Langoday dan Aroma Korupsi

Oleh Ansel Deri
putra Lembata, tinggal di Jakarta

HAMPIR sebulan, media-media lokal terutama Flores Pos, Pos Kupang, dan Aktualita, santer memberitakan kasus kematian tak wajar Yoakim Laka Loi Langoday, Kepala Bidang Pengawasan, Pengelolaan, dan Pemasaran pada Dinas Perikanan Lembata, NTT (selanjutnya Langoday). Langoday diberitakan meregang nyawa di hutan bakau, dekat bandara udara Wunopito Lewoleba, Lembata pada Rabu, 20 Mei 2009. Padahal, sebelumnya pada Selasa, 18 Mei ia baru saja tiba dari Manado, Sulawesi Utara mengikuti Konferensi Kelautan Dunia atau World Ocean Conference (WOC) yang dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dihadiri sejumlah perwakilan negara di dunia.

Misteri kematian itu pun mulai menampakkan titik terang. Usai mengambil gaji di kantornya, pada Selasa, 18 Mei Langoday kemudian meluncur ke bank guna mengirim uang kepada anaknya di Malang, Jawa Timur. Dari bank, ia bersama Yohana (14), ponakannya, untuk menggunting rambutnya. Dari sana, Langodaya dikabarkan menuju hutan bakau dekat Wunopito. “Bapa besar bilang, bapa besar pergi di sana (hutan bakau) dulu. Kamu tunggu di sini.” Begitu tulis sebuah koran lokal di Flores mengutip kesaksian Yohana.

Kembalikah Langoday ke rumahnya? Ternyata tidak. Langoday sudah menghadap Sang Khalik. Langoday pergi untuk selama-lamanya. Keluarga meratap. Rekan sekantor tentu merasa kehilangan sahabat yang jujur. Para pejabat teras Lembata, termasuk Bupati Andreas Duli Manuk, Wakil Bupati Andreas Nula Liliweri, dan DPRD Lembata tentu merasa kehilangan seorang Langoday. Pejabat yang mungkin tak pernah berpikir memperkaya keluarganya dari hasil korupsi uang rakyat. Publik Lembata pun tentu meratapi kepergian Langoday yang “dibunuh” secara keji oleh sesama saudaranya di kampung halaman, tanah Lepanbatan.

Kasus Langoday akan menambah daftar panjang kasus kematian tak wajar di Lembata yang setelah muncul lalu hilang bagai ditelan bumi. Sekadar mengingatkan. Bukan kali ini saja kasus kematian tak wajar di daerah ini terungkap ke publik. Masyarakat Lembata pun seolah tak berdaya berjuang menggapai keadilan di tanah sendiri jika merunut kasus-kasus kematian tak wajar yang terjadi sebelumnya. Salah siapa? Dosa siapa? Hanya aparat hukum yang tahu. Para pelaku tentu berada di tepian lain dan tetap tersenyum kemudian memaklumi pembunuhan sebagai satu-satunya bahasa yang mereka pahami, termasuk dalam tragedi “pembunuhan” Langoday.

Aroma korupsi

Siapapun warga Lembata berhak menduga-duga motif di balik kematian Lagoday. Ya, ini –sebagaimana disebutkan di atas– bukan kasus yang pertama kali terjadi. Salah satu motif di balik pembunuhan Langoday tak lain dari munculnya dugaan korupsi ratusan juta uang rakyat yang tengah (sudah?) dibelanjakan dalam sejumlah proyek di Lembata. Bukan tidak mungkin melibatkan orang penting atau anak pejabat sekalipun.

Sebuah dokumen yang juga meluncur ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, yang diperoroleh dan beredar terbatas di sejumlah warga Lembata Jabodetabek, bisa menguatkan dugaan masyarakat atas motif di balik kematian tak wajar Lagoday.

Pasalnya, sebelum kematian korban aktif memberikan informasi seputar beberapa kasus dugaan korupsi di Lembata. Terutama kasus kelompok fiktif penerima bantuan rumput laut yang anggarannya bersumber dari Departemen Kelautan dan Perikanan RI. Juga kasus pabrik es yang diduga adanya kerugian negara dan sudah diproses namun belum menemui titik terang. Dua kasus ini diduga menimbulkan kerugian negara mencapai ratusan juta.

Secara terperinci, merujuk pada dokumen laporan yang diteruskan juga ke Mabes Polri, dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, telah terjadi kesalahan prosedur tender oleh panitia tender di mana sistem tender menggunakan penunjukan langsung (PL) yang bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Diduga panitia tender telah melakukan “persekongkolan” antara pemerintah kabupaten dan kontraktor. Hal ini juga bertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun 1999, terutama Pasal 17 Ayat (1), Pasal 17 Ayat (2) butir b, dan Pasal 22.

Kedua, terjadi pembengkakan harga pada pengadaan peralatan dan mesin pabrik es yakni dari Rp. 750.435.140 menjadi Rp. 885.799.931. Dana diambil dari pagu anggaran pembuatan jetty (tambatan perahu) sebesar Rp.135.364.791, namun pembangunan jetty ditiadakan. Kebijakan ini adalah kewenangan pengguna anggaran yakni yakni Dinas Perikanan dan Kelautan Lembata yang mengajukan perubahan dimaksud. Diduga pada item pekerjaan ini terjadi penggelembungan alias mark up harga.

Ketiga, mengubah kontrak kerja pengadaan barang dan jasa pembelian barang yaitu menggunakan “amoniak” diganti dengan “freon” yang diduga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 130,9 juta. Keempat, mesin pabrik es merupakan hasil modifikasi yaitu merk Jerman dan merk Cina, di mana pengadaannya tidak sesuai dengan RAB. Harga dan nilai belinya belum dapat diketahui karena harus ada uji petik di pabriknya yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur.

Kelima, mesin gen set 135 KVA pengadaannya sesuai perencanaan dengan harga senilai Rp. 291.500.000, namun dalam pengadaannya membeli 100 KVA dengan harga tidak mengalami perubahan. Mengenai selisih harga dari 135 KVA ke 100 KVA belum bisa dideteksi karena harus ada uji petik lapangan ke tokoh pembelian di Surabaya. Dalam kasus ini diduga terjadi mark up harga.

Keenam, harga garam untuk kebutuhan pabrik es (garam biasa) harga per kilogram sebesar Rp. 11.700. Sementara di pasar, harga per kilogram sebesar Rp. 500–750. Dalam RAB kebutuhan garam diperlukan 1 (satu) ton seharga Rp. 11.700.000. Dari nilai harga garam dapat diduga terjadi mark up harga yang merugikan negara. Total kerugiannya mencapai Rp. 877.214.791.

Bukan itu saja. Sekadar mengingatkan. Ada dugaan korupsi APBD Lembata tahun 2004 sebesar Rp. 94,8 miliar yang kini nyaris hilang dari memori kolektif masyarakat. Kasus itu kandas diagendakan secara kelembagaan di DPRD. Anggota Komisi A, Akhmad Bumi bersama empat anggota DPRD lainnya yaitu Bernadus Sesa Manuk, Alwi Murin, Theodorus Laba Kolin, Marsiana Tince Djaro secara pribadi melaporkan kasus itu kepada Kejaksaan Negeri Lembata, Polres Lembata, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, dan Komisi Ombudsman Nasional NTT.

Tindakan ini dilakukan menyusul laporan hasil temuan audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan V Denpasar akhir Juli 2005 yang ditengarai merugikan keuangan daerah puluhan miliar. Bahkan kasus ini meluncur hingga Jakarta. Flores Corruption Watch pimpinan Petrus Bala Wukak yang melaporkan kasus itu.

Kajian yang dilakukan Wukak menyimpulkan telah terjadi dugaan penyelewengan dana sebesar Rp 94.807.349.203,00. Setelah dikaji mendalam, disimpulan bahwa ada indikasi penyimpangan APBD Tahun 2004 bernilai puluhan miliar. Harapannya, kasus dugaan duit rakyat ini bisa terkuat. Tapi kini? Entah kemana masyarakat pun tak tahu.

Polisi dan masyarakat

Masyarakat Lembata sudah tahu. Begitu pula pihak Kepolisian Resort Lembata. Bahwa kasus kematian seperti ini bukan yang pertama kali terjadi. Banyak kasus serupa pernah terjadi di Lembata, namun biasanya lama baru (mau) terungkap. Bahkan ada pula yang nyaris tak kedengaran penyelesaiannya. Ini juga hal lain yang juga bisa ikut mempertanyakan kinerja kepolisian dan peran masyarakat Lembata.

Dalam konteks kematian Langoday, pertanyaan reflektif apa sesungguhnya tugas polisi, bisa mengemuka. Jawabannya bisa beragam. Menurut Anton Tabah, (1991), setiap anggota polisi yang berseragam wajib melakukan tindakan kepolisian bila melihat pelanggaran hukum yang terjadi. Itulah yang dimaksud dengan kewenangan kepolisian.

