Raul Castro, Penerus Sang Kakak

Selama ini, dia selalu ada dalam bayang-bayang sang kakak, Fidel. Minggu malam lalu, Majelis Nasional Kuba memilihnya menjadi presiden negara itu, menggantikan posisi sang kakak yang menyatakan mengundurkan diri beberapa hari sebelumnya. Raul Castro (76) pun mau tak mau keluar dari bayang-bayang Fidel.

Lebih muda lima tahun, Raul sangat berbeda dibanding Fidel. Dia lebih pendek satu kepala dibanding kakaknya, juga tanpa karisma maupun keahlian berpidato Fidel yang telah menginspirasi tiga generasi revolusioner di seluruh dunia itu. Raul yang tak suka sorotan kerap kelihatan tidak nyaman kala harus tampil di muka umum.

Begitu berbedanya abang-adik itu sehingga banyak orang meragukan sang adik dapat memerintah dengan berhasil ketika dia menjadi pemimpin sementara di negara komunis itu pada 31 Juli 2006. Namun, keraguan itu dengan cepat menghilang.

Seperti disebutkan AP, Kuba tetap tenang dan sedikit yang berubah selama hampir 19 bulan, sementara Fidel (81) tidak tampak di muka umum setelah operasi usus darurat. Pria yang mendominasi semua tingkat pemerintah dan memesona rakyat Kuba dengan pidato-pidato dan energi yang bagai tak terbatas itu tiba-tiba hilang dari pandangan. Oleh karena kondisi dan kepastian penyakitnya merupakan rahasia, kabar angin berulang kali menyebutkan dia telah meninggal.

Namun, tidak timbul huru-hara, tidak terjadi eksodus pengungsi dengan rakit. Sebuah pemerintah komunis yang diperkirakan runtuh ternyata bertahan, melewati saatnya yang bisa menjadi paling lemah, dan sedikit yang berubah setelah itu.

Fidel ”El Comandante” yang karismatik itu telah menguasai segala sendi kehidupan Kuba selama hampir 50 tahun. Mayoritas dari orang Kuba—yang jumlahnya 11,4 juta—lahir setelah revolusi 1959, dan tidak mengenal sistem atau pemimpin yang lain.

Namun, ketika Fidel menyampaikan surat pengunduran dirinya pada rakyat Kuba, 19 Februari, tak terjadi keributan. Kuba begitu yakin transisi berlangsung mulus, sehingga Raul Castro tak muncul di muka umum beberapa hari setelah pengunduran diri Fidel itu. Tak ada mobilisasi tentara dan polisi besar-besaran seperti halnya kala Castro mengumumkan dia sakit, Juli 2006. Transisi telah perlahan dilakukan dalam hampir 19 bulan ini.

Raulista

Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice mengkritik peralihan kekuasaan dari abang ke adik Castro. Katanya, rakyat Kuba mempunyai hak ”untuk memilih pemimpin mereka dalam pemilu demokratis.”

AS memang menganggap Raul sebagai versi lain dari Fidel, sebuah pandangan yang dimiliki banyak orang di dunia. Kuba dianggap tetap dalam bayang-bayang Fidel.

Dalam pidato penerimaannya hari Minggu malam, Raul mengatakan, dia akan berkonsultasi dengan kakaknya untuk semua keputusan besar negara. Ini memperkuat dugaan orang tersebut.

Berbeda dari perkiraan, Raul memilih ideolog kawakan partai, Jose Ramon Machado (77), untuk jabatan nomor dua negara itu. Carlos Lage (56), pemimpin generasi yang lebih muda, tampaknya harus bersabar, dan tetap memegang jabatan sebagai anggota dewan wakil presiden.

Raul mengitari diri dengan orang-orang militer kepercayaan. Raul—satu-satunya jenderal bintang empat Kuba—menunjuk teman seperjuangan, jenderal bintang tiga Julio Casas, sebagai menteri pertahanan untuk menggantikannya.

Dua jenderal bintang tiga, Leopoldo Cintras dan Alvaro Lopez, juga dimasukkan pada Dewan Negara, yang kini mempunyai empat jenderal, tidak terhitung Raul.

Mereka adalah bagian dari kelompok yang disebut Raulistas—para pemimpin militer, yang masih aktif maupun purnawirawan, menguasai sebagian besar perekonomian dan dunia politik Kuba.

Kesetiaan mereka pertama- tama kepada Fidel. Namun, banyak dari tokoh militer ini juga bersahabat dengan Raul, yang dikenal sebagai sosok hangat, suka bercanda, dan sangat peduli pada pasukan seperti juga pada keluarga.

Menurut mantan analis CIA, Brian Latell, yang menulis buku After Fidel, mengenai kakak-beradik itu, keberhasilan Raul tergantung ”sejauh mana ia dan para jenderal bisa mempertahankan kesetiaan pada rantai komando. Itu membantu mereka, setidaknya pada permulaan.”

Pembaruan
Lahir tahun 1931 di Provinsi Holguin, Kuba timur, dari ayah Angel Castro dan ibu Lina Ruz, Raul memilih komunisme sebelum kakaknya.

Keduanya bekerja sama sejak 1950-an ketika mereka merencanakan Revolusi Kuba. Tahun 1953 dia ambil bagian dengan Fidel dalam sebuah serangan ke barak Moncada—sebuah upaya untuk menggulingkan rezim Batista yang otoriter.

Serangan itu gagal, dan Raul dipenjara selama 22 bulan bersama kakaknya. Tahun 1955 keduanya dibebaskan, dan pergi ke Meksiko. Mereka mempersiapkan kapal Granma, untuk sebuah ekspedisi revolusioner ke Kuba pada akhir 1956.

Selama di Meksiko, Raul yang kabarnya berteman dengan Che Guevara, memperkenalkannya pada Fidel.

Sekembali mereka di Kuba, kelompok revolusioner itu melakukan perang gerilya dari Pegunungan Sierra Maestra, dan akhirnya menggulingkan Batista pada awal 1959.

Tentara gerilya itu berkembang di bawah kepemimpinan Raul, menjadi sebuah kekuatan dengan 50.000 orang.

Para analis, kata BBC, tidak sepakat mengenai pemimpin macam apa Raul nantinya. Mereka memperkirakan, selama Fidel masih hidup, dia mempunyai pengaruh kuat di pemerintah.

Ada yang mengatakan Raul akan menjadi pemimpin yang lebih radikal dibanding kakaknya. Fidel pada 1997 mengatakan, ”Di belakang saya ada orang-orang yang lebih radikal dibanding saya.” Latell menyebutkan, Raul sebrutal atau lebih brutal dibanding Fidel.

Namun, Raul juga disebutkan sebagai pragmatis dan organisator yang sangat baik. Dia diperkirakan akan membantu negara itu melakukan transisi ke sebuah bentuk komunisme yang ”lebih lembut”, lebih ramah-pasar.

Banyak yang mengharapkan dia melakukan pembaruan ekonomi di Kuba, setelah mengatakan bahwa negara itu memerlukan ”perubahan struktural”. Ada rakyat Kuba yang menganggap, ”Raul adalah Fidel tanpa janggut.” Tetapi ada juga yang beranggapan, perubahan-perubahan akan terjadi dalam pemerintahannya.

”Raul kenal situasi. Dia tahu bagaimana mengatasi persoalan,” kata Carlos Muguercia (78), penjual kerajinan tangan di Havana. ”Ini hal terbaik yang bisa terjadi pada Kuba.”

Bagaimanapun, bahkan pria yang mengatakan Raul adalah Fidel tanpa janggut, menanti penuh harap. ”Raul telah memimpin pemerintah sementara. Sekarang dia memegang kendali sepenuhnya.”

Sumber: Kompas, 28 Februari 2008
Ket foto: Raul Castro

Aldira dan jathropa, riwayatmu kini

KONON, di tanah Flobamora pernah hidup dua gadis jelita. Seorang bernama Uwe, seorang lagi sering disapa Padu. Ini nama khas mereka di kawasan ujung Nusa Bunga. Di kawasan lain pun kedua gadis itu begitu tersohor lantaran Uwe sangat sakti dalam urusan penyediaan makanan lokal. Sementara itu Padu pun tak kalah pamornya, dia begitu bersinar di malam hari sehingga kehadirannya sangat penting untuk mengusir kegelapan malam. Kedua gadis ini saling melengkapi dan memberi kesejahteraan bagi para penduduk Flobamora kala itu.

Suatu ketika, karena alasan politik dan ekonomi, kedua gadis itu terdepak dari kawasan Flobamora. Tinggalah dongeng-dongeng yang setia menghiasi kerinduan setiap insan Flobamora. Tak disangka- sangka, di tahun 2007 dan 2008, bumi Flobamora dikejutkan dengan kembalinya dua srikandi idaman itu. Untuk beberapa waktu, warga Flobamora pun bersorak gembira menyambut kedatangan kedua gadis impian itu. Sayang sekali kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Kedua gadis itu memang tambah 'cantik', namun tidak seanggun dulu lagi. Mereka sudah mengganti nama. Padu datang dengan nama bekennya : Jathropa. Sementara Uwe pun tak kalah menornya, dia memilih nama Aldira, sebuah nama yang sempat memecahkan rekor dalam sayembara "Siapa Hebat" di tanah Jawa.

Kalau dulu mereka rela tidur di atas batu, makan jagung titi, jagung bose, re'bok, serta minum dari tetesan embun, bertegur sapa dalam bahasa Lamaholot, Sikka, Belu dan bahasa lain di seantero Flobamora, maka sekarang mereka sudah berani 'tampil beda'. Beberapa petani tua yang pernah hidup di zaman Padu dan Uwe berjaya spontan menyeletuk, "Luar biasa Si Padu dan Si Uwe. Sudah pakai nama Jathropa dan Aldira, eh, bawaannya pun tidak main main. Tangan kanan memegang juknis, tangan kiri memegang juklak. Ratusan pejabat pusat hingga daerah pun dibuat kerepotan mempersiapkan kedatangan mereka. Dengar-dengar, mereka berdua minta miliaran rupiah untuk membuat mereka "betah" di tanah asalnya".

