Headlines News :
Home » » Perhatian Pemda Harus Serius

Perhatian Pemda Harus Serius

Written By Ansel Deri on Friday, March 05, 2010 | 1:21 PM

Pemerintah seharusnya memberi perhatian serius terhadap masalah pembenahan perhubungan laut sesuai dengan karakter daerah dan kemampuan masyarakat, seperti ketersediaan armada feri di Nusa Tenggara Timur. -

”NTT ini faktanya provinsi kepulauan sehingga menuntut pembangunan sarana dan prasarana perhubungan laut yang memadai. Alasan kuatnya karena nadi perekonomian NTT paling potensial sesungguhnya bukan di darat, melainkan di laut,” kata Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) NTT Mech Sabah, yang juga Direktur Perusahaan Daerah Kelautan Kabupaten Kupang, pekan lalu.

Untuk itu, Mech Sabah berharap ada penambahan feri guna mendukung kelancaran perhubungan laut di NTT. Namun, ia menyarankan supaya Pemprov NTT juga mulai memikirkan pengadaan armada feri dari APBD, tidak hanya berharap dari subsidi Jakarta.

Ia menegaskan, feri yang ada di NTT sekarang tidak bisa beroperasi maksimal karena didesain untuk lintasan pendek. Sudah amat sering sejumlah pihak terkait mengusulkan modifikasi serta tambahan armada feri untuk daerah ini, tetapi hingga sekarang tetap saja dengan jumlah yang ada.

Diperoleh keterangan, sejak akhir tahun lalu bergulir wacana di lingkungan pemerintah provinsi bersama DPRD NTT perihal pengadaan feri baru dari APBD, selain mengharapkan subsidi dari kementerian terkait di Jakarta.

Atas adanya wacana itu, Mech Sabah meresponsnya secara positif. ”Sudah saatnya Pemprov NTT mempertimbangkan pengadaan feri sendiri, tetapi dengan desain khusus sesuai karakter perlintasan di NTT,” katanya.

Baik pemprov maupun pemerintah kabupaten di NTT menyadari akan buruknya fasilitas penyeberangan di daerah mereka. Mereka juga menyadari perlunya penambahan armada, tetapi tak berdaya karena tak memiliki anggaran cukup.

Sangat terbatas

Gubernur NTT Frans Lebu Raya juga menyadari ketersediaan armada perhubungan laut bagi provinsi kepulauan NTT masih sangat terbatas. Khusus jenis feri yang sangat diandalkan menjadi jembatan penyambung antarpulau hingga kini hanya didukung tujuh unit untuk melayani 14 lintasan.

Menurut Gubernur, fakta ini menunjukkan salah satu contoh ketimpangan pembangunan NTT yang sejak lama hanya berpaling ke darat dan sebaliknya mengabaikan wilayah laut. Padahal, NTT yang secara de facto adalah provinsi kepulauan dengan wilayah seluas 247.000 kilometer persegi hanya sebagian kecil atau lebih kurang 47.000 kilometer persegi kawasannya berupa daratan dan sebagian besar, sekitar 200.000 kilometer, lainnya merupakan lautan.

”Sambil mempertimbangkan aspek ekonomisnya, daerah ini idealnya membutuhkan dukungan 30 unit feri. Puluhan armada itu, selain melayani lintasan di NTT, juga membuka akses hingga Makassar,” kata Lebu Raya.

Ia menambahkan, jenis armada itu juga harus dirancang untuk jarak tempuh di atas 10 jam serta tetap mampu beroperasi pada musim barat. Tidak seperti feri feri yang ada sekarang yang didesain untuk jarak pendek, bukan untuk melintasi lautan sebagaimana terjadi di NTT.

Keterbatasan armada serta rancang bangunnya untuk penyeberangan jarak pendek, 3-4 jam, menyebabkan lalu lintas feri di NTT berfrekuensi mingguan.

Feri juga praktis berhenti beroperasi saat musim barat atau ketika cuaca memburuk. Akibatnya, distribusi kebutuhan pokok, bahan bakar, perdagangan antarpulau hasil pertanian masyarakat, mobilitas penduduk, kegiatan pemerintahan, dan lainnya menjadi sangat terganggu, terutama pada musim barat.

Salah satu contohnya pada musim barat kali ini. Sejumlah kabupaten di NTT, seperti Rote Ndao, Sabu Raijua, dan Alor, sempat mengalami kelangkaan kebutuhan pokok dan bahan bakar selama lebih dari sebulan, mulai Desember hingga awal Januari lalu. Hal itu diakibatkan cuaca buruk yang memaksa pihak angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP) setempat menghentikan pengoperasian feri.

Ende tak mampu membeli

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende Abdullah Ali menjelaskan, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam pelayaran atau transportasi laut, pihak Pemkab Ende tak mampu membeli kapal sendiri.

