Blog Anak Kampung Kluang - Lembata

Perang Ideotik Libya

2012-01-15T00:17:00.000-08:00

Oleh Jusman Dalle

Humas Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Makassar 2009/2011 dan Analis Society Research And Humanity Developmnet (SERUM) Institute. Penulis tinggal di Makassar. E-mail: jusmandalle@rocketmail.com

Badai demokrasi benar-benar telah melanda sekaligus mengubah wajah dunia Arab. Dari artikuasi di mimbar-mimbar demonstrasi, hingga bermetamorfosa menjadi bahasa moncong-moncong senjata. Pun kini Libya yang tak jua berhenti bergolak. Setelah diamuk pemberontak pro demokrasi dari rakyatnya sendiri, Muammar Khadafi harus menghadapi kolaborasi Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Inggris dan NATO.

Bukan tanpa alasan negara-negara barat tersebut turun tagan. Tapi aksi Khadafi yang secara sporadis menyerang warganya, para pemrotes pro demokrasi hingga menghilangkan 6.000 jiwa. Pemimpin despotik yang telah berkuasa selama empat dekade itu, menganggap pemberontak sebagai kelompok Al Qaeda yang harus ditumpas.

Perang saudara pecah, antara yang pro dan anti Khadafi. Melihat banyaknya korban rakyat sipil, Jumat (18/3), Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi untuk menegakkan zona larangan terbang dan menempuh semua langkah-langkah yang memungkinkan penyelamatan nyawa rakyat sipil dari serangan pasukan Khadafi . Penegakan zona lapangan terbang ini dimaksudkan untuk mencegah serangan udara oleh pasukan Khadafi.

Berbekal resolusi PBB yang diikuti oleh restu dari 22 pemimpin negara dari AS, Uni Eropa dan Arab tersebut, Amerika Serikat, Prancis, Inggris, dan Jerman yang kemudian di iikuti oleh Nato, menyerang markas-markas militer Khadafi. Satu tujuan, melumpuhkan kekuatan militer yang sebelumnya membabibuta, menyerang rakyat sipil anti Khadafi.

Melalui elaborasi serangan udara dan laut, aksi militer secara perdana oleh Prancis berlangsung pada Sabtu (19/3) malam. Dengan 12 jet tempur selama dua jam, tak kurang dari 110 rudal anti baja dihujankan kearah markas-markas milter Libya.

Dalam logika perang, yang pasti bahwa akan ada korban baik harta maupun nyawa, terlebih lagi masa depan bangsa yang menjadi arena perang tersebut. Lima hari pasca serangan, tercatat korban berjatuhan, baik oleh agresor AS Cs, terlebih lagi bagi Libya. Dari pihak agresor, satu pesawat Prancis dan satu Pesawat AS diberitakan ditembak jatuh oleh pasukan Khadafi di wilayah Njela, Tripoli dan Sirte 600 kilometer sebelah timur Tripoli.

www.detiknews.com memberitakan bahwa hingga Jumat (25/3) korban yang banyak jatuh justru dari masyarakat sipil. Tercatat lebih 100 warga Libya menjadi korban serangan pasukan kolaisi sejak 6 hari melancarkan serangan, seperti disampaikan juru bicara pemerintah Libya, Moussa Ibrahim.

Walau mendapat kecaman dari berbagai negara, di antaranya dari Rusia, Cina, Iran dan anggota Organisasi Konferensi Islam, serangan angkatan perang koalisi ke negeri Muammar Khadafi tersebut, tak jua dihentikan. Bagai angin lalu. Bahwa telah ada legitimasi dari Dewan Keamanan PBB atas serangan tersebut. Perang, menjadi bahasa pergaulan Barat pada mereka yang tak patuh dengan titah Paman Sam.

Akhirnya, rakyat Libya yang ingin kebebebasan berdemokrasi, harus menyaksikan tanahnya bersimbah darah dan malamnya diwarnai desingan peluru. Ongkos demokrasi memang mahal. Dan hasilnya tak selalu indah seperti yang melayang di dalam angan.

Kepentingan Ekonomi

Masih lekang di ingatan kita, dan bahkan jejak bayangan serta wujud aslinya kini masih ada di Irak dan Afganistan. Dua negara itu terus bergolak dan terpuruk. Afganistan yang diduduki oleh Agresor dibawah komando NATO, hampir setiap hari meminta tumbal nyawa dari rakyat sipil.

Sejak di duduki angkatan militer Barat pada dekade awal tahun 2.000, kehidupan bangsa itu pun kian buram, tak tentu arah dan masa depan. Setali tiga uang, Irak hingga kini masih terus bergolak. Pasca tumbangnya rezim Saddam Husein yang di tuding menyimpan senjata pemusnah massal –walau dikemudian hari, terang-terangan tudingan itu tidak terbukti-, negeri kayak minyak itu dilanda perang saudara, perang antar suku.

Bahwa mengobarkan perang, mencipta konflik, dengan dalih demokrasi dan membela hak-hak sipil sudah merupakan strategi AS untuk mengangkangi kekayaan alam di suatu negara. Sederhana saja, "biarkan mereka terus berperang, fasilitasi dengan senjata dan susupkan intel untuk melakukan provokasi, memperpanjag durasi perang dan kesibukan mereka. Pada akhirnya kita bebas menjarah dengan datang sebagai pahlawan". Logika sederhana yang menjadi grand strategi pengusaan suatu wilayah oleh AS.

Kita bisa menyaksikan buktinya. Di Irak, setelah jatuhnya Saddam, dibuka tender bagi ladang-ladang minyak. Tercatat 120 perusahaan berpartisipasi dalam tender. Hasilnya 1/3 dari total perusahaan tersebut, yaitu sekitar 35 perusahaan asing yang lolos. Bisa ditebak, bahwa raksasa minyak global yang menyumbang pajak bagi kas Barat, khususnya AS dan sekutunya mendominasi. Di antaranya, BP PLC, Chevron Corp., Exxon Mobil Corp., Royal DutschShell PLC, Lukolil Holdings, Edison International SpA, dan lain-lain.

Negara-negara yang mbalelo dari titah Paman Sam, yang tidak bisa ditelikung, hanya memiliki satu opsi, yaitu perang. Perang yang dilakukan tentu melalui legitimasi lembaga Internasional semacam PBB yang disetting untuk kepentingan mereka.

Beberapa negara Timur Tengah yang pemerintahnya despotik, diktator dan jauh dari nilai-nilai demokrasi, namun tunduk pada keinginan Paman Sam, tetap saja dibiarkan. Misalnya Arab Saudi, Bahrain, Yaman, Suriah, Kuwait, Mesir (era Mubarak), dan Tunisia (era Ben Ali). Perlakuan berbeda terjadi dengan Irak (era Saddam Husein), Iran dan Libya serta negara-negara yang tak mudah ditelikung.

Menarik apa yang dikatakan oleh ketua MPR Taufik Kiemas, bahwa kedatangan angakatan perang AS Cs ke Libya murni dilatar belakangi oleh emas hitam (baca: minyak). Dicontohkan, bahwa saat ini masih banyak negara lain yang tidak demokratis dan terus dilanda konflik sosial, namun luput dari perhatian AS Cs, karena negara-negara tersebut merupakan negara miskin. Seperti Zimbabwe, Somalia, dan Rwanda.

Kita ketahui, bahwa Libya merupakan salah satu negara pengekspor dan pemiliki cadangan emas hitam (baca : minyak) terbesar di Afrika. Dengan kapasitas produksi 1,7 juta barel per hari, Libya masih memiliki cadangan minyak sebesar 44 miliar barel.

Tanpa maksud untuk menggeneralisir, namun fakta telah terpampang. Di depan mata dunia, AS Cs melakon ganda. Berkawan dengan yang manut dan murka pada yang dianggap membangkang. Apatah lagi, pasca rontoknya ekonomi AS dan barat secara umum oleh krisis 2008 yang lalu, mereka butuh dana segar untuk proses akselerasi ekonomi ditengah kebangkitan ekonomi Cina (negara komunis) yang awal tahun ini menjadi Negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia setelah AS. China sukses mengerser Jepang yang selama ini merupakan sektu AS.

Kepentingan Ideologi

Di sisi lain, kepentingan ideologi juga menjadi hantu bagi AS. Bahwa Negara-negara yang kini bergerak menguasai ekonomi global, adalah mereka yang anti kapitalis. Atau paling tidak, mandiri secara ideologi. Misalnya Cina dengan ideology komunis, atau Indonesia yang menjadi Negara dengan pertumbuhan ekonomi terpesat ke 3 setelah Cina dan India, yang mayoritas masyarakatnya adalah Islam. Seperti juga Libya yang kaya minyak, namun dipimpin oleh penganut sosialisme yang anti kapitalis.

Selama ini, kebutuhan energy AS banyak dipasok oleh negara berkembang, yang kini perlahan menjadi negara maju. Artinya bahwa AS akan kehabisan pasokan energi untuk menjalankan laju industrinya, jika tidak segera mencari ladang-ladang segar dan baru. Kekhawatiran AS pastinya menjadi stimulus atas berbagi jalan untuk melanggengkan hegemoni. Maka perang atas nama demokrasi telah dibajak oleh kepentingan ideologi, ekonomi dan politik (ideotik).

Gold and glory. Karena memang, selayaknya demokrasi menihilkan perang. Bukankah demokrasi harus dicapai secara humanis dengan tetap menghargai hak-hak hidup manusia lain?

Sumber: detik.com, 28 Maret 2011

Petrus Bala Pattyona, Menjadi Sampel dan Kajian Akademis

2012-01-13T06:54:00.001-08:00

DUNIA kepengacaraan sudah lama ia geluti. Ia termasuk salah satu pengacara papan atas negeri ini. Malang melintang di ibukota hingga daerah-daerah di seluruh negeri ini. Seringkali ke luar negeri.

Ia membela orang-orang kecil. Tukang becak, petani, pengusaha, para pejabat dan siapa pun termasuk membela Ratna Sari Dewi Soekarno, istri mendiang Soekarno karena kontroversi "foto-foto telanjang" dalam buku Madam Shuga.

Dialah Petrus Bala Pattyona, anak kampung dari Kluang, Desa Belabaja, Kabupaten Lembata. Pikiran, pandangan dan pengalaman pengacara kondang ini disampaikan kepada wartawan Pos Kupang, Paul Burin, yang mewawancarainya di Jakarta, belum lama ini.

Pengalaman Anda begitu banyak. Tetapi, yang menarik adalah pada tahun 1998, Anda menjadi pengacara Ibu Dewi Soekarno. Bisa Anda ceritakan?

Kasus Ibu Dewi Soekarno itu muncul karena pertama dia sebagai tokoh. Dia adalah istri Presiden RI, Soekarno. Ada pertentangan kebudayaan. Di Jepang, dalam kasus foto-foto telanjang, itu hal biasa. Mereka tetap melihat dalam konteks art, seni. Tetapi, di Indonesia terjadi penolakan luar biasa.

Bagaimana awalnya Anda berkenalan sehingga menjadi pengacaranya?

Saya nggak tahu. Saya juga tak pernah berkontak langsung dengannya. Hanya, suatu ketika ia menelepon saya dan menyampaikan bahwa dia adalah Dewi Soekarno (nama asli Ibu Dewi adalah Naoko Nemoto). Dia bilang bahwa telah membaca berbagai berita di luar negeri tentang kiprah saya. Saat itu ia menyampaikan ingin berkonsultasi. Ketika itu kami menyepakati untuk bertemu di Singapura. Ia bahkan menanyakan apakah saya familiar dengan Singapura? Saya katakan ya, karena sudah sering ke sana. Ketika itu ia menyampaikan akan menginap di Hotel Mandarin Singapura. Saya pun berangkat ke Singapura dan di sana kami berdiskusi. Ia menceritakan duduk perkara kasus ini. Saat itu ia mengatakan, akan ke Indonesia untuk menjelaskan persoalan ini.

Anda membela Ibu Dewi dalam konteks apa?

Begini ceritanya. Masalahnya seputar hak-hak kepemilikan foto-foto itu. Di Indonesia, salah seorang wartawan menuliskan tentang foto-foto syur itu tanpa mencantumkan kredit/hak cipta dari foto-foto itu. Seakan-akan wartawan Indonesia yang menjepret Ibu Dewi. Padahal, hak ciptanya adalah seorang fotografer asal Jepang yang kini berusia 70 tahun. Namanya, Mr Hideki Fuji. Ia kini tinggal di kaki Gunung Fuji. Memang, sebagian foto-foto itu dijepret di Indonesia antara lain di Bali. Inilah yang membuat fotografer Jepang itu marah. Lalu saling menggugat. Sebagai pengacara, saya ke Jepang. Saya menanyakan ke Departemen Kehakiman Jepang. Masalahnya menjadi jelas. Pemegang hak foto-foto adalah Mr Hideki Fuji.

Tahun 1998 juga Anda membela sebuah kasus unik di Bekasi. “Burung” klien Anda dijepit oleh polisi dan diolesi balsem sehingga membengkak. Bisa diceritakan?

Benar, klien saya disiksa oleh polisi. Tujuannya jelas agar ia dapat mengaku sebagai pelaku kasus pembunuhan. Saya melihat ada celah yang justru menarik. Ketika bertemu, klien saya ini menceritakan persoalan itu. Ia tak bisa kencing karena “burungnya” dijepit, diolesi dengan balsem hingga menjadi bengkak. Saya persoalkan masalah ini. Saya bilang, ini salah tangkap karena memang ia mengaku tak melakukan pembunuhan serta melanggar hak asasi manusia (HAM). Justru kasus ini dianggap oleh Presiden Soeharto sebagai kasus tercepat yang diungkap polisi. Presiden memanggil polisi dan memberikan penghargaan pada pagi hari. Pada sore hari, saya buat ulah dengan menggelar konferensi pers. Saya membeberkan data-data bahwa polisi salah tangkap dan telah terjadi pelanggaran HAM. Ribut besar. Saat itu Komnas HAM baru terbentuk. Saya kemudian membuat laporan ke komisi ini. Di sana, saya laporkan bahwa tindakan polisi mengoles “burung” tersangka sebagai pelanggaran HAM berat. Saya foto burungnya sebagai bukti. Semua orang mencercah polisi. Mereka bilang polisi kejam, polisi sadis.

Apakah Anda tak diancam?

Polisi mengancam saya. Tapi, saya tak takut. Esoknya saya buat pengaduan. Saya gugat polisi hingga terjadi keributan di pengadilan. Sidang akhirnya dikawal ketat tentara. Karena kasus ini panas, sidang tak dilakukan di Pengadilan Negeri Bekasi tapi pindah ke GOR Bekasi. Terjadi perdebatan. Semua pengacara turun tangan membela saya. Saya seakan menjadi bintang berita.

Ada mobil kawan saya dirusaki, wartawan menulis mobil saya yang ditimpuki. Seorang kawan pengacara berlagak memukul kepala saya, wartawan memberitakan bahwa polisi memukul kepala saya dan seterusnya. Sebelum sidang dipindahkan ke GOR Bekasi, polisi mengejar saya. Saat itu seorang wartawan menguntit dan menemui saya tengah berlindung di ruang panitera di PN Bekasi. Saya tahu dia ingin membuat berita besar. Dia minta kepala saya diguyuri air, baju saya dirobek sebagai bukti telah terjadi penganiayaan.

Sang wartawan ini menyuruh saya duduk seakan tak berdaya. Ia menyuruh saya bicara sedikit gagap. Ia syuting. Usai wawancara, saya mau keluar, dia setting lagi. Saat keluar dikawal dua orang tentara. Jadi, dengan visualisasi itu tanpa kata-kata saja sudah menunjukkan situasi mencekam. Sore hari berita geger lagi. Besok sidang, semua pengacara se-Jakarta datang dan memberikan advis.

Sebenarnya di mana posisi pengacara dalam membela klien?

Seorang pengacara harus bisa menyodorkan bukti-bukti. Seperti kasus korupsi. Pernyataan polisi atau jaksa yang menyebutkan bahwa pejabat ini terlibat korupsi. Itu kan pernyataan yang membentuk opini publik. Tugas pengacara adalah mencari data apakah benar pernyataan itu. Pengacara juga harus memperjuangkan hak-hak kliennya. Bagi saya beracara adalah tugas kemanusiaan. Membela mereka yang tersandung.

Ada pendapat yang menyebutkan pengacara kadang bermuka dua, tiga dan seterusnya. Artinya ia menjadi kaki tangan polisi, jaksa atau hakim?

Itu nggak benar. Bagi saya seorang pengacara itu membela apa adanya. Jangan membalikkan persoalan. Jangan putih menjadi hitam atau hitam menjadi putih. Sehingga kadangkala ada pengacara yang tak dipercaya lagi karena sikap-sikap yang tak terpuji. Orang kan cerita dari mulut ke mulut. Saya pernah bela kasus korupsi wakil walikota Medan. Di satu sisi karena kelalaian dia. Kita minta supaya hukuman seringan-ringannya.

Atau kasus Arifin di Kupang itu. Putusannya kontroversial. Dua orang hakim yakni Pak Jonson Miramangi dan Ibu Marice Dilak berpendapat bahwa dakwaan tak terbukti. Sedangkan ketua majelis hakim berpendapat bahwa Arifin terbukti dan harus dihukum satu tahun penjara. Memang, perbedaan pendapat itu hal biasa. Tapi, dengan keputusan itu keluarga terdakwa protes. Protes itu dilakukan karena di luar persidangan hakim ketua ini bermain mata dengan keluarga. Ia meminta tiket pesawat dan fasilitas karaoke dan masih banyak permintaan lainnya. Lalu, dengan data-data itu klien mengirim dokumen ke komisi yudisial agar hakim itu diperiksa. Kasusnya sedang dalam penanganan dan kemungkinan yang bersangkutan dipecat.

Anda pernah dipanggil oleh DPR untuk menjelaskan tentang hak-hak kekebalan profesi advokat. Mengapa?

Dalam kasus pembelaan saya terhadap Zarima menjadi sangat unik. Ketika itu Polda Metro Jaya menangkap saya dengan alasan saya memalsukan surat di pengadilan. Tapi, saat diperiksa, saya menggunakan hak-hak kekebalan profesi. Kasus saya inilah menjadi alasan DPR memanggil saya untuk menjelaskan dalam hal apa saja seorang pengacara itu ditangkap baik di dalam dan di luar pengadilan. Ketika menjalankan tugas di pengadilan, seorang advokat memiliki hak-hak kekebalan. Akhirnya UU itu ditetapkan. Jadi, kasus-kasus yang saya alami menjadi sampel dan kajian akademis. Di beberapa buku tentang profesi pengacara, nama saya menjadi referensi studi kasus.

Selalu Bersahaja...

PETRUS merantau ke Jakarta setelah menamatkan SMA PGRI Lewoleba tahun 1979. Mengikuti kakaknya Yos Pattyona yang sudah menjadi orang di Jakarta. Sipenmaru di UI ia ikut tapi tak gol. Akhirnya ia memilih kuliah Universitas Jayabaya, Jakarta. Kuliah cuma tiga setengah tahun. Pada semester pertama indeks prestasinya (PI) 3,7. Inilah yang membuat sang kakak Yos Pattyona dan istrinya Ibu Mia Botoor (alm) senang.

Tamat dari Jayabaya tahun 1985. Seorang pastor dari Kupang menawarinya menjadi dosen di Unika Widya Mandira Kupang. Sempat ke Kupang, namun Petrus memilih kembali ke Jakarta. Suatu ketika ia ke Kampus Jayabaya, ia mendapatkan pengumuman bahwa sebuah LBH di Jakarta mencari para voluntir untuk magang menjadi pengacara.

Syaratnya, IP sekian. Merasa memenuhi syarat itu Petrus mendaftar dan akhirnya mengikuti seleksi dan lulus. Para calon voluntir yang mendaftar 200 orang, tapi yang diterima cuma 20 orang.

Sejak awal LBH Jakarta sudah menyampaikan bahwa pekerjaan ini tak digaji. Tiap hari hanya diberi uang makan sebesar Rp 1.500, ambil tiap hari Jumat. Bagi Petrus ini merupakan kesempatan baginya untuk menerapkan ilmu yang diperoleh. Banyak pengalaman yang diperolehnya. Dalam masa magang ini bersama RO Tambunan pernah menggugat iklan gudang garam. Ia pernah menangani kasus mutilasi di Sukabumi dan membela pedagang di Cirebon.

Dengan pengalaman itu ia kemudian bergabung berturut-turut dengan RO Tambunan, Maruli Simorangkir dan sebagai patner bersama Ruhut Sitompul dan rekan. Ia terus belajar mencari pengalaman. Tahun demi tahun seiring dengan pergerakan waktu karier dan ekonominya semakin menanjak.

Petrus mengatakan, uang yang ia peroleh itu ia "tandai" dengan membeli mobil, membangun rumah, membeli tanah, berinvestasi dan kegiatan sosial lainnya.

Meski sibuk Petrus yang tinggal di daerah Ciganjur, Jakarta itu dekat dengan penduduk setempat yang rata-rata penduduk asli. Rumahnya selalu ramai. Ia menganggap mereka sebagai keluarga sendiri. Tak ada sekat. Di sekitar rumahnya ia membeli beberapa areal tanah. "Satu areal tanah ini harganya sudah miliar, ama," kata anak bungsu dari tujuh bersaudara ini ketika bersama Pos Kupang melihat dari dekat beberapa areal tanahnya.

Yang menarik ialah pada sebuah lahan Petrus menanami dengan berbagai tanaman yang kini sudah berbuah. Ada buah rambutan, mangga, advokat, pisang, asam lembata yang terkenal manis itu dan masih banyak lagi tanaman buah-buahan. Ketika musim petik ia membaginya kepada warga setempat.

Di tengah lahan ia membangun sebuah gubuk dan dinamai Oring (kebun) Lembata, lengkap dengan peta Pulau Lembata. Sebenarnya Petrus ingin menghadirkan suasana di kampungnya yang sejuk di bawah kaki Gunung Labalekan itu. Dalam keseharian lelaki ini selalu bersahaja. Dengan siapa pun meski sudah menjadi pengacara papan atas.

Biodata

Nama : Petrus Bala Pattyona, S.H, M.hum

Lahir : Kluang, Desa Belabaja, Lembata, 6 Oktober 1960

Istri : Magdalena Doren

Anak : Martin Bala Pattyona

Pendidikan S1 (1985), S2 (2000) di Universitas

Jayabaya, Jakarta

Ayah : Arnoldus Wulo Pattyona

Ibu : Yuliana Ance Ndoen

Saudara : Yoseph Pattyona, Frans Rubo, Nikolaus Ndoen, Theresia Sula Pattyona, Paulus Ruben Pattyona dan Paulus Genere Pattyona.

Kasus-kasus besar yang pernah ditangani antara lain:

1. Pembunuhan Gita Sutan Azwar dan adiknya di Los Angeles

2. Kasus keluarga Cendana (bela Ari Sigit satu tim dengan Juan Felix Tampubolon, Elsa Syarif, Nudirman Munir)

3. Kasus Sekretaris Kabinet/Dipo Alam yang digugat oleh Metro TV

4. Wakil Walikota Medan dalam kasus korupsi di KPK

5. Kasus Nunun Nurbaeti

6. Kini sedang menangani perkara pembobolan uang El Nusa Rp 160 M di Bank Mega.

Sumber: Pos Kupang Minggu, 15 Januari 2012

Ket foto: Petrus Bala Pattyona

Pengelolaan Energi Libya Pasca-Qadhafi

2012-01-13T06:30:00.001-08:00

Oleh Marwan Ja’far
Ketua Fraksi Partai Kebangkita Bangsa DPR RI

Riwayat sang revolusioner kini telah berakhir oleh gerakan revolusi rakyat sipil yang mengarus bersama irama revolusi Timur Tengah. Di kampung kelahiran sekaligus markas terakhir pendukung loyalisnya di Sirte, pada 20 Oktober lalu, Qadhafi diberondong dengan senjata oleh rakyatnya sendiri. Rakyat yang dalam rentang panjang menyimpan dan mengakumulasi bara dendam kesumat akibat sikap represif sang tiran. Seperti ditulis Larry Diamond (1992), kaum revolusioner adalah entitas yang kerap hadir mewakili jiwa dan semangat zaman yang tengah bergolak.

Libya bisa menjadi penanda kehancuran tirani oleh demokrasi, dan seiring dengan itu sekaligus menjelma menjadi medan perburuan baru ladang-ladang minyak. Inilah yang "mengganggu" pemikiran banyak kalangan, bagaimana nasib Libya setelah kematian Qadhafi ihwal urusan minyak.

Sulit dielakkan fakta bahwa perang sering kali berakhir dengan penjarahan dan perampokan sumber daya dan kekayaan alam suatu negara. Tanpa perlu berkutat menyingkap teka-teki, faktanya seperti yang sekarang dilakonkan Dewan Transisi Nasional (NTC) yang mengendalikan pemerintahan di Libya setelah runtuhnya dinasti kekuatan Qadhafi. Bukan lagi bisik-bisik, rupanya NTC sudah membuat kesepakatan untuk memberikan 35 persen pengolahan minyak mentahnya kepada Prancis sebagai tanda terima kasih atas dukungan penuh dalam gerakan revolusi menggulingkan Qadhafi. Bahkan, sebelum Qadhafi tewas, perdana menteri interim Libya, Mahmoud Jibril, mengatakan minyak Libya sudah mulai diproduksi setelah ditutup akibat perang.

Perburuan Emas Hitam

Libya memiliki cadangan 47 miliar barel minyak, dan merupakan negara penghasil minyak terbesar ke-9 di dunia, serta negara yang paling kaya minyak di Afrika. Kekayaan miliaran barel minyak ini menjadikan Libya faktor penting bagi stabilitas energi dunia. Libya bukan hanya penghasil minyak. Negeri di Afrika Utara ini juga memiliki cadangan gas 54 triliun kubik. Hampir 95 persen minyak Libya diekspor ke negara-negara Barat dan Eropa. Negara-negara Barat dan Uni Eropa, sesudah perubahan politik di Libya, serta mendekatnya Muammar Qadhafi ke Barat dan dibukanya terusan Suez membuat ratusan perusahaan minyak dan gas melakukan investasi di Libya.

Eksplorasi besar-besaran dilakukan perusahaan minyak Barat, seperti British Petroleum, Exxon, Total, Occidental Petroleum, Marathon Oil, dan Oil and Amerada Hess yang telah menandatangani eksplorasi minyak dengan pemerintah Libya. Kerja sama dengan perusahaan Barat semakin terbuka sejak 2003 dan 2004, ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa mencabut sanksi atas Libya, dan pada 2006, Amerika Serikat mencabut status Libya yang selama ini dituduh sebagai negara teroris. Negara-negara Barat selama 19 tahun absen dalam investasi minyak di Libya. Sekarang Barat mendapat pasokan minyak dari Libya.

Tampaknya tidak hanya menyangkut kelangkaan energi minyak yang akan dialami Barat, tapi langkah-langkah menuju recovery ekonomi Barat yang dilanda krisis dan resesi akan terganggu bila tidak dilakukan langkah ofensif. Di sisi lain, dengan cara berbeda, mengobarkan perang dan menciptakan konflik dengan dalih demokrasi dan membela hak-hak sipil juga merupakan strategi Barat mengangkangi kekayaan alam suatu negara.

Pada akhirnya, kita bebas menjarah dengan datang sebagai pahlawan. Ini logika sederhana yang menjadi grand strategy penguasaan suatu wilayah oleh Barat. Amerika sendiri dikenal sebagai salah satu negara Barat yang masih menggunakan stock strategy, yaitu semacam upaya menimbun hasil sumber daya alam, khususnya minyak, sebagai jalan keluar krisis energi mendatang.

Kita bisa menyaksikan buktinya. Di Irak, setelah jatuhnya Saddam Hussein, segera dibuka tender bagi ladang-ladang minyak. Tercatat 120 perusahaan berpartisipasi dalam tender. Hasilnya sepertiga dari total perusahaan tersebut, yaitu sekitar 35 perusahaan asing, yang lolos. Bisa ditebak bahwa raksasa minyak global yang menyumbang pajak bagi kas Barat, khususnya Amerika dan sekutunya, secara agresif akan mendominasi.

Beberapa negara Timur Tengah yang pemerintahnya despotik, diktator, dan jauh dari nilai-nilai demokrasi, tapi tunduk pada keinginan Barat tetap saja dibiarkan. Misalnya Arab Saudi, Bahrain, Yaman, Suriah, Kuwait, Mesir (era Mubarak), dan Tunisia (era Ben Ali) diperlakukan berbeda dengan Irak (era Saddam Husein), Iran, Libya, serta negara-negara yang tak mudah ditelikung.

Jelas sudah bahwa keterlibatan Amerika dan sekutunya dalam revolusi di Libya dilatarbelakangi oleh emas hitam (baca: minyak). Tanpa minyak yang menggiurkan, mustahil pasukan sekutu mau bersusah-payah melakukan agresi militer ke Libya, dengan alasan membantu perjuangan rakyat sipil dari penindasan hak asasi manusia rezim pemerintahannya. Sekali lagi, inilah penjelasan mengapa pasukan sekutu tidak mau susah-susah menyerbu Suriah atau Yaman yang kini bergolak: karena kedua negara tersebut tergolong miskin mineral. Bandingkan pula, saat ini masih banyak negara yang tidak demokratis dan terus dilanda konflik sosial, tapi luput dari perhatian Barat, karena negara-negara tersebut merupakan negara miskin, seperti Zimbabwe, Somalia, dan Rwanda.

Hegemoni Barat

Tanpa bermaksud menggeneralisasi, tapi fakta telah terpampang. Di depan mata dunia, Barat berlakon ganda. Berkawan dengan yang tunduk dan murka kepada yang dianggap membangkang.

Ketika serangan udara militer sekutu ke basis-basis pertahanan Libya, bagi oposan Libya, serangan sekutu merupakan berkah dari langit, yang akan membebaskan negara kaya minyak itu dari genggaman diktator Qadhafi. Inilah bentuk kolaborasi dengan asing yang transaksional. Dan kini patriotisme menjadi mimpi di siang bolong di Libya. Setelah meluluhlantakkan bumi Libya, dan memakzulkan Qadhafi, pasukan asing yang "berjasa" itu pasti meminta imbalan.

Terlebih dengan semakin rontoknya ekonomi Barat akibat krisis 2008, dan ancaman depresi ekonomi pada tahun-tahun mendatang. Mereka butuh dana segar untuk proses akselerasi ekonomi di tengah kebangkitan ekonomi Cina yang telah menjelma menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika. Cina sukses menggeser Jepang yang selama ini merupakan sekutu Barat.

Di sisi lain, kepentingan ideologi juga menjadi hantu bagi Barat yang begitu agresif membantu upaya menggulingkan Qadhafi. Kita tahu negara-negara yang kini bergerak menguasai ekonomi global adalah mereka yang antikapitalis, atau paling tidak mandiri secara ideologi. Misalnya Cina dengan ideologi komunis. Di era pemerintahan Qadhafi, ternyata aliansi Cina-Libya sudah terjalin begitu kuat.

Selama ini kebutuhan energi Amerika banyak dipasok oleh negara berkembang, yang kini perlahan menjadi negara maju dan juga membutuhkan energi untuk akselerasi pertumbuhan ekonominya. Artinya, Barat akan kehabisan pasokan energi jika tidak segera mencari ladang-ladang segar dan baru. Kekhawatiran mereka pasti menjadi stimulus atas beragam jalan untuk melanggengkan hegemoni.

Sumber: Koran Tempo, 13 Januari 2012

Gaji Pegawai Negeri Naik Tahun Ini

2012-01-05T17:47:00.000-08:00

Tahun ini rekening pegawai negeri sipil bakal tambah gembung. Pemerintah memastikan adanya kenaikan gaji pegawai negeri sipil 10 persen tahun ini.

Kenaikan itu mencakup tunjangan kinerja, remunerasi, honorarium tetap, tunjangan khusus, dan lembur. Selain itu, ada pemberian gaji ke-13 dan kenaikan uang lauk-pauk.

"Di 2012 ada peningkatan kesejahteraan pegawai," kata Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati dalam paparan Arah Kebijakan Fiskal 2012 di kantornya kemarin.

Dengan kenaikan itu, gaji terendah pegawai negeri Rp 2.256.100 (gaji pokok dan tunjangan). Itu untuk pegawai golongan I-A dengan masa kerja satu tahun dan belum kawin.

Adapun upah pegawai negeri tertinggi untuk golongan IV-E dengan masa kerja 32 tahun dan tidak kawin Rp 5.688.600. Standar untuk TNI/Kepolisian RI, dari Rp 2.912.200 untuk tamtama masa dinas dua tahun sampai Rp 4.197.800 untuk perwira tinggi golongan IV-D dengan masa kerja dua tahun.

Kenaikan uang makan pegawai negeri dari Rp 20 ribu menjadi Rp 25 ribu, dan uang lauk-pauk untuk anggota TNI/Polri dari Rp 40 ribu menjadi Rp 45 ribu. Kenaikan tersebut juga berlaku untuk anggota TNI/Polri.

Kebijakan kenaikan gaji ini sesuai dengan janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pidato kenegaraan di depan anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada 16 Agustus tahun lalu. "Ini upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Presiden.

Rencana kenaikan disetujui parlemen saat pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2012, Oktober tahun lalu. Dengan kenaikan ini, total alokasi belanja pegawai mencapai Rp 215,7 triliun, naik dari alokasi APBN Perubahan 2011 yang besarnya Rp 182,7 triliun.

"Kebijakan ini bagian dari upaya reformasi birokrasi," kata Ketua DPR Marzuki Alie. Marzuki berharap kenaikan itu diimbangi dengan peningkatan kualitas pegawai.

Ekonom Universitas Gadjah Mada, Tony Prasetyanto, menyambut gembira kebijakan kenaikan gaji tersebut. "Ini bentuk fairness pemerintah dalam daya beli pegawai," ujarnya.

Kenaikan ini dinilai cukup beralasan melihat perbandingan pegawai swasta yang juga naik. Dengan kenaikan tersebut, Tony berharap kualitas pegawai negeri tak kalah dibanding pegawai swasta.

Dalam hitungan Tony, kenaikan gaji pegawai tak akan terlalu membebani anggaran. Angkanya tidak sebesar beban subsidi bahan bakar minyak yang diprediksi membengkak hingga Rp 140 triliun tahun ini.

"Itu bukan masalah besar," katanya. Dia menandaskan, beban akibat kenaikan gaji sudah terukur, berbeda dengan korupsi yang tak terbatas. "Ini yang harus dilawan," ujarnya.

Kebijakan negara tetangga Singapura yang menurunkan gaji pegawai negeri, termasuk pejabatnya, kata Tony, bukan pembanding yang sepadan untuk Indonesia.

Di negara jiran itu memang ada kebijakan pemotongan gaji pegawai. "Gaji Perdana Menteri di sana jauh di atas gaji Presiden Amerika Obama," ucapnya.

Sumber: Tempo.co.id, 6 Januari 2012
Ket foto: Anny Ratnawati

Soal Saham Garuda, Demokrat Sebut itu Manuver Nazar

2012-01-04T20:49:00.000-08:00

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, menegaskan partainya tidak pernah meminta Muhammad Nazaruddin membeli saham Bank Mandiri maupun saham perdana Garuda Indonesia.

"Dia bisa memakai nama siapa saja yang dia mau, tetapi itu sebetulnya tindakan dia sendiri," ujarnya saat dihubungi Tempo, Rabu, 4 Januari 2012.

Mubarok mengungkapkan, sewaktu Nazaruddin dalam pelarian, manajemen Mandiri Sekuritas menghubungi pengurus partai menanyakan rencana penarikan saham Garuda. Dia menuding Nazar berusaha menarik saham Garuda dengan memalsukan tanda tangan, tapi gagal. "Saat itu saya menyatakan tidak tahu," katanya.

Nazaruddin, terdakwa kasus suap wisma atlet yang juga mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, diketahui pernah memborong saham perdana Garuda Indonesia pada 2011. Ia membeli saham melalui lima perusahaan, yaitu PT Permai Raya Wisata, Exartech Technology Utama, Cakrawala Abadi, Darmakusumah, dan Pacific Putra Metropolitan.

"Total pembayaran sebesar Rp 300,85 miliar. Terdiri atas Rp 300 miliar untuk pembelian 400 juta lembar saham, dan fee Rp 850 juta untuk Mandiri Sekuritas," demikian tercatat dalam dokumen yang dimiliki Tempo.

Harga saham Garuda, yang semula Rp 750 per lembar, kemudian ambles menjadi Rp 600 pada pembukaan perdagangan. Akibatnya, Nazar marah-marah dan meminta agar duitnya dikembalikan.

Alasannya, "Duit itu saweran dari kawan-kawannya. Kalau tidak, akan dilaporkan ke polisi," begitu ia mengancam Direktur Utama Mandiri Sekuritas Harry Supoyo. Pihak Mandiri menegaskan, uang tidak bisa dikembalikan.

Tempo, yang menelusuri alamat kantor PT Darmakusumah yang disebutkan berada di Jalan K.H. Abdullah Syafei 9, Tebet, Jakarta Selatan, tak menemukan keberadaan perusahaan tersebut. Adapun Menara Jaya di Jalan Warung Buncit 27, Jakarta Selatan, yang disebut sebagai kantor PT Permai Raya Wisata, dalam keadaan terkunci.

Selain saham Garuda, sumber Tempo di Partai Demokrat mengatakan Nazar awalnya juga ingin membeli saham Bank Mandiri senilai Rp 1 triliun. Nazar mengatasnamakan Partai Demokrat.

Ketika itu Direktur Utama Bank Mandiri Zulkifli Zaini meminta konfirmasi apa benar Partai Demokrat mau membeli saham Bank Mandiri sebesar Rp 1 triliun, "Kami bilang tidak ada perintah partai, itu keinginan pribadi Nazaruddin saja."

Pakar hukum Yenti Garnasih berpendapat, Nazaruddin bisa dijerat dengan pasal pencucian uang jika terbukti membeli saham Garuda dengan menggunakan duit hasil tindak pidana. "Kalau didapat dari tindak pidana korupsi, dapat dipastikan itu pencucian uang," ujarnya.

Untuk menjerat Nazar dengan pasal tindak pidana pencucian uang, Komisi Pemberantasan Korupsi tak perlu menunggu keputusan pengadilan. "KPK harus mencari unsur korupsi dan pencucian uang itu bersamaan," kata pengajar di Universitas Trisakti itu.

