Ponimin, Calon Pengganti Mbah Maridjan

Teka-teki pengganti Mbah Maridjan, juru kunci Merapi yang meninggal akibat amukan wedhus gembel (awan panas), mulai terkuak. Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas meminta Ponimin menjadi juru kunci Merapi menggantikan Mbah Maridjan.

“Kowe saiki sing tunggu Merapi (kamu sekarang yang menunggu Merapi),” kata GKR Hemas saat mengunjungi Ponimin di rumah pengungsiannya di Dusun Ngenthak, Kelurahan Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Kamis (28/10) siang.

Namun, permintaan GKR Hemas itu tidak langsung disanggupi oleh Ponimin. “Kula dereng saged matur sakmenika (saya belum bisa menjawab saat ini),” kata Ponimin. “Yo wis, kuwi dirembug mengko (ya sudah, nanti dibicarakan lain waktu),” kata GKR Hemas.

Selama hampir satu jam GKR Hemas beserta beberapa anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengunjungi Ponimin. GKR Hemas ingin mendengarkan langsung kisah Ponimin dan keluarganya yang berhasil selamat dari amukan wedhus gembel saat Merapi meletus, Selasa (26/10) petang.

Ponimin beserta istri dan anak-anaknya secara ajaib bisa selamat dari terjangan awan panas Merapi. Sementara Mbah Maridjan dan sejumlah orang yang berlindung di rumah juru kunci Merapi itu tewas akibat terjangan awan panas Merapi. Padahal, rumah Ponimin dan rumah Mbah Maridjan relatif berdekatan. Rumah Ponimin berada di sebelah timur, sekitar 100 meter dari rumah Mbah Maridjan.

Ponimin berserta istri dan anak-anaknya berlindung di balik rukuh (mukena) saat awan panas menerjang dusun Kinahrejo. Rumahnya hancur, namun Ponimin beserta istri dan anak-anaknya selamat. Ponimin hanya menderita luka bakar di telapak kaki dan salah satu anaknya menderita luka bakar di siku kanan.

Setelah berhasil keluar dari rumah, Ponimin sempat dilarikan ke rumah sakit Panti Nugroho, Pakem, Selasa (26/10) malam. Namun, keesokan harinya Ponimin dan keluarga memilih mengungsi di rumah dokter Anna Ratih Wardhani di Dusun Ngenthak, Kelurahan Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak, Sleman hingga saat ini.

Selama mengungsi, dokter Anna merawat luka bakar di telapak kaki Ponimin. Akibat kedua telapak kakinya yang melepuh, Ponimin hingga saat ini hanya bisa duduk dan berbaring di kasur.

Di depan GKR Hemas, Ponimin juga mengaku mendapat informasi secara gaib tentang letusan Merapi. Menurut Ponimin, makhluk gaib itu bahkan memberitahu bahwa awan panas akan menerjang rumah Mbah Maridjan. Ponimin juga mengatakan Merapi masih akan meletus lagi.

“Yo wis, nek ana apa-apa, matur wae ke kraton yo (ya sudah, kalau ada apa-apa, segera lapor ke kraton),” pinta GKR Hemas. Ponimin kemudian menganggukkan kepala.

Ponimin sebenarnya juga abdi dalem berpangkat jajar (pangkat paling rendah) dengan gelar Surakso Ponihardja. Namun pada 2006 ia menyatakan mundur sebagai abdi dalem karena kecewa dengan kraton dan berseteru dengan Mbah Maridjan.

Ponimin merasa dikhianati oleh Mbah Maridjan saat dikontrak sebagai bintang iklan perusahaan jamu terkenal. Menurut Ponimin, kesepakatan awal ia dilibatkan dalam iklan produk minuman suplemen dari perusahaan. Namun belakangan ia tidak dilibatkan. Sejak saat itu Ponimin tidak lagi mau bertegur sapa dengan Mbah Maridjan.

Sumber: Tempo Interaktif, 28 Oktober 2010
Ket foto: Ponimin (kiri), Calon Pengganti Mbah Maridjan Sebagai Juru Kunci Gunung Merapi

Merapi Meletus Jumat Pagi

GUNUNG Merapi kembali mengeluarkan awan panas atau wedhus gembel, Jumat (29/10/2010) pagi sekitar pukul 06.14 WIB. Luncuran awan panas kali ini diperkirakan mencapai 1,5 kilometer ke arah barat.

Awan panas yang menggumpal terlihat dari Dusun Gondang, Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Klaten, Jawa Tengah. Saat keluar mulut gunung suhu awan panas bisa mencapai sekitar 600 hingga 1.100 derajat Celcius dan memiliki kecepatan luncur hingga 300 kilometer per jam.

Ini merupakan letusan ketiga sejak Selasa (26/10/2010). Aktivitas Gunung Merapi kembali memperlihatkan peningkatan sejak Kamis sore. Pada Kamis malam sempat terlihat pada malam hari.

Sumber: Kompas.com, 28 Oktober 2010
Ket foto: Puncak Gunung Merapi mengeluarkan awan panas atau wedhus gembel terlihat dari Dusun Gondang, Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Klaten, Jawa Tengah, Jumat (29/10/2010). Merapi mengeluarkan awan panas pada pukul 06.14 WIB yang diperkirakan mencapai 1,5 kilometer kearah barat. Saat keluar mulut gunung suhu awan panas bisa mencapai sekitar 1.000 - 1.100 derajat Celcius dan memiliki kecepatan luncur hingga 300 kilometer per jam.

Potong Istri Karena Kerasukan Roh Halus

Mengaku dirasuki roh halus, Maximus Bala Tapobali (46), warga Desa Lamadale, Kecamatan Lebatukan, memotong istrinya Sesilia Preta (26) dengan parang. Empat jari tangan kanan Preta putus dan bahu kirinya mengalami luka sepanjang 15 cm, lebar 10 cm dan dalam 5 cm.

Bapak mertuanya, Benediktus Nimo (65) yang hendak mengambil cucu dari gendongan pelaku juga tidak luput dari sayatan benda tajam. Nimo bukan ditebas dengan parang yang digunakan Tapolali saat memotong jari tangan dan bahu istrinya.

Nimo justeru ditusuk dengan pisau. Nimo ditusuk saat mendekati pelaku yang sedang menggendong Elsa yang baru berumur lima bulan. Pisau ukuran sedang ini ternyata membawa penderitaan yang luar biasa bagi Nimo.

Pasalnya, saat pisau tersebut hendak dicabut keluar, isinya tersangkut di tulang leher Nimo sehingga tertinggal di leher korban. Nimo harus mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lewoleba bersama anaknya, Preta yang sudah kehilangan empat jari tangan tebasan pelaku.

Kepada FloresStar di ruang Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD Lewoleba, Rabu (27/10/2010), Tapobali mengaku peristiwa itu terjadi Selasa (26/10/2010) sekitar pukul 21.30 Wita. Saat itu, ia sedang duduk di ruang depan, sementara istrinya, Sesilia Preta sudah masuk tidur di kamar bersama anak-anaknya.

"Saya pulang dari kebun matahari belum terbenam dan sampai di rumah, istri saya bawa makanan dan suruh saya makan. Saya bilang masih siang ini, bagaimana mau makan sudah. Tetapi kemudian kami dua makan satu piring. Setelah itu, dia (Sesilia Preta) masuk tidur. Saya masih duduk isap bako (rokok dari daun daun lontar dan tembakau) di ruang depan," tuturnya.

Setelah itu,kata Tapobali, badannya seperti dimasuki sesuatu dan langsung menyuruh untuk bunuh. "Saya kemudian ambil parang dan potong istri saya sebanyak empat kali sesuai hitungan roh halus tersebut. Namun karena gelap saya tidak tahu saya potong kena di bagian mana," ujarnya.

Selanjutnya, lanjut dia, ia menggendong anaknya sambil membawa pisau di tangan kanan. Dia berlari menuju rumah ketua BPD yang tidak jauh dari rumahnya. Di sana, Tapobali mengaku minta tolong kepada ketua BPD untuk membantunya mengusir roh halus tersebut.

Tidak lama berselang datanglah mertuanya Benediktus Nimo yang diberitahu warga sekitar bahwa Tapobali telah memotong tangan istrinya serta membawa lari anak kedua mereka.

Nimo yang datang dengan maksud untuk mengambil bayi berusia lima bulan dalam gendongan Maxi justru ditikam di bagian leher. Pisau tersebut patah dan tidak dapat dicabut kembali. Nimo dilarikan ke RSUD Lewoleba sekitar pukul 01.00 dinihari dan baru tiba di sana pukul 02.30 Wita.

"Dia (Nimo) datang dari depan dan hendak memeluk saya untuk mengambil Elsa, tetapi tiba-tiba tangan saya seperti digerakkan sehingga saya tikam dia. Tetapi saya tidak sadar, saya tikam dia di bagian apa," tutur Tapobali.

Usai menikam bapak mertuanya, lanjut Tapobali, ia berlari lagi ke rumah kepala desa yang berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah ketua BPD. Di rumah kepala desa inilah Tapobali dilumpuhkan masyarakat.

Massa kemudian menghajar Maxi dengan berbagai cara sampai terdapat luka robek di bibir bagian bawah dan memar di sekujur tubuhnya.

Tapobali kemudian diikat sampai aparat keamanan Polres) Lembata tiba di lokasi kejadian. Saat itu polisi mengganti semua ikatan tali dengan borgol.

Hingga ditemui FloresStar, di ruang UGD RSUD Lewoleba, kemarin Tapobali masih dengan kondisi tangan terborgol. Dia mengaku belum melihat kondisi istri maupun mertuanya yang telah dipotong dan ditikam.

Maximus Bala Tapobali juga mengaku kejadian ini bukan pertama kali melainkan yang kedua. Kasus pertama, lanjut dia terjadi bulan Oktober 2009. Namun pada saat itu, tidak sampai memakan korban karena terjadi pada siang hari, dan kakak iparnya yang menjadi sasaran pada waktu itu berhasil menghindar.

"Tahun lalu bulan Oktober 2009, juga saya dirasuki roh halus seperti ini. Waktu itu, saya mau potong kakak ipar saya. Tetapi tidak kena, karena siang dan dia berhasil menghindar. Saya lalu dikurung dalam rumah selama empat hari, tidak makan. Saya hanya minum air hampir satu ember matex," urainya.

Dijelaskan pula, selama empat hari itu, istri dan anaknya pindah ke rumah orangtuanya yang agak jauh dari rumahnya. Setelah kondisinya membaik, keluarganya mencari dukun dan ia bisa sadar dan sembuh.

