Bala Cium Kaki Erni Manuk

Terdakwa Mathias Bala Langobelen mengaku pernah mencium kaki terdakwa Theresia Abon Manuk alias Erni Manuk. Ciuman kaki itu sebagai ungkapan maaf kepada Erni Manuk karena melibatkannya dalam peristiwa pembunuhan Yohakim Laka Loi Langodai.

Bala menuturkan itu ketika diperiksa dalam sidang lanjutan pembunuhan Yohakim Langodai di Pengadilan Negeri (PN) Lewoleba, Rabu (24/2/2010).

Bala mengatakan mencium kaki terdakwa Erni Manuk, putri Bupati Lembata, Drs. Andreas Duli Manuk itu, saat ia dan Erni memerankan adegan rekonstruksi pembunuhan Yohakim di teras kamar kos terdakwa Bambang Trihantara di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur. Saat itu Erni Manuk duduk di depan pintu kamar kos Bambang.

Bala menyatakan menyesal telah menyeret Erni Manuk, Bambang, Muhammad Pitang, dan Lambertus Bedi Langodai.

"Kalau saya sebut orang lain, apa jadinya saya. Hidup di dalam sel dan dilepas bebas, saya tidak tahu lagi posisi saya seperti apa," kata Bala dalam sidang kemarin yang dipimpin ketua majelis hakim, Jhon PL Tobing, S.H,M.Hum didampingi hakim anggota Wempy WJ Duka, S.H, dan Gustav Bless Kupa, S.H.

Dalam sidang kemarin, terdakwa Bala memberikan keterangannya sebagai saksi untuk terdakwa Muhammad Pitang. Bala kembali menyatakan bahwa pemeriksaannya sebagai saksi di Hotel Lewoleba, ia ditekan penyidik. Penyidik Buang Sine yang dikonforntir hakim menyatakan Bala tidak ditekan. Bala saat itu justru minta mandi di hotel, diberi rokok dan minuman oleh penyidik.

Mengenai rekonstruksi pembunuhan korban pada hari Selasa 8 September 2009 lalu, Bala mengatakan memerankan banyak adegan. Erni Manuk, memerankan adegan di kamar kos Bambang di Lamahora, sedangkan Bedi, Bambang dan Pitang, menolaknya dan dilakukan peran pengganti.

Bala mengatakan, dia dibawa ke kamar Bambang memerankan adegan berdasarkan keterangannya di dalam BAP. Dari kamar kos, rekonstruksi dilanjutkan ke TKP di ujung timur Bandara Wunopito.

Menurut Bala, BAP rekonstruksi ditandatanganinya dalam perasaan stres. "Waktu itu (rekonstruksi, Red) manusia satu kota Lewoleba menonton, kami disumpah serapah dan dimaki. Mereka (penyidik) bawa saya ke sana ke mari dalam semua adegan ini. Saya merasa beban, kenapa saya dibawa ke tempat ini. Saya buat tapi saya rasa saya tidak tahu. Di bandara, saya tidak tahu posisi tidur korban," kata Bala.

Dia juga mengatakan bahwa kesaksiannya untuk Erni Manuk, Bambang, Pitang dan Bedi disampaikannya dalam kondisi tertekan. Hakim kembali mengingatkan Bala bahwa sebagai Satpol PP dia tentu tahu kasus apa yang sedang dihadapinya dan sadar akan konsekuensi hukumnya. Namun, Bala menyatakan pada saat memberikan keterangan kepada penyidik, dia tidak memikirkan resiko yang kelak menimpa dia dan terdakwa Bedi, Pitang, Bambang dan Erni Manuk.

Ketua majelis hakim kembali mengingatkan Bala untuk memikirkan lagi sikapnya, apakah tetap membantah keterangannya dalam BAP atau mengakuinya. Bala tetap pada keterangannya bahwa dia mengalami tekanan psikologis saat diperiksa penyidik.

Ambil Nomor HP

Hakim anggota, Wempy Duka, S.H, "memburu" Bala tentang pengambilan nomor handphone (HP) korban Yohakim di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lembata, pada Selasa 19 Mei 2009 sekitar pukul 09.00 Wita.

Bala mengatakan, pagi itu itu setelah masuk kantor sekitar pukul 07.00 Wita dan nimbrung dengan rekannya tentang rencana pindah tugas kerja ke kantor lain, muncul niat mengambil nomor HP korban. Namun saat itu korban Yohakim tidak ada di kantor itu. Ia kemudian mminta nomor HP korban pada Yakobus Muko Beding dan setelah itu dia kembali ke kantornya di Satpol PP.

Nomor HP korban itu, kata Bala, akan digunakan untuk komunikasi manakala ada patroli darat dan laut. Meski pada saat itu tidak ada surat dari DKP mengundang patroli.

Majelis hakim mempernyatakan kenapa mendadak muncul niat mengambil nomor HP korban. Padahal kegiatan patroli menunggu undangan DKP yang punya hajatan. Bala mengatakan nomor HP itu akan digunakan bila suatu waktu ia membutuhkannya. Ia mengakui bahwa meminta nomor HP untuk kepentingan patroli itu salah prosedur karena melangkahi atasannya.

Bala mengaku tak sempat sempat menelpon korban Yohakim. Beberapa waktu setelah kematian Yohakim, yang masih berstatus sebagai pamannya, secara tak sadar Bala mengungkapkan kepada rekan-rekannya, kalau seandainya dia menelepon korban saat itu, maka korban tidak mati.

Ditanya perkenalannya dengan Erni Manuk, Bala mengakui ia mengenal dan Erni sejak ayahnya Erni, Andreas Duli Manuk masih menjabat anggota DPRD Flores Timur. Ia memanggil ayah Erni dengan sebutan om, karena masih saudara dengan ibunya.

Selain itu, sebagai anggota Satpol PP, ia bertugas tiga kali seminggu di rumah jabatan bupati sehingga dia mengenal Erni.

Bala menambahkan, pada saat kematian Yohakim, ia hadir ke rumah korban pada Rabu (20/5/2009). Bersama staf DKP lain mereka membantu mengangkat peti jenazah yang dibawa dari Waikomo. Ia juga mengakui mengirimkan pesan siangkat ( SMS) kepada Erni mengabarkan kematian Yohakim yang saat itu berada di Denpasar. "Erni menjawab oke," katanya.

Kenapa memberitahukan kematian Yohakim kepada Erni yang tak terikat hubungan keluarga dengan korban? Kenapa Erni yang dipilih untuk diberitahu? Bala tak bisa menjawab pertanyaan hakim itu. (ius)

Sumber: Pos Kupang, 25 Februari 2010
Ket foto: Theresia Abon Manuk alias Erni Manuk dan Mathias Bala Langobelen alias Bala, dua terdakwa yang terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Yohakim Laka Loi Langodai. Foto: dok. Pos Kupang

Tinggi 1,09 M: Inilah Anjing Tertinggi di Dunia

Lembaga pencatat rekor terkemuka, Guinness World Records, awal pekan ini menobatkan seekor anjing tertinggi di dunia. Dia adalah Giant George, seekor anjing ras Great Dane dari kota Tucson, negara bagian Arizona, Amerika Serikat.

Dengan tinggi sekitar 1,09 meter dan berat 111 kg, George si Raksasa berhak menyandang gelar "Anjing Tertinggi." Oleh pengurus Guinness World Records, tubuh George diukur dari ujung cakar hingga punggung.

"Setelah membaca sejumlah kontroversi dan laporan yang bertentangan dari sejumlah media, kami memutuskan mengirim seorang pengukur resmi untuk memastikan tinggi tubuh George. Maka, setelah mengukurnya, kami memastikan bahwa George adalah yang tertinggi," kata Craig Glenday, pemimpin redaksi Guinness World Records, dalam siaran pers di laman lembaga itu, Senin 22 Februari 2010 sebagaimana dikutip vivanews.com, Rabu, 24/2 2010.

Dengan demikian George berhasil menyisihkan pemegang rekor tahun lalu bernama Titan, yang juga sesama anjing ras Great Dane namun lebih pendek sekitar 1,9 cm. Bersama pemiliknya, Titan pun tinggal di AS, namun di kota yang berbeda, yaitu San Diego.

Glenday mengungkapkan bahwa pengukuhan rekor anjing tertinggi itu bisa membawa hikmah baru bagi pemilik hewan peliharaan. "Rekor ini juga memancing minat yang besar dalam mengukuhkan hewan-hewan peliharaan dalam membuat rekor baru," kata Glenday.

Maka, dia menyarankan para pemilik hewan peliharaan untuk mengamati dengan seksama kesayangan mereka itu. Siapa tahu ada yang bisa dijadikan rekor dunia.

Ket foto: Anjing tertinggi Giant George bersama dengan pemiliknya (AP Photo/Guinness World Records, Jacob Chinn) .

Ketika DPR Berada pada Titik Kulminasi

Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century hampir mendekati akhir. Awal Maret mendatang atau sekitar seminggu lagi, Pansus Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat akan menyampaikan kesimpulan akhirnya.

Penggunaan hak angket ini telah memberikan wajah bagi DPR periode 2009-2014. DPR yang garang terhadap lembaga kepresidenan, tapi centil dan haus publikasi. Ada pula nada sinis, ini cuma politik kosmetik. Terlepas dari semua penilaian itu, dinamika selama hampir empat bulan terakhir menarik untuk diapresiasi.