Hal itu harus melekat benar pada jiwa setiap anggota polisi untuk melakukan tindakan dan kewenangannya. Kalau seorang polisi “diam” saja ketika melihat suatu pelanggaran hukum, lalu kapan masyarakat akan sadar terhadap hukum?

Lalu bagaimana peran masyarakat dalam ikut mengawasi berbagai pelanggaran hukum? Tentu ikut mengawasinya secara baik hingga proses penyelesainnya melalui tangan hukum sendiri. Namun, bercermin pada berbagai kasus kematian (pembunuhan) yang terjadi di Lembata sebelumnya, kesadaran pengawasan masyarakat –maaf– sedikit mundur (?).

Kondisi ini persis seperti apa yang digambarkan Gunar Myrdal dalam The Challenge of World Povert, (1991). Pakar hukum asal Prancis ini mengemukakan, masyarakat memiliki pemahaman dan kesadaran hukum yang lembek. Meski di setiap tempat yang berbeda, berlainan pula kadar kesadaran hukumnya.

Dalam pemahaman yang lain, Soegito (1988) menjelaskan, perilaku masyarakat pun berada pada dua kutub yang berlainan. Yaitu masyarakat yang sadar hukum dan masyarakat yang patuh terhadap hukum. Lalu apa kesamaan dan perbedaannya?

Sadar dan patuh hukum memiliki kesamaan yaitu mengerti hukum. Sedangkan bedanya, sadar hukum adalah orang-orang yang mau taat pada hukum karena kesadaran atas dorongan hati nuraninya sendiri. Sedangkan patuh hukum adalah orang-orang yang mau taat hukum kalau sudah ada rangsangan dari luar.

Lembata ke depan adalah Lembata yang menjadi dambaan masyarakat dan para pendirinya. Lembata yang menempatkan rakyat kiblat pengabdian menuju kesejahteraan lahir-batin. Bukan pula Lembata yang memiliki tiga kantor bupati di bawah kendali seorang bupati. Lembata yang bebas dari praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dan tindakan kriminal.

Karena itu, menurut Tabah, kepolisian pun memenuhi lima syarat pokok, yaitu (i), well motivated (motivasi yang melatari setiap prajurit polisi); (ii), well educated (pendidikan yang memadai); (iii), well trained (latihan yang memadai); (iv), well equiped (sarana memadai), dan (v), well paid (kesejahteraan hidup yang baik).

Tentu tak sebatas itu. Masyarakat Lembata harus mengawasi berbagai praktek KKN di daerah sebagai bagian tak terpisahkan dalam tugasnya. Kemudian melaporkan dan mengawasi hingga mendapatkan keadilan sejati. Jika tidak demikian, maka tepat apa yang dikemukakan Myrdal: masyarakat memiliki pemahaman dan kesadaran hukum yang lembek. Siapa tahu.

Sumber: Pos Kupang, 31 Juli 2009

Menunggu Ujung Cerita Komodo Flores

Ibarat sebuah lakon, komodo (Varanus komodensis) saat ini sedang menjadi tokoh utama masalah lingkungan dan pariwisata nasional. Semua masih menunggu ujung ceritanya. Akan jadi manis atau jadi lelakon kontroversial sebagaimana tambahan 8 ekor gajah dari 31 gajah milik Taman Safari Bali di Kabupaten Gianyar kini.

Pekan lalu, Taman Nasional Komodo, salah satu habitat asli komodo di Nusa Tenggara Timur, diumumkan menjadi salah satu finalis Tujuh Keajaiban Dunia Baru yang digelar Yayasan Tujuh Keajaiban Dunia Baru. Bersama 27 finalis lainnya, Taman Nasional Komodo telah menyisihkan 440 nomine dari 220 negara.

Namun, di internet, ajakan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata untuk mendukung pemilihan itu sama kencangnya dengan seruan penolakan rencana pemindahan 10 ekor atau 5 pasang komodo dari Wae Wuul, Manggarai Barat, Pulau Flores, NTT, ke Provinsi Bali. Di situs jejaring sosial Facebook, misalnya, seruan itu berbunyi tajam, yakni ”Tolak Rencana Pemindahan Komodo ke Bali”.

Rencana itu menjadi polemik terbaru tentang komodo, yang secara bersamaan juga terimbas masalah aktivitas pertambangan emas di wilayah Batugosok, yang juga terletak di Kabupaten Manggarai Barat.

Masyarakat NTT sejak awal menolak dengan tegas rencana ini. Mulai dari lembaga swadaya masyarakat pemerhati lingkungan, DPRD Kabupaten Manggarai Barat, kepala daerah di Flores, hingga DPRD dan Gubernur NTT Frans Lebu Raya. Gerakan Pelestarian Komodo Flores, misalnya, menggalang aksi mengumpulkan tanda tangan sebagai bentuk penolakan rencana itu. Muncul penilaian, pemerintah pusat otoriter jika rencana itu benar-benar direalisasikan.

”Jika akan dipindah, sebaiknya jangan ke Bali karena habitat di sana sangat berbeda dengan habitat aslinya di Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Pemurnian genetik itu tidak gampang, begitu pula memindahkan hewan ini,” ujar Bupati Manggarai Barat Wilfridus Fidelis Pranda.

Sejumlah kalangan juga menilai pemindahan komodo ke Bali dalam aspek pariwisata sangat merugikan NTT, dan Bali sekaligus. Flores kehilangan pesona komodonya, sedangkan keunikan seni tradisi dan wisata religi Bali ”teracak-acak” konsep supermarket wisata: puluhan gajah, komodo, dan entah apa lagi kelak....

Apalagi, proses pemurnian genetik itu kabarnya dijadikan atraksi wisata andalan oleh Taman Safari Bali. Dikhawatirkan wisatawan tak lagi berminat ke timur, mengunjungi habitat asli komodo di Flores.

Masyarakat Bali sudah mengambil hikmah dari polemik masuknya tambahan 8 ekor gajah ke Taman Safari Bali yang berujung pelarangan penambahan gajah ke Bali hingga selesainya kajian tentang daya dukung wilayah Bali sejak awal tahun ini.

Kajian terhadap daya dukung Bali itu, misalnya, seberapa besar sih minat turis menonton pertunjukan gajah di Bali? Apa tidak sulit mencari pakan bagi puluhan hewan besar itu? Dalam sehari, seekor gajah butuh kira-kira 2 kuintal makanan berupa pelepah kelapa, buah dan sayuran, serta rumput.

Harap dicatat, sampai saat ini di seluruh Bali sudah ada 86 ekor gajah yang ”dipekerjakan” di tiga taman wisata, yaitu 31 ekor di

Taman Safari Bali (di Lebih, Gianyar), sisanya ada di Taro Gajah Safari (Ubud, Gianyar), dan Bakas Adventures (Klungkung). Selain untuk atraksi wisata, gajah-gajah itu umumnya ditunggangi turis untuk bersafari keluar-masuk desa.

Kekhasan pariwisata Bali yang mengunggulkan wisata budaya dan religi sudah lama dikhawatirkan luntur dan luruh jika pengusaha wisata Bali mengadopsi atraksi wisata satwa seperti gajah dan komodo, juga segala hal, masuk ke sana. ”Bali itu terkenal karena budayanya, bukan karena gajah atau binatangnya. Pariwisata budaya itu sampai kapan pun harus tetap dipertahankan,” kata Gede Nurjaya, mantan Kepala Dinas Pariwisata Bali.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali Agung Wardhana menyatakan, penempatan komodo di Bali menuntut penciptaan habitat buatan agar menyerupai habitat aslinya di Wae Wuul. Untuk itu, ia mendesak Departemen Kehutanan membuka kepada publik kajian analisis mengenai dampak alam dan sosial atas rencana itu.

Sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.384/Menhut-II/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang pemberian izin menangkap 10 ekor komodo, tujuan utama pemindahan adalah pemurnian genetik. Rencana pemurnian yang akan dilakukan oleh Taman Safari Bali itu, kata Menteri Kehutanan MS Kaban, juga sudah mendapatkan persetujuan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Kaban menyatakan, pemerintah mengambil langkah tersebut sekaligus untuk menyelamatkan komodo di Pulau Flores dari ancaman kepunahan. Proses pemindahan juga penting karena komodo di Pulau Flores kini terancam karena hidup di areal semak belukar penuh rumput kering yang pada musim panas sangat mudah terbakar. Persoalan yang lebih penting: komodo mulai masuk ke perkampungan dan memangsa ternak warga.

Namun, otoritas Taman Safari Bali enggan berkomentar tentang polemik ini. Namun, Seperti ditegaskan Direktur Taman Safari Indonesia Tonny Sumampau, pemurnian genetik semata-mata demi kepentingan konservasi, dan komodo yang dikembangbiakkan di Taman Safari Indonesia tidak ditujukan untuk dijual atau ditukarkan dengan satwa dari luar negeri.