Kuasa hukum Nazar, Elza Syarief, menyatakan Demokrat memojokkan kliennya karena membantah keterlibatan partai dalam pembelian saham Garuda dan Bank Mandiri. "Kok sekarang Nazaruddin dipojokkan?" ujarnya.

Sumber: Tempo.co.id, 5 Januari 2012
Ket foto: Ahmad Mubarok

Yahoo! Akhirnya Punya Bos Baru

2012-01-04T18:18:00.003-08:00

Setelah empat bulan tanpa bos, Yahoo! akhirnya menunjuk Scott Thompson sebagai CEO baru mereka Rabu waktu AS. Thomson adalah "orang luar" Yahoo! yang ditunjuk perusahaan yang didesak para pemegang sahamnya untuk dijual.

Thompson sebelumnya adalah Presiden PayPal, anak perusahaan eBay.

Penunjukan resminya diumumkan pada 9 Januari nanti, menggantikan mantan CEO Carol Bartz yang dipecat lewat telepon September lalu.

Thompson pernah menyebut Yahoo! sebagai ikon industri dengan sejarah yang kaya. Yahoo! sendiri tengah berjuang tetap hidup dalam beberapa tahun belakangan.

Perusahaan ini terpaksa tak lagi tergantung pada bisnis intinya dulu, yaitu mesin pencari online. Dalam soal aliran likuiditas pun, Yahoo! tersusul oleh Google dan Facebook.

Thomson tak ingin sesumbar atas jabatan barunya di Yahoo!. "Saya harus banyak belajar, dan masih terlalu dini kok...namun kami akan mencari cara untuk berinovasi dan bersaing," katanya seperti dikutip CNN.com.

Pendiri Yahoo! Jerry Yang dan empat anggota direksi lainnya secara pribadi telah berikrar untuk tidak menjual Yahoo!, namun sejumlah pemegang saham telah menekan direksi untuk menjualnya.

Tapi pemilihan orang luar seperti Thomson telah menjauhkan upaya menjual Yahoo! itu.

Sumber: Antara, 5 Januari 2012
Ket foto: Scott Thompson

Memperkecil Ruang Gerak Mafia Anggaran

2012-01-04T18:17:00.001-08:00

Oleh Makmun Syadullah

Peneliti utama Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan

Meski pemberantasan korupsi terus digalakkan, korupsi bukannya semakin surut, sebaliknya semakin menjadi-jadi di negeri ini. Dalam beberapa bulan terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disibukkan dengan berbagai temuan kosupsi. Di antara berbagai temuan tersebut yang cukup menarik adalah kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kasus ini dianggap menarik karena diduga melibatkan berbagai pihak seperti kementerian keuangan (Kemenkeu), bahkan KPK pun telah memeriksa Menteri Keuangan (Menkeu) karena turut menandatangani pengesahan anggaran senilai Rp 500 miliar untuk program percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan menduga bahwa mafia anggaran bukan hanya diduga berada di Badan Anggaran (Banggar) DPR, tetapi juga di lingkungan Kemenkeu. Hal senada ditegaskan Ketua Koalisi Antiutang, Dany Setiawan, bahwa perumusan dan kebijakan anggaran bukan hanya wewenang DPR, namun juga Kemenkeu. Bahkan, Kemenkeu yang memiliki otoritas besar mengalokasikan penggunaan anggaran kementerian dan lembaga negara. Dany juga menilai bahwa mafia anggaran di Banggar DPR bermain untuk partainya dan kepentingan pribadinya sebagai seorang politikus. Sementara itu, mafia anggaran di kementerian bekerja untuk menteri yang membawahinya.

Pandangan Fitra dan Koalisi Antiutang yang cenderung tendinsius di atas sangat menarik. Mungkin saja sebagian pandangan tersebut ada benarnya, meski belum tentu secara keseluruhan benar. Pandangan ini seolah membuktikan tesis yang diajukan oleh Lord Acton, bahwa kekuasan berkorelasi positif dengan korupsi.

Tentu perlu pembuktian, apakah benar mafia anggaran selalu bekerja untuk atasannya atau jangan-jangan sebaliknya yang terjadi, mereka bekerja untuk memperkaya diri sendiri dan melempar tanggung jawabnya kepada atasannya. Jawaban atas pertanyaan di atas dapat dirunut dari tahapan dalam penyusunan anggaran.

Secara singkat, tahapan dalam proses penyusunan Anggaran Pendaptan dan Belanja Negara (APBN) diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL). Tahap pertama, siklus penyusunan APBN dimulai dari Kementerian Keuangan dan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang melakukan penyusunan dan perencanaan besaran pagu indikatif baik anggaran K/L maupun non-K/L. Proses perencanaan penganggaran APBN dimulai dengan melakukan monitoring kegiatan tahun berjalan yang digunakan sebagai angka dasar bagi perencanaan tahun selanjutnya, dan perencanaan jangka menengah. Dalam tahap ini kemungkinan mafia anggaran mulai beroperasi kecil, karena proyek-proyek APBN belum dibahas. Tahap kedua, setelah pagu indikatif ditetapkan, K/L menyusun rencana kerja. Penyusunan rancangan rencana kerja ini berpedoman pada rencana kerja pemerintah, rencana strategis K/L, dan pagu indikatif. Dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia, K/L harus menyusun program dan kegiatan berdasarkan prioritas. K/L menyusun rencana kerja secara berjenjang sampai pada tingkat satuan kerja, sehingga masing-masing satuan kerja dapat menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan disertai indikator kinerja atas keluaran yang akan dihasilkan.

Tahap ketiga, pemerintah menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya ke DPR. Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah bersama-sama DPR membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran. Dengan hasil pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran serta mempertimbangkan indikator kerangka ekonomi makro, Menteri Keuangan menetapkan Surat Edaran tentang pagu sementara yang kemudian digunakan K/L untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL). Dalam tahapan kedua dan ketiga ini ada kemungkinan mafia anggaran mulai bekerja dengan cara menawarkan kegiatan yang menjadi prioritas kepada para pengusaha dengan mengharapkan sejumlah imbalan.

Tahap keempat, RKA yang disusun K/L disampaikan dan dibahas dengan DPR. Hasilnya disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas. Setelah dilakukan telaah oleh PPN/Bappenas dan Kemenkeu, pemerintah mengajukan nota keuangan dan RAPBN beserta RUU APBN dan himpunan RKA-K/L kepada DPR untuk dibahas bersama guna memperoleh persetujuan. Pada tahap inilah kemungkinan besar para mafia anggaran kembali bekerja keras mendekati Banggar DPR untuk menggolkan kegiatan yang sudah dirancang dengan para pengusaha.

Berdasarkan inilah kemungkinan ada benarnya, bahwa mafia anggaran bukan hanya diduga berada di Badan Anggaran (Banggar) DPR, tetapi juga di lingkungan Kemenkeu. Namun, dugaan bahwa Menkeu mengetahui praktik mafia anggaran sangat kecil, mengingat peran DPR dalam menentukan penggunaan pos anggaran dalam proses pembahasan anggaran, jauh lebih besar. Dengan kekuasaanya yang semakin besar ini, DPR kemungkinan besar bisa menyalahgunakan wewenangnya.

Pandangan di atas dapat dibuktikan dengan respon negatif ketika KPK memanggil para pimpinan Banggar untuk mendapatkan informasi dan klarifikasi terkait dugaan korupsi yang dilakukan jaringan pengusaha, birokrasi pemerintahan (khususnya di Kemenpora dan Kemenakertrans), serta oknum di Banggar DPR yang secara mengejutkan menghentikan pembahasan RAP BN 2012 bersama pemerintah. Bila DPR memang telah bekerja dengan benar, kenapa harus takut dengan KPK?

Berdasarkan proses penyusunan anggaran dan kemungkinan terjadinya penyelewengan, mafia anggaran dapat diperkecil ruang geraknya melalui pengawasan yang ketat pada saat penentuan kegiatan K/L. Sedangkan untuk memperkecil kolusi dengan DPR, sebaiknya kewenangan DPR diperkecil, karena kewenangan yang terlalu besar berpotensi membuka peluang korupsi.

Sumber: Suara Karya, 5 Januari 2012

Nazaruddin Benarkan 'Ketua Besar' Adalah Ketua Banggar DPR

2012-01-04T03:05:00.000-08:00

Terdakwa kasus suap Wisma Atlet kembali bernyanyi soal dugaan keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus yang menjeratnya itu. Kali ini, Rabu (4/1), Nazaruddin menyebut keterlibatan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sebagai 'Ketua Besar' pada kasus itu.

"Iya benar (Ketua Banggar)," kata Nazaruddin sebelum menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Nazaruddin menjelaskan, 'Ketua Besar' ini memiliki hubungan langsung dengan mantan bendaharanya, Yulianis. Bahkan, Nazaruddin menyebut ada hubungan khusus antara Yulianis dengan 'Ketua Besar' itu. "Komunikasinya langsung, ada nomor khusus antara yulianis dengan Ketua Besar itu," ujarnya.

Nazaruddin mengatakan, 'Ketua Besar' ini juga memiliki hubungan dengan anggota Banggar DPR Angelina Sondakh dan mantan anak buahnya, Mindo Rosalina Manulang. Ia menyebut kedua orang ini lebih mengetahui soal peran 'Ketua Besar' itu.

Rosalina sendiri, ketika dikonfirmasi mengatakan, ia akan mengungkap keterlibatan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR dalam kasus yang telah menjeratnya pada persidangan Rabu (11/1) pekan depan.

"Nanti yah Hari Rabu saya kan akan bersidang lagi. Itu ada (keterlibatan)," ujar Rosa seusai persidangan M Nazaruddin yang ditunda hakim, di gedung pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (4/1).

Dalam sebuah pesan BBM antara Angelina dan Rosa, Angelina memang menyebutkan bahwa Ketua Besar meminta apel malang. 'Apel Malang' yang dimaksud, belakangan diketahui merupakan uang pecahan rupiah.

Badan Anggaran DPR sendiri dipimpin oleh empat orang, yaitu Melchias Markus Mekeng sebagai ketua, serta Mirwan Amir, Tamsil Linrung, dan Olly Dondokambey yang berfungsi sebagai wakil ketua.

Sumber: Republika.co.id, 4 Januari 2012
Ket foto: Muhammad Nazaruddin

Proporsional Terbuka vs Tertutup

2012-01-04T03:04:00.000-08:00

Oleh Rusmin Effendy

Penulis, Tenaga Ahli DPR RI

Revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) No.10/2008 tentang Pemilihan Umum Angota DPR, DPD, dan DPRD (Pemilu Legislatif) yang ditargetkan selesai Maret 2012, tampaknya bakal menemukan banyak persoalan. Hingga saat ini, fraksi-fraksi di DPR belum mencapai kesepakatan mengenai beberapa poin yang dianggap krusial, antara lain besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) antara 4-5 persen, alokasi kursi per daerah pemilihan antara 3-8 kursi, penggunaan sistem proporsional terbuka atau tertutup, mekanisme penghitungan suara dan konversi alokasi kursi per dapil atau provinsi serta penggunaan sistem contreng atau pencoblosan.Salah satu yang menarik dikaji adalah wacana PDIP untuk kembali pada sistem proporsional tertutup (closed list system) atau yang lebih populer disebut sistem nomor urut dari daftar calon anggota legislatif (caleg).

Logika politik kembali ke sistem nomor urut ini dianggap lebih demokratis ketimbang pelaksanaan sistem proporsional terbuka (open list system) akibat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 22 dan 24/PUU-VI/2008 yang mengabulkan permohonan uji materiil Pasal 214 UU No 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, mengubah sistem Pemilu legislatif dari sistem proporsional terbuka (Pasal 5 ayat 1 UU No 10 Tahun 2008) dengan suara terbanyak. Sayangnya, putusan MK tersebut bukan merupakan terobosan politik yang pantas diapresiasi sebagai wujud keterwakilan rakyat, karena putusan itu tidak serta merta diikuti dengan pelaksanaan teknis bahkan menimbulkan kekosongan hukum pada proses penetapan caleg berdasarkan suara terbanyak. Karena MK juga tidak menjelaskan secara rinci apakah suara terbanyak dalam arti mayoritas atau pluralitas.

Jika suara terbanyak, dalam arti mayoritas menetapkan caleg terpilih berdasarkan jumlah perolehan suara pemenang yang melebihi kombinasi jumlah perolehan suara calon lain. Sedangkan pluralitas menetapkan caleg terpilih berdasarkan jumlah perolehan suara pemenang melebihi jumlah suara tiap calon. Akibatnya, putusan MK yang oleh sebagian kalangan dianggap sebagai wujud keterwakilan rakyat justru menghasilkan Pemilu 2009 menjadi pemilu yang terburuk dalam sepanjang sejarah karena banyak menyisakan persoalan penghitungan kursi seperti sehingga melahirkan "kursi haram" para wakil rakyat yang sampai sekarang tidak jelas penyelesaiannya.

Terbuka Vs Tertutup

Salah satu terobosan dari reformasi politik adalah pelaksanaan Pemilu 2004-2009, karena parpol telah menyaratkan pencalonan wakil rakyat yang dianggap paling representatif melalui sistem proporsional terbuka (open list system) dengan cara memberikan keleluasaan pada pemilih untuk memilih secara langsung nama calon, sehingga dengan cara seperti itu diharapkan pemilih (rakyat) dapat menentukan sendiri pilihannya sesuai yang diinginkan.

Oleh sebagian kalangan sistim proporsional terbuka dianggap paling ideal sebagai wujud keterwakilan rakyat, menciptakan kompetisi antar sesama caleg partai untuk bersaing, bahkan dianggap lebih demokratis di internal partai, mengkikis sistem oligarki partai, dan mendapatkan calon terpilih yang lebih akuntabel kepada konstituennya. Karena, melalui sistem ini hanya caleg yang meraih dukungan rakyat penuh yang bisa duduk di kursi legislatif.

Kelemahan dari sistem proporsional terbuka justru tidak mendidik masyarakat karena terbuka peluang praktik money politics, biaya kampanye yang semakin mahal, menjadikan kader partai yang tidak memiliki idiologi serta kepedulian terhadap partai. Juga, terjadinya persaingan antar caleg dan berpotensi memicu konflik, baik antar caleg satu partai maupun caleg beda partai serta kesulitan dalam rekapitulasi hasil pemilu. Sedangkan pada sistem proporsional tertutup (closed list system) terjadi penguatan institusi partai, proses rekrutmen caleg lebih terfokus bahkan bisa mengurangi persaingan yang tidak fair antar caleg di satu partai maupun persaingan antar caleg dengan partai lain.

Pengalaman Pemilu 2009, persaingan antar caleg cenderung liberal (bebas) dan disinyalir menggunakan segala cara termasuk politik uang untuk memperoleh suara terbanyak. Selain itu, sistem proporsional tertutup dikhawatirkan memicu sikap apatis rakyat untuk ikut pemilu, karena sistem nomor urut menyuburkan kolusi kader dengan pengurus partai. Peluang bagi orang baru di partai untuk menjadi caleg tertutup.

Dengan demikian dapat dipahami, setiap sistem memiliki kelebihan dan kelemahan. Sistem pemilu proporsional tertutup dengan mencontreng tanda gambar partai atau sistem pemilu proporsional terbuka dengan mencoblos nama caleg sama-sama memiliki keunggulan dan kelemahan. Namun, pengalaman membuktikan sistem proporsional tertutup jauh lebih baik, jauh lebih demokratis. Ini bukan hanya karena pertimbangan pragmatis, tapi juga idealisme, yakni nilai-nilai demokrasi yang hendak dicapai. Sistem nomor urut memperkuat kepartaian, memperkuat kaderisasi, mencegah korupsi dan kolusi yang lebih masif yang langsung merugikan rakyat, dan membuat demokrasi lebih berkualitas. Yang paling penting bagi rakyat adalah dalam penyusunan nomor urut caleg, faktor kapabilitas dan integritas caleg benar-benar menjadi pertimbangan utama.

Perlu dicatat, di negara-negara yang dianggap paling demokratis pun, tidak ada sistem pemilu yang sempurna mewujudkan keterwakilan rakyat. Akhirnya, sistem apa yang hendak diadopsi sepenuhnya tergantung pada tujuan akhir yang ingin dicapai dari pengambil kebijakan. Paling tidak, pelaksanaan sistem pemilu dengan repsetentasi proporsional karena perimbangan kursi yang diperoleh dalam pemilu.

Sumber: Suara Karya, 3 Januari 2012

Gunung Berapi: Api Diam Terlihat di Ile Lewotolo

2012-01-03T05:19:00.000-08:00

Api diam terlihat di puncak Gunung Ile Lewotolo, Lembata, Nusa Tenggara Timur, Rabu (3/1/2012) pukul 00.37 WITA. Kemunculan api diam biasanya dijadikan indikator aktivitas gunung semakin meningkat dan akan meletus.

”Gunung ini dalam kurun waktu 24 jam naik statusnya dari Normal ke Waspada hingga Awas,” kata Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi Surono.

Surono mengatakan, Gunung Ile Lewotolo di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, dinaikkan statusnya dari Waspada ke Siaga sejak Selasa (2/1/2012), pukul 23.30 WITA.

Pengungsian belum direkomendasikan, tetapi masyarakat tidak boleh mendekat radius 2 kilometer dari puncak.

”Warga di sekitar Lewotolo, yaitu Desa Lamariang, Lewohala, Pukabumi, dan Desa Jontona agar siaga diungsikan, jika sewaktu-waktu terjadi erupsi,” kata Surono.

Sumber: Kompas.com, 3 Januari 2012
Ket foto: Gunung Ile Lewotolok di Lembata, NTT
Foto: www.gunungbagging.com

Runtuhnya Citra Politikus

2012-01-03T05:16:00.002-08:00

Oleh Ali Rif'an

Peneliti di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Citra politisi Indonesia kini berada di titik terendah. Jejak pendapat Lingkaran Survei Indonesia (LSI) baru-baru ini menyebutkan, tingkat kepuasan publik atas politisi menurun sebesar 21 persen. Dari 44,2 persen pada September 2005 lalu, kini menjadi 23,4 persen pada September 2011.

Runtuhnya citra politisi ini disebabkan maraknya kasus korupsi yang melibatkan para politisi, baik di eksekutif maupun di legislatif. Jika ditaksir, fenomena korupsi yang masif saat ini telah menyedot setidaknya 30 persen hingga 40 persen dana anggaran negara. Bayangkan saja, sekarang ini terdapat 125 kepala daerah dan mantan kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. Ini belum termasuk anggota dewan. Karena itu, bisa dikatakan, korupsi saat ini menjadi catatan terburuk di sepanjang sejarah Indonesia.

Paling tidak terdapat empat faktor yang membuat citra politisi semakin runtuh. Pertama, semakin rendahnya etika politik para politisi. Sekarang, krisis moral yang telah menjangkit bangsa Indonesia juga telah menjangkit para politisi. Banyaknya para politisi yang kesandung skandal porno, perselingkuhan, serta rendahnya etika berbicara di depan publik telah membuat posisi politisi tak ubahnya para preman. Padahal, jabatan politisi atau anggota dewan merupakan jabatan yang terhormat. Mereka adalah representasi dari sosok yang seharusnya ditiru masyarakat.

Kedua, buruknya rekrutmen partai politik. Sebagai pilar demokrasi, partai politik diyakini sebagai pilar terpenting yang berfungsi mengawal perjalanan demokrasi menuju amanat yang dicita-citakan. Seperti diungkapkan Ramlan Subakti (1992), partai politik berfungsi mengatasi kebuntuan partisipasi dan interrasi di masyarakat. Partai politik dibentuk atas dasar kebutuhan terhadap perubahan modernisasi sosial dan ekonomi. Nanum celakanya, sekarang ini tidak ada partai politik yang mendapat kepercayaan dari publik. Partai politik tidak lebih sebagai bunker korupsi.

Ketiga, rendahnya komitmen para politisi. Sebagai wakil rakyat atau pejabat negara, komitmen yang harus mereka pegang adalah misi menyejahterakan rakyat dan salah satu caranya dengan mensukseskan misi pemberantasan korupsi. Tetapi akhir-akhir ini santer terdengar, para politisi, kususnya anggota dewan sering berseloroh ingin membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebut saja ide pembubaran KPK yang digelindingkan angota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Fachri Hamzah yang sebelumnya juga pernah digelinding Ketua DPR Marzuki Alie. Kondisi ini tentu saja membuat masyarakat semakin jengkel. Seolah para politisi tidak pro dengan misi pemberantasan korupsi.

Keempat, maraknya korupsi yang mendera politisi. Ketatnya persaingan politik telah membuat wakil rakyat dan kepala daerah mencari pundi-pundi uang sebanyak-banyaknya untuk ganti rugi ongkos politik. Coba bayangkan, untuk menjadi seorang gubernur saja, konon, dibutuhkan dana minimal Rp 45 miliar dan menjadi bupati/walikota diperlukan dana sekitar Rp 20 miliar. Ini, tentu saja tidak sebanding dengan gaji yang diterima ketika menjadi gubernur, bupati/walikota. Karena itu, tidak menutup kemungkinan jika para politisi kini berloma-lomba mengembalikan ongkos politik tersebut dengan membuat berbagai proyek bahkan berbau proyek-proyek siluman.

Kondisi ini tentu saja akan mendatangkan sistem dan tata kelola pemerintahan yang tidak sehat. Jangankan kemiskinan dientaskan, kesehatan rakyat tidak akan terpelihara dan infrastruktur pun tidak dapat diperbaiki kalau dana-dana pembangunan cenderung diselewengkan. Karena itu, benar yang dikatakan oleh Nurcholish Madjid, Indonesia sesungguhnya membutuhkan politisi atau pemimpin yang asketis, yaitu ingkar diri sendiri (self denial) dan tidak menikmati reward perjuangan dalam jangka pendek serta menunda kesenangan (to defer the gratification).

Dalam sikap asketis, seorang politisi harus belajar dari filosofi rebung, bukan pisang. Sebab, pisang memiliki daun yang lebar sehingga tidak memberikan kesempatan pada anaknya untuk mendapatkan cahaya matahari yang dibutuhkan untuk dapat hidup. Sementara rebung berdaun kecil dan rela bertelanjang badan, sehingga anaknya mendapat sinar matahari yang cukup untuk pertumbuhan serta berselimut tebal.

Dengan kata lain, politisi yang asketis adalah mereka yang mau berjuang mengabdikan dirinya untuk kepentingan rakyat daripada kepentingan diri sendiri dan golongan. Mereka akan tampil menjadi negarawan-negarawan yang selalu siap untuk rakyatnya. Sebab, modal kepemimpinan mereka adalah pengabdian.

Politisi asketis adalah seorang politisi-negarawan. Tipe politisi ini selalu berusaha menjadikan politik sekedar sebagai alat untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran bangsa. Kekuasaan digunakan untuk menciptakan stabilitas nasional. Bahkan, mereka lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa daripada ego kelompok, partai, maupun ego pribadi. Keteladanan, keteguhan, pemikiran, watak dan sikap adalah hal yang utama yang membuat mereka mencuat ke permukaan. Mereka tidak suka menjegal, berkata kotor, memfitnah lawan politiknya, apalagi menilap uang negara.

Mereka, politisi yang negarawan itu juga sangat bijak menyikapi kritik dan serangan lawan politik. Bagi mereka, politisi asketis, keterlibatannya dalam dunia politik adalah tanggungjawab sekaligus amanah yang dipercayakan Tuhan yang harus diperjuangkan sampai titik darah penghabisan.

Sumber: Suara Karya, 3 Januari 2012

Plato dan Pengadilan Calciopoli

2011-12-31T03:14:00.000-08:00

Oleh Siti Marwiyah

Penulis, menyelesaikan program doktor Ilmu Hukum PPS Unibraw;
Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr Soetomo Surabaya

Sejarawan TS Illiot berkata, "Kalau ingin menuai kehidupan yang lebih baik, kemajuan, dan pencerahan, maka belajarlah dari peristiwa masa lalu. Apa yang terjadi di masa lalu, adalah guru yang paling menentukan warna kehidupan masa kini dan masa depan."

Pernyataan itu mengingatkan para penyelenggara negara untuk mau belajar dari sejarah. Kalau mereka betul-betul mau belajar dari sejarah, maka mereka bukan hanya sukses menghadirkan dirinya sebagai pelaku sejarah yang negarawan, tetapi juga akan dicatat di hati rakyat sebagai pejuang dan pahlawan riil karena jasa-jasanya yang dikontribusikan untuk negeri.

Sayangnya, banyak elemen negara, khususnya elemen penegak hukum yang tidak mau belajar dari sejarah. Perjalanan buram jagat penegakan hukum di Indonesia, yang hingga orde reformasi ini masih sarat dengan "borok", merupakan bukti emprik kalau komunitas penegak hukum masih belum menginginkan terwujudnya atau membuminya pencerahan. Mereka masih menyukai terkerangkeng dan terhegemoni oleh sekumpulan petualang politik dan ekonomi (pengusaha) yang dinilai mampu menyenangkan dan menguntungkannya lewat kolaborasi berparadigma penyamanan dan pelanggengan praktik korupsi.

Itulah diantaranya yang diingatkan oleh Guru Besar Indriyanto Seno Adji (17 Oktober 2011), bahwa pemberantasan korupsi menuju ambang kegagalan. Ini ditengarai terjadi karena maraknya intervensi penguasa dan pengusaha. Penegak hukum seperti jaksa, polisi, hakim, bahkan komisi pemberantasan korupsi (KPK), belum sepenuhnya bebas dari intervensi.

Rekaman KPK berdurasi 4,5 jam yang pernah disiarkan MK, setidaknya dapat dijadikan sebagai agenda sejarah yang menunjukkan atau melengkapi tragedi yang menimpa dunia peradilan di negeri ini, atau membenarkan kalau peradilan Indonesia sedang diserang terjangkit tumor ganas, yang penyakit ini bisa menggerogoti dan memasturbasinya sampai mati.

Mereka itu membuat wajah peradilan layaknya sanggar dagelan yang mempertontonkan sepak terjang segelintir orang yang dengan gampangnya melucuti atau menelanjangi hukum sebulat-bulatnya. Supremasi hukum di tangan penegaknya tak ubahnya macan kertas yang "ditenggak" sendiri atau dibuat tidak berdaya menghadapi taring-taring gorila atau kriminal elit ganas yang mencengkeram dan menghegemoninya.

Pengadilan skandal dunia sepakbola professional di Italia (Calciopoli) yang menghukum beberapa klub yang terlibat pengaturan skor pertandingan layak dijadikan pelajaran bersejarah bukan hanya oleh manajer sepakbola semacam PSSI, tetapi juga oleh elit fundamental yang membingkai manajemen peradilan Indonesia mulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, KPK, KY, MK, maupun institusi lain yang mengibarkan bendera hukum.

Pengadilan yang menangani skandal pengaturan skor pertandingan di Italia tersebut tetap tidak bergeming dengan pengaruh publik yang maunya meminta ada "toleransi" dengan klub-klub yang telah berjasa menyumbangkan sebagian besar pemainnya dalam mengantarkan Tim Nasional Italia menjuarai Piala Dunia 2006, suatu gelar bergengsi, yang barangkali bagi negeri (Indonesia) ini hanya sebatas mimpi.

Klub sebesar Juventus maupun AC Milan, yang waktu itu paling banyak menyumbangkan pemainnya di Timnas Italia, tetap terkena hukuman yang tergolong berat. Jasa besar yang sudah diberikan kedua klub ini pada citra negara, tidak membuat pengadilan calciopoli bergeming atau memberikan hak privilitasnya. Tidak ada perlakuan istimewa atau penganaak-emasan pada klub yang terbukti mempermainkan "hukum sepakbola" atau citra hukum di jagad olahraga.

Saat itu, Juventus, yang di dalamnya terdapat sejumlah besar pemain tenar seperti Cammonaresi, Buffon, Del Piero, Fabio Cannavaro, atau Zamrota, harus menerima kenyataan pahit untuk melepas gelar juaranya atau kehilangan mahkota skudetonya, setelah pengadilan Calciopoli mencopotnya dan menggusurnya dari Seri-A menuju Seri-B. Juventus yang merasa dirugikan oleh pengadilan Calciopoli mengajukan upaya hukum berkali-kali, tetapi tetap juga gagal. Akhirnya Juventus terpaksa harus memulai kompetisi di Seri-B dengan kondisi yang porak-poranda, karena sejumlah pemain terasnya telah pindah ke klub lain yang lebih menjanjikan masa depan.

Juventus atau Ac Milan yang berjasa pada negara dan rakyat Italia, sepintas layaknya pepatah yang sering kita suarakan: "air susu dibalas air tuba", suatu jasa besar, prestasi istimewa, dan reputasi di tingkat dunia, ternyata kembali ke negeri sendiri disambut dengan pelecehan dan penghancuran. Apa yang sudah diperjuangkan dengan susah payah demi negara, faktanya bukan penghargaan yang diperoleh, tetapi justru sanksi hukuman menyakitkan (Zahra, 2011).

Meski begitu, kedua Klub itu tetap sportif, berjiwa besar, atau menerima menjalani sanksi hukum yang diberlakukan kepadanya. Juventus mau menjalani pertandingan di level klas dua yang jauh dari sorotan media. Mengapa klub bermodal besar seperti Juventus mau menerima "dikalahkan" atau disungkurkan oleh pengadilan demikian?

Karena, Pengadilan Calciopoli sudah dipercaya menjadi pengadil yang berasas fair play, jujur, adil, tidak diskriminatif, dan independen, demi tegaknya kedisiplinan, ketertiban, dan keharmonisan sosial dalam dunia sepak bola. Prestasi pengadilan Calciopoli tersebut terletak pada kapabilitas moralnya dalam menjaga independensi, yang kapabilitas ini tidak dimiliki oleh dunia peradilan di negeri ini.

Plato mengingatkan, negara adalah apa yang menjadi perilaku manusianya. Karena itu, kita tidak dapat mengharapkan keadaan negara menjadi lebih baik, jika manusianya tidak lebih baik juga perilakunya. Kita tidak akan bisa mengharapkan citranya sebagai organisasi yang beradab, kalau manusianya suka memilih perilaku tak bermoral.

Sumber: Suara Karya, 30 Desember 2011

Ruhut Tak Lagi Betah di Demokrat karena Banyak Penjilat

2011-12-21T16:26:00.002-08:00

Politisi 'nyentrik' Ruhut Sitompul mengaku sudah tak kerasan lagi berada di Partai Demokrat (PD). Ruhut yang kerap melontarkan pernyataan panas ini, mengaku sedang mempertimbangkan secara matang niatnya untuk keluar dari Demokrat.

Kepada Tribunnews.com, Selasa (20/12/2011), Ruhut mengungkapkan alasan, sekaligus kekesalannya selama ini selama menjadi kader partai berlambang mercy ini.

"Banyak yang sok tau. Baru masuk di Partai Demokrat, sudah banyak atur, dan jadi penjilat. Saya selama ini tak pernah ditegur Pak SBY. Tapi, mereka-mereka itu penjilat-penjilat sudah sok ngatur. Biasalah bos, karena mengejar jabatan," kata Ruhut.

Yang dituju atas pernyataan tersebut, tegas Ruhut, bukanlah Sekertaris Dewan Kehormatan Demokrat, Amir Syamsuddin yang kini menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Amir, kata Ruhut, kini sayang kepadanya.

"Pak Amir, dulu saya sempat berseteru. Tapi sekarang, beliau sayang sama saya. Eh itu, ada penjilat-penjilat, baru masuk Demokrat, sudah belagu," tegas Ruhut.

Ruhut menuturkan, sejak mengumumkan dirinya berniat mundur, sudah ratusan SMS yang masuk ke telepon genggamnya. Beragam harapan, diakui Ruhut, agar niatnya itu tak jadi dilaksanakan. Ruhut kemudian mengaku, belum akan menemui khusus Presiden SBY yang tak lain Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

"Tak perlu saya bertemu beliau. Beliau, Pak SBY orang baik, mungkin dia sudah tahu niat saya ini. Mas Ibas, mungkin juga dengan Ketum kami, Anas Urbaningrum," ujarnya.

Sumber: Tribunnews.com, 20 Desember 2011
Ket foto: Ruhut Sitompul

Memberitakan PNS Menang Tender, Wartawan Diancam Dibunuh

2011-12-16T07:08:00.000-08:00

Kekerasan terhadap pers terjadi lagi di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT). Wartawan Harian Erende Pos Endang Sidin diancam dibunuh.

Ancaman muncul gara-gara ia memberitakan seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Rote Ndao bernama John Therik memenangi tender proyek. John diberitakan memenangi tender proyek Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) APBN 2011 di senilai Rp187 juta di Desa Kuli, Kecamatan Lobalain.

"Kemarin (Kamis, 15/12), saya mewawancarai panitia lelang proyek PPIP yang dimenangkan CV Tugu Mandiri yang diduga milik John Therik," katanya saat dihubungi wartawan dari Kupang, Jumat (16/12).

Menurut Endang, tender menyimpang dari aturan karena John adalah PNS aktif yang berdasarkan aturan dilarang terlibat dalam tender proyek.

Pada Kamis pukul 22.00 Wita, John menghubungi Endang lewat telepon dan mengancam menghabisinya jika menurunkan berita mengenai pemenangan tender proyek tersebut. John juga menanyakan alasan wartawan mempersoalkan prosedur tender yang sudah berlangsung.

"Kalau saya ikut tender, mengapa Anda sewot," kata Endang menirukan Jhon. Sebelum Endang selesai menjelaskan, John langsung menutup telepon. Atas ancaman itu Endang segera menelepon Kapolres Rote Ndao Ajun Komisais Besar Widy Atmono untuk melaporkan ancaman tersebut.

Ia mengatakan, ancaman tersebut masih berlanjut pada Jumat sekitar pukul 10.00 saat ia menemui Sekretaris Daerah (Sekda) Rote Ndao Agustinus Oragero untuk menanyakan alasan PNS diperbolehkan mengikuti tender proyek.

Namun, ketika ia tiba di kantor bupati, John mengejar sambil mengacungkan tangan hendak memukul wartawan itu. Tetapi Endang segera berlari untuk menyelamatkan diri ke ruangan Sekda. "John ikut menerobos masuk namun dihadang oleh Sekda," katanya.

Meski demikian, John tetap mengeluarkan ancaman. Karena terancam, Endang menghubungi kembali Kapolres Rote Ndao melalui telepon selulernya, namun tidak dijawab. Ia kemudian menghubungi anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) asal NTT Sarah Lery Mboeik dan menyampaikan ancaman dan penyekapan itu.

Lery selanjutnya menelepon Kapolda NTT Brigjen Ricky Sitohang. Setelah 30 menit, Endang dievakuasi oleh mobil satuan lalu lintas Polres Rote Ndao dari ruang kerja Sekda untuk kembali ke rumahnya.

Kekerasan terhadap wartawan di Rote juga terjadi pada 11 dan 12 Desember lalu. Rumah wartawan tabloid Rote Ndao News Dance Henuk di Desa Kuli, Kecamatan Lobalain, dibakar massa yang mengakibatkan seorang anak korban tewas. Kekerasan terhadap Dance terkait pemberitaan kasus korupsi.

Sumber: Media Indonesia, 16 Desember 2011
Ket foto: Sarah Lery Mboeik

SBY: Ani Yudhoyono 100 Persen Tak Maju Pilpres 2014

2011-12-15T05:55:00.000-08:00

Presiden SBY dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat kembali menegaskan bahwa istrinya, Ani Yudhoyono, tidak akan maju dalam Pilpres 2014 mendatang.

Hal ini disampaikan SBY saat menghadiri sarasehan Partai Demokrat di Hall C JIExpo Kemayoran Jakarta Pusat, Kamis (15/12/2011).

Dikatakan SBY, hal tersebut sudah berulang kali disampaikannya kepada publik. "Baik saya maupun ibu Ani sudah berulang kali menyampaikan pada rakyat. Jika masih ada yang tanya apa ibu Ani akan maju dalam Pilpres 2014, maka jawaban saya 100 persen tidak ada niatan untuk itu," ujar SBY.

SBY pun menjawab seputar isu mengenai Capres muda pada 2014. Orang nomor satu di Indonesia ini mengatakan bahwa dalam nilai demokrasi, siapa pun mempunyai kesempatan yang sama untuk maju dalam Pilpres.

"Siapa pun jika memenuhi syarat perundangan dan mempunyai kemampuan, berhak untuk maju (Pilpres)," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, SBY juga menegaskan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, bahwa saat ini belum saatnya bagi Demokrat untuk gembar-gembor soal Capres 2014.

Menurutnya, sebagai Ketua Majelis Tinggi partai, nanti bila sudah saatnya maka Partai Demokrat akan mengumumkan siapa Capres-Cawapres 2014.

"Apakah Demokrat berpasangan dengan parpol lain pada 2014? Atau melangkah sendiri seperti SBY-Boediono saat ini? Atau mendukung salah satu Capres? itu jawabannya nanti. Untuk menjadi Presiden itu harus maunya rakyat, bukan maunya Partai Demokrat," imbuhnya.

Sumber: tribunnews.com, 15 Desember 2011
Ket foto: Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono

Tokoh Lembata Soroti Pub dan Karaoke di Lewoleba

2011-12-15T01:21:00.010-08:00

Tokoh masyarakat yang menghadiri acara Coffee Morning di Mapolres Lembata, Selasa (13/12/2011) pagi lebih banyak menyoroti tentang keberadaan Pub dan Karaoke yang menjamur di Lewoleba.

Sejak otonomi Lembata hingga saat ini, tercatat sekitar 11 unit Pub dan karaoke di Kota Lewoleba.

Acara yang digelar di pelataran depan Mapolres Lembata ini dihadiri, Wakil Bupati Lembata, Viktor Mado Watun, SH, Ketua PN Lembata, Kajari Lewoleba, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan pers.

Acara ini digelar sebagai ajang komunikasi untuk mencari solusi guna menjaga kantibmas di kabupaten Lembata dan pada acara coffee morning ini menjadi ruang diskusi bagi semua elemen masyarakat, terkait berbagai penyakit masyarakat (pekat) yang selama ini mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat terutama menjelang hari raya Natal dan Tahun Baru.

Sorotan forum coffee morning terhadap keberadaan pub dan karaoke tidak hanya karena aktivitasnya yang sangat mengganggu masyarakat di sepanjang malam harinya, tetapi juga peran terselubung yang dimainkan oleh tempat hiburan malam ini.

Di mana pub dan karaoke juga memberikan ruang bagi pengunjung untuk mendapatkan kenikmatan lainnya yang tentunya bisa berdampak pada hancurnya keluarga dan menyebarnya berbagai penyakit yang terkenal mematikan di dunia saat ini.

