Pemilukada Banten: Atut-Rano Lampaui 50 Persen

Penghitungan cepat masih terus dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) melalui anak perusahaannya Konsultan Citra Indonesia (KCI). Lagi, pasangan nomor urut 1 yakni Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno mengantongi perolehan suara tertinggi di atas 50 persen.

"Saat ini data yang masuk belum 100 persen. Tapi perolehan suara tertinggi masih dipegang pasangan nomor urut 1," kata Direktur Konsultan Citra Indonesia (KCI), M Barkah, di Serang, Sabtu (22/10/2011).

Perolehan sementara pasangan Atut-Rano mencapai 50,36 persen. Sementara untuk pasangan nomor 2 yaitu Wahidin Halim-Irna Nalurita, perolehan suaranya menyentuh angka 37,98 persen. Pasangan Jazuli Juwaeni-Makmun Muzakki belum beranjak dari posisi bontot dengan perolehan suara 11,66 persen.

"Tentunya tidak sepenuhnya tepat. Margin error data kami dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak sampai 1 persen," kata Barkah.

Menurut dia, tingginya perolehan suara Atut itu mengingat bahwa sebagai incumbent, ia masih memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi. Sosok ketokohan yang melekat juga menjadi faktor penentu kemenangannya.

Kendati demikian, untuk sebaran perolehan suara di Kota Tangerang, pasangan Atut-Rano harus menelan pil pahit lantaran perolehan suara tertinggi dipegang oleh pasangan Wahidin Halim-Irna Nalurita.

"Kota Tangerang tidak ada yang bisa mengalahkan pasangan nomor dua," kata Barkah.

Sumber: Kompas.com, 22 Oktober 2011
Ket foto: Atut dan Rano

Efek Domino Bantuan Sosial

Oleh Paul Budi Kleden, SVD

dosen STFK Ledalero, Maumere

Masalah dana bantuan sosial ternyata meluas. Pembongkaran kasus di Sikka yang mendapat perhatian sangat intensif dari masyarakat dan sedang ditangani pihak kejaksaan mengundang aparat penegak hukum untuk menyelidiki penggunaan dana bantuan tersebut di kabupaten-kabupaten lain dan pada tingkat propinsi. Pernyataan tegas dari Kajati bahwa pihaknya akan menindak tegas semua pihak yang hendak menghalang-halangi upaya penyelidikan ini terdengar serius kendati masih perlu dibuktikan (Pos Kupang 18/10/2011).

Yang pasti, Sikka bukan satu-satunya kabupaten bermasalah dalam penggunaan dana bantuan sosial.
Tentu saja, luasnya pelanggaran tidak menjadi alasan untuk membenarkannya. Kalaupun penyalahgunaan dana bantuan sosial terjadi di semua kabupaten, hal itu tidak meringankan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sikka.

Mereka yang bertanggungjawab di Sikka harus terus diproses secara hukum dan politik.
Kendati demikian, terbongkarnya dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial di sejumlah kabupaten lain menunjukkan dua gejala umum. Pertama, kasus-kasus ini menunjukkan betapa asosialnya penyelenggaraan dan para penyelenggara kekuasaan di wilayah kita ini.

Dana bansos digunakan untuk membayar perjalanan dinas, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga ke luar negeri. Pemanfaatan dana yang disiapkan bagi warga yang berada dalam kondisi sulit baik akibat bencana alam maupun karena didepak oleh sistem ekonomi yang hanya memihak yang kuat, menunjukkan secara jelas betapa bangsa dan wilayah ini sedang dikuasai dan diatur oleh sekelompok sesama yang tidak memiliki kepekaan sosial.

Menipisnya kepekaan sosial dapat disebabkan oleh dua alasan. Alasan pertama adalah jarak sosial yang tercipta karena posisi tertentu. Kedudukan politik tidak hanya memberikan seorang pejabat privilese dalam bidang politik, tetapi juga dalam berbagai bidang lainnya. Karena dia pejabat politik, dia diperlakukan istimewa tidak hanya di kantornya atau pada saat resmi, tetapi di mana dan kapan saja.

Di sekolah tempat anaknya belajar, di pasar ketika istrinya berbelanja, di gereja waktu ada kebaktian dia mengharapkan dan ternyata mendapatkan perlakuan istimewa. Kendati dalam masalah adat orang masih terikat pada kewajiban sosial tradisional, namun tidak jarang terjadi peristiwa adat justru menjadi kesempatan yang membuat seorang pejabat publik merasakan betapa dia adalah warga adat yang istimewa.

Orang menuntut dari dia kewajiban adat yang tidak biasa dibebankan kepada warga lain, atau orang mengecualikan dia dari beban seperti itu untuk dapat bernegosiasi dengannya mengenai persoalan lain. Dalam kondisi seperti ini, bukan mustahil orang gampang melupakan orang-orang lain.

Pada jarak sosial yang semakin jauh para warga yang miskin kehilangan wajah dan sejarahnya yang konkret dan diganti menjadi angka yang abstrak dan mudah dimanipulasi. Yang lebih jauh biasanya lebih gampang diabstraksikan dan menghilang di dalam anonimitas angka.

Semakin orang larut dalam kalkulasi angka, semakin orang mudah terjebak dalam godaan untuk mempermainkan angka. Demikian pula, semakin besar angka yang diurus seseorang, semakin gampang orang tersebut tergoda untuk melakukan penipuan. Melaporkan sesuatu kepada instansi yang dekat biasnya cukup jujur.

Peningkatan kemungkinan penipuan berjalan seiring dengan jarak yang kian jauh ke alamat tuju dari sebuah laporan. Sebab itu, istri yang dekat dan hanya satu, sulit direkayasa menjadi dua. Namun, ketika disampaikan kepada orang yang jauh, istri yang satu bisa disangkal dan mengaku dirinya bujang. Jumlah kepala keluarga di RT yang dilaporkan ketuanya kepada kepala desa pasti tidak berbeda dari jumlah yang sesungguhnya dalam kenyataan. Namun, kalau sang ketua RT membuat catatan untuk dikirim ke sebuah lembaga donor di luar negeri untuk mendapatkan dana, maka godaan untuk membengkakkan angka menjadi besar.

Jarak sosial yang berpengaruh pada sikap terhadap angka dan kemungkinan manipulasi pun dipengaruhi oleh frekuensi kemunculan sebuah persoalan. Laporan kepala wilayah mengenai rumah-rumah yang terbakar di daerah yang sering kebakaran memang gampang dipalsukan. Jumlah paku yang dibeli untuk kebutuhan pembangunan rumah mudah dibengkakkan di wilayah yang sering terkena bencana dan terus menerus membutuhkan pembangunan rumah baru. Karena sudah terbiasa, maka biar pun satu rumah terbakar, bisa dilaporkan sepuluh, 20 kilogram paku beranak menjadi 100 kilogram.

Alasan kedua adalah iklim ketakutan yang terlampau kuat dalam pelaksanaan tugas. Karena pejabat politik dituankan dalam berbagai bidang kehidupan, maka relasi dengan para pegawai menjadi relasi yang ditandai oleh ketakutan dan kepatuhan yang tidak kritis. Seorang takut membantah perintah atasannya kendati dia tahu sangat pasti bahwa perintah itu salah. Ketakutan ini diperparah oleh mekanisme penempatan dan pemindahan pegawai yang tidak transparan. Yang diutamakan bukan keahlian melainkan loyalitas yang sempit.

Kepatuhan yang dilandasi ketakutan ini menjelaskan kenapa seorang kepala biro bisa mengeluarkan uang ratusan juta kendati hanya berdasarkan bisikan atasannya. Kendati tidak ada perintah tertulis, seorang bendahara berani mengirimkan dana ke rekening tertentu atas perintah penguasa politik yang disampaikan per telpon.

Kedua, meluasnya kasus penyalahgunaan dana bantuan sosial menunjukkan betapa lemahnya mekanisme kontrol atas penggunaan dana ini.

Tampaknya bantuan sosial adalah dana yang bisa dipakai berama-ramai oleh mereka yang punya akses. Sebab itu, kita hanya bisa mengatasi masalah ini kalau kita tetapkan regulasi yang secara lebih berdayaguna mengatur penggunaan dana tersebut.

Tentu saja regulasi tersebut tidak boleh menghambat tujuan pengadaan dana bantuan sosial. Situasi-situasi darurat harus dapat ditanggapi tanpa harus melewati birokrasi yang berbelit.

