Musda Golkar Lembata: Yohanes de Rosari Terpilih Kembali

Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Lembata di Aula Panti Don Bosco Lewoleba, Senin (14/12/2009) malam, memilih kembali Yohanes de Rosari sebagai ketua DPD II Partai Golkar Lembata.

Yohanes dipilih sebagai penghargaan atas kerja keras, dedikasi dan prestasi yang dicapainya dalam tiga kali perhelatan politik.

Selama kepemimpinan Yohanes, Partai Golkar meraih tiga prestasi besar, yakni kemenangan paket Golkar, Drs. Andreas Duli Manuk-Drs. Andreas Nula Liliweri, dalam pilkada tahun 2006, perolehan suara terbanyak dalam pemilu presiden dan pemilu legislatif tahun tahun 2009.

Yohanes sendiri merupakan kader pertama partai yang sukses memimpin partai ini selama dua periode.

Yohanes menyatakan, suara aklamasi dia dipercayakan untuk memimpin kembali Partai Golkar Lembata. Ini merupakan tanggung jawab besar yang harus diembanya selama lima tahun kepemimpinannya. (ius)

Sumber: Pos Kupang, 16 Desember 2009

Musuh Penguasa Demokratis

Jeremias Jena

Staf Departemen Etika Fakultas Kedokteran; Dosen Filsafat di Unika Atma Jaya, Jakarta

Apa yang paling membahayakan kekuasaan Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono?

Sekilas pertanyaan ini bersifat kontradiktif mengingat dukungan politik begitu luas bagi Presiden dan Wapres RI pada pemilu presiden lalu.

Meski demikian, rentetan peristiwa politik, dari kasus Bibit-Chandra, beberapa kekerasan aparat keamanan terhadap warga negara tidak bersalah, hingga praktik peradilan yang mencederai rasa keadilan, membuat pertanyaan ini relevan untuk direfleksikan.

Gene Sharp dalam From Dictatorship to Democracy (2003) mengatakan, salah satu karakteristik masyarakat demokratis adalah eksisnya berbagai kelompok sosial independen dan lembaga nonpemerintah, seperti perkumpulan berbasis keluarga, kelompok profesi, kelompok agama, kelompok budaya, asosiasi pelajar-mahasiswa, institusi-institusi ekonomi, berbagai serikat buruh, dan partai politik (2003: 19).

Bagi Gene Sharp, aneka kelompok independen ini memiliki signifikansi politik amat tinggi, persis saat mereka menjadi corong aspirasi masyarakat. Karena itu, eksistensi mereka menjadi sebuah keharusan dalam setiap pemerintahan demokrasi.

Peran media

Peran ini menjadi kian kuat saat media —salah satu pilar demokrasi— yang propenyelenggaraan negara yang bersih, jujur, adil, dan transparan terus mewartakan dan menyebarluaskan hampir seluruh perjuangan berbagai kelompok sosial independen dalam menentang ketidakadilan pemerintah.

Media dengan seluruh kemampuannya —misal kekuatan agenda-setting, yakni memilih berita sehingga pemirsa atau pembaca langsung fokus atau mendapat kekuatan framing, yakni memberitakan dalam aneka frame dengan maksud untuk mengarahkan dan memengaruhi pemirsa, memperdalam atau menimbulkan efek terkejut, heran, bangga, frustrasi, marah, dan sebagainya— benar-benar menjadi alat kontrol amat efektif atas kekuasaan negara (Agner Fog, The Supposed and the Real Role of Mass Media in Modern Democracy, 2004: 11-15).

Hannah Arendt dalam On Violence mengatakan, kekuasaan adalah ”bertindak dalam konser” (1969: 44). Dua hal mau ditekankan Arendt. Pertama, pemerintahan yang demokratis menerima, mengakui, dan memberi ruang bagi pluralitas. Berbagai elemen dalam masyarakat, termasuk aneka organisasi sosial, NGOs, atau media, termasuk bagian dari pluralitras yang harus diterima dan diakui sebuah negara demokratis.

Pada konteks ini, ”bertindak dalam konser” menuntut rezim kekuasaan demokratis mendengar apa yang disuarakan, memilah, mengolah, dan memutuskan secara transparan berbagai kebijakan yang membawa pada kebaikan dan kesejahteraan bersama. Tiap penguasa demokratis dibayangkan sebagai dirigen yang memiliki kemampuan mengelola dan mengatur berbagai elemen sosial demi menghasilkan ”suara” merdu, layaknya sebuah konser.

Kedua, penguasa yang demokratis mengakui kebebasan individu, dalam arti kebebasan menyatakan pikiran dan kehendak (dalam pemahaman Arendt), kebebasan berserikat dan berkumpul, serta hak-hak sipil lainnya. Bagi Arendt, pengakuan akan kebebasan saja tidak cukup tanpa jaminan bahwa semua warga negara sama di hadapan hukum dan pemerintahan.

Tiap penguasa demokratis yang absen mewujudkan kedua hal ini tidak hanya melucuti baju kekuasaan demokratis yang mereka pakai, tetapi juga mengubah kekuasaan berwajah demokratis menjadi otoriter dan total.

Penguasa demokratis

Kembali ke pertanyaan awal tulisan, bahaya serius membayangi kekuasaan SBY-Boediono jika kekuasaannya tidak berkarakter ”bertindak dalam konser” di mana mereka mengambil bagian aktif dalam diskursus bebas dan terbuka di ruang publik, serta mengakui pluralitas dan kebebasan individu.

”Ketakutan” terhadap tekanan massa, tidak berani bersikap, lamban dan ragu bertindak, memengaruhi opini publik melalui perang pernyataan, menekan dan meneror media, tidak melindungi kelompok sosial dari berbagai konflik horisontal, atau pernyataan balik melalui juru bicara justru menjadi bahaya serius mengancam kekuasaan SBY-Boediono.

Sekitar 40 tahun lalu, Arendt mengingatkan (On Violence: 1969) penguasa demokratis yang mulai kehilangan legitimasinya akan mudah tergoda dan jatuh ke pemerintahan otoriter.

Kita tidak berharap ini terjadi di Indonesia. Berbagai tekanan publik dan pandangan kritis media sebenarnya mengingatkan agar SBY-Boediono segera mewujudkan pemerintahan yang jujur dan adil, tidak menyandera keadilan rakyat dengan kepentingan apa pun yang lebih besar, dan dengan sabar mengolah aneka kepentingan yang muncul di ruang publik menjadi kebijakan propeningkatan kesejahteraan rakyat. Tanpa itu, musuh delegitimasi akan membayang di depan mata.

Sumber: Kompas, 14 Desember 2009

Gempa 5,5 Skala Richter Guncang Kupang

Gempa bumi berkekuatan 5,5 skala Richter terjadi di Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada, Senin (14/12), pukul 10.05 WIB. Gempa sempat membuat karyawan perkantoran berhamburan keluar.

“Kami memilih keluar dari ruang kerja karena getarannya cukup besar. Takut juga,” ujar Paul Kopong Burin kepada penulis melalui handphone dari Kupang, Senin (14/12) pagi.

Menurut informasi gempa yang dikeluarkan Badan Meteorologi dan Geofisika, gempa berlokasi di 10,26 Lintang Selatan dan 123,73 Bujur Timur dengan kedalaman 10 kilometer dari permukaan laut.

Pusat gempa berada di 19 kilometer tenggara Kupang, NTT, 278 kilometer barat daya Dili, Timor Leste, 280 kilometer tenggara Ende, NTT, 391 kilometer tenggara Waingapu, NTT, dan 406 kilometer tenggara Ruteng, NTT.

Gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami, namun masyarakat diimbau waspada pada gempa susulan. Pasalnya, pada akhir Novermber lalu daerah ini pernah digoyang lima kali gempa pada satu hari.

Ket foto: Gambar memperlihatkan suasana gempa dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) beberapa tahun lalu.
Sumber: Tempointeraktif.com, 14/12 2009 & ad

Susi dan Mimpi Hijaukan Pulau Sabu

Tidak seperti mayoritas teknokrat, Susilawati justru memilih wilayah terpencil untuk mengabdikan diri dan keilmuannya. Doktor bidang teknik sumber daya air dari Universitas Katolik Parahyangan ini didaulat menjadi ”orang langka” di daerahnya.

