-lain.

Simon yang juga bekas seminaris ini menyebut beberapa nama yang dihasilkan sekolah ini. Mereka antara lain praktisi hukum nasional Petrus Bala Pattyona, SH, MH, dua staf pengajar Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Drs Hironimus Jati de Ona, MS dan Drs Beatus Bala de Ona. Kini, Beatus tercatat sebagai mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang, Jawa Timur.

Juga Drs Krispinus Kedati Pukan, MS yang kini dosen sebuah universitas di Semarang, Jawa Tengah, politisi yang juga wartawan harian Suara Karya Jakarta, Drs Bonefasius Bejor Pukan dan Simon Soge Baon, staf Dinas P & K Kecamatan Telukrama, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

“Kita harus bersyukur karena sekolah ini telah memberikan yang terbaik bagi kita. Sebetulnya, sama saja untuk dialihan dari swasta ke negri. Tapi, saya garis bawahi bahwa ada nilai plus kalau sekolah ini dinegrikan. Kita tahu, aspirasi masyarakat menghendaki sekolah ini sebaiknya dinegrikan,” ujar Simon.

Dikatakan, tujuan yang ingin dicapai dari pengalihan adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat pedesaan. Biaya SPP sampai saat ini tentu sangat memberatkan orangtua murid. Kalau sudah beralih maka tentu SPP akan lebih murah karena sebagiannya ditanggung pemerintah melalui dana BOS.

Ansel Deri/Paulus Lima 

Sumber: Majalah EDUCARE Jakarta, edisi September 2007

Romanus Muda Kota, Ciptakan Kegaduhan Individu

IA selalu mengawal pergerakan anak buahnya saat turun merumput di Stadion Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur selama berlangsung kompetisi Copa Florete I. “Saya memerintahkan mereka agar selalu menciptakan kegaduhan individu,” ujar Pelatih Tim Nagekeo Romanus Muda Kota.

Disiplin dan semangat juang. Ini yang selalu ditanamkan Roman kepada anak buahnya. Bahkan dua hal itu bahasa wajib bagi anak asuhnya. Saat melawan tim Manggarai Timur saat partai awal, ia tak mau kecolongan dari para pemain Manggarai Timur.

Apalagi para hampir semua pemain lawan itu memiliki postur tubuh ideal. Mereka sangat berbahaya dalam membangun serangan. Kapan pun bisa mengobrak abrik semua lini pertahanan Nagekeo sehingga kegaduhan individu para pemain Nagekeo menjadi taruhan.

Tak gentar dengan kenyataan itu, pelatih kelahiran Mbay 14 Juli 1966 ini juga tak mau kehilangan momentum bersejarah bagi tim yang baru “merdeka” dari Kabupaten Ngada ini.

Ia mengaku menerapkan beberapa pola yang pas: melatih anak asuhnya secara tim dan individu. Secara individu, misalnya, ia sudah memilih pemain-pemain berku
alitas. Namun, jika secara tim tidak qualified maka ia tak segan-segan untuk tidak memasukkan dalam tim.

Roman sadar karena secara fisik kecil, tetapi ia harus mencari keunggulan lain. Ia melihat, semua tim memiliki pola permainan yang hampir sama yakni pola-pola panjang, long pass. Ini justru akan menyulitkan jika pelatih manapun menerapkan pola-pola pendek, short pass.

Pengalaman ini ia petik dari permainan tim Samba, Brasil. Nah, ada satu hal yang ia tekankan kepada anak buahnya. Bahwa tak perlu khawatir dengan besar-kecilnya badan, tetapi butuh mental yang kuat.

Roman malah mau orang takut dengan timnya kala merumput. Bukan sebaliknya. Karena itu, dalam permainan satu hal yang mereka pegang adalah setiap individu harus menciptakan satu harmoni dari kegaduhan, kekacauan. Ibarat musik di mana harus ada conductor. Dan pelatih adalah conductor yang mampu meramu setiap instrumen menjadi sebuah harmoni yang hebat.

“Kami punya satu tekad yakni bermain indah untuk menang. Jika sudah bermain indah dan menang maka sesungguhnya di sana kita sedang menghibur. Jadi, jika penonton hadir di sana (lapangan) maka mereka mau menikmati keindahan atau kesenangan dari bola,” kata Roman yang juga Wakil Pemimpin Redaksi Majalah Eksekutif News Jakarta.

Tak ayal, ketika mempermalukan Manggarai Timur dengan gol semata wayang Marianus Gewa, itu tak lepas dari taktik kegaduhan individu tadi. Karena itu, bagi sang eksekutor, Marianus, gol yang ia ciptakan merupakan kebanggaan bagi tim dan orang-orang Nagekeo tercinta baik yang bermukim di Jabodetabek maupun di kampung halamannya, Nagekeo.

“Gol saya ini menjadi kebanggaan bagi saya dan rekan-rekan. Kami sudah sepakat untuk terus mengecohkan setiap pergerakan lawan. Kami tidak mau kecolongan sedikit pun. Tim Manggarai Timur tidak boleh dianggap sepele. Nah, ke depan kami harus selalu kompak dan waspada dalam menghadapi tim manapun,” kata Marianus.

Gol itu juga tak lepas dari instruksi sang pelatih, Roman Kota. Sejak awal ia dan rekan-rekannya diinstruksikan untuk terus menciptakan kegaduhan individu. Karena jika tidak demikian, pertahanan timnya bisa dibikin kocar kacir. Dan bukan tidak mungkin gawang Nagekeo terancam.

Kebanggaan juga datang dari kapten tim, Alfons Atu Kota. Alfons yang juga seorang wartawan ini mengaku bangga dengan pola permainan yang diterapkan rekan-rekannya saat menjamu Manggarat Timur pada awal kompetisi.

Taktik dan strategi sang pelatih, Roman Muda Kota, ternyata menjadi senjata pemusnah gerak-gerik lawan. Toh, sebuah benturan keras terjadi hingga ia harus ditarik keluar lapangan.