Demi efektivitas pengontrolan perlu dibatasi besarnya dana yang boleh dikeluarkan dalam situasi seperti itu oleh siapa dengan persetujuan siapa. Kalau dana sudah dikeluarkan secara darurat, maka yang harus dibuat melalui proses normal adalah laporan penggunaan dana tersebut. Laporan tersebut perlu dibaca dan diuji secara berkala. Dan demi efektivitas kontrol dan transparansi, laporan tersebut pun diteruskan kepada publik.

Publikasi ini dapat membantu mencegah bahaya pencatutan nama orang atau lembaga tertentu sebagai penerima bantuan atau pembengkakan dana bantuan yang diterima. Karena uang tersebut berasal dari rakyat dan diperuntukkan bagi rakyat, maka seluruh warga memiliki hak atas transparansi tersebut. Kalau penerima raski diketahui bersama oleh para penduduk desa, mengapa para penerima bantuan sosial harus disembunyikan?

Kontrol dan perubahan regulasi diharapkan membantu mengurangi penyalahgunaan dana yang memang rentan terhadap manipulasi ini.

Tanpa kontrol dan regulasi yang ketat warga di kampung-kampung gampang terdaftar sebagai penerima bantuan siluman. Uang sudah dikeluarkan dari kas negara, namun pernah sampai pada alamat tuju dan karena itu tidak dapat menghasilkan perubahan sebagaimana dikehendaki dalam pengalokasian dana tersebut. Rakyat yang menjadi korban penyalahgunaan ini tidak hanya tidak dibantu. Kondisi mereka pun menjadi semakin diperparah. Dana bantuan sosial di sini pun menunjukkan efek domino.

Efek domino ini menjadi lebih nyata di sejumlah kabupaten seperti di Sikka, di mana penyalahgunaan tidak hanya berakibat pada mubazirnya anggaran yang telah dialokasikan untuk kepentingan ini, tetapi juga penumpukan utang daerah pada pihak ketiga. Terlepas dari benar atau tidaknya prosedur peminjaman tersebut, kenyataan peminjaman menunjukkan betapa tidak bernuraninya orang yang meminjam atau memerintahkan peminjaman tersebut.

Walaupun demikian, tidak dapat dimengerti dan tidak dapat diterima apabila daerah dipaksa untuk membayar kembali pinjaman. Tuntutan kepada daerah untuk membayar utang, yang dilakukan sejumlah petugas yang tidak prosedural dan tidak tepat sasar, tidak boleh dipenuhi karena daerah tidak pernah diuntungkan oleh peminjaman yang melewati prosedur yang bermasalah. Tanpa pelibatan lembaga pemerintahan yang sah, warga mempunyai alasan untuk menduga bahwa pinjaman itu pun dimanipulasi, sebagaimana manipulasi telah menjadi biasa dalam seluruh kasus bantuan sosial.

Sikap tegas menolak tuntutan seperti ini dapat menjadi satu langkah penting untuk menghentikan efek domino ini. Pihak ketiga akan jera untuk kembali meminjamkan dana kepada daerah tanpa prosedur yang jelas. Bendahara akan lebih waspada agar ditipu dan membiarkan diri ditipu.

Sumber: Pos Kupang, 22 Oktober 2011

Polisi Kawal Lalu lintas Barang PT Freeport

Upaya pengamanan pasca-insiden berdarah di lahan eksplorsi PT Freeport terus dilakukan. Satu di antaranya memberi pengawalan terhadap arus lalu lintas barang dan obat-obatan. “Jelas kami bantu,” ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Kepolisian, Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam, di Jakarta, Selasa, 18 Oktober 2011.

Anton menjelaskan bantuan pengamanan diberikan karena masyarakat setempat menghadang lalu lintas barang menuju ladang PT Freeport. “Pengamanan di sekitar lokasi dilakukan oleh personel Brigade Mobil dari Kepolisian Daerah Papua sebanyak satu satuan setingkat kompi,” kata dia.

Menurut rencana, kata Anton, upaya pengamanan juga diperbantukan personel Brigade Mobil dari Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat. “Mereka ditempatkan di sekitar Puncak Jaya dan bertugas memantau dari pos-pos penjagaan,” ujarnya.

Pengetatan keamanan dilakukan setelah insiden berdarah di terminal Gorong-gorong PT Freeport, pekan lalu. Insiden pecah saat ratusan karyawan PT Freeport menggelar aksi demo menuntut perbaikan kesejahteraan. Insiden menewaskan seorang demonstran, Petrus Ayamseba, dan Briptu Jamil.

Insiden cepat direspons Markas Besar Polri dengan membentuk tim penyidik. Tim yang dipimpin Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Inspektur Jenderal Bekto Suprapto itu bertugas mengusut penyebab bentrokan dan mencari pelaku penembakan. “Penyelidkan masih dikembangkan,” kata Anton.

Sumber:Tempo Interaktif, 18 Oktober 2011
Ket foto: Bentrok di Freeport, satu orang tewas tertembak

Bocah Ajaib, 10 Tahun Fasih 10 Bahasa

Bocah ini baru berusia 10 tahun, tapi Sonia Yang sudah menguasai 10 bahasa dunia. Siswi sekolah dasar ini menjadi linguis terbaik di Inggris. Seperti dikutip dailymail, Kamis 20 Oktober 2011, dia mempesona para guru dan juri dengan pengetahuan bahasanya.

Sonia merupakan pelajar sekolah dasar di Greenbank Preparatory School Stockport. Keluarganya pindah dan menyekolahkan Sonia di Inggris. Ketika tiba di Inggris, Sonia sudah fasih bahasa Jepang, Cina, Inggris dan bahasa ibu Taiwan.

Sekarang, dia bisa bicara Jerman, Prancis, Spanyol, dan Portugis. Dia juga bisa bahasa Kazakh dan bahasa Uganda yang disebut Luganda.

Perlombaan berbahasa bagi anak digelar di wilayah north west Inggris menghadirkan 5.000 pelajar. Mereka diuji soal pengetahuan berbahasa dan kemampuan menyerap kosa kata baru.

Sonia, mampu melewati tantangan satu per satu dengan mudah. Bocah berambut kepang ini bisa dengan mudah melewati tes bahasa Jerman, Prancis, Spanyol dengan beragam tingkat kesulitan. Sonia juga melewati tes menguasai bahasa Kazakh dan Portugis.

Terakhir, Sonia mendapat tantangan belajar Luganda dalam beberapa minggu. Wow, Sonia membuat juri terkagum-kagum. Sania melaju ke babak final lomba bahasa yang akan digelar di London.

Bagaimana bocah 10 tahun ini menguasai Luganda dalam waktu singkat?

"Luganda lebih mudah karena ada beberapa kata yang memiliki kesamaan dengan bahasa Taiwan," kata Sonia. "Bahasa Inggris tetap menjadi favorit saya karena semua orang akan mengerti".

Heather Burnett, wakil kepala sekolah, mengatakan Sonia merupakan siswi cerdas dan pekerja keras. "Dia memang bintang," ucapnya.

Keluarga Sonia pindah ke Inggris karena ingin mendapatkan pendidikan terbaik. "Kami senang mereka memilih sekolah tepat, Greenbank," ujar Burnett.

Sumber: Tempo Interaktif, 20 Oktober 2011
Ket foto: Sonia Yang

Qadhafi Tamat

Penguasa Libya selama 42 tahun, Kolonel Muammar Qadhafi, kemarin dikabarkan tewas setelah dibombardir jet tempur Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Saat itu Qadhafi tengah berusaha melarikan diri dalam sebuah konvoi di luar Kota Sirte--pertahanan terakhir Qadhafi.

Perdana Menteri Libya Mahmud Jibril membenarkan kabar tersebut. "Kami sudah lama menantikan peristiwa ini terjadi," katanya dalam jumpa pers di Tripoli kemarin. "Kami ucapkan terima kasih kepada dunia internasional yang telah membantu kami selama ini."

Versi sedikit berbeda diungkapkan juru bicara NTC (Dewan Transisi Nasional) merangkap Menteri Informasi, Mahmud Shammam. Dia menyatakan para pejuang revolusi menyerbu rumah persembunyiannya di dekat Sirte, Libya. "Qadhafi ditembak ketika mencoba melarikan diri," katanya.

Pejabat senior Dewan Transisi Nasional (NTC) Libya, Abdel Majid, juga memastikan tewasnya pemimpin yang terguling itu. "Ia tewas akibat terluka parah," ujarnya. "Jasad Qadhafi dibawa ke Misrata."

Dalam serangan ini bekas menteri pertahanan Abu Bakr Yunis dilaporkan tewas. Adapun Mutassim, putra Qadhafi, telah tertangkap. Putra lainnya, Saif al-Islam, masih misterius.