Aldira dan jathropa dirindukan kedatangannya, namun malah merepotkan karena sudah berubah penampilan. Harian Pos Kupang beberapa kali memuat berita gagalnya proyek jathropa di tiga kabupaten di NTT. Tidak terbilang berapa biaya yang terbuang percuma untuk proyek spektakuler ini. Sementara rumor ubi kayu aldira pun tak kalah ramainya. Konflik yang muncul akibat gagalnya proyek aldira di Manggarai Barat pun mengundang pengambil kebijakan di sana untuk segera memberikan klarifikasi. Lebih tajam lagi, Pos Kupang edisi 6 Februari 2008 memberitakan kontroversi aldira (ataupun varietas dengan nama lainnya) yang masih menjadi polemik di kawasan Lumbung Beras NTT ini.

Mengapa berpolemik?

Polemik adalah gejala sosial yang muncul sebagai reaksi atas satu atau beberapa kebijakan publik yang tidak memberikan kepuasan bagi masyarakat. Di ranah yang kurang lebih sama, polemik muncul karena stakeholders sebagai yang berkepentingan secara langsung dengan kebijakan-kebijakan tersebut tidak dilibatkan secara intensif dari tahap awal. Gaya kebijakan top-down semacam ini sangat lumrah selama periode 1950-1990, ketika orang masih fanatik dengan paradigma berpikir bahwa dalam siklus pembangunan adalah hal yang wajar-wajar saja jika perubahan dan inovasi dianggap sebagai sesuatu yang dapat 'direncanakan' (Havelock,1973). Menetapkan tujuan dan hasil akhir di masa mendatang secara jelas (sehubungan dengan masalah pada saat program ditetapkan) pada titik awal dianggap sangat berguna dan sangat mungkin untuk secara rasional menyusun langkah demi langkah (petunjuk pelaksanaan, juklak) secara terperinci hingga titik akhir, yakni hasil yang diharapkan (outcomes). Inilah model perencanaan berbasis proyek yang masih mengacu pada pola lama. Leeuwis (2006) menyebut pola ini sebagai 'blue print planning and problem solving'. Dengan asumsi bahwa jika orang mengikuti tiap tahapan proyek secara saksama dan rasional, maka mereka akan memperoleh hasilnya pada waktu yang direncanakan pula.

Proyek aldira dan jathropa rupanya tidak jauh-jauh dari penerapan gaya rational decision making theory sebagaimana dicirikan di atas. Maka tidak heran, policy making yang masih mengacu pada paradigma lama akhirnya mengundang polemik. Sederhana saja alasannya, karena sudah out of date.

Memahami perilaku petani

Polemik tentu saja penting dalam kerangka kontrol sosial. Hal yang paling penting dari pengalaman ini adalah bagaimana mengambil benang merah dari polemik-plemik tersebut serta belajar dari kegagalan-kegagalan tersebut, ketimbang memajukan sejumlah mekanisme pembenaran diri. Pembenaran diri justru merupakan langkah mundur dari suatu kebijakan karena ada indikasi menutup diri dari segala peluang konfirmasi dan klarifikasi atas indikasi-indikasi pelanggaran yang terjadi. Agaknya kita perlu mencontohi orang Belanda yang selalu memegang prinsip: dalam hal apa saja jika ditemukan halangan maka tidak ada langkah mundur, yang ada hanyalah negosiasi belaka.

Suatu ketika, penulis menanyakan alasan kegagalan proyek pengembangan jathropa curcas di NTT kepada seorang rekan yang saat ini sedang mengambil program doktoral khusus bidang jathropa curcas di universitas tempat penulis belajar. Santai saja rekan itu menjawab, "Well, itu karena belum ada pabrik pengolah sehingga masyarakat kurang antusias menanam jathropa".

Penulis sejenak berpikir, sesederhana itukah persoalannya? Ketika aldira dan jathropa gagal di NTT, maka petani sebagai salah satu dari sekian pelaku proyek tersebut mendapat sorotan yang cukup tajam. Namun mengkambinghitamkan petani dalam kasus ini rasanya kurang santun. Rolling dan Kuiper (1994), dua profesor kawakan di Negeri Belanda dalam bidang sosiologi pertanian, mengemukakan model analisis tindakan petani. Model ini bermula dan akan bermuara pada 'understanding why farmers do what they do'. Model ini menekankan bahwa sukses atau gagalnya para petani tergantung pada keyakinan mereka akan kebenaran tindakan secara fisik dan sosial, niat untuk mencapai tujuan, percaya bahwa mereka sanggup melakukan, dan yakin bahwa mereka diperbolehkan melakukan apa yang harus dilakukan. Kalau begitu, ternyata gagalnya proyek bukan karena persoalan pabrik belaka, namun kondisi multidimensi yang mengelilingi petani sebagai agen terdepan.

Ganti paradigma ganti model

Gagalnya proyek jathropa dan aldira merupakan cermin gagalnya penyesuaian diri terhadap paradigma pembangunan yang baru. Beberapa literatur international mendefinisikan paradigma sebagai dominant way of thinking in certain period of time. Secara singkat, sejauh ini telah terjadi perubahan drastis dari paradigma yang mengawali pola pembangunan top-down berkiblat modernisasi menjadi pola pembangunan bergaya bottom up (dependency). Akhirnya kedua pola ini dimodifikasi menjadi pola interactive dengan gaya multiplication yang tidak hanya mementingkan produksi dan konsumsi dalam terminologi ekonomi, namun juga menekankan filosofi dari tindakan manusia serta representasi dari stakeholders yang ada.

Dari kacamata interactive communication, gagalnya proyek aldira dan jatropa bisa jadi karena beberapa hal : 1. Karena kecendrungan merumuskan tujuan proyek berdasarkan persepsi-persepsi yang hanya relevan dengan 'kekinian' proyek saat itu. 2. Kurang antisipasi terhadap kemungkinan dan kondisi kurang kondusif yang dipengaruhi oleh faktor luar.3. Terlalu mengacu kepada mekanisme logis dan menekankan komunikasi satu arah.

Pola komunikasi interaktif sebagai pola terbaru dalam komunikasi pertanian mengacu pada argumen bahwa pendekatan proses managemen perubahan dan inovasi perlu diasosiasikan sebagai proses interaktif dan partisipatif sebagai model intervensi komunikasi. Peranan komunikasi tidak sekadar menjual atau mengimplementasi tujuan, kebijakan dan inovasi, tetapi diharapkan dapat menyumbang pada terciptanya tujuan kebijakan yang tepat, dengan inovasi-inovasi yang berkaitan erat dengan masyarakat sebagai stakeholders (Van Woerkum et al., 1999).

Sehubungan dengan proyek aldira dan jathropa, pendekatan interaktif sangat penting untuk membuka akses timbal balik di antara stakeholders. Pendekatan interaktif juga terbukti mampu meningkatkan keterlibatan serta rasa memiliki dalam proyek. Jika dua hal terakhir ini benar benar dimiliki para petani dan stakeholders lainnya, bukan tidak mungkin jika aldira dan jatropa, dongeng yang tak mampu meninabobokan, berubah menjadi kisah yang tidak sekadar 'mampu mengantar tidur', namun juga mengandung nilai-nilai heroik.

Zefirinus K Lewoema, PNS di Kantor Camat Wulanggitang, Flores Timur. Mahasiswa Management of Agro-Ecology and Social Changes Wageningen Unversity and Research Centre, The Netherlands.

Pilkada NTT: Perempuannya, mana?

DEMOKRASI langsung di NTT sebentar lagi akan dipentaskan untuk yang kedua kalinya pada pemilihan umum kepala daerah tingkat I NTT periode 2008–2013, setelah pementasan perdana pada pemilihan umum anggota legislatif beberapa waktu yang lalu. Menjelang puncak pementasan 'drama' politik tersebut, para aktor politik –baik kawakan maupun gadungan– telah dan sedang melakonkan adegan-adegan menarik penuh sensasi.

Bila kita cermati dari sekian adegan yang telah dilakoni oleh para balon tersebut hampir pasti bahwa kader-kader perempuan NTT yang sudah sekian lama diberdayakan belum mampu menampilkan diri. Mereka terkesan masih tersembunyi di balik upaya kesetaraan jender. Bila kesan itu salah, lalu, di manakah mereka?

Perempuan dan politik

Runtuhnya rezim orde baru dilihat sebagai akhir dari episode prisonisasi (proses pemenjaraan). Semua masyarakat Indonesia baru bernapas lega setelah selama puluhan tahun dipenjarakan dalam ruang demokrasi yang sangat sempit, sesak, sumpek. Seluruh organ tubuh terasa bebas.

Dalam kehidupan sosial politik, ruang kebebasan diberikan kepada laki-laki dan perempuan. Perempuan yang menurut pengakuan mereka sendiri sebagai orang yang paling 'malang' selama orde baru khususnya dalam hal politik, kini mendapat jatahnya. Rupanya, kesempatan itu tidak dibiarkan pergi begitu saja, perempuan sekarang sudah beramai-ramai terjun ke dunia politik.

Negara dalam konteks ini tidak tinggal diam. Negara merespon secara positif atas animo perempuan terjun ke dunia politik dengan melahirkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu (sebentar lagi akan direvisi). Dalam pasal 65 UU itu dijelaskan tentang kuota 30 % keterwakilan pencalonan perempuan.

Logika politik yang sering dipahami secara salah selama ini bahwa politik adalah jembatan yang dilalui oleh siapa saja untuk menggapai vested interest-nya. Salah satunya adalah kekuasaan yang cenderung otoritarian dan individualistik. Kalau pendapat ini yang mendorong kaum perempuan ramai-ramai berpolitik, maka sebaiknya diwaspadai.