Ketika dilangsungkan sidang promosi doktor di Kampus Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Agustus lalu, guru besar Unpar, Robertus Wahyudi Triweko, berkata kepada Susilawati, ”Ketika kembali ke Kupang, Anda akan menjadi orang yang langka. Menjadi elite di antara ahli-ahli SDA (sumber daya air) Indonesia.”

Tidak banyak elite ilmu pengetahuan di Nusa Tenggara Timur (NTT) saat ini. Data dari Forum Akademia NTT menunjukkan, hingga akhir 2008 tercatat hanya 93 doktor yang pernah dan masih berdomisili di NTT. Namun, hanya satu atau dua di antaranya yang berlatar belakang bidang keteknikan (engineering).

Dosen di Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, ini menaruh perhatian besar pada persoalan kekeringan yang kerap terjadi di kawasan terpencil Pulau Sabu dan Raijua, NTT.

Disertasinya, Pengelolaan Air Hujan untuk Pertanian pada Pulau Kecil di Kawasan Kering Indonesia, dalam sidang promosi doktor di Unpar ditujukan untuk membantu mengatasi kekeringan yang menjadi momok bagi warga Sabu dan Raijua.

Sebagai seorang biarawati, tidaklah mudah bagi suster ini untuk meraih pencapaian seperti sekarang. Dari 116 biarawati dan pernah berkarya di Ordo PI, Susi adalah orang kedua yang bergelar doktor. Namun, ia satu-satunya yang memiliki latar belakang keilmuan di bidang teknik.

Latar belakang yang unik dan tidak biasa di kalangan biarawati inilah yang membuat dia terus mengalami pergumulan batin yang hebat. Pada 1981, ketika masih kuliah di Universitas Diponegoro (Undip), ia masuk ke PI untuk memenuhi ”panggilan” hidupnya. Niatnya ini sempat ditolak keras oleh orangtuanya.

Hal ini pun berimbas pada statusnya yang mengambang di PI saat itu. ”Pada tahun 1983 saya diterima mengajar di Politeknik Undip. Status di PI masih tidak jelas, tetapi juga tidak dikeluarkan. Namun, dua tahun berikutnya saya pun memilih berhenti mengajar dan full di biara,” ucap wanita yang biasa disapa Suster Susi ini.

Pada 1994, Susi kembali ke dunia akademis, mengajar di Unika Soegijapranata, Semarang, atas tawaran langsung dari Paulus Wiryono T SJ yang ketika itu menjabat rektor (sekarang Rektor Unika Sanata Dharma, Yogyakarta). Di sini ia mendapat beasiswa S-2 ke Universitas Delft, Belanda.

”Awalnya tidak dibolehkan oleh provinsial (PI). Tapi, akhirnya diizinkan juga setelah provinsial diyakinkan oleh beberapa pihak,” ucapnya. Tahun 1996 ia pun berangkat ke Belanda. Pada 1998 ia kembali ke Indonesia, yaitu Timor Timur, untuk mengerjakan tesisnya di bidang hidroteknik.

Timor Timur

Di kawasan pengungsi Weberek, Timor Timur, ia mencoba mengembangkan sistem irigasi untuk lahan tidur yang banyak terdapat di sana. Belum sempat terealisasi, di sana terjadi insiden mencekam, yaitu bentrokan antara TNI dan gerilyawan Falentil yang membuat dia terpaksa harus pergi dari wilayah itu.

Sejak 2002 Susi memilih pindah bertugas di Kupang setelah mengetahui Ordo PI membuka cabang baru di sana. Di daerah ini ia menyadari bahwa potensinya sebagai biarawati sekaligus ilmuwan bisa difungsikan maksimal.

Untuk mengasah ilmu hidrotekniknya, selain ke Belanda, dia juga berkunjung ke Malang, Jawa Timur, dan Bandung, Jawa Barat. Sejak 2006 ia kerap bolak-balik Kupang-Sabu dan Raijua untuk mengembangkan risetnya, bersamaan dengan mengambil program doktor di Unpar.

Saat berkeliling di Pulau Sabu, ia terenyuh melihat kondisi masyarakat setempat yang kebutuhan pangannya bergantung pada daerah lain. Karena tanah yang tandus dan ekstremnya kondisi cuaca, di mana kekeringan bisa terjadi di sepanjang tahun, tanaman pangan yang membutuhkan cukup air—seperti padi dan jagung—sangat sulit tumbuh di sana.

”Yang ada hanyalah pohon lontar dan beberapa palawija, seperti sorgum dan kacang hijau. Tetapi, tidak jarang warga gagal panen karena kekeringan,” ucap biarawati yang lebih memilih berpakaian kasual saat berada di luar biara ini.

Kondisi wilayah yang sulit dijangkau kian memperberat kondisi ekonomi warga setempat. Dari Kupang ke Sabu butuh waktu perjalanan 15 jam dengan feri. Itu pun hanya ada seminggu sekali. Jika sedang musim angin barat dan timur, praktis tidak ada transportasi umum karena ombak sangat besar dan berbahaya.

Menyadari beratnya kondisi ekonomi di pulau kecil itu, Susi bertekad mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk meneliti sistem pengelolaan terpadu air hujan untuk pertanian.

Ia mengembangkan konsep pemanfaatan model pengelolaan air hujan untuk pertanian yang terintegrasi dengan sistem prasarana, operasional dan pemeliharaan, kelembagaan, serta pemberdayaan masyarakat dengan sistem informasi manajemen terpadu. Dia meyakini, hanya dengan integrasi ini kekeringan di pulau kecil itu bisa diatasi secara teknis.

Konsep ini sekaligus merupakan penyempurnaan sistem embung (waduk kecil) yang dikembangkan pemerintah daerah setempat selama 20 tahun terakhir. ”Beberapa embung tidak lagi berfungsi karena penuh dengan sedimen, sementara yang lainnya kosong karena dimensinya tidak sesuai dengan daerah tangkapan hujan,” paparnya.

Sentuhan teknologi

Sistem embung yang telah dikembangkan ini juga tidak mendapat dukungan memadai dari masyarakat pengguna. Sebab, pendekatan pengelolaannya masih bersifat top-down. Dengan kata lain, pengelolaan pemanfaatan air hujan di Pulau Sabu-Raijua selama ini dinilainya masih jauh dari sentuhan teknologi dan, yang lebih buruk, pendekatannya pun elitis.

Untuk itu, dalam aplikasi studinya, ia memanfaatkan kearifan-kearifan lokal yang telah lebih dahulu tumbuh. Ini misalnya pembuatan jebakan-jebakan air atau cekdam-cekdam kecil berantai serta sumur-sumur gali yang telah digunakan di Desa Daieko yang terletak di ujung barat Pulau Sabu. Dengan alat berbasiskan data dan sistem informasi yang dikembangkannya, dapat ditentukan secara tepat teknis dan posisi keberadaan jebakan-jebakan air. Prasarana semacam ini relatif lebih murah ketimbang membangun embung-embung yang hasilnya belum tentu juga efektif.

Meskipun fisiknya melemah karena harus berjuang melawan penyakit mastitis tuberkulosis, Susi bertekad mewujudkan mimpinya menghijaukan Pulau Sabu-Raijua.

Susilwati Cicilia Laurentia
• Lahir: Wirosari, Kabupaten Purwodadi, Jawa Tengah, 4 September 1958
• Pendidikan: - S-1 Teknik Sipil Universitas Dipenogoro, Semarang - S-2 Teknik
Hidrologi dan Lingkungan Universitas Delft, Belanda - S-3 Teknik Sipil Universitas
Katolik Parahyangan
• Pekerjaan: - Biarawati - Dosen Unika Widya Mandira, Kupang - Pernah mengajar di
Politeknik Undip dan Unika Soegijapranata, Semarang (Yulvianus Harjono)

Sumber: Kompas, 14 Desember 2009

Paus: Setan-setan Masih Terus Bekerja

Paus Benediktus XVI, Selasa (8/12) di Roma, mengatakan, berita tentang setan semakin banyak beredar. Pernyataan itu dikeluarkan Paus setelah berlutut dan berdoa di hadapan patung Bunda Maria di Piazza di Spagna (Spanish Steps) untuk memperingati Pesta Santa Perawan Maria yang jatuh pada 8 Desember.