Amerika Serikat belum bisa memastikan kebenaran informasi itu. "Departemen luar negeri belum dapat memberikan konfirmasi," kata Victoria Nuland, juru bicara departemen. Adapun Perdana Menteri Belanda Mark Rutte menyatakan Qadhafi telah ditahan. "Saya senang mendengar kabar ini."

Kabar tewasnya Qadhafi disambut gembira di Tripoli, Benghazi, dan Misrata. Orang-orang berkerumun. Kendaraan bermotor membunyikan klakson dan senapan-senapan diletuskan.

Qadhafi diburu sejak Juni lalu, setelah Pengadilan Kriminal Internasional memerintahkan penangkapan Qadhafi dan keluarganya dengan tuduhan melakukan pembunuhan massal.

Keterangan lain mengatakan Qadhafi belum tewas. Salah seorang komandan pasukan NTC, Mohamed Leith, mengatakan Qadhafi terluka amat parah. "Tapi ia masih bernapas," katanya. "Qadhafi memakai seragam warna cokelat kekuning-kuningan dan sorban."

Saluran televisi Libya, Lil Ahrar, juga melaporkan pemimpin Libya terguling itu telah ditangkap. Seorang tentara yang mengaku menangkap Qadhafi mengatakan Qadhafi sempat berteriak, "Jangan tembak!"

Kemarin Kota Sirte, yang merupakan kampung halaman Qadhafi, juga sudah jatuh ke tangan pemberontak. "Tidak ada lagi pasukan Qadhafi," ujar Kolonel Yunus al-Abdali. Para pejuang NTC merayakan kemenangan dengan melepaskan tembakan ke udara dan meneriakkan, "Allahu Akbar!"

Sumber: Tempo Interaktif, 21 Oktober 2011
Ket foto: Kolonel Muammar Qadhafi

SBY Jelaskan Mengapa Mari Pangestu Digeser Jadi Menteri Pariwisata

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menugaskan Mari E Pangestu-- yang sebelumnya menjadi Menteri Perdagangan ke tugas barunya. Mari diminta mengantikan Jero Wacik sebagai Menteri Pariwisata plus tambahan tugas baru, mengembangkan ekonomi kreatif,

Kepastian posisi baru puteri tokoh hukum nasional, Pang Lay Kim, itu diutarakan Presiden SBY di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 18 Oktober 2011 malam ini.

Jero Wacik sendiri, tak lagi ditugaskan di Kementerian Budaya dan Pariwisata. Ia ditugaskan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menggantikan koleganya satu partai di Demokrat, Darwin Zahedy Saleh. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sendiri kini telah berubah namanya menjadi Pariwisata dan ekonomi kreatif.

Fungsi kebudayaan, menurut Presiden SBY, "cukup luas" spektrum tanggung jawabnya. Karenanya, fungsi kebudayaan dari dalam kementerian itu "dikembalikan" kepada Kementerian Pendidikan Nasional, yang dulu bernama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

SBY beralasan, Mari Pangestu sangat cakap untuk mengantarkan Indonesia lebih maju dalam khasanah perekonomian berbasis ekonomi kreatif. "Saat ini, nilai ekonomi yang bisa didulang dari ekonomi kreatif ini juga cukup fantastis" kata SBY. "Nilainya mencapai puluhan triliun rupiah setahun dari ekspor dan perdagangan barang-barang kerajinan nasional"

Menurut SBY, pengembangan ekonomi kreatif dengan dunia pariwisata sangatlah dekat. "Saling mendukung" ujarnya." Jadi bisa dibayangkan jika kita habiskan liburan di Bali tanpa membeli oleh-oleh? Itu bisa menjadi ilustrasi sangat sederhana tentang hal ini."

Dalam perombakan kabinet kali ini, Yudhoyono memastikan jumlah anggota kabinetnya tidak akan bertambah, tetap 34 orang. Adapun wakil menteri, menurut UU Nomor 39/2008 Tentang Kementerian Negara, dijadikan acuan konstitusional pembentukan kementerian dan pejabat negara setingkat menteri.

Sumber: Tempo Interaktif, 18 Oktober 2011
Ket foto: Mari Elka Pangestu

Tuntut Pengaspalan Jalan, Sekitar 300 Wanita Demo 'Pantang Berhubungan Seks'

Perempuan Barbacoas, Kolombia, telah mengakhiri aksi pemogokan "merapatkan kaki" selama tiga-bulan dan 19-hari. Aksi 'merapatkan kaki' merupakan istilah 'pantang berhubungan seks' dengan tujuan agar satu jalan ke kota kecil tempat tinggal mereka diaspal.

Aksi tersebut berakhir setelah para pejabat berjanji akan mengerjakan proyek pengaspalan tersebut. Setelah menahan hasrat selama tiga bulan lebih, mereka akhirnya melepaskannya dengan penuh kehangatan.

"Malam itu kami mencurahkan kasih-sayang kepada suami kami. Hasrat yang sungguh luar biasa dan kami memanfaatkan itu," kata Luz Marina Castillo, pemimpin protes tersebut, kepada harian Bogota El Tiempo.

Menteri Transportasi, German Cardona, telah berjanji untuk mengaspal bagian pertama sepanjang 27 kilometer dari 57 kilometer panjang seluruh jalan. Pengerjaannya menelan biaya sekitar 21 juta dollar AS. Pemerintah masih mengkaji biaya dan rancangan separuh bagian kedua rute itu.

Sedikitnya 300 perempuan memulai aksi pemogokan pada 22 Juni. Mereka menolak melakukan hubungan seks dengan suami mereka sampai pemerintah setuju untuk mengaspal separuh bagian pertama jalan. Jalan menuju kota kecil di bagian selatan Narino tersebut sudah berusia 163 tahun.

Semua perempuan didorong untuk melakukan pemogokan oleh dua hakim Narino, Maribel Silva dan Diego Enriquez, setelah mereka mengeluh tentang sikap diam kaum lelaki dalam menghadapi masalah tersebut.

"Reaksi pertama kaum pria adalah tertawa. Sebab buat mereka, cara kami melancarkan protes itu sungguh aneh," kata Silva.

Kemudian kenyataan berlaku dan pengerjaan jalan itu akhirnya dimulai pekan lalu. Ini sebagaimana telah dijanjikan oleh pemerintah. "Pada hari kami melihat peralatan tiba, kami tak percaya itu," kata Castillo.

"Itu sangat istimewa. Bukan hanya bagi gerakan ini, tapi juga buat semua warga Barbacos. Bayangkan saja, jalan itu sudah berabad-abad diabaikan."

Sumber: Republika.co.id, 18 Oktober 2011
Ket foto: Penduduk berjalan di sebuah jalan di Barbacoas, Narino, Colombia.

Susan Sarandon Dilaporkan Sebut Paus Benediktus Sebagai Nazi

Aktris dan aktivis sosial Susan Sarandon diberitakan menyebut Paus Benediktus sebagai seorang Nazi saat menghadiri sebuah diskusi publik dalam festival film di New York, Amerika Serikat.

Bintang film yang meraih Piala Oscar untuk perannya dalam film Dead Man Walking pada 1995 itu mengatakan bahwa dia telah mengirimkan sang paus sebuah salinan buku yang menjadi dasar film tersebut.

"Paus yang sebelumnya, bukan seorang Nazi yang sekarang," katanya seperti dikutip oleh harian Newsday.

Pernyataan tersebut dikeluarkan pada Sabtu (15/10) dalam sebuah wawancara tentang karir Susan yang dipandu oleh aktor Bob Balaban. Wawancara tersebut merupakan bagian dari Festival Film Hamptons.

Newsday mengatakan bahwa Balaban sempat mengingatkan Susan mengenai pernyataannya itu, namun ia mengulanginya kembali. Agen Susan di Holywood tidak menjawab panggilan telepon ketika dimintai konfirmasi.

Paus Benekditus, yang lahir di Jerman, sebelumnya bernama Joseph Ratzinger, memang sempat bergabung dengan organisasi Pemuda Hitler pada awal 1940-an, ketika keanggotaan bersifat wajib, demikian menurut pihak Vatikan.

Vatikan juga mengatakan bahwa Ratzinger kemudian membelot dari kemiliteran selama Perang Dunia II dan sebagai orang Katholik yang taat, orang tuanya menolak ideologi Nazi.

Susan Sarandon (65), yang dibesarkan di New York sebagai pemeluk Katholik Roma, dikenal luas lewat kampanye anti-kelaparan dan AIDS serta penentangannya terhadap Perang Irak yang dipimpin AS.

Aktris yang membintangi film Thelma and Louse itu sempat bertugas menjadi Duta Muhibah UNICEF pada 1999.