“Toh, rekan-rekan seperti haus gol. Mudah-mudahan kami tetap menciptakan permainan yang indah ditonton,” kata Alfons, jurnalis yang humoris ini. Nah, provokasi rekan-rekan agar setia dengan kegaduhan individu, Eja! (Ansel Deri)

Ket foto: Romanus Muda Kota

Polres Lembata pulangkan penjual miras asal Lamahala

Dua orang penjual minuman keras (miras) asal Lamahala-Adonara, Kabupaten Flotim, dipulangkan aparat Polres Lembata ke kampung mereka di Adonara, ketika mereka hendak menjual miras di Lewoleba Lembata, Senin (5/11/2007).

Langkah polisi ini untuk meminimalisir aksi mabuk-mabukkan pada pesta Sambut Baru sekitar 380 anak yang dilaksanakan pada Kamis (8/11/2007).

Tindakan polisi memulangkan para penjual miras ini karena Pemkab Lembata belum memberlakukan peraturan daerah (Perda) yang melarang peredaran dan penjualan minuman keras (miras)

"Miras ini diangkut dengan perahu motor dari Boleng pada hari Senin pagi. Polres dan Polisi Pamong Praja Setda Lembata menemukan miras ini berkoordinasi dan menangkapnya. Siangnya, dengan dikawal anggota polres, miras dan pemiliknya dipulangkan ke Adonara dari pelabuhan," kata Kapolres Lembata, AKBP Geradus Bata Besu, S.H, saat ditemui Senin (5/11/2007).

Informasi yang diperoleh Pos Kupang, Satpol PP pertama kali menerima informasi masuknya 14 jerigen miras (12 jerigen ukuran 20 liter dan dua jerigen ukuran lima liter) ke Pelabuhan Lewoleba dari Adonara. Satpol berkoordinasi dengan Polres Lembata dan bersama-sama turun ke Pelabuhan Lewoleba mengamankan 14 jeringen miras tersebut ke Mapolres. Semua jerigen miras ini dimasukkan dalam karung plastik beras ukuran 25 kg.

Kasat Reskrim Iptu I Gede Putra Yasse, S.H menambahkan, dua pemilik miras asal Desa Lamahela, Resia Lipat Lian (40), dan Martha Prada (40) telah menandatangani pernyataan tidak mengulangi perbuatan membawa masuk miras ke Lewoleba.

Dua jerigen ukuran lima liter disita polres menjadi barang bukti dan sisanya 12 jerigen ukuran 20 liter dikembalikan kepada pemilik.

"Kasihan kalau diproses. Dua ibu ini hanya pedagang yang membeli miras dari tempat penyulingan yang belum ditebusnya. Kalau disita dan diproses, saya kasihan sekali. Mereka mengeluarkan uang lagi untuk membayarnya. Mungkin selama ini mereka belum tahu, kalau menjual miras melanggar peraturan," kata Gede.

Geradus Bata Besu menyatakan, alasan utama pemulangan miras ini, karena belum diberlakukan perda miras. Namun, polisi mengembalikannya dengan catatan, mereka tidak mengulangi perbuatan yang sama membawa miras dan menjualnya ke Lewoleba dan sekitarnya.

Geradus mengaku prihatin menyaksikan pemilik miras, kaum ibu. Mereka warga masyarakat biasa dengan pendapatan pas-pasan yang menggantungkan hidup dari menjual miras. Miras tersebut dibeli secara kredit seharga Rp 12.000/botol dan akan dijual di Lewoleba memanfaatkan moment perayaan Sambut Baru.

"Kita tindak dapat reaksi, tidak tindak juga sama. Sementara miras bagi sebagian warga merupakan sumber pendapatan dan penopang ekonomi keluarga. Dua ibu yang mau datang jual memanfaatkan kesempatan Sambut Baru mencari keuntungan sesaat," kata Geradus.

Dia mengatakan, selama belum diberlakukan perda miras, polisi terus-menerus melakukan operasi mencegah masuknya miras luar daerah ke Lewoleba. Di Lewoleba, praktis tak ada tempat peyulingan miras yang menjadi sumber penghasilan masyarakat.

Geradus mengingatkan, bahaya konsumsi miras telah banyak bukti. Sejumlah kasus kecelakaan lalu lintas, pemerasan, pemerkosaan dan penganiayaan dilakukan para pelaku setelah mabuk miras.

Martha Prada mengaku 14 jerigen miras dikredit seharga Rp 3 juta lebih dari beberapa tempat penyulingan di Adonara. Miras direncanakan dijual di Kedang, Kecamatan Omesuri dan Buyasuri dan sebagian dijual di Lewoleba. Ia tak mengetahui membawa miras akan berurusan dengan polisi.

"Kami tidak tahu, pak. Tapi lebih baik dikembalikan dan kami bawa pulang, daripada kami berurusan dengan hukum," kata Martha kepada Pos Kupang.

Sumber: Pos Kupang, 7 November 2007
Ket foto: Kantor Polres Lembata

Dipikir "Sambe Beta" Ternyata Antraks

Hari itu Damianus Satu bersama istri dan dua anaknya makan malam sampai kenyang dengan lauk daging kerbau. Menu makanan berupa daging kerbau merupakan suatu hal yang jarang didapat, dan karena itu tergolong mewah. Apalagi untuk ukuran masyarakat di daerah terpencil Wolotou.

Damianus Satu terpaksa menyembelih seekor kerbau miliknya yang tambun karena mati mendadak pada petang hari sehabis berkubang di rawa-rawa di sekitarnya. Dia sebenarnya amat menyayangkan kerbau betina itu mati. Selain tambun, kerbau itu juga begitu produktif. Sudah dua kali beranak. Setelah kematian kerbau kesayangannya itu, kini kerbau milik Damianus tersisa lima ekor.

Dusun Wolotou, Desa Tou Timur, Kecamatan Kotabaru di Kabupaten Ende, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, memang identik dengan ternak: kerbau, sapi, atau kuda. Kotabaru adalah kecamatan kedua terbesar penghasil ternak besar itu di NTT setelah Kecamatan Wewaria.

Letak Wolotou sekitar 160 kilometer sebelah utara kota Ende, persis di kawasan pesisir utara Flores. Kalau bepergian dengan mobil dari kota Ende butuh waktu paling cepat lima jam ke desa sabana penggembalaan itu.

