Kekuasaan yang Melayani

Oleh Viktus Murin

mantan wartawan Pos Kupang &
Calon Wakil Bupati Lembata

Energi negatif yang acapkali mengaburkan esensi kekuasaan adalah kehendak instan untuk “menduduki” kekuasaan. Padahal, apabila kekuasaan itu dimaknai sebagai proses transfer mandat/amanah dari rakyat (baca: masyarakat) melalui prosedur demokrasi yang bernama pemilu (pilpres, pemilukada, atau pileg), maka disposisi batin yang semestinya terpatri pada sanubari elite-elite penerima amanah rakyat adalah kesadaran untuk “memangku” kekuasaan itu.

Secara artifisial maupun filosofis, terdapat perbedaan yang bersifat diametral antara frase “menduduki kekuasaan” dan “memangku kekuasaan”. Frase menduduki kekuasaan mengandung makna bahwa kekuasaan itu hanya sekadar menjadi alas duduk belaka.

Sebaliknya bila kekuasaan itu diposisikan sebagai amanah yang harus dipangku, maka kekuasaan itu bakal berada pada tempat yang lebih bermartabat dan berahmat. Sebab sesungguhnya kekuasaan itu mesti diabdikan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan banyak orang atau kesejahteraan umum (bonum communae).

Dari perspektif religiositas, kekuasaan sesungguhnya merupakan medium untuk dapat melayani orang banyak melalui tugas-tugas publik. Pandangan ini menempatkan kekuasaan sebagai pilihan moral untuk dapat menunaikan kewajiban publik menuju bonum communae. Artinya, otoritas kekuasaan yang diamanahkan oleh masyarakat kepada para pemegang kekuasaan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan umum.

Menegasikan atau menisbikan tujuan luhur dari kekuasaan sama artinya dengan pengingkaran terhadap amanah rakyat itu sendiri.

Antitesa terhadap energi negatif yang selama ini cenderung mengaburkan esensi kekuasaan adalah kesadaran kolektif untuk memosisikan kekuasaan itu sebagai medium atau sarana pelayanan publik, dan bukannya sebagai tujuan.

Inilah energi positif yang diharapkan mampu memberikan makna esensial terhadap kekuasaan. Kekuasaan politik sesungguhnya adalah amanah, dia tidak hadir sebagai warisan berbau dinasti, melainkan murni berasal dari amanah rakyat sebagai sarana pemartabatan kehidupan bersama. Dalam diksi yang lain, kekuasaan politik haruslah diabdikan untuk semata-mata kepentingan rakyat, dan bukan sebaliknya untuk memenuhi hasrat kepentingan kelompok dan golongan.

Dengan demikian, setiap orang yang memperoleh otoritas kekuasaan melalui mandat rakyat wajib hukumnya untuk mengembalikan tanggung jawab kekuasaan itu dalam bentuk peningkatan kesejahteraan umum.

Di atas segalanya, kekuasaan itu lebih-lebih harus dipertanggungjawabkan kepada TUHAN yang Mahakuasa sebagai sumber dari segala sumber kekuasaan. Dalam perspektif spiritualitas kita harus selalu meyakini bahwa “apabila TUHAN mengaruniakan kekuasaan kepada seseorang, TUHAN juga akan memberi hikmat untuk mengelolanya”.

Setiap kali kita dihadapkan pada panggilan demokrasi untuk memberikan suara pada peristiwa pemilu, maka kita selalu melakukannya dengan beraras pada asas kerahasiaan yang bersifat amat personal.

Pilihan yang diberikan dalam bilik suara sesungguhnya bersifat amat subjektif karena seseorang hanya dapat berbicara dengan suara hatinya sendiri. Dalam dimensi personalitas inilah, tampak jelas bahwa urusan suara hati selalu beririsan dengan dimensi transenden. Maka, tergenapilah adagium atau ungkapan tentang “suara rakyat adalah suara Tuhan” (vox populi vox Dei).

Tatkala seorang pemilih berada di bilik suara yang hening, maka ia sesungguhnya sedang berbicara dengan suara batinnya sendiri yang lebih merepsentasekan sesuatu yang bersifat transenden. Dalam setiap keheningan batin itulah TUHAN bersemayam. Kalau demikian, tidak ada faedahnya sedikit pun untuk memperebutkan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara.

Pada akhirnya hanyalah rakyatlah yang berkuasa menitipkan amanahnya kepada pemimpin yang dipercayainya. Ikhtiar untuk meraih kepercayaan rakyat dengan berpegang teguh pada kesantunan demokrasi itulah yang mesti menjadi sentrum gerakan politik kekuasaan. Mobilisasi sumber daya politik secara berlebihan hanya akan membuncahkan antipati kolektif.

Hari-hari ini, kita menyaksikan bahwa dalam kompetisi demokrasi untuk menyeleksi kepemimpinan politik, acapkali kita temukan praktek politik yang belum ideal. Seringkali prasangka mendominasi ruang politik sehingga tidak mampu melumerkan kebekuan komunikasi politik. Sebermula, kebekuan komunikasi politik terjadi sebagai akibat prasangka yang diterima sebagai kebenaran tunggal. Hal ini semakin runyam karena aspek sugesti dari gosip politik terus mewarnai ranah kompetisi politik.

Di tengah budaya gosip yang masih dominan, informasi yang mengandung kebenaran justru teredusir sebagai sinisme belaka. Salah satu cara terbaik menghadapi gosip politik yang lemah secara logika dan tidak berimbang dari konteks informasi adalah dengan “mengambil sikap diam”, sesuatu yang sesungguhnya tidak identik dengan sikap pasif.

Dalam pada itu, harus diakui bahwa media massa ikut berperan menaikkan suhu politik di tengah medan kompetisi politik. Namun, kita tidak bisa menggugat peran media massa dalam konteks ini, karena media secara sadar mengambil posisi untuk ikut serta dalam proses pelembagaan demokrasi. Bila dalam kenyataannya ada media yang mengambil posisi sebagai partisan politik dan tidak taat pada Kode Etik Jurnalistik maka secara alamiah biarlah media tersebut memperoleh hukuman (punishment) dari publik pembaca.

Dengan demikian, para pihak termasuk lembaga-lembaga publik, tidak terkecuali lembaga-lembaga profetis, jangan sampai keliru memandang peran media massa.

Hal-hal yang dianggap menimbulkan kontroversi akibat suatu pemberitaan media, haruslah direspons dengan memanfaatkan “hak jawab” sebagaimana ketentuan undang-undang pokok pers. Hal ini penting agar tidak muncul salah tafsir yang kontraproduktif sehingga menimbulkan ketidaknyamanan publik.

Hari ini, Rabu 27 Juli 2011, masyarakat Kabupaten Lembata sedang mempersiapkan diri untuk melakoni kewajiban demokrasinya dalam pemilu kada putaran kedua. Di manakah nian muara kompetisi politik ini bakal berujung? Kabupaten Lembata yang adalah kabupaten sulung hasil pemekaran di wilayah Propinsi NTT ini sesungguhnya sedang menghadapi pergumulan, apakah sebagai kabupaten otonom ia bakal naik kelas, atau kelak ia harus ikhlas untuk kembali bergabung dengan kabupaten induknya Flores Timur.

Pemerintahan Lembata hasil pemilu kada putaran kedua inilah yang akan memanggul tanggung jawab untuk menjaga status otonomi ini.
Mari dengan tenang kita menunggu masyarakat Lembata memberikan otoritas demokrasinya melalui bilik-bilik suara.

Mari dengan sabar kita menantikan bagaimana masyarakat Lembata menyeleksi dan menentukan duet pemimpinnya. Mari dengan santun kita merespons hasil dari prosesi panjang pemilu kada Lembata. Wajib hukumnya bagi semua pihak untuk secara bermartabat menghormati keputusan masyarakat Lembata untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Lembata periode 2011-2016.

Yang pasti, masyarakat Lembata menunggu agar di lima tahun mendatang, dan tentu untuk seterusnya, Kabupaten Lembata harus dapat berlari lebih kencang untuk mengejar ketertinggalan pembangunan. Dalam konteks inilah, sesungguhnya kebersamaan harus dapat diposisikan sebagai modal utama pembangunan Lembata. Hal ini kiranya dibarengi dengan kesadaran dari para calon pemimpin untuk membumikan kekuasaan politik sebagai kekuasaan yang melayani. Selamat memilih, untuk Lembata yang lebih baik!

Sumber: Pos Kupang, 27 Juli 2011

Merpati Batal Berangkat, Penumpang Marah

Pesawat Merpati Nusantara Air Line foker 50 yang berkapasitas sekitar 60 seat batal berangkat dari Bandara Tambolaka, Sumba Barat Daya ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis (28/7). Sebagian penumpang yang telah memiliki tiket penerbangan lanjutan ke sejumlah kota kecewa atas peristiwa ini.

Pembatalan itu dilakukan secara mendadak sehingga sejumlah agenda kerja dan perjalanan para calon penumpang menjadi terbengkalai. Pihak Merpati Nusantara Air Line di nilai tidak memiliki schedule penerbangan yang jelas untuk penerbangan antara kabupaten dalam provinsi.

Munaf Aminah (38) salah satu calon penumpang Merpati menghubungi Kompas dari Tambolaka, Kamis (28/7/2011) mengatakan, sangat kecewa atas tindakan pembatalan itu. Merpati sendiri tidak memberi alasan yang jelas atas pembatalan itu.

