“Lembata”, Novel Berlatar Belakang Kampung Halaman

BENAR juga apa yang pernah disampaikan Mas Rahardi (F. Rahardi) kepada saya tentang novelnya, Lembata. Saat itu kami bertemu di Bandar Udara Adisumarmo, Solo pas Jumat Agung tahun lalu. Kami satu pesawat ke Jakarta. Sore itu hujan lebat.

“Saya baru kembali dari Lembata. Saya sempat ke Aliuroba di Kedang. Kemudian ke Lewuka. Tidur di Udak. Dalam waktu dekat saya akan menerbitkan novel baru saya dengan setting Lembata,” kata Mas Rahadi kepada saya saat ngobrol bareng di ruang tunggu bandara.

Cerita Mas Rahardi terjawab. Novel Lembata dengan latar belakang kampung halaman saya Lembata diluncurkan di Toko Buku Gramedia Plaza Semanggi, Jakarta Selatan, Minggu, 26 November lalu. Acara perluncuran sekaligus bedah novel dengan tema Sastra Menggugat: Antara Gairah dan Impotensi, itu menghadirkan Ayu Utami.

Nama terakhir ini (Mbak Ayu) pun seorang penulis produktif. Novelis pula. Saya pernah menghadiri diskusi terkait pornografi yang menghadirkan Ayu sebagai narasumber. Selain itu, ada Boni Hargens dosen Ilmu Politik UI kelahiran Manggarai, Flores. Juga Romo Benny Susetyo dan Olga Lidya. Dua nama terakhir ini tentu tak asing lagi di kalangan wartawan.

Apa kata Ayu Utami soal Lembata-nya Mas Rahardi? Novel itu (mengutip HIDUP, 16/11 2008) ingin menggugat institusi Gereja yang seringkali terlalu fokuss pada upacara keagamaan. Sibuk dengan ritual dan doa-doa sehingga terkadang kurang peka terhadap persoalan kemiskinan masyarakat.

“Buku ini mengungkapkan berbagai kritikan terhadap Gereja. Salah satunya, mengapa Gereja Katolik dalam masyarakat yang miskin di salah satu pulau kecil Indonesia harus menggunakan produk impor berupa roti dan anggur dalam Ekaristi, mengapa tidak menggunakan produk lokal seperti jagung dan minuman khas daerah itu,” ujar Ayu retoris.

Si penulis, Mas F. Rahardi juga memberikan alasan tentang tema novel garapannya. Mengapa diberi judul demikian, karena pria kelahiran Jawa Tengah ini ingin menuliskan kisah yang bertema agama.

“Saya juga melihat kenyataan bahwa di Lembata yang masyarakatnya sangat kental beragama Katolik, penduduknya miskin. Padahal, tanahnya subur. Pasti ada sesuatu di balik itu,” kata Rahardi.

Bagi saya sebagai warga Lembata di perantauan, novel ini patut diapresiasi karena merupakan karya seorang penulis luar yang begitu tertarik dengan Pulau Lembata dengan segala keunikan dan potensi yang dimilikinya. Paling tidak seperti yang dikemukakan Mas Rahardi di Bandara Adisumarmo Solo. “Lembata sangat menarik dari berbagai aspek. Pariwisata pun luar biasa menarik,” kata Mas Rahardi saat itu. 

Ansel Deri

Sepenggal Kisah Pelancong Luar NTT tentang Lembata

Pengantar–Seorang pengunjung dari luar NTT, menceritakan sekilas perjalanannya saat berada di Lembata. Saat berjalan dari Lewoleba menuju Wulandoni, ia menyaksikan kondisi jalan yang memprihatinkan.

Ruas jalan mirip medan off road sehingga membuat oto (sebutan khas untuk angkutan penumpang) harus ngos-ngosan menerobos tanjakan, turunan, dan belokan yang tajam jalanan dengan aspal yang hanya tambal sulam.

Tapi, si pengunjung ini menuturkan: selama dalam perjalanan penumpang terhibur dengan suguhan musik sang sopir dengan lagu-lagu daerah bahkan yang lagi ngetren di Indonesia. Berikut kisahnya.

PUAS berputar-putar di Lewoleba, ibukota Kabupaten Lembata, saya pun melanjutkan perjalanan ke Wulandoni. Salah satu keunikan Wulandoni adalah pantainya yang indah. Dan tentu saja Lamalera, desa tempat tinggal para pemburu ikan paus.

Tidak ada jarak yang terlalu jauh di Lembata, sayang jalanan yang sangat rusak membuat perjalanan memakan waktu lama. Wulandoni dan Nubatukan kira hanya berjarak 8 km. Tetapi karena dibatasi gunung, orang pun harus berjalan memutar sejauh hampir 30 km.

Di Jawa, jarak sejauh itu bisa dilalui dalam waktu 30 menit. Tetapi dengan medan off road Lembata, jarak sejauh itu bisa memakan waktu hingga 3 jam. Itu pun masih waktu tempuh paling cepat. Jika ada longsor atau hujan deras, jarak sejauh itu bisa memakan waktu seharian.

Perjalanan saya kali ini menggunakan truk yang dimodifikasi menjadi mobil penumpang. Bak truk yang biasanya digunakan untuk mengangkut barang dipoles dengan tambahan atap. Sekilas mobil ini mirip mobil patroli Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Hanya saja kursi penumpangnya menghadap ke depan.

Orang lokal menyebut kendaraan ini oto. Mirip di Kupang, oto sederhana ini juga dilengkapi sound system berkekuatan besar. Lagu yang disetel pun mulai lagu daerah hingga lagu-lagu terkini. Lumayan bisa menghibur penumpang selama perjalanan.

Jalur yang dilalui oto untuk menuju Wulandoni tergolong sangat berat. Sebagian besar jalanan belum diaspal. Jika hujan datang, oto pun berkubang lumpur. Belum lagi tanjakan, turunan, dan belokan tajam yang bisa membuat penumpang yang baru pertama kali melewati jalur ini pusing tujuh keliling.

Bosan duduk di dalam, akhirnya saya mengikuti beberapa kru oto yang duduk di atap mobil. Selama sisa 2 jam perjalanan, saya dengan beberapa teman tim SPKP Lembata mencoba duduk di atas atap.

Goyangan di sini memang lebih parah. Tapi pemandangan dan sensasi perjalanan lebih terasa. Bagaimana tidak, sedikit mobil bergoyang, penumpang di atap mobil setengah mati menahan tubuh agar tidak terjatuh.

Cukup lama menikmati pemandangan hutan yang masih lebat, akhirnya oto memasuki daerah Wulandoni. Dari kejauhan terlihat pemandangan lautan luas yang indah. Beberapa teman tak lupa mengabadikan pemandangan tersebut meski setengah mati menahan goyangan oto.

Akhirnya setelah menuruni lereng gunung (Labalekan) yang agak curam, saya pun sampai di Wulandoni. Belum sempat menginjakkan kaki di tanah Wulandoni saya pun mulai berencana untuk berburu tulang ikan paus dan ekor pari. Namun sebelum itu terlaksana, saya harus turun dulu dari atap oto.

Sumber: www.blog-indonesia.com
Ket Foto: Suasana pasar tradisional dengan cara barter

di Pasar Wulandoni, Kecamatan Wulandoni,

Lembata, NTT. Foto: mdandriana.multiply.com

Agustinus Dawarja, SH: Pemda Harus Ambilalih Semen Kupang

Pemerintah daerah kabupaten, pemerintah kota madya, dan pemerintah propinsi NTT perlu mengambilalih saham Semen Kupang, hal itu dalam rangka menyelamatkan Semen Kupang dari kebangkrutan.

“Pemerintah daerah, walikota, dan pemerintah propinsi harus duduk bersama dan mengambil langkah penyelamatan Semen Kupang. Mereka harus bisa mengambilalih saham perusahaan yang menjadi kebanggaan orang NTT,” papar pengamat bisnis Agustinus Dawarja, SH usai seminar internasional di Jakarta pekan lalu.

Diketahui, perusahaan berlogo komodo dan merupakan ikon industri di Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut, sejak April 2008, diberitakan tidak dapat beroperasi, karena pihak manajemen belum melunasi kewajibannya sebesar Rp 25 miliar, sehingga mendorong perusahaan pemasok listrik-PT Sewatama Jakarta, menghentikan pasokan listrik ke pabrik itu.

Selama ini, Semen Kupang bekerja sama dengan Sewatama Jakarta karena pihak PLN Cabang Kupang tidak mampu memenuhi kebutuhan pabrik tersebut karena daya listriknya terbatas.