Damianus pun berkisah, karena hubungan kekerabatan masyarakat tradisional pedalaman di sana begitu tinggi, dengan maksud baik, Damianus kemudian membagi-bagikan daging kerbau itu kepada kerabat dan tetangganya. Bahkan, sebagian daging ada yang dijual dengan harga murah. Ada yang bilang daging kerbau mati itu dijual Rp 25.000 per kumpul (tentunya dengan perolehan daging lebih banyak dari ukuran umum di pasar). Ada pula yang mengatakan daging kerbau itu dijual Rp 50.000-an untuk seukuran paha kerbau.

Beberapa hari setelah kematian kerbau milik Damianus, enam kerbau milik warga lain di sekitar rumah Damianus pun bertumbangan secara mendadak. Pemilik kerbau pun langsung memotong dan mengonsumsi daging kerbau mati itu.

Warga Wolotou tak menyadari bahwa tindakan memotong bangkai kerbau itu adalah awal dari malapetaka antraks, penyakit akibat Bacillus anthracis—bakteri berbentuk batang dan merupakan penyakit yang dapat menyebabkan kematian pada manusia.

Kerbau yang mati itu menunjukkan gejala klinis terserang antraks bentuk akut, terjadi pembengkakan sangat cepat antara lain di bagian leher, dada, dan isi perut. Dari lubang kumlah (anus, hidung, dan telinga) keluar darah merah kehitaman.

Tiga hari setelah Damianus menyembelih kerbau dan memakan dagingnya, dia pun mulai merasakan gatal-gatal di beberapa bagian tubuhnya, badannya terasa panas, termasuk di tangan kanannya.

Ketika ia memeriksakan diri ke Puskesmas Kotabaru, dia didiagnosis menderita demam biasa, lalu diberi obat. Tetapi ketika di bagian tangan kanannya terjadi pembengkakan semacam bisul, dan kian besar mengeluarkan nanah, saat diperiksakan kemudian ternyata positif antraks.

Damianus Satu bersama sembilan warga lain dinyatakan positif antraks. Mereka itu merupakan pelaku utama yang memotong kerbau, juga mencuci dagingnya. Kasus antraks itu pun dinyatakan sebagai kejadian luar biasa (KLB) sejak Sabtu (27/10) sebab telah terjadi peningkatan 100 persen penderita antraks.

"Sambe beta"

Tahun lalu (2006) terdapat penderita antraks di Kotabaru sebanyak lima orang. Selain itu, sebanyak 570 warga setelah didata telah mengonsumsi daging kerbau tersebut. Mereka pun diberi pengobatan untuk mencegah jangan sampai tertular.

"Saya tak mengetahui bahaya memakan daging hewan yang telah mati. Sebab kerbau saya itu sebelum mati tampak sehat, tak ada tanda-tanda sakit. Jadi, saya pikir dagingnya pasti sehat, tak apa-apa dimakan. Sakit yang saya alami pun saya kira sambe beta saja (semacam luka akibat gatal-gatal atau bisul)," kata Damianus Satu.

Masyarakat di Kotabaru umumnya sampai kini mengira luka akibat antraks itu serupa dengan penyakit kulit yang tak berbahaya atau akibat ru’u, semacam kutukan lantaran melanggar perjanjian adat atau sesuatu yang keramat. Dengan demikian mereka pun lebih meyakini penyakit itu dapat disembuhkan bukan dengan cara medis. Para penderita lebih cenderung melakukan pengobatan tradisional atau pergi ke dukun. Kalaupun ke puskesmas atau dokter hanya spekulatif, siapa tahu mendapatkan kesembuhan lebih cepat. "Kasus antraks merebak memang berkaitan juga dengan sikap, maupun perilaku masyarakat. Mereka menganggap penyakit antraks seperti sambe beta saja. Karena itu mereka pun berani memakan daging ternak yang telah mati. Mereka yang positif antraks itu juga yang mengonsumsi jantung dan hati kerbau dengan cara dibakar sambil minum moke (tuak tradisional)," tutur Camat Kotabaru, Kornelis Wara.

Menurut Wara, harga daging kerbau mati itu pun dijual murah. Wara juga sempat ditawari. Biasanya, ketika penjual ditanya, mengapa harga daging murah sekali, mereka biasanya menjawab bahwa hewan itu mati dipagut ular atau karena kepanasan.

Seharusnya begitu diketahui ternak mati mendadak, sebagai tindakan pencegahan bangkai hewan itu dikubur. Apalagi kalau memang menunjukkan gejala klinis antraks. Sebelum dikubur bangkai juga perlu dibakar, baru ditimbun dengan kapur.

Kerbau yang terindikasi antraks, seperti di Dusun Wolotou, semestinya langsung dikubur, tapi itu malah dipotong. Tindakan tersebut berisiko tinggi sebab ketika tubuh kerbau terbuka (disembelih), bakteri Bacillus anthracis yang kontak dengan udara (oksigen) akan membentuk spora yang jumlahnya begitu banyak. Spora antraks selain berbahaya juga tahan selama 60 tahun di dalam tanah kering.

Bupati Ende Paulinus Domi sebagai "orang tua" dalam konteks pemerintah daerah langsung meninjau Dusun Wolotou. Kunjungan bupati tentu dimaksud selain untuk melihat dari dekat kondisi "anak-anaknya", bupati juga menyampaikan beberapa pesan yang antara lain lebih bermuatan edukatif, sekaligus sosialisasi tentang bahaya antraks. Acara digelar dengan suasana kekeluargaan (dialog), tidak terlalu protokoler. Selain dihadiri warga, juga sembilan penderita (warga Dusun Wolotou) yang positif antraks.

"Bapak, ibu, dan saudara sekalian jangan lagi memakan daging hewan yang mati, ya. Karena itu berbahaya. Bapak, ibu bisa mati karenanya. Saudara yang positif (antraks) masih untung cepat ditangani. Manusia memang semua akan mati, tapi janganlah mati akibat kasus seperti ini. Jangan juga mempraktikkan iklan yang coba merah, coba daging... itu berbahaya," tutur Bupati.