Salah tokoh agama, ibu Bendelina, pada kesempatan itu memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian yang semakin gencar melakukan berbagai operasi terkait penyakit masyarakat terutama menjelang hari raya seperti, minuman keras, kembang api, dan juga tempat hiburan malam.

"Semua penyakit masyarakat yang ada tentu harus mendapat perhatian dari masyarakat, karena akan sangat mengganggu kemanan dan kenyamanan umat beragama saat merayakan Hari besar keagamaannya. tetapi pub dan karaoke, setidaknya menjadi perhatian khusus bagi pihak kepolisian, karena pengalaman selama ini aktivitas usaha ini sangat mengganggu masyarakat di sepanjang malam," katanya.

Ketua MUI Kabupaten Lembata, Hidayatulah Sarabiti meminta pihak kepolisian dan pemerintah harus benar-banar serius dalam melihat tempat hiburan malam yang ada sebuah sebuah persoalan yang harus segera ditindak lanjuti, karena selain mengganggu ketenangan masyarakat juga sangat berpotensi melahirkan berbagai penyakit masyarakat lainnya.

Dia mensinyalir ada anggota polisi yang memiliki usaha hiburan malam. Untuk itu dirinya berharap agar kalau ingin persoalan tempat hiburan malam itu bisa diselesaikan maka harus bersama pula menegakkan aturan.

Wakil Bupati Lembata, Viktor Mado Watun, SH mengatakan, dirinya sudah mendiskusikan persoalan tempat hiburan malam yang ada di dalam kota Lewoleba tersebut dengan Bupati Lembata, namun sebagai sebuah kabupaten Kepulauan tentu tempat hiburan malam tidak bisa dihilangkan begitu saja.

Sumber: Pos Kupang, 14 Desember 2011
Ket foto ilustrasi: Salah satu diskotik di metropolitan Jakarta. Di Lewoleba, keberadaan diskotik dan pub menjadi persoalan lain di tengah upaya mengejar ketertinggalan daerah sejak otonomi.

Ditetapkan Tersangka: Wa Ode Akan Buka "Borok" DPR

2011-12-11T02:27:00.003-08:00

Tersangka kasus dugaan suap Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Wa Ode Nurhayati, akan membuka semua hal yang ia ketahui mengenai penyimpangan yang terjadi di DPR. Hal tersebut akan disampaikan anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat asal Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Teguh Juwarno mengatakan, Wa Ode memiliki banyak data mengenai penyimpangan kasus Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) yang dituduhkan KPK.

"Bongkar-bongkaran aja sekalian. Daripada politisasinya kental," kata Teguh di sela-sela acara Rakernas PAN, di Jakarta, M,inggu ( 11/12/2011 ).

Teguh mengatakan, pihaknya pernah mengklarifikasi kepada Wa Ode kasus yang dituduhkan KPK jauh sebelum penetapannya sebagai tersangka. Saat itu, kata dia, Wa Ode membantah menerima suap dalam kasus itu.

"Dia (Wa Ode) sampai berjanji kalau dia melakukan itu (korupsi) siap diberhentikan sebagai anggota Dewan," kata anggota Komisi I itu.

Teguh menambahkan, untuk membantu Wa Ode, pihaknya telah membentuk tim advokasi dan pencari fakta yang dipimpin Wakil Ketua Umum PAN Drajat Wibowo. Patrialis Akbar, mantan Menteri Hukum dan HAM memimpin tim advokasi.

Sumber: Kompas.com, 11 Desember 2011
Ket foto: Wa Ode Nurhayati

Kisah Angie dan Penyidik Terungkap Dua Bulan Lalu

2011-12-10T04:28:00.002-08:00

Sang pria penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Si perempuan orang yang diperiksa komisi antirasuah itu. Mereka, Raden Brotoseno dan Angelina Sondakh, dikabarkan sedang menjalin asmara.

Menurut Ketua KPK Busyro Muqoddas, Brotoseno sudah mengakui kedekatannya dengan Angelina. "Tapi itu hubungan anak muda saja," ujarnya kemarin.

Hubungan Brotoseno dengan Angelina mulai tercium KPK sejak dua bulan lalu. Mengetahui hal itu, pemimpin KPK memanggil Brotoseno sekitar bulan lalu.

"Dia bicara blakblakan, tak berbelit-belit," kata sumber Tempo yang mengetahui pemanggilan itu. Sumber ini memastikan penyidik yang sudah lebih dari empat tahun bertugas di KPK itu dipanggil oleh pemimpin KPK, bukan melaporkan diri.

Di hadapan atasannya, menurut sumber tersebut, Brotoseno mengaku mengenal Angie sejak 2005. Dipisahkan oleh waktu, keduanya kembali dekat enam tahun kemudian.

"Setelah Angelina sendirian," kata si sumber. Maksudnya, setelah Adjie Massaid, suami Angie, wafat pada Februari lalu.

Sumber lain mengatakan Brotoseno berpisah dengan istrinya sekitar Mei-Juni lalu. Ada yang menyebut perpisahan itu disebabkan hubungan Brotoseno dengan Angie.

Tapi, menurut informasi lain, perwira berpangkat komisaris polisi itu baru lengket dengan Angie belakangan ini, setelah bercerai dengan istrinya.

Angie banyak disebut dalam kasus-kasus korupsi sejak April lalu, setelah KPK menangkap Mindo Rosalina Manulang dan kawan-kawan.

Muhammad Nazaruddin, tersangka kasus Wisma Atlet, menyebutkan, melalui Angie duit suap mengalir ke sejumlah politikus Senayan. Itulah sebabnya, Angie dua kali diperiksa KPK, pada September dan Oktober lalu.

Terbelit sejumlah perkara, wajar bila ada yang mempertanyakan kedekatan Angie dengan penyidik KPK itu. Menurut Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK Handoyo Sudrajat, lembaganya masih mendalami pelanggaran etika oleh Brotoseno.

Sebab, kisah asmaranya dengan Angie berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Kendati begitu, Handoyo memastikan Brotoseno bukan penyidik kasus-kasus yang melibatkan Angie.

Dihubungi melalui nomor telepon seluler yang terdaftar di KPK, Brotoseno belum bisa dimintai konfirmasi. Demikian pula Angie.

Ruhut Sitompul, kolega Angie di Partai Demokrat, menganggap hubungan sejawatnya itu dengan penyidik KPK wajar. Ruhut berdalih, "Cinta itu buta, Bos..."

Sumber: Tempo Interaktif, 10 Desember 2011
Ket foto: Angelina Sondakh & Brotoseno

Jika Tak Lupa, Nunun Bisa Ungkap Kasus Cek Pelawat

2011-12-10T04:27:00.001-08:00

Kembalinya Nunun Nurbaeti, tersangka kasus suap pemberian cek pelawat kepada anggota DPR terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004, diharapkan mengungkap kasus itu secara jelas.

"Asalkan Ibu Nunun tidak lupa," kata Petrus Bala Pattyona, salah seorang penasihat hukum Nunun, Sabtu (10/12/2011) di Jakarta.

Petrus membenarkan kliennya itu ditangkap polisi Kerajaan Thailand, Jumat (9/12/2011) sore.

Sabtu sore ini Nunun dipulangkan ke Indonesia oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nunun akan dibawa langsung ke kantor KPK begitu mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta.

Menurut Petrus, tim penasihat hukum siap mendampingi Nunun. "Saya tak bisa banyak memberi keterangan karena masih dikoordinasikan dengan Pak Adang Daradjatun (suami Nunun)," paparnya.

Nunun adalah istri mantan Wakil Kepala Polri Komjen (Purn) Adang Daradjatun, yang kini menjadi anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera.

Nunun diduga memberi cek pelawat kepada anggota DPR periode 1999-2004 agar memilih Miranda S Goeltom dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI.

Sumber: Kompas.com, 10 Desember 2011
Ket foto: Petrus Bala Pattyona, SH, MH, penasehat hukum Nunun Nurbaeti

Menanti Gebrakan Abraham Samad

2011-12-10T04:26:00.003-08:00

Oleh Jusman Dalle

Mantan Humas Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Makassar dan biasa bekerjasama dalam aksi anti korupsi bersama Abraham Samad

Seketika ia akrab dengan kita. Sepekan terakhir, wajahnya menghiasi berita utama media massa. Abraham Samad, ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru terpilih pada Jum’at (2/12).

Hingga 2015, Abraham menjadi jenderal lapangan yang akan memimpin operasionalisasi perang melawan korupsi yang dipanglimai langsung oleh Presiden SBY selaku Kepala Negara. Abraham memegang posisi penting bagi keberlangsungan agenda pemberantasan extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) yang telah menjadi musuh bersama.

Dan seperti sebelum-sebelumnya, pemilihan ketua KPK selalu menjadi sorotan utama. Banyak tanya menyeruak, adakah anggota DPR memilih murni karena spirit pemberantasan korupsi, atau memilihi karena melihat figur pilihannya mudah mereka kendalikan untuk kepentingan politik.

Pun dengan terpilihnya Abraham Samad, ada yang unik karena sebelumnya ia tidak begitu banyak dikenal dibanding dengan calon pimpinan lainnya seperti Bambang Widjajanto, Abdullah Hehamahua atau Yunus Husein. Komisi III DPR yang membidani soal hukum, memberikan kejutan.

Konfigurasi calon pimpinan KPK dari tangan Panitia Seleksi (Pansel) berubah drastis di Komisi III, Abraham Samad melesat bagaikan kilat, mendapat suara cukup dominan yakni 43 suara. Perolehan ini mengalahkan rivalnya yakni Busyro Muqoddas 5 suara, Bambang Widjojanto 4 suara, Zulkarnain 3 suara, dan Adnan Pandu Pradja 1 suara. Abraham mengungguli Komisioner lainnya yang terbilang lebih senior dan sudah populer di mata publik.

"Modal" Ketidakpercayaan

Terpilihnya empat pimpinan KPK yang baru serta terpilihnya Abraham Samad sebagai Ketua, di luar prediksi dan ekspektasi berbagai kalangan. Keterpilihan yang “mendapat modal” sosial ketidakpercayaan. Hal ini dapat kita terjemahkan dari argumentasi tokoh, praktisi, maupun aktifis anti korupsi. Saldi Isra misalnya, mewakili rekan-rekannya di Panitia Seleksi yang telah menjaring calon pimpinan KPK, mengungkapkan nada kekecewaanya secara terus terang. \"Hasil ini mengecewakan Pansel karena DPR tidak memilih berdasarkan peringkat yang dibuat oleh Pansel,\" (Vivanews.com, 2/12/2011).

Kekecewaan juga datang dari internal DPR, Ketua Komisi III, Benny Kabur Harman bahkan curiga jika ada kekuatan ajaib (the invisible power) yang turut andil dalam terpilihnya Abraham.

Bahkan politikus partai Demokrat ini juga menduga ada transaksi gelap yang mengiringi Abraham ke tampuk tertinggi KPK (Inilah.com, 5/12/2011).

Cukup beralasan jika banyak pihak yang kecewa dengan pilihan DPR melalui mekanisme voting tersebut. Pertama, sepak terjang Abraham dalam memberantas korupsi belum begitu banyak terekam, dibanding dengan komisioner lainnya seperti Busyro Muqoddas yang sudah pernah menjabat sebagai Ketua KPK menggantikan Antasari Azhar, atau Bambang Widjojanto yang merupakan advokat senior di Ibu Kota.

Kedua, sebagaimana hasil rangking Pansel pimpinan KPK yang diisi oleh tokoh independen dan kredibel, hanya menempatkan Abraham di posisi kelima dari delapan calon yang diajukan. Ini artinya, penilaian dari praktisi, cendikiawan dan akademisi serta pengamat tersebut tidak menjagokan Abraham, bahkan untuk duduk sebagai komisoner sekalipun.

Tapi lain di Pansel, lain pula di DPR yang putusannya melalui pertimbangan-pertimbangan politik. Menurut keterangan Nasir Jamil, politikus PKS yang turut memenangkan Abraham, alasan dipilihnya Abraham karena dari segi umur, dia relatif lebih muda sehingga memiliki darah segar progresif, sedangkan komisoner lainya yang senior bisa mengawasi tindak tanduk sang ketua.

Pertimbangan kedua yaitu rekam jejak Abraham yang termasuk bersih. Tinggal di daerah sehingga relatif steril dari hiruk pikuk politik di Ibu Kota. Pertimbangan ketiga, Abraham berkali-kali telah menyampaikan kontrak sosialnya kepad anggota DPR, masyarakat dan media massa bahwa jika dalam waktu satu tahun dia tidak bisa berbuat apa-apa, maka akan mengundurkan diri dan pulang kampung ke Makassar.

Untuk membuktikan keseriusannya, Abraham bahkan mengatakan tak segan menggantung saudara kandungnya jika terbukti korupsi. Di luar pertimbangan politik, janji-janji Abraham inilah yang andil membuat Komisi III DPR yakin.

Pemimpin Berkearifan Lokal

Di tengah gurita korupsi dan bentuk serangan balik koruptor baik melalui cara "lembut" dengan menyuap aparat, maupun cara "keras" dengan mengancam dan mengkriminalisasi, dibutuhkan figur pemimpin yang bisa mengerakkan KPK bekerja secara efektif dan efisien. Kecepatan koruptor dalam konslidasi kekuatan, harus dikalahkan oleh kecepatan aparat KPK dalam menyergap mereka.

Selama ini, kita melihat KPK gamang dengan tarikan-tarikan kepentingan politik atas berbagai kasus yang dibidiknya. Kini, di hadapan pimpinan KPK yang baru juga telah terbentang kasus-kasus besar yang pada periode sebelumnya timbul tenggelam mengikuti irama sorot publik.

Sebutlah misalnya mega skandal Bank Century, yang dalam putusan politiknya, DPR menyatakan terdapat kesalahan pengambilan kebijakan pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) dan kebijakan bailout Bank Century sehingga merugikan negara Rp. 6,7 triliun.

Tak kalah besarnya adalah korupsi Wisma Atlet SEA Games dan korupsi Proyek Hambalang yang melibatkan mantan bendahara umum Partai Demokrat, Nazaruddin dan sejumlah nama yang cukup resisten. Kasus besar ketiga adalah cek pelawat yang melibatkan banyak koruptor kelas kakap karena berasal adri pemilik power (kekuasaan).

Jelang pesat demorkasi pemilu dan pilpres 2014, posisi KPK tentu juga menjadi penting untuk berada di garis demarkasi yang tegas. Memisahkan diri dari ranjau-ranjau kekuasaan sehingga tidak mudah dilemahkan atau bahkan menjadi alat politik skelompok orang untuk kepentingan kekuasaan.

Oleh karenanya, di pundak anak muda inilah harapan untuk dapat menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang merugikan uang negara triliunan rupiah, kini bergantung. Bara penyelesaian kasus-kasus besar yang diduga melibatkan petinggi negeri dan kader parpol harus dinyalakan. Bara yang sangat dinanti publik. Abraham harus mampu menggerakkan timnya secara kolektif, bergerak sesuai road map KPK yang menjadi agenda bersama.

Sebagai putra Bugis-Makassar, darah dengan karakter kepemimpinan getteng (tegas dan konsisten), dan warani (berani) tanpa tedeng aling-aling sebagaimana diperlihatkan saat mengikuti fit and propert test di DPR, harus diimplementasikan dalam menjalankan KPK hingga tahun 2015 mendatang.

Abraham telah memancang tiang siri’ (malu) melalui janjinya-janjinya. Abraham harus memegang prisip kearifan lokal yang dijunjung tinggi dalam budaya Bugis-Makassar yang dikenal "garang". Lempu ada-adanna (lurus kata-katanya), dan taro ada taro gau (selarasnya ucapan dan perbuatan). Jika tidak mampu, konsekuensinya adalah siri’ (malu) atas janji yang sudah direkam oleh memori publik. Masyarakat akan menagih gau’ pemimpin termuda dalam sejarah KPK ini. Akhirnya, selamat bekerja. Ringkus dan habisi perampok uang rakyat!

Sumber: detik.com, 9 Desember 2011

Di Waikomo, Lembata: Lahan Persawahan Ditanami Palawija

2011-12-10T04:26:00.001-08:00

Kawasan persawahan Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, yang lebih dikenal karena hamparan padinya, kini lebih banyak ditanami palawija berupa jagung, sayur-sayuran, bahkan ada yang tidak diolah sama sekali. Hamparan padi yang menghijau atau kolam dengan air berlumpur yang sering ditemui di persawahan hampir tidak ada.

Salah satu petani sawah, Aloysius Alok, yang ditemui beberapa waktu lalu, mengatakan, lahan sawah potensial di Waikomo sebenarnya sebanyak 750 hektar, namun sebagian telah beralih fungsi sehingga tersisa 53 hektar.

Pengalihan fungsi lahan sawah ini bisa disebabkan pendampingan yang kurang terarah dari Dinas Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan, minimnya peralatan pengolahan lahan, sanitasi dan lemahnya pendampingan dari PPL. Selain itu, karena mahalnya biaya pengolahan lahan karena para petani menyewa hand tracktor milik orang.

Petani lainnya, Rosa Boleng (75) saat ditemui Pos Kupang, Senin (28/11/2011), mengatakan, hingga saat ini mereka belum bisa menanam padi karena rencananya akan dibuat parit permanen yang akan mengaliri air untuk sawah mereka. Padahal, semetinya di bulan seperti ini, para petani sudah harus menanam padi untuk kali ketiganya di tahun 2011.

Dia merasa sangat menyesal karena tidak sempat menanam lantaran menunggu parit yang tak kunjung dikerjakan. “Mestinya saat ini panen ketiga kalinya tapi karena tunggu parit, sampai sekarang belum bisa tanam,” katanya.

Agar lahannya tidak dibiarkan kosong, kata Boleng, mereka memilih menanami lahannya dengan sayur-sayuran berupa kangkung, bawang, lombok, kacang-kacangan dan jagung.

Hal yang sama disampaikan petani lainnya, Elisabeth Hurek. Menurutnya, para petani sawah Waikomo semuanya terbentuk dalam enam kelompok, yakni kelompok Wainukun, Ina Letek, Katakolu, Amalaga, Uru Miten dan Pondok Tani. Mereka itu selalu berada dalam pengawasan dan pendampingan dari petugas PPL.

Dalam satu tahun mereka menanam padi sebanyak tiga kali, yakni bulan Januari, Juli dan Nopember. Namun untuk bulan Nopember 2011 mereka tidak bisa menanam karena akan ada pekerjaan parit. Para petani menanam lahan sawahnya itu atas arahan dari petugas PPL Lorens Lasar.

“PPL yang tentukan agar kami tanam palawija. Mestinya semua hamparan sawah dari enam kelompok ini, tapi yang lain tetap tanam padi, sementara kami di hamparan Wainukun tanam palawija. Menurut PPL, ini untuk membasmi meluasnya serangan hama wereng yang selalu terjadi setiap tahun,” jelas Elisabeth.

Sumber: www.pos-kupang.com, 30 November 2011
Ket foto: Kawasan persawahan Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata.
Sumber foto: www.atakiwan.blogspot.com
.

Paulinus Yan Olla, MSF: Keliling Dunia

2011-11-27T21:41:00.004-08:00

“Kemarin saya baru kembali dari Amerika Latin. Selama sebulan saya mengadakan pertemuan dengan para provinsial dan menghadiri konferensi di Peru dan Bolivia. Juga ziarah dan kunjungan ke komunitas tempat para imam MSF bekerja,” tutur Pastor Paulinus dari Roma, Italia, beberapa waktu lalu.

Tugas Pastor Paulinus –sapaannya– di Jenderalat MSF memang padat. Maklum, ia menjabat sekretaris jenderal. Salah satu tugas imam kelahiran Seoam, Timor Tengah Utara, 22 Juni 1963 ini mengunjungi para imam MSF di seluruh dunia. “Ini program tahunan,” ujar doktor Teologi Spiritual dari Istituto di Spiritualità Teresianum, Roma, Italia ini.

Saat berkunjung ke Chile, Pastor Paulinus merasakan kebahagiaan karena bertemu misionaris MSF dari Indonesia. “Saya sempat mengunjungi Pater Ranis, MSF asal Lewolaga, Keuskupan Larantuka,” kisahnya.

Ansel Deri

Foto: Pastor Dr Paulinus Yan Olla, MSF, Sekjen MSF Sedunia
Sumber: HIDUP 6 November 2011

Wakatobi-Lembata kerjasama transportasi

2011-11-27T21:41:00.001-08:00

Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Pemerintah Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjalin kerja sama bidang transportasi udara dan laut.

Bupati Wakatobi, Hugua melalui telepon dari Wakatobi, Jum’at mengatakan, nota kesepahaman kerja sama kedua pemerintah kabupaten tersebut sudah ditantangani bupati masing-masing di Wakatobi, Kamis malam (24/11).

“DPRD Kabupaten Wakatobi dan DPRD Kabupaten Lembata, ikut menyaksikan penandatangan nota kesepahaman kerja sama bidang transportasi udara dan laut kedua kebupaten itu,” katanya.

Menurut dia untuk mewaujudkan keraja sama tersebut dalam waktu dekat akan segera dibuka jalur penerbangan udara dan pelayaran Wakatobi – Lembata.

Mendahului pembukaan jalur penerbangan dan pelayaran tersebut ujarnya, Pemerintah Kabupaten Wakatobi bersama anggota DPRD Wakatobi akan berkunjung ke Lembata, melihat langsung berbagai potensi sumber daya alam Lembata yang bisa dipasarkan di Wakatobi.

“Sejak kemarin, bupati Kabupaten Lembata bersama anggota DPRD Lembata berada di Wakatobi, melihat langsung potensi sumber daya alam Wakatobi, terutama potensi pariwisata,” katanya.

Ia mengatakan, pembukaan jalur penerbangan dan pelayaran Wakatobi – Lembata tersebut selain memudahkan masyarakat kedua kabupaten untuk akses memasarkan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan perikanan, juga memudahkan pemasaran objek wisata yang dimiliki kedua kabupaten.

“Kerja sama ini selain akan memudahkan masyarakat kedua kabupaten untuk berakses, juga akan memudahkan wisatawan Lembata ke Wakatobi atau sebaliknya,” katanya.

Sementara itu, Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur melalui telepon dari Wakatobi mengatakan, kerja sama pembukaan jalur penerbangan dan pelayaran Wakatobi – Lembata itu akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi kedua kabupaten, terutama peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan pembukaan jalur penerbangan dan pelayaran Lembata – Wakatobi, masyarakat kedua kabupaten ini akan lebih berakses terutama dalam hal memasarkan komoditi yang hasil kedua kabupaten,” katanya.

Menurut dia, kondisi alam wilayah Wakatobi dengan Lembata, tidak jauh berbeda bahkan kurang lebih hampir sama.

“Kalau di Wakatobi memiliki terumbu karang yang cukup indah dan pantai berpasir putih, di Lembata juga terdapat terumbu karang dan pantai berpasir putih yang tidak kalah indah dan menarik,” katanya.

Demikian pula dengan tanaman kelor yang banyak tumbuh di Wakatobi, juga menjadi sayur favorit masyarakat Lembata.

“Komoditi yang kurang saya lihat di Wakatobi buah-buahan. Ini akan menjadi peluang pasar bagi masyarakat Lembata karena di Lembata banyak buah-buahan seperti jeruk, rambutan, mangga dan lain-lain,” katanya.

Sebaliknya ujarnya di Lembata produksi perikanan tidak sebanyak di Wakatobi, sehingga masyarakat Wakatobi bisa memasarkan hasil-hasil perikananya ke Lembata, termasuk kabupaten-kabupaten lain di NTT.

“jadi kerja sama ini akan sangat menunguntungkan masyarakat kedua kabupaten, termasuk kabupaten-kabupaten lain di wilayah NTT seperi Alor dan Ende,” katanya.

Sumber:www.bisnis-kti.com, 25 November 2011
Ket foto: Bupati Lembata Eliaser Yentjie Sunur
Foto: dok. fb Eliaser Yentji Sunur

Pemilukada Banten: Atut-Rano Lampaui 50 Persen

2011-10-22T06:00:00.000-07:00

Penghitungan cepat masih terus dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) melalui anak perusahaannya Konsultan Citra Indonesia (KCI). Lagi, pasangan nomor urut 1 yakni Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno mengantongi perolehan suara tertinggi di atas 50 persen.

"Saat ini data yang masuk belum 100 persen. Tapi perolehan suara tertinggi masih dipegang pasangan nomor urut 1," kata Direktur Konsultan Citra Indonesia (KCI), M Barkah, di Serang, Sabtu (22/10/2011).

Perolehan sementara pasangan Atut-Rano mencapai 50,36 persen. Sementara untuk pasangan nomor 2 yaitu Wahidin Halim-Irna Nalurita, perolehan suaranya menyentuh angka 37,98 persen. Pasangan Jazuli Juwaeni-Makmun Muzakki belum beranjak dari posisi bontot dengan perolehan suara 11,66 persen.

"Tentunya tidak sepenuhnya tepat. Margin error data kami dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak sampai 1 persen," kata Barkah.

Menurut dia, tingginya perolehan suara Atut itu mengingat bahwa sebagai incumbent, ia masih memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi. Sosok ketokohan yang melekat juga menjadi faktor penentu kemenangannya.

Kendati demikian, untuk sebaran perolehan suara di Kota Tangerang, pasangan Atut-Rano harus menelan pil pahit lantaran perolehan suara tertinggi dipegang oleh pasangan Wahidin Halim-Irna Nalurita.

"Kota Tangerang tidak ada yang bisa mengalahkan pasangan nomor dua," kata Barkah.

Sumber: Kompas.com, 22 Oktober 2011
Ket foto: Atut dan Rano

Efek Domino Bantuan Sosial

2011-10-22T05:35:00.000-07:00

Oleh Paul Budi Kleden, SVD

dosen STFK Ledalero, Maumere

Masalah dana bantuan sosial ternyata meluas. Pembongkaran kasus di Sikka yang mendapat perhatian sangat intensif dari masyarakat dan sedang ditangani pihak kejaksaan mengundang aparat penegak hukum untuk menyelidiki penggunaan dana bantuan tersebut di kabupaten-kabupaten lain dan pada tingkat propinsi. Pernyataan tegas dari Kajati bahwa pihaknya akan menindak tegas semua pihak yang hendak menghalang-halangi upaya penyelidikan ini terdengar serius kendati masih perlu dibuktikan (Pos Kupang 18/10/2011).

Yang pasti, Sikka bukan satu-satunya kabupaten bermasalah dalam penggunaan dana bantuan sosial.
Tentu saja, luasnya pelanggaran tidak menjadi alasan untuk membenarkannya. Kalaupun penyalahgunaan dana bantuan sosial terjadi di semua kabupaten, hal itu tidak meringankan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sikka.

Mereka yang bertanggungjawab di Sikka harus terus diproses secara hukum dan politik.
Kendati demikian, terbongkarnya dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial di sejumlah kabupaten lain menunjukkan dua gejala umum. Pertama, kasus-kasus ini menunjukkan betapa asosialnya penyelenggaraan dan para penyelenggara kekuasaan di wilayah kita ini.

Dana bansos digunakan untuk membayar perjalanan dinas, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga ke luar negeri. Pemanfaatan dana yang disiapkan bagi warga yang berada dalam kondisi sulit baik akibat bencana alam maupun karena didepak oleh sistem ekonomi yang hanya memihak yang kuat, menunjukkan secara jelas betapa bangsa dan wilayah ini sedang dikuasai dan diatur oleh sekelompok sesama yang tidak memiliki kepekaan sosial.

Menipisnya kepekaan sosial dapat disebabkan oleh dua alasan. Alasan pertama adalah jarak sosial yang tercipta karena posisi tertentu. Kedudukan politik tidak hanya memberikan seorang pejabat privilese dalam bidang politik, tetapi juga dalam berbagai bidang lainnya. Karena dia pejabat politik, dia diperlakukan istimewa tidak hanya di kantornya atau pada saat resmi, tetapi di mana dan kapan saja.

Di sekolah tempat anaknya belajar, di pasar ketika istrinya berbelanja, di gereja waktu ada kebaktian dia mengharapkan dan ternyata mendapatkan perlakuan istimewa. Kendati dalam masalah adat orang masih terikat pada kewajiban sosial tradisional, namun tidak jarang terjadi peristiwa adat justru menjadi kesempatan yang membuat seorang pejabat publik merasakan betapa dia adalah warga adat yang istimewa.

Orang menuntut dari dia kewajiban adat yang tidak biasa dibebankan kepada warga lain, atau orang mengecualikan dia dari beban seperti itu untuk dapat bernegosiasi dengannya mengenai persoalan lain. Dalam kondisi seperti ini, bukan mustahil orang gampang melupakan orang-orang lain.

Pada jarak sosial yang semakin jauh para warga yang miskin kehilangan wajah dan sejarahnya yang konkret dan diganti menjadi angka yang abstrak dan mudah dimanipulasi. Yang lebih jauh biasanya lebih gampang diabstraksikan dan menghilang di dalam anonimitas angka.

Semakin orang larut dalam kalkulasi angka, semakin orang mudah terjebak dalam godaan untuk mempermainkan angka. Demikian pula, semakin besar angka yang diurus seseorang, semakin gampang orang tersebut tergoda untuk melakukan penipuan. Melaporkan sesuatu kepada instansi yang dekat biasnya cukup jujur.

Peningkatan kemungkinan penipuan berjalan seiring dengan jarak yang kian jauh ke alamat tuju dari sebuah laporan. Sebab itu, istri yang dekat dan hanya satu, sulit direkayasa menjadi dua. Namun, ketika disampaikan kepada orang yang jauh, istri yang satu bisa disangkal dan mengaku dirinya bujang. Jumlah kepala keluarga di RT yang dilaporkan ketuanya kepada kepala desa pasti tidak berbeda dari jumlah yang sesungguhnya dalam kenyataan. Namun, kalau sang ketua RT membuat catatan untuk dikirim ke sebuah lembaga donor di luar negeri untuk mendapatkan dana, maka godaan untuk membengkakkan angka menjadi besar.

Jarak sosial yang berpengaruh pada sikap terhadap angka dan kemungkinan manipulasi pun dipengaruhi oleh frekuensi kemunculan sebuah persoalan. Laporan kepala wilayah mengenai rumah-rumah yang terbakar di daerah yang sering kebakaran memang gampang dipalsukan. Jumlah paku yang dibeli untuk kebutuhan pembangunan rumah mudah dibengkakkan di wilayah yang sering terkena bencana dan terus menerus membutuhkan pembangunan rumah baru. Karena sudah terbiasa, maka biar pun satu rumah terbakar, bisa dilaporkan sepuluh, 20 kilogram paku beranak menjadi 100 kilogram.

Alasan kedua adalah iklim ketakutan yang terlampau kuat dalam pelaksanaan tugas. Karena pejabat politik dituankan dalam berbagai bidang kehidupan, maka relasi dengan para pegawai menjadi relasi yang ditandai oleh ketakutan dan kepatuhan yang tidak kritis. Seorang takut membantah perintah atasannya kendati dia tahu sangat pasti bahwa perintah itu salah. Ketakutan ini diperparah oleh mekanisme penempatan dan pemindahan pegawai yang tidak transparan. Yang diutamakan bukan keahlian melainkan loyalitas yang sempit.

Kepatuhan yang dilandasi ketakutan ini menjelaskan kenapa seorang kepala biro bisa mengeluarkan uang ratusan juta kendati hanya berdasarkan bisikan atasannya. Kendati tidak ada perintah tertulis, seorang bendahara berani mengirimkan dana ke rekening tertentu atas perintah penguasa politik yang disampaikan per telpon.

Kedua, meluasnya kasus penyalahgunaan dana bantuan sosial menunjukkan betapa lemahnya mekanisme kontrol atas penggunaan dana ini.

Tampaknya bantuan sosial adalah dana yang bisa dipakai berama-ramai oleh mereka yang punya akses. Sebab itu, kita hanya bisa mengatasi masalah ini kalau kita tetapkan regulasi yang secara lebih berdayaguna mengatur penggunaan dana tersebut.

Tentu saja regulasi tersebut tidak boleh menghambat tujuan pengadaan dana bantuan sosial. Situasi-situasi darurat harus dapat ditanggapi tanpa harus melewati birokrasi yang berbelit.

Demi efektivitas pengontrolan perlu dibatasi besarnya dana yang boleh dikeluarkan dalam situasi seperti itu oleh siapa dengan persetujuan siapa. Kalau dana sudah dikeluarkan secara darurat, maka yang harus dibuat melalui proses normal adalah laporan penggunaan dana tersebut. Laporan tersebut perlu dibaca dan diuji secara berkala. Dan demi efektivitas kontrol dan transparansi, laporan tersebut pun diteruskan kepada publik.

Publikasi ini dapat membantu mencegah bahaya pencatutan nama orang atau lembaga tertentu sebagai penerima bantuan atau pembengkakan dana bantuan yang diterima. Karena uang tersebut berasal dari rakyat dan diperuntukkan bagi rakyat, maka seluruh warga memiliki hak atas transparansi tersebut. Kalau penerima raski diketahui bersama oleh para penduduk desa, mengapa para penerima bantuan sosial harus disembunyikan?

Kontrol dan perubahan regulasi diharapkan membantu mengurangi penyalahgunaan dana yang memang rentan terhadap manipulasi ini.

Tanpa kontrol dan regulasi yang ketat warga di kampung-kampung gampang terdaftar sebagai penerima bantuan siluman. Uang sudah dikeluarkan dari kas negara, namun pernah sampai pada alamat tuju dan karena itu tidak dapat menghasilkan perubahan sebagaimana dikehendaki dalam pengalokasian dana tersebut. Rakyat yang menjadi korban penyalahgunaan ini tidak hanya tidak dibantu. Kondisi mereka pun menjadi semakin diperparah. Dana bantuan sosial di sini pun menunjukkan efek domino.

Efek domino ini menjadi lebih nyata di sejumlah kabupaten seperti di Sikka, di mana penyalahgunaan tidak hanya berakibat pada mubazirnya anggaran yang telah dialokasikan untuk kepentingan ini, tetapi juga penumpukan utang daerah pada pihak ketiga. Terlepas dari benar atau tidaknya prosedur peminjaman tersebut, kenyataan peminjaman menunjukkan betapa tidak bernuraninya orang yang meminjam atau memerintahkan peminjaman tersebut.

Walaupun demikian, tidak dapat dimengerti dan tidak dapat diterima apabila daerah dipaksa untuk membayar kembali pinjaman. Tuntutan kepada daerah untuk membayar utang, yang dilakukan sejumlah petugas yang tidak prosedural dan tidak tepat sasar, tidak boleh dipenuhi karena daerah tidak pernah diuntungkan oleh peminjaman yang melewati prosedur yang bermasalah. Tanpa pelibatan lembaga pemerintahan yang sah, warga mempunyai alasan untuk menduga bahwa pinjaman itu pun dimanipulasi, sebagaimana manipulasi telah menjadi biasa dalam seluruh kasus bantuan sosial.

Sikap tegas menolak tuntutan seperti ini dapat menjadi satu langkah penting untuk menghentikan efek domino ini. Pihak ketiga akan jera untuk kembali meminjamkan dana kepada daerah tanpa prosedur yang jelas. Bendahara akan lebih waspada agar ditipu dan membiarkan diri ditipu.

Sumber: Pos Kupang, 22 Oktober 2011

Polisi Kawal Lalu lintas Barang PT Freeport

2011-10-18T02:11:00.009-07:00

Upaya pengamanan pasca-insiden berdarah di lahan eksplorsi PT Freeport terus dilakukan. Satu di antaranya memberi pengawalan terhadap arus lalu lintas barang dan obat-obatan. “Jelas kami bantu,” ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Kepolisian, Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam, di Jakarta, Selasa, 18 Oktober 2011.

Anton menjelaskan bantuan pengamanan diberikan karena masyarakat setempat menghadang lalu lintas barang menuju ladang PT Freeport. “Pengamanan di sekitar lokasi dilakukan oleh personel Brigade Mobil dari Kepolisian Daerah Papua sebanyak satu satuan setingkat kompi,” kata dia.

Menurut rencana, kata Anton, upaya pengamanan juga diperbantukan personel Brigade Mobil dari Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat. “Mereka ditempatkan di sekitar Puncak Jaya dan bertugas memantau dari pos-pos penjagaan,” ujarnya.

Pengetatan keamanan dilakukan setelah insiden berdarah di terminal Gorong-gorong PT Freeport, pekan lalu. Insiden pecah saat ratusan karyawan PT Freeport menggelar aksi demo menuntut perbaikan kesejahteraan. Insiden menewaskan seorang demonstran, Petrus Ayamseba, dan Briptu Jamil.

Insiden cepat direspons Markas Besar Polri dengan membentuk tim penyidik. Tim yang dipimpin Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Inspektur Jenderal Bekto Suprapto itu bertugas mengusut penyebab bentrokan dan mencari pelaku penembakan. “Penyelidkan masih dikembangkan,” kata Anton.

Sumber:Tempo Interaktif, 18 Oktober 2011
Ket foto: Bentrok di Freeport, satu orang tewas tertembak

Bocah Ajaib, 10 Tahun Fasih 10 Bahasa

2011-10-18T02:11:00.007-07:00

Bocah ini baru berusia 10 tahun, tapi Sonia Yang sudah menguasai 10 bahasa dunia. Siswi sekolah dasar ini menjadi linguis terbaik di Inggris. Seperti dikutip dailymail, Kamis 20 Oktober 2011, dia mempesona para guru dan juri dengan pengetahuan bahasanya.

Sonia merupakan pelajar sekolah dasar di Greenbank Preparatory School Stockport. Keluarganya pindah dan menyekolahkan Sonia di Inggris. Ketika tiba di Inggris, Sonia sudah fasih bahasa Jepang, Cina, Inggris dan bahasa ibu Taiwan.

Sekarang, dia bisa bicara Jerman, Prancis, Spanyol, dan Portugis. Dia juga bisa bahasa Kazakh dan bahasa Uganda yang disebut Luganda.

Perlombaan berbahasa bagi anak digelar di wilayah north west Inggris menghadirkan 5.000 pelajar. Mereka diuji soal pengetahuan berbahasa dan kemampuan menyerap kosa kata baru.

Sonia, mampu melewati tantangan satu per satu dengan mudah. Bocah berambut kepang ini bisa dengan mudah melewati tes bahasa Jerman, Prancis, Spanyol dengan beragam tingkat kesulitan. Sonia juga melewati tes menguasai bahasa Kazakh dan Portugis.