Akhir-akhir ini, tuturnya, ia selalu dirasuki roh halus, saat berada sendirian di kebun. Saat itu ia seolah mendapatkan tenaga tambahan untuk bekerja kebun lebih rajin.

"Sudah ulang-ulang roh halur itu masuk ke saya selama bulan ini. Tetapi saya masih di kebun, sehingga saya sendiri dan potong kebun makin rajin. Baru dua malam ini (Senin dan Selasa, 25-26/10/2010), roh halus itu masuk malam hari," ujarnya.

Senin malam, lanjut dia, roh halus itu masuk saat dirinya sedang duduk di luar. "Saat itu saya tidak masuk rumah, dan baru tadi malam (Selasa), saya di dalam rumah, sehingga dia gerakkan saya ambil parang dan potong istri saya. Tetapi saya tidak lihat saya potong di bagian apa. Karena gelap, lampu pelita sudah mati," tutur Maxi.

Sementara saudari Benediktus Nimo, Agnes Olapue (50) yang ditemui saat menjaga Nimo, mengaku tinggal berjauhan dengan rumah pelaku. Namun yang dia ketahui, pelaku orang baik. Bahkan pada malam kejadian pelaku tidak sedang mabuk.

"Dia itu baik, tetapi tidak tahu lagi bagaimana, sampai dia buat begini, karena kami tinggal di lao (sebelah), dan tidak berdekatan," kata Agnes.

Dirujuk ke Kupang

Direktur RSUD Lewoleba, dr. Geril Huar Noming yang dikonfirmasi di ruang UGD RSUD Lewoleba, Rabu (27/10/2010), mengatakan kedua korban akan dirujuk ke RSU Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang karena harus dioperasi.

Pasien akan dibedah oleh tim dokter di antaranya dokter bedah umum, bedah pembuluh darah dan syaraf. Sementara dokter di RSUD Lewoleba tidak bisa menangani pasien itu karena di rumah sakit itu hanya ada dokter bedah umum.

"Kami sudah kordinasi secara internal dengan dokter di RSUD Lewoleba. Tapi dokternya mengaku tidak berani mengambil resiko, karena ia dokter bedah umum. Sedangkan pihak keluarga juga sepakat dirujuk ke Kupang, yang dimungkinkan dengan normalnya sirkulasi pada kedua korban. Mulai dari denyutan nadi, tekanan darah, dan gerakan jantung," kata Geril.

Langkah rujukan menjadi pilihan, lanjut dia, karena kondisi kedua korban masih kuat. Namun, jika dalam perkembangan terjadi perubahan yang menyebabkan tidak dapat dirujuk, tim dokter yang ada di RSU Lewoleba juga sudah siap untuk menangani. Namun tentunya dengan kesepakatan pihak keluarga. "Kami sudah berusaha yang terbaik," ujar Geril.

Sumber: Pos Kupang, 28 Oktober 2010
Ket foto ilustrasi: estrishinta-estrishinta.blogspot.com

Janji Kebangsaan Kita

Oleh Anas Urbaningrum

Ketua Umum DPP Partai Demokrat

Ada tiga tonggak penting dalam kehidupan bangsa Indonesia: Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, lahirnya Pancasila 1 Juni 1945, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Sumpah Pemuda 1928 merupakan janji untuk menjadi bangsa yang bukan berakar pada kesukuan atau ikatan primordial lainnya, tetapi dibentuk oleh persamaan nasib dan persamaan tujuan: menjadi bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dari Sumpah Pemuda kita belajar bahwa nasionalisme Indonesia bukanlah etnonasionalisme, melainkan nasionalisme yang dipilih secara sadar. Menjadi Indonesia bukanlah suatu yang terberi, tetapi dipilih, dan kemudian diperjuangkan.

Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 merupakan warisan tradisi intelektual para bapak pendiri bangsa ini. Mereka terbiasa berdialektika, membenturkan gagasan-gagasan besar universal dengan nilai-nilai kebijaksanaan lokal dan kondisi faktual saat itu, yaitu rakyat yang tertindas oleh kolonialisme. Dari dialektika itulah terumuskan suatu sintesis nilai-nilai kebaikan universal yang relevan dengan situasi lokal dan dijadikan cetak biru dari suatu negara yang pada waktu itu bahkan belum lahir.

Kulminasi dari proses itu adalah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Setelah menyatakan diri sebagai bangsa, Indonesia kemudian menyatakan diri sebagai negara merdeka dalam kerangka negara bangsa, yaitu negara yang dilahirkan untuk kepentingan segenap bangsa Indonesia. Bentuk negara republik dapat dibaca sebagai konsekuensi semangat zaman. Setelah negara Indonesia berdiri, semangat Sumpah Pemuda dan nilai-nilai Pancasila direalisasikan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan konstitusi dinyatakan secara eksplisit bahwa karakteristik negara Indonesia adalah: merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Sumpah Pemuda 1928 adalah janji, bahwa kita akan bertanah air yang satu, menjadi bangsa yang satu dan memanifestasikan kesatuan itu dalam penggunaan bahasa sebagai perangkat lunak dalam berpikir dan berinteraksi.

Walaupun dipengaruhi faktor-faktor partikular, janji-janji itu memiliki nilai-nilai universal yang tak lekang dimakan oleh waktu. Universal karena mencakup kebutuhan asasi manusia: perlindungan, identitas, modus berpikir dan pengakuan. Kini, 82 tahun setelah janji itu ditulis, kita masih memercayainya sebagai tujuan dan pengikat kebangsaan kita. Sejauh mana janji itu sudah dapat kita penuhi?

Demokrasi produktif

Perjalanan sejarah politik kita juga dapat dibaca sebagai perjalanan usaha memenuhi janji kebangsaan. Dengan proyek nation and character building, Bung Karno membangkitkan kebanggaan untuk menjadi Indonesia. Bahkan, Bung Karno menciptakan musuh-musuh ideologis untuk mengonsolidasikan dan menguatkan ikatan identitas kebangsaan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat, setara, dan patut dihormati oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Sayangnya, dengan menempatkan politik sebagai panglima, pemerintahan demi pemerintahan di bawah Bung Karno gagal mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang merupakan kebutuhan hakiki manusia.

Orde Baru menegaskan diri sebagai antitesis Bung Karno dengan menempatkan ekonomi sebagai panglima. Kesejahteraan material menjadi arus utama, yang bahkan tak jarang mengorbankan kebebasan dan keadilan. Orde Baru mencerabut negara dari imajinasi sosiologis rakyat, karena negara hadir sebagai represi dan ketidakadilan. Klaim kesejahteraan ekonomi yang runtuh pada krisis moneter 1997 menyebabkan rezim Orde Baru kehilangan alasan keberadaannya.

Masa transisi demokrasi tengah kita lewati. Memang kita rasakan bahwa aras liberalisasi politik berjalan lebih cepat dari aras institusionalisasi demokrasi. Namun, pelajaran yang didapat tetaplah berharga. Pengalaman tiga kali pemilu membuat kita semakin dewasa dalam menjalankan demokrasi, tetapi masih terbatas pada demokrasi prosedural. Kini saatnya kita melangkah ke demokrasi yang substansial, yaitu demokrasi yang produktif.

Demokrasi produktif adalah tatanan politik demokratis yang mampu membagi insentif demokrasi secara merata kepada semua peserta dalam sistem tersebut, baik lembaga politik, elite politik, maupun rakyat. Pembagian insentif tersebut tecermin dalam kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak yang dirumuskan dan dijalankan secara transparan dan akuntabel. Pembagian insentif tersebut penting untuk menjaga keadilan dan keyakinan rakyat bahwa demokrasi adalah sistem yang dapat menyelesaikan masalah-masalah konkret.

Demokrasi yang produktif tidak hanya menitikberatkan pada kelengkapan institusi dan mekanisme yang diperlukan untuk membangun tatanan politik demokratis, tetapi juga memfokuskan diri pada pencapaian demokrasi itu sendiri, yaitu kesejahteraan rakyat.

Mewujudkan demokrasi yang produktif dapat menjadi cara untuk membayar janji kebangsaan kita. Dengan penekanan pada tujuan demokrasi, kehidupan politik Indonesia akan terhindar dari kebisingan yang jauh dari kepentingan rakyat dan malah mengasingkan dinamika politik dari imajinasi dan denyut kehidupan rakyat. Lembaga-lembaga politik serta elite politik ditantang untuk membangun pertautan antara proses politik dan tercapainya kesejahteraan rakyat. Inilah tantangan kita semua: mewujudkan demokrasi yang produktif untuk membayar janji.

Sumber: Kompas, 28 Oktober 2010

311 Tewas di Mentawai

Keterbatasan personel dan sulitnya akses transportasi menuju lokasi yang diluluhlantakkan tsunami membuat upaya evakuasi pada hari Rabu (27/10) tidak maksimal. Hingga pukul 22.30 semalam, sedikitnya 311 korban ditemukan tewas dan 426 korban hilang.

Antarizon, Kepala Seksi Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Barat, mengatakan, 77 korban mengalami luka berat dan 25 orang menderita luka ringan. ”Bantuan medis dan tambahan personel evakuasi mendesak dibutuhkan oleh para korban bencana tsunami di wilayah Pulau Pagai Utara dan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai,” kata Antarizon.

Ucapan dukacita dan tawaran bantuan dari mancanegara pun berdatangan.

Dari Washington, Amerika Serikat, Presiden Barack Obama menyatakan turut berdukacita atas jatuhnya korban jiwa dalam bencana tsunami menyusul gempa di Kepulauan Mentawai, Sumatera, Senin.

”Michelle (Obama) dan saya sangat berduka atas jatuhnya korban jiwa, luka-luka, dan kerusakan yang terjadi akibat gempa bumi dan tsunami di Sumatera Barat baru-baru ini,” tutur Obama.

Perdana Menteri Australia Julia Gillard menyampaikan ucapan turut berdukacita saat berbicara di hadapan Parlemen Australia di Canberra. ”Saya menyayangkan jatuhnya korban jiwa dan kerusakan yang terjadi, dan tentu saja kami bersimpati kepada keluarga korban. Pemerintah Australia menawarkan bantuan kepada Pemerintah Indonesia jika diperlukan,” tutur Gillard.

Dari Vatikan, Paus Benediktus XXI menyerukan kepada komunitas internasional untuk segera menggerakkan bantuan bagi para korban tsunami di Indonesia dan banjir bandang di Benin, Afrika Barat. Paus memastikan akan mendoakan masyarakat di Asia dan Afrika dalam audiensi publik mingguan, Rabu.

