Headlines News :

Artikel Terbaru

Pelaksanaan Proyek di Lembata tidak Sesuai Kontrak

Written By Ansel Deri on Wednesday, September 14, 2016 | 2:16 PM

BURUKNYA kualitas pekerjaan jalan hotmix di dalam Kota Lewoleba dan tiga proyek multiyears yang sedang dikerjakan di Lembata disebabkan kontraktor pelaksana tidak bekerja berdasarkan kontrak yang disepakati.

Dalam evaluasi pelaksanaan proyek tahun anggaran 2016, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata Silver Wungubelen meminta kontraktor pelaksana dan konsultan teknis proyek mengerjakan sisa proyek berdasarkan kontrak yang ditandatangani.

Silvester Wungubelen kepada Media Indonesia, Selasa (13/9), mengatakan dari hasil pengawasan DPRD dan pantauan langsung ke tiga proyek jalan dengan pola multiyears di dalam Kota Lewoleba dan di luar kota, pihaknya menyimpulkan rata-rata kontraktor bekerja di luar kontrak yang disepakati.

"Pekerjaan hotmix segmen Perlimaan Wangatoa menuju Kantor Bupati Lembata, kondisi persambungan jalan kasar dan permukaan jalan bergelombang, bahkan sudah ada lobang di puluhan titik. Saya sudah perintahkan kontraktor dan tim teknis proyek mengerjakan ulang proyek tersebut. Proyek itu APBD II senilai Rp 20 miliar dikerjakan oleh PT Trans Lembata," ujar Kadis PU.

Tidak hanya itu, kualitas proyek jalan dengan sistim multiyears, Lapen 6 km, segmen Baopukang-Mingar yang dikerjakan PT Jerry Karya dengan dirutnya Ako Edi juga dikerjakan asal jadi.

Menurut Kadis PU yang meninjau langsung proyek jalan itu, proyek pengerjaan jalan itu akan menimbulkan genangan banjir sebab talud jalan lebih tinggi dari badan jalan.

PT Jerry karya juga dikabarkan menggunakan material lokal pilihan untuk hamparan dan langsung dilapen, tanpa menggunakan batu pecah, sehingga kualitasnya mengkhawatirkan.

Kepala Dinas Pekerjaaan Umum pun memanggil kontraktor pelaksana dan konsultan teknis proyek bernilai Rp 20 miliar itu.

"Saya tegaskan, patuhi kontrak dan kerjakan proyek ini bukan untuk kepentingan diri sendiri tetapi demi kita masyarakat Lembata. Jangan abaikan kontrak karena akan bermasalah baik secara teknis maupun secara hukum," tegas Kadis PU.

Proyek-proyek bermasalah itupun disepakati untuk dikerjakan ulang, terutama pada titik yang secara teknis menyalahi kontrak. (Alexander P Taum)

Alexander P Taum
Alexander P Taum
Sumber : mediaindonesia.com, 13 September 2016 
Ket foto: Kondisi proyek jalan tahun jamak (multiyears) ruas Belame-Boto senilai Rp. 13 miliar lebih yang sangat memprihatinkan. Ini salah satu gambar yang diambil saat libur ke Boto. Foto: dok. Ansel Deri

Korupsi Perizinan Tambang

Written By Ansel Deri on Tuesday, September 06, 2016 | 3:44 PM

Oleh Ferdy Hasiman
Peneliti pada Yosefardi.com/
PT Alpha Research Database Indonesia 

Korupsi pemberian izin konsesi tambang di daerah menjadi perhatian publik menyusul penetapan tersangka Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Nur Alam diduga menerima suap pemberian izin konsesi tambang dari PT Anugrah Harisma Barakah (ABH) antara tahun 2009-2014. ABH adalah anak usaha PT Billy Indonesia, rekan bisnis Richorp (Hongkong). Kasus ini sebenarnya muncul tahun 2014, saat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membuka rekening gendut beberapa kepala daerah, salah satunya Nur Alam. Nur Alam diduga menerima dana suap 4,5 juta dollar AS dari perusahaan tambang nikel, Richorp, tahun 2010 melalui polis asuransi PT AXA Mandiri.

Obral konsesi

Kasus Nur Alam adalah puncak gunung es korupsi di sektor pertambangan. Secara keseluruhan, pemberian konsesi tambang di daerahmemang bermasalah. Per Juni 2015, 4.276 izin usaha pertambangan (IUP) atau 40,98 persen dari total IUP (10.423) masih berstatus ilegal. Hasrat akumulasi menyebabkan perusahaan melakukan korupsi dengan berbagai modus, termasuk mengirim uang suap kepada pemda untuk mendapat konsesi.

Banyak LSM lokal telah melaporkan dugaan korupsi perusahaan tambang. Selama 2013, ada 10 kasus korupsi pertambangan dilaporkan ke KPK. Namun, sampai sekarang KPK belum melakukan investigasi atas laporan-laporan ini karena bertumpuknya korupsi di pusat dan keterbatasan sumber daya manusia menjangkau daerah. Dalam tulisan ini saya mencoba mencermati secara khusus izin konsesi tambang yang diberikan pemerintah daerah di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

Sulteng dan Sultra adalah daerah penghasil nikel terbesar di Tanah Air. Dua daerah ini adalah rumah dari korporasi nikel lokal-global. Daerah seperti Morawali (Sulteng), Konawe, dan Bombana (Sultra) adalah ruang operasi perusahaan tambang besar, seperti PT Vale Indonesia (Brasil), Bintang Delapan, dan Sulawesi Mining Investment.

Vale Indonesia, misalnya, memproduksi 275.000 ton nikel akhir 2014 dengan produksi terbesar dari Sorowako. Sementara Sulawesi Mining Investment berencana membangun smelter di Morowali dengan kapasitas 300.000 tonferronickel per tahun. PT Indonesia Guang Ching Nickel akan mengoperasikan smelter nikel dengan kapasitas produksi 600.000 ton per tahun, Indonesia Tsingshan Stainless Steel memproduksi 300.000 tonferronickel per tahun. Jiangsu Delong Nickel Industry Co Ltd berencana berinvestasi 5 miliar dollar AS untuk Konawe Industrial Park dengan produksi 600.000 ton ferronickel/tahun.

Tak salah jika pemerintah melalui Kementerian Perindustrian bekerja sama dengan Kementerian ESDM menggagas proyek Morowali Industrial Park dan Konawe Industrial Park sejak tahun 2015. Proyek industri nikel ini mengikuti kebijakan hilirisasi di sektor pertambangan. Dengan kebijakan itu, semua perusahaan tambang tak boleh lagi mengekspor bijih tambang mentah. Seluruh bahan tambang wajib diolah melalui smelter agar terjadi multiplier-effect bagi pembangunan daerah.

Pembangunan smelter nikel yang besar ini tentu butuh konsesi nikel dan luas lahan konsesi yang besar pula agar rantai produksi ke pabrik nikel tak terhenti. Hanya saja, pemberian izin konsesi yang dikeluarkan pemda (bupati dan gubernur) kerap tumpang tindih dengan hutan lindung dan hutan konservasi.

Di Sulteng dan Sultra, bupati dan gubernur ramai-ramai memberikan konsesi tambang di atas lahan perusahaan lain, seperti lahan milik Vale Indonesia. Operasi tambang Vale Indonesia bukan hanya di Sorowako (Sulsel), melainkan merentang sampai Morowali (Sulteng) serta Konawe dan Bombana (Sultra).

Bupati dan gubernur di daerah-daerah itu juga mendapat keuntungan dari lahan yang dikembalikan Vale Indonesia. Salah satu poin penting dalam renegosiasi kontrak pertambangan adalah penciutan luas lahan. Lahan Vale Indonesia yang amat luas itu harus diciutkan dan dikembalikan ke pemda. Berdasarkan perhitungan, sekitar 26.000 hektar konsesi tambang milik Vale Indonesia akan dikembalikan ke pemda. Lahan nikel yang ditinggalkan Vale sangat potensial. Ini menjadi obralan menarik bagi bupati dan gubernur di dua wilayah itu untuk mendapat uang besar dari korporasi tambang.