Selain Taman Safari, sejumlah lembaga konservasi eksitu (luar habitat alami) telah mengoleksi komodo, di antaranya Kebun Binatang Ragunan (Jakarta), Kebun Binatang Surabaya, dan Kebun Binatang Gembira Loka (Yogyakarta).

Namun, seperti dilansir Kompas.com, data genetika komodo di semua daerah di NTT sebenarnya sudah tersedia, yakni hasil penelitian Tim Peneliti Kajian DNA Molekuler Komodo Bidang Zoologi Pusat Penelitian Biologi LIPI beberapa tahun lalu. Kajian diversitas genetik itu diperoleh setelah meneliti 154 sampel darah komodo yang dikoleksi dari Pulau Flores bagian utara, Flores bagian barat, Gili Montang, Nusa Kode, Rinca, dan Pulau Komodo.

Itulah sebabnya, argumen pemurnian genetik di Bali itu dinilai salah tempat. Menurut Koordinator Gerakan Pelestarian Komodo Flores Rofino Kant, pemurnian itu semestinya dilakukan di habitat aslinya, bukan di Bali. Seiring dengan hal itu, pemerintah pusat justru lebih tepat meningkatkan fasilitas konservasi komodo di Flores. ”Fasilitas di Wae Wuul amat minim. Begitu pula fasilitas secara umum dalam lingkup BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) II yang meliputi Flores-Alor-Lembata.

Penolakan-penolakan itu sesungguhnya adalah bentuk kecintaan masyarakat kepada komodo dan habitat aslinya. Jelas publik menunggu pencabutan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut, dan pernyataan pembatalan rencana pemurnian genetik komodo oleh Taman Safari Indonesia. (Benny Dwi Koestanto dan Samuel Oktora)

Sumber: KOMPAS, 31 Juli 2009

Ket foto: Biawak komodo atau Varanus komodensis di Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Foto: dok. www.dannesdjur.com

Menyambut Kematian (Konyol)

Jeremias Jena
Dosen Filsafat di Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya, Jakarta

Jika sosok penenteng tas seperti terekam kamera CCTV benar pelaku bom bunuh diri di Mega Kuningan, 17 Juli lalu, kita sedang menyaksikan bagaimana para teroris dengan dingin menyambut kematiannya.

Sikap itu tampak dalam pengakuan para pelaku bom Bali II yang yakin, jiwa mereka langsung menikmati kebahagiaan surgawi.

Sukacitakah mereka menyongsong kematian? Apakah mereka telah menghayati seluruh perjalanan hidup sebagai ”mengada menuju kematian” (being towards death)?

Pertanyaan terakhir ini pernah menjadi preokupasi pemikiran Martin Heidegger (1889-1976). Menurut Heidegger, ada dua cara menghayati hidup di dunia, secara otentik dan tidak otentik. Manusia hidup di dunia (umwelt) melalui tiga cara. Manusia tidak hanya hidup dengan sesama (being-with-others), tetapi juga berdampingan dengan benda (being-alongside-things), bereksistensi pada dirinya (Selbstein).

Lenyapnya individu

Ketidakotentikan penghayatan hidup terjadi saat pertama, manusia hanyut dalam dunia benda-benda dan dikuasai sepenuhnya oleh alat yang diciptakan sendiri. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memosisikan manusia hanya sebagai obyek menjadi salah satu bukti ketidakotentikan penghayatan hidup manusia. Manusia mengalienasikan diri dalam teknik atau alat buatannya sendiri. Sementara ketidakotentikan yang lain terletak pada bagaimana manusia membiarkan diri dikuasai massa. Moda Selbstein hilang dalam massa (das Man), individu ditelan kerumunan (the They).

Bagi Heidegger, lenyapnya individu dalam kerumunan (das Man) akan menyulitkan individu membebaskan diri darinya, persis saat perangai massa yang menenangkan (tranquillizing). Massa atau kerumunan dengan seluruh kekuatan ideologisnya tidak hanya membelenggu individu, tetapi sekaligus mengalienasi dan mendekap (self-entangling). Mengalienasi diri (individu) dalam kerumunan ibarat menikmati candu yang mengakibatkan ketagihan dan ketergantungan.

Tidak mudah membebaskan diri dari perangkap kerumunan dan ideologi yang membentengi. Dibutuhkan usaha keras agar bisa sampai level menghayati keseharian sebagai kekhawatiran (angst/anxiety), setidaknya rasa resah bahwa seseorang sedang terperangkap dan teralienasi, entah dalam dunia alat atau ideologi tertentu. Perasaan resah seperti inilah yang akan mendorong individu melakukan diskursus, dengan demikian membebaskan dirinya dari perangkap dunia benda maupun ideologi tertentu.

Kematian

Kematian merupakan keresahan terbesar yang terus mengusik individu saat menghayati kehidupannya. Kematian menampakkan diri sebagai faktisitas yang ”memaksa” individu menghayati dan memaknakan hidupnya dalam diskursus serta perumusan aneka kepentingan bersama orang lain dengan memanfaatkan berbagai alat yang tersedia. Menghayati kehidupan sebagai eksistensi menuju kematian membangkitkan tanggung jawab individu guna memahami dirinya sebagai ”ada” (being) tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bersama orang lain di dunia fisik.

Pertanyaannya, apakah para teroris menghayati kematian mereka sebagai puncak keotentikan penghayatan hidup tanpa mengobyekkan atau mengorbankan orang lain? Jika tidak mau disebut kekonyolan, kematian yang dihadapi para teroris tidak lebih dari rusak atau hancurnya sebuah benda. Kematian mereka justru terjadi tanpa identitas persis saat individualitas mereka dikerangkeng ideologi radikal tertentu yang mereka anut.

Kematian mereka hayati secara nihilistik sebagai sarana untuk menghancurkan sesama maupun dunia fisik itu sendiri.

Alat membebaskan diri

Di sini epistemologi penghayatan hidup dalam pemikiran Heidegger mengingatkan kematian dihayati kaum teroris hanya sebagai alat untuk membebaskan diri dari ketidaksanggupan ”mengada bersama orang lain”. Ideologi yang mereka anut adalah candu yang memberangus nalar (diskursus atau logos), dan karena itu memutus jembatan penghubung dengan sesama.

Ketidaksanggupan membuka ruang dialog dengan sesama diganti ”nazar” untuk memperjuangkan ideologi radikal sebagai satu-satunya jalan dan kebenaran. Padahal, kebenaran yang dimaksud tidak pernah difalsifikasi persis saat ruang diskursus telah lebih dulu diberangus.

Karena itu, langkah meyakinkan dari para teroris menyambut kematian sambil menenteng tas berisi bom adalah langkah kelompok yang gagal berelasi dengan diri sendiri. Mereka tidak lebih dari sekelompok benda atau alat tanpa rasa, tanpa kekhawatiran. Kematian mereka pun ibarat membuang kerikil di lautan lepas, hilang tak berbekas. Mereka mati tanpa meninggalkan jejak individualita

Sumber: KOMPAS, 30 Juli 2009

Nelayan Lamalera Resah

Saya meminjam judul artikel Pos Kupang, koran terkemuka di NTT yang terbit hari ini. Beberapa menit sebelumnya, saya mendapat short message service (SMS) dari Pak Pius Kia Tapoona langsung dari Lamelara. Nama desa nelayan di kaki Gunung Labalekan ini, sudah menembus dunia berkat tradisi penangkapan ikan paus alias lefa. Lamalera ini kampungnya Pak Pius, konsultan beken asuransi di Ibu Kota.

“Ama, saya ada di Lamelera. Lagi urus laut dibom terus sama nelayan luar Lamalera. Kemarin masuk Lamalera dan pulang Senin (3/8),” kata Pius kepada saya. Pos Kupang menulis, warga Lamalera, Lembata menyatakan keresahannya menyaksikan sejumlah nelayan luar daerah menggunakan bahan peledak (potasium) di perairan Lamalera. Mereka meminta pihak berwajib tidak tinggal pasif saja menyaksikan perilaku tidak terpuji ini.

Keresahan warga Lamalera itu disampaikan dua elemen masyarakat di Jakarta, yakni Forum Masyarakat Peduli Tradisi Penangkapan Ikan Paus Lamalera Jakarta dan Forum Masyarakat Lembata Jakarta. Keresahan itu dituangkan dalam sebuah pernyataan sikap tertanggal 26 Juli itu dikirim ke Redaksi Pos Kupang, Selasa (27/7/2009).

Kedua forum masyarakat ini melihat bahwa sejak akhir Mei 2009, tepatnya pasca diselenggarakan World Ocean Conference (WOC) di Manado, hingga dalam beberapa pekan terakhir ini, terjadi pemboman ikan dengan menggunakan bahan potasium yang dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab di sepanjang pantai Lamalera. Aksi tak terpuji itu bahkan mulai dari Tanjung Naga hingga Atadei (pesisir selatan Pulau Lembata).