Tawaran bantuan juga disampaikan Presiden Filipina Beniqno Aquino III di sela-sela KTT ASEAN di Hanoi, Vietnam, pada hari Rabu. ”Kami siap membantu dengan cara apa pun,” ujar Aquino.

Meski demikian, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, Indonesia saat ini belum membutuhkan bantuan internasional dalam proses pertolongan bencana tsunami di Mentawai maupun letusan Gunung Merapi.

Presiden pulang

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang tengah melakukan kunjungan kenegaraan dan menghadiri KTT ASEAN serta KTT Asia Timur di Hanoi, Vietnam, Rabu sore, memutuskan pulang ke Tanah Air untuk memantau dan meninjau langsung lokasi bencana di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.

Setibanya di Bandar Udara Minangkabau, Padang, Presiden Yudhoyono langsung mendengarkan laporan Wapres Boediono di ruang VIP Bandara Minangkabau tentang hasil kunjungannya ke lokasi bencana di Kepulauan Mentawai dan ke Gunung Merapi.

Dijadwalkan, Presiden Yudhoyono akan kembali lagi ke Hanoi untuk menghadiri serah terima jabatan sebagai pimpinan sidang KTT ASEAN tahun depan di KTT ASEAN. ”Presiden Yudhoyono memang ingin meninjau dulu dan rencananya juga akan meninjau ke lokasi bencana, Kamis pagi. Setelah itu, baru kembali ke Hanoi,” ujar Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Bandar Udara Minangkabau, Rabu malam.

Namun, Julian belum bisa memastikan kapan waktu yang tepat bagi Presiden kembali ke Hanoi.

Sementara itu, gempa bumi lain dirasakan di Bandung, Rabu pukul 21.48. Menurut informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kekuatan gempa 4,5 skala Richter, berpusat 54 kilometer sebelah tenggara Bandung dengan kedalaman 33 kilometer. Guncangan gempa cukup mengagetkan sejumlah warga di Kota Bandung.

Tertahan

Menurut Antarizon, saat ini bantuan logistik dan obat-obatan sebagian besar tertahan di Padang karena cuaca buruk.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin di Jakarta menyatakan, Indonesia harus memiliki standar penanganan bencana yang cepat, tepat, dan bermanfaat. Ini karena Indonesia nyaris menjadi negara musibah.

”Jangan sampai seperti sekarang, hingga hari ketiga musibah tsunami di Mentawai, bantuan dari pemerintah dan masyarakat belum bisa diterima para korban. Tim Muhammadiyah juga masih tertahan di Padang,” tutur Din.

Kemarin (dua hari setelah tsunami menyapu Pulau Sipora, Pulau Pagai Selatan, dan Pulau Pagai Utara), baru sebagian kecil korban selamat dari Dusun Muntei Baru Baru, Desa Betumonga, Kecamatan Pagai Utara, yang bisa dievakuasi ke Puskesmas Sikakap, di Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap.

Dusun Muntei Baru Baru adalah lokasi terdekat dari Kecamatan Sikakap yang menjadi pusat keramaian di Pulau Pagai Utara dan Pagai Selatan dengan jarak sekitar satu jam pelayaran melalui sarana kapal bermesin.

Kepala Desa Betumonga Jonni Siritoituet mengatakan, banyak korban tewas karena tak ada pertolongan.

”Di Dusun Sabenggung, Desa Betumonga, ada 32 korban yang saya temukan hidup setelah tsunami, tapi kemudian tewas karena tidak ada pertolongan,” kata Jonni.

Korban tewas di Dusun Muntei Baru Baru 83 orang. ”100 orang lagi hilang dan jenazahnya belum ditemukan,” kata Jonni.

Sumber: Kompas, 28 Oktober 2010
Ket foto: Foto yang direkam Selasa (26/10/2010), memperlihatkan rumah yang terseret gelombang tsunami pasca-gempa tektonik di Pulau Pagau Utara, Mentawai. Gempa dan tsunami di pulai ini mengakibatkan korban tewas hingga 154 orang dan hilang 400 orang.

Yuniawan, Jurnalis Gigih yang Penuh Canda

YUNIAWAN Wahyu Nugroho, 42 tahun, baru saja bergabung kembali dengan Vivanews.com sekitar dua bulan lalu. Peristiwa meletusnya Gunung Merapi menjadi tugas jurnalistiknya yang terakhir kali.

Wawan, panggilan akrabnya, tewas saat berusaha mengajak Mbah Maridjan turun menjauhi muntahan wedhus gembel atau awan panas gunung tersebut, Selasa (26/10).

Jenazahnya ditemukan dalam keadaan terbakar di rumah Mbah Maridjan di dusun Kinahrejo, desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Lokasi dusun tersebut berada dalam kawasan rawan bencana III atau 5 kilometer dari puncak Merapi.

Kepergian pria kelahiran Blora Jawa Tengah menemui Mbah Maridjan ini bukan untuk gagah-gagahan melainkan dalam rangka menjalankan tugas jurnalistiknya.

Teman karibnya, Marthen Slamet, Pemimpin Redaksi Koran Jakarta, menuturkan, Wawan seorang wartawan yang serius dan konsisten dengan sikapnya. “Kami sering beda pendapat tapi dia profesional. Selesai debat kami ngopi-ngopi bareng,” katanya Selasa (26/10) malam kepada wartawan Tempo, Maria Rita Hasugian.

Sehari sebelum bertugas ke Yogyakarta, kata Slamet, mereka sempat berchatting tentang masa depan Koran Jakarta.

Awal karir jurnalistiknya dilakukan semenjak ia lulus dari kuliah di Fakultas Filsafat UGM. Awalnya ia bergabung dengan harian NUSA di Denpasar, Bali. Beberapa tahun kemudian, bapak dua putri ini, memutuskan bergabung ke harian Suara Pembaruan, Jakarta.

Beberapa tahun bergabung dengan Suara Pembaruan, kemudian pria yang dikenal doyan bercanda ini, pindah ke vivanews.com. Tak sampai setahun di vivanews, Wawan kemudian memutuskan mencoba peruntungan baru. Ia hengkang ke Ambarawa, Jawa Tengah, kampung istrinya, Naning.

Di Ambarawa, Wawan mencoba memulai bisnis instlasi Air Conditioning (AC) bersama keluarganya. “Di Ambarawa belum ada pengusaha lokal yang punya bisnis ini, semuanya dari Jakarta dan luar Ambarawa,” kata Wawan seperti dituturkan Slamet.

Sayang, rupanya bisnis yang ditekuninya ini susah berkembang. Wawan pun akhirnya balik ke Jakarta dan bergabung dengan Koran Jakarta pada awal Maret lalu.

Karenanya, sekitar awal September lalu, ia memutuskan kembali bergabung dengan Vivanews.com.

Selama menjadi wartawan, Wawan banyak bertugas meliput masalah politik dan kepartaian. Selama beberapa tahun ia tercatat sebagai peliput di gedung DPR dan Partai Golkar. Ia amat dekat dengan sejumlah elit partai. Wawan juga amat luwes dalam bergaul dan gigih dalam menjalankan tugasnya.

Meski satu almamater dengan Wawan, saya baru mengenal akrab pada tahun 2001. Saat itu kebetulan Tempo menugaskan saya ngepos di DPR. Tahun itu, seperti kita tahu, perseteruan Presiden Abdurrahman Wahid (alm) dengan politisi Senayan memanas. DPR saat itu menggulirkan memorandum terhadap Gus Dur yang kemudian berakhir dengan penurunan Gus Dur.

Saat itulah, Wawan, saya, Pepih Nugraha (Kompas), Susi Evidiah (Republika), dan Nevy H (Indo Pos dan sekarang di Sindo) sering runtang-runtung, bahkan sampai rela melekan di gedung DPR. Jika rasa jenuh menyerang biasanya kami bercanda. Kebetulan Wawan punya selera humor yang tinggi.

Wawan, memang tergolong orang yang gigih dan suka bercanda. Kegigihan itu ia tunjukkan untuk menemui Mbah Maridjan, Selasa kemarin meski akhirnya ia harus kehilangan nyawa. Selamat jalan sobat....

Sumber: Tempo Interaktif, 27 Oktober 2010
Ket foto: Yuniawan Wahyu Nugroho

Diaz Gwijangge, S.Sos: Pembela Kaum Tertindas

DIAZ Dwijangge, S.Sos mengabdikan hidupnya berjuang demi menegakkan keadilan dan hak asasi manusia (HAM) di tanah Papua. Namanya menjadi sumber inspirasi dan obor api semangat bagi segenap pejuang keadilan dan HAM di negeri ini. Lantas apa yang membuat lelaki kelahiran Mapnduma ini tertarik ke dunia politik?

Bagi masyarakat Papua, Diaz Gwijangge bukanlah nama yang asing. Mereka sangat familiar dengan nama pria berewok ini. Maklum, Diaz banyak menghabiskan waktu bersama masyarakat dibumi paling Timur Indonesia ini.

Diaz terlibat aktif dalam kegiatan advokasi masyarakat di bumi Cenderawasih ini. Dikalangan masyarakat Papua sendiri, Diaz juga dikenal sebagai seorang teladan yang berani dan tanpa pamrih selalu hadir paling depan membela orang-orang tertindas.

Pilihan Diaz membantu masyarakat memperjuangkan hak-haknya bukan tanpa resiko. Diaz mempunyai pengalaman menyeramkan saat menyiapkan sebuah lokakarya di Biak.

Lokakarya ini diselenggarakan beberapa gereja di dunia dengan sponsor gereja-gereja di Jerman, gereja-gereja di Papua, dan Elsham Papua. Kegiatan itu terkait resolusi konflik.

“Saat itu saya dan rekan saya ditabrak. Teman saya tewas di tempat, sedangkan saya menderita patah tulang. Saya bersyukur karena masih diberi umur panjang oleh Tuhan. Sejak 2000 hingga 2008 saya menggunakan tongkat. Puji Tuhan, sekarang saya sudah melepaskan tongkat,” kata Diaz mengenang.

Meski mendapat ancaman seperti itu, toh tak menyurutkan perjuangan Diaz dalam upaya mengadvokasi masyarakat. Baginya, insiden tabrakan merupakan konsekuensi dari pilihan sikap bersama masyarakat. Justru jiwanya merasa terusik jika tidak membantu masyarakat. “Ini sudah menjadi panggilan jiwa,” tandasnya.