Satu hal yang pasti terjadi bahwa politik balas dendam akan terjadi. Perempuan akan bersatu merombak sistem politik patriarki selama ini. Tetapi, saya yakin ini bukan satu ancaman yang sangat luar biasa, mengingat episiode 'sinetron politik' masa lalu masih menjadi 'trauma' bagi kaum perempuan. Selama perempuan mengedepankan feeling (perasaan), mereka akan menjadi korban 'politik rayuan' lagi dari kaum laki-laki yang selalu mengedepankan logika yang kritis, cepat dan cermat dalam setiap geraknya.


Siti Musdah Mulia dan Anik Farida (2005) berpendapat bahwa dunia politik identik dengan dunia kepemimpinan. Hal ini dapat dimengerti bahwa politik tidak serta merta dipahami sebagai jembatan untuk menggapai vested interest dari para politisi seperti kekuasaan, tetapi lebih merupakan media yang di dalamnya terselenggara proses pengkaderan, dan karena hasil kaderisasi itu politik menjembatani kadernya untuk menjadi pelayan bagi banyak orang atau yang sering dikenal dengan pemimpin.

Dengan demikian, kalau perempuan terdorong karena konsep ini, maka mereka sebaiknya tidak menjalankan politik burung unta (tidak mau mengalami kesulitan). Perempuan harus berjuang sungguh-sungguh dan memahami segala apa yang terjadi dalam rumah politik mereka sebagai bagian dari proses kaderisasi untuk mejadi pemimpin. Masalahnya, sudahkah perempuan memahami hal tersebut? Kalau belum, mari kita berpikir ulang.

Perempuan dan pemimpin

Andrias Harefa (2000) pernah menulis bahwa semua orang yang dilahirkan sebagai manusia normal berpotensi untuk menjadi pemimpin. Itu artinya bahwa siapa saja 'perempuan atau laki-laki, orang kaya atau miskin, kurus atau gemuk, berbadan hitam atau putih, dan lain-lain' bisa menjadi pemimpin. Kita semua diberi kesempatan atau peluang yang porsinya sama untuk menjadi pemimpin.

Namun yang menjadi kendala adalah soal bagaimana kelihaian, kejelian, kepiawaian, kemampuan kita untuk menangkap peluang tersebut. Orang yang cepat membaca signal temporer (tanda-tanda zaman) dan mengerti maksud peluang tersebut akan cepat pula mendapatkan peluang itu dan akhirnya menjadi pemimpin. Tetapi orang yang loyo, lambat, tidak pede (percaya diri), malas, tidak akan mendapat peluang itu dan yang terjadi adalah menjadi budak kehidupan kalau mungkin enggan menyebut budak dari pemimpinnya.

Berbalik pada realitas yang sesungguhnya bahwa yang lebih dominan menduduki kursi kepemimpinan adalah laki-laki, baik pada level internasional, nasional, maupun pada tingkat lokal.

Berhadapan dengan kenyataan seperti ini, perempuan kerap mempersalahkan laki-laki. Laki-laki dipandang sebagai orang yang selalu bertindak diskriminatif terhadap perempuan. Laki-laki sering kali berperilaku tidak adil. Laki-laki selalu mementingkan diri sendiri dan mengabaikan perempuan dan lain-lain sebagainya. Padahal, bila diamati secara teliti perempuan sendiri yang membangun kultur berpikir seperti itu atau seperti seperti yang diungkapkan oleh Siti musdah Mulia dan Anik Farida (2005) bahwa kekuasaan –sebagai salah satu dari tiga unsur dalam merajut kepemimpinan (kekuasaan, kompetensi diri, dan agresi kreatif)– selalu identik dengan maskulinitas. Selain itu perempuan secara terus menerus mengkultuskan konsep-konsep klasik (tempo doeloe) tentang diri mereka sendiri dan laki-laki, seperti apa yang pernah disampaikan oleh Nancy Van Vuuren (1983) bahwa wanita dibesarkan dengan ajaran untuk memandang pria sebagai tokoh yang lebih berkuasa; sebagai orang yang bisa berbuat apa saja; sebagai orang yang bisa berbuat lebih baik dari pada wanita; sebagai orang yang lebih cerdas; sebagai orang yang lebih terampil daripada wanita.

Takut berkompetisi

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT 2008–2013 pada bulan-bulan mendatang seharusnya dilihat sebagai the best chance bagi perempuan NTT untuk menunjukkan identitas mereka sebagai perempuan NTT yang bisa menjalankan akselerasi pembangunan yang pada gilirannya bisa membawa NTT ke arah yang lebih baik. Momen ini juga seharusnya dipandang sebagai kesempatan yang selama ini dinantikan untuk menepis segala anggapan yang memojokkan kaum perempuan dan juga untuk membangun kultur berpikir yang baru tentang perempuan itu sendiri bahwa mereka sama dengan laki-laki. Perempuan memiliki kemampuan yang tidak kalah jauh dengan laki-laki dalam memimpin, memecahkan konflik, membangun, dan lain-lain sebagainya. Namun, pertanyaan kita adalah mengapa nama-nama perempuan NTT belum 'mampir' dalam media masa sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT?
Ketika pertanyaan ini diajukan kepada teman-teman saya, mereka dengan simple menjawab bahwa 'tidak ada kader perempuan yang bisa dan siap menjadi pemimpin NTT." Bagi saya, ini bukan jawabannya. Karena, ketika kita berpaling sedikit wajah kita pada realitas terkini, kita akan menemukan bahwa dari sekian ribu perempuan di NTT banyak yang hisa menjadi pemimpin.

Karena itu menurut saya, ketidakterlibatan kaum perempuan NTT dalam ajang the true leader selection pada pilkada tahun ini bisa dilihat sebagai ketakutan untuk berkompetisi. Mereka takut untuk menyaingi kaum laki-laki. Trauma masa lalu masih menghantui kehidupan berpolitik mereka. Dan karena trauma itu, saya yakin saat ini mereka pasti sedang bersembunyi di balik upaya pemberdayaan perempuan dan upaya kesetaraan gender.

Kalau betul trauma, sebaiknya, untuk mengakhirinya, perempuan harus memulai untuk merombak seluruh sistem kehidupan patriarki. Saat yang tepat adalah pada pemilihan umum kepala daerah Nusa Tenggara Timur periode 2008–2013. Tangkap peluang ini! Karena bila peluang ini dibiarkan pergi begitu saja, perempuan akan kembali mundur satu langkah dan laki-laki melangkah dua kali lebih cepat dari sebelumnya.

Yery Seleman

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris

STKIP St. Paulus Ruteng-Flores

Korem di Flores Tetap Dibangun

Kupang, NTT Online - Komandan Korem 161/Wirasakti Kol. Inf. Winston Pardamean Simanjuntak menyatakan Mabes TNI-AD tetap akan membangun Komando Resor Militer (Korem) di Pulau Flores, NTT meski aksi penolakan terhadap institusi militer itu masih berlanjut.

“Aksi penolakan mungkin karena mereka belum terlalu paham dengan keberadaan Korem di sana,” kata Simanjuntak menjawab Antara di Kupang, Rabu. “Kelemahan kami mungkin karena kurang sosialisasi. Kami akan terus mengkomunikasikan dengan masyarakat,” katanya menambahkan.

Sesuai rencana strategis Mabes TNI-AD dan Kodam IX/Udayana, Korem akan dibangun di Kecamatan Nangapenda Kabupaten Ende di Pulau Flores pada tahun 2009. Pada Selasa (26/2), sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Rakyat Ende (APRE) melakukan unjuk rasa ke DPRD NTT di Kupang menolak rencana pembangunan Korem di Flores yang dilukiskan sebagai sebuah pilihan yang tidak tepat. “Persoalan masyarakat NTT adalah kemiskinan bukan keamanan,” kata Imelda, seorang pengunjuk rasa.

Apalagi, katanya, lokasi pembangunan Korem itu berada di lahan pertanian dan permukiman sehingga akan ada sejumlah orang menganggur dan lahan pertanian dan perkebunan berubah fungsi. Protes serupa juga telah dilakukan para mahasiswa sebelumnya.

Komisi Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Keukupan Agung Ende (KPKC-KAE) juga sudah menyurati Simanjuntak pada 21 Februari 2008 berisi penolakan pembangunan Korem di Flores.

Dalam surat yang ditandatangani Ketua KPKC-KAE Romo Ronny Neto Wuli, Pr dan sekretaris Romo Silverius Betu, Pr disebutkan, keamanan dan ketertiban berada di tangan masyarakat sendiri sambil ditopang pemerintah dan TNI sehingga perlu ada kerja sama antarseluruh kekuatan sosial yang ada.

Simanjuntak menegaskan, aksi penolakan dalam penyampaian aspirasi ke DPRD NTT itu merupakan bagian demokrasi yang harus dihormati karena mereka belum terlalu paham dengan kehadiran institusi militer tersebut. “Saya siap berdialog dengan elemen mahasiswa dan masyarakat yang menolak rencana pembangunan Korem itu,” katanya.

Simanjuntak mengatakan pihaknya sudah berbicara dengan Pemerintah Kabupaten Ende dan DPRD setempat. Mereka pada prinsipnya menerima rencana Mabes TNI-AD dan Kodam IX/Udayana membangun Korem di wilayahnya, kata Simanjuntak. Ia menjelaskan, sesuai UU Sistem Pertahanan Keamanan Negara, pemerintah daerah berkewajiban menyiapkan lahan bagi pembangunan institusi militer seperti lahan yang disiapkan bagi pembangunan Korem di Ende.

Lahan seluas sekitar 2.000 hektare yang diberikan oleh pemilik hak ulayat atas lahan tersebut, Haji Indra Hassan kepada TNI untuk pembangunan Korem, katanya. Dengan begitu Simanjuntak berpikir tidak ada masalah lagi dengan rencana Mabes TNI-AD dan Kodam IX/Udayana membangun Korem di Flores.

Danrem Wirasakti menegaskan, rencana pembangunan Korem tetap akan dilangsungkan pada 2009 meski masih ada riak kecil yang menolak rencana tersebut karena dari sisi sistem pertahanan keamanan negara, Korem di Flores memiliki posisi yang sangat strategis. “Kami sudah kaji semua dari sisi pertahanan keamanan negara sehingga tidak ada alasan untuk tidak membangun Korem di Flores,” katanya menegaskan.

Sumber: ntt-online.org, 27 Februari 2008

Maria Lies Henakin: Rindu Gereja di Tanah Jiran

Selama bekerja di Kuala Lumpur, Malaysia, sejak Januari 2001, ia tak pernah ke Gereja. Sejak di Medan, Rosario dan Salib dilarang dibawa ke Malaysia. Tak ayal, di Negeri Jiran ia hidup tanpa atribut rohani itu.

TAK PERNAH terbayang dalam benak Maria Lies Henakin, tenaga kerja Indonesia (TKI) bila Rosario dan Salib harus ditinggalkan di Medan, Sumatera Utara setelah mendengar kepastian keberangkatannya ke Johor Bahru, Malaysia Barat. Marlin berangkat sebagai TKI resmi menuju Johor Bahru pada malam Natal 24 Desember 2000 melalui sebuah perusahaan pengerah jasa TKI di tanah Batak itu.

Tenaga kerja wanita (TKW) asal Paroki Lerek, Dekanat Lembata, Keuskupan Larantuka, Nusa Tenggara Timur (NTT) itu ingin menyabung nasib di tanah rantau guna membantu ekonomi keluarga di kampung yang pas-pasan. Pada Oktober 2000, Marlin tertarik dengan informasi kebutuhan pembantu rumah tangga (PRT) yang ingin bekerja di Malaysia sebagai tenaga kerja kontrak. Keputusan pun diambil gadis desa ini setelah menyadari ekonomi keluarga yang pas-pasan.

Setelah mendengar informasi itu, ia merasa tertarik dan memutuskan untuk mendaftarkan diri sebagai tenaga kerja kontrak di Malaysia. “Pada 5 Oktober 2000, saya berangkat dari Lerek menuju Larantuka dan selanjutnya pada 7 Oktober langsung menuju Jakarta. Saat itu, kami menumpang KM Sirimau yang merapat di dermaga Larantuka,” kata Marlin kepada penulis di Jakarta, awal November lalu. Marlin bertolak dari Larantuka (kota Kabupaten Flores Tmur di ujung timur Pulau Flores) bersama tiga temannya dari Lerek dan tiga lain dari Pulau Alor, NTT. Proses seleksi pun sepertinya berjalan lancar.

Setiba di Jakarta, mereka hanya bertahan selama seminggu di tempat penampungan TKI di Cawang, Jakarta Timur. Bersama lima puluhan calon TKW lainnya, Marlin diberangkatkan ke Medan Sumatera Utara dan ditampung PT Asalam Manunggal di Medan. Warga Paroki Lerek ini pun bernasib baik.

Hanya bertahan selama satu setengah bulan di Medan, ia langsung diberangkatkan ke Johor Baru, Malaysia Barat. Tapi, sebuah peristiwa menimpahnya dan membuat gadis ini sempat down. “Rosario dan Salib diminta perusahaan PJTKI untuk ditinggalkan dan tidak boleh dibawa ke Malaysia. Ini berlaku bagi semua TKW yang beragama Katolik,” katanya sedih.

Padahal, ia sangat bahagia bila teman-temannya sesama TKW yang beragama Islam bisa membawa peralatan Sholat dan tidak dilarang seperti dirinya. Toh, peristiwa itu tidak membuatnya putus asa. Dalam benaknya, ia berkeyakinan bahwa Bunda Maria dan Tuhan Yesus senantiasa menyertainya. Doa dalam hati selalu dilakukan untuk memohon penyertaan Bunda Maria dan Yesus.

Akhirnya, proses pemberangkatan berjalan lancar sesuai rencana. Pada malan Natal, Marlin dan teman-temannya diberangkatkan dengan speed boat dari Pelabuhan Tanjung Pinang menuju Johor Bahru. “Di Johor Bahru, kami dijemput oleh mitra perusahaan PT Asalam Manunggal. Pada 27 Desember 2000, saya langsung masuk rumah majikan bernama Mr Lih Cip Kanh di Kuala Lumpur,” cerita Marlin bangga.

Pengalaman awal

Sejak bekerja di rumah Mr Lih Cip Kanh, Marlin merasakan perlakuan majikan yang biasa-biasa. Keluarga majikan sangat menghormatinya sebagai TKW sehingga hak dan kewajiban pun dipatuhi. Perjanjian soal gaji antara majikan dan buruh tak ada masalah. TKW ini dibayar sebesar RM 370 per bulan. “Sesuai perjanjian awal, saya bekerja selama lima bulan untuk menutupi biaya yang dikeluarkan PJTKI. Biaya ini termasuk jasa PJTKI mengurus Paspor dan Visa saya untuk bekerja di Malaysia,” kata Marlin.

Awal bekerja dengan keluarga Mr Lih Cip Kanh, Marlin selalu mencontohi pembantu yang sudah bekerja di rumah majikannya. Namun, hal yang membuatnya sedih, ketika pembantu pertama itu diminta majikan untuk memberitahu soal tata kerja dan pengenalan alat-alat dapur, malah tak mau ambil pusing. Pembantu itu malah tak mau mengajarkan Marlin soal-soal pekerjaan di dapur.

“Prinsipnya, saya harus berusaha sendiri untuk tahu. Saya juga tidak pernah membenci teman saya ini. Saya mendoakan dia agar mau berteman dengan saya karena kita sesama PRT. Doa saya akhirnya terkabul oleh Bunda Maria dan Yesus. Teman saya ini mau ngomong dengan saya,” cerita Marlin.

Selain itu, Marlin merasa sedih ketika ia tak diijinkan majikannya untuk pergi ke Gereja untuk mengikuti kebaktian bersama. Alasan majikannya, keselamatan Marlin bisa terancam karena di Kuala Lumpur banyak penjahat yang berkeliaraan di jalan-jalan. Begitu juga banyak Polis Diraja Malaysia yang selalu merazia para tenaga kerja asing yang tidak memiliki dokumen-dokumen resmi.

“Padahal, paspor dan visa saya resmi sehingga bagi saya tidak ada masalah. Cuma pertimbangan majikan saya masih rasional. Ia mungkin lebih menjaga keamanan saya sebagai seorang perempuan. Apalagi, banyak TKW dibawa kabur oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab dan membuat majikan pusing hingga harus berurusan dengan aparat kepolisian,” kata Marlin.

Untuk mengatasi kegundahan hati, ia hanya berdoa di dalam kamarnya. Doa selalu ia panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Penyayang. Ia selalu berdoa memohon kedamaian hati agar tetap konsentrasi menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai pembantu rumah tangga.

“Selama berada di rumah Mr Lih, saya berdoa dalam kamar saya. Sedinya, saya tak punya Rosario dan Salib. Tapi saya percaya, Bunda Maria dan Tuhan Yesus sudah memahami apa yang saya rasakan saat itu,” kenangnya.

Bukan hanya itu. Marlin merasa sedih karena setelah masa kontrak diperpanjang majikannya, kesepakatan gaji tak dipenuhi. Awalnya, ia dijanjikan untuk dinaikkan gajinya menjadi RM 450 per bulan. Tapi, Mr Lih Cip Kanh mengingkari dan membayar sesuai masa kontrak.

“Saya hanya dibayar sebagaimana masih dalam masa kontrak sebesar RM 370. Tapi, saya bahagia pada majikan karena ketika saya minta pindah kerjaan baru, ia tidak keberatan meskipun di tempat baru itu dengan gaji awal RM 370 per bulan,” tambah Marlin.

Masih alami berkat

Informasi kebutuhan PRT yang baru ia peroleh dari Yustina, seorang PRT asal Kabupaten Ende yang kebetulan bekerja tak jauh dari rumah majikan pertama. Di rumah Mr Koh Yong Kwang, Marlin mendapat kabar bahwa toke yang beristerikan perempuan asal Sulwesi, Indonesia itu masih membutuhkan tenaga PRT. “Saya merasa bahwa Tuhan masih memberi berkat kepada saya lewat teman sesama PRT asal Flores. Padahal, saya tak taulah kalau ada Yustina yang tinggal dekat saya,” lanjut Marlin.

Komunikasi dengan Yustina pun tak disangka. Suatu pagi, ketika Yustina lewat di depan rumah majikan, Marlin memberanikan diri menyapa. Komunikasi pun dilakukan lewat pintu pagar. “Dari situ saya tahu kalau Yustina juga PRT yang sama-sama berasal dari Flores. Saya akhirnya tahu kalau keluarga Mr Koh Yong Kwang masih butuh pembantu sehingga saya memilih pindah kerja di rumah itu,” ia melanjutkan.

Keluarga Mr Koh Yong Kwang sangat baik. Mereka sangat ramah dan tak pernah melakukan kekerasan fisik kepada karyawannya. Hal yang pernah dialami sebelumnya di rumah Mr Lih Cip Kanh. “Kebaikan ini nampak saat saya ingin cuit dan masa paspor dan visa berakhir. Majikan langsung mengiyakan saya untuk cuti ke kampung halaman. Dengan demikian, saya langsung memperpanjang paspor dan visa saya. Biayanya ditanggung Mr Koh Yong Kwang,” jelas Marlin.

Kemurahan hati majikan, katanya, mungkin beralasan karena jaminan kualitas kerja yang ia tunjukkan setiap hari. Marlin selalu bangun pukul 06.00 dan langsung menyelesaikan tugas-tugas harianya. Misalnya, mengepel lantai, membersihkan dan merapihkan kursi-meja, mencuci piring kotor, membersihkan bak mandi, mencuci pakaian, mobil, dan lain-lain seperti di rumah sendiri. “Kalau kerjaan sudah oke, bisa istirahat. Semua terserah kita. Intinya, tanggung jawab kita berada di rumah untuk menjaga rumah, tidak boleh keluar rumah tanpa sepengetahuan majikan,” ceritanya.