Meski Merpati bersedia menyediakan penginapan dan akomodasi, tetapi sejumlah kerugian akibat pembatalan itu tidak bisa tergantikan. Rencana pertemuan d engan sejumlah rekanan kerja di Kupang, tidak terlaksana. Demikian pula jadwal kegiatan lainnya.

"Saya kecewa berat. Hari ini harus ke Kupang, malam nanti mempresentasikan bisnis saya kepada sejumlah konsumen di Kupang, dan esok paginya melanjutkan perjalanan ke Bandung. Tiket pesawat Kupang-Bandung sudah dibeli sehingga pembatalan ini sangat merugikan saya," kata Aminah.

Ia minta agar pembatalan penerbangan seperti ini perlu diatasi pihak pengelola penerbangan sehingga tidak merugikan konsumen. Jika ada pembatalan, semestinya disampaikan sehari sebelumnya. Pembatalan yang mendadak, sangat merugikan kegiatan bisnis atau ekonomi masyarakat terutama para investor atau pengusaha.

Achmat Yanto calon penumpang lain mengatakan, perjalanan lanjutan, dari Kupang-Surabaya, sore itu dengan terpaksa dibatalkan. Tetapi pihak Merpati berjanji akan mengupayakan tiket keberangkatan ke Surabaya.

Kita tunggu esok setelah sampai di Bandara Kupang. Apakah mereka menanggung tiket Lion Air ke Surabaya yang dibatalkan itu atau tidak, kata Yanto.

Staf Kantor Merpati Cabang Waikabubak, Sumba Barat, Richard mengatakan, pihak Merpati Tambolaka juga tidak tahu alasan pembatalan itu. Ia hanya ditugaskan menangani 38 calon penumpang Merpati dari Tambolaka-Kupang yang batal berangkat . Kapasitas penumpang seharusnya 60 orang.

"Kami hanya dihubungi manajemen Merpati Kupang menyiapkan penginapan dan akomodasi bagi para calon penumpang Merpati yang batal berangkat. Ke-38 calon penumpang itu kami sudah antar ke salah satu hotel di Tambola ka. Rencananya esok, Jumat, 29 Juli 2011 mereka akan diberangkatkan ke Kupang," kata Richard.

Sehari sebelumnya, Rabu (27/7/2011) pesawat Merpati juga batal berangkat dari Labuan Bajo ke Maumere karena ban pesawat robek setelah menabrak lampu lintasan bandara.

Pesawat Merpati jenis AVIC MA 60 itu dari Denpasar membawa sekitar 50 penumpang itu, setelah landing di ujung bandara, tiba-tiba badan pesawat berbelok arah ke sisi kanan sampai keluar dari lintasan utama saat hendak memutar badan pesawat.

Meski badan pesawat tidak mengalami gangguan, tetapi 45 calon penumpang dari Labuan Bajo tujuan Maumere pun batal diberangkatkan. Mereka baru diberangkatkan keesokan harinya.

Sumber: Kompas.com, 28 Juli 2011
Ket foto: Merpati
Foto: www.londatiga.net

Menentukan Pemimpin Lembata

Oleh Karolus Kia Burin
mantan wartawan, tinggal di Lembata

Rakyat Lembata kini menanti detik-detik yang mendebarkan menjelang Pemilu Kada Lembata “Putaran Kedua”. Jadwal Pemilu Kada Putaran Kedua telah dipastikan KPUD Lembata berlangsung pada hari Rabu, 27 Juli 2011. Antusiasme dan kerinduan rakyat Lembata untuk secepatnya memiliki pemimpin tentu bukan tanpa alasan yang jelas.

Duet kepemimpinan Bupati, Drs. Andreas Duli Manuk dan Wakil Bupati Drs. Andreas Nula Liliweri, dikenal dengan Paket AMAL, yang diusung partai besar dan partai pemenang Golkar di Kabupaten Lembata kelak berakhir dan hanya tinggal menghitung hari. Dan, pada Kamis, 4 Agustus 2011, merupakan hari bersejarah penyerahan tongkat estafet kepemimpinan (baca: pelantikan) itu kepada kadernya untuk melanjutkan pembangunan di Lembata.

Sejak kepemimpinan perdana, pasca otonomi Lembata, duet “Pemimpin Perdana” Drs. Andreas Duli Manuk-Ir. Felix Kobun (alm) sampai paket Amal, patutlah diakui telah merintis dan meletakkan dasar-dasar pembangunan dan sistem pemerintahan serta format pelayanan kemasyarakatan yang menyentuh hati rakyat. Selama 10 (sepuluh) tahun kepemimpinan para pemimpin ini selalu dalam bingkai kepemimpinan kemitraan bersama legislatif (baca: pemerintahan daerah-eksekutif-legislatif), dapat dipastikan banyak perjuangan dan pengorbanan untuk membangun kesejahteran rakyat, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), dan pembangunan infrastruktur: air, jalan dan listrik (Ajal) yang kini dinikmati rakyat Lembata. Namun demikian, tentu upaya-upaya untuk mencapai sukses pembangunan daerah ini tanpa kendala dan hambatan.

Sebagai manusia dan sekaligus masyarakat Lembata serta elite politik, tidak ada salahnya juga untuk berpikir positif (positive thingking) bahwa kepemimpinan masa lalu telah berbuat banyak dan sukses pada zamannya dan karena itu patut dihargai sesuai dengan amal baktinya bagi negeri dan daerah ini. Tetapi, bukan berarti kemajuan dan sukses itu tanpa kegagalan. Pemimpin itu juga manusia biasa dan tidak sempurna. Lantas, apakah tega nian, secuil kegagalan kolektif itu dibesar-besarkan dan bahkan menghujat para pemimpin perdana?

Menjadi seorang pemimpin sejati, tidak pantas membesar-besarkan kegagalan dan permasalahan pembangunan serta melupakan sukses dan prestasi yang telah ditorehkan para pemimpin pendahulu.

Tetapi, justru sebaliknya bersikap arif dan bijaksana menawarkan solusi atas kegagalan dan permasalahan pembangunan yang dihadapi, melanjutkan apa yang telah dirintis, memperbaiki apa yang kurang, dan meningkatkan prestasi yang sudah diukir oleh pemimpin sebelumnya. Janganlah menceraiberaikan tatanan budaya “Lamaholot” dan mememecah-belah semangat persatuan,dan kekeluargaan yang telah terbina selama ini. Kebanyakan orang masih cenderung mengatakan bahwa pemimpin yang efektif mempunyai sifat atau ciri-ciri tertentu yang sangat penting.

Misalnya, pemimpin berkharisma, pandangan ke depan, daya persuasi dan intensitas. Itu teori, tapi kita butuhkan dalam praksis kepemimpinan. Semakin lengkap gaya dan ciri kepemimpinan seseorang tentu semakin mendekati harapan rakyat atas sebuah kepemimpinan paripurna. Yang jelas, rakyat Lembata kini sedang menanti waktu yang tepat untuk menentukan pilihan politiknya atas pemimpin yang mereka cintai dan harapkan.

Banyak sekali konsep, gaya dan ciri kepemimpinan. Namun, salah satu konsep kepemimpinan yang ditawarkan oleh praktisi manajemen di Amerika adalah konsep SERVE yang dalam bahasa Indonesia berarti: MELAYANI. Konsep utamanya ialah bahwa apapun jabatan atau kedudukan formalnya, orang-orang yang ingin menjadi pemimpin besar harus mempunyai sikap “melayani orang lain”. Pemimpin harus bisa melihat masa depan (See the Future).

Artinya, ia bersedia dan sanggup membantu orang-orang melangkah dan mencapai tujuan. Pemimpin harus “libatkan dan kembangkan orang lain” (Engange and Develop Others). Ia harus memilih orang yang tepat untuk tugas yang tepat. Artinya, dia mempunyai pemain-pemain yang tepat dalam suatu tim.

Pemimpin juga harus kreatif, “menemukan kembali terus menerus” (Reivent Continuously). Ia juga harus belajar terus menerus jadi seorang pemimpin dan mendorong orang lain serupa agar kepemimpinan menjadi semakin efisien dan efektif. Pemimpin juga harus “menghargai hasil dan hubungan” (Value Results and Relationship). Nilai itu akan menuntun perilaku pemimpin dan menjamin keberhasilan. Dan, yang tak kalah pentingnya, “mewujudkan nilai” (embody the values). Ini hal mendasar dan berlangsung terus menerus.

Kalau kita kehilangankredibilitas sebagai pemimpin,potensi kepemimpinan kita akan sangat terbatas. Pemimpin harus melakukan lebih dari sekadar merumuskan nilai-nilai. Tidak boleh hanya mengucapkannya, tapi harus memperlihatkannya. Ciri kepemimpin yang diuraikan secara gamblang di atas mungkin saja sekadar referensi yang bersifat teoritis.

Tetapi, yang jelas, semua kepemimpinan sejati dibangun di atas kepercayaan. Salah satu adalah hidup konsisten dengan nilai-nilai yang kita akui, terutama kepemimpinan berbudaya Lamaholot yang berjiwa merangkul dan mempersatukan. Akhirnya, bagi para pemimpin yang memimpin dengan tidak didasarkan pada kekuasaan atau jabatan sebaliknya, kepemimpinan yang lahir dari hati yang melayani, maka merekalah ilham bagi semua orang dan bagi calon pemimpin masa depan.

Rakyat Lembata, kini sedang bersiap menentukan pilihan politiknya. Siapakah yang paling pantas dan berpeluang memimpin Lembata lima tahun ke depan. Sebab, tidak mungkin treck record pengalaman, prestasi, gaya kepemimpinan kedua paket pemimpin ini sama persis.