Sumber: Antara, 18 Oktober 2011
Ket foto:Susan Sarandon

Waspada, Seks Bisa Menghapus Memori Anda

Sebuah temuan mengungkapkan bahwa seks dapat menghapus memori Anda. Para ilmuwan mengutip kasus seorang wanita berusia 54 tahun yang tiba di sebuah rumah sakit di Washington DC dalam keadaan panik karena dia baru saja berhubungan intim dengan suaminya dan kehilangan semua ingatannya 24 jam sebelumnya.

Kondisi langka ini disebut transient global amnesia dan bersifat sementara. Namun karena begitu parah, bisa sangat menyusahkan, kata para peneliti.

Dalam kasus itu, otak tidak mengalami kerusakan, menurut salah seorang neurolog yang tidak terlibat dalam penelitian kasus tersebut. Memang, scan otak wanita di Georgetown University Hospital itu menunjukkan tidak ada kerusakan yang terjadi.

Sangat sedikit yang diketahui tentang apa yang memicu kondisi tersebut, meskipun beberapa dokter percaya bahwa katup yang macet di leher dapat menjadi penyebabnya.

Dalam kasus itu bukannya menutup, katup tetap terbuka yang memungkinkan tekanan di perut mendorong darah yang miskin oksigen, yang seharusnya merembes ke jantung, kembali melalui vena jugularis dan masuk ke bagian otak yang mengontrol memori.

Sebastian Ameriso dari Institut Penelitian Neurologis di Buenos Aires mengatakan kepada LiveScience, "Kami tidak tahu banyak tentang penyebabnya. Ini memberi banyak peringatan, tapi ini bukan stroke atau suatu peristiwa yang menyebabkan kerusakan pada otak. Itu hampir selalu sangat jinak."

Wanita 54 tahun itu, yang kasusnya dilaporkan dalam The Journal of Emergency Medicine, hanyalah satu dari tiga sampai lima orang per 100.000 setahun yang mengalami transient global amnesia.

Pada kebanyakan kasus, hanya memerlukan beberapa jam untuk memori kembali lagi.

Melakukan angkat berat atau bahkan pergi ke toilet juga dapat menyebabkan transient global amnesia. Dan generasi tua, orang-orang di usia 50-an dan 60-an, adalah yang paling berisiko.

Ameriso mendesak siapa pun yang mengalami kehilangan memori tiba-tiba agar mencari bantuan medis karena bisa menjadi gejala dari sesuatu yang jauh lebih serius, seperti stroke.

Sumber: Tempo Interaktif, 13 Oktober 2011

Jelang Pertemuan Wabup se-NTT di Lewoleba: Benahi Jalan dalam Kota

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata diminta segera membenahi jalan dalam Kota Lewoleba dalam waktu tiga hari menjelang kegiatan pertemuan para Wakil Bupati (Wabup) se-NTT di Lewoleba, Rabu (19/10/2011).

Permintaan ini disampaikan Ketua Fraksi Nurani Peduli Keadilan (F-NPK), Fredrikus W Wahon, kepada wartawan di Gedung Peten Ina, Sabtu (15/10/2011) siang. Hal ini dikatakannya, mengingat kondisi jalan dalam Kota Lewoleba saat ini berlubang-lubang dan berdebu.

Apalagi sepengetahuannya, dana pemeliharaan rutin untuk jalan dalam kota dalam APBD murni 2011 maupun perubahan anggaran 2011 tidak dianggarkan. “Sangat disayangkan karena dana pemeliharaan jalan tidak ada. Di APBD 2011 maupun perubahan anggaran tidak diajukan, karena itu harus segera disiasati agar dalam waktu tiga hari ini segera dibenahi,” katanya.

Menurutnya, pemerintah mestinya tanggap dan menganggarkan dana pemeliharaan jalan itu. Apalagi kegiatan (pertemuan para wabup) yang tergolong besar ini sudah diagendakan sejak lama.

“Ini agenda wagub (wakil gubernur) mestinya pemerintah sudah anggarkan dana untuk pembenahan jalan-jalan dalam kota sebagai bentuk persiapan penyambutan para wakil kepala daerah dari seluruh NTT,” kata Wahon.

Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU), Paskalis Ola Tapobali, M.TP yang dihubungi melalui ponselnya, Sabtu (15/10/2011) siang, mengatakan, sudah ada perintah dari Bupati dan Wakil Bupati Lembata beberapa waktu lalu agar ruas jalan utama yang akan dilalui para pejabat daerah dibenahi kerusakan-kerusakan kecilnya.

Meski sudah ada perintah dari Bupati dan Wakil Bupati, jelas Tapobali, harus ada pengalokasian anggaran yang disepakati oleh tim anggaran pemerintah dan badan anggaran DPRD. “Kalau ada anggarannya, kita bisa bertindak cepat. Karena di DPA induk dan perubahan tidak ada,” katanya.

Mengenai kebutuhan anggaran, Tapobali mengaku, belum melakukan perhitungan secara detail karena kerusakan jalan sporadis. Dia hanya memperkirakan sekitar Rp 200 juta sampai Rp 300 juta. “Katanya keterbatasan anggaran.

Jadi kita tidak munculkan dalam ABPD atau perubahan anggaran,” jelasnya. Ditanya apakah dalam rentang waktu yang singkat ini bisa diselesaikan, Tapobali mengatakan, pihaknya siap menyelesaikan yang penting ada dananya.

Sumber: Pos Kupang, 17 Oktober 2011
Ket foto: Fredy Wahon

Konser Amal ‘Tribute to East’

Untuk membantu merampungkan gereja Santu Petrus Puor, Larantuka, NTT, sejumlah professional muda, mahasiswa, dan pemuda asal Lembata, NTT yang tinggal di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Jumat, (30/9) malam menggelar konser, Jumat (30/9).

Konser amal bertajuk Tribute to East ini diadakan di Marketing Gallery Casa Grande, Kota Kasablanka, Kuningan, Jakarta Selatan. Tiga musisi asal NTT: Ivan Nestorman, Djtron Pah, dan Conrad Floresman tampil menghibur undangan.

Tanti Handayani, salah seorang penonton, mengaku baru pertama menyaksikan musisi-musisi kelahiran NTT. “Penampilan ketiganya luar biasa! Konser amal ini sangat membantu umat di paroki lain. Saya akan bantu untuk sampaikan ke teman-teman saya untuk ikut membantu pembangunan Gereja Puor,” ujarnya.

Sejak peletakan batu pertama pada 2003, pembanguna gereja Santu Petrus Puor, Keuskupan Larantuka, terhenti. Swadaya umat belum mampu merampungkan fisik bangunan.

Ansel Deri
Ket foto: Bantu gereja-Ivan Nestorman dalam Konser Amal Tribute to East.
Sumber: HIDUP edisi 16 Oktober 2011

DPR Ajak Masyarakat Dukung Pulau Komodo

Dukungan Pulau Komodo menjadi satu dari tujuh keajaiban dunia terus disuarakan tokoh masyarakat di Indonesia.

Kali ini, ajakan itu datang dari anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat, Diaz Gwijangge. Anggota dewan asal Papua ini mengajak masyarakat mendukung Pulau Komodo menjadi New 7 Wonders of Nature versi New Seven Wonders Foundation yang berpusat di Zurich, Swiss.

"Caranya sederhana. Masyarakat pengguna handphone mengetik kata KOMODO dan mengirim ke 9818. Tarifnya seribu rupiah per SMS," ujar Diaz Gwijangge di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Oktober 2011.

Anggota DPR yang membidangi pariwisata ini bangga dengan dukungan masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Karena, melalui polling yang ketat, dan pada 7 Juli 2009 lalu, pulau Komodo masuk dalam 77 nominasi yang lolos untuk tahap berikutnya.

"Masyarakat Indonesia dan dunia internasional tahu bahwa Pulau Komodo yang menjadi satu-satunya daerah tempat tinggal binatang purba di dunia. Tak ada lagi di tempat lain di belahan bumi manapun," kata anggota DPR dari Partai Demokrat ini.

Senada dengan Diaz, ajakan juga datang dari anggota Komisi X DPR Jefirston Riwu Koreh. "Dalam berbagai rapat dengan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, saya selalu meminta Pak Menteri agar kampanye terhadap Pulau Komodo terus ditingkatkan," katanya.

Masyarakat juga diminta memberikan dukungan riil dengan mengirim SMS sebanyak-banyaknya, agar Pulau Komodo keluar sebagai salah satu pemenang.