Terakhir, Sonia mendapat tantangan belajar Luganda dalam beberapa minggu. Wow, Sonia membuat juri terkagum-kagum. Sania melaju ke babak final lomba bahasa yang akan digelar di London.

Bagaimana bocah 10 tahun ini menguasai Luganda dalam waktu singkat?

"Luganda lebih mudah karena ada beberapa kata yang memiliki kesamaan dengan bahasa Taiwan," kata Sonia. "Bahasa Inggris tetap menjadi favorit saya karena semua orang akan mengerti".

Heather Burnett, wakil kepala sekolah, mengatakan Sonia merupakan siswi cerdas dan pekerja keras. "Dia memang bintang," ucapnya.

Keluarga Sonia pindah ke Inggris karena ingin mendapatkan pendidikan terbaik. "Kami senang mereka memilih sekolah tepat, Greenbank," ujar Burnett.

Sumber: Tempo Interaktif, 20 Oktober 2011
Ket foto: Sonia Yang

Qadhafi Tamat

2011-10-18T02:11:00.005-07:00

Penguasa Libya selama 42 tahun, Kolonel Muammar Qadhafi, kemarin dikabarkan tewas setelah dibombardir jet tempur Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Saat itu Qadhafi tengah berusaha melarikan diri dalam sebuah konvoi di luar Kota Sirte--pertahanan terakhir Qadhafi.

Perdana Menteri Libya Mahmud Jibril membenarkan kabar tersebut. "Kami sudah lama menantikan peristiwa ini terjadi," katanya dalam jumpa pers di Tripoli kemarin. "Kami ucapkan terima kasih kepada dunia internasional yang telah membantu kami selama ini."

Versi sedikit berbeda diungkapkan juru bicara NTC (Dewan Transisi Nasional) merangkap Menteri Informasi, Mahmud Shammam. Dia menyatakan para pejuang revolusi menyerbu rumah persembunyiannya di dekat Sirte, Libya. "Qadhafi ditembak ketika mencoba melarikan diri," katanya.

Pejabat senior Dewan Transisi Nasional (NTC) Libya, Abdel Majid, juga memastikan tewasnya pemimpin yang terguling itu. "Ia tewas akibat terluka parah," ujarnya. "Jasad Qadhafi dibawa ke Misrata."

Dalam serangan ini bekas menteri pertahanan Abu Bakr Yunis dilaporkan tewas. Adapun Mutassim, putra Qadhafi, telah tertangkap. Putra lainnya, Saif al-Islam, masih misterius.

Amerika Serikat belum bisa memastikan kebenaran informasi itu. "Departemen luar negeri belum dapat memberikan konfirmasi," kata Victoria Nuland, juru bicara departemen. Adapun Perdana Menteri Belanda Mark Rutte menyatakan Qadhafi telah ditahan. "Saya senang mendengar kabar ini."

Kabar tewasnya Qadhafi disambut gembira di Tripoli, Benghazi, dan Misrata. Orang-orang berkerumun. Kendaraan bermotor membunyikan klakson dan senapan-senapan diletuskan.

Qadhafi diburu sejak Juni lalu, setelah Pengadilan Kriminal Internasional memerintahkan penangkapan Qadhafi dan keluarganya dengan tuduhan melakukan pembunuhan massal.

Keterangan lain mengatakan Qadhafi belum tewas. Salah seorang komandan pasukan NTC, Mohamed Leith, mengatakan Qadhafi terluka amat parah. "Tapi ia masih bernapas," katanya. "Qadhafi memakai seragam warna cokelat kekuning-kuningan dan sorban."

Saluran televisi Libya, Lil Ahrar, juga melaporkan pemimpin Libya terguling itu telah ditangkap. Seorang tentara yang mengaku menangkap Qadhafi mengatakan Qadhafi sempat berteriak, "Jangan tembak!"

Kemarin Kota Sirte, yang merupakan kampung halaman Qadhafi, juga sudah jatuh ke tangan pemberontak. "Tidak ada lagi pasukan Qadhafi," ujar Kolonel Yunus al-Abdali. Para pejuang NTC merayakan kemenangan dengan melepaskan tembakan ke udara dan meneriakkan, "Allahu Akbar!"

Sumber: Tempo Interaktif, 21 Oktober 2011
Ket foto: Kolonel Muammar Qadhafi

SBY Jelaskan Mengapa Mari Pangestu Digeser Jadi Menteri Pariwisata

2011-10-18T02:11:00.001-07:00

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menugaskan Mari E Pangestu-- yang sebelumnya menjadi Menteri Perdagangan ke tugas barunya. Mari diminta mengantikan Jero Wacik sebagai Menteri Pariwisata plus tambahan tugas baru, mengembangkan ekonomi kreatif,

Kepastian posisi baru puteri tokoh hukum nasional, Pang Lay Kim, itu diutarakan Presiden SBY di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 18 Oktober 2011 malam ini.

Jero Wacik sendiri, tak lagi ditugaskan di Kementerian Budaya dan Pariwisata. Ia ditugaskan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menggantikan koleganya satu partai di Demokrat, Darwin Zahedy Saleh. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sendiri kini telah berubah namanya menjadi Pariwisata dan ekonomi kreatif.

Fungsi kebudayaan, menurut Presiden SBY, "cukup luas" spektrum tanggung jawabnya. Karenanya, fungsi kebudayaan dari dalam kementerian itu "dikembalikan" kepada Kementerian Pendidikan Nasional, yang dulu bernama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

SBY beralasan, Mari Pangestu sangat cakap untuk mengantarkan Indonesia lebih maju dalam khasanah perekonomian berbasis ekonomi kreatif. "Saat ini, nilai ekonomi yang bisa didulang dari ekonomi kreatif ini juga cukup fantastis" kata SBY. "Nilainya mencapai puluhan triliun rupiah setahun dari ekspor dan perdagangan barang-barang kerajinan nasional"

Menurut SBY, pengembangan ekonomi kreatif dengan dunia pariwisata sangatlah dekat. "Saling mendukung" ujarnya." Jadi bisa dibayangkan jika kita habiskan liburan di Bali tanpa membeli oleh-oleh? Itu bisa menjadi ilustrasi sangat sederhana tentang hal ini."

Dalam perombakan kabinet kali ini, Yudhoyono memastikan jumlah anggota kabinetnya tidak akan bertambah, tetap 34 orang. Adapun wakil menteri, menurut UU Nomor 39/2008 Tentang Kementerian Negara, dijadikan acuan konstitusional pembentukan kementerian dan pejabat negara setingkat menteri.

Sumber: Tempo Interaktif, 18 Oktober 2011
Ket foto: Mari Elka Pangestu

Tuntut Pengaspalan Jalan, Sekitar 300 Wanita Demo 'Pantang Berhubungan Seks'

2011-10-17T21:34:00.004-07:00

Perempuan Barbacoas, Kolombia, telah mengakhiri aksi pemogokan "merapatkan kaki" selama tiga-bulan dan 19-hari. Aksi 'merapatkan kaki' merupakan istilah 'pantang berhubungan seks' dengan tujuan agar satu jalan ke kota kecil tempat tinggal mereka diaspal.

Aksi tersebut berakhir setelah para pejabat berjanji akan mengerjakan proyek pengaspalan tersebut. Setelah menahan hasrat selama tiga bulan lebih, mereka akhirnya melepaskannya dengan penuh kehangatan.

"Malam itu kami mencurahkan kasih-sayang kepada suami kami. Hasrat yang sungguh luar biasa dan kami memanfaatkan itu," kata Luz Marina Castillo, pemimpin protes tersebut, kepada harian Bogota El Tiempo.

Menteri Transportasi, German Cardona, telah berjanji untuk mengaspal bagian pertama sepanjang 27 kilometer dari 57 kilometer panjang seluruh jalan. Pengerjaannya menelan biaya sekitar 21 juta dollar AS. Pemerintah masih mengkaji biaya dan rancangan separuh bagian kedua rute itu.

Sedikitnya 300 perempuan memulai aksi pemogokan pada 22 Juni. Mereka menolak melakukan hubungan seks dengan suami mereka sampai pemerintah setuju untuk mengaspal separuh bagian pertama jalan. Jalan menuju kota kecil di bagian selatan Narino tersebut sudah berusia 163 tahun.

Semua perempuan didorong untuk melakukan pemogokan oleh dua hakim Narino, Maribel Silva dan Diego Enriquez, setelah mereka mengeluh tentang sikap diam kaum lelaki dalam menghadapi masalah tersebut.

"Reaksi pertama kaum pria adalah tertawa. Sebab buat mereka, cara kami melancarkan protes itu sungguh aneh," kata Silva.

Kemudian kenyataan berlaku dan pengerjaan jalan itu akhirnya dimulai pekan lalu. Ini sebagaimana telah dijanjikan oleh pemerintah. "Pada hari kami melihat peralatan tiba, kami tak percaya itu," kata Castillo.

"Itu sangat istimewa. Bukan hanya bagi gerakan ini, tapi juga buat semua warga Barbacos. Bayangkan saja, jalan itu sudah berabad-abad diabaikan."

Sumber: Republika.co.id, 18 Oktober 2011
Ket foto: Penduduk berjalan di sebuah jalan di Barbacoas, Narino, Colombia.

Susan Sarandon Dilaporkan Sebut Paus Benediktus Sebagai Nazi

2011-10-17T21:19:00.000-07:00

Aktris dan aktivis sosial Susan Sarandon diberitakan menyebut Paus Benediktus sebagai seorang Nazi saat menghadiri sebuah diskusi publik dalam festival film di New York, Amerika Serikat.

Bintang film yang meraih Piala Oscar untuk perannya dalam film Dead Man Walking pada 1995 itu mengatakan bahwa dia telah mengirimkan sang paus sebuah salinan buku yang menjadi dasar film tersebut.

"Paus yang sebelumnya, bukan seorang Nazi yang sekarang," katanya seperti dikutip oleh harian Newsday.

Pernyataan tersebut dikeluarkan pada Sabtu (15/10) dalam sebuah wawancara tentang karir Susan yang dipandu oleh aktor Bob Balaban. Wawancara tersebut merupakan bagian dari Festival Film Hamptons.

Newsday mengatakan bahwa Balaban sempat mengingatkan Susan mengenai pernyataannya itu, namun ia mengulanginya kembali. Agen Susan di Holywood tidak menjawab panggilan telepon ketika dimintai konfirmasi.

Paus Benekditus, yang lahir di Jerman, sebelumnya bernama Joseph Ratzinger, memang sempat bergabung dengan organisasi Pemuda Hitler pada awal 1940-an, ketika keanggotaan bersifat wajib, demikian menurut pihak Vatikan.

Vatikan juga mengatakan bahwa Ratzinger kemudian membelot dari kemiliteran selama Perang Dunia II dan sebagai orang Katholik yang taat, orang tuanya menolak ideologi Nazi.

Susan Sarandon (65), yang dibesarkan di New York sebagai pemeluk Katholik Roma, dikenal luas lewat kampanye anti-kelaparan dan AIDS serta penentangannya terhadap Perang Irak yang dipimpin AS.

Aktris yang membintangi film Thelma and Louse itu sempat bertugas menjadi Duta Muhibah UNICEF pada 1999.

Sumber: Antara, 18 Oktober 2011
Ket foto:Susan Sarandon

Waspada, Seks Bisa Menghapus Memori Anda

2011-10-13T21:50:00.009-07:00

Sebuah temuan mengungkapkan bahwa seks dapat menghapus memori Anda. Para ilmuwan mengutip kasus seorang wanita berusia 54 tahun yang tiba di sebuah rumah sakit di Washington DC dalam keadaan panik karena dia baru saja berhubungan intim dengan suaminya dan kehilangan semua ingatannya 24 jam sebelumnya.

Kondisi langka ini disebut transient global amnesia dan bersifat sementara. Namun karena begitu parah, bisa sangat menyusahkan, kata para peneliti.

Dalam kasus itu, otak tidak mengalami kerusakan, menurut salah seorang neurolog yang tidak terlibat dalam penelitian kasus tersebut. Memang, scan otak wanita di Georgetown University Hospital itu menunjukkan tidak ada kerusakan yang terjadi.

Sangat sedikit yang diketahui tentang apa yang memicu kondisi tersebut, meskipun beberapa dokter percaya bahwa katup yang macet di leher dapat menjadi penyebabnya.

Dalam kasus itu bukannya menutup, katup tetap terbuka yang memungkinkan tekanan di perut mendorong darah yang miskin oksigen, yang seharusnya merembes ke jantung, kembali melalui vena jugularis dan masuk ke bagian otak yang mengontrol memori.

Sebastian Ameriso dari Institut Penelitian Neurologis di Buenos Aires mengatakan kepada LiveScience, "Kami tidak tahu banyak tentang penyebabnya. Ini memberi banyak peringatan, tapi ini bukan stroke atau suatu peristiwa yang menyebabkan kerusakan pada otak. Itu hampir selalu sangat jinak."

Wanita 54 tahun itu, yang kasusnya dilaporkan dalam The Journal of Emergency Medicine, hanyalah satu dari tiga sampai lima orang per 100.000 setahun yang mengalami transient global amnesia.

Pada kebanyakan kasus, hanya memerlukan beberapa jam untuk memori kembali lagi.

Melakukan angkat berat atau bahkan pergi ke toilet juga dapat menyebabkan transient global amnesia. Dan generasi tua, orang-orang di usia 50-an dan 60-an, adalah yang paling berisiko.

Ameriso mendesak siapa pun yang mengalami kehilangan memori tiba-tiba agar mencari bantuan medis karena bisa menjadi gejala dari sesuatu yang jauh lebih serius, seperti stroke.

Sumber: Tempo Interaktif, 13 Oktober 2011

Jelang Pertemuan Wabup se-NTT di Lewoleba: Benahi Jalan dalam Kota

2011-10-13T21:50:00.005-07:00

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata diminta segera membenahi jalan dalam Kota Lewoleba dalam waktu tiga hari menjelang kegiatan pertemuan para Wakil Bupati (Wabup) se-NTT di Lewoleba, Rabu (19/10/2011).

Permintaan ini disampaikan Ketua Fraksi Nurani Peduli Keadilan (F-NPK), Fredrikus W Wahon, kepada wartawan di Gedung Peten Ina, Sabtu (15/10/2011) siang. Hal ini dikatakannya, mengingat kondisi jalan dalam Kota Lewoleba saat ini berlubang-lubang dan berdebu.

Apalagi sepengetahuannya, dana pemeliharaan rutin untuk jalan dalam kota dalam APBD murni 2011 maupun perubahan anggaran 2011 tidak dianggarkan. “Sangat disayangkan karena dana pemeliharaan jalan tidak ada. Di APBD 2011 maupun perubahan anggaran tidak diajukan, karena itu harus segera disiasati agar dalam waktu tiga hari ini segera dibenahi,” katanya.

Menurutnya, pemerintah mestinya tanggap dan menganggarkan dana pemeliharaan jalan itu. Apalagi kegiatan (pertemuan para wabup) yang tergolong besar ini sudah diagendakan sejak lama.

“Ini agenda wagub (wakil gubernur) mestinya pemerintah sudah anggarkan dana untuk pembenahan jalan-jalan dalam kota sebagai bentuk persiapan penyambutan para wakil kepala daerah dari seluruh NTT,” kata Wahon.

Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU), Paskalis Ola Tapobali, M.TP yang dihubungi melalui ponselnya, Sabtu (15/10/2011) siang, mengatakan, sudah ada perintah dari Bupati dan Wakil Bupati Lembata beberapa waktu lalu agar ruas jalan utama yang akan dilalui para pejabat daerah dibenahi kerusakan-kerusakan kecilnya.

Meski sudah ada perintah dari Bupati dan Wakil Bupati, jelas Tapobali, harus ada pengalokasian anggaran yang disepakati oleh tim anggaran pemerintah dan badan anggaran DPRD. “Kalau ada anggarannya, kita bisa bertindak cepat. Karena di DPA induk dan perubahan tidak ada,” katanya.

Mengenai kebutuhan anggaran, Tapobali mengaku, belum melakukan perhitungan secara detail karena kerusakan jalan sporadis. Dia hanya memperkirakan sekitar Rp 200 juta sampai Rp 300 juta. “Katanya keterbatasan anggaran.

Jadi kita tidak munculkan dalam ABPD atau perubahan anggaran,” jelasnya. Ditanya apakah dalam rentang waktu yang singkat ini bisa diselesaikan, Tapobali mengatakan, pihaknya siap menyelesaikan yang penting ada dananya.

Sumber: Pos Kupang, 17 Oktober 2011
Ket foto: Fredy Wahon

Konser Amal ‘Tribute to East’

2011-10-13T21:50:00.001-07:00

Untuk membantu merampungkan gereja Santu Petrus Puor, Larantuka, NTT, sejumlah professional muda, mahasiswa, dan pemuda asal Lembata, NTT yang tinggal di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Jumat, (30/9) malam menggelar konser, Jumat (30/9).

Konser amal bertajuk Tribute to East ini diadakan di Marketing Gallery Casa Grande, Kota Kasablanka, Kuningan, Jakarta Selatan. Tiga musisi asal NTT: Ivan Nestorman, Djtron Pah, dan Conrad Floresman tampil menghibur undangan.

Tanti Handayani, salah seorang penonton, mengaku baru pertama menyaksikan musisi-musisi kelahiran NTT. “Penampilan ketiganya luar biasa! Konser amal ini sangat membantu umat di paroki lain. Saya akan bantu untuk sampaikan ke teman-teman saya untuk ikut membantu pembangunan Gereja Puor,” ujarnya.

Sejak peletakan batu pertama pada 2003, pembanguna gereja Santu Petrus Puor, Keuskupan Larantuka, terhenti. Swadaya umat belum mampu merampungkan fisik bangunan.

Ansel Deri
Ket foto: Bantu gereja-Ivan Nestorman dalam Konser Amal Tribute to East.
Sumber: HIDUP edisi 16 Oktober 2011

DPR Ajak Masyarakat Dukung Pulau Komodo

2011-10-12T02:46:00.000-07:00

Dukungan Pulau Komodo menjadi satu dari tujuh keajaiban dunia terus disuarakan tokoh masyarakat di Indonesia.

Kali ini, ajakan itu datang dari anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat, Diaz Gwijangge. Anggota dewan asal Papua ini mengajak masyarakat mendukung Pulau Komodo menjadi New 7 Wonders of Nature versi New Seven Wonders Foundation yang berpusat di Zurich, Swiss.

"Caranya sederhana. Masyarakat pengguna handphone mengetik kata KOMODO dan mengirim ke 9818. Tarifnya seribu rupiah per SMS," ujar Diaz Gwijangge di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Oktober 2011.

Anggota DPR yang membidangi pariwisata ini bangga dengan dukungan masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Karena, melalui polling yang ketat, dan pada 7 Juli 2009 lalu, pulau Komodo masuk dalam 77 nominasi yang lolos untuk tahap berikutnya.

"Masyarakat Indonesia dan dunia internasional tahu bahwa Pulau Komodo yang menjadi satu-satunya daerah tempat tinggal binatang purba di dunia. Tak ada lagi di tempat lain di belahan bumi manapun," kata anggota DPR dari Partai Demokrat ini.

Senada dengan Diaz, ajakan juga datang dari anggota Komisi X DPR Jefirston Riwu Koreh. "Dalam berbagai rapat dengan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, saya selalu meminta Pak Menteri agar kampanye terhadap Pulau Komodo terus ditingkatkan," katanya.

Masyarakat juga diminta memberikan dukungan riil dengan mengirim SMS sebanyak-banyaknya, agar Pulau Komodo keluar sebagai salah satu pemenang.

Anggota DPR asal NTT ini juga mengapresiasi upaya dan kerja keras duta komodo, Jusuf Kalla yang selama ini mempromosikan pulau Komodo. Apalagi, katanya, kehadiran mantan Wakil Presiden itu di Pulau Komodo beberapa waktu lalu, telah menunjukkan komitmen dan kecintaannya terhadap Pulau Komodo.

Kampanye untuk menjadikan Pulau Komodo sebagai satu dari tujuh keajaiban dunia terus dikampanyekan oleh Pendukung Pemenangan Komodo. Bahkan, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla pun direkrut menjadi duta Komodo.

Padahal sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Budaya dan Pariwisata telah menarik diri sebagai pihak penyelenggara dan menarik pulau Komodo dari finalis New 7 Wonders.

Sikap pemerintah ini bertolak belakang dengan sejumlah tokoh, yang secara terang-terangan mendukung pulau Komodo menjadi satu dari tujuh keajaiban dunia.

Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menyatakan ikut mendukung jagoan Indonesia, Pulau Komodo dalam ajang New 7 Wonders.

"Kita sudah mendukung semua agar Komodo masuk ke tujuh keajaiban dunia. Pak Jusuf Kalla juga sudah bagus menjadi Duta Komodo, saya kira bagus," kata dia di Gedung MK, Jakarta, Kamis malam 6 Oktober 2011.

Sumber: Vivanews.com, 12 Oktober 2011
Ket foto: Diaz Gwijangge, anggota Komisi X DPR

Konsumerisme dan Praktik Korupsi

2011-10-12T02:19:00.000-07:00

Oleh Djoko Subinarto

pengarang, alumnus Universitas Padjadjaran Bandung

Suka atau tidak, praktik korupsi tampaknya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perilaku para petinggi negeri ini. Meski agenda pemberantasan korupsi terus digalakkan, praktik korupsi toh semakin menjadi-jadi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif, dalam suatu kesempatan pernah mengatakan, rakyat negeri ini semakin sulit saja membedakan mana pejabat dan mana penjahat.

United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang publik untuk kepentingan pribadi melalui cara-cara penyuapan, pemerasan, kolusi, nepotisme, penipuan dan penggelapan.

Praktik korupsi merupakan masalah yang kompleks. Korupsi bersifat multidimensional, baik menyangkut sebab dan akibatnya. Korupsi bukan hanya bisa dilihat sebagai masalah struktur politik dan kekuasaan semata, tetapi juga bisa dilihat sebagai masalah struktur ekonomi, budaya, sosial atau pun moral kelompok dan moral perseorangan.

Menurut Sheila Coronel, Direktur Eksekutif dari Philippine Center For Investigative Journalism dalam bukunya, Investigating Corruption: A Do-It-Yourself Guide, dilihat dari skala dan intensitasnya, secara garis besar praktik korupsi dapat dibagi dalam tiga kelompok.

Pertama, retail corruption. Yaitu, praktik korupsi tingkat ringan yang kerap terjadi di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika seorang pengendara motor terpaksa menyerahkan 'uang damai' kepada seorang petugas agar bisa lolos dari tilang, setelah terbukti melanggar aturan lalu-lintas.

Kedua, petty corruption. Korupsi jenis ini biasanya melibatkan para pejabat pemerintah tingkat rendah dan menengah yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan untuk melayani urusan-urusan publik, seperti layanan pajak, penerbitan sertifikasi, pengeluaran surat izin atau pelaksanaan proyek-proyek dana pemerintah.

Ketiga, grand corruption. Praktik korupsi ini melibatkan keputusan-keputusan pemerintah tingkat paling atas, yang biasanya melibatkan pemain politik kelas tinggi dari mereka yang sedang memegang tampuk kekuasaan.

Apa pun bentuk dan skala korupsinya, kita sepakat korupsi wajib diberantas hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Tidak ada istilah tebang-pilih dalam hal pemberantasan korupsi.

Sementara kalangan menuding gaya hidup konsumtif menjadi salah satu akar penyebab maraknya praktik korupsi di negeri ini. Memang, tidak bisa dimungkiri, semakin banyak saja masyarakat kita dewasa ini yang masuk ke dalam lingkaran dunia konsumtif. Pada dunia ini, kesenangan, kepuasan dan kebahagiaan hidup ditentukan oleh seberapa banyak barang yang dimiliki dan yang dikonsumsi. Dhus, hidup adalah untuk membeli dan memiliki aneka barang, meski barang-barang itu belum tentu dibutuhkan. Prinsip dasar masyarakat dunia konsumtif, "Saya ada karena apa yang saya miliki dan saya pakai."

Keberadaan seseorang ditentukan dari apa yang dimilikinya, dan dari apa yang dipakainya. Barang dinilai bukan dari fungsi dan kemanfaatannya, melainkan dari bagaimana barang-barang itu memberi citra, status serta gengsi bagi para pemakainya.

Dunia konsumtif tidak mementingkan substansi. Yang ditekankan adalah kemasan, cangkang, bungkus. Sedangkan yang sangat diagungkan adalah penampilan, bukan isi. Sementara karya, kreativitas dan budaya kerja keras dianggap tidak terlalu penting.

Juliet Schorr, ekonom dari Universitas Harvard, AS, dalam bukunya, The Overspent American berpendapat, adagium uang tidak akan mampu membeli kebahagiaan telah benar-benar dilupakan oleh masyarakat dunia konsumtif. Menurut Schorr, konsumerisme baru (new consumerism) menegaskan bahwa kebahagiaan justru hanya bisa kita capai jika kita semakin banyak membelanjakan uang dan semakin banyak memiliki barang-barang: rumah mewah, mobil mentereng, perabotan luks, pakaian bermerek dan sebagainya.

Sukses orang kebanyakan diukur dengan uang dan harta yang dimilikinya. Untuk menggapainya, masyarakat dunia konsumtif berada pada dua pilihan: mencari uang dan menghabiskan uang. Hidup akhirnya seolah hanya untuk mencari uang dan bagaimana menghabiskannya. Padahal, tidak semua bisa dibeli dengan uang.

Meski demikian, toh semakin banyak saja orang menempuh berbagai upaya demi mendapatkan uang lebih banyak dan membelanjakannya lebih banyak lagi. Salah satunya lewat jalan pintas menerabas. Yaitu, dengan memanfaatkan jabatan dan kekuasaan untuk melakukan korupsi, seperti yang marak terjadi di negeri ini. Dan, dari hasil korupsi itulah, mereka berupaya memuaskan nafsu konsumtif mereka.

Menaikkan gaji para pejabat negara serta memperbaiki sistem birokrasi dengan maksud mencegah mereka agar tidak mudah korupsi adalah langkah bagus. Namun, jika perilaku konsumtif mereka tidak pernah bisa terkendali, agaknya sulit berharap mereka untuk tidak tergoda melakukan korupsi di kemudian hari. Kenapa? Gaji yang tinggi bisa saja tidak akan pernah cukup. Sistem birokrasi yang handal mungkin saja dikadalin sepanjang mereka tidak pernah bisa mengekang nafsu konsumtif mereka.

Sudah saatnya para pucuk pimpinan negeri ini memberi tauladan bagaimana menjalankan hidup sederhana yang sebenarnya. Seharusnya para pejabat memberikan contoh gaya hidup sangat sederhana. Sayang, alih-alih memberi contoh bagaimana hidup sederhana, sebagian besar pemimpin negeri ini justru malah memberi contoh bagaimana berlomba untuk hidup bermewah-mewah.

Selain soal pengendalian perilaku konsumtif, ketegasan hukuman buat para pelaku korupsi juga diperlukan. Kalau hanya kurungan di balik jeruji besi selama 2-3 tahun, diyakini masih banyak pejabat kita yang antre main api coba-coba untuk korupsi demi memuaskan hasrat konsumtif mereka.

Sumber: Suara Karya, 11 Oktober 2011

Sepuluh Desa di TTS NTT Kelaparan, Enam Dikabarkan Tewas

2011-10-12T01:49:00.007-07:00

Ratusan masyarakat di sejumlah wilayah di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur mengalami kelaparan hebat akibat gagal panen yang melanda wilayah tersebut menyusul kekeringan sepanjang musim kemarau.

Relawan dari lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap Dony Aryanto di Jakarta, Rabu (12/10) mengatakan ada sekitar sepuluh desa yang mengalami kelaparan di wilayah Timor Tengah Selatan.

"Saya baru saja kembali dari tugas di Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur untuk memberikan bantuan pangan bagi warga yang kelaparan," katanya.

Dia menjelaskan, selama berada di TTS di dua kecamatan yakni Amanuban Timur dan Amanuban Selatan. "Di dua wilayah itu tim ACT menemukan sekitar sepuluh desa yang mengalami kekeringan dan gagal panen sehingga masyarakatnya kelaparan dan terpaksa memakan biji asam jawa," katanya.

Dia menambahkan, mengkonsumsi biji asam jawa memang sudah menjadi tradisi masyarakat setempat namun intensitasnya meningkat tajam akibat kekeringan.

"Memakan biji asam jawa memang sudah menjadi tradisi, namun sejak terjadinya kekeringan dan gagal panen intensitas mengkonsumsi biji asam jawa meningkat tajam dan warga sama sekali jarang mengkonsumsi jagung atau beras, bahkan hampir tidak pernah," katanya.

Dia juga menambahkan, di wilayah Amanuban Timur dirinya mendengar kabar dari masyarakat bahwa ada enam orang yang meninggal dunia akibat kelaparan.

"Saya mendengar langsung dari masyarakat saat saya berada di sana bahwa ada enam orang meninggal dunia akibat kelaparan di Amanuban Timur," katanya.

Selama berada di TTS dia mengatakan kondisinya sangat memprihatinkan, dimana ladang dan persawahan mengalami kekeringan hebat.

"Warga setempat mengatakan sudah sekitar tujuh bulan hujan tidak turun mengguyur daerah itu, dan selama beberapa hari saya berada di lokasi hujan memang tidak pernah turun, kalaupun ada gerimis kecil itu juga hanya sebentar," katanya.

Dia menjelaskan, warga pada saat ini sangat membutuhkan makanan pokok seperti beras atau jagung. "ACT telah membantu sebanyak dua ton berasa dan setengah ton jagung namun itu sama sekali belum cukup, warga membutuhkan lebih banyak karena jumlah warga yang mengalami kepalaran diperkirakan terus meningkat," katanya.

Dia juga menambahkan, kondisi kelaparan diakibatkan panen yang selalu gagal karena hujan sudah sekitar tujuh bulan tidak membasahi wilayah tersebut.

Sumber: Republika.co.id, 12 Oktober 2011
Ket foto ilustrasi: Sejumlah anak kecil yang menderita kelaparan di Afrika.
Sumber foto: ardi-lamadi.blogspot.com

Menanti Lembata Tersenyum

2011-10-12T01:49:00.005-07:00

Oleh Maxi Wolor

wartawan tinggal di Makassar

SATU dekade usia Kabupaten Lembata, NTT, berlalu tanpa terasa. Yang terasa adalah sarana dan prasarana masih sangat minim, dan pelayanan kepada masyarakat jalan di tempat. Betapa tidak, lubang-lubang di jalan masih tetap menganga.

Jalan raya sendiri bagai sungai di musim hujan, dan berubah menjadi kali mati ketika kemarau. Naik dan turun di Pelabuhan Laut Lewoleba pun susah setengah mati. Entah sopir, konjak, tukang ojek, pencuri dan siapa lagi yang berdiri menutup pintu masuk dan keluar terminal pelabuhan. Lebih parah lagi, ada ibu hamil harus menemui ajal, karena oksigen di Puskesmas habis.

Inilah sekilas wajah Lembata setelah 10 tahun lepas dari Kabupaten Flores Timur sebagai induk. Otonomi yang diperjuangkan para pendahulu sejak tanggal 7 Maret 1954 hanya mendambah daftar panjang penderitaan masyarakat.

Bila dibuka lebih jauh, terbentang jelas kebijakan dan perilaku yang sulit dipahami. Lihat saja, ada tiga kantor bupati, dua pasar, dan dua terminal di ibu kota Kabupaten Lembata, Lewoleba. Sementara ada pegawai negeri yang hanya masuk kantor sebentar, isi daftar hadir lalu pergi lagi entah ke mana.

Setelah 10 tahun, Lembata ibarat menapak kembali dari kilometer nol. Karena pembangunan yang sudah dilakukan tidak terencana dengan baik, sehingga kurang bermanfaat alias mubazir. Selain kantor bupati, pasar dan terminal, ada dua proyek besar di luar proyek-proyek lainnya bakal menyusul terbengkalai. Kedua proyek dimaksud yakni pabrik es di Waijarang dan pembangunan jobber atau penampung bahan bakar minyak (BBM) di samping pelabuhan Lewoleba. Padahal kedua proyek ini menelan dana miliaran rupiah.

Tiga pilar

Menyadari pembangunan di Lembata tidak terencana dengan baik, Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur dan wakilnya Victor Mado Watun, yang baru terlipih Juli 2011 untuk masa bakti hingga 2016, mencetuskan tiga pilar pembangunan. Ketiga pilar dimaksud yakni Lembata Bersih, Lembata Produktif dan Lembata Mandiri.

Apanya yang bersih, produktif dan mandiri? Bukankah tiga pilar ini hanya program kampanye pemilihan bupati tempo hari? Ataukah memang sudah dirancang sedemikian rupa untuk membawa Lembata lebih maju, sebagaimana tagline “Lembata Baru” di pundak Yentji-Victor? Jangan-jangan, sekali lagi jangan-jangan, hasil yang dinikmati masyarakat kelak bukan Lembata Rasa Baru, tetapi tetap masih Lembata Rasa Lama.

“Tidak, kita harus ubah pola. Komoditas seperti kemiri yang dulu dijual langsung ke pedagang di Jawa, kita olah lalu dikemas dan diberi label Lembata baru dijual. Ini namanya Lembata Produktif,” ujar Bupati Yentji ketika bertatap muka dengan warga Lembata di Makassar di Aula Frateran HHK Makassar, 21 September 2011. Bupati yang mengaku hidup, besar dan sukses dari kemiri itu yakin bahwa dengan mengolah terlebih dulu kemiri dan juga jambu mete, rakyat Lembata memperoleh pendapatan yang lebih besar.

Untuk mendukung program itu, bupati berencana mengoptimalkan peran PD Purin Lewo yang akan direstrukturisasi menjadi BUMD Lembata. Selain BUMD, bupati akan menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk mengolah kemiri dan mete. Syaratnya, pengelola harus memiliki gudang penampung dan membangun industri pengolahan dan pengepakan. Selain itu, bupati mengarahkan Lembata menjadi kabupaten mandiri, tidak tergantung semata-mata pada bantuan.

“Saya bilang kepada kepala dinas sosial, tugasnya bukan hanya membagi-bagi beras bantuan, tapi membuat program agar tahun-tahun berikutnya masyarakat tidak kekurangan pangan lagi,” ujarnya. Jadi masyarakat Lembata tidak terus menerus bergantung pada pemerintah, tapi mampu menyediakan bahan pangan sendiri.

Namun untuk melangkah menuju Lembata Mandiri, Yentji mengaku sangat berat karena tidak didukung sumber daya manusia (SDM) yang memadai. “Saya jujur katakan, SDM di kabupaten yang layak dipakai hanya 20 persen. Ini dampak dari pengiriman mahasiswa tugas belajar dalam 10 tahun terakhir tidak sesuai kebutuhan,” ujar Yentji.

Bupati mengaku bahwa hampir semua dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak memiliki tenaga berkualitas. Contoh, SDM di Perindustrian dan Perdagangan serta Bappeda, masih lemah. Selain lemah, hampir tidak ada disiplin. “Sekarang saya terapkan absensi sidik jari, dan baru-baru ketahuan ada enam orang pegawai tidak masuk kantor tapi pesiar di pasar,” kata bupati.

Dari lemahnya SDM itu maka bupati dan wakilnya mencetuskan Lembata Bersih. Maksudnya membersihkan atau mereformasi pejabat eselon III dan lainnya yang selama ini tidak berkualitas karena menduduki jabatan melalui praktik KKN.

Termasuk tenaga pengajar atau guru yang tidak tinggal di desa tempat dia mengajar, dikembalikan ke desa. “Ada guru tinggal di Lewoleba tapi mengajar di Kedang. Ini harus ditertibkan,” ujar Yentji. Pembersihan juga dilakukan terhadap restoran, rumah makan atau cafe yang menyimpan wanita penghibur.

Lembata Tersenyum

Tiga pilar pembangunan memang bukan hanya soal reformasi birokrasi, peningkatan pendapatan dan mandiri memenuhi kebutuhan. Namun dalam penjabarannya bidang-bidang lain juga ikut dibangun. Terasa agak ekstrim juga ketika bupati melontarkan gagasan untuk membangun satu pasar baru, sebagai pengganti dua pasar yang sudah ada.

Membangun sebuah kompleks perumahan pada sebuah lokasi yang masih dirahasiakan, dan sebuah museum di atas ketinggian di Desa Waijarang. “Museum akan dilengkapi dengan teropong untuk memantau seluruh wilayah Lembata. Di museum itu juga disimpan sejarah Lembata dan benda-benda bersejarah,” janji bupati.

Di bidang pendidikan, melalui Lembata Cerdas akan dibangun rumah baca di setiap desa. Sedangkan bidang kesehatan, akan hadir rumah sakit penyangga untuk meng-cover sedikitnya 4.000 jiwa. Rumah sakit ini untuk menampung pasien yang tidak bisa ditangani puskesmas.

“Jangan lagi ada ibu hamil yang meninggal karena tidak ada oksigen di puskesmas,” jelas bupati. Bagaimana dengan jalan, air bersih, listrik dan pariwisata? “Semua kita bangun, dana ada di kementerian. Cuma selama ini Lembata tidak memasukkan proposal dan tidak punya RTRW.”

Jalan raya yang menjadi warisan bupati 10 tahun terakhir merupakan sektor yang paling terbengkalai di Lembata. Pemerintah sendiri tidak tahu memulai dari mana, sementara masyarakat dari sembilan kecamatan selalu mengeluh soal jalan.

Di bidang air bersih, program desalinasi atau menawarkan air laut menjadi pilihan. Sedangkan pariwisata tetap digalakan, di mana bupati berencana membelokkan rute perjalanan wisatawan dari Bali-Wakatobi (Sul-tra), menjadi Bali-Lembata-Wakatobi. Kalau listrik, dengan delapan PLTD di kecamatan-kecamatan untuk sementara tak terlalu dikeluhkan.

Bupati juga berjanji, tambang emas di Leragere, Kecamatan Lebatukan yang diributkan selama dua tahun terakhir ditutup. Tambang ini baru bisa dibuka kembali bila masyarakat menghendaki.

Yang boleh ditambang adalah sumber panas bumi atau gas alam di Kecamatan Atadei. “Kuncinya di tangan pemerintah, jangan ada pengusaha yang mau atur pemerintah,” tegas bupati.

Ketua Komisi II DPRD Lembata yang membidangi infrastruktur dan keuangan, Linus Beseng menyadari dana pembangunan bagi kabupaten masih sangat minim. APBD Lembata tahun ini juga hanya Rp 350 miliar.