Kerinduan untuk ke Gereja pada hari Minggu setelah bekerja di majikan baru ini pun tak pernah kesampaian. Bagi majikan, ujar Marlin, masalah ke Gereja adalah urusan pribadi sehingga tak perlu dicampuradukkan dengan kerja sebagai PRT. Hal ini menjadi satu masalah besar yang dihadapi selama bekerja di Kuala Lumpur. Padahal, sebagai penganut Katolik, tentu harus ke Gereja setiap hari Minggu.

Ia percaya, siapun yang bekerja di negara orang dan diperlakukan seperti itu, tentu merasa tertekan. “Bayangkan, ketika Christmas saya minta untuk ke Gereja tidak diijinkan oleh majikan. Alasannya, banyak orang dan saya bisa ditangkap Polis Diraja Malaysia. Majikan takut saya dibawa kabur dan dipungut biaya jika ditangkap polisi. Sekalipun sudah punya paspor tetapi kalau ditangkap polisi berarti kita harus memberi uang tebusan,” lanjut Marlin. “Jadilah saya hanya berdoa di kamar meski tanpa Rosario dan Salib,” katanya. 

Ansel Deri

Ket foto: Maria Lies Henakin (gbr 1), TKW asal Desa Lerek, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur dan bersama keluarga Yohanes Boli Koban di Jembatan Hitam, Kalimalang, Jakarta Timur.
Sumber: Pernah dimuat Majalah HIDUP Jakarta

Gubernur Perempuan?

Oleh Servinus Nahak 
Sedang kuliah di STFK Ledalero, anggota KMKL

GUBERNUR perempuan, mengapa tidak? Berbeda kalau pertanyaannya: Paus perempuan? Pada yang terakhir ini terjadi contradictio in terminus. Paus harus laki-laki. Tentang ini gereja menyimpan sebuah legenda, Paus perempuan. Lebih dari seribu tahun keberadaannya diingkari. Itulah Paus Joan, sosok kontroversial dalam sejarah, perempuan yang menyamar menjadi seorang laki-laki dan berhasil memegang tampuk tertinggi kekristenan selama dua tahun. Berbeda dengan Paus, jabatan gubernur tentu lebih terbuka.

Tensi politik NTT tampaknya mulai menunjuk angka di atas normal usai Drs. Mell Adoe, Ketua DPRD NTT mengeluarkan surat pemberitahuan tentang berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Jumat, 15/2/2008 lalu (PK, Sabtu, 16/2/2008). Beberapa partai sudah mengumumkan paket calonnya. Pertanyaannya, mungkinkah ada wajah perempuan dalam pilgub kita?

Bicara tentang calon gubernur atau calon wakil gubernur mungkin masih terlalu muluk. Dari pantauan koran-koran lokal seputar pilkada, di level kabupaten pun belum ada wajah perempuan yang muncul. Di Sikka, satu kabupaten di NTT yang konon menjadi barometer perpolitikan di NTT nama perempuan di bursa pencalonan kosong. Di TTS dan Sumba keadaannya sama (Bdk. berita PK, Selasa, 19/2/2008 hlm. 17, 18). Stiker-stiker yang plesir ke kampung-kampung sejak lama dalam hiruk-pikuk jelang Pilgub NTT tetap didominasi para bapak. Rupanya tahun tikus ini belum memberikan kesempatan kepada publik NTT untuk melihat wajah perempuan dalam pilkada.

Secara nasional kemunculan wajah perempuan dalam dunia politik diwakili oleh Megawati. Kendati di masa-masa sebelumnya sebenarnya sudah banyak perempuan yang malang-melintang di dunia politik, baru pada era reformasi keluwesan itu mulai terasa lebih longgar. Berbeda dengan masa Orde Baru, di era reformasi peran politik tidak lagi menjadi sesuatu yang semata-mata "terberi" tetapi lebih didasarkan pada pencapaian individual.

Sambil menunggu keajaiban terjadi di NTT, dua pertimbangan dapat diajukan untuk menjawab pertanyaan mengapa wacana tentang partisipasi perempuan dalam politik penting untuk didiskusikan di sini. Pertama, hemat saya, dengan mematok kebebasan berpolitik sejak bermulanya reformasi maka sekarang, 2008, kita memasuki dasawarsa pertama perayaan kebebasan itu. Maka, sekarang saatnya mengevaluasi pencapaian perempuan ketika kebebasan berpolitik sudah dibuka lebih luas. Kedua, untuk mengevaluasi kinerja partai-partai politik (parpol) dalam menjalankan perannya mendidik dan menghasilkan kader yang handal termasuk kader perempuan.

Pencapaian

Di hadapan peluang kebebasan berpolitik di era reformasi, partai dan individu sama-sama mempunyai peranan berlipat. Setiap parpol dituntut untuk memainkan perannya sebagai sekolah yang mendidik kader pemimpin masa depan. Itu berarti, partai juga berperan mematok syarat-syarat "kelulusan" untuk menamatkan seorang figur. Diharapkan bahwa kualitas individual seorang calon berbanding lurus dengan tingginya prasyarat kelulusan.

Semakin tinggi prasyarat kelulusan semakin tinggi kualitas individual calon yang bersangkutan. Tentu setiap partai mempunyai tuntutan sendiri untuk menerima dan meluluskan calonnya. Persis seperti sekolah, partai juga dengan demikian dapat muncul sebagai partai unggulan atau partai kacangan tergantung dari kualitas lulusan-lulusan terbaiknya. Kualitas "tamatan" selanjutnya diuji di tengah masyarakat. Kelihatannya, secara umum tanggung jawab partai lebih banyak berhubungan dengan fungsi edukatif untuk mendidik dan menghasilkan calon-calon pemimpin masa depan yang handal.

Namun, peranan partai sebagai sekolah akhirnya dapat dipulangkan kepada individu yang bersangkutan. Sejauh sebagai sekolah, partai hanyalah sarana yang mewadahi proses pembelajaran sedangkan yang paling menentukan kesuksesan dalam proses belajar itu adalah individu itu sendiri. Secara lebih terbuka kemungkinan ini praktisnya diwadahi oleh ketentuan yang mengatur calon independen dalam pilkada (UUD 1945 Pasal 18 ayat l.

Lebih lanjut penting untuk ditandaskan bahwa kualitas kepemimpinan tidak ada kaitannya dengan kategori gender, melainkan berkaitan langsung dengan kualitas pribadi seseorang.

Dalam hubungan dengan demokrasi dan wacana kepemimpinan perempuan dalam politik, keberhasilan parpol menampilkan figur perempuan perlu dicatat sebagai satu langkah maju. Hal ini karena tokoh perempuan di dalam politik di negara yang paling maju sekalipun adalah minoritas di antara dominasi laki-laki. Menampilkan tokoh perempuan berarti memberikan kepadanya kepercayaan yang biasanya (hanya) diberikan kepada laki-laki. Itu berarti pencapaian seorang figur perempuan juga perlu diberi nilai tambah karena beban dobel yang mesti ditanggungnya ketimbang sebagai laki-laki. Hanya kecuali, seperti Joan, ia menyamar sebagai laki-laki maka beban itu mungkin akan lebih ringan.

Mencari muka baru

Keputusan mengajukan calon perempuan (kalau nanti ada) juga sebagaimana calon laki-laki mesti benar-benar mempertimbangkan kualitasnya. Dari pemilu ke pemilu beberapa hal yang terus terulang dapat dipelajari sebagai awasan yang penting untuk dipertimbangkan. Sebab, kerinduan pemilih menantikan wajah baru (termasuk perempuan) dalam bursa pencalonan akan memunculkan problem politik lain lagi ketika berhadapan dengan kebebasan dalam memilih. Pesta demokrasi memberikan kemungkinan seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya untuk memilih. Memilih selalu berarti memilih yang terbaik, paling kurang untuk orang yang membuat pilihan. Di sini terlihat besarnya peranan partai untuk mengimbangi perilaku pemilih.

Perilaku pemilih yang cenderung mencari-cari wajah baru dalam pilkada dapat dipelajari dari suksesi tiga presiden terakhir setelah BJ Habibie. Setelah Megawati menduduki kursi kepresidenan menggantikan Gus Dur dan toh banyak persoalan bangsa yang tak terselesaikan bahkan makin carut-marut, rakyat mulai berang. Mega yang dulunya "didewi-dewikan" pelan-pelan diduakan. Kemunculan SBY sebagai calon presiden yang diusung Partai Demokrat dalam pemilu 2004 disambut hangat. Wajah baru, sepertinya sudah cukup menjadi alasan untuk mencoblos. Bahayanya, kalau kecenderungan semacam ini hanya dimotori oleh hasrat untuk sekadar membuat sejarah.

Menjawab skeptisisme

Sekali lagi, perempuan dalam politik adalah minoritas yang langka. Memang benar bahwa besar kecilnya jumlah tidak dapat dijadikan indikator tinggi atau rendahnya kualitas individu, namun untuk kasus ini, saya yakin bahwa kehadiran perempuan dalam politik jelas memberikan nilai lebih karena bagi seorang perempuan, menjerumuskan diri ke dalam politik menuntut keberanian ekstra dan lebih banyak kenekatan yang dipunyai seorang legenda seperti Paus Joan.

Kendatipun di akhir cerita identitasnya terbongkar, ia telah berhasil menduduki takhta yang sampai kini hanya diberikan kepada kaum adam, yang tentu tidak sembarangan orang. Paus Joan melubangi sejarah kekristenan secara genial dan rahasia identitasnya yang mestinya hanya boleh dibisikkan di dalam kamar pengakuan telah menjadi berita. Legenda tentang Paus perempuan yang ditulis dengan penuh ketegangan oleh Donna Wolfolk Cross dalam novel debutannya Pope Joan, mengangkat kembali kisah perjuangan seorang perempuan abad ke-9 menentang dominasi patriarkhal.

