Sejak awal, telah terjadi ketidakjujuran dan ketidakterbukaan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata terkait rencana kegiatan penambangan di dua wilayah: Lebatukan dan Kedang.
Dua hal itu akhirnya menimbulkan cara berkomunikasi yang tidak jujur, fair. Kalau menghadapi sebuah proyek besar yang menyangkut kepentingan masyarakat maka sosialisasi bisa dimulai dengan tokoh-tokoh Lembata di mana saja mereka berada.
“Saya pernah bertemu dengan seorang pejabat di Lembata yang merupakan orang dekat Bupati Ande Manuk. Saya katakan kepada beliau, konflik ini sebenarnya (tambang) timbul karena komunikasinya tidak pas. Orang-orang kita di kampung itu sekolahnya kurang. Rata-rata berijasa SD Kelas VI. Kalau orang-orangtua mungkin rata-rata SD kelas III. Nah, kalau orang sekolahnya kurang maka nalarnya terbatas. Kalau nalarnya terbatas, artinya jika sesuatu itu baik belum tentu dia bilang baik,” kata putra Lembata Drs Herman YL Wutun MBA di kantornya, Graha Inkud, Warung Buncit, Jakarta Selatan belum lama ini.
Pemerintah mungkin sudah berpikir keras bahwa kebijakan ini merupakan cara terbaik menolong rakyatnya. Tapi, sesuatu yang kita pikirkan baik belum tentu baik menurut rakyat. Mengapa, karena daya nalar dia (rakyat) menerima sesuatu yang menurut kita baik itu terbatas sekali. Oleh karena itu yang penting adalah cara sosialisasi. Bentuk komunikasi seperti apa yang harus kita lakukan agar rakyat benar-benar bisa menerima.
“Saya kira kalau beliau datang di Jakarta dan panggil kita kemudian kita brain storming, tentu sangat baik. Paling tidak ada pandangan-pandangan yang harus diterima. Saya pikir banyak orang Lembata yang punya pengalaman dan wawasan yang luas. Kan kita bisa berikan masukan kemudian kita membuat kajian yang lebih konprehensip. Setelah tokoh-tokoh Lembata sudah dilakukan sosialisasi maka saya kira tentu akan muncul satu tim yang akan sangat kuat. Kalau (tambang) ini betul untuk rakyat maka setiap orang dengan cara kita masing-masing dapat menggolkan proyek ini. Paling tidak pada tahap berikutnya dilakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh intelektual Leragere dan Kedang. Nah, mereka ini yang kemudian pulang kampung dan di sana mereka duduk bicara dengan tokoh-tokoh masyarakat. Kalau para tokoh masyarakat sudah diajak bicara maka kalau mereka yang bicara di tingkat akar rumput maka akan lebih mudah,” ujar Herman Wutun.
Herman juga mengaku telah mendengar ada informasi terjadinya demo tandingan yang mendukung tambang. Kelompok itu diterima Bupati sedangkan yang menolak tambang justru tidak diterima. “Kelihatan sekarang masyarakat diadu domba. Nah, kalau diadudomba kan tentu yang kasihan dombanya. Yang mengadu merasa enak. Karena itu, harus disikapi secara serius. Artinya, tambang bukan semata-mata persoalan masyarakat Lembata yang ada di Lembata tetapi juga menjadi persoalan masyarakat Lembata di luar Lembata. Baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri,” tegas Herman Wutun.
Ia mengingatkan agar DPRD Lembata harus lebih peka dan memahami bahwa masyarakat Lembata sedang resah. DPRD juga harus berpihak kepada rakyat. Bukan berarti bela yang membabi buta tetapi harus berusaha mendalami persoalan tambang sehingga jika ada solusi yang ditawarkan maka betul-betul bisa memberi kesan positif bagi rakyat yang telah memilih mereka.
“Saya lihat, DPRD Lembata belum bersikap tegas dalam kaitan kasus tambang ini. Sikap DPRD kita masih abu-abu. Apakah berpihak kepada rakyat, investor atau pemerintah. Nah, menurut saya keberpihakannya harus jelas yaitu rakyat. Kalau rakyatnya benar, maka ia harus ada di posisi itu. Karena itu, ke depan perlu ada satu forum diskusi dari anggota masyarakat dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu dan kita cari benang merahnya,” katanya menyarankan.
Tata Caranya Salah
Sesepuh Lembata Jakarta, Anton Tifaona mengatakan, tata cara dan prosedur yang dilakukan Pemkab dan DPRD Lembata terkait tambang Lembata sudah salah. Saat ini, Pemkab Lembata sudah out of track dan harus kembali ke track yang benar. Oleh karena situasi lapangan tidak kondusif maka cara yang paling mungkin dilakukan adalah mencegah rekomendasi yang diajukan Bupati kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro.
“Kita minta Pak Menteri ESDM menolak rekomendasi terkait rencana tambang Lembata karena pertambangan di Lembata menjadi sangat riskan. Ini penting karena kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak bertanggungjawab, pengecut. Sebagai pemimpin, mereka tidak bertanggungjawab atas segala kebijakan yang diambil. Kalau rakyat datang minta penjelasan maka para pemimpin juga punya kewajiban menghadapi mereka dan menjelaskan kebijakan yang diambil,” kata mantan Kapolda Maluku ini. (Ansel Deri)
Dua hal itu akhirnya menimbulkan cara berkomunikasi yang tidak jujur, fair. Kalau menghadapi sebuah proyek besar yang menyangkut kepentingan masyarakat maka sosialisasi bisa dimulai dengan tokoh-tokoh Lembata di mana saja mereka berada.
“Saya pernah bertemu dengan seorang pejabat di Lembata yang merupakan orang dekat Bupati Ande Manuk. Saya katakan kepada beliau, konflik ini sebenarnya (tambang) timbul karena komunikasinya tidak pas. Orang-orang kita di kampung itu sekolahnya kurang. Rata-rata berijasa SD Kelas VI. Kalau orang-orangtua mungkin rata-rata SD kelas III. Nah, kalau orang sekolahnya kurang maka nalarnya terbatas. Kalau nalarnya terbatas, artinya jika sesuatu itu baik belum tentu dia bilang baik,” kata putra Lembata Drs Herman YL Wutun MBA di kantornya, Graha Inkud, Warung Buncit, Jakarta Selatan belum lama ini.
Pemerintah mungkin sudah berpikir keras bahwa kebijakan ini merupakan cara terbaik menolong rakyatnya. Tapi, sesuatu yang kita pikirkan baik belum tentu baik menurut rakyat. Mengapa, karena daya nalar dia (rakyat) menerima sesuatu yang menurut kita baik itu terbatas sekali. Oleh karena itu yang penting adalah cara sosialisasi. Bentuk komunikasi seperti apa yang harus kita lakukan agar rakyat benar-benar bisa menerima.
“Saya kira kalau beliau datang di Jakarta dan panggil kita kemudian kita brain storming, tentu sangat baik. Paling tidak ada pandangan-pandangan yang harus diterima. Saya pikir banyak orang Lembata yang punya pengalaman dan wawasan yang luas. Kan kita bisa berikan masukan kemudian kita membuat kajian yang lebih konprehensip. Setelah tokoh-tokoh Lembata sudah dilakukan sosialisasi maka saya kira tentu akan muncul satu tim yang akan sangat kuat. Kalau (tambang) ini betul untuk rakyat maka setiap orang dengan cara kita masing-masing dapat menggolkan proyek ini. Paling tidak pada tahap berikutnya dilakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh intelektual Leragere dan Kedang. Nah, mereka ini yang kemudian pulang kampung dan di sana mereka duduk bicara dengan tokoh-tokoh masyarakat. Kalau para tokoh masyarakat sudah diajak bicara maka kalau mereka yang bicara di tingkat akar rumput maka akan lebih mudah,” ujar Herman Wutun.
Herman juga mengaku telah mendengar ada informasi terjadinya demo tandingan yang mendukung tambang. Kelompok itu diterima Bupati sedangkan yang menolak tambang justru tidak diterima. “Kelihatan sekarang masyarakat diadu domba. Nah, kalau diadudomba kan tentu yang kasihan dombanya. Yang mengadu merasa enak. Karena itu, harus disikapi secara serius. Artinya, tambang bukan semata-mata persoalan masyarakat Lembata yang ada di Lembata tetapi juga menjadi persoalan masyarakat Lembata di luar Lembata. Baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri,” tegas Herman Wutun.
Ia mengingatkan agar DPRD Lembata harus lebih peka dan memahami bahwa masyarakat Lembata sedang resah. DPRD juga harus berpihak kepada rakyat. Bukan berarti bela yang membabi buta tetapi harus berusaha mendalami persoalan tambang sehingga jika ada solusi yang ditawarkan maka betul-betul bisa memberi kesan positif bagi rakyat yang telah memilih mereka.
“Saya lihat, DPRD Lembata belum bersikap tegas dalam kaitan kasus tambang ini. Sikap DPRD kita masih abu-abu. Apakah berpihak kepada rakyat, investor atau pemerintah. Nah, menurut saya keberpihakannya harus jelas yaitu rakyat. Kalau rakyatnya benar, maka ia harus ada di posisi itu. Karena itu, ke depan perlu ada satu forum diskusi dari anggota masyarakat dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu dan kita cari benang merahnya,” katanya menyarankan.
Tata Caranya Salah
Sesepuh Lembata Jakarta, Anton Tifaona mengatakan, tata cara dan prosedur yang dilakukan Pemkab dan DPRD Lembata terkait tambang Lembata sudah salah. Saat ini, Pemkab Lembata sudah out of track dan harus kembali ke track yang benar. Oleh karena situasi lapangan tidak kondusif maka cara yang paling mungkin dilakukan adalah mencegah rekomendasi yang diajukan Bupati kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro.
“Kita minta Pak Menteri ESDM menolak rekomendasi terkait rencana tambang Lembata karena pertambangan di Lembata menjadi sangat riskan. Ini penting karena kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak bertanggungjawab, pengecut. Sebagai pemimpin, mereka tidak bertanggungjawab atas segala kebijakan yang diambil. Kalau rakyat datang minta penjelasan maka para pemimpin juga punya kewajiban menghadapi mereka dan menjelaskan kebijakan yang diambil,” kata mantan Kapolda Maluku ini. (Ansel Deri)
0 komentar:
Silahkan berkomentar
Tuliskan apa pendapatmu...!