Thamsir Rachman: Seperti Ayam Mati di Lumbung Padi

Ia sukses memimpin Indragiri Hulu, Riau. Ini karena ia punya komitmen kuat dalam memimpin rakyatnya. “Saya tidak mau mengikuti program-program yang tidak menyentuh rakyat,” ujar Drs H.R. Thamsir Rachman, MM, Bupati Indragiri Hulu.

SSUMBER daya alam (SDA) Provinsi Riau sangat besar. Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis, misalnya, menyimpan deposit minyak dan gas terbesar di Indonesia. Di sana beroperasi beberapa perusahaan besar seperti PT Chevron dan PT Pertamina serta beberapa perusahaan lain. Riau juga termasuk provinsi penghasil minyak mentah atau crude palm oil (CPO) terbesar di Indonesia karena perkebunan kelapa sawit sangat luas.

Kota Pekanbaru pun terus berdandan. Gedung-gedung besar dan terkesan mewah bisa disaksikan di sana. Kini, di bawah kepemimpinan Gubernur H.M. Rusli Zainal ada beberapa gedung bertingkat sedang dirampungkan. Misalnya, pembangunan Gedung Perpustakaan dan Kantor Gubernur Riau masing-masing 8 lantai. Tak ayal, siapapun yang menjejakkan kaki di kota terbesar Negeri Melayu itu bakal dibuat terkagum-kagum.

“Barangkali kalau melihat Kota Pekanbaru maka kita bisa manggut-manggut. Tetapi, kalau meninggalkan Pekanbaru dapat kita saksikan masih banyak persoalan dihadapi masyarakat. Ada banjir, demam berdarah. Ada kelaparan dan ancaman flu burung. Belum lagi, di pedesaan. Banyak anak kurang gizi. Angka kematian ibu melahirkan tinggi. Ini persoalan serius yang mesti diatasi,” kata H.R. Thamsir Rachman kepada penulis di rumahnya, Kelurahan Simpang Tiga, Bukit Raya, Pekanbaru.

Pelayanan terbaik

Kritik H.R. Thamsir Rachman yang ditujukan kepada pengambil kebijakan di Riau itu bukan tanpa alasan. Ia pernah memimpin Indragiri Hulu 1999-2004. Kemudian pada periode kedua, 2005–2010 masih mengemban tugas yang sama. Jauh sebelum itu, sejak 1976-1978, ia menjabat Kepala Urusan Pembangunan Desa Kecamatan Dumai (kini Kota Dumai).

Karir dan kepercayaan terus singgah di pundaknya. Sejak 1985-1993 menjadi camat di beberapa daerah. Misalnya, Camat Simpang Tiga, Siak Hulu, Bangkinang (Riau), dan Karimun (kini Provinsi Kepulauan Riau). Sempat pula mendapat tugas sebagai Kepala Biro Pemerintahan Desa Kantor Gubernur Riau periode 1996-1999 sebelum akhirnya menjadi Bupati Indragiri Hulu.

Pengabdian panjang itu makin menumbuhkan rasa cinta masyarakat Riau. Hal yang berbeda dengan kondisi saat ini. Di mana masih saja ditemukan berbagai persoalan busung lapar, kematian ibu saat melahirkan, kurang gizi, dan ancaman berbagai macam penyakit. Sehingga, yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah penanganan terbaik.

“Kita harapkan agar saat ini waktu yang tepat untuk menumbuhkan rasa cinta masyarakat. Mereka menunggu uluran tangan kita. Saat ini masyarakat menunggu perubahan. Saya berharap sudah saatnya rasa cinta kepada masyarakat ditumbuhkembangkan. Potensi Riau sangat besar tapi ibarat ayam mati di lumbung padi,” kata Thamsir, raja muda Indragiri.

Pengalaman memimpin Ingradiri Hulu membuktikan bahwa suami Hj. Mastiati Sriningsih ini seorang pemimpin kreatif yang dicintai masyarakat. Kabupaten yang ia pimpin saat ini terus menggeliat meski dengan dana yang pas-pasan. Sumber daya manusia (SDM) masyarakatnya ditingkatkan melalui pendidikan yang tepat sasaran dan tepa guna.

“Memasuki periode kedua memimpin Indragiri Hulu, saya bangun dengan kerja keras dan hati yang tulus. Saya juga tidak mau mengikuti program-program dari atas yang tidak menyentuh kepentingan rakyat banyak. Ngapain kita bangun gedung tingkat 9 kalau di pedesaan masyarakat tidak punya sekolah. Jumlah kemiskinan, angka kurang gizi, dan kemiskinan bertambah. Pasti kita bertanya apa persoalannya,” ujar Thamsir, penerima Satia Lencana Wira Karya Presiden RI 2007.