Bagaimana sebaiknya DPR dan juga publik memaknai dinamika tersebut dalam konteks hidup bernegara, Kompas telah mewawancarai ahli hukum tata negara, Andi Irmanputra Sidin. Berikut petikan wawancara yang dilakukan beberapa waktu lalu.

Sepertinya Anda terkena dampak proses politik di DPR belakangan ini?
Proses di DPR tidak boleh dilihat sebagai proses politik an sich, tetapi proses hukum/konstitusi. Semua ini adalah momentum ketika DPR yang adalah pranata rakyat (demos) mengontrol presiden dan wakilnya.

DPR memiliki keistimewaan dengan forum khusus yang oleh konstitusi diberikanlah hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat (Pasal 20A UUD 1945) yang tidak bisa diputus begitu saja dengan kehadiran pasal pemberhentian Presiden/Wapres (7A, 7B, 8, dan 24C UUD 1945).

Hak-hak ini saya duga masih kabur atau sengaja mau dikaburkan (dibelokkan), terutama angket yang mau dijadikan pembantu penyelidik Polri-KPK. Jikalau ini terjadi, posisi DPR akan semakin tidak berwibawa dan pada akhirnya konstitusi akan menyesal menghadirkan hak tersebut kepada DPR….

Bagaimanakah potret lembaga perwakilan kita selama 10 tahun terakhir?
DPR, selama ini, terkesan menjadi lembaga subordinat lembaga kepresidenan. Akhirnya, dalam pentas ketatanegaraan kita, anggota DPR tidak lebih gagah daripada perangkat-perangkat kekuasaan di lingkup lembaga kepresidenan. DPR terlihat tersubordinasi, tidak cuma dari lembaga kepresidenan, tetapi juga lembaga-lembaga negara lain di bawahnya.

Ambil saja contoh ketika DPR (baca Pansus Angket) menggelar rapat konsultasi dengan Bank Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Undang-undang mengatur mereka bisa memanggil siapa saja. Tetapi, yang terjadi, DPR justru membuat rapat konsultasi.

Mengapa demikian?
Pertama, ada persoalan di dalam internal para anggota DPR. Mereka yang terpilih mewakili rakyat duduk di Senayan belum tahu apa yang mesti dilakukan sebagai wakil rakyat. Mungkin tidak sampai 50 persen anggota DPR yang bisa memahami itu.

Kedua, wacana yang hidup dalam konstitusi kita dikacaukan dengan etika koalisi. Hal ini mereduksi peran DPR yang memang hadir dipilih melalui pemilihan lima tahunan oleh rakyat. Rakyat mengirimkan wakil-wakilnya di DPR untuk mengontrol presiden.

Dalam menjalankan fungsi kontrol tersebut, mau tidak mau dia harus menggunakan hak-hak konstitusionalnya, baik sebagai anggota DPR maupun kelembagaan DPR, seperti interpelasi, angket,ataupun menyatakan pendapat.

Ketika kita sepakat Indonesia dibangun sebagai negara demokrasi konstitusional, fungsi-fungsi DPR ini harus bisa hidup terus agar siapa pun pelaku kekuasaan pemerintahan berhati-hati dalam mengelola kekuasaan.

Maksud Anda tereduksi?
Anda ingat ketika pada 2007 atau 2008, DPR menggunakan hak angketnya dalam kasus bahan bakar minyak (BBM). Persoalan itu sebenarnya juga cukup dahsyat karena kebijakan itu diduga melanggar konstitusi. Namun, apa yang terjadi? Nasib angket BBM tidak jelas, malah kemudian Ketua Panitia Angket itu kini menjadi bagian dari Kabinet Indonesia Bersatu II (Zulkifli Hasan). Apakah ada hubungan relasional atau tidak, wallahualam. Rakyat bisa menilainya sendiri.

Sekarang ada fenomena angket. Ini fenomena yang menunjukkan wakil rakyat mulai sadar bahwa mereka memang dipilih untuk mewakili rakyat melakukan pengawasan terhadap lembaga kepresidenan.

Irama yang berkembang saat ini positif. Cuma, yang kita khawatirkan, tiba-tiba proses ini berujung antiklimaks akibat fungsi kontrol tadi diamini sebagai tawar-menawar politik, misalnya tawaran menteri kepada partai-partai. Ini menurunkan semangat kontrol itu tadi. Atau, kemudian direduksi pada wacana koalisi.

Mengenai reaksi pemerintah itu, saya melihat memang ada keinginan yang terlalu berlebihan dari lembaga kepresidenan agar steril dari segala gangguan. Artinya, pemerintah ini terlalu paranoid. Padahal, hakikat DPR memang harus mengganggu presiden.

Filosofinya, agar presiden hati-hati dalam mengelola amanah. Ada 250 juta rakyat yang harus dia tanggung, perlu perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan kebutuhan akan kelangsungan hidupnya.

DPR memang harus mengganggu. Bagaimana anggota DPR dari ”Fraksi Koalisi”?
Haram hukumnya menciptakan koalisi permanen di parlemen. Koalisi itu sangat bergantung pada isu politik. Sebab, semua yang di parlemen itu berbaju wakil rakyat. Bukan jurubicara presiden. Ketika anggota masuk di Senayan, baju partai politik itu hilang. Dilepas. Yang ada hanyalah baju wakil rakyat yang seragam. Kehidupan DPR sebagai wakil rakyat tidak boleh dipenjarakan oleh istilah koalisi.

Bagaimana dinamika politik terakhir ini dimaknai?
Ini merupakan momentum bagi DPR untuk mengembalikan citranya sebagai wakil rakyat yang memiliki kekuatan serta kekuasaan yang melakukan fungsi kontrol terhadap lembaga kepresidenan. Inilah momentum bagi anggota DPR untuk menyelamatkan masa depan parlemen kita. Ini juga harus jadi momentum spirit menge- lola DPR tak cuma sampai 2014. Namun, sampai seribu, bahkan jutaan tahun ke depan. Nantinya, akan tercatat dalam sejarah, Indonesia pernah memiliki institusi demos yang sangat kuat yang namanya DPR. (Susana Ritadrama)

Sumber: KOMPAS, 24 Februari 2010

Ket foto: Andi Irmanputra Sidin

Danrem 161/Wirasakti Kupang Perintahkan Agus Yogar Hadiri Sidang

Komandan Korem (Danrem) 161/Wirasakti Kupang, Kolonel Dody Usodo Hargo,S.SIp sudah memerintahkan Agus Yogar, anggota TNI dari Kodim Flotim agar menghadiri persidangan kasus pembunuhan Yohakim Laka Loi Langodai di Pengadilan Negeri (PN) Lewoleba.

Danrem mengatakan itu saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (23/2/2010). Menurut Danrem, Agus Yogar diperintahkan menghadiri persidangan tanpa mengenakan pakaian dinas supaya tidak mempengaruhi persidangan. Apalagi dugaan keterlibatannya dalam kasus itu ecara pribadi, bukan atas nama TNI.

Menurut Danrem, proses sidang kasus itu sedang berjalan. Pemeriksaan awal penyidik tidak menyebut nama Agus Yogar. Nama Agus Yogar baru disebut oleh saksi pada pertengahan sidang kasus tersebut sehingga yang bersangkutan sudah diperintahkan untuk menghadiri sidang agar semuanya jelas.

Menurut Danrem, pemeriksaan yang dilakukan internal Kodim Flotim, tidak ditemukan bukti keterlibatan Agus Yogar dalam kasus pembunuhan itu.

Dia meminta masyarakat harus obtyektif melihat kasus tersebut. Keterangan saksi dalam persidangan yang menyebut nama Agus Yogar, katanya, merupakan urusan pribadi Agus Yogar dan tidak ada kaitannya dengan institusi TNI.

Katakan yang Jujur

Sidang lanjutan kasus tersebut di PN Lewoleba mulai memasuki tahapan-tahapan krusial. Terdakwa Lambertus Bedi Langodaoi, Mathias Bala, Theresia Abon Manuk dan Bambang Trihantara, dihadapkan pada pilihan sulit ketika mereka diberi waktu singkat supaya mengungkapkan fakta sebenarnya yang bisa menolong dirinya sendiri atau sebaliknya justru memberatkan.

"Yang bisa bantu saudara (terdakwa) adalah terdakwa sendiri. Bukan siapa-siapa. Yang bisa memberatkan terdakwa, juga terdakwa sendiri. Kalau melihat, mendengar atau terlibat langsung, katakanlah yang sejujurnya, karena hanya saudara yang bisa tolong diri terdakwa sendiri," tandas Ketua Majelis Hakim, Jhon P.L.Tobing, S.H, M.Hum, didampingi anggota majelis Wempy WJ Duka, S.H, dan Gustav Bless Kupa, S.H, dalam sidang lanjutan hari Selasa (23/2/2010).

Sidang berlangsung sejak pagi sampai malam, dengan agenda utama pemeriksaan saksi Mathias Bala Langobelen, saksi verbalisan penyidik Direskrim Polda NTT dan Polres Lembata yakni AKP Yeter Benediktus Selan, S.H (ketua tim penyidik Direskrim), AKP I Gede Putra Yase, S.H (mantan Kasat Reskrim Polres Lembata), Aiptu Buang Sine (Penyidik Direskrim) Polda NTT dan Rocky J Lomi ( penyidik Polres Lembata). Tim penyidik dihadirkan tim jaksa penuntut umum (JPU) karena terdakwa Bala mengaku mengalami tekanan fisik dan psikis selama pemeriksaan.