Bagi Diaz, sarana perjuangan membantu masyarakat tidak hanya melalui jalur LSM. Ibarat pepatah, banyak jalan menuju Roma, itulah prinsip Diaz. Diaz percaya, berjuang demi kepentingan masyarakat bisa ditempuh dengan dengan berbagai macam cara dan jalan. Bisa lewat jalur LSM dan bisa juga dengan jalur politik.

Awalnya, Diaz tidak terlalu suka dengan dunia politik. Karena, memang Diaz kurang tertarik. Tetapi tidak ada pilihan lain bagi Diaz, ketika perjuangannya dari luar membentur tembok tebal.

Diaz mengubah jalur perjuangannya dengan masuk politik. Maka pada 2009 lalu, Diaz tidak menyia-nyiakan tawaran Partai Demokrat untuk menjadi calon legislatif. Tanpa berpikir panjang lagi, Diaz menerima tawaran PD. Inilah awal dari sebuah lompatan besar dalam diri Diaz.
Dengan modal kepercayaan diri yang sangat tinggi, Diaz mencalonkan diri sebagai calon legislatif asal Papua dari Partai Demokrat. Jebolan Antropologi Fisip Universitas Cenderawasih ini akhirnya terpilih sebagai anggota DPR RI dari Papua

“Saya akhirnya terpilih dengan suara sebesar 59.921. Saya terpilih bareng Pak Fredy Numberi dan Ibu Etha Bullo,” kata Diaz

Sebenarnya, apa motivasi Diaz terjun ke panggung politik praktis? Motivasi Diaz sangat sederhana. Diaz ternyata merasa kecewa karena perjuangan membela hak masyarakat selama bertahun-tahun tidak terakomodir oleh pembuat kebijakan.

Teriakan LSM dari luar justru dianggap angin lalu oleh pembuat kebijakan. Padahal, banyak masukan dari LSM yang bisa diadopsi oleh pembuat kebijakan, khususnya terkait dengan kebijakan HAM di Indonesia.

“Saya ingin berjuang meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua lewat jalur politik. Anda tahu sendiri, tingkat kesejahteraan masyarakat Papua masih tertinggal jauh dibanding daerah lain. Ini sebuah komitmen yang tidak muluk-muluk. Saya akan buktikan itu,” jawabnya

Meski sudah terpilih menjadi anggota DPR, Diaz tidak akan pernah lupa akan tanah Papua. Justru motivasi dan semangatnya semakin terpompa tatkala menjadi wakil rakyat.

Komitmennya membantu semakin menggelora. Apalagi secara substansi kata Diaz, perjuangan melalui jalur resmi legislative dengan pejuang HAM tidak terlalu jauh berbeda. Yang berbeda, ujarnya cuman wadah atau sarana perjuangannnya. Sementara content perjuangannya sama.

“Substansinya, ya sama-sama berjuang untuk kepentingan masyarakat. Jika dulu saya berteriak dari luar untuk memperjuangkan hak asasi maka setelah menjadi wakil rakyat, saya berteriak dari dalam. Paling tidak, saya ikut mempengaruhi setiap kebijakan politik yang menyangkut hak asasi manusia di Indonesia, baik itu menyangut UU, politik anggarannya, pengawasannya dll,” ujarnya.

Bagi Diaz, posisi sebagai wakil rakyat hanyalah sebuah amanah yang ada masanya. Jabatan wakil rakyat hanya 5 tahun lamanya. Tetapi perjuangan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Papua tidak pernah mengenal masa. Ini harus menjadi komitmen perjuangan seumur hidup sebagai anak yang lahir dari rahim bumi Papua.

“Hidup masyarakat Papua harus diperhatikan,” ujar anggota DPR kelahiran Mapnduma, Papua, 27 November 1974.

Sebagai wakil rakyat asal Papua, Diaz berusaha untuk memaksimalkan perannya agar bisa menjadi penyambung kebijakan pusat dan daerah. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah harus seiring-sejalan. Ini sangat penting sehingga tidak akan terjadi hambatan di tengah jalan.

Bagi tutur suami dari Heriana Nirigi, AMD. PAR, perannya sebagai wakil rakyat dijalankannya dengan sepenuh hati. Diaz mempertaruhkan semua potensi yang dimilikinya dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagai wakil rakyat.

“Rakyat mempercayakan aspirasinya melalui wakil rakyatnya. Segala sesuatu yang kita lakukan tentu akan sangat hati-hati karena menjaga kepercayaan masyarakat. Kita tentu tetap menjaga kontrak politik yang sudah kita buat. Nah, kalau itu berjalan bagus maka saya percaya Partai Demokrat tetap eksis dan mendapat kepercayaan masyarakat,” tutur ayah tiga orang putri ini.
Tidak Suka Politik

Sejujurnya, Diaz bukanlah orang yang sreg dengan panggung politik. Justru awalnya, Diaz alergi alias tidak terlalu suka dengan hiruk pikuk di panggung politik Indonesia meskipun dunia politiknya sudah dikenalnya sejak lama.

“Saya sebenarnya orang yang tidak respek dengan politik. Karena memang latar belakang saya bukan dari keluarga politik. Ayah dan Ibu saya bukan politisi,” akunya.

Sebagai putra asli Papua, Diaz tidak hanya sekedar beretorika dalam memperjuangan kemakmuran rakyat Papua. Diaz akan berjuang memperbaiki persoalan hak asasi di Papua.

Selama ini, banyak pelanggaran hak asasi di Papua. Tidak hanya itu saja. Diazpun berkomitmen untuk memperbaiki masalah pendidikan dan kesehatan masyarakat di bumi Papua.

“Selama ini, sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, kalau Papua memang masih tertinggal dibanding dengan daerah lain di Indonesia. Ini sudah menjadi komitmen politik saya sebagai wakil rakyat dari Papua,” ujarnya.

Meski demikian katanya, upaya pembenahan Papua tidak akan berhasil kalau tidak mendapat dukungan dari pemerintah. Karena itu katanya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, harus menginventarisir semua persoalan yang ada di Papua.

Setelah itu dilakukan evaluasi guna menemukan jalan keluarnya. Rasa cinta ayah dari Desiana V. Nuinindi Gwijangge, Mathreecia R Sarafina Gwijangge dan Grace Ester Imanuella Gwijangge akan tanah Papua memang luar biasa tinggi.

Lihat saja, semua masa kecilnya, dia habiskan di bumi Cendrawasih ini. Demikian juga dengan pendidikan, mulai tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, semua diselesaikannya di Papua.

Kini Diaz sudah menjadi wakil rakyat. Tentu banyak sekali perubahan yang terjadi. Namun satu yang tidak pernah lupa adalah komitmennya yang selalu “Berjuang untuk Rakyat yang Tak Bersuara.”

Sumber: alexmarten.blogspot.com, 27 September 2010
Ket foto: Diaz Gwijangge, S.Sos (gbr 1) bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangen, dan saat press conference bersama anggota Kaukus Papua di Parlemen RI terkait Bencana Wasior, Teluk Wondama (gbr 3).

Kecepatan Luncur Wedus Gembel 300 Kilometer per Jam

Wedhus gembel atau awan panas Gunung Merapi mencapai 600 derajat celcius. Awan panas itu mengandung bermacam-macam material berupa berupa batu, kerikil, pasir, abu dan gas vulkanik. Material itu meluncur mengikuti morfologi lereng dan gas vulkanik yang bertekanan tinggi bergerak secara turbulen.

“Luncuran kencang itu karena tekanan gas sangat kuat, kecepatannya mencapai 300 kilometer per jam,” kata IGM Agung Nandaka, Kepala Seksi Metode dan Teknologi Mitigasi Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPTTK) Yoyakarta, Rabu (27/10).

Dalam buku tentang erupsi Merapi disebutkan Merapi memiliki dua lapangan solfatar Gendol 800 derajat celcius dan Woro 500 derajat celcius. Kedua lapangan solfatar itu melepaskan gas dengan komposisi H2O yang mencapai 90 persen mol pada status aktif normal. Sisanya merupakan senyawa gas SO2, CO2, H2S, CO, HCI dan H2O2 dan CH dalam kadar yang relatif kecil.

Akumulasi gas SO2 yang dilepaskan Merapi mencapai 300 ton per hari pada saat erupsi. Gas vulkanik pasca erupsi 2006 menunjukkan gas vulkanik memiliki kadar HO sebesar 90 persen mol.

Sedangkan abu vulkanik dengan ukuran tidak lebih dari 2 milimeter merupakan salah satu fragmen material yang dilontarkan selama proses erupsi. Abu vulkanik merupakan bagian dari tephra, istilah yang mengacu pada semua fragmen batuan vulkanik tanpa melihat ukurannya yang terlontar ke udara waktu letusan eksplosif. Pada erupsi 1930, abu Merapi sampai ke Pulau Madura. Sedangkan di Kota Yogyakarta terjadi hujan lumpur.

Karena panas dan kecepatannya luar biasa, kata Agung, sulit bagi warga yang berada di 5 kilometer dari puncak Merapi bisa melarikan diri. Kecuali jika para warga sudah mengungsi sebelum terjadi luncuran awan panas.

Dari visualisasi yang ditunjukkan pada erupsi 2006, sangat luar biasa indah. Wedus gembel membumbung tinggi dengan kepekatan yang tinggi. Awan panas yang bergumpal-gumpal itu baru terurai jika terhembus oleh angin.

Sumber: Tempo Interaktif, 27 Oktober 2010
Ket foto: Gunung Merapi

Mbah Maridjan Meninggal

Juru Kunci Gunung Merapi Mbah Maridjan akhirnya ditemukan tewas oleh tim penyelamat yang diterjunkan sejak Rabu (27/10) dinihari.

Jasadnya sekitar pukul 06.05 berhasil dievakuasi dari lereng Gunung Merapi tepatnya di Desa Kinahrejo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman atau berjarak sekitar 6 km dari puncak Merapi.

Keterangan yang dihimpun Republika, jenasah Mbah Maridjan ditemukan dalam kondisi sujud di dalam kamarnya.

Ia masih mengenakan baju batik, kopiah warna putih serta sarung. Diduga saat bencana wedhus gembel datang yang bersangkutan sedang shalat.

Kabag Hukum dan Humas RSUP Dr Sardjito, Heru Trisno Nugroho membenarkan salah satu jenasah yang dikirim ke rumah sakitnya adalah Mbah Maridjan.

Bintang iklan yang terkenal dengan kalimat Roso-roso itu dikirim sudah dalam kondisi tidak bernyawa. ‘’Tubuhnya sedang bersujud,’’ kata Heru kepada Republika.