Spanish Steps merupakan salah satu obyek wisata di Roma yang terdiri atas 138 anak tangga. Di tempat tersebut, Paus berdoa dan menaiki mobil kepausan yang berlapis kaca antipeluru.

Di kawasan itu, terutama jalan sempit Via Condotti, juga dikenal sebagai tempat berbelanja dengan deretan toko. Orang-orang yang kebetulan berbelanja keperluan Natal di kawasan tersebut sejenak mengamati Paus.

”Setiap hari di koran, televisi, radio, setan diberitakan berulang kali. Itu membuat kita terbiasa akan hal-hal yang mengerikan serta membuat kita menjadi semakin sensitif dan dalam beberapa hal meracuni kita. Hati menjadi beku dan pikiran menjadi gelap,” ujarnya.

Paus menambahkan, media massa cenderung membuat kita merasa sebagai penonton dan beranggapan kejadian jahat itu hanya dapat terjadi pada orang lain.

”Padahal keadaan itu juga dapat juga terjadi pada kita. Kita semua sesungguhnya adalah aktor, yang baik maupun yang buruk. Tindakan kita telah memengaruhi yang lain,” lanjutnya.

Ket foto: Paus Benediktus XVI.

Sumber: Kompas, 10 Desember 2009

Penghormatan Kepada Korban

”Saya memberikan penghargaan ini kepada rakyat Papua yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia,” ujar Pater Yohannes Jonga Pr (51). ”Penghargaan ini juga merupakan pengakuan kepada mereka yang berkarya bagi kemanusiaan dan hak asasi manusia di Papua.”

Pater John, demikian ia disapa, bertutur pelan setelah menerima kabar bahwa ia dipilih Dewan Juri Anugerah Yap Thiam Hien 2009 sebagai penerima penghargaan penting di bidang hak asasi manusia di Indonesia itu.

Pater John, kini dekan pada Dekanat Keerom Keuskupan Jayapura, tak pernah membayangkan penghargaan. Ia bahkan tidak tahu tentang Anugerah Yap Thiam Hien meski ikut menghadiri syukuran Mama Yosepha Alomang di Timika, yang menerima anugerah itu pada tahun 1999.

Ia bekerja semata-mata karena rasa cinta yang mendalam kepada orang asli Papua yang didampinginya sejak 23 tahun lalu, dalam berbagai situasi yang amat berisiko.

Papua selama hampir empat dekade adalah lokasi pelanggaran hak asasi manusia yang ”paling sempurna”, baik dari negara, melalui aparat militer, maupun dari aparat pelindung korporasi ekstraksi yang menguras sumber daya alam Papua.

Kekerasan tersebut dialami berlapis oleh perempuan. Hasil dokumentasi bersama Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan kelompok masyarakat Papua menemukan pola kekerasan terhadap perempuan, yang mencakup kekerasan oleh aparat, kekerasan akibat perampasan sumber daya alam, dan kekerasan dalam rumah tangga yang diperparah oleh masuknya minuman keras serta pengelolaan dana otonomi khusus yang tidak tepat sasaran.

Ketakutan mempertanyakan hak-hak warga negara itu ada hubungannya dengan stigma politik karena dikaitkan dengan gerakan Organisasi Papua Merdeka, yang membuat Papua menjadi daerah operasi militer (DOM) selama puluhan tahun.

Transenden

Keberanian Pater John menghadapi berbagai ancaman demi hak-hak asasi orang asli Papua mengingatkan kepada perjuangan para padri di banyak negara di Amerika Latin pada masa pemerintahan otoriter.

Keterlibatannya menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia kerap menempatkannya dalam posisi berbahaya, bahkan ancaman kematian. Seperti ditulis media lokal, seorang oknum militer pernah mengancam akan mengubur Pater John hidup-hidup 700 meter di bawah tanah.

Rentetan ancaman itu tak menyurutkan langkah Pater John. ”Prinsip saya, siapa pun manusia, kalau nyawanya terancam, kita wajib melindungi dan memberi bantuan, tanpa memandang ideologi, ras, dan keyakinan,” ujarnya.

Pater John menginjakkan kaki ke Lembah Baliem, Papua, ketika berusia 28 tahun dan memulai karyanya sebagai katekis. Saat turun di Lapangan Terbang Wamena, ia melihat orang-orang asli Pegunungan Tengah yang mengenakan koteka berjajar di pinggir lapangan terbang menawarkan bantuan sebagai pembawa barang. Sesosok lelaki tua mendekatinya dan menawarkan tenaga untuk membawakan barangnya ke pastoran, tanpa imbalan.

Pelajaran dari lelaki tua tersebut mengisi pergumulan spiritual John selama empat tahun pertama tugasnya sebagai katekis. Di Wamena itulah ia mulai kerap mendapatkan pengaduan warga tentang sikap dan tindakan oknum aparat. Teror dan intimidasi mulai menderanya.

”Gerak sedikit sudah dianggap mendukung Papua merdeka,” ujarnya.

Stigma

Sejak bertugas di Keerom—wilayah yang dicap aparat sebagai salah satu basis kekuatan Tentara Pembebasan Nasional OPM—tahun 2000, Pater John harus terlibat dalam mediasi konflik antara warga dan aparat. Ia bahkan sempat dicap sebagai pastor OPM saat bertugas di Waris Keerom, garis depan perbatasan Papua-Papua Niugini (PNG).

Stigma itu semakin pekat saat ia dengan gigih mendampingi Isak Psakor (13), korban penembakan yang diduga dilakukan oknum aparat di perbatasan. Anak itu baru kembali dari perbatasan, mengikuti keluarganya yang hendak menyelesaikan urusan tanah adat. Ia dikejar anjing tentara, naik pohon, dan ditembak dari jarak jauh. Satu parunya dirobek peluru. Kondisinya kritis.

Pater John membantu advokasi kasus itu bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Papua, Aliansi Demokrasi untuk Papua, serta Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura setelah melaporkan peristiwa itu ke Lembaga Bantuan Hukum Papua. Identitas pelakunya kemudian terkuak, tetapi sampai sekarang tidak diadili.

Altar di lapangan

Pater John menjadi Ketua Delegasi Masyarakat Kabupaten Keerom—yang terdiri dari tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pemangku adat—untuk berangkat ke Jakarta, menemui Menteri Agama Maftuh Basyuni, menyampaikan penolakan hasil tes calon pegawai negeri sipil di Kantor Wilayah Departemen Agama Papua tahun 2008. Hasil tes dinilai tidak mengakomodasi sumber daya manusia Keerom yang siap dan mampu bekerja.

Berbagai isu pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan berbasis jender, dan kesetaraan hak keberwargaan menarik Pater John untuk terlibat secara penuh. Ia memaknai penahbisannya sebagai imam dalam gereja Katolik sebagai panggilan untuk berkarya bagi semua orang, tanpa sekat imajiner yang diciptakan oleh berbagai kepentingan.

Persoalan sosial harus menjadi yang terdepan dalam perjuangan itu. ”Karya pastoral tidak terbatas pada perayaan ekaristi,” ungkapnya, ”Lebih dari itu, harus turut terlibat dalam keprihatinan dasar manusia.”

Pater John menghidupi pilihan itu seperti menapaki perjalanan terjal dipenuhi onak. Pembelaan terhadap kemanusiaan dan hak asasi manusia tak jarang dituduh sebagai bagian jaringan atau gerakan untuk menjatuhkan Indonesia di mata internasional.

”Susah melihat persoalan kemanusiaan dalam situasi seperti di Papua. Semua kehendak baik senantiasa dicurigai, sementara rakyat terus-menerus hidup dalam ketakutan dan ancaman,” lanjutnya.

Ia mengatakan, apa yang dia lakukan hanyalah bagian dari upaya merawat kehidupan di tengah situasi sosial yang kacau-balau, korup, dan penuh ketidakpastian. Dengan demikian, kehadiran Pater John di Papua bisa dimaknai sebagai kehadiran sesama warga bangsa untuk memperjuangkan kesetaraan hak-hak keberwargaan.