Jadi gubernur

Ayah empat anak: Raja Karmina Dharma Santi SSP, Raja Vivi Olivia Reindra Lestari, SIP, Raja Corina Bebrianty, SH, dan Raja Mambang Indra Satria memiliki pengalaman panjang pengabdian di birokrasi.

Tak ayal, ia menjadi sosok yang sangat familiar dan dicintai masyarakat. Ditunjang posisinya sebagai Raja Muda Indragiri yang masih memiliki hubungan dengan raja-raja Malaka yang sudah sangat kesohor di Riau.

Hampir sebagian besar desa di Riau pernah ia kunjungi. Hal itu terjadi selama ia bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) bahkan hingga saat ini. Modal itu yang membuat masyarakat meminta kesediaannya menjadi calon Gubernur Riau.

“Dalam setiap kunjungan, saya selalu menyampaikan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kita sampaikan apa adanya. Juga hal-hal lain yang masih butuh penanganan lebih lanjut. Begitu pula keberhasilan yang sudah saya raih selaku Bupati Indragiri Hulu,” katanya.

Tapi, sekalipun hal itu ia sampaikan, masih ada saja yang sirik dengan keberhasilan tersebut. Begitu pula saat ia sampaikan bahwa masyarakat menginginkan dirinya masuk bursa calon Gubernur Riau. Toh, pihaknya tetap tegar menghadapi gangguan seperti itu.

Keinginan masyarakat mencalonkan Thamsir bukan tanpa alasan. Thamsir adalah sosok pemimpin yang sudah teruji kepemimpinannya selama bertugas di Riau. Ia sudah familiar dengan masyarakat di sejumlah wilayah seperti Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Kabupaten Bengkalis, Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan lain-lain.

Mendapat dukungan

Sejumlah masyarakat Kabupaten Rokan Hulu menyatakan dukungannya agar Thamsir masuk sebagai calon Gubernur Riau 2008. Dukungan itu tak hanya dari masyarakat. Sejumlah tokoh adat menyatakan dukungan dan simpatinya agar ia memimpin Bumi Lancang Kuning mendatang.

“Pak Thamsir sosok yang santun dan sangat memasyarakat. Ia dikenal di hampir semua kabupaten dan kota di Riau. Tentu kita bisa mengerti karena sudah puluhan tahun beliau mengabdikan diri di sejumlah instansi pemerintah. Beliau juga pernah di Kantor Gubernur Riau sebelum akhirnya menjadi Bupati Indragiri Hulu dan kini memasuki periode kedua. Ya, banyak masyarakat di daerah ini mendesak beliau maju jadi calon Gubernur Riau tahun 2008,” kata Ketua Harian Lembaga Adat Melayu Riau Rokan Hulu, H. Tengku Azuwyr di Ujung Batu, Rokan Hulu.

Aspirasi masyarakat juga terasa di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil). Sejumlah masyarakat yang tahu prestasi Thamsir Rachman selama jadi PNS di Riau, meminta agar pria kelahiran Rengat 1 Januari 1950 itu menjadi calon Gubernur Riau. Apalagi, pergaulannya luas tanpa memandang suku, agama, ras, dan lain-lain. Ini merupakan peluang baginya untuk ikut membangun tata dunia baru yang damai dan lebih bermartabat.

“Masyarakat menginginkan perubahan. Masih banyak persoalan pembangunan yang butuh gubernur yang mau bekerja dengan agenda rakyat. Masyarakat mengidamkan pemimpin yang mau bekerja dengan hati dan menjadikan rakyat kiblat pengabdiannya,” kata tokoh politik Rokan Hilir, Mohammad Ridwan di Bagansiapiapi.

Tak hanya itu. Thamsir juga sudah memperlihatkan ciri seorang pemimpin yang yang diandalkan jika dipercaya menjadi gubernur. Ini tentu melihat salah satu track record-nya memimpin Indragiri Hulu hingga periode kedua.

Juga keteladanannya sebagai tokoh masyarakat dan tokoh adat Riau yang berbilang etnis. Ia juga birokrat tulen di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan berbagai jabatan diharapkan bisa jadi pemimpin.

“Kami memberikan suara bulat melalui pernyataan tertulis kepada Pak Thamsir Rachman untuk menjadi calon Gubernur Riau 2008. Kami mengharapkan agar suara masyarakat ini diteruskan ke Jakarta,” kata Tarmizi Achmad di Hotel Sahid Jaya Pekanbaru.

Tarmizi menyampaikan pernyataan dukungan kepada sejumlah anggota DPR RI yang tengah melakukan kunjungan kerja di Pekanbaru, Riau. Mereka adalah Max Sopacua, Hakim Sorimuda Pohan, dan Jumaeni Andriana. (Ansel Deri)

Ket foto: Drs HR Thamsir Rachman MM (gbr 1) dan (gbr 2) bersama sejumlah raja se-Nusantara dalam sebuah acara di Jakarta. 