Namun dari pemeriksaan empat saksi verbalisan yang memeriksa Bala tak terungkap ada tekanan psikis yang nyata kepada Bala. Ungkapan bahwa Bala akan dibawa penyidik diperiksa ke Polda NTT atau foto pelaku sudah terekam satelit hanya taktik penyidik. Meski demikian majelis akan memusyawarahkannya lagi sebelum menyatakan pendapatnya, apakah Bala bisa mencabut keterangannya dalam BAP.

Seperti pada pada dua sidang sebelumnya, dalam pemeriksaan saksi dan konfrontir, Bala masih tak berubah sikap. Ia mengungkapkan bahwa dirinya mengalami tekanan psikologis dan mencabut semua keterangannya yang diberikannya saat diperiksa penyidik polisi.

Dua saksi lainnya dihadirkan adalah Yohanes Leda Langodai atau Yohan (putra kandung terdakwa Lambertus Bedi Langodai) dan oknum anggota TNI, Agus Yogar. Agus Yogar dan Yohan menyangkal berada di TKP pada saat terjadi pembunuhan. Agus menyatakan saat kejadian ia berada di Larantuka.

Dalam sidang itu, hakim meminta para terdakwa supaya berkata terus terang. Dalam sidang kemarin, Bedi tampil dengan kemeja lengan pendek warna dasar hitam garis-garis putih, dipadu celana kain warna hijau lumut. Kumis dan janggut dicukur bersih. Ia lebih sering menunduk.

Terdakwa Erni Manuk, salah satu caleg terpilih DPRD Lembata yang belum dilantik sejak pemilu legislatif tahun silam, tampil rapi dengan baju dan celana stelan. Wajahnya dipoles make up tipis dan lisptik merah.

"Waktu Anda sangat singkat. Yang bisa menolong diri saudara adalah saudara sendiri. Kalau saudara mengetahui, mendengar atau mungkin terlibat, katakan sejujurnya," kata ketua majelis hakim.

Erni Manuk, dalam pemeriksaan kemarin mengungkapkan bahwa ia tak berada di Lewoleba pada saat pembunuhan Yohakim Langodai, Selasa (19/2/2009). Ia mengetahui kematian Yohakim karena dikirimi pesan siangkat oleh Bala.

Ia mengatakan, Selasa pagi ia sudah berangkat ke Kupang dengan pesawat Merpati dari Lewoleba. Pada siang hari dia melanjutkan penerbangan dari Kupang ke Denpasar dengan pesawat Garuda. Dalam penerbangan ke Denpasar, tutur Erni, ia membeli dua tiket pada temannya di Vero di Kupang. Satu tiket untuk dirinya dan satu tiket untuk anaknya, Yogas. Dalam manifest, tertulis nama Theresia, diakui Erni sebagai namanya yang menempati kursi nomor 5-C.

"Dalam aturan penerbangan one ticket one seat, kenapa Anda tidak komplain kepada pramugari? Anda kan beli dua tiket, kenapa hanya satu kursi yang Anda tempati?" tanya ketua majelis.

Hakim masih menanyakan apakah nama anaknya Yogas itu terdapat dalam manifest penerbangan dari Kupang ke Denpasar dan Erni tampak gelagapan menjawabnya. Sebab sebab nama putranya, saat keberangkatan itu, berusai sekitar setahun lebih tak tercatat dalam manifest. Di sebelah kursi nomor 5-C, tempat duduk Erni, terisi penumpang bernama Fitria.

Erni mengatakan bahwa tiket dari Kupang ke Denpasar telah dibuangnya. Demikian pula tiket dari Lewoleba ke Kupang tak disimpannya lagi. Bahkan saksi agen pesawat Merpati di Lewoleba, Toni Chandra, dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kemarin, mengaku tidak memperhatikan apakah Erni Manuk ikut pada saat penerbangan dan ada dalam kabin atau tidak. (ius)

Sumber: Pos Kupang, 24 Februari 2010
Ket foto: Komandan Korem 161/Wirasakti Kupang Kolonel Dody Usodo Hargo (gbr 1) dan Thresia Abon Manuk alias Erni Manuk (gbr 2). Foto: Repro Pos Kupang

Sidang pembunuhan Yohakim: Bala Mengaku dalam Tekanan

Terdakwa pembunuhan Mathias Bala Langobelen, selama penyidikan kematian Yohakim Langodai pertengahan 2009 menjadi "pahlawan" membuka tabir misteri kematian korban, namun kini membangkang melawan penyidik. Pada sidang lanjutan, Senin (22/2/2010) di Pengadilan Negeri Lembata, Bala mengaku memberikan keterangan di BAP penyidik karena tekanan.

Dalam sidang tersebut, Bala mengatakan bahwa dia mengungkapkan semua yang dia ketahui kepada penyidik karena diancam oleh penyidik. Tetapi kata-kata "ancaman psikis" yang dialaminya malah menjadi guyonan dan tertawaan hakim, jaksa dan pengunjung sidang.

Sidang kemarin mengagendakan pemeriksaan Bala sebagai saksi berhadapan dengan rekannya, terdakwa Lambertus Bedi Langodai dan Muhammad Pitang. Sidang dipimpin ketua majelis John PL Tobing, S.H, M.Hum, didampingi Wempy WJ Duka, S.H, dan Gustav Bless Kupa, S.H. Tim JPU, Jeremias Pena, Herdian Rahardi, S.H, dan Janu Asrianto, S.H, hanya menghadirkan Bala, sedangkan saksi verbalisan penyidik Direskrim Polda NTT dan Polres Lembata, baru bisa dihadirkan hari ini, Selasa (23/2/2010).

Seperti pengalaman pada sidang hari Kamis pekan lalu, Bala mencabut semua keteranganya, maka sebelum memasuki materi pemeriksaan, ketua majelis langsung menanyakan kepada Bala. Apakah terdakwa, anggota Satpol Setda Lembata ini masih tetap pada keterangannya di sidang sebelumnya? Bala menyatakan ia tetap pada keteranganya dan minta dihadirkan saksi verbalisan.

Kejadiannya, berulang ketika Bala diperiksa sebagai terdakwa. Pertanyaan majelis kepada Bala diarahkan seputar pengalamannya berhadapan dengan penyidik gabungan Direskrim Polda NTT dan Satreskrim Polres.

Bala menuturkan, ia diperiksa lima kali. Penyidikan pertama, 23 Juli 2009 sekitar pukul 20.00 Wita, di ruangan Kasat Reskrim, berlangsung santai. Ia mengakui tak mengalami tekanan mental dan fisik. Berita acara pemeriksaan (BAP) dibaca dan ditandatanganinya.

Penyidikan kedua, 25 Juli 2009 di salah satu kamar Hotel Lewoleba, Bala dihadapkan kepada penyidik Direskrim, juga diakuinya berlangsung dalam suasana yang santai. Namun, ucapan dilontarkan penyidik dirasakannya sebagai tekanan. Kata-kata penyidik demikian, "kalau kamu tidak mengaku dibawa ke Polda NTT. Kalau kamu masih saja tidak tahu-tidak tahu, kamu pembohong dan penipu. Adik kandung (terdakwa Bedi Langodai) saja kami tangkap. Kamu, mati-mati," tandas Bala membacakan catatannya.

Bala menambahkan, penyidik juga menakut-nakutinya seperti para pelaku bom Bali. "Istri saya diancam ditangkap dan ditahan. Saya diancam akan dibawa ke Polda di Kupang. Kalimat ini disampaikan di hadapan saya dan istri saya," tutur Bala.

Usai pemeriksaan itu, demikian Bala, ia membaca BAP kemudian membubuhkan tandatangannya.

Pemeriksaan dilanjutkan pada 28 Juli 2009, Bala didampingi kuasa hukum Sebastianus Ola Domaking, S.H. Ia mengakui, saat itu ia merasa bersalah, berdosa dan menangis karena menyebut-nyebut pelaku lainnya, sehingga ia tak membaca lagi BAP dan menandatanganinya.

Kejadian serupa dialaminya lagi pada pemeriksaan 8 September 2009. Penyidik melontarkan pernyataan bahwa aksi dan foto para pelaku pembunuhan dapat terekam di satelit, membuatnya ketakutan dan mengakui perbuatannya.

Bala mengungkapkan pada saat ia ditangkap dan ditahan, penyidik meletakkan pistol di hadapannya. Salah seorang penyidik melontarkan ucapan bahwa dirinya sering 'makan manusia', sebaiknya Bala menceritakan terus terang.

Penuturan tentang ancaman yang dialaminya menjadi lelucon majelis hakim. "Memang tangkap pelaku kejahatan pakai garpu?" tanya majelis kepada Bala.

Bala mengenakan celana kain dan baju kemeja hijau garis-garis hanya senyum-senyum malu menundukkan kepala.

Hakim Tobing sudah berupaya menyadarkan Bala supaya memahami posisinya dan menjelaskannya. Dari semua penuturannya, tak ada tindakan yang bisa dikategorikan sebagai intimidasi dan paksaaan. Penyidikan kepadanya dilaksanakan dalam suasana santai, rileks tanpa tekanan. Meski, anggota Satpol PP Setda Lembata ini menyatakan ia menggalami tekanan fisik dan psikologis.