Republika.co.id, 27 Oktober 2010
Ket foto: Mbah Maridjan
Foto: dok. nurdayat.wordpress.com

Banjir TKI, "Kencing Minyak" di Atambua...

Kawasan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia memang menjadi daerah ”tak bertuan” meski negara ini sudah merdeka selama 65 tahun. Sepanjang pantauan Kompas dalam tiga tahun terakhir hingga pertengahan Oktober 2010, tidak banyak kemajuan infrastruktur, yang menjadi syarat pertumbuhan ekonomi, terlihat di perbatasan Indonesia yang rajin dibahas oleh elite politik di Jakarta.

Perbatasan darat di Kalimantan, seperti di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, ”disentuh” pembangunan seadanya. Sementara perbatasan laut, seperti di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, hingga Atambua di Nusa Tenggara Timur, kondisinya lebih parah dan nyaris jalan di tempat.

”Itu gedung kantor bupati, katanya termegah di Indonesia,” kata Mayor Imam Wibowo, perwira dari Dinas Penerangan Kodam XII Tanjung Pura, saat mengantar rombongan meninjau perbatasan darat.

Gedung megah kantor Bupati Landak, Kalbar, itu berdiri menjulang di tengah daerah yang infrastruktur jalannya masih hancur. Sungguh berbeda dengan jalan darat di Sarawak dan Sabah, Malaysia. Apalagi, jalan raya di Brunei Darussalam dari Pos Perbatasan Sungai Tujuh hingga Bandar Seri Begawan, yang mirip jalan tol di Indonesia. Tak ada sentra agrobisnis modern tumbuh di Kalbar atau Kaltim, yang masyarakatnya hidup dari bercocok tanam.

Memang, kalaupun ada pembangunan, bisa dibilang hanya sebatas ”proyek” pembangunan gedung megah kantor bupati di wilayah perbatasan. Kondisi serupa terlihat di Kabupaten Nunukan.

Kemegahan fisik dan bukannya kecerdasan akal-budi dan perekonomian yang dibangun di wilayah perbatasan. Anak muda warga perbatasan sedikit saja yang bisa bersekolah di perguruan tinggi ternama di dalam negeri. Jangan mimpi generasi muda perbatasan bisa bersekolah di universitas terkenal di Eropa, misalnya.

Setiap pagi, ketika pos lintas batas di Entikong ataupun Nunukan dibuka, yang terlihat adalah lautan manusia, yang sebagian besar didominasi tenaga kerja Indonesia (TKI). Mereka berjejalan memasuki wilayah Malaysia di Sarawak dan Sabah.

Lagi-lagi ironi mengingat komoditas yang menjadi tulang punggung ekonomi di Sarawak dan Sabah tidak jauh berbeda dari Kalimantan wilayah Indonesia, yakni kelapa sawit, lada, karet, dan sejumlah hasil bumi lainnya. Belum lagi sektor pembangunan infrastruktur selalu dibangun di Sabah-Sarawak. Jalan layang dan bendungan pembangkit listrik Bakun Dam-Sarawak—yang bisa memasok kebutuhan listrik di Semenanjung Malaya—tumbuh di Malaysia Timur yang dalam ukuran Malaysia merupakan wilayah terluar.

Belum lagi industri manufaktur skala kecil dan kebutuhan sehari-hari juga berkembang di Sabah-Sarawak. Walhasil, kebutuhan domestik dua negara bagian itu tidak tergantung pasokan dari Semenanjung Malaya. Biaya pengiriman barang dari Semenanjung Malaya ke Malaysia Timur pun dapat ditekan karena adanya muatan return cargo dari Sabah-Sarawak.

Sungguh berbeda dengan kondisi Kalbar, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kaltim. Hasil bumi dijual secara mentah tanpa diolah—sebagian besar ke Malaysia—sehingga tidak memberikan nilai tambah perekonomian lokal.

Pasokan kebutuhan sehari-hari, seperti di Kaltim, sangat mengandalkan kiriman dari Jawa ataupun Sulawesi Selatan. Kondisi serupa terlihat di Kalteng, Kalsel, dan Kalbar. Praktis tidak ada muatan return cargo sehingga ongkos transportasi barang dari Jawa-Sulawesi ke Kalimantan menjadi mahal.

”Banyak produk pertanian organik dari pedalaman Kaltim. Tetapi, masyarakat tidak punya akses ke pasar. Padahal, kalau dilakukan diversifikasi produk, bisa memperkuat ekonomi warga pedalaman,” ujar Carolus Tuah, pemuda Dayak aktivis antikorupsi di Kaltim yang berasal dari hulu Sungai Mahakam.

”Kencing BBM”

Kondisi serupa lagi-lagi terlihat di perbatasan darat Indonesia-Timor Leste di Atambua, Kabupaten Belu, dan perbatasan laut di Atapupu. Alex, warga Atambua, mengaku harga bahan bakar minyak (BBM) kerap melonjak karena langka. ”Premium bisa Rp 6.000 per liter kalau sedang langka,” katanya lagi.

Pasokan minyak di Atambua, Pulau Alor, dan Kabupaten Sikka di Flores berasal dari tanker yang berangkat dari Kupang. Tanker pemasok BBM pertama kali singgah ke Atapupu untuk membongkar muatan. Harga premium yang dijual Rp 4.500 per liter memang jauh lebih murah dibandingkan dengan di Timor Leste, yang dijual sekitar 90 sen dollar AS atau lebih dari Rp 7.000 per liter.

Sejumlah perwira militer yang bertugas di perbatasan NTT-Timor Leste mengakui adanya indikasi ”kencing BBM” di tengah laut yang kemudian diselundupkan ke Timor Leste. Modus tanker ”kencing BBM” pernah juga ditangkap Polda Kaltim, beberapa tahun lalu. Kapal tanker ”kencing BBM” di lepas pantai Kota Balikpapan. Kapal yang menampung terus melaju ke arah Selat Malaka atau ujung utara Selat Makassar memasuki wilayah Sabah-Malaysia dan Filipina selatan.

Adanya dugaan penyelundupan BBM dari NTT ke Timor Leste memang beralasan. Ketergantungan Timor Leste atas pasokan kebutuhan pokok dari Indonesia sangat tinggi. ”Secara keseluruhan, impor Timor Leste dari Indonesia masih tinggi. Ekspor mereka ke Indonesia hanya kisaran 2 juta dollar AS, sedangkan impor Timor Leste dari Indonesia mencapai angka 75 juta dollar AS,” kata Victor Sambuaga, Sekretaris Satu Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Dili, yang ditemui akhir tahun lalu.

Itulah potret buram kondisi perbatasan darat Republik Indonesia yang sudah merdeka 65 tahun. TKI yang bertaruh nyawa, bahan mentah, dan penyelundupan BBM menjadi ”komoditas ekspor” dari perbatasan negeri ini! (Iwan Santosa)

Sumber: Kompas, 27 Oktober 2010
Ket foto: Suasana pagi hari saat pintu perbatasan Tebedu, Sarawak, Malaysia, yang bersempadan dengan Pos Lintas Batas Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, dibuka. Sebagian besar warga Indonesia yang mencari kerja di Sarawak melintas pada pagi hari.

'Bisnis Seks' yang Tertunda

Saya dipanggil Presiden," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar tergopoh-gopoh, Jumat pekan lalu. Ia bergegas meninggalkan ruang rapat Dewan Pers, tapi puluhan wartawan yang telah menantinya kemudian memaksanya bicara.

"Saya tak melarang atau menyuruh orang untuk melarang tayangan Sigi," kata Patrialis, setelah pertemuannya dengan anggota Dewan Pers itu. Inilah bantahan kesekian kali sejak program investigasi edisi "Bisnis Seks di Balik Jeruji Penjara" di stasiun SCTV itu batal tayang.

Patrialis menjadi sorotan karena dituding berada di balik pembatalan tayangan Sigi, yang seharusnya mengudara pada Rabu malam dua pekan lalu. "Ini merupakan pelanggaran berat kode etik jurnalistik," kata Aditya Heru Wardhana, Koordinator Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen Jakarta. Padahal Undang-Undang tentang Pers 1999 menjamin bahwa pers nasional tidak dikenai larangan penyiaran. Siapa pun yang melanggar ketentuan itu akan dijatuhi hukuman dua tahun penjara atau denda Rp 500 juta.

Kisah yang diangkat oleh Sigi diperkirakan telah membuat petinggi Departemen Hukum dan HAM kebakaran jenggot. Laporan bisnis seks tersebut diilhami oleh buku Penjara: The Untold Stories yang ditulis wartawan Tempo Ahmad Taufik. Buku yang terbit pada Juni lalu itu berisi kesaksian penulis ketika menjalani masa tahanan selama 21 bulan di sejumlah penjara, termasuk Salemba dan Cipinang, Jakarta. "Kami tertantang membuat visual dari cerita buku itu," kata Pemimpin Redaksi SCTV, Don Bosco Selamun.
Laporan setengah jam itu memuat akal-akalan narapidana untuk menuntaskan berahinya. Keadaan ini dimanfaatkan para sipir, antara lain dengan mendatangkan pekerja seks dan menyewakan ruang kencan. Dalam salah satu transaksi terdengar seorang sipir bertanya kepada narapidana yang akan kencan. "Tidak bawa kamera tersembunyi kan?" Ya, rekaman gambar merupakan aspek penting dalam liputan ini. "Pengambilan gambar dilakukan berulang kali hingga dapat yang terbaik. Prosesnya tiga minggu," kata sumber Tempo.

Pertanda buruk akan nasib liputan itu tampak ketika Menteri Patrialis Akbar berulang kali meminta bukti adanya praktek "nakal" tersebut. Permintaan itu, beserta ajakan sidak, bila memang ada, disampaikan ketika kru Sigi meminta konfirmasi kepada Patrialis di kantornya, sehari sebelum waktu tayang. Setelah wartawan SCTV kembali ke markas mereka di Senayan City, seseorang yang mengaku dari Kementerian Hukum berulang kali menelepon untuk meminta materi master visual atau gambar yang belum diedit.

Menurut Don Bosco, esok harinya, Rabu sore, dua orang yang mengaku utusan Menteri, salah satunya adalah Roby Leo, datang ke kantornya untuk meminta gambar yang beberapa jam lagi akan ditayangkan tersebut. "Sebelumnya dia memang mengirim pesan pendek ke ponsel saya, yang isinya 'saya diinstruksikan oleh Pak Menteri (ini ketikan asli di ponsel Don) untuk bertemu Bapak langsung'," ujar Don. Permintaan gambar itu kontan ditampik oleh Don. "Kalau mau, setelah tayang, kami bisa memberikan salinannya."