Lebih jauh tentang langkah penyelamatan Semen Kupang? Belum lama ini, NTT Online mewawancarai pengamat daerah, pengamat bisnis, yang juga Managing pada Lex Regis and Partners, Agustinus Dawarja, SH. Berikut Petikannya:

Bagaimana Komentar Anda soal kemelut Semen Kupang?
Nah kalau dicermati, kerugian yang terjadi pada Semen Kupang, benar-benar terjadi di luar akal sehat kita. Keberadaanya di NTT praktis tanpa pesaing. Kendati banyak semen-semen luar NTT yang menyerbu pasar NTT, seperti: Semen Tonasa, Semen Besoa, Semen Gresik, dan Tiga Roda, toh bukan menjadi alasan matinya Semen Kupang. Justru menjadi ajang bagi Semen Kupang untuk berbenah dan mempertahankan pangsa pasarnya. Hal itu dibuktikan dari pengalaman Semen Padang (Holding Semen Gresik), Semen BUMN Baturaja Palembang, yang mampu menguasai pasar di daerahnya masing-masing bahkan merambah pasar ekspor. Tak heran apabila keduanya mengais keuntungan yang tidak sedikit dan memberikan kontribusi yang besar kepada pemegang saham.

Bandingkan dengan Semen Kupang. Cadangan batu kapurnya diperkirakan masih melimpah karena belum begitu optimal digarap. Dengan tak adanya industri semen swasta di NTT, setidaknya Semen Kupang memiliki keunggulan pangsa pasar untuk wilayah Indonesia Timur. Dari sisi jangkauan relatif dekat dan murah dalam biaya. Bukan tidak mungkin produk semen tersebut bisa menggarap pasar ekspor untuk negara tujuan, seperti: Timor Leste, Australia, Papua Nugini. Di sini kita lihat, dari sisi transportasi termasuk murah karena relatif dekat. Tapi sayang, semua peluang itu sejak lama tidak termanfaatkan dengan baik.

Siapa yang salah?
Kita tidak sepenuhnya melimpahkan kesalahan pada pengelolannya termasuk pemerintah daerah. Coba kita lihat dari komposisi pemegang sahamnya. Pemerintah pusat sebesar 61,48 persen atau sekitar Rp82,213 miliar, menyusul PT Bank Mandiri Tbk sebesar Rp50 miliar (38 persen) dan Perusahaan Daerah (PD) Flobamor milik Pemda NTT sebesar 1,12 persen atau sekitar Rp1,5 miliar. Ya, kalau dari komposisi itu, maka setidaknya yang paling bertangungjawab penuh tentang kinerja Semen Kupang adalah pemerintah pusat. Tapi kalau membaca gelagat pemerintah pusat yang diwakili Kementerian BUMN, selama ini praktis tak serius memikirkan semen Kupang. Mereka lebih focus pada BUMN peraih laba dan industri semen BUMN yang sudah eksis.

Lalu?
Ya, sementara Semen Kupang dilirik sebelah mata, seakan nasib Semen Kupang ikut memperlengkap berita kemiskinan dan kelaparan yang ada di NTT. Memang selama ini berdasarkan berita media, ada upaya Kementerian BUMN dalam menyelamatkan Semen Kupang berupa harapan diakuisisi oleh BUMN Semen Gresik Holding. Tapi kalau dilihat dari gelagatnya, perusahaan yang berlokasi di Jawa Timur itu, sepertinya menolak secara halus. Bisa diprediksikan, mereka lebih baik membangun perusahaan semen baru, ketimbang mengakuisisi perusahaan rugi. Akuisisi perusahaan rugi dianggap mengakuisisi kerugian.

Penilaian Anda terhadap pusat?
Memang pusat tidak pernah serius memperjuangkan Semen Kupang. Kendati pernah mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN) di tahun 2006 sebesar Rp 50 miliar, terasa tak cukup, tetap saja kondisi perusahaan ini hidup segan mati tak mau. Oleh karena itu, setidaknya harus mengambil langkah-langkah kongkrit dalam menyelamatkan Semen Kupang.

Apa saran Anda dalam menyelamatkan Semen Kupang?
Langkah pertama adalah, harus ada keiklasan agar saham pemerintah pusat di PT Semen Kupang dihibahkan kepada pemerintah Propinsi NTT, agar pemerintah provinsi dapat mengambil langkah pembenahan sekaligus melakukan kontrol terhadap kinerja manajemen.

Bukan tidak mungkin, pemerintah daerah NTT memiliki niat mulia dalam menyelamatkan Semen Kupang, namun apa mau dikata, dari sisi komposisi saham yang minoritas, tentu tak kuasa mengambil tindakan apalagi melakukan kontrol terhadap kinerja manajemen di perusahan itu.

Ingat Semen Kupang saat ini mempekerjakan ratusan ribu karyawan berikut keluarganya. Di sana juga banyak pihak seperti pemasok, klien dan mitra lainnya yang menggantungkan nasibnya pada Semen Kupang. Bagaimana nasib mereka kalau perusahaan tutup? Ini yang dipikirkan. Sementara wacana untuk melego ke swasta sebaiknya dipikirkan secara matang. Kita melihat sejarah, mengapa pemerintah mendirikan BUMN semen di NTT tentu memiliki tujuan dalam kaitannya negara kesatuan Republik Indonesia.

Kongkritnya?
Setidaknya seluruh pemerintah daerah di NTT harus satu suara dalam menyelamatkan Semen Kupang. Dalam arti harus berani mengambilalih Semen Kupang. Dalam arti pemerintah daerah kabupaten atau kota madya di tambah pemerintah pusat harus muncul sebagai pemegang saham Semen Kupang.

Tujuannya, semua daerah memiliki rasa kepedulian dan tanggungjawab akan kelangsungan hidup semen kupang. Kalau sahamnya dimiliki pemerintah daerah, saya yakin semen kupang bisa tumbuh besar dan menjadi lokomotif pembangunan di NTT.

Anda yakin?
Yakin. Mengapa tidak. Kita lihat semen padang. Kita perlu belajar dari pengalaman masyarakat Sumatera Barat yang mati-matian mempertahankan Semen Padang untuk dikelola oleh daeranya. Kini kita lihat, banyak menara raksasa di Jakarta adalah produk Semen Padang. Suatu ketika Semen Kupang kita harapkan demikian.

Dukungan selanjutnya?
Harus dibuatkan peraturan atau semacamnya agar setiap pembangunan infrastruktur di NTT harus menggunakan produk Semen Kupang sebagai persyaratan tender. Kalangan Bupati atau pejabat daerah harus mampu mensosialisasikan kepada masyarakat dalam membudayakan cinta Semen Kupang. Mereka tampil sebagai marketer.

Bagaimana dengan manajemen?
Kendati milik daerah nantinya, pelaksanaannya harus benar-benar professional yang terlepas dari intervensi birokrat. Pemegang saham harus menyerahkan mekanisme pencalonan direksi kepada pihak luar yang independent, sehingga akan muncul calon yang benar-benar kompeten di bidangnya. Paling tidak harapan kita dilakukan restrukturisasi namun semuanya mekanismenya diserahkan kepada manajemen hasil fit and proper test tadi.

Harapan Anda?
Paling tidak dengan berbagai upaya kinerja Semen Kupang sebagai sebuah industri kebanggaan NTT mampu memberikan kontribusi kepada daerah, pemegang saham dan tentunya sebagai lembaga bisnis dapat bersaing di kawasan regional. Itulah harapan mulia kita. Jangan sampai terjadi Semen Kupang mati, bak tikus mati di lumbung padi.

Sumber: www.nttonlinenews.com, 1 Agustus 2008
Ket foto: Agustinus Dawarja, SH. Foto: Dok. Ansel Deri & nttonlinenews.com

Penutupan Bulan Maria Umat Stasi St Joseph Boto

Ratusan umat stasi Santu Joseph Boto, Paroki Santu Joseph Boto, Keuskupan Larantuka, Nusa Tenggara Timur, Jumat, 31/10 secara resmi menutup kegiatan doa Rosario selama Oktober lalu. Kegiatan itu berlangsung dalam Misa yang dipimpin pastor kepala paroki, Romo Piet Dua Maing Pr.

Ratusan umat baik laki-laki, perempuan, pemuda, remaja, dan anak-anak yang merupakan gabungan dari dua desa: Belabaja dan Labalimut (Boto), sejak 1 Oktober lalu mengarak arca Maria dengan menyinggahi sebelas kelompok basis gereja (KBG) di stasi Boto sejak tanggal 1 hingga 30 Oktober.

Umat, baik tua maupun muda setiap KBG secara aktif mengikuti Misa hingga selesai. Hal yang sama juga terlihat saat arca Maria diarak ke tiap KBG dalam wilayah stasi. Umat begitu antusias menyambut Bunda Maria dengan lagu-lagu daerah dan sapaan adat. Mereka mengungkapkan kerinduan hadirnya Bunda Maria bersama mereka meski hanya selama tiga malam. Sejumlah sapaan adat ditulis di pintu masuk seperti Ema Maria, Pana Mo Gej. Artinya, Ibu Maria, Mari Masuk (rumah/basis kami)!

“Umat begitu antusias mengikuti Misa. Sebelum Misa dimulai, mereka sudah memenuhi halaman depan Gua Maria. Kerinduan mereka berdoa dan berdevosi kepada Bunda Maria begitu tinggi. Ini merupakan hal baik dalam perkembangan iman umat,” kata Piet Pati Pukan, ketua dewan stasi Boto.