Foto: dok. Ansel Deri

SMP Lamaholot Boto Jadi SMPN 2 Nagawutun

Akibat kesulitan biaya pendidikan yang terus melambung, pihak pengelola akhirnya menyerahkan SMP Katolik Lamaholot Boto, Kecamatan Nagawutun, Lembata, NTT untuk ditangani pemerintah. Kini, SMP swasta yang sudah berusia 50 tahun itu bernama SMP Negeri 2 Nagawutun.

Prosesi pengresmian sekolah swasta di lereng Gunung Labalekan itu dilakukan Bupati Lembata Drs Andreas Duli Manuk di kampung Kluang, Desa Belabaja, Nagawutun, Lembata, NTT, Jumat (18/4 2008). Pengresmian ini ditandai dengan pembukaan selubung papan nama sekolah oleh Bupati Lembata.

Hadir juga dalam acara ini Wakil Bupati Andreas Nula Liliweri, para kepala badan dan bagian, dinas lingkup sekretariat daerah, Camat Nagawutung Lazarus Leaj Baon, Camat Wulandoni, Kapolres Lembata AKBP Gerardus Bata Besu, Danramil Lembata Barat serta sejumlah alumni, aparat Desa Belabaja dan Labalimut (Boto), serta desa-desa tetangga: Ile Boli, Atawai, Puor, dan Imulolong juga para undangan lainnya baik dari kabupaten maupun kecamatan.

Sebelum acara pembukaan selubung, Bupati Manuk didampingi wakilnya Drs Andreas Nula Liliweri menyerakan surat keputusan (SK) penegerian kepada Kepala Desa Belabaja Alfonsus Prawin Pukan, didampingi Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Lembata Drs Payong Pukan Martinus dan Kepala SMPN 2 Nagawutung Drs Petrus Perawin Deona.

Kepala Desa Belabaja, Alfons Pukan, usai menerima SK mengatakan, setelah menimbang usulan SK yayasan No. 06/YPL-LBT Tahun 2005 tentang pengalihan SMP swasta menjadi negeri, pada 21 September 2007 Bupati Duli Manuk menerbitkan SK No. 146 tahun 2007 tentang pengalihan status SMPK Swasta Lamaholot Boto menjadi SMPN 2 Nagawutun.

“Pengalihan status ini bertujuan menekan biaya pendidikan yang selama ini dialami SMP Lamaholot. Dengan pengalihan status ini maka tentu dapat membantu para orang tua wali murid dalam membiayai uang sekolah anak-anak. Saya secara pribadi maupun atas nama warga Belabaja, Labalimut, Atawai dan Ile Boli menyampaikan terimakasih kepada pemerintah derah dan semua pihak yang telah mengakomodir usulan kami,” ujar Alfons Pukan di Belabaja.

Kades lulusan sebuah SMA di Kota Kupang ini juga mengharapkan dukungan dari sekolah-sekolah dasar di desa-desa tetangga selain SDK Boto dan SD Inpres Labalimut. Dukungan dimaksud yakni dengan mengimbau para orangtua murid agar menyekolahkan anak-anak mereka di SMPN 2 Nagawutung.

Petrus Perawin mengatakan, pengalihan status ini atas perjuangan tokoh masyarakat dan orang-orang yang punya kepedulian terhadap lembaga pendidikan dan masa depan anak-anak.

Disadari bahwa dari aspek biaya, lembaga pendidikan swasta seperti SMP Lamaholot memang sangat memberatkan bagi orangtua murid yang kebanyakan petani.

Kondisi ini terasa dengan makin besarnya biaya pendidikan yang harus ditanggung orangtua murid. Dengan demikian, maka pilihan menjadi sekolah negeri tentu akan membantu para orangtua murid untuk menyekolahkan anak-anak mereka.

“Saya mengharapkan agar semua komponen baik guru, murid, orang tua wali serta seluruh masyarakat bekerja sama mendukung lembaga yang baru berubah wajah dari swasta ke negeri ini. Semua pihak harus bekerja sama dan saling mendukung. Kita tahu. SMP Lamaholot selama puluhan tahun berdiri sangat terkenal mutu dan kualitas lulusannya. Para lulusan mengabdi sentah sebagai pastor, suster, bruder, guru, pengacara, wartawan, pengusaha, dan lain-lain,” kata Perawin.

Kebanggaan alumni

Pengalihan status SMP Lamaholot Boto menjadi SMPN 2 Nagawutung disambut positif para almuni. Pastor Patrisius Breket Mudaj, SS.CC, misalnya. Pastor kelahiran dusun Kluang, Desa Belabaja ini merasa bangga dengan pengalihan status sekolah ini.

“Sekian tahun kita mengharapkan sebuah sekolah negeri di desa ini. Nah, saat ini harapan itu terwujud. Semoga para orangtua murid kita makin dimudahkan dengan kehadiran sekolah negeri ini. Saya mengharapkan orangtua menyekolahkan anak-anak demi menata masa depan mereka,” kata Pastor Breket, Magister Postulant Kongregasi SS.CC Bandung, Jawa Barat.