Anak keenam dari delapan bersaudara keluarga petani di Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur, itu telah mengingatkan bahwa altar tak lagi berada di dalam gedung-gedung gereja.

Altar tersebut kini berada di tengah medan kehidupan manusia, berhadapan dengan para korban, untuk senantiasa menghadirkan harapan. (B Josie Susilo Hardianto dan Ichwan Susanto)

YOHANNES JONGA Pr
•Lahir: Manggarai, Flores, 4 November 1958
• Orangtua: Arnoldus Lete (almarhum) dan Yuliana Malon
• Pendidikan: Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Fajar Timur, Abepura, Papua
• Ditahbiskan menjadi Imam Projo tanggal 14 Oktober 2001 di APO oleh Uskup
Jayapura Dr Leo Laba Ladjar OFM, setelah menjadi katekis sejak tahun 1986 dan kerja pastoral sejak 1991. Ia mendirikan Forum Perempuan Asmat pada 1999

Ket foto: Pater Yohanes Jonga Pr
Sumber: Kompas, 10 Desember 2009. Foto: dok. Ansel Deri dan Kompas

"Slippery Slope"

JB Blikololong

Belajar Filsafat di STF Driyarkara dan UI;
Mengajar di Universitas Gunadarma

Saya menemukan adanya kesesatan logika (logical fallacy) dalam kontroversi tentang talangan Bank Century. Para politisi ulung tidak luput dari kesesatan logika baik secara paralogis (tak sengaja) maupun sofistik (dengan sengaja).

Kita ingat, di tengah kontroversi rencana invasi militer ke Irak (2003), Presiden George W Bush melakukan kesesatan logika jenis Argumentum ad Ignorantiam (Dalih Pengabaian: seseorang dinyatakan bersalah jika ia tak bisa membuktikan dirinya tak bersalah). Dia mengatakan, Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal karena negara tersebut tidak dapat membuktikan bahwa tidak ada senjata jenis itu.

Irak lalu diserang, Saddam Hussein jatuh, tetapi ternyata tak ditemukan senjata pemusnah massal. Bush sebetulnya punya agenda lain: menyerang Irak. Senjata pemusnah massal disodorkan sebagai evidensi untuk mendukung agenda itu, tanpa menunggu laporan final tim PBB yang dipimpin Hans Blix yang justru menegaskan bahwa tidak ada senjata pemusnah massal di Irak.

Dalam kontroversi Bank Century yang ”membakar” kita saat ini, muncul lagi slippery slope dalam argumentasi yang menjadi dasar pertimbangan dana talangan Bank Century. Argumentasi itu dikemukakan oleh Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati ketika menjawab pers yang menanyakan alasan penggelontoran Rp 6,7 triliun bagi bank tersebut.

Stephen Downes Guide (2000) menyebut slippery slope sebagai pemakaian operator ”jika-, maka” (if-then) secara tidak tepat. Slippery slope terjadi kalau si pembicara berargumentasi bahwa suatu tindakan akan menyebabkan dampak negatif. Bagai orang tergelincir di sebuah jalan menurun yang licin, dampak negatif itu akan menyebabkan rangkaian efek negatif berikutnya. Slippery slope disebut juga Camel’s Nose, mengacu pada peribahasa, jika Anda membiarkan seekor unta mendongakkan hidungnya ke dalam tenda, unta-unta lain akan segera melakukan hal yang sama. Pemakai slippery slope memang bermaksud membenarkan diri dan meminta orang lain membenarkan tindakannya.

Bush pernah mengemukakan slippery slope ketika berbicara tentang betapa berbahayanya Saddam. ”Saat ini, ancaman terbesar dalam perang melawan teror... bahaya mematikan bagi Amerika dan dunia... adalah rezim-rezim penjahat yang mencari dan memiliki senjata nuklir, kimiawi, dan biologis. Rezim-rezim ini dapat menggunakan senjata itu untuk pemerasan, teror, dan pembunuhan massal. Mereka dapat juga memberikan atau menjual senjata itu ke sekutu teroris mereka, yang dapat menggunakan tanpa basa-basi,” kata Bush. Diharapkan orang setuju bahwa Saddam harus dienyahkan. Berarti invasi ke Irak suatu yang dapat dibenarkan.

Pada kasus talangan Bank Century, Boediono dan Sri Mulyani berargumentasi: jika tak dilakukan penalangan terhadap Bank Century, maka akan muncul risiko sistemik bagi industri perbankan (sejumlah bank lain akan ditutup juga) mengingat krisis finansial global belum pulih waktu itu. Dampak ikutannya macam-macam: perekonomian Indonesia melempem dan pada akhirnya rakyat menderita serta berbagai akibat negatif lain.

Pihak lawan bicara melontarkan argumentasi balik bahwa penalangan tak perlu dilakukan karena kondisi Century sebetulnya disebabkan ”perampokan” oleh pemiliknya, sebab itu lebih tepat kalau bank itu ditutup. Risiko sistemik tak akan terjadi karena Century merupakan bank kecil. Bank-bank lain toh tidak menempatkan uang di sana.

Sejumlah kejanggalan

Ada hal lain perlu dicatat, misalnya adanya sejumlah kejanggalan dalam prosedur penalangan Century. Apalagi jumlah Rp 6,7 triliun dirasakan terlalu besar untuk Indonesia yang sebagian besar rakyatnya masih jauh dari sejahtera. Tidak heran Kwik Kian Gie menyebut alasan ”dampak sistemik” sebagai kamuflase, yang dalam logika disebut slippery slope.

Seandainya Bank Century ditutup tempo hari dan terjadi hal-hal negatif seperti dalam argumentasi Boediono dan Sri Mulyani, apakah semua itu disebabkan oleh dampak sistemik penutupan Century? Hampir pasti tidak! Bukankah masih ada penyebab lain, seperti tidak adanya visi pembangunan yang tepat dari pemerintah, suburnya praktik korupsi, tidak fokusnya program pemerintah, Darwinisme sosial, atau ideologi neolib dalam penanganan masalah ekonomi?

Karena risiko sistemik dan rangkaian dampak negatifnya merupakan slippery slope, tampaknya ada agenda lain dalam talangan Bank Century. Inilah yang harus ditemukan oleh KPK dan Pansus Century di DPR.

Sumber: Kompas, 10 Desember 2009

Di Alor, Bayi Dikubur di Bawah Rak Piring

Warga Desa Dulolong Barat, Kecamatan Alor Barat Daya (Abad), Senin (7/12/2009), menemukan jasad bayi perempuan dikubur di bawah rak piring di samping rumah Yulius Djaha. Diduga bayi malang itu dibunuh setelah dilahirkan dan langsung dikuburkan.

Marsalina Djaha, anak dari Yulius Djaha, diduga kuat sebagai ibu dari bayi malang itu. Sebab selama ini, wanita itu diketahui sedang hamil namun belakangan perutnya sudah mengecil namun tidak terdengar kabar mengenai bagaimana dia melahirkan dan tidak ada bayinya.

Jenazah bayi perempuan itu diantar ke RSUD Kalabahi oleh Kepala Desa Dulolong Barat, Agustinus Ani (42) dan salah seorang warga, Onesimus Auw (41).

Keduanya mengatakan, penemuan bayi yang terkubur di bawah rak piring itu bermula dari kecurigaan warga. Selama ini, kata Auw, warga melihat Marsalina hamil. Namun beberapa hari terakhir perut wanita itu kempes namun tidak ada bayi.

Muncul desas-desus bahwa Marsalina sudah melahirkan dan bayinya sudah dikubur.

Auw penasaran dan mulai melacak ke rumah Yulius Djaha pada hari Minggu (6/12/2009) sekitar pukul 20.00 Wita. Marsalina tinggal bersama orangtuanya.

Di sana dia menemukan ada yang aneh di bawah rak piring bambu di samping rumah. "Di bawah rak piring itu, saya gali dengan tangan saya. Sekitar gali 20 sentimeter saya dapat sepotong tripleks. Saya angkat tripleks itu dan ternyata ada bayi perempuan itu yang dibungkus dengan dua kain lipa. Setelah tahu itu saya lalu panggil ketua RT, dusun dan kepala desa untuk melihatnya," tutur Auw.