"Saya minta bapak majelis yang terhormat panggil semua anggota penyidik dari Polda NTT dan NTT dan Polres Lembata yang periksa saya," tandas Bala. (ius)

Sumber: Pos Kupang, 23 Februari 2010
Ket foto: Mathias Bala Langobelen, salah satu tersangka poembunuhan Y0hakim Laka Loi Langodai. Foto: dok. Pos Kupang

Artis Seksi Megan Fox Siap Dihamili

AKTRIS Megan Fox mengungkapkan kalau ia sudah siap menjadi seorang ibu. Fox bahkan sudah tak sabar untuk segera dihamili.

"Aku sudah cukup dewasa, jadi tunggu apalagi. Aku rasa aku sudah siap untuk dihamili," ujar Megan Fox seperti yang dilansir Female First, Rabu, 17/2/2010 lalu.

Perempuan kelahiran 16 Mei 1986 itu menuturkan kalau ia tak akan mengecewakan ketika memerankan sosok ibu. Menurutnya, figur keibuan sudah ada dalam dirinya, meski selama ini beberapa pihak menilainya hanya menjual keseksian semata.

"Aku akan selalu ada untuk anak-anakku kelak. Aku akan menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak-anakku," imbuhnya.

Fox yang namanya melejit lewat film Transformers: Revenge of the Fallen itu yakin kalau ia bukan perempuan bodoh yang selama ini dipikirkan oleh banyak orang.

Sebelumnya, artis seksi ini pernah curhat soal posenya saat memakai underwear alias pakaian dalam. Bintang film panas merasa tak puas dengan hasil foto-fotonya saat ia hanya dibalut pakaian dalam.

Aktris berusia 23 tahun itu berharap, posenya dengan underwear bisa terlihat lebih klasik. Sayangnya setiap ia difoto dengan underwear, yang terjadi adalah penampilannya bagaikan seks simbol.

"Begitu aku pakai underwear, aku seorang Vargas girl," ujar Megan seperti dilansir Showbiz Spy, Selasa, 16 Februari 2010 lalu.

Sekadar informasi Vargas girl merupakan gambar kartun perempuan seksi ciptaan Alberto Vargas. Setiap perempuan yang menjadi Vargas girl biasanya menjadi simbol seks.

"Makanya saat ini, aku menjadi ragu-ragu untuk berpose seperti itu," lanjut bintang film Jennifer's Body itu.

Multi Talenta

Megan Fox pernah dinominasikan sebagai Aktris Terburuk tahun 2009. Nominasi kepada bintang film multi talenta itu diberikan Razzie Award atas peran Fox di film Transformers: Revenge of the Fallen.

Film besutan sutradara Michael Bay itu mendapat nominasi paling banyak di antara nominator yang lain. Ada tujuh nominasi Razzie Award yang dialamatkan ke film Transformers: Revenge of the Fallen.

Robot Optimus Prime dan kawan-kawan mendapat nominasi sebagai Film Sekuel Paling Buruk sepanjang 2009. Lalu adegan kemesraan Megan Fox dan Shia LeBouf di film itu menjadi nominasi Pasangan Paling Buruk 2009, seperti yang dilansir Female First, Selasa 2 Februari 2010.

Selain itu Bay mendapat nominasi Sutradara Terburuk ditambah dengan nominasi Screenplay Terburuk.

Menemani Transformers: Revenge of the Fallen adalah film Land of the Lost yang dibintangi pelawak Will Ferrel. Land of the Lost juga mendapat tujuh nominasi dari Razzie Award.

Selain Megan Fox dan Shia LeBouf, bintang pujaan banyak wanita, Robert Pattinson, juga muncul namanya sebagai salah satu nominator Razzie Award. Pattinson dinominasikan sebagai Pasangan Terburuk 2009 bersama lawan mainnya aktris Kristen Stewart di film New Moon: Twilight Saga.

Ajang penghargaan Razzie Award digelar untuk memilih insan-insan film Amerika Serikat yang memiliki kualitas jelek. Biasanya yang dinilai adalah kualitas akting, cerita dari sebuah film atau penjualan tiket bioskop di pasaran. Razzie Award 2010 akan digelar pada 6 Maret 2010 atau sehari sebelum ajang Academy Awards dihelat.

Sumber: detikcom

Ket foto: Megan Fox. Dok. www.vivagaol.com & www.obsessedwithfilm.com

Konsolidasi Rezim

Oleh Cornelis Lay

Pengajar Jurusan Politik &
Pemerintahan Fisipol UGM, Yogyakarta

BEBERAPA hari lalu, saya bersua seorang sahabat, anggota DPR baru. Ia kebingungan karena disambangi birokrat menengah —lengkap dengan disposisi dari atasannya— yang menanyakan dua hal penting: sumber data yang menjadi dasar bagi komentarnya terkait utang Indonesia yang semakin membengkak setahun terakhir; dan apa yang dimauinya dengan komentar negatif seperti itu.

Dengan lugu ia menjawab, sumber data berasal dari berbagai dokumen resmi, dan bahkan secara naïf menunjukkan dokumennya. Sementara untuk pertanyaan kedua, dengan sederhana dijawabnya agar pemerintah bekerja lebih serius lagi. Sahabat saya bertanya lugu, apa yang salah dengannya sehingga birokrat itu mendatanginya? Ia tampaknya percaya yang sedang dihadapinya peristiwa individual.

Jauh sebelumnya, tetapi di bawah rezim yang sama, sahabat lain berkisah tentang undangan sebagai komentator di sebuah TV swasta. Ia diminta tidak memberikan komentar terkait presiden. Ketika dia menolak, acara dibatalkan. Sahabat karib lain yang lantang, bahkan sejak Orde Baru, menceritakan pengalamannya dipanggil dan diperingatkan atasannya atas komentar dan tulisan-tulisannya.

Dengan bijak atasan karib saya meminta agar ia menahan diri. Alasannya sederhana, ia ditelepon dan dikirimi faksimile media yang memuat komentar karib saya oleh seorang petinggi di pusat pengambilan keputusan. Bahkan, secara tersamar sang petinggi mengindikasikan ancaman pengurangan budget dari negara.

Sahabat yang lain mengirimkan SMS sederhana yang menjelaskan pilihannya untuk melawan salah satu pasangan kandidat presiden-wakil presiden selama pemilihan presiden. Ia menyatakan, rangkaian respons dari kubu sang kandidat menyusul kritik menggelitik Butet Kartaredjasa dalam sebuah acara semakin meyakinkan dia untuk aktif menyatakan ”tidak” pada pasangan kandidat tersebut.

Kisah-kisah sejenis silih berganti dikeluhkan teman-teman media dalam berbagai obrolan ringan. Namun, sialnya, saya tidak menyediakan cukup waktu dan perhatian untuk memverifikasi. Sekalipun demikian, Jusuf Kalla (JK) dalam salah satu debat antarkandidat presiden memberikan hints yang meyakinkan, kisah di atas bukan fiksi. JK berbilang lantang tak akan pernah menelepon redaksi media massa.

Dan kini, mencuatnya kisah sejenis menyusul pengakuan sejumlah anggota Tim Pansus Bank Century semakin memperjelas bekerjanya metode di atas. Apalagi, rencana pengendalian informasi lewat rancangan peraturan pemerintah yang sedang disiapkan salah satu kementerian ikut diperhitungkan.

Beberapa bulan yang lalu sahabat lain berkisah tentang pilihan ”madu” dan ”racun”—koalisi dan bui—yang ditangkapnya secara jelas selama proses keras ke arah pembentukan koalisi kabinet. Pilihan dilematis sejenis bukan hal istimewa. Saya begitu sering mendengar keluhan sejumlah bupati/wali kota yang kebetulan saya kenal tentang hal yang sama. Sementara dua minggu yang lalu, sahabat saya yang berada di lingkaran kekuasaan bercerita bahwa ia dan timnya menerima foto yang tidak layak dari salah seorang yang bersuara lantang kepada penguasa yang dikirim orang tidak dikenal. Namun, dengan bangga ia menyatakan, dia tidak pernah menggunakannya untuk tujuan politik.

Sama seperti reaksi sahabat dalam kisah pertama, impresi umum yang saya dapatkan dari para sahabat atas berbagai kisah di atas hampir seragam: mereka mengira ini soal individu, soal pribadi seorang pemimpin, serta soal kepengecutan atasan mereka dan media. Tidak satu pun membayangkan kesemuanya sebagai watak sistemik dari sebuah rezim yang sedang mengonsolidasi diri.

Memperbesar kekuasaan

Dua minggu yang lalu, saya bertemu dengan sahabat yang lain dalam sebuah acara sosial. Ia kebetulan berada di lingkaran kekuasaan. Dalam pembicaraan serba ringan banyak hal digosipkan. Akan tetapi, salah satu yang mengagumkan adalah kesimpulan besar yang diberikannya: rangkaian amandemen konstitusi kita memiliki corak politis yang serupa, yakni memangkas kekuasaan lembaga kepresidenan yang membikin sistem presidensial tidak memiliki topangan konstitusi yang memadai.