Menurut Pastor Patris, selama ini perjuangan untuk mengalihkan SMP Lamaholot jadi sekolah negeri cukup berat. Oleh karena itu, saat ini semua pihak harus berjuang untuk ikut membantu meningkatkan mutu pendidikan. Terutama kerja sama dengan pemerintah daerah, komite sekolah, dan guru-guru.

“Mutu pendidikan harus semakin baik dan jangan menjadi kendor,” kata Pastor Patris, imam yang pernah kuliah di Manila, Philipina, ini.

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, pastor lulusan SMA Kawula Karya Lewoleba, Lembata, ini mengharapkan agar para guru selalu menjadi teladan bagi para murid. Hal ini sejalan dengan Ensiklik Evangelli Nuntiadi Nomor 41.

Dalam ensiklik itu, Paus Paulus VI menyatakan, orang-orang modern lebih suka mendengarkan para saksi dari pada guru, dan jika mereka mendengarkan para guru hal itu terjadi karena para guru adalah juga para saksi.

Sambut baik

Sementara itu, alumni lainnya Ansel Deri melalui surat elektronik (email) menyambut baik keputusan masyarakat dan yayasan untuk menyerahkan pengelolaan sekolah swasta kebangaan itu untuk ditangani pemerintah daerah.

“Kita tahu bahwa sekolah itu sudah hadir puluhan tahun. Banyak lulusan sekolah ini yang sudah bekerja dan mengabdi di seantero nusantara bahkan dunia. Ini tentu menjadi kebangaan masyarakat,” kata Ansel, seorang jurnalis asal Boto di  Jakarta.

Namun, sarjana lulusan Undana Kupang ini mengingatkan bahwa ada hal penting lain yang harus terus dipikirkan masyarakat Boto. Bahwa pendidikan merupakan investasi masa depan.

“Oleh karena itu anak-anak harus disekolahkan. Kalau sekarang sudah ada sekolah negeri di depan rumah maka tak lagi ada alasan bagi orangtua untuk tidak menyekolahkan putra putrinya,” lanjut Ansel.

Ganti rugi

Sementara itu, Payong Pukan mengatakan, berdasarkan ketentuan pemerintah ada dua hal untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan negeri: pembukaan unit sekolah negeri baru dan penegerian sekolah yang ada dengan tidak mematikan sekolah negeri terdekat. Untuk menegrikan sebuah SLTP swasta, syarat utama didukung oleh sekolah-sekolah dasar terdekat dengan jumlah murid memenuhi syarat.

Selain itu, yang paling utama adalah kesediaan masyarakat menyerahkan semua aset tanpa ganti rugi kepada pemerintah. “Masyarakat sudah bangun, sudah jalankan sekian lama aset yang ada. Kalau masyarakat menyerahkan kepada pemerintah tanpa ganti rugi maka pemerintah akan mengakomodir,” kata Pukan, kadis kelahiran dusun Kluang, Desa Belabaja ini.

Sebagai kepala dinas, ia mengaku tidak punya target tertentu karena kepala dinas tidak putar sisa hasil usaha (SHU). Namun, menurutnya, masyarakat dan lembaga itu sendiri yang mempunyai target yakni adanya angka partisipasi murid yang terus meningkat setiap tahun.

“Saya yakin jumlah murid SMPN 2 Nagawutung akan meningkat setiap tahun. Ini tentu beralasan karena saat ini sudah ada lima sekolah dasar pendukung seperti SDK Boto dan SD Inpres Labalimut, SDK Atawai, SDK Ile Boli, dan SD Inpres Ile Boli,” lanjut Pukan, lulusan SMP Lamaholot Boto.

Perjuangan panjang

Sedangkan Lazarus Baon mengemukakan, sejak ia menjabat Kepala SMPK Lamaholot Boto tahun 1984, usaha mengalihkan status sekolah swasta itu jadi sekolah negeri sudah dilakukan sejak lama.

Termasuk berusaha hingga di tingkat provinsi namun belum berhasil. Perjuangan mengalihkan status sekolah menjadi negeri karena biaya belanja sarana dan prasarana sekolah hanya bergantung dari uang SPP murid. “Kita mau hidupkan sekolah swasta dengan satu sumber saja tidak cukup,” ujar Lazarus.

Menurutnya, pemerintah sadar. Bahwa untuk menghidupi sebuah lembaga pendidikan swasta dengan sumber dana hanya SPP murid, maka itu saja tidak cukup. Ia juga mengharapkan agar semua komponen: pihak lembaga, orang tua murid, pemerinta desa, masyarakat agar tidak menyia-nyiakan perjuangan ini.

“Kita sukses berjuang mewujudkan sekolah ini dinegrikan dan saatnya kita juga harus bekerja sama pertahankan mutu pendidikan,” kata putra asal desa Labalimut.