Anggota DPR asal NTT ini juga mengapresiasi upaya dan kerja keras duta komodo, Jusuf Kalla yang selama ini mempromosikan pulau Komodo. Apalagi, katanya, kehadiran mantan Wakil Presiden itu di Pulau Komodo beberapa waktu lalu, telah menunjukkan komitmen dan kecintaannya terhadap Pulau Komodo.

Kampanye untuk menjadikan Pulau Komodo sebagai satu dari tujuh keajaiban dunia terus dikampanyekan oleh Pendukung Pemenangan Komodo. Bahkan, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla pun direkrut menjadi duta Komodo.

Padahal sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Budaya dan Pariwisata telah menarik diri sebagai pihak penyelenggara dan menarik pulau Komodo dari finalis New 7 Wonders.

Sikap pemerintah ini bertolak belakang dengan sejumlah tokoh, yang secara terang-terangan mendukung pulau Komodo menjadi satu dari tujuh keajaiban dunia.

Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menyatakan ikut mendukung jagoan Indonesia, Pulau Komodo dalam ajang New 7 Wonders.

"Kita sudah mendukung semua agar Komodo masuk ke tujuh keajaiban dunia. Pak Jusuf Kalla juga sudah bagus menjadi Duta Komodo, saya kira bagus," kata dia di Gedung MK, Jakarta, Kamis malam 6 Oktober 2011.

Sumber: Vivanews.com, 12 Oktober 2011
Ket foto: Diaz Gwijangge, anggota Komisi X DPR

Konsumerisme dan Praktik Korupsi

Oleh Djoko Subinarto

pengarang, alumnus Universitas Padjadjaran Bandung

Suka atau tidak, praktik korupsi tampaknya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perilaku para petinggi negeri ini. Meski agenda pemberantasan korupsi terus digalakkan, praktik korupsi toh semakin menjadi-jadi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif, dalam suatu kesempatan pernah mengatakan, rakyat negeri ini semakin sulit saja membedakan mana pejabat dan mana penjahat.

United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang publik untuk kepentingan pribadi melalui cara-cara penyuapan, pemerasan, kolusi, nepotisme, penipuan dan penggelapan.

Praktik korupsi merupakan masalah yang kompleks. Korupsi bersifat multidimensional, baik menyangkut sebab dan akibatnya. Korupsi bukan hanya bisa dilihat sebagai masalah struktur politik dan kekuasaan semata, tetapi juga bisa dilihat sebagai masalah struktur ekonomi, budaya, sosial atau pun moral kelompok dan moral perseorangan.

Menurut Sheila Coronel, Direktur Eksekutif dari Philippine Center For Investigative Journalism dalam bukunya, Investigating Corruption: A Do-It-Yourself Guide, dilihat dari skala dan intensitasnya, secara garis besar praktik korupsi dapat dibagi dalam tiga kelompok.

Pertama, retail corruption. Yaitu, praktik korupsi tingkat ringan yang kerap terjadi di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika seorang pengendara motor terpaksa menyerahkan 'uang damai' kepada seorang petugas agar bisa lolos dari tilang, setelah terbukti melanggar aturan lalu-lintas.

Kedua, petty corruption. Korupsi jenis ini biasanya melibatkan para pejabat pemerintah tingkat rendah dan menengah yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan untuk melayani urusan-urusan publik, seperti layanan pajak, penerbitan sertifikasi, pengeluaran surat izin atau pelaksanaan proyek-proyek dana pemerintah.

Ketiga, grand corruption. Praktik korupsi ini melibatkan keputusan-keputusan pemerintah tingkat paling atas, yang biasanya melibatkan pemain politik kelas tinggi dari mereka yang sedang memegang tampuk kekuasaan.

Apa pun bentuk dan skala korupsinya, kita sepakat korupsi wajib diberantas hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Tidak ada istilah tebang-pilih dalam hal pemberantasan korupsi.

Sementara kalangan menuding gaya hidup konsumtif menjadi salah satu akar penyebab maraknya praktik korupsi di negeri ini. Memang, tidak bisa dimungkiri, semakin banyak saja masyarakat kita dewasa ini yang masuk ke dalam lingkaran dunia konsumtif. Pada dunia ini, kesenangan, kepuasan dan kebahagiaan hidup ditentukan oleh seberapa banyak barang yang dimiliki dan yang dikonsumsi. Dhus, hidup adalah untuk membeli dan memiliki aneka barang, meski barang-barang itu belum tentu dibutuhkan. Prinsip dasar masyarakat dunia konsumtif, "Saya ada karena apa yang saya miliki dan saya pakai."

Keberadaan seseorang ditentukan dari apa yang dimilikinya, dan dari apa yang dipakainya. Barang dinilai bukan dari fungsi dan kemanfaatannya, melainkan dari bagaimana barang-barang itu memberi citra, status serta gengsi bagi para pemakainya.

Dunia konsumtif tidak mementingkan substansi. Yang ditekankan adalah kemasan, cangkang, bungkus. Sedangkan yang sangat diagungkan adalah penampilan, bukan isi. Sementara karya, kreativitas dan budaya kerja keras dianggap tidak terlalu penting.

Juliet Schorr, ekonom dari Universitas Harvard, AS, dalam bukunya, The Overspent American berpendapat, adagium uang tidak akan mampu membeli kebahagiaan telah benar-benar dilupakan oleh masyarakat dunia konsumtif. Menurut Schorr, konsumerisme baru (new consumerism) menegaskan bahwa kebahagiaan justru hanya bisa kita capai jika kita semakin banyak membelanjakan uang dan semakin banyak memiliki barang-barang: rumah mewah, mobil mentereng, perabotan luks, pakaian bermerek dan sebagainya.

Sukses orang kebanyakan diukur dengan uang dan harta yang dimilikinya. Untuk menggapainya, masyarakat dunia konsumtif berada pada dua pilihan: mencari uang dan menghabiskan uang. Hidup akhirnya seolah hanya untuk mencari uang dan bagaimana menghabiskannya. Padahal, tidak semua bisa dibeli dengan uang.

Meski demikian, toh semakin banyak saja orang menempuh berbagai upaya demi mendapatkan uang lebih banyak dan membelanjakannya lebih banyak lagi. Salah satunya lewat jalan pintas menerabas. Yaitu, dengan memanfaatkan jabatan dan kekuasaan untuk melakukan korupsi, seperti yang marak terjadi di negeri ini. Dan, dari hasil korupsi itulah, mereka berupaya memuaskan nafsu konsumtif mereka.

Menaikkan gaji para pejabat negara serta memperbaiki sistem birokrasi dengan maksud mencegah mereka agar tidak mudah korupsi adalah langkah bagus. Namun, jika perilaku konsumtif mereka tidak pernah bisa terkendali, agaknya sulit berharap mereka untuk tidak tergoda melakukan korupsi di kemudian hari. Kenapa? Gaji yang tinggi bisa saja tidak akan pernah cukup. Sistem birokrasi yang handal mungkin saja dikadalin sepanjang mereka tidak pernah bisa mengekang nafsu konsumtif mereka.

Sudah saatnya para pucuk pimpinan negeri ini memberi tauladan bagaimana menjalankan hidup sederhana yang sebenarnya. Seharusnya para pejabat memberikan contoh gaya hidup sangat sederhana. Sayang, alih-alih memberi contoh bagaimana hidup sederhana, sebagian besar pemimpin negeri ini justru malah memberi contoh bagaimana berlomba untuk hidup bermewah-mewah.

Selain soal pengendalian perilaku konsumtif, ketegasan hukuman buat para pelaku korupsi juga diperlukan. Kalau hanya kurungan di balik jeruji besi selama 2-3 tahun, diyakini masih banyak pejabat kita yang antre main api coba-coba untuk korupsi demi memuaskan hasrat konsumtif mereka.

Sumber: Suara Karya, 11 Oktober 2011

Sepuluh Desa di TTS NTT Kelaparan, Enam Dikabarkan Tewas

Ratusan masyarakat di sejumlah wilayah di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur mengalami kelaparan hebat akibat gagal panen yang melanda wilayah tersebut menyusul kekeringan sepanjang musim kemarau.

Relawan dari lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap Dony Aryanto di Jakarta, Rabu (12/10) mengatakan ada sekitar sepuluh desa yang mengalami kelaparan di wilayah Timor Tengah Selatan.

"Saya baru saja kembali dari tugas di Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur untuk memberikan bantuan pangan bagi warga yang kelaparan," katanya.

Dia menjelaskan, selama berada di TTS di dua kecamatan yakni Amanuban Timur dan Amanuban Selatan. "Di dua wilayah itu tim ACT menemukan sekitar sepuluh desa yang mengalami kekeringan dan gagal panen sehingga masyarakatnya kelaparan dan terpaksa memakan biji asam jawa," katanya.