Kesimpulan ini bisa dipastikan merupakan refleksi dari keyakinan Presiden dan para pembantunya. Kesimpulan ini berangkat dari fakta sederhana: beberapa bulan yang lalu Tim Penasihat Presiden mengundang ahli, termasuk dari berbagai perguruan tinggi untuk mengkaji rencana amendemen konstitusi berikutnya. Tujuannya cukup sederhana: mengukuhkan kembali kekuasaan konstitusional presiden secara lebih solid yang diandaikan sebagai sumber malapetaka rendahnya kapasitas governability presiden. Karena saya memutuskan tidak menghadiri acara ini sekalipun diminta oleh dekan, saya tak sempat menyampaikan pandangan bahwa kewajiban pokok presiden adalah melaksanakan konstitusi, bukan mengubahnya.

Defisit kekuasaan sebagai argumen pembenar ketidakefektifan kepemimpinan bukan monopoli presiden dan orang di sekitarnya. Dalam berbagai forum pertemuan gubernur, dan dalam sejumlah pertemuan saya dengan individual gubernur, saya selalu mendengar kisah yang sangat tipikal: gubernur dihadapkan pada defisit kekuasaan yang sangat besar sehingga gagal bahkan sekadar menghadirkan bupati dalam rapat-rapat koordinasi.

Salah satu motif di balik rencana perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terkait dengan kehendak untuk mengonsolidasi kembali kekuasaan gubernur sebagai perpanjangan tangan presiden. Sesuatu yang pernah ditanyakan salah seorang mantan menteri dalam pertemuan dengan saya beberapa bulan lalu.

Demos yang tercabik

Namun, di ranah demos, kisah-kisah sebaliknya justru bermunculan. Kisah partai yang telah beranak pinak, dan bahkan bercucu dan bercicit sudah sangat gamblang disajikan media massa di samping kisah rutin pertengkaran internal. Namun, yang tak kalah serunya adalah kisah perpisahan dan perpecahan dunia gerakan dan masyarakat sipil. Saya sering dikirimi SMS oleh banyak sahabat aktivis. Salah satu yang mencengangkan menceritakan kecurigaan pengirim SMS atas ”siapa Bendera” —yang aktivisnya kini sedang dihadapkan pada persoalan hukum—berikut motif dan kekuatan di baliknya.

Pembilahan politik dan kekuatan masyarakat sipil ke dalam sekat-sekat kategoris tertentu memang adalah nature-nya Indonesia. Boeke berkisah tentang dual economy lebih dari seratus tahun lalu. Furnivall berkisah tentang fragmented society, bahkan sebelum kita merdeka. Geerzt mendeskripsikan pembilahan Santri-Abangan-Priayi yang sudah jadi legenda. Feith membentang peta aliran yang lebih rumit dengan mengombinasikan ideologi (kanan-kiri) dan pengaruh Barat dan budaya lokal (Jawa) yang diproyeksikan melalui partai-partai.

Sifat alamiah masyarakat di atas mengalami distorsi cepat. Orba memanipulasi dan memperdalam fragmentasi melalui konsep sederhana, tetapi mematikan: SARA berikut EKI (Ekstrem Kiri), EKA (Ekstrem Kanan), dan bahkan Ekstrem Tengah. Modus Orba telah memudar. Akan tetapi, substansinya terus bertahan: negara memfasilitasi pembilahan dan fragmentasi masyarakat secara konstan.

Lihat saja fenomena konsolidasi kelompok dan pemaksaan tersistem untuk menjadi ”lawan” atau ”kawan” yang akhir- akhir ini semakin intensif. Energi bangsa sedang dibelah dan dikuras secara sistematis. Sialnya, bukan untuk menghasilkan Indonesia yang lebih baik, tetapi sebatas mempertegas siapa kawan, siapa lawan.

Otoritarianisme lunak?

Apa arti berbagai kisah di atas? Penafsiran bisa bervariasi. Namun, jika sejarah diri sendiri bisa dipercaya, kesimpulannya cukup sederhana: rezim sedang mengonsolidasi diri melalui metode stick and carrot. Hanya saja pilihan pendekatan berbeda dengan masa lalu. Keduanya bekerja di bawah permukaan dan menghindarkan diri dari tindakan mengoyak formalisme demokrasi. Bahkan lebih lagi, kedua metode yang ada bekerja dalam balutan nilai yang sangat diimpikan setiap anak negeri: demokrasi dan pemerintahan yang bersih.

Tujuannya pun setali-tiga-uang, menciptakan kepatuhan pada kekuasaan guna melicinkan jalan bagi kontrol dan pengawetan rezim. Sudah tentu, pencapaiannya masih jauh dari tujuan yang ingin dicapai. Benih-benih perlawanan masih berserakan di sana sini.

Namun, sifat kerjanya yang masif dan konsisten, daya rambahnya yang sedemikian luas, area kerjanya yang semakin bervariasi, dan daya persuasinya lewat kendali atas wacana publik yang sedemikian luar biasa boleh jadi akan mengantarkan kita memasuki gerbang baru Indonesia: otoritarianisme lunak. Atau jangan- jangan kesimpulan ini terlampau mengada-ada karena masing-masing kisah di atas sekadar bercerita tentang dirinya masing-masing.

Sumber: Kompas, 23 Februari 2010

Paus Benediktus XVI Protes Alat Pemindai Tubuh 'Telanjang' di Bandara

Ancaman terorisme menyebabkan otoritas bandara internasional melirik penggunaan full-body scanner. Alat pemindai itu bisa menerawang ke sejumlah bagian tubuh yang tertutupi pakaian. Sejak diluncurkan, alat itu telah menuai kontroversi.

Salah satu tokoh yang tidak setuju dengan alat tersebut adalah pemimpin religius Katolik, Paus Benediktus XVI.

"Perlindungan terhadap harga diri dan integritas manusia di atas segalanya," kata Paus Benediktus saat berbicara di depan pekerja airport di Vatikan, Roma, seperti dikutip nationalpost.com, Senin (22/2/2010).

Meski tidak secara langsung menyebut alat pemindai, namun Paus sangat jelas ingin melindungi harga diri setiap orang yang 'ditelanjangi' oleh alat tersebut.

"Meskipun dalam situasi saat ini, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, yakni menghormati nilai dari kemanusiaan tanpa mengurangi perhatian dan pelayanan," jelas Paus sambil mencontohkan kondisi bandara yang saat ini kerap diancam teror.

Penggunaan alat pemindai ini memang mengundang pro-kontra. Sebab, siapa pun orang yang melewatinya akan terlihat telanjang. Saat ini, alat tersebut diuji coba di sejumlah bandara di Kanada dan Perancis. Pemeriksaan akan difokuskan untuk para penumpang yang hendak ke Amerika Serikat (AS).

Alat pemindai ini juga telah ada di Indonesia sejak tahun 2008. Scanner itu bermerek ProVision buatan pabrikan L3 Security & Detection System, Amerika Serikat. Namun, penggunannya hanya untuk orang yang dicurigai. Belum jelas apakah alat tersebut masih dipergunakan hingga saat ini.

Sumber: detikcom, 23 Februari 2010

Ket foto: Paus Benediktus XVI

George Soros: Jangan Menalangi Bank dengan Uang Pembayar Pajak

Dalam satu wawancara di Jakarta pada Desember 2006, George Soros menyampaikan ramalannya kepada Tempo. Katanya, ”Perekonomian Ame¬rika Serikat akan ambruk. Negara dengan perekonomian terbesar di dunia itu bakal rontok terseret kejatuhan bisnis properti.”

Prediksi Soros terbukti akurat. Hingga saat ini, pemerintahan Presiden Barack Obama masih tertatih-tatih memulihkan ekonomi negara setelah dihajar krisis properti. Di belahan barat, para pemimpin negara Uni Eropa masih jatuh-bangun mengawal perekonomian mereka agar tak terjengkang kembali ke jurang.

Sebagai investor dan spekulan, ”penciuman” Soros dikenal amat tajam. Pendapatnya selalu disimak pemain pasar. Tapi, sebagai spekulan, dia kerap dituding mengail di air keruh di negara-negara yang tengah didera krisis ekonomi. Misalnya ketika krisis moneter menerpa Asia pada 1997.

Tuduhan itu tak bosan-bosannya dia bantah. ”Spekulan hanyalah pembawa pesan yang menyampaikan berita buruk,” kata Soros. Kesalahan kebijakan pemerintahlah, menurut dia, yang melahirkan krisis ekonomi.

Soros memang punya dua sisi wajah yang berlawanan: spekulan pem¬buru untung versus dermawan yang gemar menebarkan triliunan rupiah ke seluruh dunia. Lewat Open Society Institute, Soros terlibat dalam berbagai proyek sosial, lingkungan, dan politik di negara-negara Eropa Timur, Afrika, dan Asia, termasuk Indonesia.

Di usia menjelang 80 tahun, kegiatannya tak kunjung berkurang. Dia tetap aktif memantau dinamika pasar dan terbang ke seluruh dunia mengun¬jungi aneka proyek filantropinya. Kepada wartawan Tempo Sapto Pradityo, Andree Priyanto, Hermien Y. Kleden, serta fotografer Ijar Karim, dia memberikan sebuah wawancara khusus pada Kamis dua pekan lalu di Hotel Gran Melia, Jakarta Selatan.

Gaya bertuturnya halus dan santun—kerap diselingi tawa berderai. Soros muncul dalam setelan jas abu-abu muda yang chic dan elegan. Toh, penampilannya tampak sederhana untuk seseorang dengan kekayaan, mengutip Soros: ”Hanya beberapa miliar dolar.”
Berikut ini petikannya.

