Skandal Suap PKS, Ada Wanita Sedang Bermesraan

Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap seorang wanita muda dalam operasinya, Selasa malam, 29 Januari 2013. Sumber di kalangan penyidik menyebutkan, wanita ini diduga sedang bermesraan dengan seorang pelaku suap di satu kamar hotel. "Mereka sedang berdua-duaan," ujarnya, Rabu, 31 Januari 2013.

 

Menurut sumber tersebut, wanita yang usianya diperkirakan 20 tahunan itu berasal dari sebuah universitas terkemuka di Jakarta Selatan. Keberadaannya disinyalir terkait dengan gratifikasi seks. "Masih didalami kemungkinan ke arah itu," kata sumber.

 

KPK menetapkan LHI sebagai tersangka dalam kasus penyuapan terkait dengan impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Sumber Tempo menyebutkan LHI diduga Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq. Selain LHI, yang juga anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, KPK menetapkan sejumlah tersangka lainnya.

 

Menurut juru bicara KPK, Johan Budi, status para tersangka tersebut ditetapkan berdasarkan dua alat bukti. Alat bukti ini merupakan hasil operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Selasa malam, 29 Januari 2013.

 

Tersangka lainnya adalah AF (diduga Ahmad Fathoni), JE (diduga Juard Effendi, Direktur Utama PT Indoguna Utama), dan AAE (salah seorang Direktur Indoguna). JE dan AAE menyerahkan uang Rp 1 miliar kepada AF di kantor Indoguna di kawasan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Dari tempat tersebut, AF membawa uang itu ke hotel Le Meridien sebelum kemudian diserahkan kepada LHI.

 

Luthfi Hasan Ishaaq belum dapat dimintai konfirmasi ihwal keterlibatannya. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid terkejut mendengar kabar ditetapkannya Luthfi sebagai tersangka. "Ini informasi resmi atau bukan?" ujar Hidayat. "Nanti kami mengklarifikasi kasus ini.”

 

Hidayat, yang dihubungi di sela rapat pleno PKS di kantor Dewan Pimpinan Pusat, mengatakan, dalam rapat, tidak disinggung perihal beredarnya kabar Luthfi yang sebelumnya disebutkan terlibat dalam kasus itu. "Ini rapat rutin DPP setiap minggu," katanya.

Sumber: Tempo.co, 30 Januari 2013

Ket foto: Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq

Politisi Kutu Loncat

Oleh Bonne Pukan

Anggota FPK Provinsi NTT;

Kontributor FBC di Kupang

BEBERAPA waktu lalu Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mengumumkan sepuluh partai politik (Parpol) yang akan berkompetisi pada pemilihan umum tahun 2014 mendatang. Dari sepuluh parpol tersebut, sembilan diantaranya adalah parpol muka lama yang saat ini menguasai parlemen dan hanya satu parpol pendatang baru yakni Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

 

Kemudian, pekan lalu partai baru itupun dilanda masalah. Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem. Harry Tanoe Soedibyo bersama beberapa kerabatnya mengundurkan diri dari partai yang didirikan Surya Pallo tersebut. Dalam waktu yang singkat, ribuan kader partai ini juga mengundurkan diri dan mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) mereka langsung ke DPP Partai Nasdem di Jakarta.

 

Menjelang pemilihan umum khususnya legislatif, istilah politisi kutu loncat itu begitu merdu kedengarannya. Dari kabupaten/kota hingga pusat, istilah itu begitu popular dan menjadi bahan perbicangan masyarakat dan politisi.

 

Dan terakhir ini, menjelang pemilihan umum 2014, istilah kutu loncat menjadi pembicaraan menarik apalagi dikaitkan dengan peristiwa di tingkat nasional akhir-akhir ini yakni mundurnya Harry Tanoe Soedibjo. Konotasi kutu loncat ini memang amat sangat tidak sedap, menyedihkan dan bahkan sangat memalukan. Sebab istilah ini digunakan untuk menamai politikus yang suka pindah-pindah partai hanya mengejar kepentingan pribadi.

 

Ada banyak sekali alasan, mengapa seorang politisi bisa menjadi politisi kutu loncat. Beberapa teman yang masuk kategori kutu loncat ini pernah mengemukakan sejumlah alasan antara lain, karena di parpol sebelumnya, berbagai ide cemerlang yang ditawarkan tidak diterima. Juga karena kesempatan untuk mendapatkan jabatan politik tertutup serta ingin berkembang di parpol lain dan sejumlah alasan lainnya.

 

Namun suatu hal yang mungkin hampir pasti adalah, menjelang Pemilu 2014, banyak politikus yang berpindah partai karena pertimbangan ingin mendapatkan kesempatan menjadi anggota DPR dan DPRD, menjadi presiden atau wakil presiden, atau mendapat jabatan politik yang lain seperti di daerah adalah ingin menjadi bupati/walikota atau gubernur.

 

Namun, bagi politisi bertipe kutu loncat tidak akan mungkin memberikan jawaban yang pasti tetapi alasan yang dirasionalkan, misalnya, untuk dapat lebih mengabdikan diri kepada bangsa dan negara/daera atau karena alasan lain yang ideal lainnya.

 

Fenomena kutu loncat ini memang bukan hal baru lagi, karena kesempatan memang terbuka lebar untuk itu. Kalau sebuah partai sebelumnya dianggap sudah tidak mampu menampung lagi keinginannya, pilihan keluar memang menjadi sebuah keharusan.

 

Namun terbersit juga sebuah dalil, banyak politikus yang tidak sabar sehingga ingin cepat mencapai ambisinya di tempat yang baru. Hanya saja, kalau ditempat yang baru itu, ambisinya juga tidak terjawab, kemanakah dia selanjutnya ?.

 

Kemudian, peluang berkembangnya politisi kutu loncat itu  juga karena ada partai lain yang memberikan kesempatan. Walaupun konotasi kutu loncat itu negatif, namun politikus kutu loncat disambut secara terbuka oleh sebuah partai. Hal ini sudah tentu tergantung pada bobot politikus bersangkutan. Apabila ia memiliki bobot atau kapasitas yang bagus, kehadirannya bisa disambut gembira.

 

Politisi kutu loncat yang memiliki kapasitas dan kemampuan yang bagus, tentu bisa menjadi rebutan parpol yang sedang berjuang mendulang kemenangan pada Pemilu 2014 mendatang. Tipe politisi kutu loncat seperti itu lebih banyak  pada mereka yang berduit dan memiliki kemampuan yang besar sehingga mampu mendukung publikasi partai yang bersangkutan. Politisi yang menguasai media massa misalnya, justur akan menjadi rebutan.

 

Namun, sangat jauh berbeda dengan politisi kutu loncat yang kapasitasnya sedang-sedang saja. Terkadang kehadirannya di partai yang baru justru bisa mendatangkan kekecewaan. Sebab, ia dianggap belum berkeringat sehingga harus melalui antrean panjang untuk bisa mewujudkan ambisinya. Apalagi, kalau yang diincar adalah sebuah partai besar.

 

Meski demikian, arus informasi yang kian gencar telah menjadikan masyarakat semakin cerdas berpolitik. Politisi kutu loncat belum tentu akan menambah elektabilitas partai, bahkan mungkin sebaliknya. Sebab, partai yang banyak kutu loncatnya akan banyak penyakitnya. Rakyat akan selektif untuk menentukan pilihan.

 

Kembali ke daerah Nusa Tenggara Timur, masalah politisi kutu loncat memang selalu ramai menjelang pemilu. Pada pemilu tahun 1999, misalnya si A menjadi anggota legislatif dari partai B. Kemudian karena tidak diakomodir lagi di Partai A pada pemilu 2004,  dia kemudian “terbang” ke partai C dan seterusnya.

 

Lain lagi kisahnya, karena tidak diakomodir dalam kepengurusan parpol juga karena keinginan untuk mendapatkan kesempatan menjadi calon kepala daerah atau karena beda pendapat dengan pengurus lain bahkan pimpinan parpol,  politisi itu kemudian hengkang dan masuk ke parpol lain.

 

Fenomena seperti ini memang nyata di persada Flobamora tercinta ini. Hal ini membuat masyarakat bingung, karena kemarin politisi ini berbaju hitam, sekarang sudah berbaju putih. Namun politisi dengan julukan kutu loncat itu enjoi saja bahkan sering berseloroh… emang gue pikirin (EGP). Dan memang itu jawabannya untuk mengimbangi rasa malunya.

 

Masyarakat tentu sangat paham betul, sepak terjang politisi kutu loncat yang sekarang sedang bergerilya keluar masuk kampung. Tidak mustahil masyarakat akan menolak politisi kutu loncat itu. 

Sumber: floresbangkit.com, 29 Januari 2013

Medah-Lakalena: Kami Berdua Sudah Sangat Siap

"Kami berdua sudah sangat siap menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT 2013-2018 mendatang. Dan akan memang satu putaran."

Demikian disampaikan Drs. IA Medah dan Melki Lakalena, calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT 2013-2018 dari Partai Golkar.

Medah mengatakan hal itu kepada awak redaksi SKH Pos Kupang, saat keduanya mengunjungi Redaksi Pos Kupang, Minggu (27/1/2013) siang.

Medah dan Lakalena datang bersama rombongan dalam rangka silahturahmi dengan media pers. Rombongan itu diantaranya, Mec Saba, Charles Lalung, Mohammad Ansor, Anwar Puageno, Bonepukan, Bernard Pelle dan Laurens Lebatukan.

Medah mengatakan, keduanya yakni akan memang dalam satu pusatan sebagiamana steatment paket lainnya. Tapi pernyataannya itu bukan asal pernyataan biasa. Karena keyakinannya itu dikarenakan keduanya selalu melakukan introspeksi diri.

"Steatment menang satu putaran itu hanya bisa diwjudkan jika kita terus melakukan introspeksi diri. Baik instropesksi terkait dengan konsolidasi maupun sosialisasi. Dan hal introspeksi diri itu sellaku dilakukan oleh paket tunas.

Medah menambahkan, kehadiran Melki Lakalena juga memberikan nilai tambah tersendiri bagi paket tunas. Melki adalah seorang muda yang punya pengalaman banyak dalam politik dan pemerintahan.

"Melki Lakalena memberikan nilai tambah bagi paket Tunas. Karena semua paket yang mau maju Pilgub NTT itu semuanya sudah kelas senior," kata Medah.

Hadir saat itu, Sekretaris Redaksi Pos Kupang. Marsel Ali, Pelaksana Pemred, Beny Dasman, Korlip Hironimus Modo dan awak nesw editor serta wartawan.

Sumber: Pos Kupang, 27 Januari 2013

Ket foto:Ibrahim Meda dan Melki Laka Lena

Hikmah Air Bah

Oleh Daoed Joesoef

Alumnus Université Pluridisciplinaires Panthéon-Sorbonne

Bagi Indonesia, tahun 2013 diawali dengan musibah air bah, tak terkecuali ibu kota negara, di mana air sampai masuk Istana Negara.

Begitu rupa hingga wilayah Jakarta dinyatakan darurat banjir. Betapa tidak. Bah jantan segera disusul bah betina bertubi-tubi. Pemberitaan televisi di Ibu Kota pada Kamis (17/1) didominasi gambaran visual tentang banjir. Salah seorang penyiar yang ditayangkan dengan latar belakang Bundaran Hotel Indonesia mengatakan bahwa publik di sekitarnya mempertanyakan sebab musabab musibah air ini.

Setiap orang yang diwawancarai, kalau tak angkat bahu, rata-rata mencerca orang lain, terutama birokrat, dan tak ada seorang pun yang menyalahkan diri sendiri. Mereka semua merasa dirinya ”korban” salah urus para pejabat.

Mawas Diri

Dalam menghadapi musibah ini, kita, terutama warga DKI, sebaiknya bersikap mawas diri. Siapakah ”kita” ini?

Kita, pertama, adalah penduduk yang bermukim sampai ke bantaran sungai, bahkan membangun gubuk di atas air dan kemudian seenaknya membuang sampah ke sungai yang dibelakanginya.

Kita, kedua, adalah petugas dinas terkait, yang bertanggung jawab atas kondisi permukiman di wilayahnya. Penduduk membuang sampah di sungai, selokan, dan gorong-gorong karena tidak disediakan bak sampah yang memadai. Kalaupun ada, petugas kebersihan datang tidak teratur sehingga bak sampah menjadi sumber bau yang menyengat dan lalat hijau yang menjijikkan. Sementara itu, penghuni gedongan mentereng semakin banyak yang menutup halamannya dengan semen hingga air hujan tidak terserap oleh tanah.

Kita, ketiga, adalah para penguasa daerah otonom di sekitar Jakarta yang mengambil kebijakan pembangunan begitu rupa sehingga Ibu Kota selalu menampung banjir dari daerah hinterland yang rata-rata berposisi topografis jauh lebih tinggi dari permukaan laut dibandingkan dengan Jakarta.

Kita, keempat, adalah pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang kebijakan pembangunannya tidak merata hingga menyentuh semua desa yang berada di wilayah administratifnya. Tidak heran kalau mereka lalu berbondong-bondong mencari rezeki di Ibu Kota walaupun mengetahui bahwa hidup di Jakarta tidak gampang.

Kita, kelima, adalah para pejabat administratif-politis tertinggi, baik yang berkuasa di DKI maupun di daerah hulu Ibu Kota, yang bekerja tidak berdasarkan berpikir sistemik.

Kita bisa saja mengutuk cuaca ekstra buruk yang menyusahkan dewasa ini. Namun, bekerjanya alam dapat memberikan kita pelajaran yang kondusif bagi penanganan yang baik mengenai masalah kehidupan sehari-hari.

Coba lihat! Awan bertumpuk, langit menggelap, begitu dedaunan di pohon menengadah, kita tahu akan turun hujan. Kita juga tahu bahwa sesudah badai berlalu, air bah akan menyusup ke Bumi menjadi air tanah di kejauhan sebelah hilir sana dan langit cerah kembali keesokan harinya.

Peristiwa-peristiwa tersebut berjarak dalam term waktu dan ruang. Walaupun begitu, semuanya saling terkait dalam pola yang sama. Setiap peristiwa punya pengaruh pada yang lain, pengaruh yang biasanya luput dari pandangan. Kita dapat memahami sistem hujan-badai hanya dengan merenungi keseluruhannya, tidak hanya terbatas pada bagian individual dari (keseluruhan) pola.

Kita lama-kelamaan terbiasa, dibiasakan oleh pembelajaran spesialistik, memecah-belah masalah, memfragmentasi dunia. Perbuatan ini kelihatannya membuat tugas dan subyek menjadi lebih terkendali, more manageable.

Namun, kita harus membayar harga mahal yang tersembunyi. Kita tidak bisa lagi melihat konsekuensi-konsekuensi perbuatan kita, kita kehilangan, menurut Peter M Senge, ”our intrinsic sense of connection to a larger whole”.

Apabila kita lalu berusaha melihat gambaran besarnya (the big picture), kita berusaha merakit ulang fragmen-fragmen dalam benak kita untuk mendaftar dan mengorganisasi bagian-bagian yang terpisah-pisah itu. Namun, upaya ini percuma karena, menurut fisikawan David Bohm, sama saja dengan merakit ulang fragmen-fragmen dari sebuah cermin pecah dan kemudian menatapnya guna mendapatkan refleksi yang benar. Bagaimana mungkin? Maka, akhirnya kita hentikan begitu saja upaya melihat keseluruhan tadi.

Manusia Musuh Alam

Musuh, kambing hitam dari banjir, bukan berada di luar sana, melainkan berada dalam diri kita. Kita tidak mau belajar dari bekerja alam. Bumi adalah satu keseluruhan utuh, tak terbagi-bagi, sama dengan masing-masing kita yang adalah an indivisible whole. Alam, termasuk kita, tidak terbuat dari bagian-bagian di dalam keseluruhan. Ia terbuat dari keseluruhan di dalam keseluruhan. Semua tapal batas, lokal dan nasional, adalah arbitrer. Kitalah yang menciptakannya, mengukuhkannya dengan ide otonomi muluk, tetapi mentah dan lalu, sungguh ironis, kita megap-megap terjebak di satu.

Marilah kita membiasakan diri berpikir sistemik, terutama apabila merasa terpanggil untuk memimpin negara-bangsa, yang mengambil keputusan atas nama rakyat. Systems thinking adalah berpikir holistik, berusaha melihat interaksi antara pemikiran kita dan model-model internal serta antara persepsi dan tindakan kita. Berusaha memahami perbedaan antara ”saling keterkaitan” (systems thinking) dan ”keterkaitan” (personal mastery).

Yang pertama disebut adalah berurusan dengan kesadaran tentang bagaimana hal-hal berkaitan satu sama lain, yang kedua dengan kesadaran mengenai keadaan selaku bagian konstitutif dan bukan terpisah dari (masalah) dunia.

Justru dewasa ini berpikir sistemik lebih diperlukan ketimbang dulu, berhubung makhluk manusia semakin dicekam oleh kompleksitas. Tanpa systems thinking, pengambilan keputusan-keputusan lokal menjadi miopik dan, kalaupun manjur, hanya berjangka pendek. Hal ini terjadi karena para pengambil keputusan lokal tidak bisa melihat saling ketergantungan yang membuat tindakan mereka berdampak atas segala sesuatu yang berada di luar suasana lokal mereka.

Mari kita terima malapetaka banjir sekarang sebagai satu blessing in disguise dari alam. Ia mengingatkan kita signifikansi penguasaan berpikir sistemik. Pemindahan Ibu Kota ke tempat lain bukan solusi dari masalah banjir. Di lokasi yang baru itu akan timbul masalah serupa selama para petinggi negara-bangsa mengelolanya tanpa systems thinking. Celetukan Mang Usil di pojok Kompas sungguh tepat. Pak Presiden tidak perlu (lagi) blusukan, masalah (sudah) diantar langsung ke Istana.

Berpikir sistemik menjadi semakin urgen mengingat tanpa itu, tanpa disadari, kita sudah dilanda kemelut budaya yang semakin mencekam.

Sumber: Kompas, 26 Januari 2013

Kongres Nasdem Akan Tetapkan Ketum Surya Paloh

Partai NasDem akan mengukuhkan pendirinya Surya Paloh sebagai ketua umum partai tersebut melalui kongres yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat dan Sabtu, 25-26 Januari 2013.

"Agenda utama kongres adalah penguatan struktur partai dalam persiapan menghadapi pemilu legislatif 2014," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai NasDem, Ferry Mursidan Baldan, melalui telepon selulernya, Jumat.

Menurut dia, penguatan struktur partai dengan membesarkan dan menata ulang struktur partai sekaligus akan menetapkan Surya Paloh sebagai ketua umum.

Agenda lainnya pada kongres Partai NesDem, menurut dia, adalah program kerja prioritas pemenangan pemilu serta rekomendasi perubahan AD/ART.

Ketika ditanya apakah kongres Partai NesDem ini akan membahas kriteria calon presiden dan wakil presiden atau malah akan menetapkannya, menurut dia, belum akan menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden.

"Soal calon presiden dan calon wakil presiden baru akan dibahas setelah pemilu legislatif 2014," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai NesDem, Patrice Rio Capella, menambahkan, salah satu agenda kongres adalah menguatkan struktur dewan pimpinan pusat dengan menetapkan Surya Paloh sebagai ketua umum.

Sedangkan soal calon presiden dan calon wakil presiden, menurut dia, baru akan dibahas setelah pemilu legislatif 2014.

"Kita lihat dulu hasil pemilu legislatif, NasDem mendapatkan berapa persen suara," kata Rio.

Rumors yang berkembang sebelumnya, rencana penetapan pendiri NasDem Surya Paloh menjadi Ketua Umum Partai NasDem mengakibatkan perpecahan di internal tersebut yang berbuntut mundurnya Ketua Dewan Pakar Partai NesDem Harry Tanoe Soedibjo.

Bersamaan dengan mundurnya Harry Tanoe, juga turut mundur tiga orang pimpinan Partai NasDem yakni, Sekretaris Jenderal Ahmad Rofiq, Wakil Sekretaris Jenderal Saiful Haq, dan Ketua Internal DPP Partai Nasdem Endang Tirtana.

Sumber: Antara, 25 Januari 2013.

Ket foto: Surya Paloh

Jalan Berkerikil Nasdem

Oleh Teuku Kemal Fasya

Dosen Antropologi Politik Aceh;

Peneliti Utama Bidang Sosial-Budaya di EcoTropica

 

Tsunami politik melanda Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menjelang dilaksanakan kongres 25-26 Januari mendatang. Berita mundurnya Hary Tanoesoedibjo (HT) dari jabatan ketua dewan pakar diikuti mundurnya sekjen partai, Ahmad Rofiq, wakil sekjen, Saiful Haq, dan ketua dewan pimpinan wilayah (DPW) Jawa Barat, Rustam Effendi, Senin 21 Januari menunjukkan ada problem internal yang cukup akut dialami partai berlatar belakang biru itu.

Mundurnya tokoh-tokoh penting yang telah dikenal luas publik itu dipastikan akan melemahkan akselerasi politik Nasdem yang diketahui sebagai satu-satunya partai non-parlemen yang lolos untuk Pemilu 2014. Citra politik dan kekuatan modal yang besar menjadi salah satu andalan partai yang memakai tagline “gerakan perubahan” itu untuk menjadi partai tiga besar.

Hasil jajak pendapat (polling) Lembaga Survey Indonesia (LSI) pada Maret 2012 atau sepuluh bulan sebelum partai ini disahkan sebagai peserta Pemilu 2014 menempatkan Nasdem berada di posisi keempat (5,9 persen) di belakang Golkar (17,7 persen), PDIP (13,6 persen), dan Demokrat (13,4 persen).

Tentu hasil survei ini tidak begitu mengagetkan di tengah rontoknya citra partai-partai parlemen yang dianggap berkinerja buruk, terlibat korupsi, dan oligarkis dibandingkan populis. Jelas efek mundurnya HT jauh lebih hebat guncangan dan pengaruhnya dibandingkan mundurnya Sri Sultan Hamengku Buwono X ketika organisasi ini berubah dari ormas menjadi partai politik.

Terlalu Politis, Kurang Ideologis

Sejak awal banyak pihak melihat tujuan hadirnya organisasi Nasdem tidak lain untuk kepentingan politik praksis dibandingkan menjadi kekuatan sipil (civil society) yang mengawal kekuasaan. Organisasi ini dibentuk oleh Surya Paloh (SP) pasca-kekalahannya saat persaingan dalam kongres “Golkar satu triliun” di Riau pada 2009. Naiknya Aburizal Bakrie dirasa SP menjadi tanda tamat riwayat politiknya di partai berlambang beringin itu.

Dengan cepat dan cenderung terburu-buru ia mendirikan sebuah organisasi yang dinamakan Nasional Demokrat. Pemberian nama “Nasional Demokrat” dan bukan “Demokrat Nasional” sebenarnya tidak sesuai dengan kaidah kata benda majemuk dalam bahasa Indonesia (kaidah diterangkan-menerangkan atau DM).

Pemilihan kata “demokrat” dan bukan “demokrasi” juga memperlihatkan partai ini berorientasi pada subjek dan bukan pada nilai atau wacana politik yang mendalam dan filosofis. Pemilihan istilah “Demokrat” pun sebenarnya tidak meniru Partai Demokratnya SBY, tapi Partai Demokratnya Obama di Amerika Serikat. Kritik itu muncul sejak nama ini pertama sekali diperkenalkan ke publik.

Dengan modal politik dan ekonomi yang dimilikinya, SP mengembangkan petualangan politiknya dengan maksud pertama menampung pendukungnya yang anti-Aburizal Bakrie. Secara cepat, organisasi yang mengampanyekan restorasi Indonesia ini menjadi kekuatan politik baru dan dikenal luas.

Itu karena ia menguasai kerajaan media melalui Media Group, sehingga memudahkan untuk mempromosikan dan mendiseminasi gagasan politik dan kerja-kerja politik. Kekuatan Nasdem semakin kuat ketika konglomerat media lain, HT dengan jaringan MNC Group masuk dan menduduki posisi intelektual partai (ketua dewan pakar).