Tentu ada perbedaan dan perbandingan. Penilaian atas paket mana yang memiliki nilai lebih kepemimpin tentu kita kembalikan kepada rakyat Lembata sendiri yang menentukan pilihannya sesuai hati nuraninya. Pemilih cerdas tentu sangat mudah menentukan siapakah pemimpin Lembata yang pas untuk memimpin Kabupaten “Lomblen’ dengan sembilan kecamatan ini. Kini tinggal dua paket pemimpin. Yakni, Paket TITEN: Herman Wutun-Viktus Murin dan Paket Lembata Baru: Yance Sunur-Viktor Mado Watun.

Pemilu Kada putaran pertama, Paket Titen meraih suara terbanyak, yakni 15.101 atau 26,4% dan Lembata Baru berada di peringkat kedua yakni 13.083 suara atau 22,9%. Silahkan rakyat menentukan pilihan politik karena rakyatlah penentu kemenangan. Kemenangan Titen atau Lembata Baru sangat ditentukan oleh SUARA RAKYAT. Vox Populi Vox Dei. Benarkah suara rakyat identik dengan suara Tuhan?

Slogan ini berasal dari bahasa Latin: Vox Populi (the voice of the people/Suara Rakyat). Versi panjangnya adalah Vox Populi Vox Dei (the voice of the people (is) the voice of God - Suara Rakyat adalah Suara Tuhan). Secara rasio cukup benar, artinya Tuhan itu hadir di mana-mana dan tentu juga dalam masyarakat, kehendak rakyat melalui pemilu/referendum haruslah didengar dan dilaksanakan pemimpin karena itu adalah amanah.

Untuk meraih suara terbanyak yang adalah Suara Tuhan, tentu saja harus dibarengi dengan kerja keras dan strategi politik yang jitu dalam semangat kesantunan berpolitik yang menyentuh hati rakyat. Pemimpin harus menjadi “garam dan terang’ sekaligus punya kharisma mempersatukan masyarakat Lembata. Itulah kerinduan rakyat Lembata.

Sumber: Pos Kupang, 26 Juli 2011

Gubernur NTT Lantik Bupati-Wakil Bupati Flores Timur

Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya atas nama Presiden, Selasa (26/7 2011), melantik Yosep Lagadoni Herin dan Valentinus Tukan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur periode 2011-2016 di Gedung Bale Gelekat Lewotanah Larantuka.

Upacara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur yang diusung PDI Perjuangan dengan Koalisi Soga Naran Lewotanah (Sonata) ini, berlangsung dalam sidang paripurna istimewa DPRD Flores Timur yang dipimpinan Ketuanya Marius Payong Pati.

Hampir semua elemen masyarakat ikut terlibat dalam upacara pelantikan di jantung Kota Larantuka, ibu kota Kabupaten Flores Timur, seperti Uskup Larantuka Mgr Frans Kopong Kung, Wakil Gubernur NTT Esthon Foenay, Wakil Bupati Sikka dan Wakil Bupati Lembata.

Di pelataran Bale Gelekat Lewotanah yang terletak di jantung Kota Larantuka itu, berlangsung pula tarian "hedung" yang menggambarkan kisah kemenangan setelah berjuang di medan laga dengan tombak dan parang yang dilakukan orang-orang tua yang datang dari Pulau Adonara.

Gubernur NTT Frans Lebu Raya melukiskan pemilu kepala daerah (Pilkada) Flores Timur berlangsung hebat dan fantastis, karena mengalami berbagai percobaan sampai akhirnya terlaksana pada 30 Mei 2011 yang menghasilkan Yosep Lagadoni Herin (42) dan Valentinus Tukan (57) keluar sebagai pemenangnya dari enam pasang calon yang bertarung.

Pilkada di Flores Timur sempat tertunda dua kali, karena persoalan internal dalam tubuh KPU Flores Timur serta perbedaan persepsi antara penjabat Bupati Flores Muhammad S Wongso dengan KPU sebagai penyelenggara pilkada.

Namun, semua kendala politik tersebut berhasil diatasi, setelah Gubernur NTT Frans Lebu Raya turun tangan meminta bantuan KPU pusat dan KPU NTT untuk segera mengakhiri kemelut di Flores Timur, agar masyarakat di ujung timur Pulau Flores segera memiliki pemerintahan yang definitif.

Rangkul lawan politik

Gubernur Lebu Raya mengharapkan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur definitif agar mampu mengelolah berbagai macam perbedaan yang ada dengan merangkul kembali lawan-lawan politik selama pertarungan politik berlangsung untuk bersama-sama membangun Flores Timur.

"Untuk membangun Flores Timur yang terdiri dari Flores Timur daratan, Pulau Adonara dan Pulau Solor membutuhkan keterlibatan semua pihak, tanpa memandang latar belakang politiknya. Karena itu, rangkullah semua elemen yang ada untuk membangun lewotanah," ujarnya.

Gubernur juga menegaskan agar kemesraan pasangan Yosep Lagadoni Herin-Valentinus Tukan harus dipertahankan sampai akhir, karena kepemimpinan Flores Timur dalam satu dasawarsa terkahir mengalami kisah yang kurang bagus, menyusul percekcokan antara bupati dan wakil bupati.

"Saya harapkan hal ini jangan sampai terjadi. Karena itu, komunikasi di antara bupati dan wakil bupati harus tetap dilakukan seperti yang saya lakukan dengan Pak Esthon Foenay sebagai Wakil Gubernur NTT," tutur Lebu Raya, mencontohkan.

Dengan adanya kesamaan dan kesehatian dalam memimpin, Gubernur NTT menyatakan optimistis pasangan tersebut mampu membangun daerah ini dari ketertinggalannya dengan menggali berbagai potensi yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Flores Timur kaya dengan sumber daya alam dan laut serta obyek wisata, namun belum diolah secara maksimal untuk meningkatkan pendapatan daerah. Karena itu, potensi yang ada harus dioptimalkan pemanfaatannya agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah ini," katanya, menegaskan.

Sumber: Antara, 26 Juli 2011
Ket foto: Bupati Flores Timur Yosep Lagadoni Herin & Wakil Bupati Valentinus Tukan.
Foto: dok. fb sonata

Peringatan bagi Pemimpin

Oleh Anies Baswedan

Rektor Universitas Paramadina

MAKIN hari kegalauan itu tumbuh makin pesat, tetapi berhentilah mengatakan bangsa ini bobrok. Hentikan tudingan bahwa bangsa ini tenggelam. Tidak! Bangsa ini sedang bangkit dan akan makin tinggi berdirinya.

Lihatlah rakyat di sana-sini, bangun sebelum pagi, penuhi pasar rakyat, padati jalan dan kelas, menyongsong kehidupan. Dengan sinar lampu apa adanya mereka coba sinari masa depan sebisanya. Petani, guru, nelayan, pedagang, atau tentara di tepian republik jalani hidup berat penuh tanggung jawab. Di tengah kepulan polusi pekat, rakyat kota menyelempit mencari masa depan. Mereka rebut peluang, jalani segala kesulitan tanpa pidato keprihatinan. Rakyat yang tegar dan tangguh. Denyut geraknya membanggakan.

Kegalauan republik ini bukan bersumber pada rakyat, melainkan pada pengurus negara yang seakan berjalan tanpa target. Deretan agenda penting dan urgen jadi wacana, tetapi tidak kunjung jadi realitas.

Pengurus republik sukses membangun kekesalan kolektif dan menanam bibit pesimisme. Pimpinan kini menuai kekecewaan. Harapan, kepercayaan, pengertian, toleransi, kesabaran, dan permakluman rakyat kepada pemimpin dikuras terus. Apakah dikira stok permakluman itu tanpa batas?

Dengan hormat saya sampaikan: stok itu ada batasnya dan sudah menipis. Semua ingin lihat hasil. Tak mau lagi dengar keluh kesah, tak hendak dengar kata prihatin keluar dari pemimpin. Republik ini perlu pemimpin yang hadir untuk menggelorakan percaya diri, bukan menularkan keprihatinan. Pemimpin tak boleh kirim ratapan, pemimpin harus kirim harapan.

Sebatas pidato dan wacana

Hari ini Indonesia memasuki era demokrasi etape ketiga. Kepresidenan periode kedua. Tidak pernah ada dalam sejarah republik ini seorang anak bangsa dipilih jadi pemimpin dengan suara sebanyak saat Presiden Yudhoyono di tahun 2009. Semua persyaratan untuk melakukan dan menuntaskan langkah-langkah besar ada di sana. Tapi mana langkah besar itu: infrastruktur ekonomi? Kepastian hukum? Integritas di sekolah? Tegas kepada pengemplang pajak? Pemangkasan benalu APBN? Konsistensi kebijakan? Reformasi birokrasi? Jaminan kebinekaan bangsa? Perlindungan warga bangsa?

Harapan yang tinggi untuk membereskan agenda penting baru sebatas pidato dan wacana. Republik perlu realitas. Pemerintah memang punya capaian, tetapi jika ada keberanian untuk menggelontorkan terobosan-terobosan besar di sektor penting, maka capaian itu akan melonjak. Kekecewaan tumbuh bukan semata karena pemerintah tak membawa hasil, melainkan karena terlalu banyak peluang terobosan dan perubahan yang disia-siakan. Sebutlah soal energi atau infrastruktur sistem logistik (jalan, pelabuhan, bandara, dan lain-lain), terobosan di sini bisa membuat ekonomi melejit. Atau terobosan besar dalam penegakan hukum. Perusak kebinekaan didiamkan, pengemplang pajak tak dijerat. Hukum tegak kokoh tanpa kompromi bagi rakyat kecil, tapi hukum loyo lunglai di depan rakyat besar.