Boleh kami tahu apa saja inti masalah yang Anda perbincangkan dengan Wakil Presiden Boediono?
Oh, saya menemuinya untuk mengetahui situasi ekonomi Indonesia. Sebagai mantan pemimpin bank sentral, dia merupakan sumber informasi terbaik. Saya juga bertemu dengan Kuntoro Mangkusubroto (Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pe¬ngendalian Pembangunan—Red.), yang saya kenal di Aceh. Kedua pertemuan itu bermanfaat terutama untuk saya sendiri karena Anda tahu, saya tidak mengikuti perkembangan Indonesia.

Sejumlah media menulis, setelah menemui Boediono, ”Soros tak menyarankan penalangan bank-bank yang ambruk akibat krisis.” Benar demikian?
Tidak tepat seperti itu. Yang saya katakan adalah, ketika suatu sistem terancam runtuh, Anda harus mengambil langkah-langkah penyelamatan sistem. Tapi pemerintah semestinya menghindari pemakaian uang pembayar pajak untuk menalangi bank. Pemerintah juga bertanggung jawab mengatur pasar karena pasar tidak mengoreksi sendiri hal-hal berlebih¬an. Kita tahu, telah terjadi kegagalan pengaturan sistem keuangan global yang mengakibatkan kehancuran dalam skala amat besar.

Di mana posisi Indonesia setelah ambruknya sistem keuangan berskala global?
Indonesia sebenarnya menderita relatif sedikit dibanding pusat-pusat sistem keuangan macam Amerika dan Inggris. Inilah negara-negara yang telah membiarkan globalisasi dan dere¬gulasi pasar finansial. Mereka berkeyakinan pasar tidak perlu diatur. Itu keliru! Sebab, pasar perlu diatur. Dan kini mereka (Amerika dan Inggris—Red.) membayar amat mahal untuk kesalahan tersebut.

Ya, dan Amerika masih terbelit krisis sampai sekarang. Menurut Anda, ¬mengapa kebijakan ekonomi Presiden Obama tak berjalan sesuai dengan harapan?
Saya bersikap kritis terhadap pendekatan yang diambil Presiden Obama. Menurut saya, kebijakan penalangan (terhadap bank-bank Amerika yang ambruk—Red.) terlalu menguntungkan institusi, pemegang saham, dan manajemen institusi keuangan.

Tentu Anda punya alasan?
Pada dasarnya institusi-institusi itu diberi pinjaman yang memungkinkan mereka meraup untung dan lepas dari kebangkrutan. Tapi sekarang, manajemen institusi keuangan menganggap keuntungan itu seolah-olah dihasil¬kan mereka yang bekerja di bank—dan bukan diberikan pemerintah. Nah, mereka harus membayar, karena jelas ini tidak adil. Kebijakan penyelamatan (Obama) bisa dikatakan berhasil dalam arti sistemnya tidak runtuh. Tapi pelaksanaannya memicu kritik dan melahirkan suasana amat buruk bagi aneka reformasi yang diperlukan.

Selama krisis, apakah tim ekonomi Obama meminta nasihat Anda?
Tidak. Tapi saya mengunjungi mereka dan menawarkan beberapa gagas¬an, dan saya kemukakan secara terbu¬ka. Mereka mendengarkannya, tapi tidak menerima saran-saran saya.

Berkali-kali Anda pernah mengatakan, menjalankan bisnis sebetulnya sama dengan mengurus negara. Apa maksudnya?
Saya tidak mencampur kepentingan bisnis dengan kegiatan filantropis, atau dengan kepedulian saya terhadap masyarakat. Sebagai pemain pasar saya bertindak menurut aturan dan ber¬usaha menghasilkan laba. Tapi, sebagai warga negara, bila saya prihatin terhadap suatu aturan, saya akan berusaha mengusulkan aturan yang bermanfaat bagi masyarakat dan bukan yang hanya menguntungkan saya.

Misalnya?
Saya, umpamanya, mendukung pengaturan lembaga hedge fund. Tapi, bila dana ini ada dalam sebuah gereja, hal ini tak akan saya jadikan kepentingan utama saya. Saya percaya, jika banyak orang—dan bukan hanya kalangan bisnis—yang bersedia menggunakan prinsip ini, demokrasi akan berfungsi lebih baik. Sudah terlalu banyak lobi legislasi untuk kepentingan khusus—suatu hal yang saya tentang.

Anda mendanai begitu banyak kegiat¬an—filantropi ataupun politik—di berbagai negara. Apa alasannya dan bagaimana Anda menentukannya, termasuk untuk Indonesia?
Pada dasarnya saya percaya pada rakyat Indonesia untuk memutuskan apa yang dibutuhkannya. Saya hanya menyediakan dukungan finansial karena saya tidak bisa menjadi pakar tentang Indonesia. Dua bidang yang menjadi pusat perhatian kami di Indonesia adalah pertama, pemberdayaan hukum bagi warga miskin, dan kedua, masalah tenaga kerja (Indonesia) di luar negeri.

Indonesia punya ”pekerjaan rumah” besar selama puluhan tahun, yakni membe¬rantas korupsi. Bagaimana pendapat Anda?
Kami sudah menghabiskan banyak¬ waktu untuk mendukung berbagai upaya reformasi hukum di berbagai negara. Pada dasarnya sebagian besar usaha ini gagal. Kesimpulan kami, hampir tak mungkin melaksanakan reformasi sistem yang busuk dari dalam, karena mereka yang terlibat harus mempertahankan wilayah mereka, dan setiap individu sudah begitu terjerat dalam sistem. Maka satu-satunya pendekatan yang barangkali bisa memberikan hasil adalah mendirikan peradilan baru yang menetapkan prinsip berbeda dari awal. Sampai tingkat tertentu, saya pikir hal ini telah terjadi di Indonesia.

Seperti apa, misalnya?
Ada lembaga pemberantasan korup¬si (Komisi Pemberantasan Korup¬si—Red.), yang punya penyidik sendiri, penuntut sendiri, dan proses yudisial sendiri. Dan badan ini benar-benar telah mengguncang banyak kasus serta membuat dampak besar.

Pemain pasar selalu membandingkan kelihaian Anda dalam spekulasi dengan Warren Buffett. Pernahkah Anda gagal atau rugi dalam berinvestasi?
Pernahkah saya merugi? Ya, tentu saja pernah ha-ha-ha.... Sekitar 45 persen dari investasi.

Anda yakin sampai 45 persen?
Saya tidak mengkalkulasikannya. Tapi, kalau ada yang menghitungnya, mungkin transaksi yang merugi jumlahnya ada sebanyak transaksi yang menguntungkan. Biasanya, tiga kali rugi, sekali untung. Tapi yang sekali itu justru yang besar ha-ha-ha....

Belakangan Anda banyak menaruh perhatian pada isu perubahan iklim. Bagaimana awal mulanya?
Pada 2004 saya mendengarkan kuliah Wakil Presiden Al Gore tentang perubahan iklim dan saya menjadi yakin betul betapa nyatanya problem ini. Saya sudah mengikuti perundingan-perundingan resmi membahas isu ini. Dan saya semakin yakin bahwa masyarakat harus lebih aktif mendorong pemerintah bertindak. Kami mengusulkan skema pembentukan Dana Hijau di Kopenhagen senilai US$ 100 miliar (sekitar Rp 1.000 triliun) dengan menggunakan mekanisme special drawing rights.

Presiden Uni Eropa Jose Manuel Barosso tampaknya terpikat usul Anda.
Ya, Barosso menyetujuinya. Saya pi¬kir ide ini benar-benar bisa dilaksana¬kan semua jika G-20 menyepakatinya.¬ Jika tidak, berbagai hambatan tak akan bisa diatasi. Mekanisme ini memang tak akan memecahkan masalah terpenting di Indonesia, yaitu pembakaran dan pembabatan hutan. Sebab, dana ini hanya bisa digunakan sebagai pinjaman yang harus dibayar kembali. Dan siapa yang akan membayar untuk pelestarian hutan? Kan tidak ada badan seperti itu. Maka masalah seperti di Indonesia perlu pemecahan lain.

Misalnya?
Saya berpendapat, negara maju harus¬ secara efektif membayar pemeliharaan hutan. Umpama, penduduk Uni Eropa yang benar-benar peduli terhadap perubahan iklim bisa dikenai pajak satu persen bila membeli tiket pesawat. Dari dana yang terkumpul, mereka bisa membuat kontrak dengan enam provinsi di Indonesia yang punya masalah dalam pengelolaan hutan.

Ada peran politik Anda yang ingin kami konfirmasikan: benarkah Anda pendukung utama Revolusi Oranye di Ukraina?
Ya, pertama, saya mendukung Revo¬lusi Mawar di Georgia, kemudian Revo¬lusi Oranye di Ukraina, dan terakhir, Revolusi Tulip di Kirgistan. Kami mendukung kegiatan antikorupsi dan pemi¬lihan ulang. Secara pribadi, saya mendukung pemimpin oposisi di Georgia.¬ Ketika mereka naik ke tampuk kekuasa¬an, saya memberikan donasi untuk kepolisian. Atas dasar itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menuding saya penghasut. Dia bilang, kelompok oposan Georgia bekerja karena saya bayar. Tuduh¬an itu tidak benar. Mereka beker¬ja demi rakyatnya. Saya hanya mendukung¬ perubahan rezim secara demokratis.