Mantan Kepala Desa Labalimut, Yoseph Prasong Baon meminta orang tua murid dan warga masyarakat Belabaja dan Labalimut (Boto) memberi dukungan guna kelanjutan lembaga pendidikan ini.

Albert Boli Blikololong

dari Desa Belabaja (Boto), Kecamatan Nagawutun
Lembata, Nusa Tenggara Timur

Rumah Dua Air

SAYA tak tahu apakah kampung lain punya tradisi yang sama seperti di kampung saya, Puor, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata. Di sana, pada tiap hari Minggu, usai misa, seluruh warga desa masih mendengar "perintah" kepala desa di halaman gereja.

Biasanya forum ini mengevaluasi kegiatan di desa pekan lalu, menyepakati target pekerjaan seminggu ke depan dan hal-hal lain yang dianggap penting untuk dibicarakan. Waktunya tak menyita, sekitar tiga puluh menit sampai satu jam. Pertimbangannya, masyarakat butuh waktu untuk istirahat karena hari bae, hari Minggu.

Forum ini demokratis. Usai kepala desa "bertuah" warga boleh menyampaikan komentar, pendapat, kritik atau masukan-masukan konstruktif. Dan, pada kesempatan itu selalu ada kesimpulan maupun kesepakatan-kesepakatan.

Tetapi ini pengalaman saya sekitar 25 tahun lalu. Entalah, apakah nilai-nilai yang lahir dari karsa masyarakat masih ada atau tidak. Mungkin saat ini sudah banyak perubahan. Entahlah!

Ada beberapa nilai positif lain yang saya tangkap dan masih saya ingat. Pertama, ketika itu semua rumah penduduk sudah permanen. Kalaupun semi permanen bisa dihitung dengan jari tangan. Modalnya karena kegotongroyongan. Semua warga di desa tanpa kecuali membuat arisan "tenaga" membangun rumah.

Saya tak membantah peran orang dari perantauan yang tak kecil membangun kampung itu. Hanya yang ingin saya kemukakan di sini ialah nilai-nilai positif yang dikembangkan saat itu dan ia seakan menjadi panglima. Menjadi kekuatan utama.

Kepala desa saat itu, Bapak Yosef Nusa Wuwur disusul Bapak Petrus Sari Liman, Bapak Viktor Bunga Kobun (alm) dan kepala desa lainnya boleh dibilang sukses membawa warganya maju. Mereka sukses membangun kemandirian, membangun jati diri serta mengangkat martabat warganya. Sesuatu yang positif jika saya bandingkan dengan kondisi desa tetangga lainnya. Mungkin juga penilaian ini sangat subyektif karena berangkat dari pengalaman batin yang tentu saja berbeda dengan pengalaman batin orang lain.

Karena kesuksesan membangun kampungnya itu, Majalah Dian dan saya ingat Pak Thom Wignyata (alm) datang ke kampung saya. Ia menulis khusus tentang kisah Kades Pak Yoseph Nusa Wuwur ini. Dian menulis secara lugas strategi yang dilakukan Pak Yos ini. Betapa Dian menggunakan diksi "kekuatan yang tak tertandingi." Sebuah kampung yang letaknya jauh di pedalaman namun sudah mempraktikkan banyak hal positif.

Namun Dian mengkritik bahwa konstruksi semua bangunan rumah di sana dua air, ventilasi pintu dan jendela yang kecil sehingga dari segi kesehatan kurang bagus. Pada malam hari warga masih menggunakan lampu pelita dan petromaks. Sekarang sebagian sudah memiliki genset.

Untuk memperkuat tulisan itu, Dian menurunkan foto salah satu rumah penduduk meski berdinding tembok, berseng namun kontruksinya masih dinilai sederhana. Obyek fotonya adalah salah satu rumah di Dusun Mikel.

Kedua, saat itu ada kebun desa dan lumbung desa. Ada juga kuda milik desa yang digunakan kades dan siapa saja untuk kepentingan "dinas" desa. Lumbung desa itu ditempatkan di kantor desa saat ini. Produksi pertanian ketika itu limpah ruah. Siapa pun yang mengalami "paceklik" pangan dapat membelinya dengan harga yang relatif murah.

Kini, rasanya sedih ketika mendengar kabar bahkan membaca berita koran yang menyebutkan penduduk di sana mengalami kurang pangan. Apakah benar mereka lapar atau karena faktor politis semata? Bila di kampung saya warganya sudah lapar, bagaimana dengan desa lainnya? Mungkin jauh lebih parah. Saya punya alasan rasional. Kampung itu letaknya di bawah kaki Gunung Labalekan. Daerahnya sejuk dan tanaman apa saja bisa hidup. Lantas didera kelaparan? Sungguh mati menjadi bahan pertanyaan yang tak pernah habis.