Kedua tamu itu pun pulang dengan tangan hampa. Tapi, beberapa jam kemudian, sebuah sambungan telepon kepada Don cukup untuk membatalkan tayangan Sigi. Sumber Tempo menyebutkan si penelepon adalah Direktur Utama SCTV. "Kalau soal itu, saya tak mau berkomentar," kata Don. Fofo Sariaatmadja juga enggan menjelaskan. "Untuk soal itu, hubungi Bang Don. Saya direktur utama. Yang berkaitan dengan pemberitaan merupakan wewenang pemimpin redaksi," katanya kepada Harun Mahbub dari Tempo.

"Apakah itu bentuk intervensi? Silakan tafsir sendiri," ujar Don. Dalam pertemuan dengan Dewan Pers, Kamis pekan lalu, menurut salah satu anggotanya, Agus Sudibyo, Don mengatakan ada intervensi lewat telepon, pesan pendek, dan pembicaraan langsung. Anggota Komisi Penyiaran Indonesia, Ezki Tri Rezeki, menegaskan bahwa Sigi merupakan program berita yang penayangannya tidak boleh dilarang oleh siapa pun. "Tayangkan saja, seharusnya SCTV melawan tekanan itu demi kepentingan publik," katanya.

Meski sempat batal tayang, dan kembali batal pada Rabu pekan lalu, Don menjanjikan hasil kerja anak buahnya akan tetap mengudara di stasiun televisi itu. "Mereka sudah kerja sungguh-sungguh, dan publik harus tahu. Pasti kami tayangkan tanpa dikurangi," kata Don. Toh, janji itu sepertinya tak membangkitkan gairah Henry Sianipar, produser program tersebut, yang dihubungi Tempo pada Kamis pekan lalu. "Thanks, aku lagi tepar di rumah. Silakan menghubungi Pemimpin Redaksi," demikian pesan pendek Henry.

Sumber: Tempo, 25 Oktober 2010
Ket foto: Patrialis Akbar dan Don Bosco Selamun

MK Masih Bersih?

Oleh Refly Harun

Pengamat dan Praktisi Hukum Tata Negara

"Sampai pukul 12.46 tanggal 19 Oktober, kami bersih 100 persen! Siapa yang punya bukti (sebaliknya) silakan, akan kami bayarlah.” Begitu kutipan pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dalam jumpa pers di kantor MK, 19 Oktober (www.kompas.com, 19/10/2010). Mahfud dan kolega hakim MK rupanya merasa perlu menggelar jumpa pers karena rumor mafia perkara meresahkan mereka.

Ada asap tentu ada api. Selentingan tentang MK yang mulai masuk angin kerap saya dengar. Ketika berkunjung ke Papua beberapa waktu lalu, saya mendengar keluhan dari peserta pertemuan bahwa pilkada tidak perlu lagi. Biayanya terlalu besar, baik bagi penyelenggara maupun kandidat. ”Setelah habis banyak dalam pilkada, nanti habis juga untuk bersengketa di MK. Ada yang habis Rp 10 miliar-Rp 12 miliar untuk MK,” katanya.

Ada juga yang bercerita tentang negosiasi yang gagal untuk memenangi perkara. Hakim, kata orang itu, meminta uang Rp 1 miliar. Pemohon, calon gubernur, hanya sanggup memberikan garansi bank senilai itu. Karena ditunggu sampai sore tidak juga cair, negosiasi gagal dan permohonan pun dicabut.

Semua kisah itu membuat saya miris dan sedih. Sebagai orang yang pernah berkontribusi membangun MK menjadi pengadilan yang tepercaya—sebagai staf ahli 2003-2007—saya senantiasa memimpikan ada pengadilan di negeri ini yang bersih. Pencari keadilan hanya perlu bekerja keras membuktikan kebenaran dalil hukumnya, tidak perlu direcoki faktor-faktor nonhukum.

Namun, untuk menghibur diri, seperti halnya Mahfud, saya menganggap cerita tentang suap di MK hanyalah celoteh mereka yang kalah. Sebelum ada kejadian hakim tertangkap tangan menerima suap, cerita tetaplah cerita. Anggap saja tidak benar walau saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri uang dollar AS senilai Rp 1 miliar, yang menurut pemiliknya akan diserahkan ke salah satu hakim MK.

Sembilan hakim

Salah satu alasan mengatakan MK bersih dari mafia peradilan adalah setiap putusan harus diambil oleh sembilan hakim konstitusi. Katakanlah, satu-dua hakim masuk angin, mereka tetap tidak dapat memengaruhi tujuh hakim yang lain. Apabila ada yang bertanya bagaimana caranya mendekati satu-dua hakim, saya selalu mengatakan percuma saja karena satu-dua hakim tidak banyak pengaruhnya terhadap konstelasi putusan MK.

Namun, yang saya rasakan, hal tersebut hanya berlaku untuk kasus-kasus non-pilkada. Dalam kasus pilkada, panel hakim yang terdiri dari tiga orang sangat memengaruhi, bahkan bisa dikatakan determinan terhadap putusan akhir. Hal ini dapat dimaklumi karena enam hakim lainnya sama sekali tidak terlibat dalam proses pemeriksaan perkara.

Lain halnya dengan kasus pengujian undang-undang, yang dalam beberapa kesempatan sering bersidang pleno dihadiri sembilan hakim konstitusi.

Selain itu, kasus pilkada yang didaftarkan ke MK tahun ini lebih dari seratus perkara. Hakim juga terbatas tenaganya. Bisa dikatakan mereka akan lebih berkonsentrasi pada kasus yang mereka tangani. Kasus yang ditangani panel hakim lain tidak dicermati secara serius, kecuali apabila ada putusan-putusan yang memerlukan debat panjang karena menyangkut paradigma hukum tertentu atau menarik perhatian publik.

Tiga hakim yang memutuskan perkara inilah yang rawan disusupi. Bagaimanapun hakim adalah manusia. Apabila di depan mata terhampar miliaran rupiah, bisa saja ia tergoda. Terlebih bila sejak awal kadar kenegarawanannya patut dipertanyakan karena perekrutan hakim konstitusi saat ini tidak lagi melewati saringan ketat.

Investigasi internal

Oleh karena itu, ketimbang berteriak di media bahwa MK tetap bersih, lebih baik Mahfud meningkatkan kewaspadaan, siapa tahu apa yang digunjingkan orang benar adanya.

Bagaimanapun, Mahfud dan kita semua tidak pernah tahu apa yang sesungguhnya terjadi, kecuali kalau kita pelaku langsung. Dalam hal ini dan saya yakin seyakin-yakinnya bahwa kredibilitas Mahfud tidak perlu diragukan.

Mahfud, misalnya, bisa saja membentuk tim investigasi internal untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Mahfud pasti maklum khalayak tentu tidak bisa diharapkan kendati ia memiliki data atau pelaku langsung. Dalam hukum di negara ini yang kerap tidak adil, sering kejadian yang dialami Endin Wahyudin berulang.

Beberapa tahun lalu Endin berteriak lantang bahwa tiga hakim agung telah menerima suap. Tidak main-main, ia menyatakan, pelakunya adalah dirinya sendiri. Yang terjadi kemudian adalah belum lagi kasus suap itu diadili, Endin terlebih dahulu harus berhadapan dengan tuntutan klasik pencemaran nama baik. Endin dipersalahkan dan tiga hakim yang diadili oleh koleganya sendiri melenggang bebas.

Saya ingin meyakinkan Pak Mahfud, tidak perlu risau dengan segala rumor. Emas adalah emas, loyang akan tetap loyang. Apabila MK tetap emas, semua omongan tentang isu suap itu akan menguap bersama angin (gone with the wind). Namun, apabila MK sudah tidak emas lagi, belum terlambat untuk segera memperbaiki.

Rakyat sudah terlalu lelah menyaksikan bahwa tidak ada satu pun institusi di negeri ini yang layak dipercaya.

Sumber: Kompas, 25 Oktober 2010

Usai Merampok, Rekam Adegan Mesum Korban

Aksi para perampok semakin membuat resah warga Prabumulih, Sumatera Selatan. Selain merampas harta, mereka juga berani memaksa korbannya beradegan mesum.

Hal ini setidaknya seperti dilaporkan oleh DJ (23), warga Prabumulih Timur, dan MM (20), warga Prabumulih Selatan.

Peristiwa itu terjadi di Jalan Bukit Lebar, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Minggu (24/10/2010) pukul 21.30. Handphone mereka, Sony Ericsson dan Nokia 5200, serta uang Rp 70.000 dirampas, kemudian mereka dipaksa bugil dan berbuat mesum.

Saat melaporkan kejadian itu ke Kepolisian Sektor Prabumulih Timur, Senin (25/10/2010), DJ menuturkan, awalnya ia berniat mengantarkan MM, kekasihnya, pulang seusai dijemput dari tempat bekerja.

Mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau, mereka tiba-tiba dihadang empat pelaku yang keluar dari dalam hutan karet. Mereka lantas menyergap keduanya.

Seorang pelaku mengeluarkan senjata dari balik baju dan menodongkannya ke DJ. Korban yang ketakutan lalu digiring ke dalam hutan.

Para pelaku lalu mengambil barang-barang milik korban berupa telepon seluler dan uang. Tak puas hanya mengambil harta korbannya, para pelaku iseng memaksa kedua korban melucuti pakaiannya.

Di bawah todongan senjata, kedua korban terpaksa bugil. Tidak hanya itu, keduanya dipaksa beradegan mesum.

Keduanya terpaksa menuruti permintaan para pelaku. Saat dipaksa melakukan hubungan suami-istri, DJ menolak. Namun, ketika salah satu pelaku mengancam akan memerkosa pacarnya, DJ tak dapat berkutik.

"Terpaksa, daripada pacarku diperkosa,” ujarnya dengan wajah masih tampak shock. Para pelaku yang berhasil mengancam kedua korban lalu menonton dan merekam adegan itu menggunakan kamera telepon seluler milik korban.

Hal itu diakui MM saat ditemui di Kepolisian Sektor Prabumulih Timur. Para pelaku memaksa keduanya berhubungan intim tetapi gagal.

"Aku masih perawan, kak. Dak pernah aku maen samo siapo-siapo,” kata MM. Setelah puas melihat kedua sejoli itu beradegan mesum, para pelaku lalu melepaskan mereka.

Karena takut, keduanya pulang ke rumah DJ. Setelah menceritakan kejadian yang baru menimpanya kepada pihak keluarga, keduanya lalu melapor Senin (25/10/2010) pukul 09.00.