Juru bicara forum, Bona Beding, kepada Pos Kupang melalui telepon dari Jakarta, kemarin, mengatakan, aksi para nelayan luar itu sama sekali tidak bisa ditolerir. Bona melukiskan, aksi penangkapan ikan menggunakan bahan peledak itu sangat merusak ekosistem di perairan selatan Lembata. Dia membayangkan, biota laut dan terutama terumbu karang akan hancur dan butuh waktu sangat lama untuk tumbuh kembali.

Bona tidak memastikan aksi itu dilakukan sebagai reaksi melawan warga Lamalera yang menolak penetapan perairan Lamalera menjadi kawasan konservasi, tetapi dia cuma mengatakan bahwa aksi itu menjadi begitu marak setelah diselenggarakan WOC di Manado, Mei lalu.

Dalam pernyataan sikapnya itu, forum ini menyampaikan dua hal. Pertama, pemboman ikan yang dilakukan secara massal oleh perahu-perahu dari luar Lamalera itu secara membabibuta, dan karenanya tidak bertanggung jawab karena merusak seluruh ekosistem laut Lamalera.

Perbuatan seperti itu adalah perbuatan melanggar hukum (illegal fishing). Oleh karena itu forum ini mengutuk dan menuntut pihak berwajib untuk menindak tegas pelaku-pelakunya, termasuk (jika ada) aktor intelektual di balik gerakan pemboman ini.

Kedua, forum sungguh sangat mengharapkan peran aktif para petugas dan penegak hukum untuk menindak tegas para pelakunya, karena jika aksi tak terpuji ini dibiarkan akan merusak ekosistem laut. Tindakan brutal macam ini dapat memicu tindak kekerasan lain yang pada gilirannya akan merusak relasi sosial masyarakat.

Sumber: pos-kupang.com, 30/7 2009
Ket foto: Dua nelayan Lamalera duduk di atas perahu sembari menyaksikan pemandangan laut yang kini dalam intaian para nelayan luar Lamalera yang membom ikan di perairan Lamalera. Foto: Ansel Deri

Anak Bupati Lembata Ditetapkan sebagai Tersangka

Kepolisian Resor Lembata menetapkan Theresia Abon Manuk alias Erni Manuk, anak Bupati Lembata Andreas Duli Manuk, sebagai tersangka. Ia diduga kuat turut terlibat dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Yohakim Laka Loi Langoday, Kepala Subdinas Pengawasan Laut dan Pantai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lembata.

”Menurut beberapa tersangka (lain) dan saksi, mereka melihat yang bersangkutan di lokasi kejadian,” kata Kepala Kepolisian Resor (Polres) Lembata Ajun Komisaris Besar Marthin Johannis, Rabu (29/7), yang dihubungi dari Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur.

Theresia yang berprofesi sebagai kontraktor tercatat sebagai calon anggota legislatif terpilih (dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) untuk DPRD Kabupaten Lembata 2009-2014.

Menurut Martin, penyidik telah mengirim surat panggilan kepada Theresia untuk pemeriksaan kemarin. Namun, Theresia tak dapat memenuhinya karena sedang berada di luar daerah.

Tersangka lainnya, Bambang Trihantara, mitra Theresia, kemarin semestinya juga menjalani pemeriksaan polisi. Namun, yang bersangkutan sedang tidak berada di Lembata sehingga pemeriksaan batal.

Tujuh tersangka

Sebelumnya, polisi menahan tujuh tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Gori Alexander, Aji Aries Ratuloli, Aries Langobelen, Abubakar, Lambertus Bedi Langoday, Mathias Bala, dan Muhammad Kapitan.

Pada 25 Juli lalu, Gori, Aji, Aries, dan Abubakar dilepas dengan pertimbangan, polisi tidak memiliki cukup bukti untuk menahan mereka, tetapi keempatnya dikenai wajib lapor.

Yohakim ditemukan tewas, tergeletak sekitar 400 meter di sebelah timur Bandar Udara Wunopito Lewoleba, 20 Mei 2009. Diperkirakan, pembunuhan dilakukan, Selasa, 19 Mei.

Mathias Bala kepada penyidik mengaku, pelaku pembunuhan bergerak ke lokasi kejadian Selasa dengan mobil Suzuki Vitara bernomor polisi EB 50 D. Pembunuhan dilakukan di tempat kos Bambang, di kawasan Lamahora, Lembata. Belakangan, polisi mengetahui, mobil yang digunakan itu adalah milik Theresia.

Andreas Duli Manuk kepada pers, Selasa lalu, mengatakan terkejut atas penetapan Theresia sebagai tersangka. Meski demikian, katanya, dia tak akan menghalangi proses hukum dan mempersilakan penyidik membuktikan keterlibatan Theresia dalam kasus ini. (SEM)

Sumber: KOMPAS, 30/7 2009

Ket. foto: Theresia Abon Manuk alias Erni Manuk, tersangka pembunuhan berencana Yoakim Laka Loi Langoday. Erni adalah caleg terpilih DPRD Lembata 2009-2014 dari PDI-P. Foto. dok. http://www.pos-kupang/.com

Bupati Manuk Marah, Mobil Merah Diarak Massa dari Rujab Bupati

Polisi mengambil paksa mobil ekscudo EB 50 DI berwarna merah dari rumah jabatan (Rujab) bupati Lembata, Minggu (26/7). Mobil merah milik Erni Manuk, anak Bupati Lembata Andreas Duli Manuk, diambil secara paksa karena mobil ini digunakan sebagai sarana untuk mengangkut para pelaku pembunuhan Yoakim Langoday.

Mobil ini diarak lebih dari 600 orang dari rumah jabatan menuju kantor polisi. Tim penyidik Polda NTT dan Penyidik Polres Lembata, di bawah pimpin Ketua Tim Penyidik Polda NTT, AKP Yeter B Selan, tiba di rumah jabatan, 13.06. Polisi sempat bertemu dengan pembantu dan sopir rumah jabatan.

Dari keterangan sopir, Bupati Lembata Andreas Duli Manuk, saat itu lagi tidur. Yeter minta supaya Bupati Manuk bisa bertemu penyidik untuk beberapa menit saja. Sopir pergi lagi ke dalam. Sopirnya itu lagi-lagi mengatakan Bupati lagi tidur.“Bupati itu pelayan publik, bisa layani kami hanya beberapa menit saja,” kata Yeter. Tim penyidik meminta agar ada keluarga yang bisa bertemu dengan mereka.

Sekitar 30 menit, salah seorang anak mantu bupati datang ke rumah jabatan. Beberapa menit kemudian, Yeter ke dalam ruangan makan, sementara tim lain termasuk wartawan menunggu di ruang tunggu.

Meli Manuk, anak sulung Bupati Manuk menandatangani surat berita acara penyitaan secara paksa mobil ekskudo tersebut. Sementra Erni Manuk, pemilik mobil, tidak ada di tempat. Setelah menandatangani berita acara, polisi langsung melakukan eksekusi.

Waktunya agak lama karena kunci mobil tidak ada. Salah satu ban depan mobil gembos. Tiba-tiba Bupati Manuk keluar dari dalam rumah mengenakan celana pendek warna putih dan baju singlet berwarna putih. Bupati Marah. “Kamu nonton apa, saya ada curi kamu punya barang ka”.

Kemudian Bupati Manuk keluar dari pintu gerbang rumahnya dan mengusir semua masyarakat yang datang menyaksikan polisi mengambil paksa mobil merah milik Erni Manuk. Bupati Manuk tidak hanya marah di halaman rumahnya, tapi juga ia buka sendiri pintu gerbang.

Polisi Pamong praja tidak ada di rumah jabatan. Bupati, yang melihat sejumlah wartawan baik media cetak maupun elektronik yang sedang meliput, langsung marah. “Mana wartawan itu, tulis yang benar e”. Kemudian mencari wartawan Aktualita yang bernama Alivino Beraf. “Mana Beraf itu”.

Dia menyebut nama Beraf berulangkali. Masyarakat lari, sementara wartawan tetap meliput upaya polisi mengambil paksa mobil yang ada di halaman rumah bupati. Bupati Manuk begitu marah sehingga Meli Manuk dan suaminya memegang tangannya. Polisi juga turut minta masyarakat untuk pulang. Masyarakat hanya menghindar sampai di jalan raya.

Tapi masyarakat tetap menyaksikan pengambilan mobil tersebut. Setelah polisi mengeluarkan mobil itu dari halaman rumah jabatan, mobil tersebut ditarik mobil dalmas menuju kantor polisi. Mobil merah yang ada di dalam halaman rumah itu diapiti mobil bupati EB I F dan mobil pribadi bupati Nissan Terano EB 2144 F.

Mobil Nisan Terano adalah mobil EB 1 hasil pemutihan. Sebelum mobil merah ditarik dan dibawa ke kantor polisi, Kasat Reskrim AKP Gede Putra Yase dan ketua tim penyidik dari Polda, Yeter B Selan berbicara dengan bupati Manuk di ruang tunggu rumah jabatan.