Saya juga mencatat karena kemajuan dan kekompakan yang baik, desa itu beberapa kali keluar sebagai juara kebersihan tingkat Kabupaten Flores Timur (ketika itu masih bergabung, Red). Hadiahnya pun tak seberapa, sebuah tape recorder dan bola voli.

Ketiga, kegiatan olahraga begitu hidup. Di kampung, ada sebuah klub bola kaki, Spirit namanya. Kebetulan Bapa Stanis Deri-- bapa saya-- sebagai instrukturnya. Klub itu berkembang sangat bagus. Kelebihan klub ini adalah selalu fair dalam setiap pertandingan bola kaki meski masih dalam skop antardesa. Saya sering mengikuti bapa ketika memberi latihan bolakaki. Kepada para pemain beliau selalu menekankan sportivitas dalam permainan. Dan, ia juga mengajarkan kepada para pemain bola soal teknik-teknik bermain bola modern. Distribusi bola menjadi tekanan beliau. Mengapa? Karena di sana kerja sama tim belum terbina baik. Dan, begitu banyak perubahan dalam klub Spirit ini.

Saya mencatat, ketika klub ini berhadapan dengan klub lain, seperti POL (Persatuan Sepakbola Labalimut), Gempa, Kerikil Tajam dan Bintang Pagi jarang terjadi pertengkaran di tengah lapangan, apalagi sampai kekerasan fisik. Saya menangkap pesan bahwa nilai-nilai solidaritas, persabahabatan dan saling menghargai menjadi tekanan.

Yang ditekankan adalah permainan dan bukan pertandingan. "Pertandingan" lebih pada konteks meraih kemenangan dengan berbagai cara, halal dan tidak halal. Sedangkan "bermain" adalah sebuah proses melatih mental untuk fair, menekankan sportivitas dan seni bermain yang pada akhirnya bisa meraih kemenangan. Dan, menurut saya, di sanalah semangat ini dikembangkan pada klub bola ini.

Saya mendengar kini perkembangan olahraga semakin pudar bahkan tak ada lagi yang menaruh minat untuk mengembangkan olahraga ini seiring bapa saya "pensiun" sebagai pelatih. Pertanyaan lainnya apakah lumbung desa masih ada, apakah masih ada kerja kelompok di kebun/desa atau membangun rumah secara bersama-sama?

Bagi saya, kepemimpinan menjadi roh atau kekuatan untuk menggerakkan masyarakat. Ketika roh kepemimpinan pudar, ketika tak ada lagi kewibawaan, ketika pemimpin tak punya jiwa kepamongan, dan ketika semuanya sudah tak ada lagi, maka kita akan sampai pada titik nadir. Kehidupan organisasi seakan tak ada lagi. Sama dengan hidup tanpa pemimpin meski di desa sekalipun. (Paul Burin)

Sumber: Pos Kupang, 3 Oktober 2008

Transnusa Berhenti Terbang Ke Lewoleba

Manajemen Transnusa Air Service menghentikan sementara penerbangan pesawat transnusa dari Bandara El Tari Kupang ke Bandara Wunopito Lewoleba, sejak Jumat (1/8/2008).

Penghentian itu karena gangguan tanaman pohon kelapa di ujung barat landasan pacu Bandar Udara (Bandara) Wunopito yang membahayakan keselamatan penerbangan.

General Sales Agen (GSA) Transnusa Lewoleba, Anton da Costa Rao, Manajer Operasional Tranusa, Yosef Lumban Gaol dan Manajer Customer Service, Capt. Momi Surjatmoko dihubungi terpisah, Jumat (1/8/2008).

Bupati Lembata, Drs.Andreas Duli Manuk, dihubungi pertelepon membenarkan penghentian pengoperasian pesawat transnusa itu. "Sudah diberitahu kepada saya pemberhentian penerbangan sejak kemarin. Saya akan bersurat lagi kepada manajemen transnusa agar mereka memberikan kesempatan kepada kami. Setelah saya kembali dari Sumba, saya akan surati mereka," kata Andreas yang berada di Waikabubak, Sumba Barat menghadiri misa tabhisan keponakannya.

Anton mengatakan, penerbangan Jumat (1/8/2008) merupakan penerbangan terakhir transnusa dari Kupang ke Lewoleba. Penghentian itu setelah perubahan jadwal penerbangan dari Sabtu mundur ke Jumat, dimaksudkan memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah menegosiasikan lagi penebangan pohon kelapa di sekitar bandara. "Saya kurang tahu sampai kapan penghentian itu," kata Anton di kediamanya.

Yosef Lumban Gaol yang dihubungi dari Lewoleba ke Kupang, Jumat (1/8/2008), menyatakan, penghentian untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah melakukan negosiasi dengan pemilik tanaman kelapa supaya bisa ditebang. Ia tak memastikan sampai kapan penghentian penerbangan dilakukan.