Dalam kotbahnya saat Misa berlangsung, Pastor Dua Maing mengingatkan agar umat senantiasa meneladani Bunda Maria dalam kehidupan sehari-hari. Umat juga diajak untuk senantiasa menjalin persaudaraan dan persahabatan sejati satu sama lain. “Mari kita meneladani Bunda Maria dalam kehidupan kita sehari-hari dan terus menjalin persaudaraan sejati satu sama lain,” kata Pastor Dua Maing, Pr.

Di mata pasangan suami istri (pasutri) Kristo Laba Assan dan Maria Yanti Lepang, Bunda Maria memainkan peran strategis dalam perjalanan hidup umat Katolik. Sebagai Ibu Yesus, Bunda Maria menjadi perantara kepada Sang Putra terkait kebutuhan manusia.

Menurut Yanti, sebagai seorang ibu, Bunda Maria menginginkan kekuasaan Putranya menyata dalam hidup manusia, terutama menolong manusia saat mengalami kesulitan hidup. Bahkan kekuasaan Kristus itu membebaskan manusia dari segala bentuk kejatahan. “Bunda Maria benar-benar menjadi pembela, penolong, bahkan perantara kita. Yesus Kristus pun sudah menyampaikan kepada manusia melalui Yohanes bahwa Maria adalah ibu kita,” kata Yanti, ibu tiga putra.

“Apa yang kita mohon kepada Yesus melalui Bunda Maria, pasti terpenuhi. Ini merupakan kebanggaan kita sebagai pengikut Kristus. Peran Maria dalam hidup keluarga Katolik sangat besar. Maria benar-benar menjadi teladan hidup,” tambah Kristo, pria yang pernah menjadi TKI di Malaysia Timur.

Piet Pati menjelaskan, tradisi perarakan arca Bunda Maria ke tian KBG sudah berlangsung lama. Dalam tradisi Gereja Katolik, Bulan Mei dan Oktober merupakan bulan khusus bagi umat Katolik secara khusus memberikan penghormatan khusus kepada Bunda Maria.

“Di stasi bahkan paroki, umat mengadakan doa rosario secara bersama-sama. Di stasi Boto, misalnya, umat akan berdoa secara bergilir saat arca Maria ditakhtahkan di setiap KBG selama tiga malam berturut-turut sebelum diarak ke KBG lain. Selama tiga malam, mereka berdoa dan berdevosi secara bersama-sama,” kata Piet Pati, Kepala SDK Boto St Joseph Boto.

Kehadiran Bunda Maria di setiap KBG membuat umat begitu bahagia karena di sana mereka bisa bertemu dan berdoa bersama-sama. Mereka mengumpulkan makanan berupa ubi-ubian, pisang, sayur-mayur, dan lauk-pauk ala kadarnya untuk santap malam bersama usai berdoa. “Doa Rosario membuat saya makin dekat dengan Tuhan. Melalui Bunda Maria kita memohon kiranya diberikan berkat terutama dalam usaha pertanian kita,” kata Vero Lepang. (Ansel Deri/Joseph Enga Alior)

Sumber: HIDUP No. 46, 16 November 2008
Ket foto: Sejumlah umat stasi St Joseph Boto mengarak Patung Bunda Maria ke KBG dalam rangkaian peringatan Oktober dan Mei sebagai Bulan Maria di dusun Boto, Desa Labalimut, Nagawutun, Lembata, NTT pada 31 Oktober 2008. Foto: dok.pribadi

Aleta Ba’un Hadang Eksploitasi Marmer Alam Di NTT

Raut wajah Aleta Ba’un sedih ketika ditemui di Desa Tune, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, pertengahan Juni 2007.

Rambutnya kusam tak terurus. Rupanya sudah setahun ia tak bersua keluarganya. Pada tanggal 24 Agustus 2007, saat muncul di Jakarta, wajahnya berseri karena menerima Anugerah Saparinah Sadli.

Anugerah Saparinah Sadli adalah penghargaan untuk Pencapaian Perempuan Indonesia di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat. Aleta meraih penghargaan itu terutama untuk komitmennya terhadap perjuangan keadilan, pemberdayaan, dan perbaikan kondisi perempuan.

Ia adalah Koordinator Oat dan penggiat masyarakat di Timor Barat. Sejak tahun 1993 ia membantu suku adat Molo melindungi sumber daya alam dari pencemaran pertambangan pualam di Kabupaten SoE, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Jadi, di lapangan, orang mendapati Aleta yang berpenampilan lusuh. Dia harus kerap bepergian, meninggalkan keluarga, karena diancam akan dibunuh pihak yang merasa dirugikan. “Bahkan, preman bayaran pernah mengancam nyawa saya,” katanya. Sampai Juni lalu, Aleta masih dicari-cari preman bayaran.

“Sejak Juni 2006 itulah saya meninggalkan rumah. Hidup berpindah dari satu desa ke desa lain. Masyarakat desa menampung saya, memberi makan-minum sekaligus mengamankan,” cerita ibu tiga anak ini.

Semua itu bermula saat ia bergabung dengan Yayasan Sanggar Suara Perempuan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) tahun 1993. Lembaga yang menangani masalah perempuan, seperti jender, kematian ibu melahirkan, kekerasan rumah tangga, kesehatan reproduksi, dan perdagangan perempuan ke luar negeri.

“Kehidupan perempuan di desa-desa sangat memprihatinkan. Mereka hampir tak punya kekuatan untuk bangkit memperjuangkan hak sebagai warganegara,” ucapnya.

Belum selesai perjuangan tersebut, tahun 1999 ia dihadapkan pada persoalan lain, yaitu perusakan sejumlah bukit batu milik suku besar Molo yang meliputi tujuh kecamatan di TTS. Bukit batu itu habis dikuras, tetapi tak ada upaya rehabilitasi hutan. Kondisi masyarakat tetap miskin dan harus menanggung akibat ulah pengusaha. Padahal, pengusaha tak membayar kompensasi apa pun untuk masyarakat.

Kalangan pengusaha secara serampangan merobohkan sejumlah bukit batu. Bahan itu diproses menjadi marmer. Ini membuat masyarakat berang sebab bukit itu sejak lama diyakini sebagai tempat arwah nenek moyang, keramat, pusat kuburan, dan altar sesajian atau tempat ritual adat.

Misalnya, bukit batu di Desa Nesus yang hancur setelah dirobohkan. Hutan sabana di sekitar bukit pun lenyap, menimbulkan kekeringan di sejumlah sumber air. Beberapa jenis burung endemik yang tinggal dalam liang batu pun punah. Selain itu, terjadi erosi, pencemaran air, kerusakan tanah rakyat, penyempitan lahan pertanian, dan kehilangan humus tanah.

Maka, atas permintaan para tetua adat, Aleta dan sejumlah pemuda Molo bergabung dengan Yayasan Oat atau Organisasi Kelompok Kerja Atemamus masyarakat adat Molo. Cakupan kerjanya lebih luas, termasuk lingkungan. Atemamus dalam bahasa Dawan artinya pengayoman, perlindungan, kesejahteraan, dan keharmonisan hidup.

Sebagai keturunan Majelis Pemilih Raja (MPR) masyarakat Molo, Aleta ditunjuk menjadi koordinator Yayasan Oat. Ia dianggap mampu mempersatukan masyarakat Molo, berkomunikasi dengan tetua adat dan membangkitkan budaya setempat.

Bersama ribuan warga adat dari 42 desa di empat kecamatan, ia menolak pertambangan pada gunung batu Nausus pada 3 Juni 2000. Selama dua bulan mereka tinggal di lokasi pertambangan, tidur di hutan tanpa alas tikar, kecuali dedaunan. Dalam aksi itu, setiap saat ada tembakan peringatan dari polisi. Para pendamping pun diintimidasi dan ditahan.

Akan tetapi, mereka berhasil. Izin pengelolaan tambang perusahaan dicabut Gubernur NTT. Tahun 2002 ia bersama masyarakat Desa Bonleu dan Tune berhasil mempertahankan tanah adat yang diklaim Dinas Kehutanan TTS.

“Meski upaya itu tidak diakui pihak pemerintah kabupaten, masyarakat sudah menguasai tanah seluas 2.000 hektar, lalu mulai menanam jagung dan umbi-umbian. Kami tidak akan menyerahkan tanah itu kepada pemerintah,” ujarnya tegas.

Eksploitasi

Tahun 2002 Aleta bersama rekan-rekan berjuang menggagalkan eksploitasi tambang marmer di Nuankolo. Seusai itu, ia bergabung bersama masyarakat Desa Naetapan mengusir pengusaha pertambangan marmer dari Naetapan.

Ini mengingat lokasi pertambangan berada di tengah kampung sehingga terjadi kerusakan hutan, sumber mata air keruh, tanaman rakyat hancur dan hilang karena erosi.

Bersama masyarakat, ia menduduki lokasi pertambangan selama sebulan. Pada waktu aksi, ia membawa anaknya yang berusia dua bulan untuk tinggal bersama masyarakat adat di hutan.