Ini semua dampak absennya keberanian menerobos. Semua serba alakadarnya. Amunisi politik yang dahsyat itu tak digunakan. Republik ini butuh pemimpin yang mau turun ke lapangan, pemimpin kerja dan bukan pemimpin upacara. Rakyat tidak perlu pengumuman hasil rapat, tapi ingin lihat implementasinya.

Lihat sejarah kita, gamblang sekali. Republik ini didirikan oleh orang-orang yang berintegritas. Integritas itu membuat mereka jadi pemberani dan tak gentar hadapi apa pun. Bukan pencitraan, tapi integritas dan keseharian yang apa adanya membuat mereka memesona. Mereka jadi cerita teladan di seantero negeri.

Kini republik membutuhkan pemimpin yang berani tegakkan integritas, berani perangi ”jual-beli” kebijakan dan jabatan, pemimpin yang mau bertindak tegas melihat APBN untuk rakyat ”dijarah” oleh mereka yang punya akses. Ya, pemimpin yang bernyali menebas penyeleweng tanpa pandang posisi atau partai, dan bukan pemimpin yang serba mendiamkan seakan tidak pernah terjadi apa-apa.

Republik ini perlu pemimpin yang mendorong yang macet, membongkar yang buntu, dan memangkas berbenalu. Pemimpin yang tanggap memutuskan, cepat bertindak, dan tidak toleran pada keterlambatan. Pemimpin yang siap untuk ”lecet-lecet” melawan status quo yang merugikan rakyat, berani bertarung untuk melunasi tiap janjinya. Republik ini perlu pemimpin yang memesona bukan saja saat dilihat dari jauh, tetapi pemimpin yang justru lebih memesona dari dekat dan saat kerja bersama.

Bukan pemimpin yang selalu enggan memutuskan dan suka melimpahkan kesalahan. Bukan pemimpin yang diam saat rakyat didera, lembek saat republik dihardik negara tetangga, tapi lantang dan keras justru saat diri pribadi atau keluarganya tersentuh. Pemimpin yang tak gentar dikatakan mengintervensi karena mengintervensi adalah bagian dari tugas pemimpin dan pembiaran tidak boleh masuk dalam daftar tugas seorang pemimpin.

Jika Presiden Yudhoyono tidak segera mengubah cara menjalankan pemerintahan, maka saya harus mengingatkan bahwa bangsa Indonesia bisa memasuki persimpangan jalan yang berbahaya.

Jalan pertama adalah meneruskan kepemimpinan sampai di 2014 agar proses demokrasi berjalan normal tapi rakyat mencicipi hasil yang alakadarnya, deretan peluang kemajuan hilang tanpa bekas. Keterlambatan dan pembiaran jadi ciri beberapa tahun ke depan. Bahkan lunglainya penegakan hukum adalah resep mujarab menuju negara kacau.

Jalan kedua mulai menyeruak. Jalan berbahaya tapi suara ini mulai berkembang sebagai respons atas kelambatan dan pembiaran sistemik ini: berhenti di tengah jalan dan berikan kepada orang lain untuk memimpin. Suara macam ini bisa merusak pranata siklus demokrasi yang dibangun dengan sangat susah payah. Suara ini tumbuh karena keyakinan bahwa lewat jalan terjal ini bisa terjadi pembongkaran atas pembiaran dan kelambanan; agar rakyat tak dirugikan terus-menerus.

Tak optimal

Semua tahu sistem presidensial menjamin presiden bisa bekerja sebagai eksekutor pemerintahan dan melindunginya agar tak dapat diberhentikan oleh alasan politis. Hari ini yang dihadapi Indonesia situasi sebaliknya. Periode dijamin aman oleh konstitusi, tetapi presiden tak optimal jalankan otoritasnya. Keterlambatan berjejer dan pembiaran berderet. Periode fixed lima tahun itu bukan mengamankan agar kerja cepat, kini malah jadi penyandera bangsa dari gerak kemajuan cepat.

Memang presiden bukan dewa atau superman. Tidak pantas semua masalah ditumpahkan ke pundak pemimpin. Akan tetapi, presiden bisa menentukan suasana republik. Pemimpin adalah dirigen yang menghadirkan energi, nuansa, dan aurora di republik ini. Pemimpin bisa fokus menguraikan masalah strategis dan urgen bagi percepatan pelunasan janji-janjinya.

Presiden Yudhoyono harus sadar bahwa caranya menjalankan pemerintahan itu memiliki efek tular. Kelugasan, ketegasan, keberanian, kecepatan, keterbukaan, kewajaran, kemauan buat terobosan, dan perlindungan kepada anak buah bahkan kesederhanaan protokoler itu semua menular. Tapi kebimbangan, kehati-hatian berlebih, kelambatan, ketertutupan, formalitas kaku, pembiaran masalah, orientasi kepada citra dan ketaatan buta pada prosedur itu juga menular. Menular jauh lebih cepat dan sangat sistemik.

Rakyat republik ini sudah kerja keras. Lihat di segala penjuru Indonesia. Mulai dari kampung kumuh-sumuk tak jauh dari istana, di puncak-puncak pegunungan dingin, di tepian pantai sebentangan khatulistiwa: rakyat republik ini serba kerja keras. Mereka mau maju, mereka mau hadirkan kehidupan yang lebih baik bagi anak cucunya. Dan, yang pasti mereka tak biasa tanya siapa yang jadi pemimpin. Buat rakyat banyak tak terlalu penting ”siapa”-nya, yang penting lunasi semua janjinya.

Ini adalah sebuah peringatan apa adanya, semata-mata agar Indonesia tidak menemui persimpangan jalan itu. Ingat, rakyat negeri ini sudah bekerja keras dan ”berlari” cepat. Pengurus negara harus memilih mengimbangi kecepatan rakyat atau ditinggalkan rakyat.

Sumber: Kompas, 25 Juli 2011

Cornel Nunang Kembali Pimpin PAN Lembata

Cornelis Tue Nunang akhirnya terpilih kembali secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Lembata periode 2010-2015.

Tue Nunang kembali dalam forum musyawarah daerah (Musda) ke-III PAN Lembata di Aula Hotel Lewoleba-Lembata, Rabu (20/7/2011).

Dalam forum Musda ini, ada tiga orang yang mengajukan diri sebagai calon ketua yakni Fransiskus Koban Limawai (Ferry), Hasan Baha dan Cornel Tue Nunang namun dari sembilan dewan pimpinan kecamatan (DPC) kemudian sepakat memilih sang incumbent (Tue Nunang) secara aklamasi.

Sedangkan mengenai laporan pertanggungjawaban (LPJ) Ketua PAN Lembata periode, ada tiga DPC yang menerima dengan memberi catatan dan enam DPC lainnya menerima tanpa syarat.

Ketua PAN Lembata terpilih, Cornelis Tue Nunang yang dihubungi Pos Kupang, Kamis (21/7/2011) mengatakAn, kepercayaan Sembilan DPC kepada dirinya untuk kembali memimpin PAN lima tahun ke depan merupakan cambuk bagi dirinya untuk terus berkarya membesarkan partai itu sekaligus mewujudkan cita-cita perjuangan partai amanat nasional.

“Dengan ini (terpilih kembali) berarti tugas saya semakin berat. Dulu, kita hanya berusaha untuk mendapat tapi sekarang semakin berat karena harus berusaha mendapat dan mempertahankan yang sudah ada,” katanya.

Sumber: Pos Kupang, 21 Juli 2011
Ket foto: Cornel Tue Nunang

TNI Bantu Tertibkan Pelabuhan Lewoleba

Satuan anggota TNI dari Koramil 1624-03 Lembata di Lewoleba turut membantu menertibkan pelabuhan Lewoleba, khususnya menjelang kapal motor berlabuh dan hendak berangkat. Ini dilakukan demi mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan penumpang dari praktek percaloan dan kehilangan barang penumpang.

Ketertlibatan personel TNI tersebut sudah dilakukan sejak sebulan terakhir. Sebanyak lima personel dari Koramil (Komando Rayon Militer) Lewoleba diterjunkan untuk membantu petugas dari KP3 Laut dan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata.

Pantauan Pos Kupang, Senin (18/7/2011) siang sekitar pukul 11.00 Wita, beberapa personel TNI telah siaga di Pelabuhan Lewoleba menunggu kapal motor yang akan tiba dari Larantuka. Situasi pelabuhan yang biasanya semrawut, menjadi tertib. Mobil dan motor diparkir rapi, tidak seperti biasanya.

Komandan Distrik Militer (Dandim) Flotim, Letkol Raja Benny Arifin melalui Danramil 1624-0 Lewoleba, Kapten (Inf) Laode Rahim mengatakan, prajurit TNI selalu siap untuk membantu pengamanan yang dilakukan Polri dan instansi pemerintah lainnya. Tujuan untuk kebaikan bersama, yakni menciptakan kenyamanan bagi masyarakat yang menggunakan fasilitas publik.


“Ini dalam rangka memantapkan kemanunggalan TNI dengan rakyat,” katanya. Selain di pelabuhan, demikian Rahin, prajurit TNI juga membantu penertiban di pusat-pusat keramaian agar tidak semrawut.