Momi Surjatmoko menjelaskan, tanaman kelapa terlalu dekat dengan bandara harus ditebang , karena membahayakan penerbangan. Sejak membuka rute penerbangan ke wilayah ini, manajemen telah menyampaikan kepada pemerintah supaya menebang pohon kelapa di sekitar area bandara, tetapi belum dituntaskan.

Ia mengatakan, risiko pohon kelapa di sebelah barat bandara itu apabila terjadi angin kencang. Pilot mengalami kesulitan mendaratkan pesawat, karena hanya punya satu pilihan. "Kami tidak bisa mengontrol arah angin. Resikonya kalau sewaktu-waktu muncul angin kencang yang membahayakan penerbangan, sedangkan pilot tidak punya pilihan lain harus mendaratkan pesawat,"kata Momi.

Tentang alternatif memperpanjang landasan ke arah timur, menurut Momi, pilihan itu tak sepenuhnya menyelesikan masalah halangan tanaman kelapa. Sebab, jarak tanaman kelapa sangat dekat dengan lokasi bandara dan harus ditebang.

Momi menghimbau pemilik tanaman memahami kondisi ini dan merelakan kelapanya ditebang untuk kepentingan penerbangan. Penghentian penerbangan membawa resiko cukup besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di Lembata.

Diberitakan sebelumnya, sekitar 640-an pohon kelapa milik warga di sekitar Bandara Wunopito harus ditebang, karena membahayakan penerbangan. Menurut surat manajemen Transnusa kepada Bupati Lembata, perihal pemotongan pohon kelapa dinyatakan daya angkut pesawat ATR 42-300 tidak maksimal dan dikurangi daya angkut sampai 24 seat dari 46 seat tersedia.

Menurut pemantauan safety team, pemotongan pohon kelapa di runway 02 harus dilakukan mengingat kondisi angin sering berubah-ubah dan pohon kelapa di sekitar bandara menganggu keselamatan penerbangan. Namun, tuntutan penebangan pohon kelapa itu nampak sulit dipenuhi pemerintah. Pemilik tanaman terbanyak, Drs Ismail Ola Bahi, minta ganti rugi Rp 150 miliar apabila tanaman kelapanya dibabat. (ius)

Sumber: Pos Kupang 4 Agustus 2008

Daya Rusak Tambang Terhadap Manusia

Daya rusak tambang terhadap kehidupan manusia, alam, dan lingkungan sangat besar. Keuntungan yang diperoleh pun tak sebanding dengan penderitaan yang bakal dialami masyarakat.

Penegasan tersebut dikemukakan mantan Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Ir Khalid Muhamad saat tampil dalam Seminar Nasional bertema Membongkar Mitos Kesejahteraan Rakyat Di Balik Usaha-Usaha Pertambangan di aula Rumah Sakit St Damian, Lewoleba, Lembata, NTT, 3 Mei lalu.

“Otak dan tubuh manusia bakal mengalami cacat. Alam dan lingkungan pun berpotensi rusak dan sulit untuk dipulihkan. Sengsara dan penderitaan pasti dialami manusia. Saat ini masih ada potensi lain di Lembata yang dapat dikembangkan untuk mensejahterahkan masyarakat. Usaha penambangan emas, tembaga, dan mineral lainnya tidak pernah membawa kesejahteraan. Justru yang sejahtera hanyalah pemilik perusahaan,” ujar Khalid.

Kehadiran investasi tambang selalu melahirkan dampak negatif yang sangat besar bagi lingkungan. Pada tahap penyelidikan umum, biasanya sudah melahirkan pro-kontra karena calon investor menebarkan janji surga bagi masyarakat bahkan pemerintah daerah. Misalnya, janji membangun jalan raya hotmix, listrik, dan janji-janji manis lainnya.

“Semua itu hanya janji yang tidak pernah terealisasi. Justru selalu memunculkan benih perpecahan di tengah masyarakat,” lanjut Khalid, bekas Direktur Eksekutif Jaringan Advokasi Tambang (Jatam).

Setelah tahapan penyelidikan umum, dilanjutkan dengan tahap eksplorasi. Pada tahap ini, pemerintah biasanya menunjukkan keberpihakannya kepada calon investor dengan dalil peningkatan pendapatan asli daerah.

Masyarakat yang berada di pihak yang lemah kerap dihantui kecemasan. Pasalnya, pemaksanaan kehendak, intimidasi, teror, dan ancaman terhadap masyarakat menjadi bagian tak terpisahkan dari usaha pertambangan.

Aktivis yang sudah 16 tahun bekerja di bidang advokasi pertambangan ini punya cerita. Ia mengungkapkan, banyak usaha pertambangan di Indonesia terbukti tak mensejahterakan penduduk lokal. Malah sebaliknya, menyengsarakan. Belum ada bukti pertambangan ramah lingkungan, tetapi merusak. “Belum ada bukti perusahan menepati janji-janji mensejahterahkan masyarakat. Saat ini merupakan waktu yang tepat bagi masyarakat menentukan sikapnya atas rencana investasi tambang yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Lembata,” tegasnya.