Kata "gubernur" dalam bahasa Jerman berjenis kelamin laki-laki (der Gouverneur). Dalam bahasa Latin, gubernur yang asalnya dari kata gubernare (memerintah) umumnya dikaitkan dengan peran gubernator (maskulin) sebagai pemerintah rei publicae sedangkan gubernatrix (feminim) lebih berkaitan dengan kegiatan mengurus hal-hal domestik, di dalam rumah dan dapur. Bahasa juga sepertinya secara struktural telah mematok sebuah norma di dalam alam bawah sadar umat manusia tentang bagaimana pembatasan itu berlaku dan perlu diberlakukan. Di ujung tahun ini, usia NTT genap limapuluh. Di dalam sejarahnya posisi NTT 1 dan 2 tidak pernah ditempati perempuan. Tentang perempuan dalam politik novel Pope Joan adalah pengingat bahwa beberapa hal tidak pernah berubah, panggung dan pemainnya saja yang berganti.

Sumber: Pos Kupang, 27 Februari 2008

Sales pembangunan dan kedok birokrasi ala "aldira"

DATA BPS NTT 2003 menunjukkan bahwa produksi ubi kayu NTT sejak 1999-2003, rata-rata 834.316 ton per tahun. Kalau bandingkan dengan jumlah KK di NTT dalam periode yang sama, maka rata-rata tiap keluarga di NTT memproduksi 1 ton ubi kayu pertahun. Hasil produksinya adalah untuk bahan pangan dan bahan baku lainnya. Ceritanya jadi lain dengan ubi kayu aldira yang diproyekkan dengan polesan 'untuk kepentingan rakyat.' "Kalau bisa dibikin susah, kenapa harus dipermudah?" Masih ingat tag line iklan salah satu produk terkenal di Indonesia? Tag line tersebut relevan dengan Pos Kupang (10/2-08) yang memberitakan bahwa "panen ubi kayu dari proyek pengembangan tanaman tersebut di Mabar yang menelan dana Rp 2,8 miliar, sudah 830,5 kilogram. Hasil panen ini sudah dijual dengan harga Rp 250,00/kg, sehingga total uang yang diperoleh Rp 207.625,00."

Kejadian di atas adalah contoh kasus yang telanjang, ibarat puncak gunung es dari tidak efisiennya pengelolaan keuangan negara (atau lebih tepatnya uang rakyat) di Nusa Tenggara Timur. Tidak semata-mata terjadi hanya di Manggarai Barat. Kejadian kegagalan telak ubi kayu aldira sebagai sebuah salah urus uang rakyat tepatnya mengulang kegagalan proyek jutaan pohon jatropha dengan tujuan yang sama yakni untuk mendapatkan bahan bakar alternatif alias biofuel.

Penulis menawarkan empat prinsip dalam mengevaluasi pengelolaan keuangan rakyat sebagai prasyarat keberlanjutan pembangunan. Prinsip pertama adalah efisiensi. Kasus ubi kayu aldira memberikan contoh bahwa investasi Rp 2,8 miliar memiliki tingkat pengembalian hanya sebesar 0,007% per 04/02-08. Perhitungan ini belum termasuk input tenaga kerja rakyat dan waktu yang diberikan untuk memberikan sukses bagi proyek yang gagal tersebut.

Untuk memahami fenomena aldira, penulis mengajak ziarah singkat teori tentang birokratisasi dalam menjelaskan kinerja para birokrat pencinta ubi kayu aldira. Adalah Northcote Parkinson dari National University of Singapore, yang pertama kali membuat hukum Parkinson. Dia berpendapat bahwa "setiap organisasi birokrasi memerlukan dua sifat dasar: (1) Setiap pejabat negara berkeinginan untuk meningkatkan jumlah bawahannya, dan (2) mereka saling memberi kerja (yang tidak perlu). Akibatnya, birokrasi cenderung meningkatkan terus jumlah pegawainya tanpa memperhatikan tugas-tugas yang harus mereka lakukan." (Evers dan Schield 1990:228).

Yang jarang muncul dalam analisis formasi kabupaten dan kecamatan baru di NTT maupun di Indonesia adalah bahwa pembentukan satuan wilayah politis baru tidak semata-mata lahir dari semangat kepedulian atas rakyat. Formasi kabupaten dan kecamatan baru yang dibuat juga datang dari semangat lain, yakni formasi kelompok-kelompok birokrat yang memperebutkan sumber daya politik dan pembangunan, yang tidak datang dari visi pelayanan rakyat yang kuat.

Oleh karena itu, prinsip efisiensi dalam pengelolaan administrasi pemerintahan dan pembangunan sulit sekali untuk terpenuhi. Tidak efisiennya pemerintah daerah di NTT juga bisa dijelaskan dari ekonomi biaya tinggi yang bermanifestasi dalam biaya transaksi tinggi dalam wajah 'uang administrasi', 'uang perpuluhan' kepada pejabat negara dalam transaksi proyek-proyek pembangunan masyarakat, hingga pada rantai birokrasi yang panjang dan yang dibuat-buat untuk menunjukkan kuasanya. Alhasil, aparatur kadang lebih tepat disebut sebagai keparatur.

Prinsip kedua adalah efektivitas. Konsep efektivitas adalah konsep tentang kesejahteraan. Efisiensi adalah tentang perhitungan kaku input-proses-output. Sedangkan efektivitas adalah bahwa walaupun output sebuah proyek tidak bernilai ekonomis secara langsung, seperti pendidikan dasar dan kesehatan, kesejahteraan rakyat toh jauh lebih penting ketimbang uang. Dalam contoh ubi aldira, prinsip efektivitas adalah berbicara soal tujuan investasi, yakni hasil panen aldira bisa berkontribusi pada keamanan energi masyarakat secara berkelanjutan. Cerita nyatanya adalah bahwa ubi kayu aldira di Mabar tidak efektif. Gagal total.

Prinsip ketiga adalah prinsip keadilan. Dalam konteks proyek, prinsip keadilan adalah distribusi benefit dan risiko haruslah adil dan tidak diskriminatif. Bahwa rakyat kecil seharusnya menikmati benefit dari proyek ubi kayu aldira adalah tujuan. Risiko seharusnya dipikul negara. Tetapi apa lacur, konteks proyek aldira, rakyat tidak kembali modal atas investasi waktu, tenaga dan pajak yang telah mengubah labelnya menjadi "bantuan ubi kayu aldira." Risiko kembali dipegang rakyat karena tanpa pemerintah. Sesunggunya, rakyat NTT dan Manggarai Barat telah lama menanam ubi kayu dengan hasil tahunan yang memadai. Data BPS 2003, rata-rata produksi ubi kayu di NTT adalah 861.620 ton. Artinya, rata-rata tiap KK di NTT memproduksi hampir 1 ton tiap tahun. Kontras dengan proyek ubi kayu pemerintah yang gagal total.

Prinsip terakhir adalah prinsip kesahihan (legitimacy). Tepatnya merupakan prinsip tentang ke-sah-ihan (rightfulness) dari sebuah proses pengambilan keputusan. Karena rakyat sebagai pemangku kepentingan tertinggi dalam pembangunan, keputusan menyangkut kesejahteraan mereka haruslah datang dari rakyat. Istilah Orde Baru "sosialisasi" adalah istilah pembungkaman, bahkan kejam dan bukan partisipatif karena rakyat tidak diberikan pilihan untuk mengatakan tidak. Konsep partisipasi dalam bentuknya yang paling hakiki adalah konsep mobilisasi diri sendiri oleh rakyat, betapapun input pembangunan didistribusikan kembali oleh negara dalam bentuk implementasi APBD.

Ubi kayu aldira dalam kegagalannya justru menegaskan kembali paradigma pengelolaan negara yang masih bersifat sloganisme. Prinsip keadilan (Sila ke 5 Pancasila) dan partisipasi (Sila ke 4 Pancasila) tidak dipahami oleh pengelola negara dan birokrat ala ubi kayu aldira. Prinsip efisiensi dan efektivitas merupakan PR besar di dalam birokrasi kita dan mitos-mitos pembentukan birokratisasi lewat pembentukan kabupaten dan kecamatan baru sudah seharusnya dibongkar untuk melihat kedoknya yang sebenarnya. Sebagai rakyat, penulis mengajak sesama rakyat untuk kritis dalam memilih dan mengkritisi para sales pilkada dan tokeh pilkada di NTT di 2008 yang biasanya melakukan 'image laundry' menjelang pilkada.

Jonatan Lassa, alumnus Teknik Sipil Unwira 1999.

Sejak Agustus 2007 - January 2008

menempuh pendidikan doktoral di ZEF BIGS DR University of Bonn, Germany.

Sumber: POS KUPANG, 27 Februari 2008

Memahami Tahun Dialog

Oleh Markus Solo

Anggota Staf Dewan Kepausan untuk Dialog Antar-umat Beragama (PCID) Desk Dialog Kristen-Islam Wilayah Asia, Amerika Latin, dan Afrika Sub-Sahara di Vatikan

Pasca-Pidato Regensburg Sri Paus Benediktus XVI bulan September 2006 lahir berbagai inisiatif terhadap langkah-langkah rekonsiliasi di seantero jagat. Ada kesadaran, selain pelbagai kekerasan yang mengatasnamakan agama hanya bisa dijembatani melalui dialog, juga perlu dikembangkan mutual respect sebagai kunci perdamaian.

Dengan langkah-langkah ini diharapkan dapat terpenuhi atau paling kurang mendekati kerinduan global akan kehidupan yang lebih tenang dan damai.

Bukan basa-basi

Dukungan akan adanya dialog mencapai momen paling menentukan pada awal tahun ini. Parlemen dan Dewan Uni Eropa di Brussels mendeklarasi tahun 2008 sebagai Tahun Dialog Antarbudaya (intercultural dialogue) untuk Benua Eropa. Tidak tanggung-tanggung, kepada Komisi Kebudayaan yang dipimpin Ján Figel diberi budget 10 juta euro untuk kesuksesan Tahun Dialog Antarbudaya di benua malam.

Hal ini mengejutkan. Bukan saja dari anggaran, tetapi perubahan paradigma. Sejak PD II, Eropa bergelut dengan masalah derasnya arus imigrasi hingga berpuncak pada diskusi alot dan berkepanjangan tentang integrasi. Persepsi integrasi membias dalam pelbagai diskurs, pleidoi, dan klaim, baik pada penduduk asli maupun pada kaum pendatang. Dialog kadang dinilai sebagai usaha kelompok imigran yang ingin mendapatkan pengakuan.