Apakah latar belakang Yahudi Anda menjadi hambatan Anda melakukan kegiatan di negara tertentu, termasuk di Indonesia?
Ya, saya kira begitu. Fakta saya memiliki banyak uang dan sedemikian aktif dalam kancah politik menimbulkan gagasan adanya konspirasi zionis¬me global—pengaruh uang Yahudi dan sebagainya. Tapi fakta bahwa saya tidak memakai uang saya untuk tujuan zionisme seharusnya menghapus citra ini. Namun saya punya kekuasaan dan pengaruh yang begitu besar, maka saya dianggap sesuai dengan mitos konspira¬si Zionis.

Sering Anda alami hal ini?
Kasus ini amat sering saya hadapi¬ di negara-negara Islam. Tapi ini tidak¬ menghentikan saya menjalankan pro¬yek kemanusiaan di negara Islam. Dalam kasus Israel, buktinya saya berpihak ke Palestina. Kami juga membantu orang-orang Islam yang mengalami diskriminasi. Tapi tetap saja ada kecurigaan.

Apakah Anda membenci Israel? Mengapa Palestina yang banyak Anda bantu?
Saya sama sekali tidak membenci ¬Israel. Tapi saya bersikap kritis terhadap beberapa kebijakan Israel, tanpa membesar-besarkannya. Menurut saya, jika benar-benar ingin menentang kebijakan Israel, saya harus hidup di Israel,¬ dan melakukannya dari dalam.

George Soros (lahir: György Schwartz)

Tempat dan tanggal lahir: Budapest, Hungaria, 12 Agustus 1930

Pendidikan:
• Jurusan Filsafat London School of Economics

Pekerjaan:
• Pendiri dan Chairman Soros Fund Management dan
• Quantum Group of Funds
• Pendiri dan Chairman Open Society Institute

Sumber: TEMPO, 22-28 Februari 2010
Ket foto: George Soros. Foto: dok.www.greencitizens.net

Ulah Tergagap Kaum Hawkish di Yogyakarta

MINGGU pagi, 19 Desember 1948, ketenangan suasana ibu kota Yogyakarta terusik dengan ingar-bingarnya raungan sejumlah pesawat terbang. Tak lama kemudian, pasukan payung tampak diterjunkan di sekitar lapangan terbang Maguwo. Inilah operasi airborne pertama Belanda yang dimaksudkan sebagai serangan kilat (blitzkrieg) untuk menghancurkan Republik Indonesia.

Pada hari yang kelam tersebut dalam waktu singkat ibu kota bisa diduduki dan pemimpin tertinggi RI jatuh ke tangan musuh. Tindakan Belanda diambil tanpa memedulikan hukum internasional. Saat itu sesungguhnya perundingan bilateral masih berlangsung. Bahkan, para pengamat mancanegara dari Komisi Tiga Negara (KTN) bersama wartawan asing masih berada di Yogyakarta.

Situasi perundingan Indonesia-Belanda yang alot membuat pihak Belanda, yang ingin kembali menegakkan kekuasannya di Indonesia, merasa frustrasi. Maka, di kalangan ”penganjur perang” (hawkish), seperti Louis Beel, Wakil Tinggi Mahkota di Batavia, dan Letjen Simon Spoor, Panglima Angkatan Bersenjata Hindia Belanda/KNIL, perang adalah satu-satunya jalan yang dianggap bakal melancarkan kebuntuan. Namun, efek yang tercipta malah sebaliknya, semakin menambah keruwetan. Sejarawan Anthony Reid (1996) menilai, ”Belanda dengan gegabah menantang opini dunia dalam suatu sikap bunuh diri.”

Karya Julius Pour ini memberikan uraian yang kaya dan mengalir dengan bahasa yang renyah tentang Agresi Militer II, yang dibuat yel-yel serdadu Belanda sebagai ”Doorstoot naar Djokja” (Menembus Maju ke Djokja) serta dampak yang ditimbulkan, baik bagi Indonesia maupun Belanda. Dalam membangun narasinya, penulis mendasarkan uraiannya pada berbagai memoar para pelaku (Soekarno, Mohammad Hatta, Mohamad Roem, dan lain lain) dan kajian para sejarawan dari berbagai negara (George McTurnan Kahin, Leirissa, Heijbouer, dan lain lain).

Penulis menunjukkan bahwa demi memuluskan agresinya, kalangan diplomatik Belanda merekayasa keterlambatan nota penting dari pihak Indonesia (hlm 10-12) sehingga seolah posisi Belanda terancam dan mereka berhak melakukan apa yang di akhir abad XX disebut sebagai ”pre-emptive strike”. Letjen Spoor begitu percaya diri, dan seperti dalam kutipan dialog di atas (hlm 12) merasa mampu menghancurkan RI dalam waktu kurang dari tiga bulan. Para hawkish Belanda yakin bahwa suatu serangan yang mematikan akan membuat dunia melihat bahwa RI tidak memiliki kedaulatan dan kekurangan angkatan perang yang memadai. Namun, rupanya agresi itu malah menjadi bumerang. Bahkan, perwakilan AS di PBB mengatakan kepada rekannya dari Belanda bahwa agresi itu adalah ”kesalahan terbesar yang pernah dilakukan Belanda sepanjang sejarahnya” (the biggest mistake by the Netherlands in its entire history) (Monfries 2008).

Mantan wartawan Kompas yang kemudian menjadi salah satu penulis buku biografi terkemuka ini memberi subjudul bukunya Pertikaian Pemimpin Sipil-Militer. Konflik ini muncul karena para pemimpin sipil, khususnya Presiden Soekarno, yang sebelumnya berjanji akan bergerilya kalau Belanda menyerbu, pada detik-detik terakhir ternyata tidak konsisten dengan janjinya. Saat dikepung, presiden memerintahkan pengibaran bendera putih dan membiarkan dirinya ditangkap (hlm 340-341). Menariknya, konflik sipil-militer juga muncul di pihak Belanda (hlm 334-336). Konflik-konflik ini bisa diuraikan dengan baik oleh penulis.

Dalam historiografi Indonesia, penafsiran atas peristiwa jatuhnya ibu kota Yogyakarta sering kali berbeda, tergantung pada rezim yang sedang berkuasa. Buku Sejarah Nasional Indonesia (edisi ke-4, 1993), yang dipakai sebagai ”babon” penulisan sejarah pada masa Orde Baru, dalam jilid VI secara jelas menegaskan, ”Selama 7 bulan Jenderal Soedirman menjadi pegangan bagi seluruh rakyat yang melaksanakan pergulatan dahsyat untuk kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia. Dalam saat-saat yang paling gelap dalam perjuangan bangsa, Soedirman merupakan obor yang memancarkan sinar ke sekelilingnya.” Buku yang disunting oleh Nugroho Notosusanto ini tampak jelas kemiliterannya.

Lalu muncul pertanyaan, siapa yang berperan dalam mengusir Belanda: kekuatan senjata atau diplomasi? Penulis tidak memberi jawaban tegas, kecuali mengutip pendapat Kepala Staf TNI saat itu, TB Simatoepang, bahwa ”kombinasi antara diplomasi dan kekuatan senjata” adalah hal krusial dalam kesuksesan perjuangan kita (hlm 376-375).

Buku ini memunculkan tiga orang pahlawan: Soedirman, Soeharto, dan Sultan Hamengkoe Boewono (HB) IX. Namun, entah mengapa, penulis tidak banyak memberikan kredit kepada figur ketiga. Tidak ada foto HB IX, sementara foto kedua tokoh lainnya muncul lebih dari satu kali. Penulis juga ”mengingatkan kembali” peran penting Soeharto selaku tokoh kunci dalam periode ini (hlm 358-59, 360, 366-69). Mungkin ini karena penulis juga pernah menulis buku tentang tokoh utama Orde Baru tersebut.

Tidak banyaknya uraian tentang HB IX bisa diatasi apabila penulis mengacu pada hasil studi terbaru John Monfries (2008) tentang peran Sultan HB IX dalam revolusi. Memoar yang belum lama terbit dari George McTurnan Kahin, yang disertasinya banyak dikutip penulis, juga akan lebih memperkaya buku ini.

Kekurangan lain adalah minimnya uraian penulis (misalnya di hlm 365) tentang Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), yang walaupun penting artinya bagi legalitas eksistensi RI, sering diabaikan dalam sejarah.

Membaca buku ini membuat pembaca menyadari bahwa masa lalu selalu aktual dan tetap relevan bagi masa kini. Setidaknya ada tiga hal yang bisa disimpulkan.

Pertama, negara-negara dengan persenjataan yang lebih kuat cenderung mengikuti doktrin klasik Romawi Si vis pacem para bellum (Bila Anda menginginkan perdamaian, bersiaplah untuk perang), kalau perlu dengan berbagai rekayasa untuk pembenaran. Pre-emptive strike sekutu ke Afghanistan dan Irak sebenarnya adalah pengulangan Doorstoot naar Djokja. Maka hasilnya bisa ditebak: mudah dimulai, sukar sekali diselesaikan. Akhirnya AS menanggung akibat perbuatan Presiden Bush dan geng hawkish-nya sehingga dewasa ini ekonominya mengalami krisis.