“Kami tidak lakukan kekerasan, tetapi dialog, demo, dan aksi keprihatinan lain, sampai tambang ditutup,” katanya.

Akan tetapi, perusahaan itu beroperasi lagi setelah bekerja sama dengan kepolisian dan pemerintah daerah setempat yang didukung ratusan preman dari kota TTS.

Hasilnya? Juni 2006 sebanyak 16 warga ditangkap dan ditahan di Kepolisian Resor (Polres) TTS. Kini, ke-16 warga itu telah dibebaskan atas perjuangan Aleta dan kawan-kawan.

Dia juga memimpin warga untuk menolak penambangan marmer di sejumlah lokasi, termasuk di Dusun Kuanoel. Perjuangan itu berhasil, setelah hampir 1.000 warga memblokir lokasi pertambangan, dilanjutkan demo di Kantor DPRD TTS. Dalam setiap aksi menolak tambang, kaum perempuan Molo ikut aktif terlibat.

“Tambang itu kini tidak beroperasi lagi. Tetapi, masyarakat terpecah jadi dua kelompok. Satu kelompok ikut pengusaha kembali ke kota SoE dan kelompok lain menetap di Fatumnasi. Ulah pengusaha membuat hubungan harmonis antar-anggota masyarakat rusak. Mereka kini saling bermusuhan,” ujar Aleta.

Malah, di SoE, pengusaha membayar preman untuk bergabung dengan pekerja tambang. Tujuannya membunuh Aleta.

Perempuan ini lalu melapor kepada Polres TTS terkait intimidasi, teror, pelemparan rumah, dan pengejaran yang dilakukan para preman, tetapi tak digubris.

“Anak saya yang berumur empat tahun sempat kena lemparan di kepala sampai bocor,” ujarnya.

Demi menghindari teror, ia dan keluarga dua kali berpindah tempat. “Ini melelahkan. Tetapi, setiap saat warga mendatangi rumah kami, mengadukan masalah mereka. Ini menguatkan kami untuk terus berjuang,” tuturnya.

Hingga tulisan ini diturunkan (Agustus 2007) ia masih terpisah dari suami dan ketiga anaknya. Meski rindu kepada keluarga, Aleta tetap berjuang demi kebenaran. (Kornelis Kewa Ama dan Evy Rachmawati)

Sumber: Kompas, 29 Agustus 2007

Resensi Buku: Pengemban Mandat Rakyat karya Hanan Soeharto

Dr Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Prof Dr Boediono, M.Ec akhirnya terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa bakti 2009-2014. Dengan kata lain, duet SBY-Boediono adalah pengemban suara rakyat.

Keduanya menang di atas 60 persen setelah pada pilpres lalu mayoritas suara rakyat diraih melampaui dua pasangan capres-cawapres lain yaitu Jusuf Kalla-Wiranto dan Megawati -Prabowo.

Sukses ini tak lepas dari dukungan mayoritas masyarakat ditopang kerja keras Partai Demokrat dan koalisi partai politik pendukung melalui tim kampanye. Begitu pula kerja keras organisasi pendukung, simpatisan, relawan, dan lain-lain.

Selesaikah tugas relawan, misalnya? Tidak. Jargon, ‘Lanjutkan!’ yang merupakan salah satu kata yang selalu diucapkan para jurkam dalam kampanye SBY-Boediono, tak berhenti hanya pada saat kampanye, namun berlanjut.

Hal itu yang menyata setelah terbit buku SBY-Boediono: Mengemban Mandat dan Amanat Rakyat 2009-2014 karya Hanan Soeharto. Hanan adalah Ketua Umum Tim Relawan God Bless You SBY for President pasangan SBY-Boediono yang memiliki kepengurusan di 19 propinsi di Indonesia. Penulis selaku relawan, mencoba melanjutkan untuk menjelaskan sosok SBY-Boediono selaku pengemban mandat dan amanat rakyat.

Sepintas, buku ini menjelaskan tentang sosok dan rekam jejak, track record, Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono secara ringkas, bernas, dan informatif. Baik dalam pemerintahan dan organisasi sosial politik. Juga pandangan SBY soal Pancasila dan bagaimana kemenangan Partai Demokrat dan SBY.

Salah satu topik yang diulas dalam buku ini yakni wawancara eksklusif Wakil Pemimpin Redaksi Anteve Uni Zulfiani Lubiz, Pemimpin Redaksi VIVAnews Karaniya Dharmasaputra, Pemimpin Redaksi Kedaulatan Rakyat Octo Lampito, dan wartawan Yogya TV Ninda Nindiani.

Tentu merupakan sebuah kehormatan dan kebangaan bagi empat jurnalis mendapat kesempatan wawancara. Lebih dari itu, saat wawancara berlangsung SBY ditemani Ibu Negara Ani Yudhoyono dan putra bungsunya, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Mas Ibas (hal. 96).

Duet SBY-Boediono adalah pemimpin masa depan dengan segudang tantangan. Negeri ini membutuhkan pemimpin yang kuat tapi bijaksana dan bisa dijadikan teladan rakyatnya.

Lebih jauh dalam pengantar buku ini, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Hadi Utomo menjelaskan, keteladanan harus dimulai oleh pemimpinnya yang ditunjukkan dengan harmonisasi dan kebersamaan. Bukan persaingan terselubung yang berbau politicking.

“Harmonisasi dan kebersamaan merupakan modal yang amat besar bagi seorang pemimpin untuk mengaktualisasikan kerja-kerja konkretnya, dan rakyatpun akan menyambutnya dengan penuh ekspektasi akan terjadinya perubahan ke arah yang lebih menjanjikan,” ujar Hadi Utomo (hal. 5).

Tak sekadar itu. Dwi tunggal SBY-Boediono adalah harapan bagi masyarakat sekaligus jawaban atas kejadian masa lalu yang cukup mengganggu kinerja presiden dan pemerintahan secara keseluruhan.

SBY sebagai orang yang memiliki pengalaman memimpin dengan segala suka-dukanya dan Boediono yang berlatar belakang profesional, jujur, dan amanah diharapkan menjadi pasangan yang mampu menggerakkan mesin negara dalam kiprahnya di masyarakat.

Di mata cendekiawan Muslim Prof Dr Komaruddin Hidayat, mayoritas suara umat Islam lebih memilih duet SBY-Boediono karena faktor figur dan Partai Demokrat yang ‘friendly’ dengan Islam. Selain itu, rakyat tanpa disadari telah memiliki pengalaman berganti-ganti pemimpin yang tidak selalu baik.

“Rakyat memiliki penilaian bahwa lima tahun terakhir ekonomi lebih baik dan negara aman sehingga memberikan kredit poin bagi incumbent,” kata Komaruddin, guru besar Filsafat Agama yang juga Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (hal. 95).

“SBY-Boediono adalah pasangan kerja, bukan pasangan politik yang diukur dengan kepentingan-kepentingan transaksional sesaat namun pasangan yang diproyeksikan dapat menggugah kesadaran masyarakat untuk bangkit dan bersama-sama membangun negeri. Sebuah harapan yang sesuai dengan kepentingan dan keinginan masyarakat,” lanjut Hadi.

Hemat saya, buku ini sangat penting bagi masyarakat, terutama politisi guna melihat dua sosok putra terbaik Indonesia yang mendapat kepercayaan sebagai pengemban mandat dan amanat rakyat 2009-2014.

Buku ini menyuguhkan dua sosok sederhana yang inspiratif lengkap dengan rekam jejak yang ditorehkan. Jelas, keduanya bukan datang dari latar belakang keluarga berada. Mereka pun menapaki jalan hidup penuh perjuangan. Sesuatu yang perlu diteladani.

Ansel Deri
penulis lepas, tinggal di Jakarta

Judul                             : SBY-Boediono: Mengemban Mandat & Amanat Rakyat
                                          2009-2014
Penulis                          : Hanan Soeharto
Pengantar                     : Hadi Utomo
Editor                            : Sanusi A. Djajawigoena
                                          & Qorry Nisabella
Layout/Design Cover : S. Widiati, S.Kom
Penerbit                         : Tim Relawan GBU SBY for President, Jakarta
Terbit                             : Agustus 2008
Tebal                              : 138
Harga                             : –

Viktus YK Murin: Anak Desa Jadi Tim Ahli Menpora

Pembawaannya sederhana. Usianya pun masih muda. Namun, di kalangan jurnalis Ibu Kota dan aktivis kepemudaan nama Viktus YK Murin sangat familiar. Gagasan tentang masalah kepemudaan sangat bernas.

Putera Lembata kelahiran Aliuroba, Kecamatan Buyasuri, Lembata ini pernah memangku jabatan penting pada sejumlah organisasi kemasyarakat pemuda (OKP) seperti GMNI atau AMPI.

Di tengah kesibukan sebagai anggota Tim Ahli Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dr Adhyaksa Dault, SH, M.Si. Viktus –begitu ia akrab disapa– masih menyisihkan waktunya untuk kampung halamannya, Lembata.