Setelah aparat desa dan warga melihat hasil temuannya itu, pemerintah desa melapor ke Polsek Abal di Kokar. Setelah polisi tiba di lokasi kejadian, barulah orok bayi itu diangkat dari dalam tanah.

"Perkiraan kami bayi ini sudah dikubur selama satu minggu, sebab sudah bau sekali saat dikeluarkan dari dalam tanah," kata Auw.

Pada malam itu, jenazah disemayamkan di desa dan keesokan harinya, Senin (7/12/2009), barulah diantar oleh aparat desa bersama warga dan polisi ke RSUD Kalabahi untuk divisum.

Marsalina dan ayahnya, Yulius Djaha sudah dibawa oleh polisi ke Mapolsek di Kokar untuk dimintai keterangannya.

Menurut Auw, Marsalina pernah bersuami dan telah memiliki dua orang anak. Namun dia sudah berpisah dengan suaminya. Saat ini suaminya sudah berada di Surabaya.

"Kasus ini baru pertama kali terjadi di desa kami. Jadi kami benar-benar prihatin dan menyesali tindakan terhadap anak yang tidak berdosa itu," kata Kades Dulolong Barat, Agustinus Ani. (oma)

Ket foto: Mayat bayi ini telah dijumpai oleh seorang cleaner di tempat letak kereta di Projek Perumahan Rakyat Pudu Ulu Cheras, Kuala Lumpur. Gambar diambil dari: www.ehoza.com
Sumber: Pos Kupang, 10 Desember 2009

Pecandu Seks & Alokohol Sami Mawon

Perilaku orang kecanduan seks tak ada bedanya dengan orang yang kecanduan alkohol, obat-obatan, dan judi alias sami mawon. Mereka bisa mengorbankan karier, keluarga, dan kesehatan. Kesimpulan itu bukan isapan jempol.

Itu hasil penelitian Patrick Carnes, Ph.D, Direktur Klinis Sexual Dependency Unit and Sexual Therapy Program di Del Amo Hospital, California, Amerika Serikat dalam buku Don’t Call It Love yang baru saja ia rilis.

“Kami merawat orang-orang yang menghabiskan 50.000 dollar setahun hanya untuk seks. Salah satunya adalah pria yang punya empat istri di kota yang berbeda. Bayangkan energi yang ia habiskan untuk bermain-main. Kecanduan benar-benar membuat stres. Dan, stres benar-benar menggerogoti umur. Orang itu akhirnya meninggal karena serangan jantung pada awal usia 50-an,” ujar Patrick dalam bukunya itu.

Ia memperkirakan, sekitar 6 persen penduduk Amerika kecanduan seks. Faktor risiko dan tanda-tanda kecanduan seks menurut Carnes sebagai berikut: (i) Pernah mengalami perundungan seksual semasa kanak-kanak; (ii), Merasa malu atas kebiasaan seksual yang dimiliki; (iii), Tak sanggup menghentikan perilaku seksual meski tahu hal itu tidak pantas; (iv), Meyakini kegiatan seksual yang dilakukan adalah tidak normal; (v), Melakukan kegiatan seksual seperti dengan pelacur atau dengan pasangan yang belum cukup umur sehingga melanggar undang-undang.

Bila Anda ketagihan, mungkin Anda tidak akan sanggup berhenti memburu seks. Namun, dengan bimbingan ahli, menurut Patrick, Anda dapat belajar menghindari perilaku yang memunculkan perasaan ketagihan tersebut.

Sumber: Kompas, 3 Desember 2009

Keindahan Masjid Raya Pekanbaru

Pekanbaru, Kota Propinsi Riau menyimpan pesona lain yang tak kalah menarik. Selain gedung-gedung berarsitektur Melayu, salah satunya, Masjid Raya yang terletak di jantung kota Pekanbaru.

Beberapa waktu lalu, saya mendapat tugas meliput kegiatan pembekalan bagi anggota DPRD kabupaten/kota dan propinsi 2009-2014. Kegiatan selama dua hari itu bertempat di Hotel Ratumayang Pekanbaru.

Di sela-sela kegiatan peliputan saya sempat meluangkan waktu berkeliling melihat dari dekat keindahan Pekanbaru. Salah satu bangunan yang sangat menarik yakni Masjid Raya.

Masjid ini menjadi langganan bagi kaum Muslim untuk sholat tatkala bertandang di Pekanbaru. Selain pilihan strategis –maklum berada di pusat kota-, masjid ini sangat megah dan menarik bagi para pengunjung. Sayang kalau tak menyempatkan diri menikmati Masjid Raya, sisi lain keindahan Pekanbaru, Kota Bertuah.

Teks dan foto: Ansel Deri

Parasit Demokrasi

Boni Hargens

Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia;
Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Indonesia Muda

Kemajuan demokrasi Indonesia diakui dunia internasional (Freedom House, 2009). Namun, demokrasi yang kuat ternyata tak didukung sistem kepartaian yang kuat.

Secara positif, guru besar Universitas Nasional Singapura, Merle Calvin Ricklefs, membaca keanehan ini sebagai sistem baru yang khas Indonesia (Kompas, 2/12/2009). Sistem barukah ini?

Tidak ada tolok ukur tunggal dalam menghitung kemajuan demokrasi. Para ahli ilmu politik pun berbeda pendapat soal ini. Kaum proseduralis akan mengukur berdasar ketersediaan pranata-pranata politik serta keterlaksanaan pemilu yang rutin dan transparan. Dalam hal penjaminan hak politik dan kebebasan sipil, mereka melihat apakah pers bebas atau tidak dan apakah tiap orang bebas atau tidak dalam menyatakan pendapat dan dalam mengikuti pemilu.

Sebaliknya, kaum substansialis melihat kualitas hidup personal dan komunal suatu masyarakat politik. Tolok ukur antara lain skala kemiskinan, pengangguran, disparitas sosial, buta huruf, kematian ibu dan bayi, atau indeks pembangunan manusia secara menyeluruh. Mereka tidak berhenti pada ada-tidaknya aturan, gedung, dan aktor simbol demokrasi. Yang dilihat, apakah tiap orang hidup merdeka atau tidak sebagai warga demokrasi.

Kuantitatif-liberal

Dengan segala hormat kepada lembaga dunia seperti Freedom House di Washington, ukuran yang mereka pakai dalam menghitung laju demokratisasi di berbagai negara kental nuansa kuantitatif-liberal. ”Kuantitatif-liberal” di sini bermaksud ganda.

Pertama, bobot demokrasi dikuantifikasi dalam angka (biasanya memakai rentang skor 1.0-7.0). Kedua, demokrasi diihat dari perspektif liberal semata. Keduanya baik, tetapi tidak sepenuhnya menerangkan realitas. Alasannya, bagaimana kita bisa menerangkan kemiskinan yang masih signifikan di Indonesia saat skor kemajuan demokrasi, menurut Freedom House, sudah di bawah 5.0 sejak 2004 hingga 2009? Atau bagaimana Amartya Zen (2007) dan pengikutnya dapat mempertahankan tesis development as freedom dalam konteks Indonesia yang kian bebas tetapi juga kian melarat?

Bagi kaum kualitatif, penilaian ini membingungkan. Apa yang disebut ”kemajuan” perlu diperdebatkan, benarkah Indonesia membangun sistem demokrasi baru atau sama sekali belum berdemokrasi secara kualitatif.

Berbicara demokrasi kualitatif adalah berbicara soal kita. Menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan politik menggambarkan demokrasi yang krisis kualitas. Sejak 2004, kita percaya, pemilihan langsung akan memperbaiki mutu demokrasi. Kenyataannya, demokrasi kian kehilangan roh karena penentu kemenangan adalah uang dan jaringan.

Adanya komisi antikorupsi setelah amandemen UUD 1945 tahun 2002 tak mengurangi korupsi, bahkan mendorong ”modernisasi” pola korupsi politik. Artinya, dulu orang menilap uang dengan tangan dari laci, kini orang merampok dengan kebijakan dan atas nama institusi. Modusnya halus dan tertib, tetapi hakikatnya sama, yakni korupsi.

Tiga parasit

Pada iklim seperti ini, demokrasi kian keropos. Dikeroposkan kaum parasit, yakni para perusak yang menumpang pada demokrasi untuk kelangsungan hidup sambil membunuh demokrasi secara pasti dan perlahan.