Perpaduan dua konglomerat media ini diyakini akan mudah melakukan penggiringan wacana politik sekaligus pembentukan citra partai secara lebih positif. Edmund Burke menyebutkan kekuatan media massa menjadi pilar keempat demokrasi setelah representasi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Representasi fakta dan opini melalui media massa dapat memengaruhi kebijakan politik dan juga ingatan publik. Maka di era posmodernisme saat ini, berpolitik tanpa menggunakan peran media sama dengan bersikap naif di tengah politik pragmatis.

Dengan tokoh-tokoh muda berasal dari beragam latar belakang seperti pengusaha, mantan-aktivis Golkar dan partai lain, mantan aktivis mahasiswa, pekerja media massa, aktivis LSM, selebritas, dan aktivis perempuan membuat Nasdem menjelma menjadi impresario harmonis di tengah politik yang semakin kompetitif.

Dengan partai yang lebih minimal (10 partai) dibandingkan pemilu-pemilu pasca-reformasi yaitu pemilu 1999 (48 partai), 2004 (24 partai), dan 2009 (38 partai) Partai Nasdem jelas harus bekerja lebih keras membujuk konstituen dengan karakter pemilih yang semakin apatis dan realistis dengan momen elektoral.

Namun, yang menguntungkan adalah meskipun Partai Nasdem kurang ideologis dan aspek identitas politik tidak cukup khas, popularitasnya tetap terjaga karena partai-partai lain juga sama-sama lemah kumparan ideologisnya. Partai dengan warna ideologi dan politik aliran yang eksklusif seperti pada Pemilu 1955, masa Orde Baru, dan 1999, semakin tidak terlihat di dua pemilu terakhir.

Partai pun tidak lagi memiliki percakapan tentang platform dan ideologi politik yang mendalam, tapi lebih mengarah pada program-program praksis dan retorikapopuler, seperti anti-korupsi, pro-rakyat, partai terbuka, pro-perubahan, dsb.

Faktor Orang Kuat

Perpecahan yang terjadi di Partai Nasdem tidak dapat dilepaskan dari figur SP yang terkenal keras hati. Padahal, rekaman sejarah menunjukkan, konflik internal partai karena adanya sosok orang yang terlalu mendominasi akan menyebabkan konsolidasi partai secara internal lemah dan pengaruh eksternal ke publik mengecil.

Keluarnya Sri Sultan HB X dari Nasdem adalah awal kerugian dari segi modal kultural. Namun, terlihat SP tidak menyayangkan keluarnya HB X, dan masih bisa mengelola partainya sehingga tidak terjadi eksodus besar-besaran.

Saat ini konflik internal akan lebih hebat, karena adanya ambisi SP menjadi ketua umum partai menggantikan Patrice Rio Capella. Memang dari segi figur SP jelas jauh lebih berpengaruh dan populer dibandingkan ketua umum partai saat ini. Bahkan, dibandingkan partai-partai medioker lain seperti PKB, PKS, atau Hanura sosok Rio terlihat jauh tidak populer.

Partai Nasdem harus bisa belajar dari sejarah. Kasus PAN misalnya, ketika tokoh-tokoh pendiri seperti Faisal Basri, Goenawan Mohamad, Albert Hasibuan keluar dari partai yang awalnya dideklarasikan inklusif itu, PAN pun hanya ditakdirkan menjadi partai menengah.

Faktor Amien Rais yang terlalu memaksakan PAN menjadi lebih Muhammadiyah menjadi penyebab utama. Demikian juga ketika PKB pecah karena sikap besar kepala Muhaimin Iskandar yang tega menggusur seluruh unsur Gus Dur, PKB pun ambruk popularitasnya pada Pemilu 2009.

Contoh paling nyata juga terlihat pada Demokrat. Elektabilitas partai pemerintah pemenang Pemilu 2009 dipastikan akan menurun drastis pada 2014. Salah satu penyebab karena semakin tersingkir para pendiri di dalam kepengurusan terakhir, dan di saat yang sama masuknya pemain baru yang kental watak avonturirnya seperti Ruhut Sitompul, M Nazaruddin, Angelina Sondakh, dan Andi Mallarangeng. Harus diingat para pendiri lebih lekat napas historis partainya dan lebih bertanggung jawab dibandingkan para pemain baru yang oportunis.

Ini yang harus dipastikan SP untuk terus melakukan konsolidasi Partai Nasdem secara lebih baik pasca-eksodus beberapa pengurus penting itu, agar partai ini tidak layu sebelum berkembang. Mati pucuk di tengah zaman.

Sumber: Sinar Harapan, 23 Januari 2013

Frans Bilang Banyak Pejabat Eselon II Asal Sumba di Prop NTT. Benarkah?

Sumba merupakan salah satu daerah yang berpotensi besar untuk dikembangkan. Selain itu, selama lima tahun memimpin Nusa Tenggara Timur, Frans Lebu Raya telah memberikan perhatian yang adil bagi wilayah itu.