Dia menambahkan, mengkonsumsi biji asam jawa memang sudah menjadi tradisi masyarakat setempat namun intensitasnya meningkat tajam akibat kekeringan.

"Memakan biji asam jawa memang sudah menjadi tradisi, namun sejak terjadinya kekeringan dan gagal panen intensitas mengkonsumsi biji asam jawa meningkat tajam dan warga sama sekali jarang mengkonsumsi jagung atau beras, bahkan hampir tidak pernah," katanya.

Dia juga menambahkan, di wilayah Amanuban Timur dirinya mendengar kabar dari masyarakat bahwa ada enam orang yang meninggal dunia akibat kelaparan.

"Saya mendengar langsung dari masyarakat saat saya berada di sana bahwa ada enam orang meninggal dunia akibat kelaparan di Amanuban Timur," katanya.

Selama berada di TTS dia mengatakan kondisinya sangat memprihatinkan, dimana ladang dan persawahan mengalami kekeringan hebat.

"Warga setempat mengatakan sudah sekitar tujuh bulan hujan tidak turun mengguyur daerah itu, dan selama beberapa hari saya berada di lokasi hujan memang tidak pernah turun, kalaupun ada gerimis kecil itu juga hanya sebentar," katanya.

Dia menjelaskan, warga pada saat ini sangat membutuhkan makanan pokok seperti beras atau jagung. "ACT telah membantu sebanyak dua ton berasa dan setengah ton jagung namun itu sama sekali belum cukup, warga membutuhkan lebih banyak karena jumlah warga yang mengalami kepalaran diperkirakan terus meningkat," katanya.

Dia juga menambahkan, kondisi kelaparan diakibatkan panen yang selalu gagal karena hujan sudah sekitar tujuh bulan tidak membasahi wilayah tersebut.

Sumber: Republika.co.id, 12 Oktober 2011
Ket foto ilustrasi: Sejumlah anak kecil yang menderita kelaparan di Afrika.
Sumber foto: ardi-lamadi.blogspot.com

Menanti Lembata Tersenyum

Oleh Maxi Wolor

wartawan tinggal di Makassar

SATU dekade usia Kabupaten Lembata, NTT, berlalu tanpa terasa. Yang terasa adalah sarana dan prasarana masih sangat minim, dan pelayanan kepada masyarakat jalan di tempat. Betapa tidak, lubang-lubang di jalan masih tetap menganga.

Jalan raya sendiri bagai sungai di musim hujan, dan berubah menjadi kali mati ketika kemarau. Naik dan turun di Pelabuhan Laut Lewoleba pun susah setengah mati. Entah sopir, konjak, tukang ojek, pencuri dan siapa lagi yang berdiri menutup pintu masuk dan keluar terminal pelabuhan. Lebih parah lagi, ada ibu hamil harus menemui ajal, karena oksigen di Puskesmas habis.

Inilah sekilas wajah Lembata setelah 10 tahun lepas dari Kabupaten Flores Timur sebagai induk. Otonomi yang diperjuangkan para pendahulu sejak tanggal 7 Maret 1954 hanya mendambah daftar panjang penderitaan masyarakat.

Bila dibuka lebih jauh, terbentang jelas kebijakan dan perilaku yang sulit dipahami. Lihat saja, ada tiga kantor bupati, dua pasar, dan dua terminal di ibu kota Kabupaten Lembata, Lewoleba. Sementara ada pegawai negeri yang hanya masuk kantor sebentar, isi daftar hadir lalu pergi lagi entah ke mana.

Setelah 10 tahun, Lembata ibarat menapak kembali dari kilometer nol. Karena pembangunan yang sudah dilakukan tidak terencana dengan baik, sehingga kurang bermanfaat alias mubazir. Selain kantor bupati, pasar dan terminal, ada dua proyek besar di luar proyek-proyek lainnya bakal menyusul terbengkalai. Kedua proyek dimaksud yakni pabrik es di Waijarang dan pembangunan jobber atau penampung bahan bakar minyak (BBM) di samping pelabuhan Lewoleba. Padahal kedua proyek ini menelan dana miliaran rupiah.

Tiga pilar

Menyadari pembangunan di Lembata tidak terencana dengan baik, Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur dan wakilnya Victor Mado Watun, yang baru terlipih Juli 2011 untuk masa bakti hingga 2016, mencetuskan tiga pilar pembangunan. Ketiga pilar dimaksud yakni Lembata Bersih, Lembata Produktif dan Lembata Mandiri.

Apanya yang bersih, produktif dan mandiri? Bukankah tiga pilar ini hanya program kampanye pemilihan bupati tempo hari? Ataukah memang sudah dirancang sedemikian rupa untuk membawa Lembata lebih maju, sebagaimana tagline “Lembata Baru” di pundak Yentji-Victor? Jangan-jangan, sekali lagi jangan-jangan, hasil yang dinikmati masyarakat kelak bukan Lembata Rasa Baru, tetapi tetap masih Lembata Rasa Lama.

“Tidak, kita harus ubah pola. Komoditas seperti kemiri yang dulu dijual langsung ke pedagang di Jawa, kita olah lalu dikemas dan diberi label Lembata baru dijual. Ini namanya Lembata Produktif,” ujar Bupati Yentji ketika bertatap muka dengan warga Lembata di Makassar di Aula Frateran HHK Makassar, 21 September 2011. Bupati yang mengaku hidup, besar dan sukses dari kemiri itu yakin bahwa dengan mengolah terlebih dulu kemiri dan juga jambu mete, rakyat Lembata memperoleh pendapatan yang lebih besar.

Untuk mendukung program itu, bupati berencana mengoptimalkan peran PD Purin Lewo yang akan direstrukturisasi menjadi BUMD Lembata. Selain BUMD, bupati akan menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk mengolah kemiri dan mete. Syaratnya, pengelola harus memiliki gudang penampung dan membangun industri pengolahan dan pengepakan. Selain itu, bupati mengarahkan Lembata menjadi kabupaten mandiri, tidak tergantung semata-mata pada bantuan.

“Saya bilang kepada kepala dinas sosial, tugasnya bukan hanya membagi-bagi beras bantuan, tapi membuat program agar tahun-tahun berikutnya masyarakat tidak kekurangan pangan lagi,” ujarnya. Jadi masyarakat Lembata tidak terus menerus bergantung pada pemerintah, tapi mampu menyediakan bahan pangan sendiri.

Namun untuk melangkah menuju Lembata Mandiri, Yentji mengaku sangat berat karena tidak didukung sumber daya manusia (SDM) yang memadai. “Saya jujur katakan, SDM di kabupaten yang layak dipakai hanya 20 persen. Ini dampak dari pengiriman mahasiswa tugas belajar dalam 10 tahun terakhir tidak sesuai kebutuhan,” ujar Yentji.

Bupati mengaku bahwa hampir semua dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak memiliki tenaga berkualitas. Contoh, SDM di Perindustrian dan Perdagangan serta Bappeda, masih lemah. Selain lemah, hampir tidak ada disiplin. “Sekarang saya terapkan absensi sidik jari, dan baru-baru ketahuan ada enam orang pegawai tidak masuk kantor tapi pesiar di pasar,” kata bupati.

Dari lemahnya SDM itu maka bupati dan wakilnya mencetuskan Lembata Bersih. Maksudnya membersihkan atau mereformasi pejabat eselon III dan lainnya yang selama ini tidak berkualitas karena menduduki jabatan melalui praktik KKN.

Termasuk tenaga pengajar atau guru yang tidak tinggal di desa tempat dia mengajar, dikembalikan ke desa. “Ada guru tinggal di Lewoleba tapi mengajar di Kedang. Ini harus ditertibkan,” ujar Yentji. Pembersihan juga dilakukan terhadap restoran, rumah makan atau cafe yang menyimpan wanita penghibur.

Lembata Tersenyum

Tiga pilar pembangunan memang bukan hanya soal reformasi birokrasi, peningkatan pendapatan dan mandiri memenuhi kebutuhan. Namun dalam penjabarannya bidang-bidang lain juga ikut dibangun. Terasa agak ekstrim juga ketika bupati melontarkan gagasan untuk membangun satu pasar baru, sebagai pengganti dua pasar yang sudah ada.

Membangun sebuah kompleks perumahan pada sebuah lokasi yang masih dirahasiakan, dan sebuah museum di atas ketinggian di Desa Waijarang. “Museum akan dilengkapi dengan teropong untuk memantau seluruh wilayah Lembata. Di museum itu juga disimpan sejarah Lembata dan benda-benda bersejarah,” janji bupati.