Ada tiga kelompok parasit, yakni parpol, politisi korup, dan penegak hukum yang curang.

Parpol kita absen dalam melakukan tugas pendidikan politik, sosialisasi politik, serta agregasi dan artikulasi kepentingan. Partai seolah berperan hanya sebagai petarung dalam pemilu, merekrut calon pejabat, dan merebut suara rakyat. Itulah sebabnya sistem kepartaian kita lemah.

Kerapuhan partai berdampak munculnya politisi yang korup di berbagai lembaga negara. Politisi tipe ini tak bisa diharapkan sebagai wakil rakyat karena orientasi politiknya bersifat parsial dan pragmatis. Mereka inilah benalu demokrasi kita. Hidup dari demokrasi, tetapi tidak bekerja, bahkan membunuh demokrasi.

Kemerosotan mutu demokrasi juga diakibatkan ulah penegak hukum yang curang. Mereka bekerja dalam sistem hukum untuk menghukum orang yang tidak menguntungkan dari aspek ekonomi, kekuasaan, dan memelihara mereka yang memberi keuntungan ekonomi dan politik.

Para mafia hukum, yang belakangan sering disebut, hanya ”perusak antara” yang hidup karena adanya penegak hukum yang curang di satu sisi dan politisi yang korup di lain sisi. Mereka bukan parasit langsung dari demokrasi, tetapi penumpang gelap dari kelompok parasit.

Karena itu, memberantas mafia hukum harus diawali dengan memberantas politisi korup dan penegak hukum curang. Dengan catatan dasar, parpol sebagai lembaga formal yang menentukan calon pemimpin harus berbenah diri. Setidaknya, ada ideologi jelas dan komit dalam menjalankan fungsi-fungsi dasarnya sebagai agen demokrasi.

Sumber: Kompas, 8 Desember 2009

Lima Eksekutor Nasrudin Akan Bersaksi Untuk Antasari

Sidang pembunuhan Direktur Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnaen kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Lima eksekutor Nasrudin akan bersaksi untuk mantan Ketua KPK, Antasari Azhar. Sidang akan dimulai pukul 09.00 WIB, Selasa, 8/12 di PN Jaksel, Jl Ampera Raya.

Lima eksekutor ini, Hendrikus Kia Walen, Daniel Daen Sabon, Heri Santoso, Eduardus Ndopo Mbete, dan Fransiskus Tandon Keran, sebelumnya dijadwalkan bersaksi tanggal 3/12 2009.

Namun, mereka tidak hadir karena harus menghadapi sidang tuntutan di PN Tangerang. Kelima eksekutor ini telah dituntut hukuman seumur hidup atas dugaan pembunuhan yang dilakukan pada Nasrudin.

Di ruang sidang yang lain, mantan Kapolres Jakarta Selatan, Wiliardi Wizard dijadwalkan akan bersaksi untuk Sigid Haryo Wibisono. Sementara Jerry Hermawan Lo akan bersaksi sebagai saksi mahkota di persidangan Wiliardi.

Sumber: detik.com, 8 Desember 2009

Amir Syamsudin: Ibu Ani Pantas Jadi Ketum Demokrat

Ani Yudhoyono dinilai pantas menduduki kursi Ketua Umum Partai Demokrat. Istri Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) SBY itu kaya gagasan untuk kemajuan PD.

"Sebetulnya Ibu Ani termasuk kader yang menyumbangkan pemikiran yang cukup baik bagi partai, dan dia juga sangat menjanjikan dan pantas didorong ke posisi itu," ujar Sekjen PD Amir Syamsudin usai jumpa pers di Restoran Pulau Dua, Jakarta, Senin (7/12/2009).

Amir mengatakan, Ani Yudhoyono sangat kaya gagasannya dalam memajukan partai berlambang bintang itu. Namun apakah Ani Yudhoyono akan maju pada pemilihan ketua umum pada Kongres PD yang akan datang pada Mei 2010, Amir belum mengetahui pasti.

SBY, ditegaskan Amir, telah memberi tanda bahwa tidak akan ada anggota keluarganya yang akan menjadi pimpinan partai ataupun pejabat negara.

"Saya tidak tahu bagaimana nantinya, tetapi Pak SBY sudah membatasi peluang itu, untuk menghindarkan keluarganya untuk meneruskan," imbuhnya.

Sumber: detik.com, 7 Desember 2009

Resensi: Bagi Tuhan dan Tanah Air karya Anton Enga Tifaona

Brapa puluh tahun laluBeta masih kacil eBeta ingat tempo itu
Sio mama gendong, gendong beta e…

La sampai besar begini, beta tra lupa mama e.

Lagu Sio Mama ciptaan Melky Goeslaw itu mengalun indah siang itu (28/11/09) di Libra Room, Hotel Sultan, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Lagu-lagu Ambon mengalun dengan riang, seperti Waktu Hutan Sore-sore, Sio Mama, Bawa Lari Bini, Pangkuan Ibu, Habis Dansa Pulang Tidur. Disusul sejumlah lagu pop Barat. Adakah hajatan orang Maluku di situ? Ternyata tidak.

Suara merdu yang melantunkan sejumlah tembang manis itu datang dari mantan Kapolda Maluku (1985-1986) Brigjen Pol (Purn) Drs. Antonius S.E. Tifaona bersama istri, Veronika Wilhelmina Nyo seusai acara Diskusi dan Bedah Buku, Bagi Tuhan dan Tanah Air (Pro Deo et Patria)-Jejak Karir dan Pengabdian karya Brigjen Pol (Purn) Antonius S.E. Tifaona.

Hari itu Pak Anton Tifaona dan Mama Onny, begitu istrinya biasa disapa, menampilkan sebuah duet yang kompak dan menghibur. Mereka terlihat serasi dan akrab. Satu demi satu undangan dan kenalan disapa mereka dengan penuh keakraban. Kegembiraan itu semakin lengkap dengan kehadiran anak-anak dan cucu-cucu.

Buku Bagi Tuhan dan Tanah Air ini diluncurkan berkenaan dengan peringatan 75 tahun usia Pak Anton dan 45 tahun usia perkawinannya dengan sang istri tercinta. Bedah buku itu dihadiri sejumlah mantan petinggi Polri, kenalan, dan pemuka masyarakat Flores. Di dalam buku ini Anton menuangkan semua pengalaman hidupnya, terutama selama berkarir sebagai anggota Polri.

Anton Tifaona termasuk sedikit dari putra Flores yang meniti karir di kepolisian RI dan mencapai pangkat Brigadir Jenderal. Walau demikian, selama berkarir, Anton telah mengukir banyak prestasi, antara lain Kapolda Maluku (1985-1986), Kapolda Sulutteng (1986-1988) dan Wakapolda Jawa Barat (1988-1989). Dikenal sebagai pribadi yang jujur, memasuki masa pensiun Anton hidup sederhana. Ia masih prihatin dengan keadaan NTT yang belum keluar dari kemiskinan, sebagaimana ikut disentil oleh Pemimpin Redaksi Kompas Rikard Bagun sebagai moderator pada acara itu.

Kehendak Tuhan

Kisah cinta Anton dan Onny memang unik. Sebelum melamar Onny, Anton sudah jadi Danres Ngada. Tentu saja ada banyak gadis yang melirik pada pria yang jagoan sepak bola itu. Akhirnya hati Anton jatuh kepada Nona Onny Nyo. Uniknya, tulis Pak Anton, pernikahan mereka dimeriahkan dengan pertandingan sepak bola usai pemberkatan nikah di gereja. Mempelai pria yang masih lengkap dengan pakaian pengantin dipersilahkan melakukan “tendangan bola pertama” untuk membuka pertandingan secara resmi. Pesta pernikahan berlangsung beberapa hari. Juga karena yang menikah adalah seorang Danres, maka seluruh sekolah diliburkan agar bisa ikut bergembira pada saat itu.

Pak Anton lahir di Imulolo, Lembata, Flores Timur, pada 21 Agustus 1934 dan menerima Sakramen Perkawinan pada 1964 di Bajawa. Saat itu Anton sudah jadi Danres Ngada. Pasutri taat beragama ini dikarunia 9 anak, yang kini sudah memberi sejumlah cucu kepada Pak Anton dan Mama Onny Nyo.