Sementara, anggota tim penyidik Polda, Bripka Morris Illu mengatur dan memerintahkan anggota polisi untuk menarik mobil merah tersebut. Bupati Manuk dengan suara keras mengatakan kalau anaknya Erni Manuk terlibat dalam kasus pembunuhan ini ditangkap saja.

“Kalau Erni Manuk terlibat dalam kasus pembunuhan ini tangkap dia,” kata bupati Manuk berulang kali. Mobil tersebut ditarik dari rumah jabatan menuju kantor polisi. Ratusan sepeda motor mengiringi mobil tersebut hingga ke kantor polisi. Sementara ratusan warga yang datang menyaksikannya pulang ke rumah masing-masing.

Di Mapolres, polisi terpaksa menutup pintu pagar karena begitu banyak massa yang datang dengan menggunakan sepeda motor dan roda empat. Kapolres Lembata, AKBP Marthen Johannis mengatakan, mobil ekscudo berwarna merah itu diambil paksa karena dari hasil penyelidikan, mobil tersebut mengangkut para pelaku ke tempat kejadian perkara (TKP), di hutan bakau, dekat Bandara Wunopito, pada Selasa (19/5) lalu.

Kapolres mengatakan, mobil merah itu milik Erni Manuk. Menjawab wartawan, soal keterlibatan Erni Manuk, Kapolres tidak memberikan komentar. “No coment.” Soal Bupati marah, Kapolres mengatakan, mungkin karena emosi sesaat. Tapi, kalau jabatan dia sebagai bupati tidak perlu marah.

Apalagi, kata Kapolres, jauh sebelumnya saat melakukan silahturahmi dengan Bupati Manuk, dia pernah menyampaikan bahwa suatu saat mobil tersebut bisa diambil kembali oleh polisi kalau hasil penyelidikan polisi menunjukkan mobil tersebut dipakai sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pembunuhan. Bupati Manuk menerimanya. “Mungkin tadi dia emosi” kata Kapolres. Kapolres mengatakan bupati tidak pernah menelponnya.

Diperiksa di Hotel Lewoleba

Mathias Bala, salah satu tersangka, Sabtu (25/7) pukul 17.00 diperiksa di Lewoleba Hotel. Paginya dia diperiksa di ruang Kasat Reskrim, namun karena Mathias Bala dalam keterangannya ragu, “takut”, tim penyidik Polda terpaksa membawanya ke Hotel.

Mathias Bala didampingi oleh Pater Vande Raring SVD, Rm Harto dan diakon Arif SVD. Ketiganya memberikan peneguhan dan penguatan terhadap Mathias Bala dan Bedy Langoday. Saat periksa di Polres Lembata, Mathias Bala dikonfrontasi dangan Zeta Uran dan Epi (istri Mathias Bala).

Usai diperiksa, Zeta mengatakan, Mathias Bala mengaku ia pernah menyampaikan kepada dirinya bahwa kalau dia membongkar kasus pembunuhan Yoakim Langoday, maka dia atau anaknya Boli dicincang oleh orang.

Namun, Bala tidak mau menyebut siapa orang tersebut. Bala minta Zeta dan Markus Kraeng (keluarga Yaokim Langoday) keluar dari ruangan pemeriksaan sehingga ia bisa menyebutkan orang yang dimaksudakannya. Mathias Bala mencoba untuk menuangkan kasus pembunuhan itu lewat tulisan tangannya.

Namun setelah ia menulis semuanya, Bala meragukannya lagi. Bala takut lagi dengan apa yang telah dituliskannya. Ketika Epi, istrinya masuk dalam ruang Reskrim, Bala menanyakan keberadaan istri dan anaknya.

Epi minta Bala jujur.“Kau jangan pikir kami lagi, anggap saja kami sudah mati. Tapi saya minta kau jujur”. Melihat ada sesuatu yang tidak beres karena ragu untuk menyebutkan dua orang otak pelaku pembunuhan, penyidik membawa Mathias Bala ke Lewoleba Hotel.

Di kamar nomor satu Lewoleba Hotel inilah, Mathias Bala diperiksa dan mengaku, dan menyebutkan dua orang otak pembunuhan Yoakim Langoday. Polisi belum mau menyebutkan siapa dua orang yang diduga sebagai otak pembunuhan.Usai diperiksa di Lewoleba Hotel, Bala dibawa ke ruang sel Polres Lembata. (Maxi Gantung)

Sumber: www.florespos.com, 28/7 2009

Foto: spiritentete.blogspot.com

Mike: Melihat Kampung dari Negeri Tuan Ruud

Putra Lembata yang saat ini melanjutkan studi di Australia, Pastor Mikael Peruhe, OFM masih terus memantau dinamika perkembangan Lembata, tanah kelahirannya. Ini mungkin bisa dimaklumi. Melalui lembaga Justice, Peace, and Integrity of Creation (JPIC) OFM Indonesia, Pastor Mike pernah membantu masyarakat di dua wilayah terkait rencana tambang oleh kelompok usaha Merukh Enterprises milik pengusaha tambang nasional Jusuf Merukh.

Tak hanya melalui diskusi maupun seminar, tetapi juga bertemu dengan Bupati Lembata Andreas Duli Manuk dan Ketua DPRD Pieter Boliona Keraf. Pastor Mike dan rekan-rekannya di JPIC OFM dan simpul jejaring di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), juga bertemu dan berdiskusi dengan lembaga-lembaga yang concern di bidang pertambangan, lingkungan hidup, dan hak-hak asasi manusia (HAM) nasional. Juga kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal, alim ulama, dan pemangku kepentingan ulayat, baik di Kedang maupun Leragere.

Direktur JPIC OFM Indonesia Pastor Dr Peter Canisius Aman, OFM juga kerap berada di garda depan dalam men-support Pastor Mike dengan analisa dan kajian bernas terkait rencana tambang di Lembata (termasuk kasus-kasus tambang di wilayah Flores daratan).

Kepdulian ini menyata saat saya dan Johan, aktivis PADMA Indonesia, diajak Pastor Mike melakukan investigasi di lokasi eks PT Newmont Minahasa Raya (NMR) di Kecamatan Ratatotok Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Propinsi Sulawesi Utara. Perusahaan tambang ini juga (konon sebagian sahamnya) milik Pak Jusuf Merukh. Melalui perusahaan Pak Merukhlah, ada niatan Pemkab Lembata mau menambang di dua wilayah: Kecamatan Omesuri dan Buyasuri (Kedang) dan Leragere di Kecamatan Lebatukan.

Kembali soal kepedulian Pastor Mike. Belum lama ini beliau mengirim surat elektronik (email) dan menyinggung kampungnya, Mulandoro. Jalan dari Lewoleba menuju kampung ini sebagian masih plontos tanpa aspal. Jalanan dari Boto, di Kecamatan Nagawutun menuju Mulandoro (Kecamatan Wulandoni) pun yang paling parah. Tak ada aspal. Padahal, hasil pertaniannya pat gulipat. “Saya dengar kabar, beberapa minggu lalu ada kunjungan pejabat ke kampung e. Mungkin mau buka tambang di sana, heeee,” kata Pastor Mike.

Selain memantau kampungnya dari Melbourne, negeri pimpinan Perdana Menteri Kevin Ruud, Pastor Mike juga masih menanyakan rekan-rekan sesama penghuni Jakarta asal Lembata. Maklum. Kami kerap minum teh botol dan gorengan di sekretariat JPIC OFM, Galur, Jakarta Pusat. Beliau masih menanyakan Edie, putra Lembata yang kini jadi Pemimpin Redaksi Majalah BISNIS Property Jakarta dan Franz Namang, anak muda yang pernah jadi orator saat demo di kantor Menteri ESDM terkait rencana tambang di Lembata beberapa waktu lalu.

“Gimana kegiatan sekarang? Bagaimana hubungan dengan kampung halaman Lembata? Bagaimana No Edi dan Ciku? Biar beda partai tapi tidak bisa meniadakan suku bangsa. He.... Salam dari saudaramu, Mike, di Melbourne,” kata Pater Mike kepada saya melalui surat elektronik atau e-mail dari Melbourne, Australia. Maklum di antara saya, Edi, dan Ciku, beda pilihan kendaraan politik. 

Foto (1) Pastor Mike Peruhe, OFM dan (foto 2) sejumlah warga masyarakat Desa Atakera, Kecamatan Wulandoni dengan latarbelakang alam Desa Wulandoni dan sekitarnya. Foto-foto: dok. Ansel Deri

Carrillo, Leguizamon, dan Moran

Sebelum terpilih jadi Presiden Paraguay setahun lalu, Fernando Lugo Mendez seorang uskup. Namun, rezim yang korup mendorong Uskup mencalonkan diri jadi presiden. Pilihan rakyat jatuh pada tangan Bapa Uskup (kini status Uskup sudah tanggal) sehingga ia dilantik jadi presiden.

Namun, setelah setahun menjadi orang nomor satu di Paraguay, Presiden Lugo menghadapi kasus yang tak sedap: skandal seks. Tiga perempuan (seksi, tentunya): Viviana Carrillo (26), Benigna Leguizamon, (26) dan Damiaa Moran, (39) berada di balik skandal itu.