Di bidang pendidikan, melalui Lembata Cerdas akan dibangun rumah baca di setiap desa. Sedangkan bidang kesehatan, akan hadir rumah sakit penyangga untuk meng-cover sedikitnya 4.000 jiwa. Rumah sakit ini untuk menampung pasien yang tidak bisa ditangani puskesmas.

“Jangan lagi ada ibu hamil yang meninggal karena tidak ada oksigen di puskesmas,” jelas bupati. Bagaimana dengan jalan, air bersih, listrik dan pariwisata? “Semua kita bangun, dana ada di kementerian. Cuma selama ini Lembata tidak memasukkan proposal dan tidak punya RTRW.”

Jalan raya yang menjadi warisan bupati 10 tahun terakhir merupakan sektor yang paling terbengkalai di Lembata. Pemerintah sendiri tidak tahu memulai dari mana, sementara masyarakat dari sembilan kecamatan selalu mengeluh soal jalan.

Di bidang air bersih, program desalinasi atau menawarkan air laut menjadi pilihan. Sedangkan pariwisata tetap digalakan, di mana bupati berencana membelokkan rute perjalanan wisatawan dari Bali-Wakatobi (Sul-tra), menjadi Bali-Lembata-Wakatobi. Kalau listrik, dengan delapan PLTD di kecamatan-kecamatan untuk sementara tak terlalu dikeluhkan.

Bupati juga berjanji, tambang emas di Leragere, Kecamatan Lebatukan yang diributkan selama dua tahun terakhir ditutup. Tambang ini baru bisa dibuka kembali bila masyarakat menghendaki.

Yang boleh ditambang adalah sumber panas bumi atau gas alam di Kecamatan Atadei. “Kuncinya di tangan pemerintah, jangan ada pengusaha yang mau atur pemerintah,” tegas bupati.

Ketua Komisi II DPRD Lembata yang membidangi infrastruktur dan keuangan, Linus Beseng menyadari dana pembangunan bagi kabupaten masih sangat minim. APBD Lembata tahun ini juga hanya Rp 350 miliar.

Dari total dana APBD, 60 persen untuk belanja pegawai, sisanya belanja barang dan proyek. “Kinerja keuangan Kabupaten Lembata juga tidak memuaskan, karena dalam dua tahun berturut-turut mendapat penilaian disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan,” ujar Linus. Status disclaimer berarti BPK tidak bisa memberi pendapat atas laporan pengelolaan keuangan. Atau sama saja dengan laporan keuangan Kabupaten Lembata tidak sesuai dengan dana yang digunakan.

Namun kata Linus, untuk meningkatkan fungsi dan pelayanan pada Pelabuhan Lewoleba dan Bandara Wunopito, sebagai pintu gerbang masuk Lembata, telah tersedia dana non status Rp 180 miliar. Dari dana ini, Pelabuhan Lewoleba mendapat Rp 8 miliar untuk pembangunan terminal dan bandara mendapat Rp 16 miliar. Faktanya, untuk membangun Lembata dengan 117.000 penduduk yang demikian kompleks tidak mungkin bersandar pada APBD.

Dibutuhkan dana lebih besar lagi, ratusan miliar bahkan triliunan rupiah. Mengingat pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lembata sendiri hanya Rp 11 miliar per tahun, maka selain mengejar dana-dana yang ada di kantung-kantung kementerian, Bupati Yentji Sunur juga bertekad meningkatkan PAD Lembata menjadi Rp 20 miliar per tahun.

Entah sumber-sumber pendapatan apalagi yang hendak bupati gali, karena potensi pendapatan Lembata sendiri tidak terlalu besar.

Mendengar program bupati, warga Lembata di Makassar terkagung-kagum, sekaligus ragu. Kagum, karena bila program itu tercapai 50 persen saja, maka wajah kabupaten ini pasti berubah.

Sebaliknya ragu, karena biasanya apa yang diucapkan lebih bagus daripada yang dikerjakan, alias indah kabar dari rupa. Apakah bupati bisa mewujudkan semua program itu? Karena rencana-rancana seperti itu masih tersimpan baik di memori masyarakat Lembata sejak lima dan 10 tahun lalu.

Sumber: Pos Kupang, Rabu, 12 Oktober 2011

ICW Kecam Putusan Bebas Wali Kota Bekasi

Vonis bebas terhadap Wali Kota Bekasi nonaktif, Mochtar Mohammad, menuai kecaman banyak pihak. Peneliti hukum Indonesia Corruption Watch, Febridiansyah menilai kasus itu mengidap banyak kejanggalan. “Kami tentu sangat kecewa,” kata Febri ketika dihubungi, Rabu, 12 Oktober 2011.

Mochtar divonis bebas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung kemarin. Empat dugaan kasus pidana yang dialamatkan kepadanya dinyatakan tidak satupun yang terbukti. Keempatnya adalah kasus dana prasmanan, kasus suap panitia anggaran DPRD Bekasi dan dugaan suap kepada tim auditor BPK wilayah Bandung dan tim penilai adipura.

Febri menjelaskan, kejanggalan tampak karena kasus itu merupakan bagian dari kasus penangkapan auditor BPK yang sudah divonis bersalah di Pengadilan Tipikor. “Nah, dari fakta sidang itu muncul nama Mochtar. Maka, menjadi aneh jika seolah-olah tidak terjadi sesuatu terhadapnya,” katanya.

Menurut Febri, vonis bebas tersebut merupakan keputusan yang luar biasa lantaran Mochtar dijerat dakwaan subsider dengan empat kasus sekaligus. Bahkan, guna keperluan pembuktian, Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menyertakan 320 alat bukti dengan 43 saksi. “Buktinya sangat banyak dan kuat,” ujarnya.

Guna merespon putusan tersebut, kata Febri, jaksa harus mengkaji secara rinci dasar pertimbangan hakim. Utamanya terkait dengan ada-tidaknya unsur pengabaian fakta selama sidang. “Jaksa perlu membuat memori kasasi dengan melihat dasar putusan hakim. Apakah memang ada alat bukti yang diabaikan,” ujarnya.

Febri juga menilai vonis itu sebagai bentuk kegagalan model peradilan tipikor di daerah yang mereka protes sejak lama. Itu karena model tersebut memiliki kelemahan dari sisi pengawasan dan rentan mendapatkan intervensi. ”Kami sudah menyampaikan kekhawatiran itu sejak awal penyusunan undang-undang tersebut,” katanya.

Bahkan, kata Febri, satu di antara hakim ad-hoc yang menjatuhkan vonis bebas itu merupakan hakim yang pernah tersangkut kasus dugaan korupsi saat bertugas di Pengadilan Negeri Riau. “Namun, jejak rekam itu seolah diabaikan begitu saja oleh Mahkamah Agung dalam proses seleksi,” katanya.

Vonis bebas terhadap Mochtar juga ikut menjadi perhatian Komisi Yudisial. Juru bicara KY Asep Rahmat menjelaskan, saat ini lembaganya sedang menganalisis dokumen selama persidangan, termasuk di dalamnya rekaman proses selama persidangan. “Jika nanti bisa ditindaklanjuti, kami akan meminta keterangan para pihak,” katanya.

Sumber: Tempo Interaktif, 12 Oktober 2011
Ket foto: Mochtar Mochammad

Pembusukan Demokrasi

Oleh Tardjo Ragil

Peneliti Departemen Politik The Akbar Tandjung Institute

Wakil Presiden Boediono dalam pidato kuncinya saat memberikan pembekalan kepada peserta Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XVII Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) di Jakarta, baru baru ini, mengatakan terdapat dua faktor yang menjadi penyebab kegagalan sistem demokrasi.

Faktor pertama yang mengakibatkan kegagalan demokrasi adalah 'disfungsionalitas', atau tidak berfungsiya suatu sistem. Faktor kedua adalah 'degenerasi', atau pembusukan di dalam sistem yang terjadi secara terus-menerus yang pada akhirnya membuat demokrasi gagal.

Pernyataan Boediono, menegaskan pesan penting bagi kita untuk merefleksikan kembali praktik demokrasi di Tanah Air. Pasalnya, perkembangan dinamika demokrasi yang berlangsung semenjak reformasi bergulir, bukanlah tanpa cacat.

Secara prosedural, praktik demokrasi di Indonesia, memang mengalami kemajuan yang luar biasa. Prinsip 'suara rakyat, suara Tuhan' tampak jelas dalam format politik kekinian. Rakyat memiliki kuasa penuh dalam setiap proses sirkulasi elite. Semua jabatan politik, baik di tingkat lokal hingga nasional, semuanya ditentukan melalui mekanisme pemilihan secara langsung.