”Biaya untuk membeli kapal amat besar, harga kapal bisa mencapai ratusan miliar. Sementara dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) Ende saja untuk target Rp 26 miliar tahun 2010 mungkin hanya bisa dipenuhi berkisar 80 persen,” kata Abdullah Ali di Ende, Flores.

Dia menjelaskan, yang dilakukan pihaknya adalah membuka seluas-luasnya kerja sama dengan pihak pelayaran swasta, termasuk juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk dapat membantu melayani penumpang dari dan ke Ende.

Sebagai contoh, dinas perhubungan komunikasi dan informatika setempat mengajukan permohonan kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) melalui surat Nomor 57/DPHB Kominfo-550/1/E-2010 tanggal 25 Januari 2010 agar mulai bulan Februari Kapal Motor (KM) Tilong Kabila dapat menyinggahi Ende.

Kapal tersebut memiliki rute Denpasar-Labuan Bajo-Bima- Labuan Bajo-Makassar sehingga diminta agar ditambah rutenya dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, itu, KM Tilong Kabila dapat singgah dulu ke Ende, lalu ke Kupang, baru kemudian menuju Makassar. Akan tetapi, hingga minggu pertama Februari, permohonan tersebut belum mendapat jawaban dari PT Pelni.

Permohonan itu diajukan mengingat sejauh ini masyarakat yang akan bepergian antarpulau dari Ende dengan transportasi laut hanya tersedia KM Awu milik PT Pelni, yang masuk ke Ende hanya dua minggu sekali. Oleh karena itu, kalau kapal tersebut, misalnya, naik dok, tak ada sama sekali kapal PT Pelni yang melayani Ende.

Selain kapal milik PT Pelni, sebenarnya ada pula penyeberangan feri milik PT ASDP NTT dengan rute Ende-Kupang setiap Senin dan Ende-Waingapu setiap Sabtu.

Namun, kendalanya, feri tak dapat beroperasi apabila gelombang tinggi mencapai 2 meter lebih. Sementara kondisi gelombang di Laut Sawu, perairan sebelah selatan NTT, tergolong ganas. Adapun KM Awu, meski gelombang tinggi hingga 3 meter, masih mampu untuk berlayar karena draf bagian bawah kapal berada di dalam perairan laut sekitar 6 meter.

Abdullah menjelaskan, alternatif pembelian kapal memang dapat dilakukan, salah satunya lewat kerja sama operasional (KSO) menggunakan modal bersama (sharing) dengan kabupaten lain. Namun, hal itu tak mudah dilakukan.

Langkah awal setidaknya perlu dipersiapkan secara mendalam pembentukan badan hukumnya (menyangkut regulasi), model pengelolaan, juga sistem bagi hasil. Yang berikut perlu dipersiapkan pula sumber daya manusia, seperti untuk tenaga ahli, nakhoda, dan anak buah kapal.

Biaya besar

”Semua itu juga membutuhkan biaya besar dan tak mudah ditempuh dalam waktu singkat sebab perlu pembahasan-pembahasan yang konkret. Dan, justru kapal kan seperti kendaraan, makin lama umurnya makin besar biaya pemeliharaan dan perawatannya karena terjadi penyusutan,” kata Abdullah.

Dia juga mencontohkan kasus tenggelamnya KM Siti Nirmala milik Pemkab Flores Timur. Kapal tersebut tenggelam di Pelabuhan Larantuka pada 22 Januari lalu. Akibat gelombang besar dan angin kencang, tali pengikat kapal terlepas sehingga kapal terbentur dermaga, yang menyebabkan bagian bawah kapal jebol.

”Kasus seperti KM Siti Nirmala itu menjadi pelajaran berharga bagi pemda yang lain sebab memang tidak mudah untuk mengelola usaha pelayaran, salah satunya biaya yang amat besar maupun aspek pengawasan, pemeliharaan, dan perawatan,” tuturnya.

”Apalagi, pada masa sekarang pemanfaatan keuangan negara begitu ketat. Sebagai contoh DAU (dana alokasi umum) yang digunakan untuk belanja pegawai maupun membiayai program dan kegiatan pemerintah, dana tersebut tidak boleh digunakan oleh pemda untuk pembelian tanah. Pembelian tanah saat ini dananya harus diambil dari APBD,” kata Abdullah. (KOR/ANS/SEM/SUT)
Sumber: Kompas, 5 Maret 2010
Ket foto: KM Ile Mandiri, salah satu fery yang melayani masyarakat NTT di sejumlah wilayah. Foto: repro. www.mediaindonesia.com
Share this article :

0 comments:

 
Support : Creating Website | Johny Template | Ramches Merdeka
Copyright © 2011. Ansel Deri - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger