FPPD NTT Tantang DPRD Lembata Lapor Kejahatan Proyek

Forum Pemuda Peduli Demokrasi (FPPD) Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kupang menantang Anggota DPRD Lembata untuk melaporkan kepada pihak berwajib jika menemukan bukti terkait dugaan penyimpangan proses tender proyek-proyek di Kabupaten Lembata tahun 2012 ini.

"Pernyataan ketua komisi III DPRD  Lembata tentang fenomena tender proyek pada lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata, maka Kami Forum Pemuda Peduli Demokrasi  (FPPD) berpendapat  wakil rakyat   jangan hanya kecewa dan menyindir, kumpul bukti, lapor kepada polisi, jaksa, kejati, BPK Perwakilan NTT atau juga KPK," kata Ketua FPPD NTT, Yuven Nalis Bahir melaui surat elektronik yang diterima Pos Kupang, Selasa (23/10/2012).

Bahir mengutuk keras jika ada upaya memperkaya diri dari proses tender di lingkup pemerintah Kabupaten Lembata. Tetapi, DPRD Lembata, harus serius mengawal proyek, agar hasil proyek-proyek tidak buruk seperti tahun-tahun sebelumnya.

Bahir sekaligus menanggapi Ketua Komisi III DPRD Lembata, Simon L. Odel yang bersuara keras tentang proses tender di Lembata yang diduga penuh manipulasi yang pada akhirnya, proyek lemah pengawasan, lemah kualitas.

Menurut Bahir, sejauh ini belum pernah ada satu pun pejabat di Lembata yang diseret ke pengadilan karena kasus korupsi. Hal itu membuktikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lembata beres-beres saja. Atau sebaliknya, DPRD Lembata lemah bukti untuk menyeret eksekutif terduga korupsi di Lembata.

"Faktanya  di tempat lain seperti TTU, Sikka, dan Ngada,  wakil rakyat benar-benar membawa suara rakyat. Buktinya mereka melaporkan kasus-kasus yang terjadi di daerah kepada pihak yang berwewenang. Pertanyaanya, ko di Lembata tidak pernah? yang benar saja? Apakah eksekutifnya tidak ada kesalahan dalam menjalankan roda pembangunan? Ataukah wakil kami yang yang tidak lagi menjadi wakil Rakyat tapi wakil pribadi, atau tidak berani, atau turut serta dalam proses ini? Hanya waktu yang menjawab," kata Bahir.

Bahir berpesan, agar DPRD Lembata bekerja tulus untuk Lembata, kumpulkan bukti dan seret eksekutif bermasalah ke pihak berwajin.

"Tidak ada kata terlambat untuk DPRD Lembata berjuang untuk rakyat Lembata. Kami masyarakat akan mendukung," kata Bahir.

Sumber: Pos Kupang, 24 Oktober 2012

Ket foto: Anggota DPRD Lembata Fredy Wahon suatu saat di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Rasuna Said, Jakarta. Ia menanyakan tindak lanjut sejumlah laporan dugaan korupsi di Lembata.