“Ini (penertiban di pelabuhan) salah satunya. Nanti akan dilakukan penertiban di pasar dan ke tempat-tempat yang belum tertib dan akan kerja sama dengan pemerintah daerah,” tegasnya.

Sumber : Pos Kupang, 21 Juli 2011
Ket foto: Pelabuhan Lewoleba
Foto: dok. Ansel Deri

Budpar RI Sosialisasi PNPM Wisata di Lembata

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) Republik Indonesia (RI) melalui konsultannya dari Pusat Studi Pariwisata Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, akan melakukan kegiatan rembuk warga guna mensosialisasikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri bidang pariwisata di dua desa di Kabupaten Lembata. Kegiatan itu dilakukan selama dua hari yakni Jumat-Sabtu (21-22/7/2011).

“Konsultan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI sudah tiba di Lewoleba. Namanya, Pak Desta Titi Raharjana,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lembata, Wens Pukan, ketika dihubungi Pos Kupang dari Kupang, Kamis (21/7 2011).

Dikatakan, pada hari Kamis, kegiatan rembuk warga dilangsungkan di Desa Belabaja, Kecamatan Nagawutun. Kemudian pada hari kedua di Desa Lamalera A, Kecamatan Wulandoni.

Menurut Wens, rembuk desa bertujuan mensosialisasikan manfaat PNPM Mandiri bidang pariwisata kepada masyarakat, kelompok, dan para pemangku kepentingan atau stakeholder. “Kita harapkan agar masyarakat, pemerintah desa, tokoh adat dan pendidikan, tokoh masyarakat, seniman, dan semua pihak bisa menghadiri kegiatan rembuk desa,” kata Wens.

Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dinas Pariwisata Lembata Dionisius Ola Wutun, S.E, menambahkan, kegiatan rembuk desa di Belabaja dan Lamalera A juga melihat sejauhamana kesiapan masyarakat menyambut kebijakan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI dalam memberdayakan masyarakat yang sadar terhadap pariwisata, seni dan budaya.

“Dalam pertemuan ini akan dibicarakan juga hal-hal teknis yang harus disiapkan masyarakat dan apara desa,” kata Dion dari Lewoleba, Kamis (21/7/2011). Ditambahkan, dalam kegiatan itu hadir fasilitator PNPM Mandiri Desa Belabaja, Hieronimus Ksakel Klobor, S.E, dan fasilitator PNPM Mandiri Wisata Desa Lamalera A, John Oleona, S.H.
Pembahasan Bersama

Anggota Komisi X DPR RI asal NTT, Dr. Jefri Riwu Kore, mengemukakan, Desa Belabaja dan Lamalera A merupakan dua dari dua puluh enam desa di NTT yang mendapat bantuan langsung masyarakat atau bantuan desa wisata. Masing-masing desa mendapat alokasi dana sebanyak Rp 70-100 juta dengan total bantuan sebesar Rp 2,03 miliar.

“Bantuan ini merupakan hasil pembahasan bersama Komisi X DPR RI dan telah ditetapkan berdasarkan keputusan Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata tanggal 1 Februari 2011 lalu,” ujar Jefri Kore melalui telepon dari Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/7/2011).

Sebelumnya, menurut Dirjen Pengembangan Destinasi Wisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Firmansyah Rahim, sejak dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2007, setiap kementerian meluncurkan PNPM sektoral masing-masing.

Kementerian Kebudayaan dan Periwisata mengintegrasikan menjadi program PNPM Mandiri Parisiwata. Misinya, memberdayakan masyarakat, terutama warga kurang mampu di wilayah sekitar destinasi wisata atau desa-desa wisata di seluruh Indonesia.

Menurut Firmansyah, pada 2011 PNPM Mandiri Pariwisata sudah menjangkau 569 desa di 33 propinsi, dan program ini masih akan terus berlanjut.

“Untuk lebih menggerakkan usaha masyarakat di bidang pariwisata, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata juga bekerja sama dengan BRI dengan memberikan fasilitas pembiayaan melalui paket KUR (kredit usaha rakyat) yang dimulai pada tahun 2011 ini,” kata Firmansyah.

Sumber: Pos Kupang, 22 Juli 2011

Ket foto: Desa Belabaja (gbr 1), salah satu desa di NTT penerima bantuan dana PNPM Mandiri bidang pariwisata dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI tahun 2011. Pada Kamis 21 Juli 2011, dilaksanakan rembuk desa bersama konsultan Kemenbudpar, Budpar Lembata, dan pihak terkait.
Cahyo Adji, wartawan EVENGUIDE Jakarta di depan kantor desa saat berkesempatan ke desa itu dalam perjalanan jurnalistiknya di Lembata tahun 2010.
Foto: dok. fb. Ansel Deri

Ini Blak-blakan Rosa Soal Nazar, Anas, dan Suap Wisma

Inilah untuk pertama kalinya Mindo Rosalina Manulang, tersangka kasus suap Wisma Atlet SEA Games XXVI, Palembang, bersedia diwawancarai panjang lebar. Bawahan M. Nazaruddin yang kini buron itu mengungkapkan banyak hal, mulai dari aksi bekas bosnya, Yulianis, hingga istri Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Beberapa keterangannya tidak ada dalam berita acara pemeriksaan. "Karena tak ditanya penyidik," ujarnya.

Berikut ini petikan wawancara Mindo dengan Tempo di Jakarta, awal pekan ini.

Bagaimana Anda mengisi waktu? Baca buku filsafat, dari dulu saya suka baca buku filsafat.

Anda disebut M. El Idris (petinggi PT Duta Graha Indah, kini tersangka) berperan besar dalam aliran dana wisma atlet?
Tidak ada kesepakatan antara saya, Dudung (atasan El Idris), dan El Idris mengenai pemberian duit ke sejumlah pihak seperti dalam dakwaan El Idris. Kami memang pernah duduk berempat. Pak Dudung mengeluh (soal permintaan jatah dari daerah itu). Saya sampaikan, kalau Bapak memang tidak sanggup (memberikan), ya tidak usah.

Soal fee 13 persen ke Nazaruddin?
Kalau terkait angka 13 persen itu, saya tidak punya kapasitas menentukan sekian persen.

Pak Nazaruddin memantau semua proses pemenangan proyek itu secara khusus?
Sebenarnya sih enggak juga. Saya bilang sama Pak Dudung bagaimana masalah wisma atlet, bagaimana dengan orang Senayan (DPR)-nya? Nah, dari DGI itu sudah ada angka untuk si 'anu' (beberapa anggota DPR), nantilah saya sebutin (di pengadilan). Tapi, tidak perlu saya kasih tahu toh sekarang. Itu alasan kenapa saya juga tahu bahwa Pak Nazar sudah mengeluarkan uang dari perusahaannya untuk wisma atlet. (Sumber Tempo menyebutkan Nazaruddin sudah mengeluarkan duit Rp 20 miliar untuk memastikan proyek wisma atlet adalah proyeknya.)

Apa proyek memang sudah di-setting perusahaan Nazaruddin, Permai Group?
Pertama kali saya tahu ini, dia (Nazaruddin) bilang, "Coba Ros, kamu ke kantornya 'Pak Anu'. Saya (Nazaruddin) sudah ketemu ini, ini, ini--pimpinanlah di DPR." Sebelum anggaran turun, mungkin sudah ada deal di atas, cuma saya tahu ada permintaan (duit) dari Senayan.

Dari Senayan itu siapa?
Permintaan dari teman-temannya di Badan Anggaran. Saya di sana tidak pernah diperkenalkan sebagai karyawan, tapi sebagai kolega pengusahanya.

Penerima aliran dana di Senayan akan diungkap di persidangan?
Kalau BAP saya di-setting (tokoh besar) ditutup dan dibuka yang teri, ya akan lihat dulu di dakwaan. Ada poin di situ yang harus saya analisis. Saya kan banyak tahu. Di situ saya akan lihat kalau nanti di dakwaan yang itu (Rosa tak memerinci maksudnya) dihilangkan (atau) ada beberapa kata dihilangkan, berarti ini, ya, seremonial saja.

Kalau kelas teri saja yang ditahan?
Apa yang harus saya lakukan? Saya ini semut melawan gajah. Saya ini siapa?

Kata yang akan dihilangkan itu nama atau perkara?
Adalah nanti. Tunggulah pemeriksaan (persidangan). Saya lihat dulu dakwaan kepada saya. (Kalau) nanti ada di situ yang tidak masuk, (berarti) bisa benar, kata Pak Nazar. Wah, dulu sudah ada ini (rekayasa kasus oleh pemimpin KPK), sudahlah yang ini saja. (M. Nazaruddin menuding seorang pemimpin KPK ikut membangun kesepakatan dengan Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum.)

Apakah petinggi Demokrat juga disebut dalam dakwaan El Idris?
Itu enggak ada. Itu ada di BAP saya. Nantilah di BAP saya itu, seru kalau itu muncul.

Apa yang dimaksud AU itu Anas Urbaningrum? (Dalam percakapan BBM Rosa dan Nazaruddin tertulis "AU".)
Ya.

Apa Anda menyebut namanya nanti di persidangan?
Iyalah, enak aja. Kalau ditanya, akan saya ungkap. Kalau tidak ditanya ngapain, nanti saya dibilang kurang kerjaan.

Kenapa menunggu sampai ada pertanyaan di pengadilan?
Nantilah.