Kini, kesan itu sudah berubah. Dengan mengagendakan 2008 sebagai Tahun Dialog, Uni Eropa beralih kepada pemahaman baru. Dialog bukan lagi hal sekunder yang dilaksanakan sebagai "pengemisan" warga minoritas untuk mendapat pengakuan dan perlindungan dari pihak mayoritas. Dialog adalah sebuah aksi timbal balik antara warga mayoritas dan minoritas, antara warga setempat dan kaum pendatang. Sebuah kebutuhan akan kualitas kehidupan yang lebih baik. Di sana ko-eksistensi yang berkualitas resiprokal itu lebih ditekankan.

"Evolusi menarik"

Bagai digayung sambut, keterbukaan Uni Eropa bertepatan kesahajaan yang kian ditonjolkan dunia Muslim. Hal itu bukan sekadar menepis anggapan negatif terhadap dunia Islam, tetapi secara gamblang menunjukkan bahwa kampanye dialog kian bergema universal.

Tiga kejadian berikut dapat disebutkan. Pertama, surat ke-138 wakil Muslim seluruh dunia di akhir Ramadhan 2007 yang ditujukan kepada Sri Paus dan para pemimpin Kristen lainnya. Kedua, konferensi Internasional Interreligious Dialogue di Neapel,Oktober 2007. Ketiga, kunjungan silaturahmi Raja Arab Saudi Abdullah bin Abdulaziz 6November 2007 lalu kepada Sri Paus Benediktus XVI di Vatikan.

Fenomena itu oleh Presiden Pontifical Council for Interreligious Dialogue (PCID) Kardinal Jean-Louis Tauran dinilai sebagai sebuah "evolusi menarik" yang menjanjikan sebuah kerja sama.

Hal itu membuktikan kepada dunia bahwa Kristen dan Islam memiliki common word, yakni "Kasih akan Allah dan akan sesama" (Zenit, 9/1/2008). Keduanya menjadi dua poros yang saling mengandaikan.

Jelasnya, relasi spiritual yang dilakukan dalam setiap agama bermuara pada terjalinnya relasi kasih persaudaraan. Selain itu kembali ditandaskan, semua agama memiliki dambaan yang sama, yakni terjalinnya kedamaian secara internal dalam diri setiappribadi sekaligus persahabatan sejagat yang merangkul semua orang. Perubahan itu, bila dipupuk, perlahan akan mendekati terwujudnya kasih persaudaraan yang lebih utuh.

Kasih dan kebenaran

Fenomena menarik, baik yang terjadi pada level Uni Eropa maupun dunia Islam, amat membanggakan. Tetapi, ia perlu ditopang upaya lebih proaktif dalam iklim kasih dan kebenaran. Pertama, adanya kesadaran bersama bahwa relasi vertikal dengan "Yang Ilahi" dalam masing-masing agama adalah pewahyuan yang amat khusus. Para nabi dalam setiap agama telah memperoleh ilham tentang jalan yang harus dilewati. Ibadah dan kewajiban melaksanakan ajaran agama, misalnya menjadi bagian integral yang sulit dipisahkan. Semuanya merupakan kebenaran yang diyakini dan tentunya tidak bisa ditawar-tawar.

Namun, upaya itu perlu dikonkretiasi secara horizontal. Ia perlu diwujudkan dalam tata tindak melalui aksi yang menyejukkan sesama. Ia seakan memperpanjang tangan untuk merangkul sebanyak mungkin orang dalam jalinan kasih. Di sinilah setiap umat beragama bersatu dalam relasi resiprokal dengan sesama dari agama, budaya, golongan, atau suku apa pun. Mereka yakin, kekuatan spiritual yang diperoleh menjadi basis untuk mewujudkan sebuah kehidupan sosial. Di sanalah setiap agama berlomba-lomba untuk berbuat baik, untuk mengasihi satu sama lain.

Dalam konteks ini, kita sambut aneka inisiatif yang tengah dilakukan para pemuka agama di Indonesia. Upaya menggugah umat untuk tidak hanya melaksanakan aturan agama dalam tataran ritual dan kesalehan individual, tetapi juga terlibat secara aktif dalam memerangi korupsi, kolusi, nepotisme dan kemiskinan yang mewabah. Dan lebih lagi ketika upaya itu bahkan mengetuk nurani untuk memiliki kesadaran ekologis dalam menyelamatkan bumi yang kian rapuh. Dialog sebagai kebutuhan hidup.

Kedua, kesadaran tentang dialog sebagai sebuah kebutuhan hidup dan bukan sekadar strategi untuk bertahan memunculkan kesadaran baru, bahwa ketertutupan atau arogansi sudah tidak zamannya lagi. Bahkan, melihat aneka tragedi yang pernah terjadi, ada keyakinan bahwa kehidupan mustahil berjalan. Ia akan layu dan mati ketika tidak menggubris riak-riak yang terjadi di sekitar, meski sekecil apa pun.

Dunia Eropa yang sudah sangat maju, misalnya, tidak bisa menutup diri terhadap kenyataan imigrasi. Di sana Eropa yang sudah agak tua, ditumbuhi semangat oleh hadirnya imigran dari Amerika Latin, Afrika, maupun Asia. Mereka yang datang tidak hanya dipaksakan oleh karena "hujan batu di negeri sendiri", tetapi membawa kesegaran dan kekayaan baru yang tak terkira.

Karena itu, keterbukaan untuk duduk semeja berdialog adalah tanda bahwa dialog sudah menjadi kebutuhan bersama. Khusus untuk Indonesia, fenomena menarik seperti ini menguatkan dan memperkukuh semangat dialog yang sudah dipelihara bersama. Bahkan, mengapa tidak, dalam banyak hal, kita dapat memberikan contoh kepada dunia bahwa prasangka yang selama ini cukup kuat perlahan sirna melihat kasih dan persaudaraan yang tercipta di antara kita. 

Sumber: Kompas, 26 Februari 2008

Lima Tentara Petisioner Serahkan Diri

Lima tentara petisioner menyerahkan diri pada pasukan gabungan tentara dan polisi Timor Leste di Dare, sekitar 25 kilometer dari Dili, hari ini. Komandan Komando Satgas Operasional, Letnan Kolonel Filomeno Paxao kepada wartawan menjelaskan kini lima orang itu bergabung dengan tentara petisioner lainnya ditempat yang ditunjuk pemerintah.

Dengan penyerahan diri mereka, kini sekitar 283 tentara petisioner dari total 591 tentara dibawah pimpinan Gastao Salsinha, sedang menanti proses penyelesaian masalah mereka. Para tentara petisioner yang menyerahkan diri itu tidak terlibat dalam penyerbuan ke kediaman Presiden Jose Ramos Horta dan Perdana Menteri Xanana Gusmao.

Sebelumnya beredar kabar terjadi kontak senjata antara kelompok pemberontak pimpinan Salsinha dengan pasukan operasional yang melakukan pengejaran terhadap mereka. Kabar itu menyebutkan empat anggota polisi Timor Leste dan empat tentara tewas dalam baku tembak Sabtu malam lalu. Namun, Filomeno membantah kabar tersebut.

"Operasi ini bukan untuk membunuh, tetapi meminta kelompok pemberontak menyerahkan diri," katanya. Dia juga membantah kabar yang menyebutkan bahwa operasi pengejaran dilakukan oleh pasukan Timor Leste asal Lorosae (Timur) untuk membunuh pemberontak asal Loromanu (Barat). Konflik antar suku ini pernah terjadi pada 2006.

"Kami bukan pasukan Lorosae, tetapi milik bangsa dan rakyat," ujar Filomeno. Operasi pengejaran menurut Filomeno terus berjalan dari sektor Timur menuju Barat. Tidak ada batas waktu dalam operasi pengejaran terhadap Salsinha dan kawan-kawan. Operasi baru dihentikan jika kelompok pemberontak sudah ditangkap atau menyerahkan diri. (JOSE SARITO AMARAL, DILI)

Sumber: TEMPO Interaktif, 15 Februari 2008

Bedah Rencana Tambang Lembata

Sejumlah pembicara yang terdiri dari para pakar, akademisi, dan pekerja sosial akan membedah rencana tambang di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur dalam diskusi panel yang diselenggarakan Justice Peace and Integrity for Creation (JPIC) OFM Indonesia di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (1/3).

Menurut Direktur JPIC-OFM Indonesia Dr Peter C Aman, diskusi panel bertajuk Membongkar Mitos Kesejahteraan Rakyat di Balik Usaha-usaha Pertambangan: Menyoroti Kasus Penolakan Masyarakat Lembata Terhadap Industri Pertambangan.

“Diskusi panel akan menghadirkan sejumlah pakar dan akademisi di bidangnya. Topik-topik yang akan dibahas terkait aspek kebijakan politik pemerintah lokal terkait, aspek hak-hak asasi manusia, hukum pertambangan, dan proses pendampingan masyarakat lokal selama ini,” kata Peter Aman kepada Flores Pos di Jakarta, Selasa (26/2) kemarin.

Sejumlah pembicara dipastikan hadir. Di antaranya pejuang hak-hak asasi manusia (HAM) yang juga staf pengajar Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Dr George Junus Aditjondro, sosiolog UI Dr Francisia Erry Seda, ahli pertambangan dan energi Dr Hendro Sangkoyo, Direktur Parrhesia Institute yang juga dosen Ilmu Politik UI Boni Hargens, praktisi hukum Eddy Danggur, SH, MH, Direktur JPIC-OFM Indonesia Dr Peter Aman, dan Pastor Marselinus Vande Raring, SVD dari JPIC-SVD Ende.

Diskusi panel itu, lanjut staf pengajar STF Driyarkara dan Unika Atma Jaya Jakarta ini, bertolak dari gagasan dasar gencarnya kampanye investasi di berbagai bidang kehidupan di Indonesia belakangan ini.