Carrillo memiliki seorang anak hasil hubungan dengan Lugo. Sedangkan, Benigna memiliki seorang anak berusia 6 tahun, dan Moran pun memiliki seorang putra: Juan Pablo (16 tahun) hasil hubungan gelapnya dengan Lugo.

Tiga perempuan mengaku pernah memiliki anak hasil hubungan gelap dengan Lugo tatkala beliau masih menyandang predikat uskup.

Pengakuan ketiga gadis itu pun tak pernah dibantah. Lugo, sebagaimana dirilis The Guardian edisi Jumat 24 Juli 2000, berterus terang memiliki anak sebagaimana diakui perempuan itu. Namun, bukan hanya seorang. Ada dua wanita lain yang mengaku memiliki anak hasil hubungan dengan Lugo.

Citra presiden berusia 57 tahun itu tentu bisa turun di mata rakyatnya. Maklum. Ia dikenal sebagai sosok yang getol menyuarakan masalah korupsi di negeri itu. “Dia bersaing di pemilihan umum sebagai orang yang jujur namun sekarang terlihat kejujurannya itu palsu,” cerca Lilian Samaniego, rival Lugo dari Partai Oposisi Colorado.

Kalangan analis politik Paraguay tentu sudah siap-siapa dengan analisanya. Apakah Lugo bisa diturunkan dari kursi kepresidenan? Presiden Lugo pun belum memberi aba-aba apakah perlu mengundurkan diri setelah ia terbelit skandal dengan wanita itu.

Para analis dan pengamat politik menyatakan rakyat masih mencerna kabar itu. Namun kemungkinan besar Lugo akan mendapat keuntungan dari masyarakat yang patriarkis. “Lugo telah membuktikan kemampuan berkembangbiaknya dan itu merupakan salah satu hal yang diinginkan masyarakat,” ujar analis politik Alfredo Boccia sebagaimana dirilis kantor berita Associated Press belum lama ini.

Setelah terpilih menjadi presiden, pihak Vatikan hanya membekukan status Fernando Lugo sebagai pastor meski presiden terpilih Paraguay ini telah mengundurkan diri. Karena berstatus pastor, Lugo menunjuk kakak perempuannya, Mercedes Lugo, sebagai ibu negara. “Mercedes selalu menjadi penasihat saya. Mercedes orang yang sangat bekerja keras,” kata Lugo, bungsu dari 7 bersaudara sebagaimana dirilis Agence France Press (AFP), Selasa, 22 April 2008.

Masuk seminari di usia 18 tahun, 7 tahun berikutnya Lugo diangkat menjadi pastor dan akhirnya menjadi uskup San Pedro, kawasan termiskin Paraguay, 3 tahun lalu. Namun, setahun setelah menjadi uskup, Lugo memilih mengabdi pada rakyat yang lebih luas ketika memimpin demonstrasi 40 ribu orang pada Maret 2006 menentang presiden Nicanor Duarte yang berkuasa.

Lugo kemudian terkenal sebagai 'pastor merah' atau 'pastor si miskin'. Sebuah sebutan membahagiakan bagi pastor penganut Teologi Pembebasan, yang melihat Yesus Kristus sebagai pembebas kaum tertindas itu. Namun otoritas gereja menilainya sebagai 'belati penusuk tubuh gereja'.

Lugo kemudian didorong oleh rekan-rekan oposisi untuk maju menjadi capres Paraguay. Dengan menggandeng 20 kelompok politik minoritas yang tergabung dalam Aliansi Patriotik untuk Perubahan, Lugo pun melaju ke Istana Presiden dengan meraih 41 persen suara.

Lugo merupakan presiden lajang kedua yang memerintah Paraguay sejak 1928. Setelah mengalahkan calon dari Partai Colorado yang telah berkuasa selama 61 tahun, Lugo dilantik menjadi presiden pada 15 Agustus 2008.

Ket foto: Presiden Paraguay Fernando Lugo.

Foto: dok. www.comunicadoresindigenas.org

Pengeboman Ikan di Sekitar Lamalera Marak

Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak kini marak terjadi di perairan Kabupaten Lembata, NTT.

Wilayah pengeboman itu terutama di perairan sekitar Lamalera dan Lamakera. Perairan itu adalah kawasan penangkapan ikan paus dengan peralatan sederhana oleh nelayan setempat.

Tokoh masyarakat Lamalera, Pius Tapoona, mengadukan kasus pengeboman ikan yang kian marak di perairan sekitar kampung asalnya itu kepada Gubernur NTT Frans Lebu Raya di Kupang, Selasa (28/7). (kor)

Sumber: KOMPAS, 29 Juli 2009
Ket foto: Panorama alam di Desa Lamalera, Lembata, Nusa Tenggara Timur saat matahari terbenam. Desa nelayan ini menjadi langganan wisatawan domestik dan mancanegara saat berwisata di Pulau Lembata. Gambar di atas diabadikan Pius Kia Tapoona dalam blog pribadinya: www.lamalera-lamelara.blogspot.com. Ia putra asli Lamalera yang bermukim di Jakarta.

SBY dan ‘Inner Peace’

Oleh Robert Bala

Diploma Resolusi Konflik dan Perdamaian Asia Pasifik di Universidad Complutense de Madrid; Kandidat Doktor pada Universidad Pontificia de Salamanca-Madrid-Spanyol

”I don’t think you have to be wearing stars on your shoulders or a title to be a leader. Anybody who wants to raise his hand can be a leader any time.”
—General Ronal Fogleman, US Air Force—

Kata-kata mantan Kepala AU AS hadir begitu spontan saat saya menggarap tulisan ini. Sebuah pengakuan bahwa kepemimpinan, bukan pertama-tama pada jabatan yang tengah diemban. Malah, hal seperti itu dapat menjadi “peluang” bagi aneka sanjungan yang tak jarang menjebakkan. Sebaliknya, kepemimpinan lahir dari kedalaman batin seseorang. Ia adalah hasil pergumulan, perjuangan. Kehidupan pribadi, keluarga, riwayat persahabatan dan pendidikan yang melatarbelakangi telah menjadi bagian pembentuk model kepempimpinan seseorang.

Pemahaman seperti ini menjadi acuan, saat menilai kinerja kepemimpinan SBY. Gebrakan dalam karya, kemajuan ekonomi secara menakjubkan yang sering dijadikan ukuran ternyata bukanlah jaminan ketika aspek kepribadian sang pemimpin dilupakan. Selain itu, selama jenjang waktu ini, barangkali yang lebih ‘menonjol’ dalam dua tahun kepemipinan SBY adalah terpaan bencana alam ketimbang gebrakan program kerja yang menyolok mata menjadikan penilaian tidak ‘fair’. Untuk itu, kajian kedalaman pribadi perlu dijadikan acuan dalam membuat penialaian.

Kekecewaan

Menjamurnya kegelisahan di tengah rakyat, sadar atau tidak, merupakan kenyataan yang tidak bisa disangkali. Semakin beratnya kehidupan akibat berkuranganya lapangan pekerjaan dan kian tidak terjangkaunya kebutuhan pokok akibat kenaikan harga barang tak terkendali merupakan hal yang sangat nyata dihadapi rakyat.

Dimana-mana, rakyat, apabila dibiarkan berbicara guna mengungkapkan perasaannya, ia pasti dengan jujur akan menyatakan kekecewaan. Rakyat merasa, semenjak lengsernya Orde Baru, (yang dalam takaran mereka cukup lumayan), hingga kini belum ada prestasi yang bisa menyamai. Pergantian pimpinan mulai dari Habibie, Gus Dur, Megawati, dan kini SBY, belum terdapat kemajuan berarti. Dan mengapa tidak, beban dan kritik itu lebih ditujukan kepada pemimpin aktual. Di pundak mereka terdapat tanggungjawab. Lebih lagi, karena SBY-JK menjadi Presiden dan Wapres berkat dukungan langsung dari rakyat Indonesia. Jelas, rakyat yang mengalami langsung apa artinya penderitaan, terkadang agak ‘polos’ mengungkapkan kekesalannya.

Terhadap SBY, tidak sedikit rakyat merasa seakan janji semasa kampanye dahulu semakin mejauh. Perubahan mendasar dengan akibat langsung terhadap kesejahteraan yang begitu ‘nyaring dan enak’ didengar waktu itu, ternyata kini telah menjadi klasik. Rakyat merasa seakan tertipu.

Bisa saja benar padangan itu benar (atau dibenarkan). Kenaikan BBM beberapa kali (meski disertai subsidi), ternyata tidak memberikan manfaat yang signifikan. Belum terdapatnya kebijakan yang sungguh-sungguh prorakyat dan mendatangkan kemajuan pada tingkat bawah menjadi alasan, tak jarang rakyat mengungkapkan kekecewaannya. Dan lebih lagi, ketika di tengah kelaparan dan kemiskinan, masih saja segelintir pemimpin masih begitu tegah mencuri uang rakyat. Sungguh kasihan.