Selain Pak Anas, bagaimana dengan nama-nama lain?
Ya, enggak tahu deh, coba lihat ya. Saya satu rupiah pun tidak menerima itu, kenapa saya yang harus (dihukum). Jangan-jangan ini seperti dalam pleidoinya Panda (Nababan), ini pesanan. Sudahlah, Golkar sudah, Gerindra ada, PDIP, masak sih dari Demokrat enggak ada? Jadi, dicek siapa-siapa.

Apa kaitan Anas dengan PT DGI dan lainnya?
Sangat banyak.

Apa Anas dapat bagian dari 13 persen dari wisma atlet?
Ya. Tapi kan (sulit) membuktikan itu. Coba bagaimana? Namanya main-main begitu. Tentu tidak ada tanda buktinya. Tapi, pastilah akan ditanya mana buktinya? Saya mengerti posisi Pak Nazar loh. Bukan saya membela Pak Nazar. Siapa sih di belakang saya? Nazar. Siapa sih Pak Nazar itu? Kenapa dia bisa sampai ke sana? Kenapa dia bisa menyetir itu bla-bla-bla. Kalau tidak ada yang nyuruh, siapa dia? Tapi (orang yang menyuruh) itu kan semua orang tahu.

Nazar menuding Angelina, Mirwan Amir, dan I Wayan Koster?
Nantilah kita lihat. Typing-nya keluar atau tidak. Kan saya sudah bilang, ini rekayasa atau tidak, saya yang bisa menilai.

Soal Anas, Andi Mallarangeng, dan Angie sudah ditanya penyidik?
Oh, itu sudah ditanya, tapi di penyidik dan di persidangan kan bisa beda.

Siapa saja yang menyebutkan keterlibatan Anas?
Ya, nanti kalau itu dimunculkan, berarti ini fair.

Yang Anda maksudkan, kalau Anas tidak muncul di persidangan, berarti tidak fair?
Ya, itu tidak fair. Saya kasih tahu ya, saya, Anas Urbaningrum, Nazar, kami bertemu bertiga. Kata Nazar ke saya begini, "Kalau sesuatu terjadi dengan kamu, Ros, apa pun yang terjadi, ya kamu harus tanggung sendiri." Itu saya pegang. Karena apa? Saya bekerja, apa pun yang terjadi, itu risiko. Mungkin kalian juga seperti saya, mungkin akan bela pimpinan jugalah, mau penjahat seperti apa pun pimpinan saya, orang saya hidup dari dia, karyawannya ratusan. Soal cerita lain nantilah disampaikan. Tapi, saya itu loyal kepada pimpinan saya. Ketika pimpinan saya dianggap penjahat, saya tidak setuju.

Kapan pertemuan antara Anda, Nazar, dan Anas?
Saya tidak ingat.

Ini sekarang Anda merasa teraniaya?
Ya, sebel banget saya.

Anda pernah bicara dengan Anas?
Pernahlah, dulu sering. Tapi, pasti dia bilang tidak kenal. Waktu buka puasa bersama anak yatim, waktu ulang tahun anak Pak Nazar, ada dia pada sekitar 2010-an.

Nazar bilang ia hanya dikorbankan, sudah ada deal sebelumnya?
Saya yakin itu benar.

Jadi, Anda akan bongkar semua?
Bagi saya, apa yang ditanya penyidik, saya jawab.

Apa Anas punya beberapa perusahaan?
Ya.

Apa pernah di PT Anugrah?
Ya.

Kenapa tidak dibeberkan ke penyidik?
Karena tidak ada pertanyaan itu.

Anda tahu soal PT Dutasari Citralaras?
Yang ada istri (Anas)-nya. Jadi, memang benar juga, Nazar sih merasa sudah di-back up sama pimpinannya. Kalau dia di-back up, masak saya orang lapangan disuruh begini-begini. Berarti bohong kan semua? Saya pernah bilang, "Ngeri nih, saya, pekerjaan begini." Dia (Nazaruddin) bilang, "Tenang, Ros, kita sudah diamanin."

Awalnya Anda mengaku tak mengenal Nazar?
Ya, karena itu komitmen. Sebenarnya begini, soal dana yang Rp 3,2 miliar untuk Pak Wafid itu bukan perintah dari pimpinan. Itu spontan karena ada permintaan dari Kementerian untuk meminta dana bantuan.

Anda kecewa terhadap Nazar?
Tidak, karena sebelumnya saya sudah tahu pekerjaan ini risikonya besar.

Mau mengungkap semua?
Begini, loh, kita tahu Indonesia ini kan, apa iya ada keadilan, apakah pengadilan itu murni benar.

Soal pesan BlackBerry Nazaruddin apa tanggapannya?
Semua pernyataan di BBM itu 90 persen benar, dan itu nanti. Beberapa keterangan saksi itu ada juga di BAP saya. Kalau itu nanti tidak diungkapkan, benar sudah ada deal di antara petinggi di KPK.

Kenapa tidak dibongkar semuanya?
Saya ini enggak mau dipolitisasi. Saya ini bukan orang politik. Saya ini pekerja. Saya ini orang marketing, orang lapangan.

Anda kenal Yulianis?
Yulianis, orang ini ternyata dia itu sudah, apa namanya, sudah menjadi agennya. Ini sudah tidak benar ini orang. Makanya semua nanti akan saya bongkar. Kata-kata, semua dia yang pegang. Pak Nazar itu tidak tahu masalah uang, atau hal segala macam, semua itu di Yulianis. Tapi, kalau nanti banyak hal yang tidak terungkap, pasti datanya itu sudah diamankan, karena saya tahu Yuli dekat banget sama istri Anas. Kalau nanti di persidangan ada pencatatan yang tidak ada, pasti dia sudah di-calling oleh istri Anas disuruh menghapus semua data itu.

Kapan Yulianis dekat dengan istri Anas?
Sudah lama.

Yulianis sering ke rumah Anas?
Bukan sering lagi, dia memang sudah punya hubungan baik.

Siapa yang sering mendatangi?
Yuli.

Athiyyah (istri Anas) punya saham yang sama dengan Yulianis?
Ada perusahaan mereka berdua. Itu Yuli punya perusahaan juga tuh, dia diam-diam itu. Perusahaan dalam perusahaan, begitu loh. Sama suami Yuli juga. (Dalam wawancara terpisah, pengacara Anas Urbaningrum, Denny Kailimang, menyatakan belum tahu masalah ini. "Mungkin saja [kenal Yulianis], bisa di mana saja [kenalnya]. Belum pernah [dengar perusahaan itu]. Kita tunggu persidangannya sajalah.")

Suaminya?
Lupa, nanti saya kasih tahu. (Rosa bercanda mengenai kondisi kesehatannya.)

Fakta-fakta dari Yulianis hanya mengarah ke Anda dan Nazar?
Ya. Dia bilang begini, saya dengan Nazar hanya sebatas pimpinan dan bawahan. Padahal, jelas-jelas juga kalau dilihat kapasitasnya, Yulianis punya wewenang (dalam hal) keluar-masuk uang, dia semua tahu kok.

Soal data itu?
Ada di eksternal hard disk, Yuli semua yang pegang.

Soal proyek Hambalang?
(Nazaruddin menyebut Anas menerima aliran duit dari proyek ini untuk pemenangannya di Kongres Bandung.)
Itu nantilah.

Benarkah ada aliran dana Rp 5 miliar ke DPR?
Ya (sambil mengangguk).

Sumber: Tempo Interaktif, 20 Juli 2011
Ket foto: Mindo Rosalina Manulang

Musda PAN 2011: Herman Wutun Hadiri Musda PAN

Herman Yoseph Loli Wutun, Calon Bupati dari paket TITEN menghadiri musyawarah daerah (Musda) Ke-III Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel Lewoleba, Lembata, Rabu (20/7/2011).

Kehadiran Herman Wutun ini mau menegaskan bahwa sesungguhnya Partai PAN telah bergabung untuk mendukung Paket TITEN. Sebelumnya yang mengusung Paket SINAR, kini beralih mendukung Paket TITEN untuk memenangkan Pemilu Kada Lembata Putaran kedua.

Disaksikan Pos Kupang.com, Musda PAN ini dibuka oleh Ketua DPW PAN NTT, Eurico Gutteres, SE.MM. Turut Hadir, Ketua DPRD Lembata, Yohanes de Rosari, SE, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Lembata, Sutaji, SH,MH, Kapolres Lembata, AKBP Martin Johannis, SH.

Ketua DPW PAN, Eurico Guteres dalam sambutannya menegaskan bahwa Partai PAN telah mengalihkan dukungan kepada Paket TITEN karena itu, Paket SINAR bersama timnya serta seluruh jajaran pengurus Partai PAN di Kabupaten Lembata, segera bekerja dan harus memenangkan Pemilu Kada Lembata Putaran kedua tanggal 27 juli 2011 untuk Lembata yang lebih baik.

Herman Wutun Usai menerima SK itu menyampaikan terimakasih atas keputusan yang diambil oleh Partai PAN. Semua ini katanya, demi Lembata yang lebih baik.

Sumber: Pos Kupang, 20 Juli 2011
Ket foto:Herman Wutun

Krisis Demokrat atau SBY?

Oleh Iding R Hasan

Deputi Direktur Bidang Politik The Political Literacy Institute dan Kandidat Doktor Komunikasi Unpad

Konferensi pers yang digelar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat terkait gonjang-ganjing yang menimpa partai biru berlambang 'segitiga Mercy' ini patut dicermati. Temu wartawan dari berbagai media massa tersebut diadakan di kediaman Presiden SBY di Cikeas, Bogor dan dihadiri oleh hampir semua elite partai penguasa ini, Senin (11/7) malam lalu.