"Jasad yang mati itu menjadi milik tanah. Jadi, seperti kerbau mati, dagingnya jangan dimakan, sebab sudah milik tanah. Untuk ternak supaya tidak terkena antraks harus rutin divaksin," kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ende, Donatus Randa Ma yang ikut memberi imbauan.

Dari 20 kecamatan di Kabupaten Ende, Kotabaru dan Wewaria merupakan daerah merah endemis antraks. Kasus antraks mulai terjadi di Flores tahun 1934. Namun, dua wilayah itulah paling tinggi jumlah populasi ternaknya di NTT.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Ende tahun 2004, dari total populasi ternak besar, seperti kerbau 2.913 ekor, populasi di Kotabaru paling tinggi, yaitu 773 ekor (26,5 persen), dan Wewaria 671 ekor (23 persen).

Sedangkan sapi dari total populasi 9.204 ekor sapi, dan 2.474 ekor kuda, populasi tertinggi ada di Wewaria—yaitu sapi 2.657 ekor (28,9 persen), dan kuda 407 ekor (16,5 persen). Kotabaru berada di urutan kedua, sapi sebanyak 1.587 ekor (17,2 persen), dan kuda 399 ekor (16,1 persen).

Wilayah NTT, baik di Pulau Timor, Sumba, maupun Flores, secara umum memang cocok untuk pengembangan ternak, mengingat di wilayah itu merupakan daerah padang rumput sabana yang luas. NTT juga dikenal sebagai gudang ternak di Indonesia, yang dulu bahkan hasil ternak dari NTT pernah menembus pasar internasional antara lain ke Singapura dan Hongkong.

Terkait kemiskinan

Sosiolog dari Pusat Pastoral Keuskupan Agung Ende (Puspas KAE) Romo Frans X Deidhae Pr mengatakan, kasus antraks Wolotou sangat berkaitan dengan kemiskinan. Meski warga telah mengetahui kerbau mati seharusnya dikubur, tapi tetap nekat mengonsumsi. Ini masuk akal, karena bagi mereka menikmati daging adalah sesuatu yang sangat jarang.

"Kotabaru merupakan wilayah yang amat terpencil di utara. Daerah itu memang relatif tertinggal dari wilayah lain di Ende. Warga di Kotabaru mungkin makan daging kerbau setahun sekali atau pada saat pesta adat," kata Romo Deidhae.

Selain itu, kosmologi mistik mereka juga masih tinggi, dan pola pikir pun masih sangat arkais yang masih berpegang kuat pada keyakinan turun temurun. Karena penyakit yang diderita dianggap akibat kekuatan jahat, penyembuhannya pun dinilai ampuh dengan cara supranatural, bukan medis.

Keyakinan tradisional etnis Ende-Lio apalagi yang tinggal di pedalaman sangat kuat pada keyakinan semacam itu Ketika obat dokter tidak mempan, biasanya mereka segera memilih pengobatan alternatif. "Perilaku masyarakat itu juga ada korelasinya dengan antara kemiskinan dan minimnya tenaga medis, maupun fasilitas kesehatan di pedalaman," tuturnya.

"Agama masih dipandang sebagai ritual saja sehingga di luar itu masyarakat cenderung kembali lagi pada mitos magis yang diyakini," kata Ketua Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Puspas KAE itu. (SAMUEL OKTORA)

Sumber: KOMPAS, 7 November 2007

Lamalera, Simfoni yang Kian Pudar

Inaté amaté genâ ola, ola kaé todé tai/

Tité bâi mi ola plau léfa pé batâ nâ murâ/
Ara pukâ ina-amaté genâ kaé/
Tité todé tairo........./

(Nenek-moyang sudah mewariskan kerja ini, karena merupakan kerja, maka haruslah kita jalankan/Kita merasakan bahwa pekerjaan di laut itu sungguh berat/Tetapi karena Nenek-moyang kita sudah mewariskan/maka kita harus menjalankan….)

Lamalera dikenal di seantero dunia sebagai satu-satunya desa nelayan karena keunikannya menangkap ikan paus dengan menggunakan peralatan serba tradisional; layar, tali (yang terbuat dari benang kapas, daun gebang dan serat kulit waru), tempuling atau harpun, peledang (perahu) dari kayu, sampan, galah tempat menancapkan harpun untuk menombak, alat untuk menggayung air, gentong air, fajé (alat untuk dayung). Nyanyian adat ini oleh masyarakat Lamalera dihayati sebagai sebuah warisan yang harus diwariskan dari generasi ke generasi. Semenjak masuknya gereja Katolik tahun 1886 di Pulau Lembata, tepatnya di Lamalera, prosesi ritual tradisi ini mendapat bentuk baru dengan upaya inkulturasi dari Gereja Katolik. Misalnya sebelum musim lefâ atau olanuâ dimaknai dengan upacara misa di pantai, pemberkatan peledang oleh pastor, doa bersama, dan penggunaan air suci untuk kepentingan upacara bersih diri dari salah dan dosa.

Musim perburuan ikan-ikan besar, seperti ikan paus, lumba-lumba, pari, dan hiu, dari berbagai jenis oleh masyarakat Lamalera disebut sebagai musim lefâ atau yang lebih dikenal dengan nama olanuâ (mata pencaharian). Prosesi ritual olanuâ dimulai pada 1 Mei hingga 31 Oktober. Tradisi ini diawali upacara misa dan cerémoti, upacara tradisional di mana seluruh komponen masyarakat Kampung Lamalera duduk bersama di pantai bermusyawarah untuk membicarakan seluruh persoalan kampung, persoalan perburuan dengan berbagai tahapan yang mesti dilaksanakan dalam perburuan itu.