SBY juga manusia

Apakah kekecewaan yang tengah terjadi ‘lolos’ dari perhatian SBY? Apakah kepribadian SBY yang adalah militer intelektual yang ditandai dengan kematangan berpikir menerima laporan tentang ‘kepuasan’ masyarakat terhadap kepemimpinannya? Apakah kharisma kesederhanaan, keprihatinan yang melekat dalam diri Jenderal Sarwo Edhie ayah Ani Yudhoyono tidak sedikit pun memiliki pengaruhnya dalam pribadi SBY?

Rupanya keterlaluan kalau kecemasan itu tidak hadir dalam refleksi. Paling kurang, ia tidak gembira dengan situasi yang masih belum menampakkan tanda-tanda kemajuan. Sebaliknya, dalam ranah yang paling mendasar, ia tentu saja sungguh menyatu dengan penderitaan rakyat. SBY juga manusia. Kegelisahan, kecemasan, dan penderitaan rakyat sudah pasti menjadi kegelisahannya.

Penderitaan akibat terpaan bencana alam yang nota bene tak jarang dihubung-hubungkankan dengan kepemimpinannya sebagai presiden (padahal patahan lempengan itu tidak punya kaitan sama sekali dengan siapapun), sudah pasti menjadi kecemasan tersendiri. Di sana, ia diam dan merenung, untuk selanjutnya kalau diberi kesempatan berbicara, ia memilih kata-kata yang tepat guna membahasakan perjuangan pribadi dan kerinduannya yang masih harus diwujudkan. Di sana adagium: Speech is silver, silence is golden. Talk may be beneficial, but sometimes acquiscence may be the best option to take, menjadi panduan bagi SBY.

Kegelisahan, diam dan kecermatan dalam berkata-kata, sadar atau tidak, merupakan sebuah pilihan untuk daerah ‘terberkati’ seperti Indonesia. Selain sebuah kebanggan menjadi sebuah republik dengan kekayaan natural yang luar biasa, kaya dan subur, tetapi pada saat yang sama kita adalah negeri yang juga ‘kaya’ akan pertemuan lempengan/patahan. Hanya Kalimantan saja yang sedikit lolos dari pertemuan lempengan, tetapi bahkan hal itu tidak 100% aman. Yang lainnya, menyimpan di bawahnya gesekan lempengan yang tungguh menanti ‘timing’ untuk menggoyang bumi dalam gempa dan menyemburkan air laut dalam bentuk tsunami. Untuk itu, dibutuhkan pemimpin yang (paling kurang) tidak menambah derita lagi lewat aneka tindakan memperkaya diri (yang berarti mempermiskin rakyatnya sendiri).

Sementara itu, dalam kaitan dengan tendensi spekulasi teologis murahan yang sekedar mengai-ngaitkan dosa manusia (termasuk dalam takaran teologis) sebagai alasan terjadinya bencana alam juga tidak tepat. Alam memang sudah tua dan berada pada momen yang sangat kritis untuk ‘batuk-batuk’. Gempa dan tsunami akan selalu hadir mengunjungi kita. Bagi manusia, yang semestinya dilakukan adalah bertanya, bagaimana menjadikan waktu yang masih tersisa untuk berbenah, menjadikan hidup ini lebih bermakna. Untuk itu, kepemimpinan yang sangat urgen saat ini bukan terutama pada gebrakan (yang tentu saja sangat penting) tetapi terutama pada kebermaknaan diri.

Inner Peace

Apa yang mesti dibuat dalam situasi seperti ini? Dari mana sebuah program pembangunan dapat digulir, kalau bencana alam bakal menjadi bagai ‘santapan siang dan malam?’ Tidak disadari, pertanyaan seperti ini merupakan sebuah awal dari sebuah pembaharuan. Mengapa? Karena pertanyaan seperti ini tidak bisa tidak ditanggapi dengan mengacu kepada pribadi manusia. Ia menuju kepada kedalaman batin setiap manusia dan menyapanya secara pribadi.

Keyakinan seperti ini, pada hemat penulis, merupakan paradigma berpikir yang (cukup) mempengaruhi SBY. Terhadap sebuah bangsa yang sangat besar dengan 220 juta penduduk, mustahil terdapat sebuah kemajuan berarti, dengan program apapun, ketika kepribadian manusia, inner self belum terjamah sama sekali. Lebih lagi, bagaimana memulai sebuah reformasi yang transformatif ketika bahkan ‘orang nomor satu’ di negeri ini tidak memulai dari dirinya? Hal seperti inilah yang cukup melandasi pemikiran SBY untuk menciptakan inner peace, kedamaian bati, sebagai langkah awal dalam membaharui negeri ini.

Masalahnya, apakah pembangunan inner self / inner peace cukup disadari oleh pemimpin lainnya? Masih mengguritanya KKN, politik yang masih dijadikan ‘medan’ promosi diri dan upaya memperkaya diri tak jarang memunculkan keraguan. Tetapi, bila hal ini gagal, paling kurang pernah dicoba dalam diri SBY. Sebaliknya, kharisma SBY bakal semakin kuat berpengaruh, kalau secara internal kader Demokrat memulainya. Kesederhanaan, disiplin, pengabdian bila sungguh terwujud, maka akan merupakan langkah menakjubkan.

Pada sisi lain, model kepemimpinan yang lebih mengacu kepada pembenahan pribadi seperti ini tak jarang sekedar dijadikan alasan pembenaran terhadap ketiadaan gebrakan. Bisa jadi benar. Tetapi, apalah artinya ketika semuanya ketika alam tidak bersahabat? Apa jadinya, ketika atas nama pembangunan, ribuan malah jutaan orang menjadi korban? Bukanlah lebih baik memberi waktu untuk mematangkan sebuah ide dengan bahaya seseorang bakal dinilai ragu-ragu? Dalam konteks ini, penulis sepaham kalau dalam benak SBY terdapat pemikiran bahwa selain bencana alam yang datangnya tidak bisa ditunda-tunda, yang lainnya membutuhkan dialog dalam proses pematangannya. Penundaan eksekusi Tibo Cs misalnya merupakan contoh, betapa SBY juga manusia. Ia tidak tega menambah derita, kalau ternyata ada novum yang masih memberi tempat untuk mencari kebenaran, apalagi kalau akhirnya nyawa manusia diselamatkan berkat penundaan. Di sana yang dikejar bukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, dan terutama ‘apa manfaatnya’ untuk kelangsungan jabatan, melainkan pertaruhan makna hidup dan perjuangan nilai kemanusiaan.

Model kepemimpinan seperti ini sangat dinantikan untuk konteks kita. Contoh hidup dan kesaksian para pemimpin merupakan sebuah alasan penting keterpurukan bangsa selama ini. Karena itu, sudah sepantutnya kalau jalan itu diretas kini. Atau meminjam kata-kata Dr. Livingstone saat mengutus para misionaris ke Afrika. Baginya, setiap orang harus menemukan jalan kesaksian sebelum memaksakannya kepada orang lain: "Sudahkah Anda temukan jalan yang baik menuju di mana Anda berada sekarang? Jika sudah, kami ingin mengutus orang lain menyusul Anda.

Di sini esensi yang paling mendasar dari sebuah kepepimpinan berada, di mana seseorang lembut terhadap orang lain dan keras terhadap dirinya sendiri. Berbeda dengan pribadi otoriter, gila kuasa yang ‘lembut’ dengan diri sendiri tetapi kejam bahkan sadis terhadap orang lain. Hal seperti itu hanya akan menabur kekecewaaan dan kegelisahan.

Sumber: pernah dimuat NEWS DEMOKRAT

Hyasinthus Tibang Burin: Memberi dari Kekurangan

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Salah satu tunjangan yang diterima yakni tunjangan komunikasi. Tunjangan ini sudah dibayar dan diterima sebagian wakil rakyat itu secara rapel.

Seiring protes masyarakat yang terjadi di hamper sebagian daerah, pemerintah akhirnya merevisi PP tersebut. Namun, persoalan tentu tak semudah itu karena sebagian wakil rakyat di daerah sudah menerima tunjangan komunikasi yang dibayar secara rapel.

“Tindakan pemerintah merevisi PP itu justru menimbulkan beban psikologis bagi kita. Keputusan ini juga bisaa berimbas langsung pada kinerja kita sebagian wakil rakyat,” kata Hyasinthus Tibang Burin (52), Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kabupaten Lembata, NTT.

Sinthus Burin, begitu sapaan akrabnya, akhirnya mengembalikan rapelan sesuai arahan induk partainya. Namun, wakil rakyat yang sudah 25 tahun mengabdikan diri sebagai guru ini meminta agar PP tersebut tak perlu dibatalkan namun hanya direvisi seperlunya.

Jika dibatalkan maka akan membiarkan DPRD bekerja dalam kondisi gaji yang kecil. Ia meminta agar kenaikan tetap ada namun disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing.