Demokrasi Uang?

Namun sayangnya, kemajuan demokrasi pada sisi prosedural itu, justru tengah mengidap persoalan akut. Telah terjadi semacam 'pembusukan' yang tidak mustahil menyebabkan demokrasi kita akan menuai kegagalan. Praktik demokrasi kita, telah tercerabut dari nilai-nilai etis dan moral yang secara esensial menjadi basis penyangganya.

Esensi demokrasi yang oleh Aristoteles ditujukan untuk mengapai 'kebaikan bersama', telah bergeser fungsi sebagai alat melegitimasi praktik pragmatisme politik. Demokrasi kita telah menyulap suara rakyat layaknya komoditas ekonomi yang bisa diperjual-belikan.

Pemilu tidak lagi menjadi sarana untuk menegakkan 'daulat rakyat', akan tetapi lebih pada 'daulat modal'. Pun demikian dalam ritual perebutan pucuk pimpinan partai politik, tak ada lagi urusan idealisme dan gagasan. Semuanya bergantung pada besar-kecilnya insentif uang dan kekuasaan yang disuguhkan.

Kalau Orde Lama menghadirkan konsep 'Demokrasi Terpimpin', Orde Baru dengan 'Demokrasi Pancasila' maka Orde Reformasi menyuguhkan 'Demokrasi Uang?' Bukankah betapa uang telah menjadi berhala dalam mentalitas berdemokrasi saat ini?

Lantas, apa yang terjadi ? Potret kehidupan politik kian lama semakin menjauh dari orientasi idealisme. Alur perpolitikan nasional cenderung berorientasi pada uang sertakekuasaan belaka.

Langgam politik kita kian mengalami distorsi, oleh karena 'orang-orang bekerja dari politik, bukan untuk politik'. Pun demikian dengan pola hubungan elite dengan rakyat dalam setiap pergelaran demokrasi, lebih dibangun berdasarkan praktik politik dagang sapi.

Akibatnya, demokrasi transaksional hanya memberikan akses kekuasaan kepada orang-orang yang sekedar bermental uang, akan tetapi miskin idealisme dan keteladanan.

Demokrasi transaksional, jelas tak akan menumbuhkan kesadaran akuntabilitas elite terhadap rakyat. Yang muncul, justru semakin menguatnya syahwat memburu rente dan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

Masalahnya, dukungan politik yang diperoleh dalam setiap momentum demokrasi, membutuhkan ongkos yang tidak sedikit. Banyaknya ongkos yang digelontorkan untuk mengeruk dukungan politik publik, dianggap sebagai 'mahar politik'. Maka, setelah terpilih, elite politik merasa tak ada kewajiban menunaikan janji-janji politiknya.

Mahalnya ongkos dalam praktik demokrasi transaksional ini, tanpa disadari telah memicu banyak terjadinya praktik abuse of power. Banyak di antara pekerja-pekerja politik pada akhirnya terjerembab dalam berbagai skandal korupsi politik.

Tak heran, jika banyak politisi kita yang akhirnya lebih berperan sebagai 'calo anggaran', ketimbang sebagai pekerja politik. Heboh kasus korupsi yang melibatkan Mohammad Nazaruddin, bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, adalah salah satu contohnya.

Dalam situasi seperti ini, transformasi kehidupan demokrasi tidak bisa disandarkan hanya pada perubahan tambal sulam pada tingkat prosedur dan perundang-undangan. Akan tetapi, sebuah transformasi substantif, yang membutuhkan suatu revolusi mental-kebudayaan, tidak hanya bagi elite politik, tetapi juga kepada rakyat kita. Wallahu'alam.

Sumber: Suara Karya, 11 Oktober 2011

Ratu Atut, Kandidat Gubernur Paling Kaya

Calon Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, tercatat sebagai kandidat terkaya. Kekayaan Ratu Atut paling banyak dibandingkan dua calon gubernur lainnya, yaitu Wahidin Halim dan Jazuli Juwaeni.

Jumlah kekayaan Atut berdasarkan surat pemberitahuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. B-2703/12/9/20011 tertanggal 28 September 2011, senilai Rp 37,739 miliar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan KPK per 6 Oktober 2006 lalu, Ratu Atut juga memiliki harta tidak bergerak senilai Rp 18,160 miliar dengan lokasi paling besar nilainya terdapat di Bandung, Jawa Barat. Adapun harta bergerak, seperti alat transportasi, Rp 3,931 miliar, harta kekayaan lainnya seperti surat berharga senilai Rp 7,855 miliar.

Ketua Pokja Pencalonan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten Agus Supriyatna mengatakan berdasarkan surat pemberitahuan KPK tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN), total kekayaan Ratu Atut Chosiyah per tanggal 8 Juli 2011 mencapai Rp 37,739 miliar. Jumlah tersebut turun jika dibandingkan pada 6 Oktober 2006 silam yang mencapai Rp 41,937 miliar.

Wahidin Halim, berdasarkan laporan KPK per tanggal 30 Juni 2011, jumlah harta kekayaannya mencapai Rp 9,508 miliar. Jumlah ini naik dibandingkan LHKPN pada 28 Maret 2008, di mana saat itu jumlah harta kekayaan Wahidin Halim sebesar Rp 7,998 miliar. Sedangkan untuk Jazuli Juwaeni, nilai kekayaannya sebesar Rp 2,789 miliar.

Sementara itu, Calon Wakil Gubernur Banten, Irna Narilta, tercatat memiliki harta kekayaan paling besar. Istri mantan Bupati Pandeglang, Dimyati Natakusumah, ini tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 22,605 miliar per 1 Juli 2011, disusul oleh Rano Karno sebesar Rp 13,014 miliar per 25 Juni 2011, dan Makmun Muzakki sebesar Rp 676,653 juta.

“Kami mengumumkan ke publik, baik melalui media cetak maupun ditempel di kantor KPU Banten, untuk rincian harta Irna di antaranya adalah jumlah harta tidak bergerak sebesar Rp 20,704 miliar, harta bergerak sebesar Rp 1,843 miliar,” kata Ketua Pokja Pencalonan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten Agus Supriyatna, Jumat, 7 Oktober 2011.

Sumber: Tempo Interaktif, 7 Oktober 2011

Ket foto: Gubernur Banten Ratu Atut Choisyah

Steve Jobs Ternyata Punya Nama Arab dan Berasal dari Garis Keturunan Nabi Muhammad

Asal usul mendiang bos Apple, Steve Jobs, terus jadi bahan berita. Setelah diketahui ia ternyata punya darah Suriah, dari ayahnya, Abdul Fattah John Jandali, ada satu lagi temuan yang unik.

Setelah dirunut-runut, riwayat keluarga Jandali ternyata salah satu keluarga terkemuka di Homs, Suriah. Sepupu Steve Jobs, Bassma Al Jandali, menegaskan trah Jandali punya garis keturunan langsung dengan Nabi Muhammad SAW!

"Ayah Steve, Paman saya, Abdul Fattah John Jandali datang dari Homs. Keluarga Jandali adalah keluarga yang punya hubungan darah dengan keluarga Nabi Muhammad SAW," kata Bassma, seperti dikutip dari Gulf News. Basma adalah seorang jurnalis di Timur Tengah.

Steve Jobs Jandali pun ternyata punya nama Arab. Nama Arabnya adalah Abdul Lateef Jandali. Ketika ia lahir dan diadopsi oleh keluarga yang memberinya nama Steve Jobs.

Bassma bercerita, ketika kecil ibunya Bushra Jandali Rifa'e kerap mengatakan ada keturunan Jandali yang hidup di AS. Itu adalah pamannya, Abdul Fattah Jandali, yang juga ayah Steve Jobs.

Belakangan, paman Bassma lainnya Abdul Wahid, bercerita kalau Abdul Fattah Jandali akhirnya punya anak di luar nikah dengan Joanne. Anak itu akhirnya diadopsi oleh keluarga lain.

Abdul Fattah memilih tak pulang ke Suriah karena malu akan skandalnya. Tapi akhirnya ia tetap menikahi Joanne dan punya puteri (adik Steve Jobs) bernama Mona Jandali Simpson.

"Kami memang tak pernah bertemu. Tapi kami semua di bawah trah Jandali tetap punya hubungan. Saya merasa seharusnya saya bertemu Steve. Seharusnya saya melepasnya, mengatakan sampai jumpa..," kata Bassma.

Sumber: Republika.co.id, 10 Okt 2011
Ket foto:Steve Jobs