Kedua, menarik sekali bahwa penulis sudah mengambil analogi kelompok yang memilih perang (Rajawali/hawkish) dan yang menyukai diplomasi (Merpati), yang diambil dari Perang Teluk II sehingga buku ini terasa relevan dengan situasi politik internasional dewasa ini.

Ketiga, dalam konflik bersenjata, akhirnya rakyat sipil yang menjadi korban. Buku ini memberikan contoh-contoh ketika Belanda menderita kerugian nyawa akibat serangan gerilya dan tidak mampu membalas, mereka melampiaskan kemarahannya kepada penduduk yang tidak bersenjata, seperti di Malang (hlm 323-24) dan Surakarta (hlm 384).

Komprehensif

Buku ini dilengkapi dengan indeks yang komprehensif sehingga membantu penelusuran subjek yang dikehendaki pembaca. Namun, tidak ada karya yang sempurna. Uraian yang bersifat human interest, misalnya anekdot tentang Wiranto (hlm 159) ataupun Goentoer Soekarno (hlm 209) yang pada waktu itu masih kanak-kanak, bisa lebih diperkaya dari sudut pandang anak-anak yang mengabadikan pengalaman mereka mengenai Agresi II tersebut. Ketika pasukan Belanda mendesak maju, pelukis Dullah merekrut lima muridnya untuk melukis on the spot perang yang sedang terjadi. Kelima pelukis cilik ini dipimpin oleh Mohamad Toha yang masih berusia 11 tahun. Hasil karya mereka kemudian dipamerkan di Indonesia dan Belanda serta terbit sebagai Karya dalam Peperangan dan Revolusi (1983).

Beberapa kesalahan cetak terdapat dalam buku ini, khususnya mengenai istilah Bahasa Belanda (misal hlm 110, 115) dan editorial. Nama PM Belanda Drees kadang ditulis Dress (hlm 253, 254, 320). Kutipan panjang dalam bahasa Inggris (hlm 233-239) hendaknya diberikan terjemahan. Namun, hal-hal tersebut tidak mengurangi nilai sumbangan buku ini bagi kepustakaan mengenai revolusi Indonesia dan ketahanan nasional.

Didi Kwartanada
Kandidat PhD di NUS Singapura dan Staf Yayasan Nabil, Jakarta

• Judul: ”Doorstoot naar Djokja: Pertikaian Pemimpin Sipil-Militer”
• Penulis: Julius Pour
• Penerbit: Penerbit Buku Kompas, Jakarta
• Cetakan: I, Desember 2009
• Tebal: x + 437 halaman
• ISBN: 978-979-454-6

Sumber: Kompas, 22 Februari 2010

Mengurai Kembali Sisi Kearifan Timur

Kisah-kisah kearifan masa lalu, terutama kisah kearifan Timur, semakin luas digunakan sebagai rujukan dalam setiap persoalan yang muncul. Sejauh mana relevansi filosofi kehidupan itu mampu memaknai kekinian hidup?

Berkat kemajuan teknologi informasi, kejadian di satu tempat bisa disebarluaskan ke seluruh dunia pada saat yang sama. Hal itu dapat dilihat dari reaksi yang muncul di sejumlah tempat. Fenomena inilah yang disebut Jusuf Sutanto sebagai Tarian Perubahan atau The Dance of Change.

Gambaran gajah raksasa liar yang sedang menari diberikan terhadap The Dance of Change yang, menurutnya, tidak dapat diprediksi ke mana arah gerak tariannya. Pun tidak ada yang dapat membendung geraknya. Ketika mencoba menjinakkan gajah melalui kakinya, maka disepaknya. Ketika menjinakkan dengan memegang ekor, akan diseretnya. Ketika menjinakkan melalui belalai, akan diempaskannya. Ketika menjinakkan melalui kepala atau perutnya, tangan tidak bisa menggapai untuk merengkuhnya. Apakah mungkin menjinakkan melalui lututnya?

Jawabnya tidak (hal xvi). Menurut Jusuf, yang dibutuhkan adalah pemimpin yang turut menari bersama. Ia menyebutnya The Dancing Leader. Itulah kearifan yang dibutuhkan.

Kearifan Timur

Melalui cerita-cerita pendek yang sarat hikmah, Jusuf mengajak kita memahami filosofi hidup, here and now. Ia mengajarkan gagasan kemanunggalan antara konsep dan perbuatan. Juga mencoba meracik kearifan-kearifan masa lalu dan mencari relevansinya terhadap masa kini serta ke depannya.

Dalam penulisannya, ia menggunakan simbol-simbol yang sarat makna. Sekejap dari sampul buku, mungkin hanya melihat sekadar huruf Kanji belaka. Akan tetapi, jika ditelisik lebih jauh, huruf Kanji pada sampul adalah gambaran mengenai keharmonisasian yang terjadi pada alam. Secara umum buku ini mencoba mengangkat kembali kearifan Timur, terutama Tai Chi, yaitu mengenai keharmonisan antara unsur feminin (Yin) dan unsur maskulin (Yang). Huruf atas pada sampul depan melambangkan ketegasan karakter unsur maskulin, sedangkan huruf bawah merupakan simbol kemengaliran unsur feminin.

Melalui filosofi seni kaligrafi, Jusuf mencoba mendobrak pola tulis manusia modern yang hanya terpaku pada tetikus dan keyboard. Dalam sebuah perkuliahan, dengan logatnya yang kental khas Jawa, ia berkata: ”Anak-anak zaman sekarang mulai dikungkung daya kreativitasnya dengan mouse dan keyboard yang kaku dan monoton. Mereka tidak lagi diajarkan bagaimana tangan menari di udara ketika menulis kaligrafi. Mereka tidak diajarkan bagaimana tangan menyatu dengan kuas membentuk guratan tulisan yang indah.... The Creator melukis alam.”

Layaknya kearifan Timur lainnya—Yahudi, Kristen, Islam, Kejawen, Zoroaster, dan lain-lain—melalui Tai Chi, Jusuf menekankan adanya hubungan harmonis antara manusia dan alam. Juga bagaimana alam mengajarkan manusia untuk mengenal Tuhan-nya. Jusuf mengutarakan kritik halus terhadap modernisme yang melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap alam. Misalnya, kritik atas paradigma scientism yang memandang bahwa segala sesuatu dikatakan ilmiah jika dapat diukur melalui indera, yang berujung pada nihilisme. Tampaknya, Jusuf menapaki jejak pemikiran Fritjof Capra yang banyak melakukan kritik terhadap ketimpangan yang terjadi dalam pola hidup manusia modern dan tradisi. Dalam hal ini, tentu saja Tai Chi adalah solusi yang ia tawarkan.

Pemahaman filosofis

The Dance of Change tergolong buku yang memberikan pencerahan. Hampir semua cerita yang disampaikan diberi catatan penjelas walau sebagian tidak. Jusuf masih memberikan ruang bebas kepada pembaca untuk melakukan kontemplasi demi memperoleh kesadaran dengan sendirinya. Ini dilakukan agar cerita yang disajikan tidak hanya bersifat informatif belaka, tetapi mampu mendarah-daging dalam diri pembaca.

Jangan pernah mengaku sebagai pencinta alam dan jangan pernah bicara bagaimana mengatasi krisis ekologi jika belum pernah membaca buku ini. Menjadi pencinta alam bukanlah sebuah tren atau gaya hidup yang harus diikuti. Jika menjadi pencinta alam hanya karena tren, akan luluh-lantak digilas tren yang datang dari efek The Dance of Change.

Seperti banyak dikisahkan, cinta terhadap alam adalah buah dari kesadaran mengenai Tuhan, diri, dan alam. Wuwei adalah istilah yang memiliki banyak makna, yang digunakan dalam ajaran Tao mengenai hubungan antara manusia dan alam. (Xiaogan Liu. ”Non-Action and the Environment Today: A Conceptual and Applied Study of Laozi’s Philosophy’)

Di luar persoalan itu, ada beberapa kesalahan kecil berkenaan dengan teknik penulisan. Penempatan tanda baca yang kurang tepat serta kalimat-kalimat panjang memiliki dampak terhadap pemahaman si pembaca. Alih-alih hanya satu-dua kalimat saja, hampir setiap cerita kerap kali kita temukan.

Selain itu, ketika menjelaskan istilah dalam kaligrafi, baiknya diikuti dengan simbolnya. Seperti pada bagian pengantar, sewaktu menjelaskan bagaimana terbentuknya kata sabar. Jusuf tidak memberikan simbol untuk kata pisau, hati, dan kata sabar itu sendiri sehingga pembaca yang tidak mengenal huruf tersebut akan kesulitan memahami sisi filosofis dari huruf dalam sampul depan.

Buku ini sungguh tepat diapresiasi sebagai referensi untuk mengenal filosofi kehidupan dari kearifan Timur. Jusuf cukup luas mengurai betapa pentingnya menguak kembali kearifan Timur dan mencari relevansinya untuk kehidupan kekinian. Meski demikian, kita boleh juga menyampaikan catatan kritis tentang sejauh mana dan atas dasar apa kearifan Timur layak untuk dikaji ulang.

Ngabdulloh Akrom
Mahasiswa Program Studi Islamic Studies di Islamic College for Advanced Studies (ICAS), Jakarta
Sumber: Kompas, 21 Februari 2010