Tradisi olanuâ ini menjadi unik dan demikian menarik karena rentetan upacara dan segala macam ritual adat dan agama Katolik. Perjumpaan kedua aspek ini menjadi begitu kental dan akrab dalam seluruh proses kehidupan masyarakat Lamalera. Malam sebelum keesokan harinya mereka melaut, semua suku yang memiliki perahu berdoa di rumah adat (rumah suku) masing-masing. Ada sharing pengalaman, ada petuah dari yang dituakan dalam suku. Intinya, masing-masing individu harus dapat menjaga ketenteraman, menjaga tutur kata, tidak boleh bertengkar dengan sesama, tetangga, dalam rumah tangga suami dan istri, anak tidak ada perselisihan, dan pertengkaran. Melanggar semua hal tersebut berarti kerja keras di laut tak membawa hasil.

Masyarakat Lamalera meyakini bahwa hubungan antara di darat dan di laut merupakan hubungan sebab akibat. Keduanya saling mendukung dan saling menentukan. Salah, keliru, atau bahkan lalai membagi hasil tangkapan juga akan membawa dampak buruk terhadap proses penangkapan ikan. Karena itu, masyarakat Lamalera sangat menjaga hubungan itu jangan sampai ternoda atau tercela. Seluruh hasil penangkapan ikan, pertama-tama diperuntukkan bagi para janda, fakir miskin, dan para yatim piatu. Mereka mendapat tempat sentral dalam seluruh prosesi perburuan ikan. Dalam setiap nyanyian adat, doa, dan permohonan dari nelayan, kehadiran para janda, fakir miskin, dan para yatim piatu menjadi tujuan utama dari seluruh karya mereka di laut. Dalam tradisi olanuâ ada aturan di mana masyarakat Lamalera mempunyai komitmen untuk tidak boleh menombak ikan paus atau lumba-lumba yang sedang bunting. Peran lamafâ (juru tikam) dalam memilih obyek yang hendak ditombak menjadi sangat penting. Filosofi di balik itu adalah untuk menjaga kelestariannya supaya ikan paus dan lumba-lumba tidak punah.

Masyarakat Lamalera meyakini bahwa dengan menangkap ikan, lumba-lumba, paus, pari, dan berbagai jenis ikan besar lainnya dapat menghidupi seluruh masyarakat Lamalera, bahkan seluruh Pulau Lembata. Tradisi barter merupakan prinsip yang dianut oleh masyarakat Lamalera dan Lembata pada umumnya. Ikan ditukarkan dengan jagung, padi, beras, singkong, buah-buahan, dan berbagai komoditas pertanian lainnya. Dengan hasil itu masyarakat Lamalera mampu menyekolahkan anak-anak mereka hingga perguruan tinggi.

Lamalera dengan keunikan tradisi perburuan ikan dan peralatan serba tradisional itu kini secara perlahan mengalami perubahan paradigma. Sebagaimana desa-desa tradisional di daerah lain, Lamalera tampaknya tak kuasa membendung derasnya arus modernisasi dan teknologi yang memasuki seluruh ruang kehidupan. Tradisi dan prosesi perburuan unik ini nyaris terkikis punah. Seluruh aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang sangat kental dengan kearifan lokal pun nyaris tak kuat bertahan. Bagi generasi muda Lamalera, suatu tantangan serius untuk melestarikan warisan ini, sebagaimana nyanyian adat di atas yang selalu menjadi kredo masyarakat Lamalera di mana saja. Di hadapan mereka sesungguhnya warisan itu sangat memungkinkan untuk dikemas dalam sebuah pesona pariwisata yang pada gilirannya akan mendatangkan "devisa" bagi mereka. Sayangnya, peran pemerintah pun agak lalai memerhatikan aspek dan keunggulan tradisi ini sebagai sumber devisa kabupaten, provinsi, bahkan juga negara ini. Tradisi ini mungkin suatu saat hanyalah tinggal sebuah cerita. Ia hanya menjadi sebuah episode akhir dari sebuah perjalanan kisah hidup perburuan ikan dengan peralatan tradisional yang hanya dimiliki negeri ini. Harmoni kehidupan yang lahir dan tumbuh dari prosesi panjang perburuan, yang kaya akan nilai-nilai adat istiadat warisan leluhur, nilai-nilai keagamaan, dan hubungan sosial, hampir bisa dipastikan tak kuat bersanding di tengah terpaan gelombang modernisasi teknologi. Memandang Lamalera kini bagai alunan simfoni yang kian pudar.

Bona Beding

wartawan dan penulis, tinggal di Jakarta
Sumber: Kompas, Sabtu, 04 Juni 2005

Kemiskinan Informasi yang Memprihatinkan

Bagi rakyat Nusa Tenggara Timur, mendapatkan makanan bergizi sangatlah sulit, tetapi mendapatkan informasi justru lebih sulit. Informasi menjadi kebutuhan yang amat mahal, susah dijangkau karena keterbatasan daya beli dan hambatan infrastruktur. Sejumlah perkembangan di ibu kota provinsi, bahkan di pusat kabupaten, tak dapat diikuti masyarakat kecamatan dan desa terpencil.

Ketua Pengawas Pendidikan Dasar Pulau Adonara, Flores Timur, Laurens Todo Way, beberapa waktu lalu di Baniona, Adonara, mengatakan, meski jaringan telepon seluler sudah merambah masuk ke seluruh pelosok Nusa Tenggara Timur (NTT), hampir 80 persen masyarakat di daerah itu belum mampu mengakses informasi melalui media massa.

"Hari ini saya baru dengar nama internet untuk mendapatkan informasi lengkap, padahal saya seorang pengawas pendidikan. Apalagi masyarakat biasa. Kami hanya tahu koran Pos Kupang, Flores Pos, Kompas, dan Jawa Pos. Koran-koran ini pun kami tahu saat berbelanja di pasar; dipakai membungkus hasil belanjaan. Koran bekas ini sering kami sambung satu demi satu potong, kemudian kami baca untuk mendapatkan informasi. Pedagang mendapatkan koran bekas ini dari Larantuka," tutur Way.

NTT adalah satu dari delapan provinsi yang berbentuk kepulauan. Jumlah pulaunya 566 buah, 42 pulau sudah dihuni, 524 belum. Sebanyak 246 pulau sudah dinamai, 320 pulau belum punya nama. Luas daratan 47.393,9 km², perairan 191.484 km². Kondisi sebagian pulau di NTT termasuk sangat terbelakang, tidak tersentuh pembangunan. Masyarakat di pulau-pulau itu tidak bisa menjangkau informasi sama sekali, baik melalui media elektronik maupun cetak.