Tujuannya, aset-aset dan kekayaan negara dimaksimalkan guna membangun bangsa dan negara guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Salah satunya adalah masalah investasi di bidang pertambangan.

“Kampanye atau sosialisasi bahwa pertambangan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bertolak belakang dengan kenyataan empirik di lapangan. Justru, yang terjadi dengan masyarakat dan lingkungan di lokasi pertambangan adalah penderitaan dan kehancuran. Kasus pertambangan di Papua dan pencemaran Teluk Buyat di Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan contoh nyata timbulnya kehancuran dan penderitaan masyarakat akibat pertambangan,” jelas Peter, doktor moral lulusan Universitas Gregoriana, Roma.

Dukung Masyarakat
Rencana tambang di Lembata dengan dalih mensejahterakan rakyat mendapat penolakan mayoritas masyarakat Lembata, terutama yang tinggal di prospek tambang seperti Kecamatan Omesuri, Buyasuri, dan Lebatukan.

Konggregasi OFM Indonesia melalui lembaganya, JPIC telah berkomitmen berada di belakang masyarakat yang menolak rencana tersebut.

”Kami berada bersama masyarakat yang sedang dalam kecemasan dan ketakutan tatkala hak-hak hidupnya dilanggar. Pilihan kami sebagai saudara dina mendorong kami untuk tetap bersama mereka,” kata Provinsial OFM Indonesia Pastor Paskalis Bruno Syukur, OFM di Jakarta.

Menurut Pastor Bruno, setelah meneliti secara saksama rencana tambang maka pihaknya memutuskan berada bersama masyarakat. Pilihan ini, katanya, beralasan karena di sana ditemukan suatu pilihan yang oleh Fransiskus Asisi menyatakan bahwa saudara dina (OFM) mesti berada bersama masyarakat lemah dan tertindas yang sedang membela hak-haknya.

Otoriter

Sebelumnya, anggota DPR RI Cypri Aur menilai, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata terkesan sangat otoriter dalam kaitan dengan rencana tambang di Lembata sekalipun ditolak hampir seluruh elemen masyarakat.

“Aspirasi masyarakat yang menolak tidak boleh diabaikan, tetapi harus dihargai. Jangan sampai terjadi pemaksaan kehendak dalam rencana tembang di wilayah itu. Kita tahu, hampir mayoritas masyarakat sudah menolaknya,” kata Cypri Aur.

Bupati Manuk, ujar Cypri, harus segera membuka ruang dialog yang terbuka dan jujur soal rencana ini. Apalagi, selama ini hampir mayoritas masyarakat menolak dengan menggelar berbagai ritual adat.

“Jangan sampai aspirasi masyarakat yang menolak rencana itu tak didengar dan digubris serius oleh Pemda Lembata. Mestinya, aspirasi masyarakat yang menolak harus dihargai. Salah satu jalan adalah duduk bersama terlebih dahulu. Seharusnya pula potensi pertanian Lembata yang harus diberdayakan,” tegasnya.

Sr Maria Sipriana, PRR menambahkan, seharusnya Bupati Manuk dan DPRD Lembata mempertimbangkan serius rencana tembang karena sejak awal sudah mendapat perlawanan masyarakat.

“Tidak mungkin Pemda yang berniat mulia mensejahterakan masyarakat tetapi masyarakat justru menolak. Ini menjadi pertanyaan reflektif yang harus dijawab. Bupati dan DPRD Lembata keliru mengambil langkah. Kan bisa belajar dari kasus-kasus pertambangan seperti Freeport di Papua atau Newmont Minahasa Raya di Sulawesi Utara,” kata Sr Sipriana, mahasiswa Universitas Kusuma Negara Jakarta. (Ansel Deri)

Sumber: Flores Pos Ende, 27 Februari 2008 
Ket foto: Peter Aman OFM

Asia Tenggara dan Kemelut di Pakistan

Oleh Fidel Ramos

Mantan Presiden Filipina 

Kemelut politik yang sekarang melanda Pakistan, akibat undang-undang darurat yang dinyatakan Presiden Pervez Musharraf tahun lalu serta terbunuhnya mantan perdana menteri Benazir Bhutto, telah membawa dampak bagaikan tsunami ke seluruh kawasan Asia Tenggara. Apabila pemerintah Musharraf mundur lebih jauh lagi dalam komitmennya untuk memulihkan demokrasi parlementer, krisis di Pakistan tidak hanya bakal bertambah buruk, tapi bahkan menyebar ke kawasan yang lebih luas.

Hari ini yang langsung dipertaruhkan adalah masa depan Pakistan, tapi masa depan negeri itu bisa menentukan nasib negara-negara tetangganya yang juga berjuang melawan Islamic fundamentalism. Apakah Pakistan akan terseret ke jalan Islamic extremism dan pemerintahan darurat, atau akhirnya mencapai modernitas sebagai suatu negara sekuler di bawah kepemimpinan sipil?

Pilihan tersebut penting sebagai contoh bagi negara-negara lainnya di Asia, karena Pakistan telah lama menjadi tempat berlindung Al-Qaidah dan sekutunya, Taliban, yang bersembunyi di kawasan perbatasan Pakistan-Afganistan. Kelompok teroris yang memiliki jangkauan global ini bisa mengubah keseimbangan dari satu sisi ekstrem ke sisi ekstrem lainnya di sejumlah negara.

Dampak terbunuhnya Bhutto pasti melintas batas Pakistan. Makin tidak stabilnya negeri itu telah memicu debat yang sengit di Amerika Serikat mengenai kemampuan bertahan jangka panjang pemerintah Musharraf yang didukung militer dan apakah dukungan finansial Amerika kepada Pakistan harus dilanjutkan.

Namun, sekarang bukan waktunya membekukan Pakistan, meskipun terdapat kemelut yang parah. September lalu wakil Usamah bin Ladin, Al-Zawahiri, merilis pita video yang menyerukan jihad di Pakistan dan di seluruh dunia. Ancaman yang dikeluarkan Bin Ladin akhir-akhir ini sama kerasnya. Melihat kekerasan ekstremis yang terjadi di Sri Lanka (Macan Tamil), Bengal Barat (Naxalit), Bangladesh (muslim fundamentalis), Thailand Selatan (muslim separatis), Jawa (Jemaah Islamiyah), dan Basilan (Abu Sayyaf), ada kemungkinan Al-Qaidah dan para pendukungnya sedang merancang serangan di tempat-tempat lainnya, terutama terhadap sasaran yang empuk, yang tentu merupakan ancaman yang riil bagi kawasan ini.

Para pemimpin di kawasan Asia Tenggara memahami ancaman ini. Setahun yang lalu pada pertemuan tingkat tingginya di Cebu, Filipina, para pemimpin ASEAN telah mengadopsi "Konvensi ASEAN Melawan Terorisme". Konvensi ini bertujuan mencegah tindak terorisme dengan menerapkan sistem peringatan dini; mencegah digunakannya wilayah masing-masing negara anggota AEAN oleh mereka yang membiayai, merencanakan, memperlancar, atau melakukan tindak teroris; dan mencegah gerak bebas kelompok-kelompok teroris melalui kontrol perbatasan dan dokumentasi identitas/perjalanan yang efektif.

Namun, operasi melawan terorisme itu lebih mudah diucapkan daripada dilaksanakan, mengingat beraneka ragamnya bentuk pemerintahan, budaya, dan agama, serta kebijakan sentral ASEAN yang menolak campur tangan dalam urusan dalam masing-masing negara anggota. Memang kebijakan ini telah memungkinkan tetap bersatunya ASEAN selama ini, meskipun terdapat ketidaksepakatan yang tajam. Namun, menyangkut perencanaan melawan teroris, kebijakan ini justru menjadi kendala terbesar ASEAN

Tapi kesadaran akan kelemahan ini seharusnya membuat ASEAN lebih berjaga-jaga. Langkah pencegahan pertama dan krusial yang bisa diambil setiap pemerintah di kawasan ini untuk menghadapi tindak ofensif Al-Qaidah di Asia Tenggara adalah menyadari sepenuhnya kreativitas, mobilitas, kepakaran teknis, dan kemampuan finansial kelompok-kelompok bunuh diri ini. Ingat surat yang ditulis teroris terpidana Ramzi Yousef, yang ditemukan di tempat persembunyiannya di Islamabad setelah tertangkap pada Februari 1995.

Yousef meluapkan kemarahan atas terbongkarnya sel "Bojinka" (eksplosif) binaannya di Manila sebulan sebelumnya dengan bersumpah: "Kami akan mengambil langkah yang paling keras untuk menghancurkan semua kepentingan Filipina di dalam ataupun di luar Filipina. Langkah yang akan kami ambil ini termasuk membunuh tokoh-tokoh terkemuka, nomor satu di antaranya adalah Presiden Filipina (Ramos)... Kami juga mampu menggunakan bahan-bahan kimia dan gas beracun terhadap institusi-institusi yang vital, daerah-daerah permukiman, dan sumber air minum."

Pada puncak perang Soviet-Afganistan pada 1980-an, Pakistan merupakan jalur gelap militan muslim Filipina pulang-pergi dari dan ke Afganistan serta kembali ke Pulau Mindanao, yang menjadi basis utama pemberontak muslim. Pengalaman dalam perang gerilya di Afganistan telah menghasilkan pemimpin-pemimpin seperti kakak-beradik Abdurajak dan Khadaffy Janjalani, yang membentuk Kelompok Abu Sayyaf, yang sekarang menimbulkan kerusakan di mana-mana di Filipina. Sesungguhnya, baru saja November lalu, seorang anggota Kongres Filipina, Wahab Akbar, seorang muslim yang mewakili daerah pemilihan Basilan, tewas beserta lima orang lainnya di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat oleh ledakan bom yang sejenis dengan yang digunakan di Pakistan, Afganistan, dan Irak. Tewasnya Akbar harus menjadi peringatan bagi semua pemerintah di Asia Tenggara: kita harus bersama-sama melawan Al-Qaidah, atau kita dikalahkannya satu per satu.

Sumber: Koran Tempo, 25 Februari 2008