Dalam sebuah diksusi dengan Dian di kantornya, kawasan Senayan, Jakarta, pria yang masih melajang ini masih menceritakan soal Lembata sebagai sebuah daerah otonom.

“Sejarah otonomi Lembata sama-sama kita tahu sudah berlangsung sejak 7 Maret 1954. Jika kemudian baru terealisasi tahun 1999, itu semata-mata natur politiknya yang membentuk terealisasinya daerah otonom,” ujar Viktus Murin, putera Alex Murin (alm) yang juga pemilik Yayasan Pendidikan Kawula Karya Lewoleba, Lembata.

Ia menambahkan, mengapa Lembata menjadi daerah otonom, hal itu karena digerakkan keinginan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan akselerasi percepatan pencapaian kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian, daerah ini menjadi otonom dan mengurusi dirinya sendiri terlebih dalam era otonomi. Jika substansi daerah otonomi itu tidak dipahami dengan hati dan rasa oleh pemimpin politik Lembata, termasuk juga para elit lain maka sia-sia idealisme kita tentang mengapa Lembata menjadi daerah otonom.
Hal ini beralasan karena jika kemudian otonomi Lembata hanya mengantar elit sejahtera sendirian maka tidak ada maknanya Lembata menjadi daerah otonom. Muara dari jabatan publik di manapun adalah upaya untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Jadi, para pemimpin Lembata harus menempatkan motivasi historis, idealisme, dan basis pijak mengapa Lembata menjadi daerah otonom. Dengan begitu, rakyat tidak lagi menjadi komoditas politik. Ia menjadi subiek yang harus dilayani.

Sama dengan hakekat demokrasi di mana kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat. Sedang elit hanya memegang jabatan sementara dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Dalam praksis politik pasca otonomi daerah di Indonesia belakangan ini, ia menilai ada deviasi yang terjadi di kalangan para elit yang cenderung hanya mengurusi diri sendiri.

Mereka lupa mengurusi rakyat sebagai subiek kedaulatannya. Mengapa harus memimpin dengan hati karena jabatan apapun harus dilihat sebagai medium pelayanan.

Bukan medium penikmatan kekuasaan. Fakta menunjukkan, ada deviasi yang terjadi pasca otonomi di mana terjadi banyak kasus pelanggaran etika demokrasi lewat praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

“Ini menunjukkan bahwa elit tidak bekerja dengan hati. Dia malah terjebak dalam lingkaran setan untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Bahkan malah dia tidak memacu terjadinya percepatan kesejahteraan rakyat. Kita tahu, semakin tinggi grafik kemiskinan suatu masyarakat hal itu menunjukkan bahwa elit tidak melakukan apa-apa. Elit hanya mengurusi diri sendiri,” kritik bekas wartawan harian Pos Kupang ini.

Prestasi yang ditorehkan selama ini membuat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) H. Adhyaksa Dault, SH, M.Si kolega sejumlah OKP, mengangkatnya menjadi anggota Tim Ahli Khusus untuk membantu sang menteri.

Tak sampai di situ. Ia pun masih berkutat di bidang jurnalistik: dunia yang pernah membesarkannya sejak masih tercatat sebagai wartawan harian umum Pos Kupang hingga di sejumlah media di Jakarta.

Saat ini di tengah kesibukannya sebagai anggota Tim Ahli Menpora ia masih mengelola sekaligus Pemimpin Redaksi Situs Berita Internet Dewan Pimpina Pusat Partai Golkar dan menjadi pembicara di sejumlah pertemuan kepemudaan.

Perhatian kepada daerahnya, NTT dan Lembata khususnya sangat besar sekalipun melalui sumbangan ide atau gagasan. Dari tangan pria yang masih single ini, dua buku karyanya meluncur.

Temanya pun bersinggungan dengan berbagai masalah nasional hingga di kampung halamannya Buku pertama, Mencari Indonesia, Balada Kaum Terusir diluncurkan langsung oleh Menteri Adhyaksa Daul di Gedung Jakarta Media Center (JMC) kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada 26 Oktober 2005.

Hadir sejumlah tokoh nasional seperti pengamat politik CSIS Dr J Kristiadi, pakar komunikasi Fisip UI Prof Dr Efendi Ghazali, sejumlah anggota DPR RI, dan rekan-rekan aktivis kepemudaan. Acara dipandu presenter cantik MetroTV Prita Laura.

Kemudian, terbit lagi buku keduanya: Menabur Asa di Tanah Asal. Acara peluncuran berlangsung di Hotel Kristal Kupang pada 7 Januari 2006 dan dibuka Gubernur NTT Piet A Tallo SH. Sejumlah pembahas hadir seperti pakar komunikasi Undana Prof Dr Alo Liliweri, redaktur senior harian Bisnis Indonesia Ir Cirylus Kerong, dan anggota DPRD/Ketua AMPI NTT Inche Sayuna, SH.

Bagi Viktus, kritik dan masukan yang disampaikan kepada para pemimpin di daerahnya, Lembata, merupakan salah satu bentuk kecintaan sebagai seorang putera daerah di perantauan.

Saat berlangsung penjaraingan calon pemimpin Lembata yang telah mengantar Andreas Duli Manuk dan Andreasi Liliweri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lembata, ia bicara serius kepada lima paket yang berlaga saat itu.

Menurutnya, mereka harus paham bahwa untuk apa Lembata menjadi otonom. Artinya, basis histori Lembata harus dipahami. Nah, setelah memahami motivasi historis maka dengan kepemimpinan yang akan dijalankan akan selalu berkiblat pada motivasi historis yaitu mengantar masyarakat menuju kesejahteraan. Bukan kesejahteraan bagi elit politik.

Elit politik yang sekarang ini juga harus bisa memaknai bahwa kesempatan menjadi calon saja sangat langka. Tidak semua orang seberuntung mereka. Dari sekian ribu orang Lembata mungkin sepuluh orang ini terpanggil untuk menjadi calon pemimpin yang secara formal diuji oleh lembaga demokrasi. Tetapi, tentunya dari sepuluh orang yang terpanggil itu pasti ada satu paket yang terpilih. Rakyat akan menentukan pilihannya sesuai tuntutan nuraninya.

“Kesiapan untuk menerima kemenangan dan kekalahan bagi kelima paket ini harus sama besar kadarnya. Bila itu sudah terjadi maka politik akan menjadi sangat bermartabat. Mengapa, karena kompetisi politik yang sekarang sedang berjalan hanyalah sebuah kesementaraan. Setelah seluruh tahapan itu selesai maka semua harus kembali seperti sediakala bahwa ada yang memimpin dan ada yang dipimpin. Tidak kemudian terhenti pada dendam politik yang kemudian hanya menciptakan lingkaran setan,” katanya kepada Dian sesaat sebelum berlangsung kampanye pilkada Lembata. (Ansel Deri/Pius Lima Klobor)

Sumber: Flores Pos, Ende
Ket Foto: Viktus YK Murin, anggota Tim Ahli Menpora Adhyaksa Dault (gbr 1) dan ketika menyerahkan buku 'Mencari Indonesia, Balada Kaum Terusir' kepada Menpora Adhyaksa Dault. Foto: dok. Ansel Deri

Presiden Paraguay Fernando Lugo: Istana untuk Kaum Miskin

“........Kaki saya sudah berdiri untuk kaum miskin. Tidak mungkin kaki yang sama berdiri untuk dua tempat berbeda. Kalau saya berada di istana kepresidenan, posisi berdiri saya tetap untuk kaum miskin............”

Semangat keberpihakan kepada kaum miskin itu antara lain ditegaskan Fernando Lugo Mendez dalam wawancara dengan wartawan Kompas, Kamis (14/8) di Rumah Induk Sociedad del Verbo Divino (SVD) di Asuncion, Paraguay, sehari sebelum pelantikannya menjadi presiden.

Malam sebelumnya mantan uskup itu membuat beberapa orang terperangah. Tidak lama setelah tiba di rumah pribadi milik keluarga di pinggiran Asuncion, Lugo bergegas meminta rekan dekatnya dalam gerakan sosial, Martin Bhisu asal Flores, Nusa Tenggara Timur, yang sudah menunggu lama, untuk cepat-cepat ke Rumah Induk SVD.

Tanpa pengawalan apa pun, Lugo menumpang mobil setengah pick-up, kendaraan operasional Martin Bhisu, menjelang tengah malam itu. Di samping Martin, duduk tokoh muda Indonesia, Budiman Sudjatmiko, sementara Lugo duduk di belakang bersama Kompas dalam perjalanan sekitar 40 menit itu.

Terasa sedikit tegang karena “nasib” pemimpin yang sedang populer di Amerika Latin itu berada di tangan tiga orang Indonesia. “Aduh kalau terjadi apa-apa,” terdengar suara bergumam setengah kecut.

Kamar tidur Lugo di Rumah Induk SVD kebetulan pula berdampingan dengan Martin Bhisu dan kamar Kompas, bahkan berhadapan dengan kamar penginapan Budiman.