Way menuturkan, peribahasa katak dalam tempurung sangat cocok bagi masyarakat di daerah itu. Mereka sama sekali tidak mengikuti perkembangan di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Perkembangan Kota Kupang dan Larantuka pun tidak mampu mereka ikuti dari hari ke hari. Kejadian di Larantuka, ibu kota Kabupaten Flores Timur, baru mereka ketahui dua atau tiga hari kemudian.

Bukan hanya warga biasa. Para pelajar dari tingkat SD sampai SMU di daerah itu pun ketinggalan informasi. Para guru yang mengajar di sekolah-sekolah pun semata-mata bergantung pada buku catatan lama yang mereka miliki. Tidak ada tambahan informasi yang dimiliki guru untuk mengapresiasikan mata pelajaran yang ada. Bahkan, guru di desa-desa terpencil cenderung mengajar sesuai selera mereka, tidak berpedoman pada kurikulum yang berlaku.

Menurut Way, semestinya di sekolah-sekolah di desa-desa terpencil itu disediakan sebuah perangkat televisi lengkap dengan parabola. Perangkat ini diletakkan di ruang guru atau kepala sekolah.

Dari 750 kepala keluarga di Kecamatan Wotan Ulumado, Adonara Barat, hanya tujuh keluarga yang memiliki parabola. Namun, parabola tersebut hanya dapat dimanfaatkan pada malam hari setiap pukul 19.00 Wita, sesuai jadwal penerangan listrik setempat.

Stasiun TVRI sebagai sarana pemersatu, mencerdaskan masyarakat, dan menyosialisasikan program pemerintah pun dalam tiga tahun terakhir tidak dapat beroperasi normal karena keterbatasan bahan bakar minyak. Sarana radio pun hanya dimiliki beberapa keluarga, tetapi tidak bisa dibunyikan karena tidak ada baterai atau daya listrik kurang.

Koran lokal seperti Pos Kupang, Timor Express, Flores Pos, Rote Ndao Pos, dan Lembata Pos hanya beredar di kalangan pejabat dan warga kota. Keterbatasan sarana dan prasarana angkutan ke desa-desa dan pulau-pulau menyebabkan sirkulasi koran terkendala, sementara masyarakat tingkat bawah tidak mampu membeli atau berlangganan koran.

Meski koran dijual seharga Rp 2.000-Rp 2.500 per eksemplar, warga tetap tidak mampu membeli. Daya beli mereka sangat rendah sehingga kebutuhan pokok pangan merupakan prioritas.

Way menilai, kalau soal kebutuhan makanan, masyarakat dapat memproduksinya sendiri di daerah. Namun, kebutuhan akan informasi jelas perlu dukungan dari berbagai pihak. Informasi jauh lebih mahal dan sulit diperoleh daripada makanan atau pakaian. Sudah saatnya informasi menjadi salah satu kebutuhan pokok.

Telepon seluler ini baru masuk tahun 2005 di Pulau Adonara dan sekitarnya. Namun, telepon seluler ini termasuk sarana cukup mahal bagi masyarakat pedesaan. Hanya beberapa warga masyarakat yang memiliki telepon genggam setelah mendapat kiriman uang dari anggota keluarga di Malaysia. Pada umumnya mereka memiliki telepon ini hanya untuk berkomunikasi dengan anggota keluarga di Malaysia.

Kebanyakan para perantau menelepon dari Malaysia karena masyarakat di Adonara sulit membeli pulsa. Kecuali ada soal penting di desa, mereka hanya melakukan SMS ke anggota keluarga di Malaysia.

Dengan hadirnya telepon seluler yang bisa diakses di daerah terpencil ini, intensitas surat-menyurat yang berlangsung sudah puluhan tahun antara perantau dan anggota keluarga sedikit berkurang.

Akan tetapi, telepon seluler hanya sebatas komunikasi lisan. Tidak tersedia informasi lengkap seperti tersaji di media massa, baik elektronik maupun cetak.

Bupati mengakui

Bupati Kupang IA Medah ketika berbicara pada dialog tentang penguatan forum multipihak di Kupang memang mengungkapkan, meski Kabupaten Kupang berdampingan dengan Kota Kupang, masih sekitar 50 persen penduduk Kabupaten Kupang sangat ketinggalan informasi. Informasi atau sarana mendapatkan informasi dinilai masyarakat sangat mahal dan sulit dijangkau.

Masyarakat di Pulau Sabu, misalnya, sangat sulit mengakses informasi karena perlu delapan jam perjalanan dari Kota Kupang dengan feri. Koran yang sudah kedaluwarsa harganya mencapai Rp 5.000 per eksemplar, padahal informasinya sudah basi.

"Untuk makan dan minum sehari-hari saja sulit, apalagi untuk membeli koran atau baterai untuk mengaktifkan pesawat radio," kata Medah. Hal itu berlaku terutama bagi mereka yang tinggal di pulau-pulau terpencil, seperti Adonara, Solor, Sabu, Kera, dan Semau.

Medah menilai koran adalah sarana paling tepat untuk menyosialisasikan program dan hasil pembangunan kepada masyarakat. Akan tetapi, koran-koran seperti itu sulit masuk ke desa dan kecamatan terpencil. Bahkan, camat pun jarang membaca koran dan sulit mengikuti perkembangan di pusat kota atau kabupaten.

Kepala Badan Informasi dan Komunikasi NTT Umbu Saga Anakaka merasa prihatin atas tidak tercukupinya kebutuhan akan informasi di kalangan masyarakat itu. Hanya sekitar 15 persen warga NTT yang kebutuhannya terhadap informasi terpenuhi secara rutin, baik informasi tingkat lokal maupun nasional.

Di Kota Kupang, hanya masyarakat kalangan atas, seperti pejabat, pegawai negeri, pengusaha, dan pemilik toko, yang mampu membeli koran atau mengikuti peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia.