Tak Membawa Manfaat

Ahli pertambangan nasional Dr. Hendro Sangkoyo menambahkan, pertambangan di Lembata tidak mungkin membawa kesejahteraan. Wilayah Lembata merupakan daerah pertanian dan perikanan. Karena itu, sebaiknya dua sektor ini diberdayakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Cerita tentang tambang sama dengan teka-teki, cerita gemerlapan. Cerita tentang hasil tambang barangkali membuat silau hingga siapa saja bisa jadi buta. Saya percaya kecerdasaran rakyat Lembata tidak diragukan lagi,” kata Hendro Sangkoyo.

Hendro menyampaikan materi: Lembata Tanpa Emas: Bagaimana Melawan Kemiskinan, Kesakitan, dan Kelaparan Tanpa Merusak Ruang Hidup Rakyat.

Sayang, Bupati Lembata Andreas Duli Manuk yang menggelontorkan kebijakan rencana tambang tak tampak hadir. Melalui asisten II Ir Lukas Witak, Bupati Manuk mengatakan, Lembata kaya akan sumber daya alam berupa bahan galian A, B, dan C.

“Potensi dan sumber daya alam merupakan anugerah Tuhan, lera wulan tana ekan, kepada bumi Lembata sebagai salah satu modal dasar pembangunan kita. Karena itu, sesuai amanat UUD 1945 harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” kata Manuk.

Ia menjelaskan, dampak positif pertambangan yakni meningkatkan pendapatan asli daerah. Juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat terutama di lingkar tambang. Secara umum, pertambangan juga akan meningkatkan ekonomi masyarakat Lembata.

Seminar nasional tersebut diselenggarakan Jaringan Komunitas Adat dan Forum Kumunikasi Tambang Lembata (FKTL) bekerja sama dengan Justice, Peace, Integrity for Creation (JPIC) OFM Indonesia.

Selain Khalid dan Hendro, tampil juga pemangkut ulayat Abu Samah dan bekas kepala desa Lamadale Anastasia Gea yang selama ini menolak tegas rencana tambang. Bertindak sebagai moderator adalah aktivis sosial dan bekas Eksekutif Daerah Walhi NTT Melkhior Koli Baran. Kurang lebih 600 peserta dan utusan dari berbagai desa di Lembata hadir dalam seminar tersebut.

Pemkab Lembata menandatangi nota kesepahaman (MoU) dengan PT Merukh Lembata Coppers (MLC) untuk melakukan penambangan di Kecamatan Omesuri, Buyasuri, dan Lebatukan. MLC merupakan anak perusahaan di bawah bendera Merukh Enterprises Corp milik pengusaha nasional Jusuf Merukh.

Namun, rencana itu ditolak keras masyarakat Lembata dan elemen-elemen masyarakat lainnya di kota-kota seperti Kupang, Jakarta, Makassar, Timika, dan Yogyakarta. Pasalnya, pengalaman kehadiran perusahaan pertambangan di Lembata beberapa puluh tahun lalu justru tak membawa keuntungan.

Masyarakat malah ditelantarkan dan tetap dalam kubangan kemiskinan. Selain itu, mayoritas masyarakat hidup dari bertani dan nelayan sehingga sangat bijak jika dua sektor itu yang mesti dikembangkan guna mensejahterahkan masyarakat.

Penolakan itu terasa kian kuat dengan rencana yang sarat manipulasi. Misalnya, studi banding yang dilakukan sejumlah kelompok masyarakat yang dibiayai APBD Lembata ke eks PT Newmont Minahasa Raya (NMR) di Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Sulawesi Utara ternyata fiktif.

Pasalnya, tim tak sampai di Pantai Buyat atau eks NMR di Mesel. Bentuk manipulasi informasi ini yang menegaskan sikap masyarakat menolak rencana tambang. Bupati dinilai lebih membela investor ketimbang mendengar aspirasi masyarakat.

Selain itu, kehadiran tambang lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya. Banyak pengalaman yang dipetik masyarakat dari kehadiran perusahaan pertambangan di Lembata jauh sebelumnya.

Menurut Drs Bediona Philipus, MA dari panitia penyelenggara, seminar tersebut bertujuan menjernihkan persoalan pro-kontra antara masyarakat dan Pemkab Lembata terkait rencana petambangan.

“Kita harapkan agar momentum ini menghasilkan semacam solidaritas bersama rakyat Lembata. Bahwa penolakan ini semata mempertahankan eksistensi hidup mereka dari ancaman kebijakan tambang. Perjuangan ini wajar, bukan pemberontakan rakyat,” kata Bediona. 

Albert Blikololong/

Ansel Deri)