Sama sekali tidak terlihat petugas keamanan khusus ketika Lugo berada di Rumah Induk SVD, tempat yang sering diinapinya sekalipun sudah terpilih menjadi presiden, April lalu. Kamarnya sangat sederhana, dengan tempat tidur kayu yang ditutupi busa tipis.

Kesederhanaan Lugo juga terlihat pada rumah kediaman yang dihibahkan keluarganya di pinggiran Asuncion, kota berpenduduk 600.000 jiwa itu.

Dalam wawancara di Rumah Induk SVD di pinggiran Asuncion, kota indah dan sejuk, Lugo didampingi Martin Bhisu, sekretaris pribadinya saat masih menjadi uskup. Martin yang mengikuti kiprah dan pemikiran Lugo mengatakan bahwa tokoh pergerakan itu mengetahui Pancasila dan Soekarno, yang antara lain menekankan keadilan sosial dan kedaulatan bangsa yang kini sedang diperjuangkan secara nyata di Paraguay dan kebanyakan Amerika Latin.

Sesekali dalam wawancara itu tokoh muda Indonesia, Budiman Sudjatmiko, terlibat dalam pembicaraan dengan Lugo tentang gerakan sosial dan politik progresif di Amerika Latin, termasuk kemungkinan pengaruhnya ke Asia dan Afrika.
Berikut hasil wawancara dengan Lugo:

Apa yang mendorong Anda meninggalkan jabatan keagamaan sebagai uskup dan masuk dalam dunia politik yang keras sampai terpilih jadi presiden?
Saya terpanggil berpolitik dan berjuang menjadi presiden karena desakan keadaan Paraguay. Sudah lebih dari 61 tahun negeri ini berada di bawah rezim yang korup. Paraguay tidak mungkin terus bertahan jika korupsi terus merebak luas, yang membuat jumlah orang miskin dan menderita semakin meningkat.

Lawan-lawan politik Anda didukung oleh kalangan pengusaha dan media massa besar, sementara dukungan utama Anda kaum miskin. Bagaimana persoalan kepemimpinan Anda?
Setelah terpilih, saya dengan sendirinya menjadi pemimpin untuk semua rakyat Paraguay, kaya atau miskin. Namun, keberpihakan saya jelas tetap terhadap kaum miskin dan menderita.

Apa prioritas pemerintahan Anda?
Peningkatan pelayanan publik dengan pertama-tama melakukan depolitisasi birokrasi. Akan dilakukan pula kontrol ketat atas pengelolaan keuangan negara untuk mencegah korupsi. Akan dilakukan perubahan tata kepemilikan tanah (landreform), serta menciptakan kedaulatan energi.

Anda termasuk penganut neo-sosialisme khas Amerika Latin. Apa yang Anda perjuangkan bersama tokoh Amerika Latin lainnya dari sosialisme baru itu?
Saya memandang diri saya sebagai bagian dari sejarah yang sedang berkembang di Amerika Latin. Apa yang terjadi di Amerika Latin merupakan fenomena global dan anak zaman. Bisa-bisa neososialisme yang menekankan praktik, bukan wacana, ini akan segera bertiup di Asia dan Afrika.

Apa pengaruh Teologi Pembebasan bagi gerakan politik Anda?
Terus terang, saya pengagum dan peminat Teologi Pembebasan, yang antara lain telah membuat saya mampu memahami realitas kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Lantas, apa hubungannya dengan politik?
Teologi Pembebasan memang bukan gerakan politik dengan wadah partai politik, namun memberikan inspirasi bagi tindakan politik saya. Ketika berpolitik, saya bertindak sebagai warga negara, bukan sebagai penganut Teologi Pembebasan.

Bagaimana Anda merefleksikan kehidupan selama ini, terutama sebagai biarawan, setelah berada di puncak kekuasaan?
Pergulatan keagamaan saya sangat mempengaruhi pilihan dan keberpihakan politik saya. Saya anak Gereja dan dibesarkan di dalamnya. SVD adalah ibu yang membesarkan saya. Saya patut berterima kasih atas nilai yang saya peroleh untuk persaudaraan yang bersifat universal dan lintas budaya.

Anda selama ini bergaul dan hidup dengan orang pinggiran, bahkan dijuluki Uskup Kaum Papa. Apa perasaan Anda ketika memasuki dan hidup di istana?
Saya tidak akan berubah. Sebaliknya, saya ingin mengubah politik dengan nilai-nilai kebaikan yang saya dapatkan dari lingkungan keluarga, kongregasi saya, SVD, dan pergaulan dengan masyarakat miskin. Kaki saya sudah berdiri untuk kaum miskin. Tidak mungkin kaki yang sama berdiri untuk dua tempat yang berbeda. Kalau saya berada di istana kepresidenan, posisi berdiri saya tetap untuk kaum miskin.

Setelah selesai menjadi presiden, apakah kembali ke biara?
Saya akan kembali bekerja sesuai dengan panggilan hidup saya sebagai rohaniawan, tapi dengan cara lain. Saya akan tetap sebagai seorang religius, tapi bukan dalam pastoral aktif. Mungkin akan memilih cara hidup yang lebih meditatif dan reflektif agar bisa membagi pengalaman hidup berpolitik dan religius, terutama kepada kelompok masyarakat miskin dan lemah. (Rikard Bagun)

Sumber: Kompas, 16 Agustus 2008
Foto: Presiden Paraguay Fernando Lugo Mendez. 
Foto: dok. www.blogdofavre.ig.com.br

Kawasan Perkebunan di Manggarai Terancam Hancur

Kawasan perkebunan Kopi, Jambu Mete dan Vanili di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terancam aktivitas pertambangan. Sekitar 20 Kuasa Pertambangan kini tengah membongkar lahan di kabupaten itu.

Kabupaten Manggarai adalah salah satu kabupaten di Provinsi NTT. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 126.638 hektar dengan penduduk mencapai 98.114 jiwa. Mata pencaharian penduduknya rata-rata adalah petani.

Dengan kondisi curah hujan yang lebih baik, wilayah Kabupaten Manggarai umumnya lebih subur dibanding wilayah-wilayah lain di NTT. Sehingga tak berlebihan jika sektor pertanian dan perkebunan merupakan sektor unggulan di kabupaten ini. Menurut data BPS 2004, sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Manggarai sebesar 53,71%.

Hasil perkebunan Kabupaten Manggarai yaitu Kopi, Jambu Mete dan Vanili telah diekspor. Namun sayang, masa depan masyarakat yang sebetulnya makmur karena hasil kebun ini terancam. Pasalnya, di kabupaten itu kini ada 20 Kuasa Pertambangan yang tengah membongkar tanah mencari mineral mangan yang cadangannya tersebar di seluruh wilayah.

Akibatnya, kata tokoh masyarakat Manggarai, Mikael Peruhe, masyarakat kehilangan tanah dan kebun mereka. Lubang-lubang tambang menganga lebar digenangi lumpur pekat. Ancaman banjir dan longsor selalu mengintai. Bahkan tanah pertanian di Luwuk dan Lengko Lolok telah tercemar limbah tambang.

Selama ini, lanjutnya, masyarakat diiming-imingi oleh perusahaan tambang. ”Janji untuk mensejahterakan masyarakat apabila masyarakat mau menyerahkan tanah pertaniannya ternyata hanyalah akal busuk investor tambang. Karena yang terjadi di lapangan saat ini tidak ada penggantian lahan. Justru masyarakat yang menyerahkan tanahnya, kini malah menjadi buruh tambang,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (19/11).

Tak hanya dari sisi ekonomi dan sosial, kehadiran sejumlah perusahaan tambang juga berakibat buruk terhadap lingkungan sekitar.

Menurut Direktur Justice, Peace of Integration for Creation Ordo Fratrum Minorum (JPIC-OFM) Indonesia, Peter C Aman, pencemaran lingkungan di sekitar area tambang begitu buruk dampaknya. Selain debunya masuk kerumah-rumah, saat ini masyarakat di sana banyak mengidap penyakit ISPA (infeksi saluran pernafasan akut). “Bahkan banyak warga yang tadinya bekerja sebagai buruh tambang ketika diperiksa darahnya terkontaminasi oleh mangan. Tak usah heran jika darahnya menjadi berwarna kehitaman.”

Peruhe mengaku, masyarakat di sekitar area tambang sangat dirugikan. “Namun kami tidak tahu harus berbuat apa dan harus bicara kemana. Selama ini kami hanya diam walau sebenarnya menyadari bahwa kehadiran tambang tidak memberikaan manfaat apapun bagi masyarakat.”

Corporate Social Responsibility (CSR) yang seharusnya menjadi kewajiban, sambungnya, tidak pernah dilakukan oleh perusahaan. ”Janji-janji perusahan untuk mensejahterakan masyarakat tidak pernah dilakukan perusahaan tambang. Selama ini masyarakat harus mengemis-ngemis ke perusahaan untuk perbaikan jalan yang rusak.”

Terhadap masalah ini, ujar Peter, saat ini terjadi saling lempar tanggung jawab antara instansi Pemkab, yaitu Dinas Pertambangan dan Dinas Kehutanan terkait pemberian ijin penambangan.