Pak Anton pun menulis, “Pada saat menulis otobiografi ini, ada hal yang berkesan dalam hidup dan perjalanan karir saya. Terutama dalam usia yang semakin lanjut, adalah keluarga saya yang menjadi inspirator, motivator, dan stimulator utama yang harus saya kedepankan. Saya mempunyai istri yang sangat setia, sangat rela berkorban untuk suami, anak-anak dan cucu-cucunya. Seorang pendamping suami yang tidak banyak menuntut, tetapi senantiasa mensyukuri pemberian Tuhan yang ada. Seorang ibu yang sangat menyayangi anak-anaknya, dan selalu rela berkorban untuk mereka. Ibu yang menuntun, mengarahkan, membimbing anak-anak dalam mengenal diri mereka, dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama.

Istri saya adalah seorang ibu rumah tangga panutan, yang sangat tekun berdoa, berkorban, dan mengabdi. Terima kasih Mama (baca: Mama Onny Nyo, Red.). Mama telah mendampingi saya untuk hidup jujur, terbuka, saling menerima apa adanya, saling menghormati, saling mengampuni dan saling menasehati sehingga kita bisa hidup seperti adanya kita sekarang. Tuhan memberkati Mama.”(hal.236).

Pasutri Anton dan Onny Nyo Tifaona dikaruniai Tuhan sepuluh anak. Sayang, anak ke-10, yakni Fransiskus Igo Tifaona (Frangky) meninggal sesaat setelah dilahirkan. Kini ke-9 anak mereka sudah memberikan cucu-cucu yang lucu, yang menghibur hati Pak Anton dan Mama Onny setiap hari. Sembilan anak tersebut adalah Thomas Simon Petrus Tifaona (Tommy), Rosa Susana Somi Tifaona (Ina), Alexander Benedictus Bala Tifaona (Leksi), Daniel Boli Hironimus Tifanona (Denny), Bernardus Paskalis Geroda Tifaona (Bernard), Margaretha Yuliana Kelosum Tifaona (Sandra), Sophia Barek Tifaona (Sofi), Theresia Carolina Budi Tifaona (Thres), dan Josephina Kewa Tifaona (Joice).

Perjalanan hidup berkeluarga selama 45 tahun bukanlah tanpa kerikil tajam dan tebing terjal. Namun, yang pasti segala suka dan duka itu mereka serahkan kepada Tuhan Mahakuasa. Sebagai anggota polisi, Pak Anton harus bersikap tegas dalam menjalankan tugas. Sementara Mama Onny tetap setia, tabah dan sabar mendampinginya. Sebagai orang beriman Katolik, Mama Onny tak pernah lepas dari kekuatan doa kepada Tuhan.

“Ketika memimpin, Bapak memang sangat tegas, tapi dalam hidup keseharian, Bapak itu orangnya sangat baik hati termasuk dalam mendidik anak-anaknya,” tutur Mama Onny (hal.259). Mama Onny bercerita, suatu ketika di Surabaya, keempat anak lelakinya (Tommy, Leksi, Daniel, dan Bernard) membawa mobil dinas sang bapak untuk acara bersama teman-teman mereka. Saat pulang tengah malam, ternyata Pak Anton sudah menunggu. Keempat anak lelaki itu dimarahi habis-habisan dan disuruh mencuci mobil hingga bersih. Akibatnya mereka baru tidur pada pukul 05.00. “Itu bukan mobil Bapak. Itu mobil dinas Kapolda dan hanya Kapolda yang bisa naik. Kapolda itu tidak punya anak. Hanya kamu anaknya Anton Tifaona. Harus bisa disiplin, sadar, dan tahu diri.” Begitu nasehat Pak Anton pada mereka.

Tommy yang mengaku mewarisi hampir semua hobi Bapak Anton mengatakan, walau mendapat didikan keras dari sang ayah, namun ia bahagia. Apalagi ia punya ibu yang sangat lembut dan penuh perhatian. “Waktu Papa masih dinas, kami tidak merasa sebagai anak pejabat. Papa tidak mengajarkan kami untuk bersikap sombong atau tinggi hati karena menjadi anak pejabat,” kenang Sofi, Thres dan Joice.

Anak-anak itu sangat merasakan perhatian dan kasih kedua orangtua mereka. Di mana saja Pak Anton berada karena tugas, ia selalu menyediakan waktu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya. Kata Mama Onny, selain mereka punya sembilan anak, tapi masih ada tiga keponakan yang ikut tinggal dengan mereka hingga selesai kuliah.

Jalan mulus

Sempat dibina di Seminari Menengah Mataloko selama empat tahun, Anton kemudian memilih keluar dan melanjutkan sekolah di SMA Syuradikara di Ende. Tahun 1957 ia memasuki pendidikan kepolisian (Sekolah Pendidikan Polisi, SPN) di Sukabumi, Jawa Barat, dan menjadi lulusan terbaik saat itu. Sejak itu perjalanan karir Anton seakan tampak mulus dan diberkati Tuhan: Danres (Kapolres) Ngada (1963-1965), Sekpri Pangandak, Kalimantan (1967), Komandan Polisi Airud Wilayah II Kalimantan (1968-1976), Dantarres Khusus Timtim (1977-1978), PABAN IV, Asisten Operasi Kapolri (1979-1983), Asisten Operasi Sapu Jagat di Jakarta (1981), Asisten Operasi di Polda Jawa Timur (1983-1985), Irpolda Jawa Timur (1985), Kapolda Maluku (1985-1986), Kapolda Sulutteng (1986-1988), Wakapolda Jawa Barat (1988-1989), Dewan Hankamnas (1990-1996), Komisaris utama pada salah satu anak perusahaan Yayasan Bharata Bhakti Polri, Yayasan Kejuangan Jenderal Sudirman, Ketua Bidang Administrasi Personil Badan Penyelenggara UPN Veteran (1996-2000). Ini sebuah perjalanan yang panjang, yang diwarnai dengan suka dan duka. Banyak hal sudah dibuat kepada masyarakat yang dilayaninya, hanya karena ia sungguh mengimani Yesus Kristus. Cinta kepada Tuhan ia wujudkan dalam cinta kepada sesama.

Syukur kepada Tuhan

Pada karir yang begitu panjang, terselip sebuah spiritualitas dari pasangan suami istri Katolik ini: doa. Doa menjadi kekuatan Pak Anton dalam menjalankan tugas-tugas penting di kepolisian yang dipercayakan kepadanya. Kepada bawahannya ia meminta agar mereka selalu memulai tugas kerja dengan berdoa. Kebiasaan berdoa sebelum dan sesudah kerja yang ia terapkan di Kapolda Sulutteng itu ternyata diadopsi oleh Mabes Polri dan diberlakukan secara nasional. Sekarang bisa disaksikan, kalau saat apel pagi dan saat pulang kantor, di Kepolisian selalu ada doa. Selain berdoa, Pak Anton juga dikenal sebagai pelopor kebijakan memakai helm dan kebijakan “buka-tutup” di jalur Puncak, Bogor.

Perjalanan panjang dharma baktinya sebagai anggota Bhayangkara berakhir pada 1 September 1989. Tapi satu hal yang membanggakan Pak Anton ialah bisa beraudiensi dengan Paus Yohanes Paulus II di Roma, dalam kunjungan kerja sebagai anggota Dewan Hankamnas ke Vatikan. Pak Anton dan Mama Onny amat bahagia beraudiensi, apalagi setelah itu mereka mendapat berkat apostolik dari Paus Yohanes Paulus II.