Ia menceritakan, di daerahnya wakil rakyat dipikir bergaji besar. Tak ayal, setiap melakukan kunjungan kerja di daerah, banyak warga yang datang menyampaikan berbagai kesulitannya.

Seperti anak sekolah yang belum melunasi SPP, keluarga sakit, musibah lain-lain seperti bencana alam, dan wabah penyakit yang kerap melanda Lembata.

“Masa kita sampai hati tak membantu mereka? Kita terpaksa menanggalkan prosedur formal kita kemudian menghadapi mereka sebagai sesamaa yang membutuhkan pertolongan kita,” kata Sinthus Burin, lulusan Fakultas Keguruan (FK) Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang ini.

Tak sampai di situ. Lembata yang masih jauh dari jamahan pembangunan baik fisik maupun mental masih membutuhkan bantuan dana dari Pemerintah Pusat untuk mengejar ketertinggalannya.

Karena itu, anggota DPRD menjadi salah satu sumber kekuatan masyarakat. Masyarakat yang sedang membangun Masjid atau Gereja juga datang ke kita untuk meminta bantuan karena kemampuan masyarakat terbatas.

"Nah, kita juga menyisihkan sedikit gaji yang kita terima untuk membantu. Kita benar-benar memberi dari kekurangan,” lanjut Ketua Seksi Usaha Dana Lingkungan St Stefanus, Paroki St Arnoldus Yansen Waikomo, Dekanat Lembata, Keuskupan Larantuka ini.

Begitu pula masyarakat yang berobat di rumah sakit namun tak mampu membayar biayanya. Nah, DPRD Lembata juga secara moral tak tinggal diam dan ikut membantu.

Jika ada masyarakat dari daerah pemilihan yang meninggal, sebagai anggota Dewan juga secara moral mereka sudah memikirkan untuk menyiapkan peti mayat dan ongkos pulang ke kampung halamannya.

“Ini bukan basa basi tapi kenyataan. Nah, kami minta pemerintah mempertimbangkan untuk kami sebagai Dewan di daerah agar perlu ada kenaikan dengan menyesuaikan kemampuan daerah,” kata Sinthus Burin, putera Stanis Deri Burin, guru di SDK Puor, kampung yang telah melahirkan sejumlah wartawan Lembata.

Sang istri, Yuliana Lamak, yang kini pegawai rendahan di Puskesmas Lewoleba pun berharap ada sedikit kenaikan gaji suaminya. Toh, bagi suami-istri yang dikarunia tiga anak ini, hidup serba kekuarangan selama puluhan tahun sebagai guru dan bidan tak menyurutkan semangat mereka mengabdi bagi orang kecil. (Ansel Deri)

Ket foto: Hyasinthus Tibang Burin
Dok foto: Ansel Deri

Agama dan Terorisme

Oleh Budi Kleden

dosen Teologi pada STFK Ledalero, Maumere, Flores

Sudah menjadi satu ritual yang terulang, setiap ada aksi kekerasan di negara ini, para pemimpin agama tampil berdoa bersama bagi para korban sembari mengecam dan menyesalkan aksi itu.

Mereka mendemonstrasikan kesatuan dan menyatakan dengan tegas bahwa tindak kekerasan dan terorisme adalah perbuatan antikemanusiaan dan berlawanan dengan ajaran agama mana pun. Tidak ada agama yang membenarkan kekerasan.

Bersamaan dengan itu, warga pun diajak untuk tidak mengidentikkan agama tertentu dengan aksi teror dan kekerasan tertentu. Pertanyaan kita adalah apakah benar agama-agama sama sekali tidak mempunyai kontribusi dalam aksi teror yang terjadi?

Ambivalensi agama

Kita akan mudah menemukan kesepakatan bahwa sejatinya tidak ada agama yang eksplisit mengajarkan warganya untuk menggunakan kekerasan. Pada tataran normatif, agama berurusan dengan yang ilahi, yang dipandang dan disembah sebagai sumber dan tujuan kehidupan manusia. Karena memiliki Tuhan sebagai sumber dan tujuan, kehidupan manusia terlindung secara hakiki.

Dalam alur silogisme ini, tiap agama juga harus menghargai hak hidup tiap manusia. Maka, tindak kekerasan yang menghancurkan kehidupan manusia seperti terorisme adalah bertentangan dengan sikap dasar kepada yang ilahi. Orang yang membunuh orang lain dalam aksi teror tidak berhak menyebut diri penyembah Tuhan.

Persoalan yang dihadapi adalah kompleksitas fenomena keagamaan yang tidak selalu demikian terang layaknya sebuah silogisme. Agama berbicara dan merayakan yang ultim, yang tidak dapat direduksi hanya pada akal budi. Tuhan menyentuh seluruh diri manusia.

Karena itu, agama tidak hanya berbicara dan mewartakan, tetapi juga merayakan. Hanya karena itu, agama menjadi tempat perlindungan bagi manusia saat dia terancam hanyut dalam kalkulasi ekonomi, perhitungan politik, atau rekayasa ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi inspirasi untuk pembebasan saat terjadi banjir emosi yang membutakan.

Dalam bahasa Habermas, agama membangkitkan kesadaran akan sesuatu yang hilang (das Bewußtsein von dem, was fehlt). Dia mengingatkan, manusia tidak boleh direduksi hanya pada beberapa faktor.

Dalam cirinya yang holistis serentak misterius ini, agama memiliki alur argumentasinya sendiri, yang tidak selalu dapat diterima semua orang. Masalah muncul saat agama dengan pola berpikir yang khas mengklaim diri mewakili rasionalitas manusia seumumnya.

Dengan anggapan ini, agama mudah terjebak dalam godaan untuk memaksakan semua orang menerima kebenarannya sebagai satu-satunya yang paling sesuai jati diri alamiah manusia. Yang berpikir lain dinilai terlalu angkuh atau terlalu bodoh.

Ketika banyak cara tidak mempan untuk membalikkan orang dari kebodohan atau keangkuhannya, penggunaan kekerasan pun mudah mendapat legitimasi. Dan membiarkan diri menjadi sarana untuk tujuan ini merupakan satu kemuliaan. Maka, segelintir orang rela mati demi tujuan luhur itu. Godaan ini melekat pada setiap agama. Karena itu, tiap agama memiliki kisah kekerasan dalam sejarahnya kendati sering kita mendeklarasikan, agama-agama sejatinya antikekerasan.

Menjadi peziarah
Bahaya penggunaan kekerasan, termasuk terorisme, adalah godaan laten dalam agama-agama. Karena itu, tugas paling mendesak serentak paling sulit bagi agama-agama adalah menyediakan perangkat penjelasan dalam tradisinya sendiri untuk mengakui kebebasan yang sama bagi setiap manusia dan semua kelompok.

Kerangka penjelasan itu harus digali dari tradisi sendiri sebab selama dia dipaksakan dari luar, sifatnya amat rapuh dan membentuk semacam toleransi semu. Orang lain terpaksa diterima selama dia belum dapat disingkirkan.

Toleransi seperti ini dapat dipaksakan oleh ideologi politik, relasi kekerabatan, atau simbiosis mutualis dalam sebuah sistem ekonomi. Dia berubah saat ideologi politik runtuh, relasi kekerabatan melonggar atau saat orang merasa dirugikan dalam hubungan perekonomian.

Untuk memupuk satu kehidupan bersama dalam kedamaian yang langgeng, seruan toleransi dan demonstrasi kebersamaan agama-agama amat penting tetapi belum memadai. Lebih dari itu, tiap agama harus mempertanggungjawab kan kepada para pemeluknya landasan teologis yang meyakinkan bagi penerimaan dan penghargaan terhadap semua orang dan kelompok lain.

Toleransi baru menemukan akarnya yang kuat apabila agama sanggup melihat manusia, apa pun agama dan orientasi politisnya, sebagai makhluk yang dilindungi Tuhan dan karena itu memiliki hak yang harus dihormati. Terorisme tidak menambah apa pun pada kemuliaan Tuhan, sebaliknya merupakan penghinaan terhadap-Nya.

Orientasi kepada kemanusiaan ini mendorong agama-agama untuk menempatkan dirinya dalam dialog yang hidup dengan setiap kondisi sosio-historis. Ketika kondisi sosio-historis menampakkan ciri plural yang semakin radikal seperti dewasa ini, klaim agama sebagai pemangku kebenaran absolut harus ditafsir secara baru.

Rasionalitas agama harus menjadi kesadaran fragmentaris, yang hanya dapat menunjuk kepada kebenaran absolut Tuhan tanpa bias menggantikannya. Agama menjadi sikap manusia peziarah, bukan pengawal benteng abadi yang tak tersentuh goresan kefanaan. Peziarah mencari dalam keterbukaan, pengawal benteng abadi mempertahankan dengan menghancurkan. Selama kita memilih mempertahankan Tuhan dalam semangat pengawal benteng, bahaya laten terorisme pun tetap terpelihara.

Sumber: Kompas, 24 Juli 2009