Menanggapi permasalahan tersebut, Aktivis LSM dan Penggerak Critical Mass, Chalid Muhamad mengatakan, pemerintah pusat harus segera melakukan evaluasi dan mencabut ijin perusahaan yang merusak lingkungan dan mengabaikan masyarakat sekitarnya. ”Selama ini pemerintah daerah hanya berorientasi mengejar PAD tanpa memperhitungkan resiko kegiatan pertambangan terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan.”

Terhadap perusahaan yang terbukti melakukan kerusakan lingkungan dan menelantarkan masyarakat sekitarnya, Chalid mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk segera melakukan moratorium (penghentian sementara) kegiatan perusahaan. (PME-07)

Sumber: www.pme-indonesia.com, 19 November 2008.

Foto: dok. Ansel Deri

Jadwal Pemilu Legislatif di NTT Agar Dimajukan

Jadwal Pemilu Legislatif (pileg) yang jatuh tanggal 9 April 2009, perlu dimajukan ke tanggal 8 April, mengingat hari itu bertepatan dengan perayaan Kamis Putih bagi umat Kristen. NTT yang mayoritas masyarakatnya pemeluk agama Kristen akan terganggu konsentrasinya jika KPU tetap memaksakan tanggal 9 April 2009 sebagai hari pelaksanaan pileg. Jika perlu, NTT mendapat jadwal khusus sehingga konsentrasi pemilih yang adalah umat Kristen tidak terganggu.

Hal ini dikatakanKetua DPRD NTT, Drs. Melkianus Adoe, dalam jumpa pers di ruang kerjanya, Selasa (18/11/2008). Adoe yang didampingi Wakil Ketua, Drs. Kristo Blasin, dan Markus Hendrik, menegaskan, setelah pihaknya disodorkan jadwal pileg dan dicocokkan dengan kalender 2009, baru disadari ternyata tanggal 9 April 2009, jatuh pada hari Kamis, di mana umat Kristen merayakannya sebagai hari Kamis Putih atau perjamuan.

Untuk itu, DPRD sebagai wakil seluruh rakyat NTT merasa perlu mengajukan pertimbangan ke KPU agar mempertimbangkan jadwal itu. Hal ini, katanya, akan dibicarakan dengan KPUD NTT untuk diteruskan ke KPU pusat sehingga jadwalnya perlu dimajukan.

Jika dimundur juga agak sulit karena Jumat merupakan hari Jumat Agung, Sabtu merupakan Sabtu kudus atau Sabtu Aleluya dan Minggu adalah Minggu Paskah. Dengan demikian, DPRD NTT mengusulkan agar jadwalnya dimajukan ke tanggal 8 April, agar konsentrasi umat Kristen merayakan hari raya tidak terganggu.

Rohaniwan Katolik, Romo Leo Mali, Pr yang ditemui terpisah, Selasa (18/11), sependapat dengan DPRD NTT. Menurut Leo Mali, KPU perlu mempertimbangkan jadwal itu karena konsentrasi umat yang adalah pemilih pada kegiatan rohani di gereja.

Leo mencontohkan konsentrasi umat Katolik untuk mengikuti prosesi Jumat Agung di Larantuka, di mana umat yang datang bukan hanya dari Kota Larantuka dan sekitarnya tapi juga dari kota lain yang nota bene harus bergerak ke Larantuka satu atau dua hari sebelum hari 'H'. Dengan demikian, kata Leo Mali, umat tidak akan konsentrasi ke pileg.

Demikian juga umat di paroki pedalaman. Mereka akan konsentrasi ke pusat paroki satu sampai dua hari sebelum prosesi rohani itu, sehingga jelas konsentrasi ke pileg akan terganggu. Hal ini, kata Leo Mali, perlu dipertimbangkan KPU dalam mengatur jadwalnya. "Cocoknya dimajukan sehari, yakni Rabu tanggal 8 April," ujarnya. (gem)

Sumber: Pos Kupang, 19 November 2008

'Kembali ke Akar', Cerita dari Kampung Halaman

Cerita tentang sebuah kampung, di belahan bumi manapun, biasanya menarik dari segala sisi. Budaya, adat-istiadat, bahasa, mitos-mitos yang menyertai perjalanan hidup penghuni kampung tersebut, selalu kita temui. Apalagi, jika seseorang menjadi bagian tak terpisahkan dari sebagian perjalanan hidup masyarakatnya. Tentu ada yang diabadikan sebagai kado dalam menapaki perjalan hidup selanjutnya.

Hal itu yang mungkin melatari seorang imam bernama Romo Benediktus Bere Mali, SVD menulis buku Kembali ke Akar. Romo Beny, kita sapa saja begitu, lahir di Malate, Asueman, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur pada 4 April 1973. Buku itu merupakan syaring pengalaman penulis dalam balutan budaya Suku Bunak, yang merupakan titik star dari seluruh perziarahan hidup penulis sebagai seorang gembala.

Dalam sinopsis buku itu disebutkan, pembaca akan menemukan makna hidup lewat membaca buku ini. Pembaca langsung dibawa ke imajinasi akan hakekat budaya yang melekat pada dirinya, sebagai asal hidupnya.

Pembaca dibuka wawasannya oleh buku ini bahwa manusia bukan jauh dari langit, bukan juga diambil dari dalam tanah, tetapi manusia lahir dari sebuah keluarga yang berbudaya, beradat, dan berperadaban. Lewat baca buku ini pembaca langsung diantar ke altar akar budaya yang unik dalam pembentukan identitas diri atau jati diri pembaca. Kembali ke Akar adalah buku perdana Romo Beny.

Dalam blog pribadinya: benymali.blogspot.com, buku yang diterbitkan Cerdas Pustaka ini diperkenalkan kepada khalayak. Bagi yang tertarik bisa menghubungi nomor telepon selular di: +62-85230035090 atau e-mail ke: bbmesvede@yahoo.com atau soverdi@gmail.com.

Ansel Deri

ADIL Tuntut Batalkan Anggota KPUD Lembata

Aliansi Peduli Lembata (ADIL) melakukan aksi unjuk rasa di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lembata, Senin (17/11/2008) siang. Mereka menuntut KPU Propinsi NTT membatalkan penetapan anggota KPU Lembata, karena proses rekrutmennya dinilai sarat KKN.

Massa ADIL tiba di Sekretariat KPUD Lembata sekitar pukul 10.30 Wita, dikoordinir oleh Paulus M Dolu (Koordinator Umum) dan Yoseph L Ladjar (Sekretaris Koordinator). Sebelum diterima Sekretaris KPUD, Drs. Donatus Lazar, beberapa di antara mereka berorasi secara bergantian.

Yoseph Ladjar mengatakan, ADIL menentang ketidakadilan dalam proses rekruitmen anggota KPUD Lembata. Penetapan lima anggota KPUD Lembata oleh KPU NTT yang tidak memperhatikan hasil kerja tim seleksi, mengindikasikan bahwa proses yang dilakukan tidak transparan dan jauh dari nilai demokrasi.

Atas dasar itu, maka dalam pernyataan sikapnya, ADIL menuntut KPU NTT segera membatalkan penetapan anggota KPUD Lembata periode 2008-2013 dan melakukan seleksi ulang. ADIL juga menuntut tim seleksi segera mem-PTUN-kan KPU Propinsi NTT atas penetapan lima anggota KPUD Lembata.

Sebelumnya, KPU NTT menetapkan Yusuf Dolu, Wilhelmus Panda, Satria Betekeng, Alex Rehi, SH dan Yani Making sebagai anggota KPUD Lembata. Empat di antaranya merupakan anggota KPUD Lembata periode 2003 - 2008.

"Kenapa KPU NTT mempertahankan empat anggota yang lama? Memangnya mereka punya prestasi luar biasa apa sehingga keempatnya tetap diakomodir," tanya Ladjar. Pada bagian lain pernyataan sikapnya, ADIL menyatakan, KPUD sebagai penyelenggara pemilu harus bersifat independen. Karena itu, dalam menempatkan orang menjadi anggota KPUD tidak boleh berdasarkan KKN.

"Rakyat Lembata mengharapkan sebuah perubahan. Harapan itu justru datang di saat demokrasi sedang dicederai oleh penyelenggara pada tahapan seleksi anggota KPUD. Di awal tugasnya, KPU NTT menciptakan persoalan. Ini menjadi preseden buruk dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemilu. Kalau awalnya saja sudah ada kecurangan, sangat mungkin kedepannya data-data pemilu dapat dimanipulasi," kata Yoseph Ladjar.

Aksi yang dilakukan ADIL berlangsung kurang lebih 45 menit. Sekretaris KPUD, Donatus Lazar mengatakan, akan meneruskan aspirasi ADIL ke KPU NTT. Sebelum membubarkan diri, ADIL mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar lagi kalau aspirasi mereka tidak ditanggapi. (aca)

Sumber: Pos Kupang, 18 November 2008

Tak Ada Kawasan Hutan Lindung di Lembata

Petrus Bala Pattyona, S.H, M.H, kuasa hukum para terdakwa kasus penebangan pohon pelindung kopi di hutan Paubokol, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, mengatakan, dari sisi aturan belum ada kawasan hutan lindung di wilayah itu. Sebab, tahap-tahap penetapan hutan lindung belum dilakukan oleh pemerintah setempat.