Menjalani hari-hari di masa tua ini, di luar kegiatan sosial, sehari-hari Pak Anton menyibukkan diri dengan membuat Rosario (Kontas) di rumahnya sembari bersenda gurau dengan cucu-cucunya. Semua ini sangat menyenangkan dan membahagiakan pasutri Katolik ini. Maka, sesungguhnya, apa yang mau dikatakan Pak Anton dalam bukunya ini, tak lain adalah “Syukur kepada Allah.” (Stef Tokan)

Sumber teks: Majalah HATI BARU Jakarta
Ket foto: Buku Bagi Tuhan dan Tanah Air karya Anton Tifaona.
Foto: dok. Ansel Deri

Kekerasan di (Freeport) Papua

Oleh Diaz Gwijangge

Aktivis Elsham Papua, kini anggota DPR RI

HARIAN Kompas menurunkan berita penembakan di area kerja PT. Freeport Indonesia. Sebuah kelompok tak dikenal menembak iring-iringan bus yang mengangkut karyawan Freeport menuju tempat kerja saat melintas di Mile 42 dan Mile 43 sekitar pukul 09.30 WIT. Insiden itu melukai dua karyawan Freeport.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Agus Rianto menjelaskan, dua karyawan yang terluka itu adalah pengemudi bus nomor 189 bernama Rudi Palanding dan penumpang bus nomor 203 bernama Kristian. Rudi terluka ringan, tertembak di jari tangan. Kristian memang agak parah.

Rianto memastikan insiden itu tak ada sangkut paut dengan acara pelantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. Teror bersenjata di Papua telah terjadi 15 kali pada tahun 2009, 11 di antaranya terkait Freeport. Frekuensi penembakan meningkat sejak Juli 2009 (Kompas, 21/10 2009).

Kekerasan

Sepintas, ada irasionalitas dalam relasi kehidupan masyarakat (Papua), terutama yang bermukim di sekitar areal perusahaan pertambangan skala besar seperti Freeport. Akal sehat kita segera terkuras. Aneka pertanyaan berkelebat. Apa sesungguhnya makna kekerasan (baca: penembakan) seperti itu? Apakah dalam pikiran pelaku hanya berlaku kata-kata: kekerasan adalah satu-satunya bahasa yang saya pahami?

Ada apa di balik insiden kekerasan Freeport (juga Papua)? Kekerasan merujuk pada tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan —hingga batas tertentu— kepada binatang dan harta-benda. Istilah "kekerasan" juga berkonotasi kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak.

Kekerasan pada dasarnya tergolong ke dalam dua bentuk —kekerasan sembarang, yang mencakup kekerasan dalam skala kecil atau yang tidak terencanakan, dan kekerasan yang terkoordinir, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok baik yang diberi hak maupun tidak —seperti yang terjadi dalam perang (yakni kekerasan antar-masyarakat) dan terorisme.

Teror penembakan di kawasan Freeport, bukan kali ini saja. Bahkan jauh sebelum itu. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) mencatat, tindak kekerasan termasuk penembakan sudah terjadi 1977. Freeport, kata Koordinator Elsam Amiruddin Al Rahab, menjadi biang kerok kekerasan. Kehadiran perusahaan tambang raksasa asal AS itu di Tanah Papua mengandung masalah serius, sehingga tak mengherankan tindak kekerasan masih terus berlangsung hingga saat ini (Kompas, 16 Juli 2009).

Biang kerok

Berdasarkan studi Elsam yang banyak mengkaji persoalan Papua, ada dua hal pokok di kawasan tambang emas dan tembaga tersebut sehingga tindak kekerasan masih berlanjut. Pertama, kehadiran Freeport tidak memberikan perbaikan hidup bagi orang asli Papua yang tinggal di sekitar kawasan tersebut. Kedua, sejak Freeport hadir di sana, pola interaksi antarpersonal maupun suku berubah. Hal ini disebabkan migrasi besar-besaran orang luar Papua masuk ke daerah tersebut. Data menunjukkan, 70 persen penduduk kota Timika adalah pendatang.

Hasil studi seperti itu bisa dimaklumi. Kalangan LSM seperti Elsam maupun Elsham Papua maupun Papua Barat tentu selalu mengamati dinamika sosial —termasuk politik - masyarakat di dua wilayah propinsi kepala burung tersebut. Termasuk dalam insiden penembakan yang baru saja terjadi di Mile 42 dan Mile 43. Jika dicermati, insiden penembakan yang kerap terjadi di (Freeport) Papua, muncul karena ada sejumlah hal. Pertama, terkait adanya indikasi persaingan global karena Freeport merupakan perusahaan tambang besar. Kedua, ada kesenjangan (gap) antara perusahaan dengan masyarakat Papua, terutama yang bermukim di sekitarnya. Masyarakat, terutama di lingkar tambang, mungkin tak jauh seperti tamu di rumah sendiri.

Selain itu, hemat saya ada alasan lain. Pertama, pendekatan militer (military approach) yang berlebihan hingga berimbas pada pelanggaran hak-hak asasi manusia dan pengingkaran terhadap hak-hak ulayat penduduk lokal. Kedua, termarginalka dan terabaikannya konpensasi atau ganti rugi atas tanah ulayat penduduk lokal. Hemat saya, alasan kedua ini yang lebih mengarah pada sebab munculnya aksi kekerasan di (Freeport) Papua. Insiden penembakan seperti itu, tentu menjadi bahan refleksi bagi semua pemangku kepentingan, terutama Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota serta perusahaan-perusahaan yang beroperasi di tanah Papua seperti Freeport.

Persis di titik inilah catatan Steph Tupeng Witin masih relevan dicamkan. Pertama, perhatikan kesejahteraan rakyat Papua. Salah satu akar (penembakan) adalah kesenjangan ekonomi yang terkait dengan kesejahteraan. Pendekatan kesejahteraan mengandaikan kepekaan segenap elemen untuk tidak begitu mudah mengabaikan partisipasi rakyat dalam menikmati kue kesejahteraan itu. Artinya, ada konsensus yang jelas dan tegas terkait dengan proses pembangunan yang tentu saja akan berhubungan dengan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam. Jangan sampai timbul kesan bahwa orang-orang lokal sepertinya "dijajah" secara ekonomis oleh "orang luar". Apalagi "orang luar" merasa superior karena latar belakang pendidikan, pengalaman, dan pengetahuan.

Kedua, kita berharap agar rakyat Papua sendiri terbuka untuk menerima "orang lain". Rakyat Papua (mengutip Rizal Mallarangeng) harus menjadi modern. Jalan menuju modernitas hanya mungkin ketika pintu bagi daerah ini terbuka luas. Konflik dan kompetisi pasti terjadi sebagai pemicu untuk beradaptasi dengan zaman. Bila kenyataan ini ditutupi dengan argumen moral sentimental, kita sebenarnya sedang menggiring warga Papua hidup bagai di 'kebun binatang'. Haruskah mereka terus hidup di gunung dan lembah tanpa perlu tahu dunia bergerak cepat?"

Pendekatan keterbukaan ini dalam kerangka NKRI disertai penghargaan terhadap eksistensi, potensi, dan kearifan. Sudah saatnya tanah Papua tidak lagi dijadikan lahan empuk untuk mengeruk keuntungan sepuas-puasnya. Semoga tanah Papua tidak sekadar menjadi garis pinggir dalam catatan sejarah pembangunan Indonesia (Koran Tempo, 12 Agustus 2009).

Bahkan, Khudori memberikan catatan penting lainnya. Sejak otonomi dan desentralisasi, dana APBN banyak yang mengalir ke daerah-daerah dalam bentuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan bagi hasil. Jika dipelototi, hanya 35 persen belanja APBN yang merupakan belanja pemerintah pusat murni. Sisanya adalah belanja pemerintah daerah serta belanja pemerintah pusat di daerah melalui dana dekonsentrasi, tugas perbantuan serta subsidi.

Sayangnya, meskipun 65 persen APBN berputar di daerah, dana tersebut tidak linier dengan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebanyak 18 dari 33 propinsi mengalami peningkatan jumlah warga miskin, di 15 propinsi sisanya jumlah kemiskinan menurun. Korelasi antara transfer per kapita dan presentase penduduk miskin rentang 2006–2007 hanya 0,5, bahkan mendekati nol (Koran Tempo, 26/8 2009). Apakah insiden penembakan di awal tulisan tadi juga terkait dengan pengelolaan anggaran di daerah? Atau semata-mata akibat Freeport yang tak care terhadap masyarakat Papua, terutama yang bermukim di sekitar area perusahaan? Kita bisa menebak, tetapi mungkin hanya Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan masyarakat yang tahu soal ini.

Sumber: Papua Time, 25 Oktober 2009