Dari total dana APBD, 60 persen untuk belanja pegawai, sisanya belanja barang dan proyek. “Kinerja keuangan Kabupaten Lembata juga tidak memuaskan, karena dalam dua tahun berturut-turut mendapat penilaian disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan,” ujar Linus. Status disclaimer berarti BPK tidak bisa memberi pendapat atas laporan pengelolaan keuangan. Atau sama saja dengan laporan keuangan Kabupaten Lembata tidak sesuai dengan dana yang digunakan.

Namun kata Linus, untuk meningkatkan fungsi dan pelayanan pada Pelabuhan Lewoleba dan Bandara Wunopito, sebagai pintu gerbang masuk Lembata, telah tersedia dana non status Rp 180 miliar. Dari dana ini, Pelabuhan Lewoleba mendapat Rp 8 miliar untuk pembangunan terminal dan bandara mendapat Rp 16 miliar. Faktanya, untuk membangun Lembata dengan 117.000 penduduk yang demikian kompleks tidak mungkin bersandar pada APBD.

Dibutuhkan dana lebih besar lagi, ratusan miliar bahkan triliunan rupiah. Mengingat pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lembata sendiri hanya Rp 11 miliar per tahun, maka selain mengejar dana-dana yang ada di kantung-kantung kementerian, Bupati Yentji Sunur juga bertekad meningkatkan PAD Lembata menjadi Rp 20 miliar per tahun.

Entah sumber-sumber pendapatan apalagi yang hendak bupati gali, karena potensi pendapatan Lembata sendiri tidak terlalu besar.

Mendengar program bupati, warga Lembata di Makassar terkagung-kagum, sekaligus ragu. Kagum, karena bila program itu tercapai 50 persen saja, maka wajah kabupaten ini pasti berubah.

Sebaliknya ragu, karena biasanya apa yang diucapkan lebih bagus daripada yang dikerjakan, alias indah kabar dari rupa. Apakah bupati bisa mewujudkan semua program itu? Karena rencana-rancana seperti itu masih tersimpan baik di memori masyarakat Lembata sejak lima dan 10 tahun lalu.

Sumber: Pos Kupang, Rabu, 12 Oktober 2011

ICW Kecam Putusan Bebas Wali Kota Bekasi

2011-10-12T01:49:00.003-07:00

Vonis bebas terhadap Wali Kota Bekasi nonaktif, Mochtar Mohammad, menuai kecaman banyak pihak. Peneliti hukum Indonesia Corruption Watch, Febridiansyah menilai kasus itu mengidap banyak kejanggalan. “Kami tentu sangat kecewa,” kata Febri ketika dihubungi, Rabu, 12 Oktober 2011.

Mochtar divonis bebas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung kemarin. Empat dugaan kasus pidana yang dialamatkan kepadanya dinyatakan tidak satupun yang terbukti. Keempatnya adalah kasus dana prasmanan, kasus suap panitia anggaran DPRD Bekasi dan dugaan suap kepada tim auditor BPK wilayah Bandung dan tim penilai adipura.

Febri menjelaskan, kejanggalan tampak karena kasus itu merupakan bagian dari kasus penangkapan auditor BPK yang sudah divonis bersalah di Pengadilan Tipikor. “Nah, dari fakta sidang itu muncul nama Mochtar. Maka, menjadi aneh jika seolah-olah tidak terjadi sesuatu terhadapnya,” katanya.

Menurut Febri, vonis bebas tersebut merupakan keputusan yang luar biasa lantaran Mochtar dijerat dakwaan subsider dengan empat kasus sekaligus. Bahkan, guna keperluan pembuktian, Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menyertakan 320 alat bukti dengan 43 saksi. “Buktinya sangat banyak dan kuat,” ujarnya.

Guna merespon putusan tersebut, kata Febri, jaksa harus mengkaji secara rinci dasar pertimbangan hakim. Utamanya terkait dengan ada-tidaknya unsur pengabaian fakta selama sidang. “Jaksa perlu membuat memori kasasi dengan melihat dasar putusan hakim. Apakah memang ada alat bukti yang diabaikan,” ujarnya.

Febri juga menilai vonis itu sebagai bentuk kegagalan model peradilan tipikor di daerah yang mereka protes sejak lama. Itu karena model tersebut memiliki kelemahan dari sisi pengawasan dan rentan mendapatkan intervensi. ”Kami sudah menyampaikan kekhawatiran itu sejak awal penyusunan undang-undang tersebut,” katanya.

Bahkan, kata Febri, satu di antara hakim ad-hoc yang menjatuhkan vonis bebas itu merupakan hakim yang pernah tersangkut kasus dugaan korupsi saat bertugas di Pengadilan Negeri Riau. “Namun, jejak rekam itu seolah diabaikan begitu saja oleh Mahkamah Agung dalam proses seleksi,” katanya.

Vonis bebas terhadap Mochtar juga ikut menjadi perhatian Komisi Yudisial. Juru bicara KY Asep Rahmat menjelaskan, saat ini lembaganya sedang menganalisis dokumen selama persidangan, termasuk di dalamnya rekaman proses selama persidangan. “Jika nanti bisa ditindaklanjuti, kami akan meminta keterangan para pihak,” katanya.

Sumber: Tempo Interaktif, 12 Oktober 2011
Ket foto: Mochtar Mochammad

Pembusukan Demokrasi

2011-10-12T01:49:00.001-07:00

Oleh Tardjo Ragil

Peneliti Departemen Politik The Akbar Tandjung Institute

Wakil Presiden Boediono dalam pidato kuncinya saat memberikan pembekalan kepada peserta Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XVII Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) di Jakarta, baru baru ini, mengatakan terdapat dua faktor yang menjadi penyebab kegagalan sistem demokrasi.

Faktor pertama yang mengakibatkan kegagalan demokrasi adalah 'disfungsionalitas', atau tidak berfungsiya suatu sistem. Faktor kedua adalah 'degenerasi', atau pembusukan di dalam sistem yang terjadi secara terus-menerus yang pada akhirnya membuat demokrasi gagal.

Pernyataan Boediono, menegaskan pesan penting bagi kita untuk merefleksikan kembali praktik demokrasi di Tanah Air. Pasalnya, perkembangan dinamika demokrasi yang berlangsung semenjak reformasi bergulir, bukanlah tanpa cacat.

Secara prosedural, praktik demokrasi di Indonesia, memang mengalami kemajuan yang luar biasa. Prinsip 'suara rakyat, suara Tuhan' tampak jelas dalam format politik kekinian. Rakyat memiliki kuasa penuh dalam setiap proses sirkulasi elite. Semua jabatan politik, baik di tingkat lokal hingga nasional, semuanya ditentukan melalui mekanisme pemilihan secara langsung.

Demokrasi Uang?

Namun sayangnya, kemajuan demokrasi pada sisi prosedural itu, justru tengah mengidap persoalan akut. Telah terjadi semacam 'pembusukan' yang tidak mustahil menyebabkan demokrasi kita akan menuai kegagalan. Praktik demokrasi kita, telah tercerabut dari nilai-nilai etis dan moral yang secara esensial menjadi basis penyangganya.

Esensi demokrasi yang oleh Aristoteles ditujukan untuk mengapai 'kebaikan bersama', telah bergeser fungsi sebagai alat melegitimasi praktik pragmatisme politik. Demokrasi kita telah menyulap suara rakyat layaknya komoditas ekonomi yang bisa diperjual-belikan.

Pemilu tidak lagi menjadi sarana untuk menegakkan 'daulat rakyat', akan tetapi lebih pada 'daulat modal'. Pun demikian dalam ritual perebutan pucuk pimpinan partai politik, tak ada lagi urusan idealisme dan gagasan. Semuanya bergantung pada besar-kecilnya insentif uang dan kekuasaan yang disuguhkan.

Kalau Orde Lama menghadirkan konsep 'Demokrasi Terpimpin', Orde Baru dengan 'Demokrasi Pancasila' maka Orde Reformasi menyuguhkan 'Demokrasi Uang?' Bukankah betapa uang telah menjadi berhala dalam mentalitas berdemokrasi saat ini?

Lantas, apa yang terjadi ? Potret kehidupan politik kian lama semakin menjauh dari orientasi idealisme. Alur perpolitikan nasional cenderung berorientasi pada uang sertakekuasaan belaka.

Langgam politik kita kian mengalami distorsi, oleh karena 'orang-orang bekerja dari politik, bukan untuk politik'. Pun demikian dengan pola hubungan elite dengan rakyat dalam setiap pergelaran demokrasi, lebih dibangun berdasarkan praktik politik dagang sapi.

Akibatnya, demokrasi transaksional hanya memberikan akses kekuasaan kepada orang-orang yang sekedar bermental uang, akan tetapi miskin idealisme dan keteladanan.

Demokrasi transaksional, jelas tak akan menumbuhkan kesadaran akuntabilitas elite terhadap rakyat. Yang muncul, justru semakin menguatnya syahwat memburu rente dan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

Masalahnya, dukungan politik yang diperoleh dalam setiap momentum demokrasi, membutuhkan ongkos yang tidak sedikit. Banyaknya ongkos yang digelontorkan untuk mengeruk dukungan politik publik, dianggap sebagai 'mahar politik'. Maka, setelah terpilih, elite politik merasa tak ada kewajiban menunaikan janji-janji politiknya.

Mahalnya ongkos dalam praktik demokrasi transaksional ini, tanpa disadari telah memicu banyak terjadinya praktik abuse of power. Banyak di antara pekerja-pekerja politik pada akhirnya terjerembab dalam berbagai skandal korupsi politik.

Tak heran, jika banyak politisi kita yang akhirnya lebih berperan sebagai 'calo anggaran', ketimbang sebagai pekerja politik. Heboh kasus korupsi yang melibatkan Mohammad Nazaruddin, bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, adalah salah satu contohnya.

Dalam situasi seperti ini, transformasi kehidupan demokrasi tidak bisa disandarkan hanya pada perubahan tambal sulam pada tingkat prosedur dan perundang-undangan. Akan tetapi, sebuah transformasi substantif, yang membutuhkan suatu revolusi mental-kebudayaan, tidak hanya bagi elite politik, tetapi juga kepada rakyat kita. Wallahu'alam.

Sumber: Suara Karya, 11 Oktober 2011

Ratu Atut, Kandidat Gubernur Paling Kaya

2011-10-06T23:15:00.002-07:00

Calon Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, tercatat sebagai kandidat terkaya. Kekayaan Ratu Atut paling banyak dibandingkan dua calon gubernur lainnya, yaitu Wahidin Halim dan Jazuli Juwaeni.

Jumlah kekayaan Atut berdasarkan surat pemberitahuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. B-2703/12/9/20011 tertanggal 28 September 2011, senilai Rp 37,739 miliar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan KPK per 6 Oktober 2006 lalu, Ratu Atut juga memiliki harta tidak bergerak senilai Rp 18,160 miliar dengan lokasi paling besar nilainya terdapat di Bandung, Jawa Barat. Adapun harta bergerak, seperti alat transportasi, Rp 3,931 miliar, harta kekayaan lainnya seperti surat berharga senilai Rp 7,855 miliar.

Ketua Pokja Pencalonan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten Agus Supriyatna mengatakan berdasarkan surat pemberitahuan KPK tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN), total kekayaan Ratu Atut Chosiyah per tanggal 8 Juli 2011 mencapai Rp 37,739 miliar. Jumlah tersebut turun jika dibandingkan pada 6 Oktober 2006 silam yang mencapai Rp 41,937 miliar.

Wahidin Halim, berdasarkan laporan KPK per tanggal 30 Juni 2011, jumlah harta kekayaannya mencapai Rp 9,508 miliar. Jumlah ini naik dibandingkan LHKPN pada 28 Maret 2008, di mana saat itu jumlah harta kekayaan Wahidin Halim sebesar Rp 7,998 miliar. Sedangkan untuk Jazuli Juwaeni, nilai kekayaannya sebesar Rp 2,789 miliar.

Sementara itu, Calon Wakil Gubernur Banten, Irna Narilta, tercatat memiliki harta kekayaan paling besar. Istri mantan Bupati Pandeglang, Dimyati Natakusumah, ini tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 22,605 miliar per 1 Juli 2011, disusul oleh Rano Karno sebesar Rp 13,014 miliar per 25 Juni 2011, dan Makmun Muzakki sebesar Rp 676,653 juta.

“Kami mengumumkan ke publik, baik melalui media cetak maupun ditempel di kantor KPU Banten, untuk rincian harta Irna di antaranya adalah jumlah harta tidak bergerak sebesar Rp 20,704 miliar, harta bergerak sebesar Rp 1,843 miliar,” kata Ketua Pokja Pencalonan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten Agus Supriyatna, Jumat, 7 Oktober 2011.

Sumber: Tempo Interaktif, 7 Oktober 2011
Ket foto: Gubernur Banten Ratu Atut Choisyah.

Steve Jobs Ternyata Punya Nama Arab dan Berasal dari Garis Keturunan Nabi Muhammad

2011-10-06T23:14:00.003-07:00

Asal usul mendiang bos Apple, Steve Jobs, terus jadi bahan berita. Setelah diketahui ia ternyata punya darah Suriah, dari ayahnya, Abdul Fattah John Jandali, ada satu lagi temuan yang unik.

Setelah dirunut-runut, riwayat keluarga Jandali ternyata salah satu keluarga terkemuka di Homs, Suriah. Sepupu Steve Jobs, Bassma Al Jandali, menegaskan trah Jandali punya garis keturunan langsung dengan Nabi Muhammad SAW!

"Ayah Steve, Paman saya, Abdul Fattah John Jandali datang dari Homs. Keluarga Jandali adalah keluarga yang punya hubungan darah dengan keluarga Nabi Muhammad SAW," kata Bassma, seperti dikutip dari Gulf News. Basma adalah seorang jurnalis di Timur Tengah.

Steve Jobs Jandali pun ternyata punya nama Arab. Nama Arabnya adalah Abdul Lateef Jandali. Ketika ia lahir dan diadopsi oleh keluarga yang memberinya nama Steve Jobs.

Bassma bercerita, ketika kecil ibunya Bushra Jandali Rifa'e kerap mengatakan ada keturunan Jandali yang hidup di AS. Itu adalah pamannya, Abdul Fattah Jandali, yang juga ayah Steve Jobs.

Belakangan, paman Bassma lainnya Abdul Wahid, bercerita kalau Abdul Fattah Jandali akhirnya punya anak di luar nikah dengan Joanne. Anak itu akhirnya diadopsi oleh keluarga lain.

Abdul Fattah memilih tak pulang ke Suriah karena malu akan skandalnya. Tapi akhirnya ia tetap menikahi Joanne dan punya puteri (adik Steve Jobs) bernama Mona Jandali Simpson.

"Kami memang tak pernah bertemu. Tapi kami semua di bawah trah Jandali tetap punya hubungan. Saya merasa seharusnya saya bertemu Steve. Seharusnya saya melepasnya, mengatakan sampai jumpa..," kata Bassma.

Sumber: Republika.co.id, 10 Okt 2011
Ket foto:Steve Jobs

Wow, Syahrini Cium Hyun Bin

2011-10-06T21:05:00.003-07:00

Aktor Secret Garden asal Korea Selatan Hyun Bin tampil bersama Syahrini di Panggung Hiburan TNI AL SCTV. Syahrini pun menciumnya. Wow!

Syahrini mencium Hyun Bin di atas panggung 'Panggung Hiburan TNI AL' SCTV dan disaksikan ribuan penonton di lapangan Markas Komando Brigade Infantri 2, Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis (6/10).

Usai dicium Syahrini, Hyun Bin yang sedang mengikuti wajib militer di negaranya mengaku mengunjungi Indonesia bukan sebagai selebritis, namun sebagai utusan Departemen Pertahanan Korea Selatan yang berhubungan baik dengan pemerintah Indonesia.

Hyun Bin juga sempat diajari Syahrini mengatakan "Indonesia, sesuatu". Kalimat sesuatu, saat ini sedang tren di kalangan anak muda itu diucapkan oleh Hyun Bin, aktor yang masih aktif menjadi anggota Marinir Korea Selatan.

Hyun Bin pun berhasil mengucapkan kalimat itu meski dalam ekpresi datar. Usai itu, ribuan penonton pun berteriak histeris memanggil namanya.

Sumber: Inilah.com, 7 Oktober 2011
Ket foto: Syahrini & Hyun Bin

Jika Kena 'Reshuffle' PKS Ancam Buka Kontrak Koalisi

2011-10-06T20:55:00.003-07:00

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta tetap berkeyakinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak bakalan merombak kabinetnya. Atau mengurangi jatah 4 kursi dari 34 menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang menjadi jatah partainya.

Empat menteri itu adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri, serta Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata.

"Saya selalu mengatakan, sebaiknya SBY memikirkan ulang reshuffle kabinet yang dibilang tujuannya meningkatkan kinerja," kata Anis Matta di DPR, Kamis 6 Oktober 2011. "Menurut saya hal itu tidak akan tercapai."

Namun jika ternyata Presiden SBY benar-benar me-reshuffle dan mengurangi jatah menteri PKS, kata Anis, partainya akan membeberkan kontrak khusus dengan Presiden. "Isi kontraknya, kalau ada reshuffle, akan kami buka," kata Anis.

Anis mengklaim hanya PKS yang memiliki kontrak khusus dengan Presiden di luar kontrak koalisi. Menurut dia, kontrak ini berbeda dengan kontrak koalisi. "Kontrak koalisi kan normatif," ujarnya.

Karena itu, PKS optimistis jika tidak ada kadernya yang dilengserkan. Namun jika Presiden bersikap lain PKS siap berada di luar koalisi. "Isi kontraknya, kalau ada reshuffle akan kami buka. Coba saja dulu," kata dia menandaskan.

Anis tetap menganggap perombakan kabinet tidak akan efektif meningkatkan kerja pemerintahan dan justru mengganggu pelaksanaan program di kementerian-kementerian, khususnya kementerian yang menterinya diisukan akan diganti.

"Setiap menteri yang kerja menjadi tidak tenang, tiap hari diganggu isu reshuffle. Reshuffle hanya menciptakan gaduh, pada akhirnya kasihan Presiden juga," ujarnya.

Belum lagi upaya manuver yang dilakukan oleh menteri yang akan diganti ataupun calon menteri yang diisukan mengisi kabinet. "Walhasil yang kita lihat daftar nama. Habis itu Presiden membantah lagi bahwa daftar itu bukan dari dia," kata Anis.

Sumber: Tempo Interaktif, 6 Oktober 2011
Ket foto: Anis Matta
Foto: Tempo/Imam Sukamto

Seorang PNS di Larantuka Positif HIV/AIDS

2011-10-06T20:54:00.003-07:00

Seorang pegawai negeri sipil (PNS) di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), dinyatakan positif terjangkit HIV/AIDS. Sebelumnya, seorang ibu melahirkan juga teridentifikasi HIV/AIDS dan dua warga Larantuka meninggal saat mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Larantuka.

PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur tersebut saat ini sedang mendapat perawatan intensif baik oleh keluarga maupun rumah sakit.

Terungkapnya PNS yang terkena HIV/AIDS tersebut disampaikan oleh Direktur RSUD Larantuka, dr Yoseph Kopong Daten, kepada wartawan, Rabu (5/10/2011).

Ia mengatakan, dalam tiga bulan terakhir sudah beberapa warga diketahui terkena HIV/AIDS seiring dengan kerelaan mereka menjalani pemeriksaan.

Hingga tahun 2010, terang dr Yoseph, ada sekitar 46 kasus yang baru diketahui. Namun, ia belum bisa memastikan berapa jumlah penderita HIV/AIDS pada tahun 2011.

"Umumnya meningkat kasus HIV/AIDS di Flotim. HIV/AIDS ini ada lembaga KPAD yang terus melakukan sosialisasi," terangnya.

Menyikapi makin meningkatnya penderita HIV/AIDS di Flores Timur, DPRD Flores Timur telah menetapkan peraturan daerah (perda) tentang HIV/AIDS, yang mewajibkan warga melakukan pemeriksaan medis sehingga penderita bisa terdeteksi sedari dini. Sayangnya, pelaksanaan perda tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan.

Melalui perda tersebut, ditegaskan bahwa masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan administrasi kependudukan, seperti pengurusan KTP, akta, dan surat kelakuan baik, terdahulunya dilakukan pemeriksaan HIV/AIDS. Tes HIV/AIDS ini juga dilakukan pada saat para pencari kerja mengikuti seleksi menjadi CPNSD.

Upaya paksa hukum itu, dikatakan Wakil Ketua DPRD Flores Timur Antonius Hubertus G Hadjon, dimungkinkan karena hukum dari filosofi sifatnya dapat dijadikan alat paksa oleh negara.

Upaya paksa tersebut dilakukan demi keselamatan warga dari bahaya HIV/AIDS. "Daya bunuh HIV/AIDS lebih besar ketimbang bahaya bencana alam," katanya.

Selain upaya paksa dengan jalur formal, Anton mengatakan, diusulkan untuk memperketat pemeriksaan di pintu masuk dan keluarnya perantau asal Flores Timur. Hal tersebut penting dilakukan karena, berdasarkan contoh kasus, HIV/AIDS terbawa oleh para perantau.

Sumber: Kompas.com, 6 Oktober 2011
Ket foto:korban HIV/AIDS
Foto: www.i-dus.com

Steve Jobs Tutup Usia

2011-10-05T22:42:00.002-07:00

Pendiri dan mantan CEO Apple Inc. Steve Jobs tutup usia di usianya ke 56 tahun setelah bertahun-tahun berperang melawan penyakit kanker dan penyakit lainnya. Kematian CEO Terbaik Amerika ini diumumkan Apple Inc. Rabu 5 Oktober 2011 malam.

"Kami sangat sedih untuk mengumumkan bahwa Steve Jobs, meninggal dunia hari ini" demikian isi pernyataan Dewan Direksi Apple dalam BussinesWire.

Seperti dikutip Associated Press, Apple menyebut kecerdasan, semangat, dan energi Jobs menjadi sumber inovasi luar biasa. " Dunia ini lebih baik karena Steve".

Seperti diketahui, Jobs mengalami gangguan kesehatan dan terlihat lebih kurus sejak pertengahan 2000-an. Ia dirawat akibat kanker pankreas dan menjalani transplantasi hati pada 2009. Karena kesehatannya, Jobs pun harus mengambil cuti panjang dari perusahaan dan memilih mundur dari CEO pada Agustus 2011

Akhir Agustus lalu,Steve Jobs tampil dalam beberapa foto di sejumlah media online dan cetak. Dalam foto itu, Jobs, pendiri Apple Inc, tampak sangat kurus, lemah, dan kuyu. Jobs mengenakan kaos hitam lengan panjang, celana pendek hitam, dan sendal.

Jobs terlihat jauh lebih kurus dibandingkan penampilannya 2 bulan lalu. Dalam foto yang muncul di Daily Mail, Minggu, 28 Agustus 2011 ini, Jobs tampak dipapah oleh seseorang yang memakai baju biru dan celana kotak-kotak cokelat. Foto ini diambil di luar rumahnya di California.

Mundur dari jabatannya sebagai Presiden Direktur (CEO) Apple Inc, Jobs digantikan Tim Cook yang saat ini menjabat Direktur Operasi atau Chief Operating Officer.

Dalam suratnya Rabu, 24 Agustus 2011 kepada Dewan Direktur Apple, Jobs mengatakan hanya mundur dari jabatannya, tapi tidak sebagai anggota Dewan Direktur dan karyawan Apple.

"Saya selalu mengatakan bila saya tidak bisa lagi menjalankan tugas, maka saya akan memberitahu kapan waktunya," kata Jobs seperti dikutip dari New York Times, Kamis, 25 Agustus 2011. "Dan hari itu kini telah tiba."

Meski mengundurkan diri, dia tak menyebutkan karena sakit. Steve Jobs lahir di San Fransisco pada 24 Februari 1955. Pada akhir 1970-an dia mendirikan Apple bersama Steve Wozniak dan Mike Markkula.

Sumber: Tempo Interaktif, 6 Oktober 2011
Ket foto: Steve Jobs

Pil Anti Uban akan Segera Hadir

2011-10-05T22:03:00.000-07:00

Bradford, Rambut putih alias uban biasanya identik dengan rambut kakek dan nenek. Tapi sebentar lagi uban tidak akan jadi masalah ketika Anda beranjak tua, karena ilmuwan telah menemukan pil yang bisa mencegah uban.

Uban biasanya mulai muncul setelah usia 30 tahun ketika sel-sel rambut manusia mulai menyerah pada proses yang disebut stres oksidatif, yang membuatnya lebih rentan terhadap racun. dan formula pil anti uban yang sedang dikembangkan ini bekerja dengan menawarkan perlindungan terhadap proses tersebut.

Peneliti menjelaskan, sel pigmen rambut mati seiiring usia karena kurangnya enzim pelindung yang disebut tyrosinase-related protein 2 (TRP-2).

TRP-2 membantu membuat sel-sel penghasil pigmen yang disebut melanosit. Secara teori, kehadiran TRP-2 bisa mencegah rambut berubah warna menjadi abu-abu.

Daripada menciptakan obat sintetis untuk meniru TRP-2, para ilmuwan lebih memilih menyaring ribuan senyawa alami dan akhirnya menemukan satu buah yang tidak disebutkan namanya.

"Pil akan didasarkan pada ekstrak buah yang meniru enzim yang disebut TRP-2, yang tidak terdapat pada folikel rambut," jelas Bruno Bernard, Kepala Tim Perawatan Rambut, Kualitas dan Warna L'Oreal, seperti dilansir Dailymail, Kamis (6/10/2011).

Menurut peneliti, percobaan keselamatan (safety trial) sedang berjalan, namun mekanisme produk tidak akan diresmikan sampai pertemuan International Investigative Dermatology dalam 18 bulan.

"Dengan orang-orang hidup lebih lama dan bekerja lebih lama, mereka berada di 'zona abu-abu' (uban) lebih lama dan permintaan untuk hal seperti ini sangat besar. Tidak jelas apakah mengganti enzim ini adalah benar-benar jawabannya, tetapi tim Bernard memiliki pengetahuan yang sangat baik tentang bagaimana folikel rambut bekerja," jelas Des Tobin, profesor biologi sel di University of Bradford’s Centre for Skin Science.

Sumber: www.detikhealth.com, 6 Oktober 2011
Ket foto: Rambut uban

Sultan Buka Peluang Gubernur dari Luar Keraton

2011-10-05T22:02:00.003-07:00

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X memberi sinyal bahwa tidak tertutup kemungkinan orang yang menjabat gubernur dan wakil gubernur Yogya adalah orang-orang di luar Keraton Ngayogyakarta maupun Puro Pakualaman.

Kondisi itu dimungkinkan terjadi jika Sultan dan Pakualam masih di bawah umur atau belum memenuhi persyaratan sebagai gubernur dan wakil gubernur. "Karena kalau keraton ada perwalian, tapi negara kan enggak mengenal perwalian," kata Sultan saat ditemui di Kepatihan, Selasa 4 Oktober 2011.

Berdasarkan paugeran (aturan keraton), raja yang masih kecil akan digantikan oleh perwalian, yakni meliputi paman, saudara laki-laki, dan kiai penghulu. Sedangkan dalam jabatan pemerintahan, jika gubernur yang dipilih tidak mampu menjalankan jabatannya, akan digantikan oleh pelaksana tugas. "Mosok gubernur yo arep kaya ngono (perwalian). Jadi model keraton seperti apa dan pemerintah yang mau dicapai seperti apa. Ada modifikasinya," kata Sultan.

Jika pejabat gubernur dan wakil gubernur berasal dari orang di luar keraton dan puro, mungkin yang akan ditunjuk adalah pejabat negara yang mempunyai jabatan sebagai direktur jenderal atau sekretaris jenderal.

Ada-tidaknya orang di luar keraton dan puro, menurut Sultan, tergantung apakah Dewan Perwakilan Rakyat membuka peluang atau tidak untuk mereka. Peluang itu dimungkinkan diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY. "Itu terserah DPR. Kalau (DPR) konsisten, mestinya tidak (membuka peluang)," kata Sultan.

Sikap konsisten DPR tersebut, menurut Sultan, adalah apabila DPR tetap mengakui bahwa sultan adalah gubernur dan gubernur adalah sultan serta Pakualam adalah wakil gubernur dan wakil gubernur adalah Pakualam. "Legislasi kan di tangan DPR. Meskipun pejabat itu diangkat presiden, harus sepengetahuan keraton dan puro. Jadi clear," kata Sultan.

Sementara itu, jika keraton, puro, dan masyarakat tetap konsisten pada proses suksesi melalui penetapan, Sultan meminta agar keraton dan puro berubah. Sultan yang bertakhta haruslah menyesuaikan untuk memenuhi syarat sebagai gubernur. Semisal, jika sultan masih di bawah umur, apakah walinya bisa diangkat sebagai pejabat gubernur.

Begitu juga jika yang menjadi sultan adalah adiknya yang sudah dewasa. Masyarakat dipastikan tidak akan memprotes karena pemilihan sultan adalah prerogatif internal keraton. "Tapi, kalau kemudian dia diajukan sebagai gubernur dan fraksi di DPRD ora gelem, terus piye?" kata Sultan.

Perubahan yang dimaksud Sultan adalah perubahan pada paugeran keraton dan puro yang dibakukan secara internal. Sultan pun tak membantah jika dimungkinkan terjadi dialog panjang.

Lantaran sifatnya adalah penyesuaian paugeran keraton dan puro dengan persyaratan sebagai kepala dan wakil kepala daerah. "Itu konsekuensi penetapan. Kalau jabatan sultan match dengan gubernur, pemerintah pusat kan tidak khawatir lagi," kata Sultan.

Wakil Ketua DPRD DIY dari Fraksi PAN, Tutiek Widyo, menilai perubahan paugeran keraton adalah hal yang wajar. Apalagi, untuk menjadi pejabat pemerintah, ada persyaratan harus lolos uji kelayakan dan kepatutan. "Peraturan daerah saja harus disesuaikan dengan undang-undang. Jadi perubahan paugeran itu sikap reformatif," kata Tutiek.

Sumber: Tempo Interaktif, 5 Oktober 2011
Ket foto: Sri Sultan Hamengku Buwono X

Kontraktor Memonopoli Proyek di Lembata

2011-10-04T02:47:00.001-07:00

Suara keras Anton Gelat, anggota DPRD Lembata cukup menghentak ruang sidang paripurna DPRD Lembata, NTT hari ini Senin (3/10/2011).

Lelaki asal Desa Posiwatu, Kecamatan Wulandoni ini menginterupsi dan mendesak Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur, S.T, untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan tender proyek tahun 2011 di Kabupaten Lembata. Anton menilai, terkesan ada monopoli dari kontraktor tertentu serta intervensi dari oknum tertentu di DPRD Lembata.

Menurut Gelat, permintaan ini disampaikan karena sebelum proses tender tahun 2011, Bupati Lembata bersama tim termasuk Komisi II DPRD Lembata mengecek rekanan-rekanan, apakah benar memiliki peralatan atau tidak.

Dan, hal itupun sudah dibicarakan di DPRD bahwa yang menang tender haruslah rekanan yang memiliki peralatan serta berkantor di Lewoleba.

Menurut Gelat, DPRD perlu menggelar rapat kerja (raker) dengan bupati, para kepala dinas yang pengelola proyek-proyek besar, panitia tender serta mengundang para rekanan dari berbagai asosiasi di Lembata untuk membongkar praktik percaloan yang merugikan keuangan daerah.

Sumber: Tribunnews.com, 3 Oktober 2011
Ket foto: Anton Gelat

Seks dengan Selingkuhan Lebih Rentan Bikin Patah Kemaluan

2011-10-04T02:44:00.005-07:00

Peringatan keras bagi para lelaki yang hobi berselingkuh, penelitian membuktikan risiko penis patah cenderung lebih tinggi saat berhubungan seks bukan dengan istri sendiri. Dalam banyak kasus, cedera seperti ini bisa memicu impotensi.

Peningkatan risiko penis patah saat berselingkuh diungkap oleh Dr Andrew Kramer, seorang pakar urologi dari University of Marryland Medical Center. Dalam penelitiannya, Dr Kramer mempelajari 16 kasus penis patah yang terjadi antara 2004-2011.

Berdasarkan hasil penelusuran, 50 persen kasus dialami pasien saat berhubungan seks dengan pasangan yang tidak sah. Hanya 3 kasus yang terjadi saat bercinta dengan istri sendiri, sedangkan sisanya menimpa lelaki lajang yang melakukan hubungan seks di luar nikah.

Temuan lain dalam penelitian itu adalah, hampir semua kasus terjadi saat berhubungan seks di tempat-tempat yang tidak lazim misalnya di dalam mobil, di kantor, di kamar mandi atau di dalam lift. Hanya 3 kasus yang terjadi di atas tempat tidur, yakni yang dilakukan dengan istri sendiri.

"Dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti terburu-buru dan dengan posisi yang tidak lazim, laki-laki kurang mampu melindungi kemaluannya dari gerakan-gerakan mendadak yang bisa membuatnya patah," ungkap Dr Kramer seperti dikutip dari Indiatimes, Selasa (4/10/2011).

Dr Kramer menambahkan, patahnya kemaluan laki-laki bisa terjadi ketika benda itu tertekuk terlalu tajam hingga memecahkan ruang penampungan cairan untuk ereksi. Selain memicu rasa nyeri yang luar biasa, pecahnya ruang penampung juga bisa menyebabkan pasien susah ereksi.

Jika dibiarkan, kondisi ini bisa memicu impotensi permanen atau setidaknya akan memicu kelainan bentuk saat kemaluannya mengalami ereksi. Sementara jika segera dibawa ke rumah sakit, dokter hanya butuh waktu sekitar 45 menit untuk mengatasinya melalui operasi.

Dampak buruk berhubungan seks dengan selingkuhan bukan kali ini saja diteliti, bahkan sebelumnya pernah diungkap adanya risiko yang lebih mematikan. Seperti yang pernah diberitakan detikHealth, 85 persen laki-laki meninggal karena serangan jantung saat berhubungan seks dengan selingkuhan.

Sumber: detik.com, 4 Oktober 2011
Ket foto ilustrasi: google.co.id

Ivan Nestorman Hadirkan Dolo-dolo

2011-10-02T04:02:00.000-07:00

Misa dan konser amal pembukaan Tahun Penggalangan Dana untuk Gereja Santo Petrus, Stasi Puor, Paroki Santu Joseph Boto, Dekenat Lembata, Keuskupan Larantuka, NTT di Casa Grande, Kota Kasablanka, Jakarta, Jumat (30/9 2011) malam, berlangsung lancar dan sukses. Acara diawali misa syukur dipimpin Romo Lukas Lile Masan, Pr dari Paroki Boto.

Acara yang dimulai sejak pukul 19.00 WIB itu baru berakhir pukul 23.30 WIB terlukis sangat meriah dan mengesankan. Djitron Pah yang malam itu datang dengan Sasando-nya membuka konser malam itu.

Ia tampil solo dan memukau mata undangan yang kebanyakan belum melihat Sasando secara langsung. Alunan lagu yang dibawakan Djitron menghanyutkan. Suasana menjadi hening. Semua terpukau oleh kepiawaian musisi belia asal NTT ini.

“Casa Grande pernah kedatangan musisi Sasando, adiknya Djitron sepertinya. Lebih muda,” ujar Paulus Hasto, Promotion Manager Elite Prima Hutama, pengembang Kawasan Kota Kasablanka, tempat di mana Casa Grande berada.

Conrad Floresman membuka sesi-nya dengan Bale Nagi versinya yang hits melalui albumnya Tribute to The Land. Conrad diiringi sejumlah musisi asal NTT yang tampil memukau dan membuat arena di Marketing Gallery Kota Kasablanka pun jadi lantai dance. Apalagi, ketika musisi reggae asal Puor ini membawakan lagu pamungkasnya Flores Island dan Welcome to Lembata.

“Di Spanyol, anak-anak muda yang menggerakkan industri wisata. Kalau melihat penampilan mereka saat manggung, Coen Botoor (Conrard Floresman, red) ini masih lebih baik. Kita orang Lembata punya talenta luar biasa,” ujar Petrus Bala Pattyona, pengacara nasional yang baru kembali mengikuti World Youth Day 2011 di Madrid’s Plaza de Cibeles yang dihadiri langsung Paus Benediktus XVI.

Kalau Sasando memang pernah hadir di Casa Grande, tetapi tidak dengan dolo-dolo. Tarian khas etnis Flores Timur dan Lembata ini, ternyata ampuh menahan sekitar tiga per empat dari undangan malam itu bertahan hingga limabelasan menit berdolo-dolo.

Ivan Nestorman, musisi jazz kelas internasional asal Manggarai itulah yang ‘membakar’ mereka dengan rentak dolo-dolo. Medley tiga lagu asal NTT, lagu rakyat Larantuka: Lui E, Wo le le le dari album Nus Hikon dan Ary Diaz dan Seni Tawa Gere milik Senada Group pun terlantun dari suara emas Ivan yang diiringi hentak dolo-dolo yang apik musisi d’Blanca Group Band asal Jakarta itu.

“Ini sebuah terobosan yang baik dan penampilan saya malam ini adalah persembahan saya untuk pembangunan gereja di Puor. Saya pernah ke Larantuka dan Lamalera, tetapi lewat laut sehingga belum sempat melintas di Puor. Saya berharap bisa ke sana lagi lewat jalur darat, bisa ke Ile Ape dan Kedang juga,” ujar Ivan, penyanyi festival yang telah manggung di mana-mana namun masih peduli dengan budaya asli NTT ini.

Semua undangan yang hadir merasa puas dengan acara malam itu. Sebagai sebuah pembukaan, Bona Beding tokoh muda asal Lamalera turut menyumbangkan penjualan bukunya selama kegiatan pencarian dana ini untuk gereja di Puor. “Ini awal yang baik, dan mereka melakukan terobosan baru dengan kegiatan seperti ini,” ujar Bona, wartawan dan penulis senior kelahiran Lembata.

Sementara itu, Tanti Handayani, seorang undangan dari Cibubur mengatakan, dirinya baru pertama menyaksikan bakat dan potensi musisi-musisi NTT secara live malam itu.

“Saya nggak berkedip, lho! Saya akan bantu untuk sampaikan ke teman-teman saya untuk sama-sama membantu pembangunan gereja ini,” ujar pemilik Resto Laras Asih di Kawasan Cibubur, Jawa Barat.

Sementara itu, Ferdinandus Diri A. Lamak dan Ansel Deri Mudaj dari Profesional Muda Labalekan Jakarta yang menginisiasi acara ini mengatakan, kegiatan yang dipersiapkan kurang dari dua minggu untuk ukuran Jakarta, memang cukup sulit untuk tidak menyisakan sejumlah kekurangan.

Ansel, Wakil Koordinator PROMULA Jakarta mengatakan, jalur di depan Kota Casablanka adalah jalur macet sehingga banyak undangan terpaksa pulang. “Tetapi, kita tetap keep contact karena mereka akan terus bersama kita bahu membahu membantu umat di Puor. Ke depan kita akan menutup kegiatan ini dengan acara sejenis yang lebih baik lagi,” ujar Ansel.

Koordinator PROMULA Jakarta, Ferdinan Lamak berjanji akan memperbaiki kekurangan terutama dari sisi jumlah undangan dalam Konser dan Misa Syukur Penutupan Tribute to East untuk Gereja Puor ini satu tahun ke depan.

“Selanjutnya, Tribute to Eas akan terbuka membantu masyarakat NTT lain yang membutuhkan bantuan penggalangan dana dari para donatur di Jakarta,” ungkap Lamak.

Dari 200 undangan yang disebarkan, hanya sekitar tiga perempat yang hadir pada malam itu. Kolekte yang terkumpul Rp 946.000, donasi buku dan kaset dari Bona Beding dan Coenrad Floresman Rp 897.000. Sementara kotak donasi Rp 4.505.000.

Jumlah ini akan ditambahkan dengan sejumlah undangan yang tidak hadir, namun sudah dan akan mengirimkan donasi mereka ke rekening Penasihat Promula Labalekan, Sr. Sipriana PRR dengan No. Rekening, BRI 0124-01-001373-53-3.

Edi Lamak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan acara ini. Ia menyebut Bung Ivan, Coenrad dan Djitron Pah serta semua musisi yang berpartisipasi. Juga terima kasih kepada manajemen Cara Grande, Kota Kasablanka dari Pakuwon Group yang telah mempercayai panitia menggunakan gallery mereka sebagai venue acara.

Juga rekan-rekan media lokal dan nasional seperti Tribunnews.com, Harian Umum Pos Kupang, FloresNews.com, NTTNewsOnline.com, dan lain-lain yang telah mewartakan kegiatan ini.

Hadir dalam acara itu, sejumlah tokoh asal Lembata dan NTT, seperti Herman YL Wutun bersama ibu, Yos Pattyona, dan politisi muda asal Ngada Valens Dhaki So’o yang didaulat menjadi Master of Ceremony konser ini.

Sumber: Tribunnews.com, 2 Oktober 2011
Ket foto: Ivan Nestorman tampil memukau dalam konser Tribute to East yang diselenggarakan Profesional Muda Labalekan Jakarta guna di Casa Grande, Jakarta, Jumat (30/9) malam.

Polres Lembata Siap Hadapi Manuk

2011-10-02T02:53:00.003-07:00

Kapolres Lembata, AKBP Martin Johannis, S.H mempersilakan Theresia Abon Manuk alias Erni Manuk mempraperadilankan Polres Lembata karena menganggap telah menghentikan proyeknya. Polres Lembata siap menghadapi upaya hukum Manuk tersebut.

Johannis mengatakan hal itu ketika ditemui Pos Kupang di ruang kerjanya, Rabu (28/9/2011). Dikatakannya, langkah hukum untuk praperadilan adalah hak setiap orang atau kelompok yang merasa dirugikan. “Silakan, itu hak dia. Polisi tidak berwenang menghentikan proyeknya. Kita hanya pasang garis polisi di area penyelidikan,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Erni Manuk mengancam akan mempraperadilankan kepolisian dalam hal ini Polres Lembata. Berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003, demikian Erni Manuk, polisi tidak punya kewenangan untuk menghentikan proyek selain konsultan.

Sumber: Pos Kupang, 30 September 2011
Ket foto: Kapolres Lembata Martin Johannes.
Sumber foto: lewolembata.blogspot.com

Pohon Kelapa Membahayakan Penerbangan di Bandara Wonupito Lembata

2011-09-28T23:53:00.006-07:00

Keberadaan sejumlah pohon kelapa di ujung landasan pacu (Runway) bandara Wonupito Lewoleba, Kabupaten Lembata, NTT, sangat membahayakan keselamatan penerbangan.

Demikian disampaikan Kepala Bandara Wunopito melalui Kepala Operasional Sisi Darat (Kapoksi), Michel Hire Wake, kepada pos-kupang.com, Rabu (28/9/2011). Menurutnya, pucuk pohon kelapa itu sangat mengganggau ketika pesawar akan take off.

“Sebelah barat Di ujung Runway 02, ada pohon kelapa yang sangat membahayakan keselamatan penerbangan pada saat take off,” katanya.

Dia meminta agar pemerintah setempat memberi perhatian dengan melakukan pembebasan lahan tempat tumbuh pohon kelapa itu. “Mohon perhatian dari pemerintah daerah dalam pembebasan pohon kelapa itu,” katanya.

Seperti diketahui, hingga saat ini Pemda Lembata belum menyelesaikan kewajibannya terhadap tuntutan ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk membangun bandara ini.

Pemilik tanah, Lorens Hadung Boleng melalui Kuasa hukumnya, Petrus Bala Pattyona, SH sudah mengirim surat bahkan memberi somasi beberapa waktu lalu agar segera ada perhatian pemda membayar ganti rugi.

Tidak disebutkan berapa besar nilai uang yang harus diganti rugi namun dari informasi yang dihimpun Pos Kupang, nilai ganti rugi itu mencapai Rp 20 miliar.

Pihak Pemda Lembata rupanya telah duduk bersama membicarakan langka yang diambil untuk menyelesaikan persoalan itu. Selasa (27/9/2011) pemda menggelar rapat internal tertutup guna membahas langkah yang diambil. Tidak diketahui hasil pertemuannya seperti apa.

Namun menurut Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Lembata, Ansel Ola Bahi, rapat itu dilakukan guna membicarakan desakan dan somasi dari pemilik tanah agar segera ada sikap dari Pemda. Menurutnya, setelah rapat internal itu, pemda akan mengundang pemilik tanah untuk membicarakan langkah selanjutnya.

Sumber : Pos Kupang, 29 September 2011
Ket foto: Pesawat Susi Air saat mendarat di Bandara Udara Wunopito Lewoleba, Lembata.
Dok. foto: hurek.blogspot.com

Trio Musisi NTT Konser Bantu Gereja Puor

2011-09-28T23:53:00.003-07:00

Tiga musisi asal NTT masing-masing Ivan Nestorman, Djtron Pah, dan Coenrad Floresman bersama sejumlah musisi NTT lainnya, akan menggelar konser amal pada Jumat (30/9/2011) malam, di Marketing Gallery Kota Kasablanka, Casa Grande, Jakarta Selatan.

Konser bertajuk Tribute to East dalam rangka penggalangan dana untuk Pembangunan Gereja Santo Petrus Puor, Paroki Santu Joseph Boto, Keuskupan Larantuka. Konser digagas Profesional Muda Labalekan Jakarta bekerja sama dengan Keluarga Besar Mahasiswa dan Pemuda Lembata Jabodetabek.

Menurut Ketua Panitia Pelaksana, Coenrad Floresman, sebelum konser diadakan misa kudus yang dipimpin Pastor Rekan Paroki Boto, Romo Lukas Lile Masan, Pr.

"Dari konser kami berharap umat yang hadir saat misa maupun undangan yang datang mengulurkan tangan membantu umat stasi Puor. Konser musik yang dibawakan dalam kemasan acoustic,” ujar Coenrad.

Gereja Santo Petrus Puor dibangun tahun 1933 oleh Pastor Bernard Bode, SVD. Akibat termakan usia, gereja ini nyaris tak bisa digunakan lagi. Pada 2003, umat memulai memikirkan membangun gedung gereja baru. Pada 14 Agustus 2003 Bupati Lembata, Andreas Duli Manuk melakukan peletakan batu pertama dimulainya pembangunan gedung baru.

Pembangunan berjalan sangat lambat karena mengandalkan swadaya umat. Hingga kini, gedung gereja tersebut mandek dan belum diatap. Umat dan panitia kehabisan anggaran yang sebagian besar swadaya umat.

Koordinator Profesional Muda Labalekan Jakarta, Ferdinandus Diri Lamak mengatakan, Tribute to East adalah sebuah aksi solidaritas untuk membantu umat agar cepat menyelesaikan pembangunan rumah ibadah mereka.

“Ini hanya awal dari usaha penggalangan dana untuk Gereja Puor karena sudah delapan tahun belum selesai. Kami bersama-sama dengan adik-adik mahasiswa Lembata Jakarta akan melakukan sejumlah kegiatan lain untuk keperluan ini,” kata Edi Lamak, sapaan akrabnya kepada Tribunnews.com, Kamis (29/9/2011).

Sementara itu, Ansel Deri, seorang tokoh muda asal Lembata di Jakarta menambahkan, aksi solidaritas ini harus diikuti juga dengan upaya lain guna memperoleh bantuan merampungkan gereja Puor.

“Delapan tahun itu waktu yang cukup panjang untuk merampungkan gereja ini. Padahal cukup banyak sumber pendanaan di pusat yang bisa diakses, jika ada koordinasi antara panitia lokal dan pemerintah daerah,” ujar Ansel, staf ahli anggota DPR RI.

Menurut Ansel, dalam beberapa kesempatan ia sudah bertemu dengan beberapa anggota DPR RI dari NTT dan beberapa pihak untuk menyampaikan kesulitan yang dihadapi umat di beberapa wilayah di Keuskupan Larantuka.

“Saya dan Pastor Lukas sudah bertemu Pak Melky Mekeng dan Pak Honing Sanny. Begitu juga beberapa anggota DPR dari NTT lainnya. Tanggapan mereka positif dan semoga bisa sedikit memberikan solusi bagi umat di Puor,” kata Ansel.

Batasi Publikasi

Mengenai target undangan yang diharapkan hadir pada acara Tribute to East, Coenrad menambahkan, pihaknya memang membatasi publikasi mengenai acara ini mengingat undangan yang hadir adalah mereka yang akan menjadi donatur bagi gereja Puor.

Selain itu, acara ini pun diselenggarakan di Casa Grande, venue eksklusif yang sudah menyediakan fasilitasnya bagi kegiatan ini.

“Casa Grande adalah sebuah kawasan property eksklusif yang terletak di lokasi strategis sehingga mudah dijangkau. Terima kasih untuk Pakuwon Group, khususnya manajemen Casa Grande yang telah menyediakan tempat bagi kegiatan ini,” ujar Coenrad.

Ivan Nestorman yang juga vokalis dari Nera Band akan tampil bersama Djitron Pah, musisi Sasando yang ngetop melalui ajang Indonesia Mencari Bakat (IMB) serta Coenrad yang juga penyanyi beraliran reggae.

“Kami akan menampilkan performa untuk dinikmati. Lagu-lagunya bebas. Ivan mau membawakan lagu apa saja, juga Djitron dan saya. Pokoknya kami bernyanyi untuk dinikmati, jadi tidak ada order lagu khusus sehingga mudah-mudahan pertunjukan esok nanti dapat dinikmati,” kata musisi reggae asal Puor, kelahiran Larantuka, Flores Timur ini.

Sumber: Tribunnews.com, 29 September 2011
Ket foto: Gereja St Petrus Puor, Paroki Boto, Keuskupan Larantuka.
Masih menunggu kemurahan hati penderma untuk dirampungkan.
Foto: dok. Ansel Deri

Selingkuhi Istri Napi, Sipir Dibui 3 Bulan

2011-09-28T21:28:00.003-07:00

Majelis hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, Jawa Timur, Rabu kemarin, menjatuhkan vonis penjara selama tiga bulan kepada seorang sipir (petugas lembaga pemasyarakatan) setempat, gara-gara tepergok menyelingkuhi istri orang.

SYN (47), sipir asal Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru tersebut, tampak pasrah saat ketua majelis hakim mengetukkan palu tiga kali tanda vonis dijatuhkan.

“Terpidana telah terbukti melanggar Pasal 284 KUHP tentang Perzinahan, apalagi keduanya sama-sama telah memiliki pasangan,” ujar Ketua Majelis Hakim PN Tulungagung, Ramelan, dikonfirmasi usai sidang.

Tidak sepatah kata pun komentar keluar dari mulut SYN. Sejak pembacaan vonis, SYN yang telah dikaruniai dua orang anak dari istri sahnya ini hanya bisa tertunduk lesu.

Ia pantas malu dengan para pegawai di PN Tulungagung, sebab istri sahnya juga bekerja di tempat tersebut. Kepada majelis hakim yang menanyakan sikapnya atas vonis yang dijatuhkan, SYN hanya menyatakan pikir-pikir.

Informasi dari beberapa sumber, SYN selama ini diketahui sebagai PNS yang bekerja di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II B Tulungagung. Ia merupakan salah satu sipir yang cukup disegani di tempat kerjanya. Selain memang sudah senior dibanding sipir-sipir yang lain, SYN dikenal tegas.

Jabatannya sebagai sipir penjara rupanya membuat SYN dekat dengan keluarga napi, termasuk TH (39), perempuan yang kemudian diselingkuhinya. Meski sama-sama telah berkeluarga, keduanya semakin dekat dan bahkan melakukan perselingkuhan. SYN dan TH kemudian hidup serumah di Perum Griya Tunggul Asri, Desa Tunggulsari, Kecamatan Kedungwaru.

SYN akhirnya digerebek oleh istri sahnya sekitar setahun lalu. Pada saat digerebek, kedua pasangan berada di dalam rumah dengan hanya menggunakan baju singlet dan celana pendek, sedangkan TH mengenakan daster.

Sumber: Kompas.com, 29 September 2011
Ket foto ilustrasi: google.co.id

Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Kunarto Meninggal Dunia

2011-09-27T23:51:00.000-07:00

Mantan Kepala Polisi Jenderal (Purn) Kunarto meninggal dunia hari ini, Rabu (28/9/2011). Kapolri periode 1991-1993 itu meninggal dunia sekitar pukul 04.30 di Rumah Sakit Internasional Surabaya.

"Beliau meninggal karena sakit dan sudah tua," kata Juru Bicara Kepolisian Daerah Jawa Timur Komisaris Besar Rachmad Mulyana dihubungi wartawan.

Rencananya, jenazah akan dimakamkan di Jakarta. Rachmad belum dapat memastikan tempat pemakaman Kunarto. "Nanti tergantung keluarga apakah akan dimakamkan di tempat pemakaman umum atau tidak," katanya.

Kunarto lahir di Yogyakarta, 8 Juni 1940. Sejak masih di bangku SD dia sudah bercita-cita menjadi polisi sehingga begitu tamat SMA (1961), dia langsung melamar menjadi polisi.

Setelah lulus dari SMA Negeri III/B Yogyakarta pada 1960, Kunarto meneruskan pendidikan di Perguruan Tinggu Ilmu Kepolisian (PTIK) angkatan X dan rampung pada 1970. Setelah menjalani sejumlah jabatan penting di Polri, pada 27 Februari 1991 ia dipercaya memegang tampuk pimpinan Polri menggantikan Jenderal Polisi Drs Sanoesi.

Kunarto meninggalkan seorang istri bernama Warsiyah yang dinikahinya pada 1967 dan dua orang putra, Rino Adi Kuswaryono dan Hariadi Kuswaryono.

Sumber: Kompas.com, 28 September 2011
Foto: Alm. Jenderal Pol Purn Kunarto

Rabies Bisa Dicegah

2011-09-27T21:12:00.008-07:00

Oleh drh Maria Geong, PhD

alumnus School of Veterinary and Biomedical Sciences,
Murdoch University, Perth, Western Australia

RABIES adalah penyakit infeksius yang ditularkan melalui gigitan hewan. Secara global sedikitnya 55 000 orang meninggal dunia setiap tahun karena rabies. Menyadari pentingnya rabies sebagai salah satu penyakit yang sangat serius maka Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization /WHO) dan Badan Kesehatan Hewan Dunia/OIE (Office Internationalle des Epizooties/World Organization for Animal Health) menetapkan tanggal 28 September sebagai Hari Rabies Dunia yang diperingati setiap tahun di seluruh dunia. Sampai saat ini rabies pada anjing (rabid dogs) masih merupakan sumber infeksi utama terjadinya kasus rabies pada manusia.

Di Indonesia, rabies dilaporkan dihampir seluruh wilayah kepulauan di 33 provinsi. Provinsi yang tidak pernah tertular rabies atau dinyatakan bebas secara historis adalah provinsi Nusa Tenggara Barat, Papua dan Papua Barat. Beberapa provinsi secara berurut-turut dinyatakan sebagai wilayah tertular baru adalah pulau Buru Selatan, pulau Bali, pulau Bengkalis, Pulau Nias dan Pulau Larat.

Berdasarkan laporan situasi penyakit rabies di Indonesia, terlihat bahwa rabies cenderung menyebar ke pulau pulau yang masih bebas termasuk pulau Buru Selatan Maluku (tahun 2006), Pulau Bali (akhir tahun 2008), Pulau Bengkalis (tahun 2009), Pulau Nias (tahun 2010) dan Pulau Larat (tahun 2010). Jumlah rata-rata orang meninggal dunia yang dilaporkan setiap tahun di Indonesia sebanyak 143 orang.

Di NTT, Pulau Flores, Lembata, Solor dan Adonara merupakan wilayah tetular rabies sejak akhir tahun 2007. Sampai saat ini rabies belum dilaporkan di pulau-pulau lain di luar pulau Flores dan Lembata seperti pulau Timor, Sumba, Alor dan pulau pulau lain yang berbatasan langsung dengan pulau-pulau tertular rabies. Berdasarkan laporan kasus kematian manusia selama kurun waktu 14 tahun berjumlah 224 kasus (data sampai dengan akhir Agustus 2011). Mencermati penyebaran rabies di Indonesia dan kurun waktu penanganan rabies di Flores dan Lembata selama 14 tahun terakhir, maka menarik untuk di renungkan sejauh mana kepedulian kita menyikapi rabies di daerah ini?

Dalam memperingati hari rabies dunia tanggal 28 September yang diselenggarakan setiap tahun, Badan Pengendali Rabies Dunia yang berada di bawah koordinasi WHO dan OIE diserukan bahwa rabies adalah penyakit yang bisa dicegah dan kepedulian adalah pertahanan terdepan melawan rabies.

Rabies telah diketahui sebagai penyakit tertua di dunia dan paling mematikan manusia dan atas dasar tersebut inisitif ini dikedepankan. Di Indonesia kasus rabies telah ditemukan lebih dari satu abad yang lalu dan kasus kematian pada manusia masih akibat rabies masih saja berlangsung sampai dengan saat ini.

Teknologi pengembangan penelitian untuk analisis pengujian, pengembangan diagnosis dan vaksin pada hewan dan manusia berkembang sangat cepat di berbagai negara namun dilain pihak penyakit rabies masih saja menjadi ancaman serius di berbagai negara terutama di Asia, Afrika dan Amerika Latin tidak terkecuali di Indonesia.

Anak anak memiliki risiko tinggi terhadap penularan penyakit ganas ini karena kedekatan mereka dengan anjing sebagai sumber penularan. Hal ini karena mereka tidak paham dan mengetahui bahaya rabies dan juga takut dipisahkan dari anjing kesayangannya.

Anak-anak memiliki kecenderungan yang tinggi lebih karena mengalami gigitan dan cakaran berulang di wajah dan kepala yang kedua-duanya membawa resiko yang tinggi terhadap penularan rabies. Anak-anak biasanya acuh terhadap bahaya akibat anjing penular rabies dan mungkin tidak menyampaikan kepada orang tuanya bilamana telah terjadi gigitan, jilatan atau cakaran oleh anjing yang telah tertular rabies.

Rabies adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang dapat menyerang hewan dan manusia. Penyakit rabies umumnya menular lewat gigitan, tetapi kemungkinan penularan dapat juga terjadi melalui pencemaran air liur dari hewan penderita pada kulit yang terluka atau jaringan mukosa.

Rabies pada hewan dan manusia berakibat fatal manakala gejala syaraf mulai muncul. Berita yang menggembirakan adalah bahwa rabies adalah penyakit yang mudah dicegah dengan vaksinasi. Vaksinasi adalah tindakan paling penting dalam managemen kesehatan hewan peliharaan dan merupakan satu-satunya upaya paling penting untuk pencegahan.

Untuk pelaksanaan vaksinasi di Pulau Flores dan Lembata dibutuhkan komitmen bersama lintas wilayah tertular sehingga program vaksinasi terjadwal secara konsisten setiap tahun.
Sesungguhnya keberhasilan pengendalian rabies harus dimulai dari pemilik anjing itu sendiri yakni dengan membawa anjing untuk divaksinasi.

Upaya pencegahan dengan vaksinasi bertujuan untuk melindungi diri, hewan peliharaan dan masyarakat sekitar. Vaksinasi pada semua anjing peliharaan sangat penting untuk memutuskan mata rantai infeksi virus rabies pada hewan dan manusia. Jika anjing menggigit, luka gigitan harus dicuci dengan sabun (detergen) selama 15 menit di bawah air mengalir dan korban gigitan segera dilaporkan ke dokter atau pusat pelayanan kesehatan (Puskesmas) untuk mendapatkan pertolongan medis. Sebaliknya jika anjing peliharaan menggigit seseorang maka pemilik atau korban segera melaporkan diri ke dokter hewan.

Persoalannya sudahkah masyarakat di NTT memahami upaya sederhana ini dan seberapa jauhkan upaya ini disosialisasikan kepada semua masyarakat terutama untuk mereka yang berdomisili di wilayah endemis rabies.

Selanjutnya ketika masyarakat paham tentang upaya ini, apakah penyediaan pelayanan kesehatan dan kesehatan hewan sudah siap memberikan pelayanan sesuai tuntutan dalam prosedure penanganan yang sederhana ini.

Tampaknya ketika berbicara tentang prosedure penangan rabies begitu sederhana namun hal ini menjadi begitu rumit dan sangat kompleks manakala kebutuhan akan fasilitas dan sumber daya manusia belum cukup tersedia.

Untuk melaksanakan vaksinasi hewan diibaratkan seperti mempertahankan suatu wilayah dari serangan musuh dimana dibutuhkan amunisi, senjata, prajurit, sarana dan prasarana operasional. Untuk vaksinasi sangat dibutuhkan tenaga vaksinator sebagai prajurit untuk melakukan vaksinasi, vaksin, peralatan injeksi, sarana dan prasarana operasional untuk mempertahankan fasilitas rantai dingin.

Sampai saat ini dokter hewan dan mantri hewan sebagai tenaga vaksinator belum cukup tersedia di lingkungan masyarakat. Di lain pihak fasilitas pelayanan sangat dibutuhkan seperti tersedianya vaksin, rantai dingin (kulkas dan ice box) untuk memelihara daya hidup vaksin, peralatan injeksi, transportasi dan pusat pelayanan seperti Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan (Puskeswan) belum mendapat perhatian dalam penyediaan dan pengelolaannya.

Badan rabies dunia menyerukan bahwa eliminasi virus rabies pada anjing melalui vaksinasi hewan dan membangun tanggung jawab pemilik anjing merupakan sasaran yang direkomendasikan untuk pengambil kebijakan penanganan rabies pada hewan dan manusia. Pengembangan peraturan daerah sangat penting sehingga penanganan rabies bisa berlangsung secara konsisten. Partisipasi masyarakat harus dapat tercermin dalam setiap upaya penanganan rabies sehingga wadah yang terkait dengan penanganan rabies seharusnya melibatkan seluruh komponen yang ada dalam masyarakat mulai dari tingkat desa dan kelurahan dan tidak hanya didominasi oleh unsur pemerintah.

Penanganan rabies pada anjing khusus di daerah Flores dan Lembata dan di wilayah Nusa Tenggara Timur umumnya bukan hanya untuk kepentingan social terkait keselamatan manusia dari gigiatn hewan penular rabies (rabid dogs) tetapi juga untuk menyelamatkan berbagai usaha pertanian. Secara ekologi anjing memiliki peranan sangat penting sebagai pemangsa hama tanaman pertanian dan horticultura yang diusahakan oleh mayoritas masyarakat di Flores dan Lembata. Disamping itu anjing juga dimanfaatkan sebagai komoditi ekonomi yang bisa diperdagangkan dan sebagai salah satu sumber pangan.

Sebagian kecil masyarakat memelihara anjing untuk kepentingan adat dan social budaya.

Menyikapi upaya penangulangan rabies di Flores dan Lembata dalam rangka Hari Rabies Dunia maka perlu dipahami bahwa rabies dapat dicegah dan kepedulian merupakan garda terdepan untuk mencegah rabies.

Payung hukum, publik awareness, penyediaan sarana dan prasarana termasuk vaksin untuk hewan dan manusia (VAR dan SAR) dan pusat pengendali rabies terpadu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan aspek penting yang harus dibangun dan disediakan oleh pemerintah. Masyarakat memiliki hak seluas luasnya untuk menda-patkan informasi yang benar tentang upaya melindungi dirinya dari bahaya rabies dan mencegah rabies agar tidak menulari hewan peliharaannya. Semoga kepedulian kita ter-gugah demi terwujudnya NTT bebas rabies.

Sumber: Pos Kupang, 28 September 2011

Sony Kogoya: Kesejahteraan Guru di Puncak Jaya Perlu Diperhatikan

2011-09-27T02:15:00.000-07:00

Kesejahteraan guru di pedalaman Kabupaten Puncak Jaya, Propinsi Papua, perlu terus mendapat perhatian pemerintah pusat melalui komitmen anggaran.

Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya sedikit kesulitan dalam menangani masalah pendidikan mengingat berbagai faktor yang melingkupinya. Selain itu, sarana dan prasaran pendidikan lain berupa rumah guru juga harus mendapat perhatian.

“Kesejahteraan guru harus diperhatikan dalam rangka memajukan pendidikan anak didik di pedalaman seperti Puncak Jaya,” ujar Wakil Ketua DPRD Puncak Jaya B. Sony Kogoya, SKM kepada wartawan di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Selasa, 27/9.

Sebelumnya, Sony menemui sejumlah anggota komisi yang membidangi pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, dan perpustakaan nasional terkait persoalan-persoalan yang dihadapi di Puncak Jaya.

“Saya pikir, dengan anggaran pendidikan 20 persen masalah ini harus segera diatasi. Kami di daerah menunggu komitmen pemerintah pusat melalui alokasi anggaran,” ujar Sony, wakil rakyat dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN).

Sumber: diazgwijangge.com, 27 September 2011
Ket foto: Wakil Ketua DPRD Puncak Jaya B. Sony Kogoya, SKM

21 Transaksi Perusahaan Nazar-Anas Terungkap

2011-09-26T00:13:00.010-07:00

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tak hanya pernah menjadi pemegang saham di PT Anugrah Nusantara bersama Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat. Sebelum menjadi Ketua Umum Demokrat, Anas pun tercatat menerima aliran dana dari PT Anugrah.

Situs berita Gresnews.com kembali merilis catatan transaksi keuangan PT Anugrah yang mencantumkan nama Anas. Nilai dari 21 transaksi pada kurun 2006-2008 itu bervariasi, dari Rp 5.000 sampai Rp 100 juta. Peruntukan uangnya pun beragam, dari pemberian fee, pembuatan baju, pembayaran tiket pesawat, hingga pembelian es krim dan minuman cappuccino.

Pengacara Anas, Hinca Panjaitan, mengatakan menyerahkan sepenuhnya tindak lanjut atas informasi itu kepada proses hukum. "Sejak semula dan sampai kini, sikap kami atas berbagai tuduhan itu tetap sama. Seluruhnya kami serahkan ke mekanisme hukum," kata Hinca melalui pesan pendek kemarin.

Nama Anas terus terseret ke pusaran dugaan korupsi yang melibatkan perusahaan-perusahaan Nazar. Terakhir Anas dibawa-bawa dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dugaan korupsi proyek PLTS yang berbiaya Rp 8,9 miliar terjadi pada tahun anggaran 2008. Komisi Pemberantasan Korupsi menduga kuat kasus ini merugikan negara sebesar Rp 3,6 miliar.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua tersangka. Mereka adalah Timas Ginting, pejabat pembuat komitmen di kementerian, dan Neneng Sri Wahyuni, istri Nazar.

Kamis lalu, KPK memeriksa Anas sebagai saksi kasus PLTS. Menurut juru bicara KPK, Johan Budi S.P., penyidik KPK menanyakan beberapa informasi, antara lain mengenai posisi Anas di PT Anugrah.

Dalam konferensi pers seusai pemeriksaan di KPK, Anas mengaku tak mengetahui proyek PLTS. "Saya justru baru tahu proyek itu dari media dan ketika dipanggil KPK." Anas pun menolak berkomentar soal status dia di PT Anugrah. "Tanya penyidik."

Saat mendampingi Anas ke KPK, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan bahwa Anas sudah tak lagi tercatat sebagai pemegang saham PT Anugrah. Menurut dia, Anas telah keluar dari PT Anugrah sebelum Pemilihan Umum 2009.

PT Anugrah merupakan salah satu peserta lelang proyek PLTS. Yang menjadi pemenang lelang adalah PT Alifindo Nuratama Perkasa, perusahaan lain yang banyak dipakai Nazar untuk mengeruk proyek pemerintah. Namun pengerjaan proyek diserahkan kepada PT Sundaya Indonesia.

PT Anugrah juga tercatat berkali-kali memenangi tender proyek pemerintah. Misalnya proyek pengadaan peralatan laboratorium di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bernilai Rp 49,42 miliar (2007), pembangunan fasilitas teknologi vaksin flu burung di Kementerian Kesehatan bernilai Rp 718,8 miliar (2008), serta pengadaan 13 pesawat latih dan dua simulator sayap di Kementerian Perhubungan bernilai Rp 114,59 miliar (2008).

Sumber: Tempo Interaktif, 26 September 2011
Ket foto:Anas Urbaningrum

Jejak Pelaku Bom Bunuh Diri Solo Sebelum Meledakkan Diri

2011-09-25T06:22:00.000-07:00

Sebelum meledakkan dirinya sendiri di depan pintu masuk Gereja Bethel Injil Sepenuh Kepunton di Jalan Arif Rachman Hakim, Kelurahan Tegalharjo, Kecamatan Jebres, pelaku bom bunuh diri diduga sempat mampir ke beberapa tempat.

Pertama, pelaku diduga mampir ke sebuah warnet bernama Solonet di Jalan Arifin. Lokasinya sekitar 200 meter di barat gereja. Dia di warnet sekitar pukul 08.30 dan berselancar selama satu jam.

“Selama berselancar, pelaku membuka situs Ar Rahman dengan memilih halaman yang membahas tentang seputar perjuangan Islam,” kata Rina Kristiningsih, penjaga warnet, Ahad, 25 September 2011.

Rina menambahkan, saat itu pelaku sempat membuka berita tentang pasukan Amerika Serikat di Afghanistan, protes pembakaran Al Quran di Afghanistan, dan ledakan yang melukai tentara Prancis di Afghanistan.

Dari rincian halaman yang sempat dilihat Tempo, pelaku juga membuka sebuah situs yang menayangkan video Usamah bin Laden tentang mati syahid cita-cita manusia terbaik. juga yang dibuka situs balapan motor MotoGP.

“Usai dari warnet, pelaku menuju warung angkringan di dekat gereja,” kata salah seorang sumber kepolisian di lapangan. Pemilik warung angkringan, Kartinah, membenarkan bahwa sekitar pukul 10.00 ada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya, masuk ke warungnya dengan berjalan kaki.

Warung tersebut terletak sekitar 100 meter di timur gereja, masih di Jalan Arif Rahman Hakim. Selama di warung angkringan, si pelaku sempat makan nasi bungkus dua buah. Dia mengaku akan menjemput seseorang di gereja.

Menjelang kebaktian usai, dia bergerak menuju gereja. Tak berselang lama, Kartinah mendengar bunyi ledakan.

Gereja Kepunton berada sekitar 3,5 kilometer di timur Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Sedangkan dari Balai Kota Surakarta, gereja tersebut terletak sekitar 2 kilometer di sebelah utara Balai Kota. Antara lokasi kejadian dengan Balai Kota Surakarta, terdapat Kejaksaan Negeri Surakarta.

Sumber: Tempo Interaktif.com, 25 September 2011
Ket foto: Foto diduga pelaku bom bunuh diri di gereja Kepunton, Solo, Jawa Tengah.

Mohammad Sobary: Semua Bupati di Indonesia Bodoh

2011-09-25T06:20:00.011-07:00

Budayawan Mohammad Sobary menilai para bupati di seluruh Indonesia bodoh. Pasalnya mereka sering kali menipu masyarakatnya dengan cara membangun sesuatu yang bukan substantif. Misalnya, mereka berjanji mendatangkan kapital tetapi dengan cara membangun mol. Padahal, pada saat bersamaan cara itu justru mematikan urat nadi ekonomi rakyat. Tetapi ironisnya masyarakat justru mengelukan pemimpin-pemimpin seperti ini.

"Soal kemandirian eknonomi, yang membuat saya tidak habis pikir adalah, mengapa bupati di seluruh Indonesia tidak ada yang pintar? Semuanya bodoh-bodoh. Kepada masyarakatnya berkata, saya akan datangkan kapital, saya akan bangun mall. Rakyatnya pun setuju saja sambil mengelu-elukan bupati “yang baik hati” ini. Yang dimaksudkan bupati “saya akan bangunkan mall” itu artinya saya akan cekik nadi ekonomimu sehingga tidak ada lagi pasar lokal yang tersisa," kata Sobary dalam sebuah diskusi terbatas yang diselenggarakan oleh KKM (Keluarga Katolik Manggarai) Jakarta bersama Justice Peace and Integrity of Creation Ordo Fratrum Minorum (JPIC OFM) di Capela Gabrielis di kawasan Cibubur, Jakarta Timur belum lama ini.

Sobary yang pernah menjadi pemimpin umum Kantor Berita Antara itu juga mengeritik "idelogi" pertumbuhan ekonomi yang dianut pemerintah. Menurut dia, "ideologi" itu masih harus dikaji kembali. Misalnya, apakah pertumbuhan itu berbanding lurus dengan peningkatan kesehatan, pendidikan dan bahkan kebahagian penduduk.

Sehubungan dengan itu, Sobary menilai, ekonomi Indonesia saat ini belum mandiri. Ekonomi negeri ini banyak diatur dari jauh oleh pihak lain, yaitu pusat perencanaan dunia ekonomi.

"Karena itu kita bisa bicara mengenai pembangunan ekonomi yang mapan, solid dan stabil dan berdampak mensejahterahkan, kalau tata ekonomi dunia kita recoki juga. Tata ekonomi dunia ini harus diserang secara perlahan seperti Hugho Chaves di Amerika Latin yang tahun-tahun ini terus menyeruakan alternatif ekonomi. Saat ini tata ekonomi dunia mendekati ambruk dan kita butuh alternatif hidup ekonomi yang bukan ini," paparnya.

Dia yakin kekuatan ekonomi yang disuarakan Hugo Chaves di Venezuela akan menjadi keniscayaan di Indonesia, bila negara ini mampu mengawinkan rohani pada satu sisi dan ekonomi pada sisi lainnya. Namun saat ini ekonomi yang terjadi adalah ekonomi yang jauh dari kerohanian, sebuah ekonomi yang menjajah, menguasai, mengexploitasi.

"Karl Max yang menjerit tentang eknomi zaman itu yang tingkatnya masih 50 persen dari zaman saat ini yang begitu kejamnya. Andai Karl Max dikasih kehidupan lagi dan bersama kita di sini, saya yakin beliau akan memimpin sebuah pergerakan yang fundamental," pungkasnya.

Sumber: Suara Pembaruan, 24 September 2011
Ket foto:Mohammad Sobary

Justin Bieber Sewa Satu Stadion Khusus Buat Selena Gomez

2011-09-25T06:20:00.003-07:00

Sepertinya pantas jika para fans Justin Bieber, Beliebers, jeles abis pada sang kekasih, Selena Gomez. Bagaimana tidak, kalau Bieber sampai rela menyewa seluruh stadion hanya untuk memberi kejutan pada Selena!

Seperti dilaporkan TMZ, penyanyi remaja pujaan jutaan gadis di seluruh dunia ini berniat mengejutkan sang kekasih dengan kejutan paling romantis. Bieber sengaja menyewa seluruh gedung Staples Center di Los Angeles untuk menonton film paling romantis sepanjang masa, TITANIC, berdua bersama Selena.

Beberapa sumber yang dekat dengan Bieber menyatakan pada TMZ bahwa pelantun tembang U Smile ini mendapat ide kejutan untuk sang kekasih setelah menonton film MR. DEEDS. Dalam film ini, Adam Sandler melakukan hal yang sama pada Winona Ryder, hanya saja yang digunakan adalah Madison Square Garden.

Sang sumber juga menyatakan bahwa Justin sudah menyiapkan rencana matang untuk melancarkan kejutannya. Justin akan mengajak Selena menyaksikan konser Demi Lovato di Nokia Theater yang berada tak jauh dari Staples Center. Justin akan berujar, "Come with me," pada Selena dan menggiringnya ke Staples Center lewat jalur bawah tanah untuk menonton TITANIC berdua saja lewat layar lebar yang sudah dipasang di stadion ini.

Dan kalau hal ini saja sudah bisa membuat banyak Beliebers kebakaran jenggot, tunggu sampai kabar selanjutnya. Justin tak perlu membayar untuk seluruh Staples Center yang disewanya. Karena sang penyanyi sudah pernah membuat seluruh kursi di Staples Center terjual habis tiga kali berturut-turut, pihak pengelola memberinya kesempatan untuk mengosongkan stadion dan menggunakannya dalam aksi kejutannya.

Ket foto: Justin Bieber dan Selena Gomez, sang kekasih.
Sumber: Kapanlagi.com, 24 September 2011

TKI Asal Lembata Dibunuh di Johor Bahru

2011-09-23T02:06:00.003-07:00

Seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Desa Labalimut, Kecamatan Nagawutun, Lembata, NTT dikabarkan tewas di Johon Bahru, Malaysia Barat, Kamis (22/9/2011).

TKI bernama Petrus Dori Deona (59) diduga tewas di tangan orang tak dikenal di tempat tinggalnya, Kulai Johor, Malaysia Barat, sekitar pukul 12.00 siang waktu setempat.

Jenazah baru ditemukan temannya sekitar pukul 06.00 sore. Saat ditemukan, pintu dan jendela rumah korban dalam keadaan terkunci dari luar.

“Beliau dibunuh kemarin, Kamis (22/9/2011). Apa motifnya, apakah perampokan atau balas dendam, kami masih menunggu informasi penyelidikan dari Kepolisian Kulai Johor,” kata Anton Wujon, kerabat almahrum kepada Tribunnews.com melalui pesan singkat (SMS) dari Johor Bahru, Malaysia, Jumat (23/9/2011) siang.

Almahrum adalah petani kecil yang merantau hampir 20-an tahun di Malaysia Barat untuk menafkahi keluarganya. Namun, ajal menjemputnya sebelum ia kembali ke Lembata.

“Kami rencanakan sore atau besok jenazah sudah ambil untuk makamkan. Hingga kini, jenazah masih di tangan polisi untuk divisum,” lanjut, Anton, yang juga memilih merantau guna mengubah ekonomi keluarga yang pas-pasan.

Almahrum meninggalkan seorang istri, Bernadeta Barek Idan dan tiga orang anak. Masing-masing Kristoforus Padak Deona, Yohanes Boli Deona, dan Maria Peni Deona. Semuanya tinggal di kampung.

Sumber: tribunnews.com, 23 September 2011
Ket foto ilustrasi: Korban pembunuhan

Manfaat Ataukah Risiko untuk Pulau Semau?

2011-09-23T02:05:00.001-07:00

Oleh Fary Dj Francis

Anggota Komisi V DPR RI

Ahirnya penantian panjang dan melelahkan dari saudara-saudara kita di Pulau Semau mencapai titik terang.Hari ini 23 September 2011 dermaga penyeberangan Hansisi yang direncanakan akan menghubungkan Pulau Semau , Pulau Timor dan pulau lainnya di Propinsi NTT mulai dibangun.

Gubernur NTT bersama Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan akan melakukan peletakan batu pertama. Saya bersama rekan satu komisi Pak Saleh Husin dan Pak Yosep Nai Soi juga diundang untuk menyaksikan peristiwa bersejarah hari ini.

Secara konseptual keputusan untuk membangun sebuah infrastruktur pelabuhan seperti yang terjadi di Hansisi ini dilakukan karena ketersediaan sebuah pelabuhan dipandang akan membawa sejumlah manfaat antara lain manfaat sosial, ekonomi maupun budaya, misalnya meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan, memperluas cakrawala pengalaman maupun persepsi masyarakat tentang kebinekaan, dan meningkatnya status kesehatan penduduk setempat, dan lain-lain.

Dengan kata lain pelabuhan Hansisi akan membawa perubahan pada masyarakat Pulau Semau sendiri. Meskipun demikian harus diakui pula bahwa, sejarah kehadiran pelabuhan di Indonesia juga mencatat banyak keresahan ketika manfaat yang diharap-harapkan justru mengalir ke pihak luar dan penduduk lokal seringkali hanya menjadi obyek penderita dari skenario pembangunan pelabuhan.

Peningkatan taraf hidup masyarakat petani dan nelayan Semau sesungguhnya merupakan kata kunci lolosnya usulan pembangunan dermaga tersebut ketika saya, pak Saleh Husin dan pak Yosep Nai Soi menggagas usulannya di Komisi V DPR RI 2 tahun lalu. Seperti gayung bersambut, gagasan ini ternyata mendapat dukungan dari seluruh warga Semau.

Dalam pertemuan di desa Bokonusan Semau pada bulan November 2010 ketika saya membocorkan perihal rencana pembangunan dermaga tersebut, saya menyaksikan hasrat mereka untuk menyongsong perubahan itu meluap-luap. Salah satu di antaranya adalah tekad mereka untuk menjadikan Semau sebagai sentra produksi sayuran dan buah-buahan seperti bawang, tomat, sawi, kol, lombok, timun dan terong. Sementara buah-buahan yang menjadi andalan pulau ini adalah semangka, mangga udang, dan pisang.

Dari laut, warga Semau telah memiliki rencana besar untuk menjadikan pulau ini sebagai produsen rumput laut kualitas super dengan didukung oleh produk perikanan tangkap baik perikanan permukaan maupun laut dalam, yang selama ini menjadi sandaran hidup mereka turun temurun. Di dermaga itu sendiri penduduk Semau telah memiliki angan-angan untuk menjadi pemilik atas petak kios, lapak jualan, warung makan, area parkir, bahkan staf pengelolanya.

Mimpi masyarakat Semau untuk menjadi tuan di negeri mereka adalah sebuah kewajaran karena sesungguhnya mereka telah terlibat langsung dalam investasi besar tersebut. Sehingga, menurut hemat saya penyediaan dermaga Hansisi dan dampak positif maupun negatifnya terhadap masyarakat Semua harus menjadi kepedulian semua pihak, termasuk masyarakat Semau sendiri.

Tanpa kepedulian atau keberpihakan yang lebih nyata kepada mereka, niscaya kehadiran dermaga penyeberangan Hansisi akhirnya hanya akan menjadi monumen kenangan yang akan menorehkan catatan kegagalan dalam hati masyarakat .
Saya kira banyak contoh bisa dikemukakan mengenai pembangunan dermaga yang pada akhirnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Salah satunya pembangunan dermaga Sangkapura, Bawean Jawa Timur yang diselesaikan sejak 2008, namun hingga kini belum digunakan.

Akibatnya, bangunan yang dibangun tersebut mangkrak, beberapa bagian bangunan sudah rusak. Mulai dari aspal yang megelupas, atap yang jebol, dan beberapa beton dermaga yang mulai longsor. Dermaga Sangkapura, Bawean belum bisa dioperasikan karena ketinggian air laut di sekitar dermaga terlalu dangkal, sehingga dikhawatirkan kapal besar yang sandar akan kandas.

Di sekitar dermaga ada beberapa batu karang yang harus disingkirkan, jika tidak kapal yang berusaha sandar akan tersangkut di sana, tentu ini membahayakan sekali. Tapi hingga saat ini kabarnya belum ada kejelasan kapan dermaga itu dikeruk dan akan dioperasikan. Dari informasi ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan pelabuhan yang kurang matang dan kurangnya komitmen pemanfaatan dermaga dari piha-pihak terkait telah menyebabkan bangunan dermaga menjadi mubazir. Oleh karena itu saya berharap bahwa apa yang terjadi pada pembangunan Dermaga Sangkapura Bawean diatas tidak terjadi pada pembangunan pelabuhan Hansisi.

Saya baru saja kembali dari Pulau Semua 3 minggu yang lalu dan menemukan bahwa semangat dan tekad mereka untuk menjadi aktor utama dalam konfigurasi pembangunan dermaga Hansisi tidak pernah surut.

Dalam pertemuan dengan anggota masyarakat di desa Oenasila Semau Selatan untuk kesekian kalinya, terungkap harapan akan pentingnya dukungan kebijakan pemerintah kabupaten Kupang maupun pemerintah provinsi yang berpihak pada masyarakat Semau, karena selama 66 tahun merdeka, menurut catatan mereka prasarana pelabuhan inilah karya infrastruktur perhubungan pertama yang akan membawa dampak luas terhadap upaya peningkatan kesejahteraan mereka, meskipun ruas jalan maupun moda transportasi darat penghubung antara kecamatan dan desa di pulau itu masih dalam kondisi di bawah standar.

Keberpihakan kini menjadi kata kunci yang harus menjadi pegangan pemerintah daerah dalam rangka menjaga keseimbangan antara derasnya arus luar yang mungkin segera akan masuk bersamaan dengan saratnya muatan kepentingan luar dan kesigapan masyarakat Semau untuk mengantisipasi ekses negatif yang mungkin menyertainya.

Keberpihakan yang saya tandaskan di sini hendaknya tidak pula dipahami sebagai diskriminasi, melainkan sebuah tindakan nyata pemerintah untuk mendorong terbangun-nya kolaborasi dan interaksi yang me-nempatkan masyarakat Semau dalam posisi yang setara dengan saudara-saudaranya dari berbagai belahan NTT dan Indonesia yang berhasrat untuk mengadu perun-tungan di sana. Momen peletakan batu pertama hari ini harus menjadi langkah awal pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk membuktikan keberpi-hakan tersebut. Dari sini kita semua dapat mulai membaca arah dari kolaborasi yang ideal tadi.

Peluang sudah ada di depan mata. Tinggal bagaimana masyarakat Semau dan pemerintah daerahnya mengelolanya. Apakah akan membawa manfaat seperti yang diimpikan atau malahan menjadi resiko yang akan terus disesali sepanjang sejarah. Kitalah, masyarakat Semau dan pemerintah daerah yang dapat memastikannya. Sejak hari ini.

Sumber: Pos Kupang, 23 September 2011

Aksi Boikot Paus di Jerman Berlanjut

2011-09-22T21:11:00.010-07:00

Paus Benediktus XVI mengunjungi parlemen Jerman di gedung sejarah Reichstag pada Kamis (22/9) waktu setempat (hari ini WIB, red). Ia mengingatkan para politisi untuk tidak mengorbankan etik untuk kekuasaan dan menjadikan rezim NAZI sebagai pelajaran berharga.

Di luar gedung parlemen beberapa anggota parlemen melakukan aksi protes dan boikot. Mereka membentang spanduk dan poster berisi kata-kata penolakan bagi Paus.

Paus Benediktus sendiri memulai kunjungannya ke Jerman untuk membendung gejolak masyarakat yang mulai beramai-ramai meninggalkan gereja Katolik. Ia berbicara selama 20 menit di sana. Ia mengingatkan masyarakat Jerman untuk tidak meninggalkan agama.

Sekitar 100 anggota parlemen dari partai oposisi memboikot kedatangan Paus. Mereka datang dengan slogan untuk Paus "Tidak Diinginkan".

Seorang mahasiswi berkata gereja telah membuat terlalu banyak kesalahan pada abad terakhir. Robert Lammert, juru bicara kelompok pendemo, mengatakan selama berabad-abad Jerman mengalami perang agama. "Dan agama juga mempengaruhi parlemen hingga hari ini," ujarnya.

Selama empat hari ke depan Paus akan mengadakan pertemuan dengan pemimpin komunitas agama Yahudi dan Islam di Jerman serta mengadakan tiga misa di jemaat gereja Luther. Tercatat lebih dari 250 ribu orang yang akan mengikuti misa tersebut di Stadion Olimpia Berlin.

Sehari sebelum kedatangan paus, ratusan orang juga turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi menentang kedatangan putra Jerman yang pertama kali menduduki tahta kepausan sejak 500 tahun terakhir ini. Mereka menolak kedatangan Paus yang dituding 'diam' atas aksi pelecehan seksual di gereja Jerman selama puluhan tahun.

Sumber: Republika.co.id, 23 September 2011
Ket foto: Paus Benediktus XVI

Angelina Sondakh Bantah Pelukan dengan Muji di KPK

2011-09-22T21:11:00.003-07:00

Saat menjalani pemerikasaa di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, Angelina Sondakh ditemani oleh Muji. Sebagian orang melihat jika keduanya berpelukan. Benarkah itu?

Politisi Demokrat itu memang ditemani dengan adik kandung mendiang suaminya Adjie Massaid, Muji Massaid. Namun saat dikonfirmasi soal keduanya yang berpelukan, Angie membantahnya.

"Nggak itu hanya tertangkap kamera, biar waktu yang menjawab," ujar Angie saat ditemui Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (22/9/2011).

Angie juga tak peduli apa tanggapan orang mengenai hubungannya dengan Muji. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana membesarkan sang buah hati tercinta, Keanu.

"Biar saja orang yang menjawab," imbuhnya lagi.

Meski begitu, ia tak menampik kehadiran Muji sangat membantu disaat ia tengah sibuk. "Kak Muji sangat membantu aku kalau aku lagi sibuk. Dia bisa jemput Keanu. Alhamdulillah saya bersyukur sama Allah," ungkapnya.

Sumber: detik.com, 22 September 2011
Ket foto: Angie dan Muji

Pemkab Lembata Wajib Ganti Rugi Lahan Bandara

2011-09-22T03:51:00.007-07:00

Anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur jalan dan irigasi, Saleh Husin, mengatakan, Pemkab Lembata, NTT wajib mengganti lahan Bandara Wunopito yang sudah lama digunakan untuk kepentingan umum.

"Tak ada tawar menawar. Pemkab Lembata wajib melakukan ganti rugi lahan bandara itu. Saya minta Pak Gubernur NTT juga turun tangan agar masalah ini tuntas," kata Saleh Husin di Jakarta, Kamis (22/9/2011).

Saleh mengatakan, sesuai aturan, pembebasan lahan Bandara di mana saja menjadi tugas Pemkab. Pemerintah propinsi dan pusat tinggal mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur.

Saleh Husin menilai, ketika proses pembangunan infrastruktur Bandara Wunopito, Pemkab telah melakukan pembohongan kepada pemerintah di tingkat atas.

Biasanya kata dia, untuk proses pembangunan selanjutnya Pemkab melampirkan rekomendasi yang ditujukan kepada pemprop dan pemerintah pusat yang isinya bahwa lahan di Bandara itu sudah dibebaskan.

Jika sekarang muncul masalah kata dia, maka sudah bisa diketahui bahwa proses membebasan tanah itu menyimpang. Bisa saja Pemkab telah memanipulasi surat-surat penting.

"Manipulasi berupa surat keterangan dari pemilik lahan dan akta jual beli. Itu pembohongan publik. Wajar kalau pemiliknya melakukan somasi," kata wakil rakyat dari Dapil NTT II yang meliputi Timor, Sabu, Rote dan Sumba ini.

Apakah pemerintah propinsi dan pemerintah pusat bisa mengalokasikan dana untuk membayar ganti rugi tanah itu? Saleh mengatakan, tidak bisa karena bertentangan dengan aturan.

Sebelumnya diberitakan, Laurentius Hadung Boleng, Pemilik tanah Bandara Udara (Bandara) Wunopito, Lewoleba, Ibukota Kabupaten Lembata, NTT hingga kini belum memperoleh ganti rugi tanah dari Pemkab setempat.

Padahal, tanah itu sudah diserahkan sejak tahun 1984 oleh pemilik kepada Bupati Flores Timur melalui Drs. Antonius Pattymangoe selaku Pembantu Bupati Flores Timur wilayah Lembata.

“Kami sudah melayangkan surat kedua kepada Bupati Lembata, Senin (19/9/2011) lalu. Sebelumnya, surat serupa juga sudah kami kirim agar Bupati Lembata segera membayar ganti rugi kepada klien kami,” kata Petrus Bala Pattyona, S.H, M.H, ketika dihubungi Tribunnews.com di Jakarta, Kamis (22/9/2011) siang.

Tanah seluas 36 hektar yang kini dijadikan Bandara Wunopito adalah milik sah ahli waris Laurentius Hadung Boleng, Joseph Ata Hala, Maria Magdalena Ose Hadung Boleng, Paulina Hadung Boleng, Agnes Agatha Bunga Hadung Boleng, Maxi Lusi Hadung Boleng, dan Lusia Mato Hadung Boleng.

Menurut Bala Pattyona, pihaknya meminta ganti rugi Rp 12.100.000.000 (dua belas miliar seratus juta rupiah). Jumlah ini belum termasuk tanaman yang digunakan selama ini untuk bandara.

Sumber: tribunnews.com, 22 September 2011
Ket foto: Saleh Husin

Pemilik Bandara Wunopito Tuntut Ganti Rugi Tanah

2011-09-22T03:11:00.002-07:00

Laurentius Hadung Boleng, salah satu pemilik tanah Bandara Udara (Bandara) Wunopito, Lewoleba, Ibukota Kabupaten Lembata, NTT hingga kini belum memperoleh ganti rugi tanah dari Pemkab setempat.

Padahal, tanah itu sudah diserahkan sejak tahun 1984 oleh pemilik kepada Bupati Flores Timur melalui Drs. Antonius Pattymangoe selaku Pembantu Bupati Flores Timur wilayah Lembata.

“Kami sudah melayangkan surat kedua kepada Bupati Lembata, Senin (19/9/2011) lalu. Sebelumnya, surat serupa juga sudah kami kirim agar Bupati Lembata segera membayar ganti rugi kepada klien kami,” kata Petrus Bala Pattyona, S.H, M.H, ketika dihubungi Tribunnews.com di Jakarta, Kamis (22/9/2011) siang.

Dalam surat bernomor: 073/GRTBW/PBP/IX/2011, Bala Pattyona meminta Bupati Lembata segera memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi tanah berikut tanaman di atas lahan itu.

Sebelumnya, melalui surat Nomor 002/GRTBW/PBP/I/2011 tanggal 12 Januari 2011, pihaknya sudah meminta Bupati Lembata segera memenuhi kewajibannya, namun tidak pernah mendapat tanggapan Bupati dan DPRD.

Tanah seluas 36 hektar yang kini dijadikan Bandara Wunopito adalah milik sah ahli waris Laurentius Hadung Boleng, Joseph Ata Hala, Maria Magdalena Ose Hadung Boleng, Paulina Hadung Boleng, Agnes Agatha Bunga Hadung Boleng, Maxi Lusi Hadung Boleng, dan Lusia Mato Hadung Boleng.

Menurut Bala Pattyona, pihaknya meminta ganti rugi Rp 12.100.000.000 (dua belas miliar seratus juta rupiah). Jumlah ini belum termasuk tanaman yang digunakan selama ini untuk bandara.

“Kami juga meminta Menteri Perhubungan Republik Indonesia mencabut sertifikasi operasional Bandara Wunupito selama hak-hak klien kami selaku pemilik lahan bandara belum diselesaikan Bupati Lembata,” ujar Bala Pattyona.

Surat tersebut dikirimkan juga kepada sejumlah pihak terkait seperti DPRD Kabupaten Lembata, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Perhubungan, Gubernur NTT, Sekjen Departemen Perhubungan, dan lain-lain.

Sumber: Tribunnews.com, 22 September 2011
Ket foto: Pesawat Susi Air saat mendarat di Bandara Udara Wunopito Lewoleba, Lembata.
Dok. foto: hurek.blogspot.com

Paulus Sari Kobun, Guru Bersahaja Itu Berpulang

2011-09-20T03:18:00.003-07:00

Berita duka datang dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lewoleba, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Kepala Sekolah Dasar Katolik Puor, Paulus Sari Kobun, dikabarkan meninggal pada Selasa, 20/9 2011 sekitar pukul 10.00 WITA.

Pa Polus, begitu sehari-hari almahrum disapa, dikabarkan meninggal akibat serangan jantung. Malam sebelumnya, almahrum sempat memeriksakan kesehatan. “Namun pagi ini Bapa meninggal dunia,” kata Ola Kia Pukan dari Lewoleba, Selasa (20/9 2011) pagi.

Kabar kematian segera menyebar. Keluarga dan kerabat dekat seperti tak percaya berita duka tersebut. Dalam waktu singkat, kabar itu menyebar ke semua kerabat dan bekas anak murid di hampir seluruh wilayah di Indonesia dan dunia.

Doa dan ungkapan rasa simpati berdatangan mengenang almahrum sebagai sosok guru yang bersahaja. Tak hanya di bidang pendidikan. Keterlibatan dalam urusan gereja tak pernah tanggal. Saat ini, almahrum masih menjabat Ketua Dewan Stasi St Petrus Puor, Paroki St Joseph Boto, Dekanat Lembata, Keuskupan Larantuka, NTT.

“Hari ini keluarga Kobun dilinangi air mata karena telah hilang seorng ayah, nenek tercinta yang sangat berjasa bagi keluarga dan juga lewotana (kampung halaman-pen) tercinta. Saya mengundang semua teman biarawan/i untuk mendoakan kepergiannya,” kata Sr Maria Goreti, SSpS dari Roma melalui akun facebook, Selasa (20/9 2011). Biarawati asal Puor bernama lengkap Fransiska Niccolletta Nuo Kobun saat ini bertugas di Roma, Italia.

Praktisi hukum nasional kelahiran kampung Kluang, Desa Belabaja (Boto), Petrus Bala Pattyona, SH, MH juga mengenang almahrum sebagai sosok yang mudah bergaul. Tatkala berlibur, almahrum selalu menyempatkan diri ngobrol banyak hal.

“Saya selalu ingat beliau. Ketika saya ke kampung, beliau selalu sempatkan waktu ketemu di rumah. Banyak hal kami diskusikan. Ia seorang yang berjasa bagi gereja dan masyarakat selama menunaikan tugasnya. Selamat jalan, Kaka Guru,” kata Bala Pattyona, bos law firm Petrus Bala Pattyona & Rekan Jakarta.
Maria Pega Leban, seorang aktivis sosial di Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) mengenang almahrum sebagai sosok yang sangat baik dan pantas digugu dan ditiru. “Kebaikan, ketulusan hati, dan teladan beliau akan dikenang sepanjang masa. Good bye great teacher!,” kata Maria, aktivis sosial asal Puor.

Paul Baon, seorang warga Paroki Boto yang kini menjadi TKI di Johor Bahru, Malaysia Barat, mengakui jasa guru itu bersama sang istri, Edeltrudis Peni Burin, begitu besar bagi dunia pendidikan di Lembata dan gereja lokal.

“Kami sadar. Jasamu begitu besar terutama saat mengabdi di Boto. Kami semua anak tanah tidak akan pernah melupakan jasamu, Pak guru! Hanya doa yang bias kampi panjatkan. Semoga bahagia di sisi-Nya,” kata Paul Baon melalui facebook setelah mendengar kabar duka.

Sekadar tahu. Pak Polus dan istrinya, Ibu Edeltrudis Peni Burin adalah guru sekolah dasar di Lembata yang sudah mengabdi puluhan tahun. Keduanya pernah bertugas diri di SDK Boto sebelum akhirnya pindah ke kampung halaman, Puor.

Almahrum tamat Sekolah Pendidikan Guru Bhaktiarsa Maumere, kota Kabupaten Sikka, Flores, tahun 1974. Setamat, ia langsung menjadi guru Badan Penyelenggara Pendidikan (BP3) di SDK Tobiwutung, Ile Ape, Lembata.

Pada tahun 1975, guru kelahiran Puor tahun 1954 ini diangkat jadi PNS dan mendapat tugas di SDK Tobiwutung. Ia melakoni tugas bersama istri tercinta ditemani anak-anaknya: Ati, Hans, Evi, dan Linda.

Guru bersahaja itu dikebumikan di kampung halamannya, Puor. Ribuan masyarakat tumpah mengantar kepergian guru bersahaja itu menuju rumah Bapa di Surga. “Terima kasih, guru! Terima kasih! Semoga engkau berbahagia di sisi-Nya,” kata Ansel Deri dalam akun facebook-nya. Ansel adalah murid almahrum saat bertugas di SDK Boto.

Ket foto:
Almahrum Paulus Sari Kobun selaku tokoh masyarakat ikut menandatangani prosesi pengresmian Desa Puor B, Kecamatan Wulandoni, Lembata, pada 23 Agustus 2008.
Bersama istri tercinta, Edeltrudis Peni Burin saat anjangsana ilmiah di Jakarta pada 17-20 Oktober 2005.

Politikus Demokrat Sutjipto Tutup Usia

2011-09-19T21:44:00.010-07:00

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR Sutjipto meninggal dunia di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta, Selasa, 20 September 2011 pagi pukul 07.35 WIB.

"Beliau meninggal karena serangan jantung," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat M. Jaffar Hafsah kepada Tempo melalui telepon, pagi ini.

Menurut Jaffar, Sutjipto terkena serangan jantung pada Minggu sore, sepulangnya dia dari bermain golf. "Sudah pulang, mandi, sedang duduk-duduk tiba-tiba terkena serangan jantung," ujarnya.

Pihak keluarga, lanjut Jaffar, langsung membawa Sutjipto ke Rumah Sakit Pondok Indah. "Dia dirawat di ICU Rumah Sakit Pondok Indah," ujarnya.

Sejak dirawat pada Ahad sore itu, lanjutnya, Sutjipto tak juga sadar. Kemarin, Jaffar menjenguknya, tapi kondisinya belum berubah.

Jaffar mengatakan, Sutjipto yang baru tiga bulan lalu kembali menikah meninggalkan tiga orang anak. "Satu tahun lalu istrinya, kan, meninggal. Baru tiga bulan lalu menikah lagi," ujarnya.

Di mata Jaffar, pria kelahiran Magetan 5 Oktober 1950 ini merupakan anggota Dewan yang sangat berkomitmen pada tugasnya. Ia juga dikenal sebagai salah satu anggota fraksi yang menaruh perhatian serius pada bidang perundang-undangan.

"Karena beliau, kan, latar belakangnya notaris. Jadi, soal legal drafting-nya beliau sangat menguasai," ujarnya.

Perhatian Sutjjipto belakangan ini, cerita Jaffar, sangat tertuju pada berbagai undang-undang paket politik yang sedang dibahas di Komisi II. "Mulai undang-undang pemilu, penyelenggara pemilu, macam-macamlah dia aktif dalam pembahasannya," tuturnya.

Karena itu, Jaffar merasa kepergian Sutjipto ini merupakan kehilangan besar bagi Fraksi Partai Demokrat. "Beliau menguasai juga soal perhitungan teknis soal Parlementary Tresshold, penambahan jumlah dapil, perhitungan suara, dan sebagainya. Kami sangat kehilangan," ujarnya.

Saat ini jenazah sudah berada di rumah duka Jln. Bukit Golf Utama PB-02, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Siang nanti, jenazah akan dibawa ke gedung DPR untuk disemayamkan sejenak.

"Pukul 12.30 jenazah akan disemayamkan di gedung DPR untuk upacara penghormatan terakhir yang akan dipimpin oleh Ketua DPR," kata Jaffar. Kemudian, jenazah akan dikebumikan di pemakaman San Diego Hill, Karawang.

Sumber: Tempo Interaktif, 20 September 2011
Ket foto: Sutjipto

Inkud Gandeng Malaysia Bangun Industri Bioetanol

2011-09-19T21:44:00.003-07:00

PT Inkud Exchange menggandeng perusahaan Malaysia, Lestari Pasifik Berhard, membangun perusahaan gabungan yang bergerak di bidang industri bioetanol generasi kedua di Indonesia dengan nilai investasi mencapai 350 juta dolar AS.

Kesepakatan kerja sama itu ditandatangani di Jakarta, Senin, antara Direktur PT Inkud Exchange Herman Y.L. Wutun dan Chief Executive Officer Lestari Pasifik Berhad Dato Dr Clement Tan."Kemitraan ini memungkinkan adanya transfer teknologi baru ke Indonesia dan meningkatkan nilai dari minyak kelapa sebagai tanaman perkebunan alternatif," kata Herman Wutun.

Menurut dia, kemitraan akan memberikan kesempatan bagi pabrik-pabrik kelapa sawit untuk mengambil nilai tambah yang lebih tinggi dari sisa ampas kelapa sawit Malaysia sekaligus meningkatkan sistem pengelolaan limbahnya.

Ia menambahkan, inisiatif kemitraan akan memungkinkan Indonesia untuk menjadi produsen bioetanol berikut mendukung program pemerintah Indonesia dalam upaya pembaharuan teknologi dengan teknologi ramah lingkungan. "Rencananya produk olahan itu akan dieskpor ke Cina sesuai dengan kebutuhan negara tersebut yang akan menggunakan bioetanol untuk menggantikan biodiesel bagi kendaraan di Cina," katanya.

Pihaknya bersama Lestari Pasifik Berhard yang merupakan perusahaan publik terbatas di Malaysia hasil joint venture dengan Rusia, dalam enam bulan ke depan sepakat membentuk perusahaan gabungan yang berkedudukan di Indonesia. Perusahaan yang dibentuk itu akan memproduksi bioetanol generasi kedua yang bersumber dari ampas kelapa sawit.

Lestari Pasifik Berhard selama ini dikenal sebagai perusahaan yang telah berlisensi di banyak negara meliputi Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Lestari Pasifik Berhard juga telah mendapatkan izin eksklusif royalti gratis dari pemegang saham terkait dengan produksi bioetanol.

Perusahaan itu memiliki teknologi yang dikenal sebagai mekano-enzimatik system di mana tiap setnya terdiri dari sistem dan metode pra-treatment dari ampas minyak kelapa sawit dan hidrolisis enzymatic hydrolysis of polysaccharides. Ampas yang dihasilkan itu kemudian menjadi ampas karbohidrat larut yang harus difermentasi oleh ragi maupun mikroorganisme lainnya untuk menjadi bioetanol.

Di Indonesia, perusahaan itu menargetkan mampu membangun 316 bio-refinery tanaman selama periode lima tahun. Jalur produksi modular itu merupakan sebuah fasilitas yang berdiri sendiri untuk pengolahan ampas berdasarkan teknologi eksklusif.

Sementara itu CEO Lestari Pasifik Berhard, Dato Dr Clement Tan Wei Loon, pada kesempatan yang sama mengatakan, pihaknya berjanji memberikan keuntungan bersama dari kemitraan dengan pemilik pabrik pada hasil penjualan bioetanol yang telah diproses.

Dengan demikian kemitraan diharapkan bisa memberikan timbal balik keuntungan kepada pemilik pabrik. "Dengan kemitraan antar-dua pihak, usaha baru ini memiliki kapasitas untuk berkolaborasi dengan pabrik kelapa sawit demi mengamankan penjualan ampas kelapa sawit dan menyewakan lahan untuk pembangunan, konstruksi, dan pengoperasian pabrik bio-tanaman modular dalam jarak dekat dengan masing-masing pabrik kelapa sawit yang telah disepakati," kata Clement Tan.

PT Inkud Bursa Inkud Exchange sendiri merupakan perusahaan patungan Induk Koperasi Unit Desa dengan Hongkong yang bertujuan untuk menjadikan pertanian Indonesia agar mampu menjamin pasokan pangan dunia sekaligus meningkatkan hasil panen dan pertanian organik.

Sumber: republika.co.id, 19 September 2011
Ket foto: Ketua Umum Inkud Herman YL Wutun

Profil Desa Majukan Ekonomi Pedesaan

2011-09-19T21:44:00.001-07:00

Oleh Artisa Jati Handayani

Penulis adalah implementator program PNPM
Mandiri Perdesaan di Magetan, Jatim.

Pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) sebagai wujud pembangunan yang mengunggulkan partisipasi masyarakat secara maksimal akan berakhir pada 2014. Selama 10 tahun lebih, pelaksanaan PNPM-MP yang embrionya berasal dari program pengembangan kawasan (PPK) tahun 1998 berhasil mendorong aktivitas program secara terencana dan terpadu di tingkat akar rumput.

PNPM secara makro berhasil mendorong adanya kreativitas masyarakat dalam merumuskan rencana program pembangunan yang berbasis lokal dan merepresentasikan kepentingan publik. Dimensi PNPM sendiri adalah sebuah konstruksi pembangunan yang penuh dengan partisipasi dan keswadayaan masyarakat.

Best practise atau contoh dari praktik pelaksanaan PNPM yang bisa diduplikasi dalam kegiatan program pembangunan di era keterbukaan yang berorientasi masyarakat.

Pertama, PNPM mengutamakan proses pembangunan dibanding hasil pembangunan. Proses pelaksanaan pembangunan diletakkan dalam fondasi kultur keberdayaan demokrasi masyarakat.

Kedua, produk kegiatan pembangunan yang berpangkal pada partisipasi masyarakat adalah kualitas program. Program-program yang dijalankan sampai saat ini masih terlestarikan. Masyarakat bisa melestarikan hasil pembangunan karena memiliki fungsi sosiologis yang benar-benar berguna bagi pelayanan kepentingan masyarakat di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi mikro.

Ketiga, adanya peningkatan kurva keterbukaan dan akuntabilitas program pembangunan. Selama ini pembangunan selalu menggambarkan kepentingan birokrasi dan elite policy maker pembangunan. Namun, dengan pembangunan partisipatif maka pembangunan menjadi "milik" publik. Ada rasa memiliki (sense of belonging), terhadap kegiatan program pembangunan.

Pembangunan partisipatif semacam PNPM dilaksanakan hampir di 11.250 desa di Indonesia. Pelaku PNPM-MP adalah warga yang memiliki kepedulian terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Produk pembangunan partisipatif telah menggugah dimensi kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat.

Namun, program pembangunan partisipatif selama ini terkendala oleh keterbatasan aset data potensial dan data dasar tentang masyarakat desa. Data potensi desa dan masyarakatnya belum terkristalisasi dalam data base yang akurat dan valid yang bisa dijadikan sumber informasi bagi perencana pembangunan di desa. Data komprehensif tentang potensi desa dan aset desa, seharusnya bisa menjadi fondasi atau bahan material bagi penyusunan prioritas pembangunan partisipatif.

Data tentang desa dan masyarakatnya selama ini tertumpu pada data monografi desa yang cenderung out to date. Tidak mengherankan, apabila Ditjen Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), merencanakan dan telah menginisiasi sebuah formula penyusunan data base tentang desa dan masyarakat desa. Program tersebut dikenal sebagai 'Profil Desa'.

Profil Desa diharapkan bisa menjadi sumber informasi utama bagi perencanaan program pembangunan. Profil Desa yang ter-update dan datanya valid bisa menjadi materi masukan bagi reformulasi program pembangunan yang berbasis kepentingan masyarakat. Sayangnya, langkah inovatif program Profil Desa itu terbentur oleh kendala teknis dan orientasi di tingkat pelaksanaan. Era otonomi daerah tidak memungkinkan program skala nasional dijalankan tanpa proses sinkronisasi dengan kepentingan di daerah, dalam hal ini pemerintdah daerah (Pemda).

Pentingnya Profil Desa, selain menjadi sumber utama bagi reformulasi program pembangunan partisipatif, juga menjadi bahan bagi kegiatan eksplorasi ekonomi desa. Dengan Profil Desa yang baik maka bisa diketahui potensi ekonomi desa secara aktual sehingga memungkinkan adanya dukungan investasi bagi pengembangan ekonomi di pedesaan.

Profil desa menjadi instrumen penunjuk arah bagi masuknya inisiasi permodalan yang built in dengan keinginan meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa. Profil desa ibaratnya memainkan fungsi kehumasan yang menawarkan keunggulan desa untuk dikembangkan menjadi sebuah program pengembagan ekonomi berbasis masyarakat.

Profil Desa bisa menjadi media eksplorasi ekonomi desa jika diniscayakan bisa memasok data keunggulan ekonomi dasar tentang desa. Seain itu, juga dapat menjadi alat pegangan informasi (handbook) bagi intensitas pengembangan modal luar ke pedesaan dengan catatan intensitas pengembangan permodalan tidak mendistorsi otonomi desa dan pengembangan usaha mikro pedesaan.

Eksplorasi ekonomi desa yang ideal adalah yang tetap melanggengkan dimensi kearifan ekonomi lokal dan bertumpu kepada kapitalisasi ekonomi yang adil dan tidak monopolistik. Potensi ekonomi desa yang tereksplorasi dan seharusnya dioptimalisasikan, antara lain, pasar desa, kekayaan alam milik desa, kelembagaan desa, kelembagaan ekonomi mikro, fasilitas dasar publik, dan berbagai infrastruktur sosial-ekonomi yang ada dan terlestari di pedesaan.

Potensi ekonomi desa tersebut seharusnya bisa disajikan dalam Profil Desa, yang komplit, aktual dan valid. Sehingga, bisa menjadi rujukan data dari sebuah rekonsepsi program-program pembangunan partisipatif.

Sumber: Suara Karya, 19 September 2011

Kasus Bronjong Waikomo: Erni Manuk Segera Diperiksa Erni Manuk

2011-09-15T21:31:00.011-07:00

Kapolres Lembata, AKBP Martin Johannis, S.H menegaskan, informasi tentang adanya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus proyek pembangunan pengamanan daerah aliran sungai (DAS) Bronjong Waikomo yang dikerjakan CV Surya Prima tahun 2007 yang melibatkan putri mantan Bupati Lembata, Theresia Abon Manuk alias Erni Manuk adalah tidak benar. Erni Manuk akan segera diperiksa.

Penegasan Kapolres Johannis ini disampaikan ketika ditemui Pos Kupang, Selasa (13/9/2011) siang. Menurutnya, kasus itu sedang dalam penyidikan dan penyidik masih harus memeriksa beberapa saksi, yakni BT di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Ende, GLW di Rumah tahanan (Rutan) Larantuka serta toko penyedia bronjong di Surabaya.

Dikatakannya, pemeriksaan terhadap Erni Manuk akan dilakukan setelah beberapa saksi itu diperiksa. “Kalau SP3 itu tidak benar. Erni itu calon tersangka dan akan diperiksa setelah beberapa saksi itu diperiksa. Penyidik sudah mengajukan rancangan anggaran biaya untuk pemeriksaan saksi di LP Ende, Larantuka dan Surabaya,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Kapolres Lembata, AKBP Martin Johannis kepada Pos Kupang di ruang kerjanya, Jumat (8/7/2011) mengatakan, Erni Manuk akan segera diperiksa setelah Pemilu Kada Lembata putaran kedua.

Sumber: Pos Kupang, 15 September 2011
Ket foto: Theresia Abon Manuk

Hari Ini, Belanda Mulai Haramkan Cadar

2011-09-15T21:31:00.007-07:00

Belanda bakal ikut serta mengharamkan cadar bagi rakyatnya. Negara itu tak memperdulikan sekitar seratus wanita di negaranya yang memakai cadar.

Pemerintah Belanda bakal memulai pengharaman itu sejak Jumat (16/9) ini. Belanda bakal menjadi negara ketiga yang mengharamkan cadar setelah Prancis dan Belgia. Wanita yang masih nekat memakai cadar bakal didenda 330 gulden.

Meskipun begitu, wanita masih diperbolehkan memakai cadar saat di masjid atau tempat-tempat keagamaan. Wanita yang melakukan perjalanan ke luar negeri juga diperbolehkan memakai cadar ketika berada di ruang tunggu bandara.

Menteri kabinet di Belanda memastikan pengharaman ini perlu karena tidak sesuai dengan masyarakat di negaranya yang dianggap terbuka. Jika memakai cadar, wanita dianggap tidak berpartisipasi dalam keterbukaan itu.

Parlemen Belanda adalah yang pertama kali mengharamkan cadar 2005 lalu. Mereka mengumpulkan suara dalam bentuk proposal yang dibuat oleh penghina nabi Muhammad SAW, Geert Wilders.

Dia dikenal sebagai politisi anti Islam di Eropa. Namun demikian, pengumpulan suara tersebut tidak membuahkan hasil karena Belanda ketika itu disibukkan dengan pemilihan umum dan isu perubahan koalisi politik.