Informasi, menurut Umbu, memang merupakan satu dari 10 kebutuhan pokok masyarakat. Hanya kebutuhan itu belum disadari kalangan tingkat bawah, kecuali informasi terkait kebutuhan mereka sendiri, seperti soal pendidikan, anak-anak, pengobatan, dan harga kebutuhan pokok di pasar. Informasi ini pun sering diabaikan.

Semestinya ada program pembelajaran terhadap masyarakat pedesaan melalui pengadaan televisi desa, koran masuk desa, dan pesawat radio desa. Sarana dan prasarana ini ditempatkan di ruang publik, tempat berkumpulnya warga. Bukannya dimonopoli aparat desa. Membuatnya menjadi kenyataan rasanya bukan hal sulit bukan? 

Sumber: KOMPAS, Sabtu, 04 Juni 2005

Yayasan Ansila Domini, Menabur Kasih di Kota Karang

Sejak hadir di Indonesia tahun 1977 Kongregasi RVM bertekad memiliki sekolah sendiri. Kini, impian itu terwujud setelah seorang donatur menyerahkan sebagian tanahnya untuk mendirikan sekolah milik kongregasi.

SUATU pagi usai Misa di Gereja St Maria Assumpta, kawasan Walikota Kupang, Sr Maria Puresa, RVM dan beberapa rekan suster lainnya bertemu dengan Herman Yosef Loli Wutun dan istrinya, Ny Petronela Peni Sanga. Mereka larut dalam suasana penuh kekeluargaan. Tak disangka dari perjumpaan itu kasih Tuhan pun lahir. Saat itu, Herman Wutun dan istrinya menyampaikan bahwa mereka ingin menghibahkan sebagian tanahnya untuk Kongregasi RVM. 

Pimpinan RVM Kupang, Sr Maria Puresa RVM, mengajak beberapa rekan suster untuk bertandang ke rumah Herman di kawasan Kelurahan Maulafa, Kota Kupang. “Sesampai di sana kami disambut baik Pak Herman dan Ibu. Kami sangat bahagia karena kami semua langsung dibawa menuju lokasi tanah yang akan diberikan kepada kami,” kata Sr. Dra. Maria Agnes Liko Watun, RVM, MA, pimpinan RVM Kupang.

Herman Wutun dan istrinya, Ny Petronela bersama keempat anaknya, MB Mawarni G Wutun, Hermawati Rose LT Wutun, Pedro Sarmento Aster Pehan Wutun, dan Mathilda Oliander NM Wutun, ternyata sudah merintis sebuah panti asuhan. Panti ini menampung anak-anak yang kurang mampu atau yang kehilangan orangtua.

Lahir Yayasan Ansila Domini

Tak lama berselang, lahirlah Yayasan Pendidikan Ansila Domini yang menangani TK dan SDK Rosa Mystica Penfui, Kupang. Lembaga ini tak jauh dari Bandara Udara Penfui Kupang. Dalam bahasa Latin, Ansila Domini berarti, ‘Aku ini hamba Tuhan. Terjadilan padaku menurut perkataanmu.’ Ini jawaban Bunda Maria saat dikunjungi Malaikat Gabriel dan dikabarkan bahwa Maria akan mengandung putera Allah. Yayasan ini mengelola dua lembaga pendidikan setingkat TK dan SD. 

Ansila Domini memulai kegiatan belajar mengajarnya pada tahun 2004. Yayasan ini sekaligus ikut membantu menangani panti asuhan keluarga Herman Wutun. Sebenarnya, keinginan memiliki sekolah sendiri sudah menjadi impian Kongregasi RVM Indonesia. Saat hadir pertama kali di Indonesia, tepatnya di Denpasar, Bali, tahun 1977 belum terpikirkan karena tenaga-tenaga konggregasi masih sangat terbatas.

Nah, seiring perjalanan waktu dan ordo ini melebarkan sayapnya di Seon, Keuskupan Atambua, Kabupaten Belu, NTT cita-cita memiliki sebuah lembaga pendidikan pun belum terwujud. Alasannya sama. Tenaga suster-suster RVM masih sangat terbatas untuk karya-karya sosial mereka. Sementara para suster yang ahli di bidang pendidikan yang dimiliki masih dibutuhkan untuk menjadi tenaga pengajar di sekolah-sekolah. Nah, kerinduan itu akhirnya terwujud setelah keluarga Herman Wutun memberikan kongregasi ini sebuah tempat untuk bisa memberikan pelayananan di bidang pendidikan.

Menurut Sr Maria Watun, kongregasinya diajak bermitra untuk menangani panti asuhan milik keluarga Herman Wutun. Setelah bersedia, pihaknya berpikir bahwa daripada harus mengirim anak-anak panti bersekolah di tempat lain, alangkah baiknya mereka mempunyai sekolah sendiri. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan membina anak-anak di sekolah sendiri. Apalagi, anak-anak dari panti asuhan ini berasal dari keluarga tak mampu. Kongregasi ini juga berpikir bahwa melalui lembaga itu mereka dapat mengambil bagian dan solider dengan orang kecil. 

“Makanya, kami berpikir bahwa anak-anak ini kami sekolahkan di sekolah kami sendiri tanpa memungut biaya. Itu pikiran kongregasi kami. Jadi, konggregasi punya visi dan misi demikian. Paling kurang kami bisa mengambil bagian dalam pelayanan kaum kecil,” ujar suster pemegang gelar Master of Arts (MA) bidang Bimbingan dan Konseling (BK) dari Sint Thomas University, Manila, Filipina, tahun 2000.

Kehadiran lembaga pendidikan itu juga menggenapi karya kongregasi di bidang sosial. Apalagi, selama ini mereka belum memiliki pelayanan sosial sendiri untuk kaum kecil di Indonesia. “Ya, kami berpikir bahwa daripada kita hanya berbicara tentang orang kecil dan belum menyentuh mereka secara langsung maka lembaga pendidikan ini hadir untuk memberikan pelayanan secara nyata bersama umat. Anak-anak ini berasal dari keluarga tidak mampu semua,” jelas Sr Maria Watun. Menurutnya, dengan usaha keluarga Herman Wutun maka mereka juga ikut ambil bagian dalam memperhatikan anak-anak yang kurang mampu. Nah, kedua belah pihak pun akhirnya menyatukan visi-misi bersama agar anak-anak bisa langsung dididik di sekolah ini.