Hal ini terlihat dari banyaknya pejabat esalon dari Sumba yang diangkat dan ditempatkan di tingkat propinsi.

Kepada wartawan, usai acara deklarasi paket Frenly, di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Jumat (11/1/2013), Frans Lebu Raya menyampaikan ungkapan terima kasihnya kepada seluruh warga di daerah itu. Pasalnya, warga setempat telah memberikan dukungan sepenuhnya pada pemilihan kepala daerah kali lalu.

"Tentu saya berterima kasih karena Sumba Timur di tahun 2008 menang cukup signifikan," katanya.

Sebagai daerah yang potensial, kata Lebu Raya, selama lima tahun memimpin NTT pihaknya cukup adil dalam memberikan perhatian dalam  pembangunan terutama untuk wilayah Sumba.

Bentuk perhatian tersebut terlihat dari banyaknya eselon II asal daratan sumba yang diberi kesempatan dan diangkat untuk membantu roda pemerintahannya selama lima tahun.

Sumber: Pos Kupang, 13 Januari 2013

Ket foto: Gubernur NTT Frans Lebu Raya 

Dalang Burem

Oleh Sarlito Wirawan Sarwono

Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia

Wali Kota Lhokseumawe, Aceh, Suaidi Yahya tetap memberlakukan ketentuan dalang burem (dilarang ngangkang buat perempuan) di wilayah kekuasaannya. Semua tomas (tokoh masyarakat) dan togam (tokoh agama) serta eksponen pemda dan DPRD tidak ada yang keberatan karena alasannya untuk mempertahankan tradisi dan syariat Islam.

Padahal Cut Nyak Dien menunggang kuda dengan ngangkang, sementara Ratu Elizabeth II (yang sekarang sudah sepuh tetapi masih bertakhta), sebagai panglima satuan berkuda, setiap kali melakukan inspeksi pada pasukan berkudanya justru selalu menunggang kuda dengan garing (gaya miring). Padahal RE II bukan keturunan Aceh dan tergolong kafir pula. Di sisi lain, walaupun dalang burem sudah resmi diberlakukan di Lhokseumawe sejak 7 Januari 2013 yang lalu, di jalanan para pemudi dan ibui-bu tetap saja dengan gaya mapan (madep ke depan).

Padahal mereka Aceh tulen dan muslimah sejati (berjilbab). Ketika ditanya di layar TV, jawab mereka karena lebih nyaman atau demi keselamatan atau karena membawa anak atau barang atau apa salahnya? Kan di Alquran atau hadis pun tidak ada larangan. Bahkan Kementerian Dalam Negeri merasa tergugah untuk mengevaluasi surat edaran Wali Kota tentang dalang burem yang kontroversial tersebut.

Konon cuma para PNS perempuan di kota itu yang membonceng motor dengan garing. Itu pun kalau mereka pakai rok panjang yang ketat (daripada roknya robek). Wali Kota sendiri tidak pernah memberi jawaban yang argumentatif (dengan alasan yang masuk akal), misalnya dengan memaparkan data kecelakaan lalu lintas bahwa membonceng garing sama amannya dengan membonceng mapan atau malah mungkin garing lebih aman. Juga tidak ada hadis-hadis tentang Siti Aisyah, misalnya, yang naik unta dengan garing. Yang ada cuma pokoknya. Pokoknya gaya miring. Titik.

Nah, kalau sudah gaya pokoknya ini, mulai ada yang harus dipertanyakan. Ada motivasi apa di balik “pemaksaan” itu? Sejumlah milis feminis di dunia virtual mulai menuding adanya diskriminasi gender. Perempuan selalu jadi korban. Kalau ada sweeping resmi oleh Satpol PP maupun yang ilegal oleh FPI (Forum Pen-sweeping Indonesia), di warung remang-remang maupun di losmen-losmen terang-benderang, selalu saja yang ditangkapi para perempuan. Kalau ada KDRT yang disalahkan juga perempuan.

Tidak nurut kepada suami, padahal suami adalah imam keluarga, termasuk suami PTS (pemabuk dan tukang selingkuh). Kalau ada perempuan diperkosa, yang salah adalah perempuan juga. Memakai baju yang mengundang selera laki-laki (walaupun si korban berjilbab) atau pura-pura saja diperkosa, padahal suka-samasuka atau perempuannya kurang beriman atau kurang pendidikan agama.

Ke depan, korban pemerkosaan dijauhi masyarakat, dianggap menjijikkan, bekas orang, dan seterusnya. Begitulah kira-kira pendapat teman-teman saya yang pembela perempuan. Tapi, lebih dari itu, beberapa teman peneliti masalah radikalisme Islam merasa lebih khawatir lagi. Jangan-jangan ini adalah salah satu bagian dari proses Talibanisasi masyarakat Indonesia.

