Tambahan Dana Pempus Rp 5,3 T 'Fiktif': Pemprov dan Rakyat NTT 'Dikibuli'

Kehadiran Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kupang yang meninabobokan pemerintah dan rakyat NTT dengan menambahkan anggaran senilai Rp 5,3 triliun diluar APBN 2011 ternyata hanya 'fiktif' alias tidak benar.

Pasalnya, dana-dana yang diserahkan SBY, khususnya melalui dana-dana kementerian merupakan dana-dana yang sudah ada dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2011.

Bahkan dana yang diserahkan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) senilai Rp 2,841 triliun adalah dana tahun anggaran 2010 yang sudah dilaksanakan di NTT.

Anehnya lagi, dana yang diserahkan Presiden SBY yang bersumber dari pos Kementerian Perhubungan (Kemhub) senilai Rp 108 miliar dengan alokasi Rp 50 miliar untuk pengembangan sarana pelabuhan dan Rp 58 miliar untuk bandara justru belum ada karena itu merupakan dana penghematan Kemhub yang saat ini baru akan dibahas bersama Komisi V DPR RI untuk dianggarkan dalam APBN Perubahan (APBN-P) 2011 ini.

Hal ini terungkap dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dengan pemerintah, yang dihadiri Menteri Keuangan (Menkeu), Agus Martowardoyo, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Muhammad Nuh, dan Menteri Perhubungan (Menhub), Freddy Numberi dengan agenda evaluasi serapan anggaran pemerintah tahun 2010 di Gedung DPR RI, Rabu (23/2).

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Banggar, Melchias Markus Mekeng (F-Golkar) itu, anggota Banggar, Farry Dj. Francis (F-Gerindra) mempertanyakan asal-muasal dana Rp 5,3 triliun yang diserahkan Presiden SBY saat hari Pers di Kupang-NTT (9/2 lalu yang mana disebut diluar dari dana APBN 2011 yang sudah dialokasikan untuk NTT.

"Saya ingin mempertanyakan kepada Menteri Keuangan, Menhub dan Mendiknas, di NTT itu Presiden mengalokasikan tambahan dana percepatan pembangunan NTT senilai lebih kurang Rp 5,3 triliun, dan media-media menyebarluaskan kemana-mana, bahkan masyarakat pun bergembira. Saya ingin tahu dari mana sumber dana itu apakah dari APBN atau sumber lain? Okelah yang dari BUMN tidak usah kita pertanyakan karena mekanisme penganggaran BUMN berbeda. Yang saya inginkan kejelasan disini adalah dana dari kementerian yang nilainya lebih kurang Rp 3,9 triliun itu dari mana?" tanya Farry Francis.

Fary mempertanyakan ini lantaran setelah dirinya melakukan klarifikasi terhadap Menteri PU, Djoko Kirmanto, disebutkan bahwa dana yang nilainya Rp 2,8 triliun tersebut adalah dana-dana tahun anggaran 2010 yang sudah selesai direalisasikan.
Selanjutnya bantuan dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) berdasarkan klarifikasi dengan Menteri PDT, Helmy Faisal Zani adalah dana-dana untuk mendukung percepatan daerah tertinggal 20 kabupaten di NTT tahun anggaran 2011 yang masuk daerah tertinggal di Indonesia.

"Kalau seperti ini kan tidak ada yang baru bagi NTT. Ini dananya kan sudah ada dalam APBN. Saya tidak mau rakyat NTT dikibuli denga hal-hal seperti ini. Kalau sudah ada dalam DIPA 2011 dan sudah diserahkan, terus untuk apa diserahkan lagi? Terus terang rakyat NTT berterimkasih atas bantuan itu, namun mereka juga pertanyakan sumber dana-dana itu. Kalau bantuan BUMN tidak masalah. Kita bisa memahami karena BUMN itu punya mekanisme anggaran tersendiri," jelas Fary kepada Timor Express usai raker kemarin.

Fary mengatakan, dirinya perlu mempertanyakan sumber dana tersebut, sebab sebagai anggota banggar, dirinya mengetahui persis pembahasan alokasi anggaran kementerian/lembaga yang dianggarkan untuk daerah, khususnya di NTT.

"Perlu diketahui bahwa, dalam UU MD3 (susunan dan Kedudukan DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, Red), jelas diatur bagaimana mekanisme pembahasan anggaran pemerintah," urai Fary.

Pertanyaan Fary ini sedianya akan dijawab secara tertulis, namun jelang rapat akan ditutup Markus Mekeng, Fary kembali mengajukan interupsi dan meminta agar Menkeu, Mendiknas dan Menhub menjelaskan asal-muasal dana/bantuan yang diberikan ke NTT saat Presiden SBY berada di bumi Flobamora, 8-11 Februari 2011 lalu.

Menjawab ini, Menhub Freddy Numberi mengatakan kalau dana senilai Rp 108 miliar tersebut diambil dari dana penghematan Kemhub yang masih akan dibahas di Komisi V DPR RI untuk dialokasikan dalam APBN-P. "Kalau seperti ini kan masih dalam bentuk janji," tegas Fary.

Mendiknas Muhammad Nuh juga mengatakan bahwa tidak mungkin pihaknya memberi sesuatu yang tidak jelas sumbernya atau diluar APBN.

Mendiknas mengatakan, saat kunjungan SBY ke Kupang, yang dibantu adalah 1000 piano yang merupakan hibah dari sebuah perusahaan Korea yang bergerak di bidang real estate dan konstruksi, Booyoung Co Ltd.

"Perusahan ini menghibahkan sebanyak 10 ribu piano digital, dan untuk sekolah di NTT kita serahkan lebih kurang 1000 piano," jelas Mendiknas dalam rapat kemarin.

Sebagaimana diketahui, dalam kunjungannya ke Kupang-NTT baru-baru ini Presiden SBY menambahkan dana senilai Rp 5.309.580.000.000 untuk mendukung percepatan pembangunan di NTT tahun 2011. Dana tersebut merupakan dana bantuan di luar APBN 2011 sebesar Rp 16,1 triliun dan PNPM Pedesaan senilai Rp 657,20 miliar serta PNPM Perkotaan Rp 12,8 miliar.

Dana bantuan dari Kementerian Pertanian juga diserahkan SBY senilai Rp 365 miliar, Kementerian Perikanan dan Kelautan senilai Rp 285,211 miliar, Kementerian Perumahan Rp 71,457 miliar, Kemhub Rp 108 miliar (rinciannya untuk Bandara Rp 58 miliar dan pelabuhan Rp 50 miliar), Kementerian Kesehatan Rp 255,2 miliar, dan bantuan BUMN senilai Rp 1,3 triliun. Rincian BUMN terdiri dari dana BUMN Rp 5,6 miliar, PLN Rp 765 miliar, dan PT. Semen Kupang senilai Rp 328,5 miliar dari investor.

Sumber: Timex, 24 Feb 2011

Ket foto: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (gbr 1) dan warga desa Belabaja, Kecamatan Nagawutun, Kabupaten Lembata, NTT saat melewati jalan tak beraspal (gbr 2).