Dari sisi komunikasi, apa yang dilakukan SBY tersebut sesungguhnya lebih bernuansa internal ketimbang eksternal. Pertama, acara dilakukan di tempat kediaman pribadi, tidak di tempat umum. Kedua, saat itu SBY bertindak dalam kapasitasnya sebagai orang yang paling menentukan di partai berlambang 'bintang Mercedes' tersebut, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina, bukan sebagai presiden.

Namun, dari sudut tujuan komunikasi, peristiwa di atas tidak cukup hanya dimaknai sebagai kepentingan internal semata. Karena, di dalam kesempatan tersebut SBY juga menggunakannya sebagai forum "pembelaan diri" dan "curhatan" serta tidak ketinggalan pula "sentilan pedas" terhadap pihak-pihak luar yang dianggapnya ingin mengobok-obok Partai Demokrat. Apalagi, acara tersebut dikemas dalam balutan konferensi pers yang tentu saja merupakan konsumsi publik.

Dari perspektif internal, pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan SBY tentu dapat dimaknai sebagai upaya untuk menjaga soliditas Partai Demokrat. Hal ini sangat relevan mengingat dalam beberapa waktu terakhir ini banyak isu terkait Demokrat yang kian memanaskan telinga SBY sebagai Ketua Dewan Pembina. Setidaknya ada tiga isu yang bisa diidentifikasi.

Pertama, isu akan diselenggarakannya kongres luar biasa (KLB) yang bukan tidak mungkin akan berujung pada diberhentikannya Anas Urbaningrum dari posisi ketua umum. Isu ini makin santer setelah bocornya SMS (short message service) yang dilayangkan salah seorang anggota Dewan Pembina, Marzuki Alie kepada SBY, yang antara lain isinya meminta SBY untuk melakukan tindakan "penyelamatan partai". Banyak pihak menduga bahwa istilah penyelamatan partai sebenarnya adalah bentuk efimisme dari penggantian ketua umum. Apalagi, Marzuki adalah rival Anas dalam memperebutkan kursi nomor satu di tubuh Demokrat dalam kongres di Bandung, beberapa waktu lalu.

Kedua, isu perpecahan di kalangan elite Demokrat. Hal ini mulai terlihat ketika kasus Nazaruddin menyeruak ke permukaan. Sebenarnya tidak ada kesepakatan bulat di kalangan mereka mengenai opsi pemecatan Nazaruddin dari kursi bendahara umum partai. Inilah yang kemudian memicu "perseteruan internal" antara Dewan Kehormatan dan Tim Pencari Fakta yang dimotori Fraksi Demokrat di DPR. Tampaknya perseteruan tersebut masih tetap berlangsung sehingga dalam sebuah acara di salah satu stasiun televisi terjadi perdebatan panas tanpa tedeng aling-aling antara Amir Syamsuddin dan Ruhut Sitompul yang dapat dikatakan mencerminkan dua kubu yang berbeda.

Ketiga, isu yang menyebutkan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum akan mendongkel SBY dari posisinya sebagai Ketua Dewan Pembina. Isu ini tentu dihembus-hembuskan mengingat sejarah di masa lalu (baca: Kongres Bandung) di mana SBY sesungguhnya tidak sreg dengan majunya Anas sebagai kandidat ketua umum. Terkait dengan keputusan Dewan Kehormatan yang notabene dipimpin SBY pun, diduga ada ketidaksepakatan antara SBY dengan Anas.

Namun, melalui pernyataan-pernyataannya malam itu SBY mencoba menegasikan semua isu tersebut dan menegaskan bahwa tidak ada perpecahan di kalangan Partai Demokrat. Secara internal tentu penegasan SBY tersebut sangat penting dan berguna untuk menenangkan semua anggota partai, sehingga soliditas partai bisa tetap terjaga.

Sumber Sepihak?

Namun, di luar kepentingan internal tersebut justru apa yang dilakukan SBY belum memenuhi keinginan publik. SBY agaknya lebih rajin menyentil pihak-pihak luar yang dianggapnya memperkeruh kekisruhan internal Demokrat. SBY, misalnya, menyindir acara-acara talkshow di televisi yang menurutnya kian memperuncing pertikaian. Bahkan, SBY juga melayangkan kritik pada media massa secara umum yang dipandangnya hanya menggunakan sumber sepihak, apalagi berupa SMS yang sulit dipertanggungjawabkan. (Pesan via SMS bisa dikirim oleh siapa pun, termasuk oleh pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan Nazaruddin. Benarkah SMS tersebut dikirimkan oleh Nazaruddin sendiri, masih belum jelas).

Bahwa SBY sebagai pribadi melayangkan kritik terhadap apa pun dan siapa pun tentu boleh-boleh saja, karena dia memiliki hak yang sama dengan semua warga negara. Namun, SBY agaknya lupa atau tidak peka terhadap tuntutan publik agar Nazaruddin yang sudah semakin "liar" tersebut diberhentikan dari partai dan DPR. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Dewan Kehormatan, apa susahnya memberhentikan seorang Nazaruddin, kecuali kalau memang ada "apa-apanya" di balik itu semua.

Jadi, sekarang kuncinya terletak di tangan SBY sendiri sebagai orang yang paling menentukan di Partai Demokrat. Maka, kalau kasus Nazaruddin dibiarkan berlarut-larut, yang kena bukan sekadar Demokrat tapi justru SBY sendiri. Karenanya, tidak salah kalau ada yang mempertanyakan apakah sekarang ini merupakan krisis Demokrat atau SBY?

Sumber: Suara Karya, 14 Juli 2011

Ruhut Sitompul Nikah di Manado

Ruhut Poltak Sitompul, Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika Partai Demokrat dan anggota Komisi III DPR yang dilaporkan ke Mabes Polri oleh Anna Rudhiantiana Legawati, dengan tuduhan memalsukan jati diri ketika menikah lagi dengan Diana Leovita, ternyata melangsungkan pernikahan di Manado.

Ruhut ketika dikonfirmasi melalui telepon, semalam, enggan berkomentar. "Aku gak tahu masalah itu. Udah ya, aku mau tidur," ujar Ruhut dengan suara seperti berbisik lalu menutup telepon.

Penelusuran Tribun Manado (Tribunnews.com Network), Rabu (13/7), Ruhut Sitompul dan Diana Leovita menikah di Gereja Sidang Jemaat Allah Tanjung Batu, Kecamatan Wanea, Manado, Sulawesi Utara pada 18 Mei 2008. Arsip pernikahan tesebut tercatat di kantor Catatan Sipil Kota Manado, dengan nomor akta pernikahan 7/7/CPK200801010.

Tribun Manado sempat menelusuri keberadaan arsip tersebut di Kantor Catatan Sipil. Database capil tak menyimpan data pernikahan tahun 2008, menurut seorang pegawai, komputer data base tersebut rusak, namun arsip pernikahan tercatat secara manual di gudang arsip di lantai tiga kantor Capil. Saat disambangi, seorang PNS pria yang sudah cukup tua, mengambil satu bendel arsip, yang terdiri dari dua buku.

Pada arsip pernikahan 2008, nama Ruhut Poltak Parulian Sitompul tercantum bersama nama pasangannya Diana Leovita. Tertanggal pemeberkatan nikah 18 Mei 2008, sedangkan tanggal pencatatan arsip 30 Mei 2008. Nama pendeta yang memberkati yakni Pendeta Daud Ngamon STh Mth.

Pernikahan Ruhut pun dibenarkan beberapa sumber anggota Gereja Sidang Jemaat Allah. M, pelayan gereja Sidang Jemaat Allah menuturkan, bahwa Ruhut Sitompul dan Diana Leovita menikah Ruhut di Gereja Sidang Jemaat Allah berlangsung tertutup

"Baca-baca koran, soal pernikahan Ruhut Sitompul pengacara top, kami tahu soalnya dilangsungkan di sini (Manado), " ujarnya.

Sumber: Tribun Manado, 13 Jul 2011
Ket foto: Ruhut Poltak Sitompul

NTT Dapat Tambahan Rp 324 M untuk Percepatan Pembangunan Pendidikan

Anggota Komisi X DPR asal daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT), Jefri Riwu Koreh, menyatakan, Provinsi NTT mendapat tambahan dana untuk mendukung percepatan pembangunan pendidikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2011 senilai Rp 324.494.356.000.

Jefri yang dihubungi Senin (11/7) menjelaskan, penambahan dana untuk percepatan pembangunan pendidikan di NTT itu disetujui dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Muhammad Nuh dan jajarannya di ruang rapat Komisi X, Gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/7) malam lalu.

RDP tersebut khusus membahas kebutuhan anggaran bidang pendidikan dalam APBN Perubahan 2011. Rapat untuk menambah alokasi dana percepatan pendidikan di NTT berjalan alot karena beberapa anggota Komisi X mempersoalkan mengapa hanya NTT saja yang mendapat perhatian khusus.

Jefri mengakui, sebelum rapat dia gencar melakukan lobi sehingga forum rapat menyetujui untuk menambah alokasi dana dalam mendukung percepatan pendidikan NTT melalui APBN-P 2011 ini.

Menurut Jefri, pembangunan pendidikan di NTT membutuhkan dukungan dana. Karena itu, perlu ada perhatian khusus melalui kebijakan anggaran demi mewujudkan percepatan pendidikan. Akhirnya, perjuangannya itu mendapat dukungan Mendiknas M Nuh yang beberapa waktu lalu melakukan kunjungan kerja ke NTT dan melihat langsung kondisi faktual NTT.