Kepala Kepolisian Resor Prabumulih AKBP Mirzal Alwi melalui Kapolsek Prabumulih Timur Iptu Akagani didampingi Kepala Unit Reserse Kriminal Aiptu Siswanto, mengatakan, petugas sempat membawa kedua korban ke lokasi kejadian untuk mencari barang bukti dan jejak yang ditinggalkan pelaku.

"Ciri-cirinya sudah kami ketahui berdasarkan keterangan kedua korban,” katanya.

Sumber: Kompas.com, 26 Oktober 2010
Sumber foto ilustrasi: Kompas.com

Teater

Oleh Goenawan Mohamad

budayawan & wartawan senior

Tak cuma menafsirkan kenyataan, tapi juga mengubahnya....

Marx mengemukakan ini-meskipun tak persis begitu-ketika ia berbicara tentang filsafat. Statemennya dapat juga diterapkan untuk ideologi dan agenda politik. Tapi di sini saya ingin mengemukakan hal yang sama untuk sesuatu yang lebih bersahaja: produksi kesenian. Terutama teater.

Teater tak cuma sebuah tafsir atas kenyataan. Bekerja dalam teater mengajarkan kepada saya bahwa pada mulanya memang bukan teks-satu kesimpulan yang juga berlaku untuk hal-hal lain dalam hidup. Ketika saya menulis libretto untuk Opera Tan Malaka, saya menyusun sebuah teks yang agak rinci. Saya sudah merancang bagaimana adegan diaktualisasikan dalam pentas, unsur apa saja yang harus hadir di sana, bagaimana para pemeran bergerak. Tapi dalam proses produksi, banyak hal berubah.

Pertama-tama perlu disebutkan, opera ini tak dimaksudkan untuk jadi sebuah narasi biografis. Saya tak ingin berkisah tentang riwayat orang yang pernah disebut sebagai "Bapak Republik Indonesia" ini bagian demi bagian. Saya asumsikan cerita perjuangannya bisa dibaca di tempat lain. Dengan sebuah libretto saya ingin mengatakan sesuatu yang lain.

Dalam pertemuan awal Tony Prabowo menyebut yang dilihatnya di Lincoln Center Festival tahun 2005: Shadowtime, sebuah opera tentang pemikiran dan pengalaman Walter Benjamin, yang diciptakan komponis Brian Ferneyhough dan libretis Charles Bernstein. Ini "opera pikiran". Kami pun sepakat: yang akan saya tulis adalah sebuah "opera-esai".

Tentu saja ini akan berbeda dari opera dalam pengertian yang lazim. Saya tak pernah menyukai opera macam itu, di mana tiap ucapan dinyanyikan para pemegang peran. Tony Prabowo sependapat dengan saya. Walhasil, kami berniat untuk membuat sebuah opera yang setengah-hati.

Saya menemukan satu model yang pas: teater epik dan jejak-jejak Brecht. Teater ini bergema keras di awal abad ke-20 di Jerman ketika semangat revolusi Marxis, yang mengilhami Tan Malaka, bertaut dengan energi pembebasan dalam seni. Orang lupa, sebelum di pertengahan tahun 1930-an Stalin mengurung sastra dan seni dalam kerangkeng yang ia sebut "realisme sosialis", Revolusi Oktober 1917 di Rusia seakan-akan membuka bendungan kreativitas yang sebelumnya tertekan kekuasaan Tsar. Gerakan avant-garde dan lain-lain lahir. Lebih mengesankan lagi Konstruktivisionis dalam seni rupa dan arsitektur.

Brecht, pemikir dan pelaku teater sayap kiri yang terbesar dalam sejarah, melanjutkan elan itu. Ia menerobos "adat" yang membentuk teater Eropa. Zaman makin mengungkapkan ironi dan kontradiksi, ketika dunia borjuasi kian ditunjukkan keretakan dan disparitasnya. Dari kondisi itu sebuah jenis teater lain pun dibutuhkan-teater yang tak lagi menampilkan dunia kenyataan yang koheren.

Brecht pun melahirkan teater yang hidup dari montase: bagian-bagian yang terpisah, yang sekaligus hadir. Tak ada lagi totalitas yang merangkum dan menguasai. Tiap tesis menemukan antitesisnya. Ada aktor yang berbicara. Ada poster. Film. Nyanyi. Gerak tari atau semacam tari. Tak ada pusat. Para penonton dilibatkan, sebab batas antara "luar" dan "dalam" praktis tak lagi tetap. Mereka diharapkan aktif memilih segi pandang mereka sendiri, dan siap memindahkannya. Mereka tak diharapkan hanyut terbuai oleh alur cerita. Tak ada alur cerita. Yang ada hanya hentakan-hentakan untuk berpikir.

Sebuah opera tentang Tan Malaka tentunya cocok dengan hentakan kontradiksi itu. Itulah yang kemudian terwujud. Di pentas, imaji penjara diperkuat (kita ingat Dari Penjara ke Penjara), tapi pada saat yang sama juga imaji revolusi: barisan pelbagai pasukan revolusioner di tengah sayup-sayup suara radio dengan lagu "Internasionale". Juga aksentuasi kepada keinginan pembebasan: "Aku tulis namamu, kemerdekaan", seperti kata sajak Paul Eluard, penyair komunis Prancis itu.

Panggung ala Konstruktivisionis Rusia dalam opera ini mengesankan sebuah pabrik tempat buruh ditindas, tapi juga kapal yang membawa orang meninggalkan dunia lama ke laut bebas, seperti Sinbad. Apa yang maskulin, serebral, abstrak, dan kekal dalam discourse politik ("menulis, dan menulis") langsung disertai laku menyuratkan sesuatu di bumi yang tak kekal, oleh tangan seorang perempuan yang bergegas.

Paduan suara seakan-akan berada di atas kejadian-kejadian, tapi pada saat yang sama menyuarakan kata hati. Sementara sang "narator" mengambil jarak dari sejarah Tan Malaka, sang "tokoh" dalam sel justru terlibat dengan sejarah itu. Penyanyi aria pertama adalah kontras bagi penyanyi kedua. Kata-kata bertaut dan bertarung dengan musik, makna dengan suara. Gaya realis dalam penampilan kedua aktor ditingkahi dengan cetusan-cetusan imajistis: deretan buruh yang lelah, hamburan rakyat miskin yang tergusur di bawah hujan, pasukan Nazi yang perkasa dan represif. Waktu, dalam opera tentang sosok sejarah ini, dihadirkan justru dalam potongan-potongan yang tanpa kronologi. Suasana lokal-rombongan orang melarat itu, suara Bung Karno membacakan proklamasi, kostum penyanyi aria-dipasang bersama suasana yang melintasi lokalitas.

Saya ingat Brecht. Teater kami, katanya, adalah untuk merangsang hasrat mengetahui dan keasyikan (Spa) mengubah realitas. Saya baru teringat kalimat itu kembali setelah proses mempersiapkan opera ini hampir selesai. Keasyikan itu terutama karena ada pertemuan dengan kemungkinan baru, juga pergulatan dengan kesalahan sendiri-karena pada mulanya bukanlah teks. Pada mulanya adalah perbuatan, seperti kata Tokoh dalam opera ini, dan itu berarti ketidakpastian.

Hidup mau tak mau berlangsung, dan dirayakan, dari situ.

Sumber: Tempo, edisi 25 Oktober 2010

Darmono: Saya Tak Melindungi Anak

Begitu menjadi Pelaksana Tugas Jaksa Agung, sederet tunggakan perkara langsung beralih ke pundak Darmono. Dia harus menangani kasus pajak Asian Agri, mafia hukum yang melibatkan anak buahnya, dan kriminalisasi pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah. Belum lagi melakukan pembenahan internal terhadap jajaran Kejaksaan.

Darmono adalah Wakil Jaksa Agung yang ditunjuk Presiden Yudhoyono untuk melaksanakan tugas Jaksa Agung Hendarman Supandji. Pada September lalu, Hendarman terpaksa lengser setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Kejaksaan yang menyatakan masa jabatan Jaksa Agung selesai begitu periode kabinet berakhir.

Nama Darmono kini mulai terdengar pula sebagai salah satu kandidat kuat Jaksa Agung definitif. Sebelum Presiden memilih pelaksana tugas, usulan Jaksa Agung dari kader internal memang sudah berembus kencang. "Saya tak mau berkomentar dulu tentang hal itu," ujarnya mengenai peluang menjadi Jaksa Agung baru.

Secara diplomatis, dia mengatakan akan menghormati dan mematuhi siapa pun yang ditunjuk Presiden menjadi Jaksa Agung. Posisi penting itu kabarnya akan diisi paling lambat pada November ini. Senin pekan lalu, Darmono menerima Nugroho Dewanto, Yandi M. Rofiyandi, Erwin Dariyanto, dan fotografer Dwianto Wibowo dari Tempo di ruang kerjanya. Dia menjelaskan posisi Kejaksaan atas berbagai kasus yang menjadi perhatian besar di masyarakat.

Apakah Kejaksaan sudah menetapkan prioritas penanganan kasus selama masa peralihan kepemimpinan ini?
Sudah. Perkara yang menarik perhatian masyarakat, misalnya kasus pajak Asian Agri dan kasus Pak Susno Duadji. Semuanya diharapkan segera tuntas.
Kemajuan kasus pajak Asian Agri terkesan sangat lambat....
Kasus ini terus berlanjut. Saya sudah memanggil Direktur Prapenuntutan dan meminta segera dikirim permintaan melimpahkan tersangka dan barang bukti, P21A. Kalau sampai batas waktu tertentu belum ada pelimpahan, nanti saya laporkan ke Menteri Keuangan.

Kapan target kasus ini akan dilimpahkan?
Secepat mungkin. Yang jelas, perkara Asian Agri segera dilimpahkan, termasuk kasus Sisminbakum. Tinggal menyempurnakan berkas. Kira-kira pertengahan November kita limpahkan.

Bekas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra kembali mengajukan uji materi, kali ini tentang saksi....
Yusril mengajukan nama saksi Presiden dan Wakil Presiden. Saksi itu mengetahui apa yang terjadi, mendengar atau mengalami. Presiden dan Wakil Presiden tak memenuhi kualifikasi sebagai saksi atau ahli sehingga tidak pada tempatnya saya memanggil dalam kasus ini.

Bagaimana jika MK mengabulkan uji materi?
Kalau keputusan hakim, kita laksanakan. Tak usah berandai-andai.