Spiritualitas Muder Ignasia

Sr Maria Watun mengakui, kehadiran TK dan SDK Rosa Mystica untuk kaum kecil ini juga merupakan spiritualitas konggregasi. Semangat pelayanan konggregasi adalah melayani dalam semangat hamba hina. Itu juga menjadi kharisma kongregasi. “Melalui lembaga pendidikan ini, kami berusaha untuk menerjemahkan pelayanan kami dalam semangat pelayanan hamba hina. Kami juga berusaha melayani dalam semangat kesederhanaan dan berusaha menyentuh orang kecil secara langsung,” jelasnya. Pelayanan di bidang pendidikan juga merupakan spiritualitas dan kharisma Muder Ignasia, RVM, pendiri Kongregasi RVM yang selalu memperhatikan dan membantu orang-orang tak mampu di Filipina.

Pada masa penjajahan, kaum perempuan Filipinan tidak diperhitungkan bangsa Spanyol yang saat itu menjajah negeri itu. Bahkan kaum wanita Flipina pun tidak diperhitungkan. Sebagai warga pribumi, Muder Ignasia berusaha mengangkat derajat kaumnya dengan mendidik mereka. Termasuk anak-anak yang tidak diterima di sekolah-sekolah saat itu. Bahkan anak-anak orang asing yang saat itu tidak diterima masuk di sekolah-sekolah di Filipina, ditampung Muder Ignasia.

Karena itu, kehadiran Yayasan Ansila Domini juga ingin mewujudkan cita-cita pendirinya kongregasi yang bertujuan membantu kaum kecil di Kota Kupang dan sekitarnya. Padahal, jauh sebelumnya memang sudah terpikirkan. Selama ini, ujar Sr Maria Watun, pihaknya hanya membiarkan suster-suster RVM untuk melayani di bidang pendidikan namun bukan milik kongregasi. Apalagi, pihak konggregasi juga belum memiliki tenaga SDM siap pakai dan masih harus dikembangkan lagi. “Suster-suster kami juga masih muda semua dan hanya berijazah SMA. Oleh karena itu, kami harus menyekolahkan mereka terlebih dahulu sehingga mereka juga siap pakai. Setelah mereka disekolahkan dan sudah layak mengajar maka mereka kami tempatkan di sini untuk mengabdi di lembaga pendidikan milik kongregasi,” ujarnya.

Awal KBM

Kegiatan belajar dan mengajar (KBM) baik di TK maupun SDK Rosa Mystica efektif dimulai pada tahun 2003. Hingga kini jumlah murid TK sebanyak 56 siswa. Sedangkan jumlah murid SD baik kelas 1 dan 2 sebanyak 60 orang. Meski mengalami penambahan murid, toh awal memulai KBM sedikit mengalami kendala terutama soal tenaga pengajar. Selain itu, gedung disiapkan diperuntukkan bagi anak-anak TK. Sedangkan saat itu belum terpikirkan untuk memiliki gedung SD. Meski demikian, sudah dibayangkan bahwa jika sudah ada TK berarti dengan sendirinya pasti ada SD. Karena itu, kendala yang bakal dihadapi adalah kesediaan tenaga guru. Apalagi, saat itu pihak konggregasi sedang mengirim para suster untuk studi di Manila, Filipina.

Untuk mengatasi kesulitan guru maka salah satu anggotanya, Sr Maria Martha, RVM yang saat itu sedang bertugas di Keuskupan Denpasar, Bali ditarik membantu di sekolah ini. Pertimbangannya, Suster Maria Martha sudah menyelesaikan pendidikan sarjananya di Manila. Padahal, saat itu beliau harus menyiapkan diri untuk kaul kekal di Manila. Ternyata setahun kemudian, dua suster yang lain berhasil merampungkan studi dari Manila. Salah satu kemudian menjadi kepala sekolah TK dan SD. Sedangkan yang lain memimpin panti asuhan.

Mereka semua bertekad menjadikan sekolah miliknya itu sebagai sebuah sekolah yang benar-benar berkualitas. Sekolah itu juga tak hanya mampu mendidik anak-anak menjadi pintar secara intelektual tetapi juga memiliki ketrampilan kecil sejak awal. “Saat pimpinan kami dari Filipina mengunjungi kami, beliau berpesan kepada kami untuk meningkatkan kualitasnya agar semakin dicintai semua orang. Dengan demikian, kelak anak-anak juga menjadi kebanggaan masyarakat,” kata Sr Maria Watun.

Nah, guna membimbing dan mendidik anak-anak agar semakin memiliki kualitas yang diharapkan, para guru juga menerapkan berbagai pendekatan. Dengan demikian, mereka juga tumbuh dan berkembang dalam suasana tanpa beban. “Setiap hari saya menggunakan pendekatan berbeda-beda agar anak merasa senang dan tak terbebani. Tapi, kadang harus butuh kesabaran ekstra untuk mengarahkan dan membimbing mereka,” ujar Sr Maria Fransiska Hoar, RVM, Kepala Sekolah TK dan SDK Rosa Mystica. Saat ini, menurut lulusan Sint Rito’s College of Balingasag, Northern Mindanao, Philipines, selain berasal dari Kupang dan sekitarnya, ada juga siswa dari luar Timor bahkan dari negeri tetangga, Australia.

Menurut Sr Maria Fransiska, oleh karena saat ini masih kekurangan guru maka ia harus membagi waktu untuk TK dan SD karena ia mengajar semua mata pelajaran. Setelah mengajar kelas 1 pada pagi hari, setelah itu dilanjutkan untuk kelas 2. “Sekali-kali ada rekan suster datang untuk memberi pelajaran Agama Katolik. Kita sudah mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memberi bantuan guru. Mudah-mudahan tidak lama lagi sudah realisasinya,” kata biarawati yang pasif Bahasa Tagalog ini. (Ansel Deri)

Sumber: HIDUP edisi Minggu ke-3 Oktober 2007