“Saya tertegun karena saya banyak membaca dan melihat di CNN, ketika Taliban berkuasa di Afghanistan, laki-laki yang tidak berjanggut atau perempuan yang kedapatan berjalan sendirian di tengah kota, tanpa ditemani oleh muhrimnya, walaupun di siang hari bolong, bisa digantung sampai mati begitu saja.” Astagfirullah, tidak mungkinlah sampai begitu, kata saya membantah teman itu. Tapi teman saya itu bersikukuh, “Nanti dulu”, katanya, “jangan buru-buru diingkari.”

Penelitian LaKIP (Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian) tahun 2011 menunjukkan bahwa 48,9% siswa dan 28,2% guru pendidikan agama Islam di SMP dan SMA menyatakan bersedia terlibat dalam aksi kekerasan terkait agama dan moral. Beberapa pelaku bom bunuh diri adalah pelajar-pelajar SLTA yang entah bagaimana menjadi radikal.

Dalam kasus Cikeusik, minoritas Ahmadiyah jadi korban, di Sampang Madura, minoritas Syiah tewas di tangan mayoritas Sunni Madura, yang penganut ahlussunnah waljamaah yang sejak zaman dulu kala cinta damai kepada semua golongan. Di Bogor dan Bekasi, umat Kristen tidak bisa beribadah di gereja milik mereka sendiri; dan seterusnya. Teman saya yang jadi wakil dekan III urusan kemahasiswaan mengatakan bahwa hampir semua pengurus BEM di kampusnya sudah dikuasai oleh mahasiswa aktivis dari kelompok radikal.

Bahkan ketika saya mengikuti sebuah rapat tentang penanggulangan terorisme, ada yang melaporkan bahwa revisi UU No 15/2003 tentang Antiterorisme sulit sekali karena ideologi radikal sudah menyusup juga ke sebagian anggota legislatif. Dalam revisi/pembuatan UU, satu orang saja tidak setuju pada suatu konsep, prosesnya bisa berlarut-larut sampai akhirnya terjadi voting. Kalau hal ini terjadi berkali-kali dan berkali-kali, sampai Lebaran kuda pun revisi UU itu belum tentu jadi.

Namun, itu belum apa-apa. Saya makin kaget lagi ketika pada Minggu, 6 Januari 2013 lalu, saya mendapat undangan lewat SMS untuk menghadiri peluncuran buku karangan Abu Bakar Baasyir di TMII yang berjudul Tadzkiroh (Peringatan dan Nasihat karena Allah) kepada Ketua MPR/DPR dan Semua Anggotanya yang Mengaku Muslim & Aparat Thaghut NKRI di Bidang Hukum dan Pertahanan yang Mengaku Muslim.

Saya tidak hadir pada acara bedah buku itu karena hari Minggu, kalau tidak penting sekali, saya pilih main-main sama cucu-cucu saya, tidur atau cari makan enak. Tapi dari cerita yang hadir dan dari resensi yang saya baca, isi buku itu adalah semacam fatwa yang mengafirkan para pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum RI dan mengarah pada permusuhan.

Kalau dibiarkan, paham yang disebarkan dari buku ini merupakan ancaman terhadap integrasi bangsa dan harmonisasi sosial, bahkan bisa mengancam eksistensi bangsa. Anehnya, pertemuan seperti itu dan buku sejenis itu, yang jelas-jelas memusuhi pemerintah, bahkan bisa mengancam eksistensi NKRI, kok dibiarkan saja oleh petugas. Polisi memberikan izin pertemuan dan kejaksaan tidak membredel (mencabut dari peredaran) buku yang kontroversial itu?

Saya melihat foto yang memperlihatkan Abu Bakar Baasyir, yang berstatus narapidana 15 tahun, di Penjara Nusa Kambangan, sedang menerima kunjungan beberapa puluh umatnya, duduk lesehan di lantai lapas sambil salah satu di antara pengunjung itu mengacungkan buku Tadzkiroh yang berwarna hijau itu. Bagaimana bisa pengurus lapas membolehkan narapidana ABB menerima tamu seperti sebuah majelis taklim?

Mudah-mudahan kecemasan teman saya itu, yang juga menjadikan saya khawatir setengah mati, tidak terlalu benar. Kebanyakan ulama Indonesia main stream adalah ulama-ulama moderat. Merekalah yang akan mengawal Islam Indonesia yang damai dan inklusif. Sayangnya kaum moderat ini, meskipun mayoritas, tidak vokal, lebih banyak diam daripada cari ribut, apalagi repot-repot mengadakan counter program.

Sebaliknya para radikalis, walaupun jumlahnya sedikit, mereka vokal dan militan. Mereka mau menemani rekan-rekannya ngobrol di musala sampai larut malam, sampai teman-teman itu lambat laun percaya pada ajaran radikalnya. Sementara guru-guru agama atau ustaz-ustaz sudah bobok di pelukan istri masing-masing.

Akhirnya marilah kita berdoa bahwa tidak ada hubungannya antara dalang burem dengan radikalisasi bangsa dan agar bangsa Indonesia tetap berada dalam naungan Pancasila, khususnya Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sumber: Seputar Indonesia, 13 Januari 2013