Apa yang akan Anda lakukan untuk memberantas mafia hukum yang melibatkan oknum kejaksaan?
Mafia hukum ada dalam ruang lingkup pengawasan. Sebagai anggota Satgas Antimafia Hukum, kami sudah merekomendasikan kepada kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Nah, di jajaran kejaksaan sudah dilakukan evaluasi dan hasilnya sebagian telah dilaporkan ke Satgas Antimafia Hukum.

Kejaksaan selama ini terkesan amat melindungi korpsnya sehingga menyatakan tak ada keterlibatan jaksa Cirus Sinaga dalam perkara Gayus Tambunan?
Saya tak akan melindungi anak buah saya yang nyata-nyata melakukan tindak pidana. Tapi saya juga tak akan berbuat sewenang-wenang yang melanggar aturan hukum. Artinya, kalau baru dugaan dan kesimpulan, tentu tak bisa menjadi alasan mengambil tindakan pidana. Polisi yang melakukan penyidikan juga belum menyebutkan jaksa Cirus sebagai tersangka karena tak menemukan bukti kuat.

Pemeriksaan internal Kejaksaan menyebutkan tak ada bukti kuat keterlibatan jaksa Cirus Sinaga....
Dalam menyikapi masalah Gayus, saya perintahkan kembali kepada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus segera evaluasi ulang berkas perkara penyidikan secara keseluruhan dan hasil persidangan. Hasil evaluasi ulang juga menyatakan belum ditemukan adanya bukti kuat Pak Cirus melakukan tindakan pidana.

Bukankah dalam beberapa kali sidang disebutkan ada aliran uang ke jaksa....
Ya, itu kan baru cerita Gayus. Dari Gayus kepada Haposan tapi tak pernah mempertanggungjawabkan kepada siapa uang itu diberikan. Intinya, saya tak akan pernah melindungi anak buah yang melakukan tindak pidana. Saya memberikan kesempatan kepada polisi melakukan penyidikan dan hasilnya akan kami tindak lanjuti dengan konsekuen.

Sampai sekarang belum ada status tersangka dari kepolisian kepada Cirus?
Kejaksaan memberikan izin resmi kepada polisi untuk memeriksa jaksa yang terkait kasus dan melakukan tindakan hukum manakala ada bukti cukup. Silakan ditangkap atau ditahan sepanjang ada alat bukti yang kuat. Kami memberikan kewenangan seluas-luasnya.

Apa posisi Cirus di Kejaksaan sekarang?
Dari sisi pelanggaran disiplin sudah jelas, karena sudah dijatuhi hukuman disiplin dengan dicopot jabatannya. Itu merupakan hukuman yang berat. Ia tetap sebagai jaksa fungsional, tapi tak ada posisi struktural. Boleh pegang kasus tapi saat ini tidak kami kasih. Dengan adanya kejadian itu, ia berhenti menangani perkara dulu sampai semuanya jelas.

Bagaimana Kejaksaan menyikapi kasus Bibit-Chandra? Apakah ada kemungkinan penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP) dengan dasar hukum baru?
Hanya ada dua format hukum yang akan kita lakukan terhadap kasus Bibit-Chandra, yakni limpahkan ke pengadilan dan deponering. Tapi semuanya sangat bergantung pada amar keputusan peninjauan kembali (PK). Sampai sekarang kita belum menerima salinan PK. Saya harus berpedoman pada amar putusan PK, karena kalau memastikan kebijakan tapi keputusannya lain, kan saya bersalah.

Bagaimana dengan upaya pemeriksaan tambahan?
Ada alternatif dari teman-teman atau ahli hukum tentang kemungkinan pemeriksaan tambahan. Cara itu tak bisa dilakukan karena pemeriksaan tambahan ada pada tahap prapenuntutan dan penuntutan. Tujuannya menyempurnakan berkas perkara sebelum ke pengadilan. Jaksa dalam kasus Bibit-Candra sudah menentukan lengkap sempurna dengan format surat P21 sehingga tak mungkin ada pintu terhadap pemeriksaan tambahan.

Jadi pemberian SKPP baru juga tak mungkin dilakukan?
SKPP kan bukan jalan terbaik juga. Pasti akan berkelanjutan dan digugat praperadilan. Jadi akan menempatkan posisi perkara itu semakin jauh dari kepastian hukum. Tidak ada dalam sejarah satu kasus dikeluarkan dua kali SKPP. Tidak ada dalam sistem. Bisa-bisa diketawain orang. Gurunya siapa? Landasan hukumnya apa?

Bagaimana dengan keputusan hakim yang menyatakan Anggodo terbukti menyuap? Bukankah tuduhan pemerasan yang dilakukan Bibit-Chandra mestinya gugur?
Keputusan yang berkaitan dengan Anggodo belum mempunyai kekuatan hukum dan belum bisa dijadikan acuan terhadap tindakan apa pun. Bisa jadi dia terbukti berusaha menyuap, tapi bisa jadi juga ada pihak lain dengan unsur pemerasan. Bisa jadi ada keduanya.

Jadi Kejaksaan tetap yakin kemungkinan Bibit-Chandra melakukan pemerasan?
Nyatanya ada di bukti dalam kasus itu. Sudah dimaklumi bahwa dalam kasus itu ada dua surat dakwaan yang berkaitan dengan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang, yakni penerbitan dan pencabutan pencekalan. Dalam rumusan formal, artinya akibat dari perbuatan yang tidak sesuai undang-undang. Penyalahgunaan wewenang sehingga memaksa orang lain berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Gampang sekali pembuktiannya.

Apakah Kejaksaan memiliki bukti?
Punya. Makanya Kejaksaan menyatakan bukti sudah lengkap.

Tim delapan tetap menyatakan deponering sebagai langkah terbaik....
Tim delapan menanyakan langkah hukum yang akan kita lakukan. Lalu ada satu pemikiran tentang pemeriksaan tambahan. Tapi tak mungkin jaksa melakukan pemeriksaan tambahan karena prosesnya sudah kita lewati dan akan menyimpang dari sistem hukum yang ada.

Mengapa tak diputuskan deponering?
Deponering itu merupakan tindakan pengampunan oleh Jaksa Agung kepada tersangka karena alasan kepentingan umum. Jadi statusnya masih sebagai tersangka. Dia masih membawa status hukum sebagai tersangka yang tak akan hilang dan tak ada saluran hukum untuk dipraperadilankan. Deponering tak bisa menyelesaikan masalah dengan tuntas. Kita harus hati-hati, apakah harus dilimpahkan ke pengadilan atau deponering.

Mengapa Kejaksaan sering kebobolan dalam melaksanakan cekal terhadap seorang tersangka korupsi?
Dalam kasus Gubernur Kalimantan Timur itu bukan kebobolan tapi minta izin resmi kepada Jaksa Agung dengan penjamin. Seseorang bisa mendapat izin untuk kepentingan keagamaan, berobat, kepentingan negara, dan harus ada yang menjamin bahwa orang tersebut tak akan melarikan diri.

Ada kecurigaan keterlibatan orang dalam yang membocorkan informasi seperti kasus Djoko Tjandra melarikan diri sebelum surat perintah cekal terbit?
Kalau kemungkinan selalu ada, makanya ada pembenahan ke dalam. Pada November ini, semua satuan kerja harus punya prosedur standar operasi. Semua kinerja bidang harus ada acuannya sehingga terukur. Sarana dan prasarana, biaya, serta hasilnya terukur. Sudah ada satuan kerja yang menyerahkan rancangan acuan kerja sehingga diharapkan pada November nanti selesai.

Anda sudah menyiapkan program dan prosedur itu?
Kebijakan makro saya adalah memulihkan kepercayaan publik yang tercoreng akibat ulah sejumlah oknum Kejaksaan. Penjabaran kebijakan umum itu dengan optimalisasi kinerja misalnya menyelesaikan perkara pidana menonjol atau kasus menarik perhatian masyarakat dengan skala prioritas dan tenggat. Lalu peningkatan integritas jajaran Kejaksaan. Jangan sekali-kali anak buah saya melakukan perbuatan tercela.

Apakah bisa melakukan semua program itu dalam waktu singkat?
Apa yang bisa dikerjakan itu harus dilakukan. Perkara apakah akan berhasil dan sampai di mana keberhasilan itu nanti kita pikirkan. Yang penting kita harus melakukan action dan ada kemajuan. Jadi program itu harus diwujudkan lalu kelanjutannya tergantung kebijakan pimpinan nanti.

Rendahnya kesejahteraan selalu menjadi alasan pelanggaran aparat Kejaksaan....
Kami sadar untuk menjadi lebih baik itu banyak tantangan, misalnya penghidupan pegawai, kesejahteraan minim, dan gaji belum memenuhi standar. Selain itu, keterbatasan anggaran operasional bisa menjadi masalah. Namun keduanya bukan alasan pembenaran. Jaksa tak boleh melawan hukum karena alasan gaji rendah atau tak ada biaya operasional. Tentu hal ini harus menjadi perhatian pemerintah.

Mengapa tak ada tindakan tegas terhadap aparat Kejaksaan yang integritasnya meragukan?
Kami sudah melakukan tindakan tegas kepada aparat yang melanggar hukum. Sudah banyak jaksa yang diperkarakan ke pengadilan, misalnya karena penyalahgunaan narkoba. Kemudian ada jaksa yang menyelewengkan kewenangan sehingga dicopot jabatannya dan diusut perkaranya hingga ke pengadilan, seperti kasus Edy Soetiyono yang dicabut dari Kejaksaan Negeri Wonosobo setelah pindah dari Papua. Jika ada jaksa yang melanggar, selain dikenai tindakan disiplin, kita tak akan segan mengajukannya ke pengadilan.

Hukuman terhadap mereka seharusnya lebih berat daripada warga biasa....
Iya pasti. Intinya kami ke depan selalu berusaha lebih baik. Optimalisasi kinerja, integritas, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tentu perlu dukungan semua pihak. Masyarakat perlu mendukung supaya jangan memberikan kesempatan kepada jaksa untuk melakukan penyimpangan. Bisa saja jaksa sudah tak mau tapi masyarakat mendorong kan percuma.

Darmono
Tempat dan tanggal lahir: Klaten, Jawa Tengah, 5 Juni 1953

Pendidikan:
Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 1977
Magister Manajemen, IPWI Jakarta, 2000
Program Doktor (S-3) Unpad, Bandung

Karier:
Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman, Sumatera Barat, 1994-1995
Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap, Jawa Tengah, 1996-1999
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, 2001-2002
Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta 2006-2007
Jaksa Agung Muda Pengawasan, 2008

Sumber: Tempo, edisi 25 Oktober 2010
Ket foto: Darmono