Semenjak itu dan pada pemilu berikutnya tahun lalu, Wilders kembali menyuarakan isu pelarangan cadar. Hal itu mendongkrak reputasi partai politiknya menjadi nomor tiga di Belanda.

Sumber:Republika.co.id, 16 September 2011
Ket foto: wanita bercadar.
Sumber foto: khabarislam.wordpress.com

Walikota Kupang Kedapatan Bawa Uang Satu Koper ke Jakarta

2011-09-15T21:31:00.003-07:00

Walikota Kupang Daniel Adoe dikhabarkan mebawa satu kopor berisikan uang pecahan Rp 100.000 ketika terbang ke Jakarta dengan pesawat Lion Air dari Bandara El Tari Kupang, Kamis (15/9) pagi.

Uang yang diperkirakan berjumlah Rp 3 miliar tersebut terdeteksi, ketika kopor yang dibawa ajudannya melewati alat pemeriksaan barang, sehingga kopornya ditahan untuk diperiksa petugas. Namun ajudan walikota berkeras dan sempat bersitegang dengan petugas.

Insiden itu menyebabkan pilot Lion Air enggan menerbangkan pesawat sampai kopor itu diperiksa petugas. Setelah diperiksa, ternyata kopor itu penuh berisi uang kertas pecahan Rp 100 ribuan dan walikota yang kemudian terpaksa turun dari pesawat dan berbicara dengan petugas, barulah kopor itu diperbolehkan naik ke pesawat bersama walikota Daniel Adoe.

Ketua DPRD Kota Kupang Victor Lerik kepada SP, Kamis petang mempertanyakan insiden yang dinilai sangat memalukan tersebut. Apa kepentingan walikota membawa uang cash satu kopor penuh tersebut ke Jakarta dan untuk apa uang tersebut.

Jangan sampai, uang itu merupakan hasil kejahatan yang akan diputihkan di Jakarta. Apalagi, insiden pemeriksaan satu kopor uang tersebut diketahui dan disaksikan khalayak ramai.

Dikatakan, sebagai pejabat Negara, walikota tidak perlu emmbawa uang sebanyak itu. Apa lagi, saat ini ramai diperbincangkan dugaan berbagai kasus penyelewengan APBD Kota Kupang yang sedang ditangani Kejaksaan Negeri Kupang. Di antaranya kasus kapal ikan yang juga menyeret Sekretaris Daerah Kota Kupang Habde Adrianus Dami.

Sumber: Suara Pembaruan, 15 September 2011
Ket foto: Walikota Kupang Daniel Adoe

Ahmad Yani Tak Gentar Hadapi Kasusnya

2011-09-15T03:00:00.000-07:00

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP Ahmad Yani menyatakan dirinya tidak akan gentar menghadapi kasus yang menyangkut keabsahan kursinya di DPR.

"Saya akan terus bersuara lantang di DPR. Pembunuhan karakter ini tidak akan menghentikan saya mengusut korupsi yang terjadi di negeri ini," kata Ahmad di ruang wartawan DPR RI, Jakarta, Kamis.

Ahmad Yani telah menjabat sebagai anggota dewan selama dua tahun. Namun kini muncul gugatan atas adanya kemungkinan mafia suara pada pemilihan umum 2009. Gugatan ini berasal dari Usman M Tokan, caleg PPP dengan nomor urut 1.

Pada 2009, komisi pemilihan umum menyatakan bahwa Usman M Tokan berhak mendapat kursi di DPR, dengan jumlah suara sebesar 20. 728. Sementara Ahmad Yani mendapat 17. 709 suara. Namun KPU menetapkan Ahmad Yani sebagai anggota terpilih.

Hal ini karena terdapat 10. 417 suara tambahan yang tidak terrekap dalam hasil pemilihan umum tersebut. Dalam keputusan MK Nomor 80/PHPU.CVII/2009, telah ditetapkan PPP mendapat tambahan 10.417 suara.

Untuk itu suara PPP menjadi 78.478 dari 68.061. Penambahan suara sebanyak 10.417 itu dinyatakan milik Ahmad Yani.

Menanggapi dugaan kasus kursi haram ini, Ahmad Yani yang merupakan wakil dari daerah pemilihan Sumsel ini menyatakan siap jika harus dikonfrontir dengan KPU untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Saya memegang jejak rekam integritas saya sejak menjadi mahasiswa, yang paling penting di sini adalah tanggung jawab moral saya terhadap masyarakat," kata Ahmad Yani.

Sumber: Tribunnews.com, 15 September 2011
Ket foto: Ahmat Yani

Mendengarkan Harapan Orang Papua

2011-09-13T02:11:00.008-07:00

Oleh Neles Tebay

pengajar pada STFT Fajar Timur Abepura

Seperti yang diumumkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraannya pada 16 Agustus lalu, pemerintah bertekad menata Papua dengan hati. Guna mewujudkan tekad ini, pemerintah perlu memperhitungkan harapan masyarakat Indonesia di Tanah Papua, terutama harapan orang asli Papua.

Tanpa mengenali harapan mereka, segala upaya pemerintah menata Papua dengan hati—meski dilakukan melalui berbagai program besar dengan dana berlimpah—belum tentu menjawab kebutuhan penduduk lokal.

Kalau begitu, apa saja harapan orang Papua? Orang Papua telah mengungkap harapannya melalui Konferensi Perdamaian Tanah Papua pada awal Juli 2011 di Jayapura. Mereka menghendaki tanah leluhur mereka, Tanah Papua, jadi Tanah Damai.

Lima indikator

Mereka juga menetapkan indikator perdamaian dalam lima bidang: politik, ekonomi dan lingkungan hidup, hukum dan hak asasi manusia (HAM), keamanan, serta sosial-budaya.

Indikator ini tak hanya merupakan ukuran yang akan dipakai untuk menilai sejauh mana Papua sudah atau belum menjadi Tanah Damai, tetapi juga merupakan ungkapan harapan mereka.

Dalam politik, orang Papua mengharapkan agar mereka merasa aman, tenteram, dan hidup sejahtera di Tanah Papua serta punya hubungan baik dengan sesama, alamnya, dan Tuhan-nya. Mereka merasa tenteram jika tak lagi mengalami stigma separatis.

Harapan lain adalah mereka perlu dilibatkan dalam kesepakatan yang berkaitan dengan kepentingan dan masa depan mereka. Mereka ingin melihat bahwa perbedaan pandangan politik tentang status politik Papua dapat diselesaikan secara damai.

Terkait ekonomi dan lingkungan hidup, orang Papua berharap agar seluruh tanah ulayat mereka dapat dipetakan dengan baik. Pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan dengan cara-cara yang memperhatikan kelestarian alam, menghargai kearifan lokal, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi penduduk lokal.

Perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan dan merugikan pemilik tanah ulayat perlu diberi sanksi hukum dan administratif. Orang Papua merasa perlu diberdayakan di berbagai sektor ekonomi melalui regulasi yang berpihak kepada mereka.

Adapun harapan orang Papua dalam sosial-budaya meliputi, antara lain, adanya peningkatan kualitas pendidikan dengan menerapkan kurikulum yang kontekstual serta pengelolaan dana pendidikan yang sesuai sasaran dan tujuan, serta penghapusan diskriminasi terhadap orang yang hidup dengan HIV/AIDS.

Selain itu, orang Papua mengharapkan adanya pengakuan dan penghargaan atas hak-hak dasar mereka, termasuk adat istiadat dan norma-normanya, serta penghentian kebijakan yang mengarah kepada depopulasi orang asli Papua, seperti program KB yang membatasi kelahiran.

Dalam hal keamanan, orang Papua mengharapkan agar aparat keamanan menjalankan tugasnya secara profesional dan menghormati HAM demi menjamin rasa aman bagi penduduk lokal. Pos militer hanya didirikan di daerah perbatasan antarnegara, bukan di antara permukiman penduduk.

Pemerintah diharapkan mengurangi jumlah pasukan nonorganik Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di seluruh Tanah Papua, serta menghentikan operasi intelijen yang intimidatif dan tak memberi rasa aman bagi orang asli Papua.

Orang Papua mengharapkan agar TNI dan Polri dilarang berbisnis dan berpolitik. Anggota yang melanggar ketentuan ini perlu dikenai sanksi hukum yang tegas. Aparat keamanan juga tak perlu dipekerjakan sebagai ajudan atau tenaga keamanan bagi pejabat sipil.

Dalam bidang hukum dan HAM, orang Papua masih merasa perlu mendapat kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkumpul. Kekerasan negara terhadap orang Papua, termasuk perempuan dan anak, perlu diakhiri. Selain pelaku kekerasan negara mesti diadili dan dihukum sesuai rasa keadilan orang asli Papua dan korban, pemerintah juga diharapkan mendirikan pengadilan HAM di Papua.

Tata Papua dengan hati

Harapan orang Papua masih belum lengkap dan, karena itu, dapat diperkaya dan dilengkapi oleh warga Papua yang lain dengan bantuan kajian dari akademisi. Satu hal yang pasti adalah bahwa orang Papua akan menggunakan harapan-harapan tersebut untuk mengukur dan menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan pemerintah di Tanah Papua.

Harapan-harapan di atas tak terlepas dari berbagai masalah yang mereka alami dalam politik, ekonomi dan lingkungan hidup, hukum dan HAM, keamanan, serta sosial-budaya.

Maka, penataan Papua dengan hati perlu diarahkan untuk menjawab masalah-masalah orang Papua agar harapan-harapan mereka dapat terpenuhi.

Harapan-harapan orang Papua bisa dipenuhi secara bertahap. Pemenuhan harapan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Mereka pun berkomitmen terlibat dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan yang dapat menjawab harapan mereka.

Maka, penataan Papua dengan hati merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan orang Papua. Oleh sebab itu, penataan Papua dapat diawali dengan dialog Jakarta-Papua yang melibatkan kedua pihak.

Sumber: Kompas, 13 September 2011

Miss Angola Dinobatkan Sebagai Miss Universe di Brazil

2011-09-13T02:11:00.007-07:00

Miss Angola Leila Lopes, seorang mahasiswi bisnis dari kota Benguela di kampung halamannya, telah dinobatkan sebagai Miss Universe, Senin, setelah memesona panel hakim dan mengesankan mereka dengan otaknya.

Lopes, 25, tertawa dan tersenyum saat ia dipeluk oleh runner-up Miss Ukraina Olesia Stefanko, kemudian merasakan sebuah mahkota ditempatkan dengan hati-hati di kepalanya pada pertunjukan yang diadakan di Sao Paulo, Brazil, itu.

Sebelumnya dalam kontes itu, Lopes ditanya apakah ia mungkin akan mengubah karateristik fisiknya jika ia bisa, tapi Lopez mengatakan ia puas dengan apa yang ia miliki.

"Saya menganggap diri saya seorang wanita yang diberkahi dengan kecantikan dalam," katanya pada para juri dan audience. "Saya telah mendapat prinsip-prinsip yang sangat bagus dari keluarga saya, dan saya merencanakan untuk mengikuti prinsip-prinsip itu sepanjang sisa hidup saya."

Dalam pilihan penggemar, Lopez hanya mencatat nilai 3,6 untuk pakain ranang, tapi memperoleh 7,2 untuk gaun malam. Pilihan penggemar, bagaimanapun, tidak dihitung dalam penghitungan akhir dari sembilan juri.

Lopes menerima tempatnya sebagai pemenang kontes tahunan Miss Universe ke-60.

Itu adalah acara tahunan yang ditonton oleh jutaan orang di se antero dunia di TV yang menyambut dengan sorak-sorai para wanita muda yang bertanding dalam beberapa kategori dari pakain renang hingga gaun malam. Mereka juga harus menjawab pertanyaan kritis yang memberitahu para juri sedikit mengenai mereka.

Lopez memakai bikini cerah, kemudian berparade mengelilingi panggung dengan sikap seimbang dalam gaun malam berwarna yang cocok dengan perhiasan kerlap-kerlip emas dan perak serta bulu.

Para panelis, yang mulai dari pengemudi mobil balap Helio Castroneves hingga aktris Vivica A. Fox dan wartawan Connie Chung, mencatar para wanita itu dalam setiap kontes, mengurangi dari kelompok 16 menjadi lima pada final yang mencakup wanita dari China, Filipina dan tuan rumah Brazil. Secara keseluruhan, 89 wanita bersaing untuk acara itu.

Kontes ratu kecantikan itu dituanrumahi oleh penampil kepribadian televisi AS Andy Cohen dan Natalie Morales.

Sumber: Antara, 13 September 2011
Ket foto: Leila Lopes
Foto: AP/Andre Penner

Gara-gara Sejoli 'Mesra' di Toilet, Dua F-16 Paksa Pesawat Mendarat

2011-09-13T02:11:00.003-07:00

Dua jet tempur F16 bergegas mengawal sebuah pesawat dari Denver untuk mendarat setelah dua penumpang mengunci diri di toilet pesawat yang sedang terbang.

Tiga penumpang ditangkap dan ditanyai di Bandara Metropolitan Detroit kemarin setelah awak Frontier Airlines melaporkan aktivitas yang mencurigakan di pesawat.

Mereka dibawa dari pesawat dengan diborgol, tetapi kemudian dibebaskan tanpa tuduhan.

Pesawat Frontier 623 dengan 116 penumpang mendarat tanpa insiden di Detroit pukul 03:30 sore waktu setempat setelah kru pesawat melaporkan bahwa dua orang menghabiskan "waktu yang sangat lama di kamar mandi," kata juru bicara maskapai Petrus Kowalchuck.

Menurut berita ABC, petugas penegak hukum mengatakan pasangan itu 'bermesraan' di toilet.

Salah satu penumpang, Marilyn Kietrich, mengatakan kepada Fox 2: "Satu orang pergi ke kamar mandi dan berada di sana cukup lama."

Dia menambahkan: "Penumpang lain menyusul dan berada di sana dan mereka semacam saling tersenyum."

Setelah pesawat mendarat di Detroit, polisi dilaporkan naik pesawat dengan senjata siap tembak.

Seorang penumpang, Kevin Kelly, mengatakan: "Mereka datang dengan senapan mesin dan menyuruh kami agar menunduk."

Peristiwa itu terjadi setelah kejadian serupa di pesawat American Airlines tujuan Los Angeles-New York.

Dua F-16 juga buru-buru membayangi pesawat setelah tiga penumpang melakukan perjalanan berulang kali ke kamar mandi, kata para pejabat.

Penumpang menjadi 'ketakutan' dengan aksi tiga pria itu, tetapi setelah mereka berhadapan dengan polisi udara federal mereka memenuhi instruksi dan tidak ada tuduhan yang diajukan terhadap mereka.

Ketika ditanya apakah pemerintah bereaksi berlebihan, juru bicara bandara Scott Wintner mengatakan bahwa respons bandara itu biasa dan langkah-langkah yang sama akan diambil setiap saat.

"Terlepas dari alasan pemicu, kapan pun kita mendapatkan panggilan radio terkait masalah keamanan di pesawat, respons kami adalah sama seperti kemarin atau besok," ujarnya. "Kami selalu bereaksi seolah-olah itu adalah akhir dunia."

Tim Smith, juru bicara untuk American Airlines, mengatakan kapten pesawat tidak pernah menyatakan ancaman keamanan di pesawat dan tidak pernah meminta bantuan penegakan hukum.

Dia mengatakan 'masalah keamanan' menjadi perhatian maskapai penerbangan dan kru menggunakan 'prosedur normal' untuk menilai keadaan. Pesawat mendarat seperti yang direncanakan. "Di mata kami, itu bukan masalah besar," kata Mr Smith.

Sumber: Tempo Interaktif, 12 September 2011
Ket foto: pesawat jet tempur F16

125 Tahun Gereja Katolik Masuk Lembata: Dimeriahkan Grup Kasidah Leworaja

2011-09-11T20:46:00.002-07:00

Perayaan 125 tahun gereja Katolik masuk ke Lembata melalui Lamalera bukan saja dimeriahkan dengan acara-acara bernuansa Katolik tetapi juga bernuansa islami.

Grup Kasidah dari Majelis Taklim Leworaja tampil memukau dalam acara yang dirayakan di halaman depan gereja Paroki Lamalera, Kamis (8/9/2011) siang.

Selain Kasidah, juga pementasan drama singkat masuknya gereja Katolik ke Lembata melalui Lamalera yang dilakonkan anak-anak setempat serta acara hiburan lainnya.

Ribuan umat hadir dalam acara itu. Mereka memadati halaman Gereja Paroki Lamalera, Raja Larantuka, Don Martinho DVG (Dias Viera Degodinho) bersama isteri, Bupati Lembata, Yance Sunur, Wakil Bupati Lembata, Viktor Mado Watun, Wakil Bupati Flotim, Pimpinan DPRD Lembata bersama isteri, Ketua MUI Kabupaten Lembata dan Perwakilan dari Kantor Kementerian Agama NTT.

Acara diawali dengan misa yang dipimpin Uskup Larantuka bersama puluhan imam konselebran dan dilanjutkan dengan resepsi bersama dan diisi dengan berbagai acara hiburan.

Uskup Larantuka, Mgr. Frans Kopong Kung, dalam khotbahnya mengajak seluruh umat untuk hidup berdampingan, tolong menolong dan menjaga toleransi antarumat beragama.

Menurutnya, peristiwa masuknya gereja Katolik ke Lembata melalui Lamalera patut disyukuri dan 125 tahun adalah waktu yang tidak singkat. “Kita hadir hari ini untuk mensyukuri peristiwa sejarah ini,” katanya.

Raja Larantuka, Don Martinho DVG dalam kesempatan itu melukiskan bagaimana leluhurnya membantu misionaris-misionaris Dominikan zaman dahulu dalam penyebaran agama Katolik di Lembata.

“Spirit perjuangan penyebaran agama itu hendaknya ditiru seluruh warga Lamalera,” tegasnya.
Ketua MUI Kabupaten Lembata, Haji Hidayatulah Sarabiti dalam sambutannya mengatakan, umat beragama harus menjaga persaudaraan dan persatuan untuk membangun Lembata.

Sementara Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur mengatakan, suatu kebersamaan bukan sekadar toleransi melainkan hidup rukun dan berdampingan dan suatu konstruksi iman yang kuat. “Mari bersinergi membangun Lembata yang berkarakter dan bermartabat,” katanya.

Sumber: Pos Kupang, 10 September 2011
Ket foto: Grup Kasidah dari Majelis Taklim Leworaja saat tampil dalam acara 125 tahun gereja Katolik masuk Lembata melalui Lamalera di halaman depan Gereja Paroki Lamalera, Kamis (8/9/2011).

Kabinet Kleptokrasi

2011-09-11T20:46:00.001-07:00

Oleh Ikrar Nusa Bhakti

Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI
dan Ketua II PP AIPI Periode 2008-2011

MEMBANGUN suatu sistem pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) di era Reformasi, khususnya di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, memang bukan suatu pekerjaan mudah.

Meski drama penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap anggota DPR, pejabat pemerintah pusat dan daerah, pengusaha, atau bahkan aparat penegak hukum, seperti jaksa dan hakim karier atau ad hoc, sudah sering ditayangkan secara langsung oleh berbagai saluran televisi swasta, ternyata ini belum menimbulkan efek jera atau rasa takut bagi para pelaku korupsi.

Adagium yang berlaku seolah berbunyi, “biarlah KPK menangkap, korupsi tetap berlalu” dan “mereka yang tertangkap lagi apes saja”. Dengan kata lain, para pelaku korupsi itu tidak pernah merasa “jika KPK menangkap si A atau si B, bukan mustahil suatu saat giliran saya yang tertangkap”.

Presiden Yudhoyono memang kerap mengulang kalimat saktinya, “Saya akan berada di posisi terdepan dalam pemberantasan korupsi (dan mafia hukum).” Di lingkaran dalam kekuasaan juga sudah dibentuk institusi khusus pemberantasan korupsi dan mafia hukum. Namun, kita juga mencatat betapa penegakan hukum terkait dengan korupsi di era pemerintahan pertama dan kedua Presiden Yudhoyono amatlah lemah.

Tengok, misalnya, berbagai kasus korupsi yang penanganannya hingga kini belum tuntas, seperti kasus skandal pemberian dana talangan Bank Century, kasus mafia pajak, kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom yang melibatkan bukan hanya kalangan anggota DPR, melainkan juga istri seorang mantan petinggi Polri. Kemudian, kasus-kasus korupsi di beberapa kementerian, seperti di Kementerian Perhubungan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, dan kini menyangkut juga Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kalaupun ada koruptor yang sudah divonis bersalah dengan kekuatan hukum tetap, mereka juga masih dengan mudah mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman yang begitu besar jumlah bulannya dan begitu mudah untuk mendapatkannya. Semua itu tentunya tidak mendukung upaya Presiden Yudhoyono untuk memberantas korupsi tersebut.

Semua kementerian

Jika ditelusuri lebih dalam, bukan mustahil semua kementerian, termasuk yang menterinya berasal dari atau berafiliasi dengan partai-partai politik, terjadi korupsi politik. Apalagi jika kementerian itu memiliki anggaran yang begitu besar untuk pembangunan sarana dan prasarana umum/khusus atau pembelian barang yang nilainya aduhai tingginya.

Selain terkait dengan anggaran, korupsi di kementerian juga dapat terjadi karena kementerian itu memiliki otoritas yang sangat besar dalam menerbitkan surat izin yang terkait dengan pendirian dan pengelolaan usaha transportasi, asuransi tenaga kerja, penggunaan lahan atau hutan lindung, pertambangan atau penerbitan surat-surat penting lainnya.

Para pejabat kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) dapat berdalih bahwa penggunaan anggaran negara telah diawasi para pejabat inspektorat di dalam kementerian/lembaganya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

BPK dapat mengeluarkan tiga bentuk hasil penyelidikannya, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi yang mempertanggungjawabkan anggaran secara baik, Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bagi yang masih belum lengkap dokumen pendukungnya atau masih ada masalah dalam pengelolaan keuangan negara, dan Disclaimer bagi kementerian atau LPNK yang tidak dapat mempertanggungjawabkan secara benar penggunaan anggaran yang diberikan oleh negara kepada mereka.

Namun, semua itu hanyalah pengawasan formal atas dasar dokumen Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga, Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) yang mereka buat, dan laporan tiga bulanan yang mereka serahkan kepada Kementerian Keuangan dalam hal ini Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

BPK atau BPKP dapat saja menemukan terjadinya penyelewengan dalam persoalan tender proyek pembangunan atau pembelian barang. Namun, mereka tidak mengetahui secara pasti bagaimana suap-menyuap terjadi dan berapa besarannya.

Korupsi di kementerian yang menterinya berasal dari partai-partai politik bisa terjadi karena mereka membutuhkan dana untuk membangun kantor-kantor partai yang megah, kaderisasi anggota partai atau anggota DPR/DPRD yang berasal dari partai itu, kongres/muktamar/rakornas/rakorcab partai, atau bahkan untuk persiapan pemilihan umum legislatif atau eksekutif di pusat dan di daerah.

Selama ini kegiatan partai-partai politik sangat bergantung pada dana publik (anggaran negara) baik yang mereka peroleh secara sah yang diberikan oleh negara atau tidak sah melalui korupsi politik.

Korupsi tentunya tidak dilakukan secara sendirian oleh pejabat tinggi kementerian/lembaga, tetapi bersama penanggung jawab keuangan atau proyek di jajaran birokrasi kementerian/lembaga serta kalangan pengusaha yang mendapatkan proyek atau tender dari kementerian/lembaga tersebut. Selama ini dugaan kebocoran anggaran negara masih berkisar pada angka 30 persen, seperti yang pernah diungkap Begawan Ekonomi Indonesia Sumitro Djojohadikusumo.

Gaya intelijen

Menteri atau pejabat tinggi di kementerian/lembaga sering kali berdalih bahwa mereka tidak bertanggung jawab atau mengetahui praktik korupsi yang terjadi di jajarannya dengan dalih itu dilakukan pejabat rendahan atau uangnya tidak berada di kementeriannya, tetapi di pemerintah daerah atau dinas yang langsung menggunakan anggaran itu. Namun, kita tahu bahwa pengusulan anggaran dan proyek itu dapat saja melalui kementeriannya karena menyangkut proyek yang menjadi kepentingan pemerintah pusat.

Proyek transmigrasi, misalnya, lebih merupakan program pemerintah pusat ketimbang daerah karena pemerataan penduduk merupakan bagian dari kepentingan pusat. Sementara daerah terkena imbas persoalan penyediaan lahan yang kadang menimbulkan persoalan dengan suku-suku pemilik tanah, penyediaan jatah hidup selama enam bulan pertama, hubungan antara pendatang dan penduduk asli, serta persepsi mengenai kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap penduduk asli.

Meskipun sudah berlangsung lama, praktik korupsi di kementerian berlangsung secara rahasia ibarat operasi intelijen. Maksudnya, jika pelaku di lapangan tertangkap, pejabat di tingkat atas akan lepas tangan dan mengatakan bahwa ia tidak tahu-menahu terjadinya korupsi tersebut. Hal ini seolah tidak ada perintah atasan dan para pelaku harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, walau dapat saja korupsi itu mereka lakukan demi kepentingan pejabat tinggi atau bahkan setingkat menteri di kementeriannya.

Pada masa pemerintahan Presiden Yudhoyono, selain dilakukan anggota DPR dari partai-partai politik, di berbagai kementerian dilakukan lebih canggih lagi karena sering kali menyangkutpautkan para asisten atau staf khusus menteri yang berasal dari partai politik atau orang kepercayaannya.

Kekuasaan mereka tidak jarang lebih tinggi daripada para eselon I di kementerian itu. Dengan kata lain, jika dulu direktur jenderal atau sekretaris jenderal bisa mendapatkan “persentase proyek”, kini yang mengeruknya adalah para asisten dan staf khusus menteri yang bukan jabatan karier.

Jika Presiden Yudhoyono tidak berusaha keras untuk menghentikan berbagai praktik korupsi di berbagai kementerian, bukan mustahil kabinet yang dipimpinnya akan dikenal sebagai “Kabinet Kleptokrasi” karena diisi oleh para bawahan yang sukanya mencuri (untuk tidak mengatakan merampok) uang negara karena posisi politik mereka. Dalam situasi yang amat akut ini, Presiden dapat mengikuti ajaran Machiavelli dengan memilih untuk lebih baik ditakuti ketimbang dicintai oleh para pembantunya yang melakukan korupsi. Demi masa depan negara, jika perlu bahkan ia harus memilih ditakuti dan dibenci oleh para koruptor!

Sumber: Kompas, 12 September 2011.

Ikut Temui Chandra, Benny Dinilai Langgar Etika

2011-09-11T19:59:00.002-07:00

Ketua Komisi III Benny K Harman dinilai melanggar etika anggota Dewan karena mengikuti pertemuan Muhammad Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan wisma atlet, dengan Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah.

Hal tersebut disampaikan pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens, di Jakarta, Minggu (11/9/2011). Menurut Boni, seharusnya Badan Kehormatan DPR (BK DPR) mempertanyakan tindakan Benny tersebut.

”Melanggar etika jabatan sebagai ketua komisi. Kalau pidananya kan soal keterlibatan dia (Benny) meloloskan proyek ini. Secara moral, BK mesti mempertanyakan kehadirannya,” kata Boni.

Apalagi, lanjutnya, Benny adalah Ketua Komisi III DPR yang bermitra dengan lembaga-lembaga penegakan hukum seperti KPK.

”Dia kan komisi III, ketua komisi hukum, yang counter part-nya KPK, hadir di pertemuan pribadi dengan bendahara partai yang cari proyek bersama KPK. Pertemuan yang tidak bisa terjadi di negara demokrasi yang benar,” ungkap Boni.

Seperti diberitakan sebelumnya, kuasa hukum Nazaruddin, yakni Dea Tunggaesti, mengungkapkan bahwa Benny mengikuti pertemuan Nazaruddin, Chandra, dan dua pengusaha di kediaman Nazaruddin pada awal 2010.

Dalam pertemuan tersebut, kata Dea, terjadi proses penyerahan uang 500.000 dollar AS dari seorang pengusaha kepada Chandra. Uang tersebut, menurut penuturan Nazaruddin kepada Dea, untuk mengamankan proyek e-KTP dan bantuan operasional sekolah (BOS).

Dea juga menyampaikan, pertemuan tersebut terekam dalam CCTV yang dipasang di rumah Nazaruddin.

Rekaman tersebut disimpan dalam CD yang kini keberadaannya belum diketahui. CD tersebut, menurut Nazaruddin, disimpan dalam tas kecil warna hitam yang disita penyidik KPK setelah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu tertangkap di Cartagena, Kolombia.

Sumber: Kompas.com, 12 September 2011
Ket foto: Ketua Komisi III DPR Benny Harman

Pemerintah Tetap Kampanye Komodo

2011-09-08T21:51:00.000-07:00

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nusa Tenggara Timur Abraham Klakik menyatakan pemerintah Indonesia tetap gencar mengkampanyekan komodo sebagai salah satu keajaiban dunia.

"Walaupun telah ditarik sebagai salah satu finalis News7wonders, keberadaan komodo sebagai salah satu keajaiban dunia tetap kami kampanyekan," ujarnya kepada wartawan di Kupang hari ini, Kamis, 8 September 2011.

Menurut Abraham, agenda mengkampanyekan hewan purba komodo yang hanya ada di Pulau Komodo dan Pulau Rinca, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), sudah disusun oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Jumat besok, 9 September 2011, kampanye tentang komodo diselenggarakan di Sidney, Australia. Kampanye kemudian dilanjutkan selama dua hari, yakni Kamis hingga Sabtu, 22-24 September 2011, di Chicago, Amerika Serikat. Kegiatan kampanye ini membawa tema "The Real Wonder of The World".

Abraham menjelaskan terus digencarkannya kegiatan kampanye tentang komodo bertujuan agar masyarakat dunia semakin banyak mengetahui keunikan binatang purba ini serta habitatnya di Taman Nasional Komodo.

Selain itu, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata berkepentingan untuk menunjukkan kepada dunia internasional tentang keanekaragaman obyek wisata di Indonesia.

Gencarnya kegiatan mengkampanyekan komodo, kata Abraham, tidak ada kaitannya dengan dicoretnya Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sebagai penyelenggara New7Wonders of Nature (NW7N).

Apalagi faktanya pemerintahlah yang memutuskan menarik diri sebagai panitia penyelenggara karena New7Wonders Foundation dinilai tidak profesional, konsisten, dan transparan.

Meski tidak disertakan sebagai salah satu finalis New7Wonders, kata Abraham pula, Taman Nasional Komodo tetap diakui dunia sebagai warisan dunia. Sejak tahun 1991 sudah mendapatkan status "World Heritage" melalui lembaga resmi yang kredibel, yaitu UNESCO.

Selain kampanye yang dilakukan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi NTT juga menyiapkan sejumlah agenda untuk mempromosikan komodo. Di antaranya melalui penyelenggaraan event internasional, Sail Komodo, tahun 2013 mendatang.

“Kami tidak pernah berhenti mempromosikan komodo sebagai salah satu keajaiban alam,” ujar Gubernur NTT Frans Lebu Raya beberapa waktu lalu.

Seperti diberitakan sebelumnya, New7Wonders Foundation telah mencoret komodo dari daftar tujuh finalis keajaiban alam terbaru. Pemerintah Indonesia dinilai tidak mampu membayar license fee sebagai tuan rumah penyelenggaraan deklarasi sebesar US$ 10 juta atau menyiapkan US$ 35 juta sebagai biaya penyelenggaraan acara deklarasi.

Pencoretan komodo tersebut menimbulkan polemik berkepanjangan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi lokasi keberadaan habitat komodo, sejak 16 Agustus 2011 menghentikan kegiatan pengumpulan dukungan (vote) bagi komodo. Padahal komodo menempati urutan teratas dari 28 finalis lainnya untuk kategori alam.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata bahkan memperkarakan New7Wonders Foundation (N7WF).

Sumber: Tempo Interaktif, 8 September 2011
Ket foto: Varanus komodoensis

Positivisme Urbanisasi

2011-09-08T21:50:00.001-07:00

Oleh Thomas Koten

Direktur Social Development Center

Sebagai kota metropolitan, Jakarta bagaikan magnet yang menggoda siapa pun untuk datang. Ini didukung akibat kesenjangan tingkat pendapatan dan peluang pekerjaan yang signifikan antara desa dan kota. Sehingga, meski Jakarta dikatakan 'lebih kejam dari ibu tiri', tetapi toh diyakini tetap menjanjikan penghidupan yang lebih baik.

Namun, pada aras yang berlawanan, khususnya pada setiap kali pasca mudik Lebaran, gubernur dan para birokratnya, selalu mengedepankan tema kampanye klasik mereka tentang Jakarta sebagai kota tertutup bagi kaum pendatang atau kaum urban baru. Membanjirnya kaum urbanis baru dari desa yang umumnya berpendidikan rendah dan kurang skill, dirasakan hanya membebani Jakarta yang lapangan pekerjaannya lebih menuntut profesionalisme. Benar demikian?

Memang, secara sosiologis, membanjirnya kaum urban dapat berefek negatif. Antara lain, berbagai penyakit sosial mewabah, kekumuhan menyebar, pengangguran bertambah, kriminalitas meningkat dan jumlah kaum marginal kian membludak hingga membebani Jakarta yang sudah sarat beban. Dhus, kehadiran kaum urbanis baru lebih dinilai negatif daripada positif.

Tetapi, berbagai fakta positif yang menyembul di balik kehadiran kaum urbanis di Ibu Kota, harus mendorong para 'pemilik' Jakarta untuk melihat kehadiran mereka secara positif. Keuletan dan kehandalan kaum urban, yang mampu bekerja keras dan bersedia mengerjakan pekerjaan apa saja, merupakan salah satu faktor pendukung sukses pembangunan Jakarta selama ini.

Sebagai gambaran, kesediaan dan kesanggupan kaum urban melakukan pekerjaan berat dan kasar seperti menggali, mengangkut material bermuatan berat, memanjat tiang tinggi dan bergelantungan di bawah terik matahari dan cukup makan minum, tidur, dan mandi seperlunya, telah membuat kehadiran dan karya mereka sangat dibutuhkan. Keberadaan mereka pun pantas diteladani dan tidak boleh dianggap sebelah mata.

Di satu sisi, Jakarta membutuhkan tenaga-tenaga ahli berdasi untuk sektor non-fisik. Tetapi, di sektor fisik (jasa dan tenaga) juga tidak kalah pentingnya. Tak ada artinya para ahli membuat rancangan strategis soal pembangunan Jakarta masa depan, jika tidak ada sosok-sosok orang desa yang ulet dan mau bekerja apa saja demi merealisasikan rencana pembangunan yang sudah digariskan kaum berdasi. Bukankah menjamurnya gedung-gedung pencakar langit di Ibu Kota saat ini tak terlepas dari jasa dan karya kaum urban? Kiprah mereka yang cukup monumental dalam ikut membangun Jakarta pantas diapresiasi.

Dari sisi positivisme urbanisasi inilah John Naisbitt dalam bukunya, Delapan Megatrend Asia yang Mengubah Dunia, menyebut mirasi (baca; urbanisasi) sebagai pilihan tak terelakkan bagi kaum petani di pedesaan dalam mencari tujuan-tujuan yang lebih tinggi. Arus urbanisasi itu dipandang sebagai kekuatan yang membuat stabil kondisi. Dengan memasok tenaga kerja dari desa-desa yang amat diperlukan di kota-kota, pada saat yang sama akan meminimalkan tekanan ekonomi di pedesaan.

Lanjut Sang Futurolog itu, urbanisasi berdampak buruk pada transportasi, infrastruktur, keluarga berencana dan tata sosial, tetapi masalah itu dapat dipecahkan, sehingga kita tidak perlu memandangnya sebagai sesuatu yang buruk belaka dan menghentikannya.

Fau Gang, seorang ekonom di Chinese Academy of Social Science, juga memandang arus urbanisasi sebagai suatu perkembangan yang cukup positif. Di China, misalnya, gejala urbanisasi telah membantu penyebaran kekayaan dari kawasan-kawasan kaya ke daerah-daerah yang miskin di negeri itu. Tak pelak, sebuah artikel di New York Times mengatakan bahwa kaum urban merupakan salah satu alasan mengapa 5.000 pabrik dapat secara serempak dibangun di provinsi pesisir China.

Bersamaan dengan itu pula, Richard Blum, seorang profesor ilmu politik di University of California di Los Angeles mengatakan bahwa kaum urbanlah yang mendorong sekaligus mengamankan transformasi ekonomi China. Merekalah raksasa peredam kejutan-kejutan yang mengalir dari satu kawasan ekonomi ke kawasan ekonomi lainnya. Kota-kota besar di China mengalami kemajuan pesat karena sanggup memanfaatkan tenaga-tenaga kaum urban dan mampu mengkoordinasikan penyebaran tenaga kerja di antara kota-kota dan desa-desa dan membuat mereka semua menjadi bagian dari kehidupan kota.

Memang, urbanisasi memiliki sisi positif dan negatif, tergantung cara memandang dan memanfaatkannya. Seperti kata Richard Blum, ini merupakan pedang bermata dua. Kaum urban dapat menjadi peredam yang efisien yang dapat membantu mengubah ekonomi, tetapi mereka itu juga merupakan gerombolan orang-orang yang rentan terhadap bermacam hal yang tidak menentu hingga dapat menciptakan kantong-kantong penderitaan manusia di mana pun mereka bergerombol.

Persoalannya, bagaimana membendung arus urbanisasi secara lebih substansial, dan memaksimalkan peran mereka? Jadi, untuk mengatasi membanjirnya kaum urban bukan dengan cara egoistik seolah Jakarta hanya milik orang-orang Jakarta saat ini dan mengejar-ngejar para urbanis baru seperti mengejar maling.

Pertama, memaksimalkan pembangunan otonomi daerah dengan penggalangan pembangunan pedesaan secara maksimal. Kedua, segera dilakukan pemulihan ekonomi terutama di sektor riil di desa dan di kota-kota kecil. Ketiga, melakukan strategi pembangunan yang tepat di Ibu Kota untuk menampung kaum urbanis baru, atau memperkerjakan kaum urbanis sesuai kemampuan mereka?

Keempat, perlu dilakukan rangsangan pembangunan dan penumbuhan ekonomi yang dinamis di luar Jakarta dan luar Jawa, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Kelima, wacana tentang pemindahan ibu kota yang mulai gencar belakangan ini, bisa segera direalisasikan, atau minimal segera dilakukan pembangunan kota baru sebagai penyangga yang berfungsi untuk mengurangi beban Jakarta.

Sumber: Suara Karya, 7 September 2011