Dalam rapat itu, kata Jenfri, Mendiknas menjelaskan detail kondisi pendidikan NTT saat ini, yakni terkait kualitas pendidikan yang masih tertinggal. Juga dukungan sarana-prasarana atau infrastruktur yang masih jauh dari harapan, serta sumber daya guru/tenaga kependidikan yang masih harus ditingkatkan kualitasnya.

"Atas penjelasan tambahan dari Mendiknas itu, pimpinan dan anggota Komisi X akhirnya menyetujui untuk menambah alokasi dana bagi pembangunan pendidikan di NTT melalui APBN-P 2011," katanya. (Bonne Pukan)

Sumber: Suara Karya, 12 Juli 2011
Ket foto: Jefri Riwu Koreh

Resensi: Menyoal Status Negara

Oleh Supriyadi
Peresensi adalah pengamat sosial pada Yayasan Ali Maksum, Yogyakarta

Sebenarnya, mau disebut negara apakah Indonesia ini? Negara hukum yang menerapkan demokrasi atau negara bar-bar yang kejam? Secara tertulis dan formal, Indonesia adalah sebuah negara republik yang berlandaskan hukum serta mencoba mengaplikasikan demokrasi sebagai sistemnya. Dengan kata lain, Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Jika demikian, muncul lagi pertanyaan; benarkan Indonesia itu negara yang demikian?

Pertanyaan tersebut terlontar karena kebimbangan penanya akan status Indonesia saat ini. Secara tertulis dan formal, Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi rakyatnya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum (hlm. 8).

Meski Indonesia adalah negara hukum, dalam praktik politik dan kepemerintahan di Indonesia masih mempraktikkan bar-barisme. Hukum di Indonesia belum bisa tegak sebagaimana mestinya. Hukum dikendalikan oleh yang berkuasa dan yang bermodal. Sementara rakyat kecil terus tertindas oleh hukum “bar-bar”. Telah banyak contoh yang membuktikan bahwa hukum di Indonesia ini memihak kepada yang bermodal. Sementara koruptor “kelas kakap” bebas jalan-jalan ke Singapura. Di satu sisi, rakyat kecil yang tidak bersalah harus digusur rumahnya, dipenjara, bahkan dibunuh secara misterius.

Secara tertulis dan formal, Indonesia juga negara demokrasi. Demokrasi adalah pola pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi wewenang. Legitimasi pemerintah adalah kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya. Rakyat memilih wakil-wakilnya dengan bebas dan melalui mereka ini pemerintahannya. Di samping itu, dalam negara dengan penduduk jutaan, para warga negara mengambil bagian juga dalam pemerintahan melalui persetujuan dan kritik yang dapat diutarakan dengan bebas, khususnya dalam media massa (hlm. 174)

Namun demikian, dalam praktiknya politik dimanipulasi oleh para elit untuk kepentingan pribadi dan golongan. Pemerintahan tidak mengutamakan kinerja, tetapi hanya bagi-bagi “kue keuasaan”. Bahkan hingga media massa pun bisa dikuasai oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sementara banyak aspirasi dan suara rakyat yang dibungkam.

Sikap represif juga masih menjadi andalan bagi pemerintah yang mengaku demokratis. Dengan demikian, status negara Indonesia memang tidak sesuai antara konsep dan aplikasinya. Negara hukum dan demokrasi di Indonesia hanya menjadi bahan tertulis yang dipajang di setiap pelajaran siswa sekolah menengah. Tidak hanya itu, status sebagai negara hukum dan demokrasi hanya menjadi topeng belaka tanpa adanya realisasi. Abdul Aziz Hakim dalam bukunya yang berjudul “Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia” menguraikan konsep-konsep negara hukum dan demokrasi. Di tengah karut-marutnya kondisi hukum dan demokrasi di Indonesia saat ini, rakyat sering kali disuguhi dengan berbagai kasus yang merepresentasikan krisis moral para elit sehingga rakyat pun mengalami krisis kepercayaan.

Bangunan negara hukum di Indonesia masih belum tegak karena tiangnya masih labil dan atapnya masih bocor sehingga menyusahkan banyak orang yang tidak ternaungi. Jeffrey A Winters pun menyatakan bahwa Indonesia menjadi negara demokrasi tanpa hukum. Jangankan demokrasi bisa ditegakkan, tiang-tiang utama hukum saja masih rapuh. Bangunan negara hukum yang kokoh dan estetik menuntut beberapa tiang yang harus dipasang. Menurut Artidjo Al Kostar, ada lima tiang yang harus ditegakkan dalam membangun negara hukum. Pertama, adanya tiang sistem penegakkan hukum yang berkerangka melindungi martabat kemanusiaan bagi segenap rakyat Indonesia. Kedua, konsekuensi yuridis dari pilihan nilai mendahulukan hak dasar rakyat maka hukum protektif harus tertuang dalam berbagai perangkat, antara lain dalam aturan hukum distribusi ekonomi, peradilan pidana, lingkungan hidup, perdagangan, pertanahan, dan hak-hak strategis lainnya.

Ketiga, bangunan negara hukum yang standar perlu kepelaporan pemimpin negara dalam menaati dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Kesediaan pemimpin negara untuk dituntut di hadapan hukum merupakan tiang utama kedaulatan hukum negara. Keempat, negara hukum memerlukan tiang kehadiran masyarakat madani yang kuat. Dan kelima, negara hukum memerlukan tiang independensi peradilan.

Negara hukum tidak instant, tetapi haruslah dibangun. Negara hukum adalah konsep modern yang tidak tumbuh dalam masyarakat Indonesia sendiri. Proses menjadi negara hukum bukan menjadi sejarah sosial-politik bangsa ini. Negara hukum ialah bangunan yang dipaksakan dari luar (hlm. 7).

Begitu pula dengan konsep demokrasi yang diyakini menjadi sistem yang baik yang bisa memperkuat negara secara ekonomi, militer, maupun politik. Konsep dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat tidak boleh dikesampingkan oleh kepentingan pribadi dan kelompok. Kedaulatan rakyat menjadi harga mati dalam negara demokrasi.

Akhirnya, dengan membaca buku yang berjudul “Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia”, para pembaca diajak untuk berpikir kritis menyoroti status negara Indonesia dan mengejawantahkan; apakah benar Indonesia itu telah menepati statusnya sebagai negara hukum dan demokrasi. Jika memang benar Indonesia itu adalah negara hukum, tentunya prinsip keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia benar-benar nyata. Sementara jika memang benar Indonesia ini adalah negara yang mengaplikasikan demokrasi, seberapa banyak porsi rakyat beraksi dan mendapatkan hasil dari aksi tersebut.

Judul Buku : Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia
Penulis : Abdul Aziz Hakim
Penerbit : Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Cetakan : Pertama, 2011
Tebal : xii + 284 halaman

Sumber: Kompas, 15 Juli 2011

Penderita Filariasis Berobat ke Dukun

Para penderita penyakit kaki gajah (filariasis) di Desa Baobolak, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, bukannya berobat ke rumah sakit atau puskemas, tapi ke dukun.

Hal ini diungkapkan Kepala Desa Baobolak, Emanuel Labi saat ditemui Pos Kupang di Lewoleba, Lembata, Sabtu (9/7/2011).

Dikatakannya, para penderita filariasis di desa itu sebanyak sembilan orang. Mereka ini memilih berobat ke dukun lantaran belum ada penanganan lebih lanjut oleh para medis pada tahun 2010 lalu.

“Tahun lalu ada tim dokter dunia melakukan pemeriksaan dan diketahui sembilan orang di desa kami positif filariasis. Yang jadi pertanyaan, sampai saat ini penanganan lebih lanjut belum ada. Lantaran tak ada kepastian, maka penderita memilih pengobatan tradisional yakni ke dukun,” katanya.

Para penderita penyakit ini, lanjut dia, mengalami pembengkakan pada alat kelamin dan tampak sangat menderita.

Pernah para petugas dari Puskesmas Loang juga pernah memotret para penderita namun tindak lanjut dari itu tidak ada. “Para penderita sering bertanya, mereka sudah diperiksa, diambil darah dan difoto, tapi untuk apa? Apalagi penyakitnya, alat kelamin membengkak sehingga mereka malu difoto,” ujar Labi menirukan pernyatan penderita.


Labi menjelaskan dari hasil pemeriksaan tahun 2010, ada tiga desa di Kecamatan Nagawutung yang merupakan endemis filariasis. Karena itu dia meminta agar pemerintah melalui instansi terkait segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan itu.

“Waktu itu ada tiga desa, yaitu Penikene, Babokerong dan Baobolak yang ada penderita filariasis. Kata dokter penyebabnya malaria. Karena itu, kami meminta secepatnya pemerintah melakukan pengobatan kepada penderita sebelum penyakit itu menyebar lebih luas,” tegasnya.

Kepala Dinas Kesehatan, dr. Johni Lao belum berhasil dikonfirmasi. Sekretaris Dinas Kesehatan, drg. Arnold Marbun yang dihubungi ke ponselnya, Sabtu (9/7/2011) berjanji akan menjelaskan penanganan terhadap kasus itu setelah berkoordinasi dengan kepala sub bidang yang menangani kasus tersebut.

Sumber: Pos Kupang, 12 Juli 2011
Ket foto: Sejumlah masyaakat Desa Baobolak, Kecamatan Nagawutun, Lembata, NTT yang diabadikan pada 15 Februari 2009. Banyak penderita penyakit kaki gajah (filariasis) ditemui di desa ini.
Foto: dok. Ansel Deri