Pattyona mengatakan hal ini ketika dimintai komentarnya seputar pernyataan aparat Dinas Kehutanan Lembata yang menyebutkan bahwa wilayah Kecamatan Lebatukan, Nubatukan, Kecamatan Wulandoni sampai Kecamatan Nagawutun menjadi kawasan hutan lindung. Karena itu warga tak diperbolehkan untuk menebang pohon.

Pattyona yang dihubungi Pos Kupang di Bandar Udara (Bandara) El Tari Kupang, Sabtu (8/11/2008), mengatakan, proses penetapan sebuah hutan lindung melalui sejumlah tahapan. Sebagaimana diatur dalam pasal 14 UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan, penetapan hutan lindung melalui proses penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan.

Sedangkan pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui sembilan tahapan, yakni persiapan yang terdiri dari penyusunan tahapan sebagai peta kerja, penyusunan konsep trayek batas, penyelenggaraan rapat-rapat panitia tata batas, pemancangan patok batas dan inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berkaitan dengan trayek batas.

Selain itu pengumuman trayek batas, pengukuran dan pemetaan serta pemasangan pal batas, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas dan penetapan kawasan hutan.

Sembilan tahapan ini, kata Pattyona, harus dijalankan sesuai tata urutannya. "Saya sudah mengecek langsung ke Departemen Kehutanan RI. Ternyata, semua tahapan ini belum dilakukan. Lalu apa dasar penetapan wilayah itu menjadi kawasan hutan lindung," ujarnya.

Ia mengatakan, penunjukan kawasan hutan adalah persiapan pengukuhan kawasan hutan, antara lain pembuatan peta penunjukan yang bersifat arahan tentang batas luar, pemancangan batas sementara yang dilengkapi dengan lorong-lorong batas, pembuatan parit batas pada lokasi-lokasi rawan dan pengumuman tentang rencana batas kawasan hutan terutama di lokasi yang berbatasan dengan tanah hak.

Ia menilai, dinas kehutanan di sana sewenang-wenang dalam menangkap dan mengadili kliennya itu. Begitu pula aparat kepolisian. Pattyona mengatakan, sampai 21 April 2008, Kepala Dinas Kehutanan Lembata masih mengakui keberadaan hutan milik masyarakat di kawasan hutan Paubokol. Terbukti ia masih mengeluarkan surat izin hak pemanfaatan dan pemungutan kayu dan bukan kayu pada hutan milik dan hutan lainnya kepada Gerardus Bala Wutun, Nomor 0432/SI/DK, tanggal 16 November 2006. Surat itu dikeluarkan oleh Ir. Soa Ali selaku kepala dinas kehutanan setempat.

Selain itu izin diberikan kepada Stefanus Wurin, Nomor 0026/SI/DK, tanggal 26 April 2008 oleh Ir. Emanuel Tukan selaku kadis kehutanan. Dengan surat ini Pattyona mempertanyakan, apakah setelah tanggal 21 April 2008 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2008 saat ditangkapnya tujuh warga desa yang sedang diadili telah terjadi proses pengukuhan hutan?

"Kalau benar, maka saya minta buktinya. Saya berani jamin bahwa di Lembata bahkan di NTT ini tak ada pengukuhan kawasan hutan. Kalau polisi menangkap masyarakat sebagai kasus ilegal logging maka tindakan itu menipu masyarakat. Karena mereka menebang pohon di kebunnya," tegas Pattyona.

Saat sidang perdana kasus ini di PN Lewoleba hari Kamis (6/11/2008), Pattyona juga menanyakan dasar hukum yang dipakai dinas untuk menahan warga asal Desa Uruor dan Puor ini. Pattyona mengatakan, pejabat dinas kehutanan mengatakan bahwa SK-nya dari zaman Belanda.

Dengan fakta-fakta persidangan yang lemah ini Pattyona mengatakan bahwa masalah ini tak patut disidangkan. Apakah para pesakitan pantas diputus bebas? "Saya tak mendahului kuputusan hakim. Itu menjadi kewenangan hakim PN," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Gregorius Molan, Lodofikus Tana Leban, Lorensius Kia Liman dan Mateus Boli Leban menebang enam pohon menggunakan chainsaw di kawasan hutan lindung Desa Paubokol, Kecamatan Nubatukan, Lembata, 23 Agustus 2008. Tim dari Dinas Kehutanan Lembata yang berjumlah delapan orang menangkap para pelaklu karena tak memiliki surat izin penebangan dari instansi itu. (pol)

Sumber: Pos Kupang, 14 November 2008

Pengawal Presiden Minta Layanan Seks Polisi Menyamar PSK

Seorang ang-gota pasukan pengawal presiden AS (Secret Service) ditangkap karena meminta layanan seks dari seorang pekerja seks komersial (PSK). Apesnya, PSK yang ditawar oleh pengawal berpangkat sersan itu adalah polisi wanita yang sedang menyamar sebagai PSK.

Sang sersan, mengendarai mobil dinas dan seragam Secret Service, ketika bertemu polisi menyamar PSK itu, Sabtu (8/11) sekitar pukul 00.50 di salah satu jalan di Washington. Demikian dikatakan Inspektur Brian Bray, komandan polisi bagian narkotika dan penyelidikan khusus Distrik Washington kepada Washingtonpost.com, Senin (10/11).

Setelah bernegosiasi harga dan jenis layanan, menurut Bray, sang polisi yang menyamar PSK itu setuju memberi layanan oral seks dengan harga 20 dollar AS (sekitar Rp 200 000). Si wanita meminta pengawal presiden menemuinya di sebuah tikungan jalan. Di sanalah sersan apes itu ditangkap anggota polisi Washington.

Tersangka yang tidak diungkapkan namanya terancam hukuman penjara 180 hari. Namun, ia untuk sementara dilepas sambil menunggu hasil penyelidikan berikutnya.

Secret Service dalam pernyataan mengatakan tersangka kini ditempatkan sebagai petugas administrasi sambil menunggu hasil penyelidikan polisi dan pemeriksaan internal.

Sumber: Kompas.com, 11 November 2008

Rohaniwan Katolik Flores-Lembata Tolak Pertambangan

Komunitas rohaniwan Katolik sedaratan Flores dan Lembata menolak kehadiran dan aktivitas perusahaan tambang di Pulau Flores, Lembata dan pulau-pulau sekitarnya. Pertambangan dinilai bukan pilihan tepat, baik dari sisi strategi, model maupun urgensi pembangunan di Flores dan Lembata.

Jika pertambangan dipaksakan sebagai pilihan strategi dan model pembangunan untuk masyarakat Flores dan Lembata yang agraris dan nelayan, itu akan menjadi hal yang kontra-produktif dan menghancurkan keberlanjutan kehidupan (sosial, ekonomi dan budaya) masyarakat.

Komunitas rohaniwan mengingatkan, Flores, Lembata dan pulau-pulau sekitarnya merupakan jalur gunung api, daerah patahan lempeng bumi (sering terjadi gempa), dengan ketersediaan air yang amat terbatas, serta topografi yang umumnya terjal dengan luas pulau yang kecil.

Komunitas rohaniwan yang menyuarakan penolakan itu terdiri dari unsur Justice, Peace and Integrity of Creation (JPIC) Keuskupan dan tarekat religius sedaratan Flores dan Lembata.

Dalam pernyataan penolakan yang dikirim Ketua JPIC OFM, Pastor Peter Aman, OFM ke Redaksi Kompas.com, Senin (10/11), para rohaniwan juga menuntut Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mencabut ijin Kuasa Pertambangan yang telah diberikan kepada perusahaan yang sekarang beroperasi, tidak mengeluakan izin baru dan menghentikan kegiatan perusahaan pertambangan yang tengah beroperasi.

Pertambangan, menurut mereka, tidak relevan dan koheren dengan kondisi nyata geologi, topografi pulau Flores dan Lembata, serta dengan kehidupan sosial-budaya serta ekonomi masyarakat yang berbasis pertanian, perikanan dan kelautan.

Selain itu, pertambangan dinilai hanya memberikan keuntungan terutama untuk korporasi, bukan untuk masyarakat lokal. Masyarakat hanya menerima 'remah-remah' sambil mewarisi tanah dan laut yang hancur secara permanen dan tidak lagi produktif untuk tumpuan hidup mereka selanjutnya.

Aktivitas pertambangan sejauh ini sudah marak dilakukan di Reo, Kabupaten Manggarai. Sementara itu, di Pulau Lembata, rencana pembukaan tambang emas masih terus diupayakan investor dan Pemerintah Daerah meski masyarakat lokal menolak keras rencana tersebut. (EGP)

Sumber:Kompas.com, 10/11 2008.

Foto: Pastor Dr Peter C Aman, OFM