Tambang lintas kabupaten di wilayah Bombana dan Buton seluas 1.999 hektar yang diberikan gubernur kepada PT Prima Nusa Sentosa terindikasi masih di bawah wilayah Vale Indonesia. AHB juga pernah terlibat dalam konflik lahan antara wilayah Buton dan Bombana sejak 2008.Pada saat itu, Nur Alam mengeluarkan tiga SK Gubernur, yaitu SK Gubernur No 828/2008 (31/12/2008) persetujuan izin tambang kepada AHB seluas 3.024, SK Gubernur No 815/2009 IUP kepada AHB di lahan seluas 3.084 hektar, dan SK Gubernur No 435/2010 untuk IUP seluas 3.084 hektar.

SK tahun 2008 itu terindikasi korupsi karena pada saat itu masih wilayah kerja PT Vale Indonesia. Vale Indonesia memang sudah memberikan dua konsesi nikel di Malapulu dan Lapaopao kepada pemda. Gubernur Sultra kemudian memberikan konsesi Malapulu seluas 3.084 kepada AHB. Di sinilah KPK menemukan adanya kejanggalan.

Kasus Nur Alam harus jadi pelajaran penting bagi publik untuk mengontrol lahan yang akan diciutkan PT Freeport Indonesia kepada pemda (Timika/Papua), PT Newmont Nusa Tenggara (Sumbawa Barat/NTB), dan Nusa Halmahera Mining (Maluku). Freeport Indonesia, misalnya, sudah bersedia menciutkan luas lahan dari 212.950 hektar menjadi 90.360 hektar. Wilayah prospek akan dilepaskan kepada Pemerintah Provinsi Papua. Lahan yang diciutkan perusahaan-perusahaan ini kaya potensi mineral. Lahan-lahan ini bukan tak mungkin menjadi obralan bupati dan gubernur untuk mendapat dana segar dari korporasi tambang.

Bukan hanya itu, kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Nur Alam menjadi contoh bahwa pengalihan izin konsesi dari bupati/wali kota ke tangan pemerintah pusat melalui gubernur di daerah tak serta-merta meminimalkan korupsi di sektor pertambangan. Ini harus menjadi alarm bagi DPR dan pemerintah yang sedang melakukan revisi UU No 4/2009 tentang Mineral dan Pertambangan.

Perkuat KPK

Sekali lagi ditekankan bahwa pemindahan wewenang konsesi tambang ke gubernur tidak akan mengubah manajemen pertambangan. Pengalaman penerbitan IUP oleh Gubernur NTT kepada PT Mahadina Tantragata di wilayah seluas 12.020 hektar di Kabupaten Manggarai Barat dan Manggarai Raya adalah contohnya. Gubernur memang berhak memberi izin konsesi tambang lintas kabupaten jika merujuk PP No 23/2010. Namun, gubernur perlu berdialog dengan bupati sebelum mengeluarkan izin. Pengakuan bupati di dua kabupaten itu, gubernur absen berkomunikasi. Warga sekitar lingkar tambang juga tidak pernah diberi tahu soal investasi pertambangan. Mereka terkaget-kaget ketika perusahaan siap mengeksplorasi tanah mereka. Pengalaman semacam ini berpotensi terjadi di daerah lain.

Kunci pemberantasan korupsi di sektor pertambangan bukan bolak-balik mengganti peran pemberi izin dari bupati ke gubernur. Kuncinya adalahpenegakan hukum sampai ke daerah. Itu hanya bisa dilakukan jika peran KPK diperkuat sampai ke daerah (Sabang-Merauke).

Selama ini memang beban kerja KPK terlalu berat karena maraknya korupsi elite di pusat. Sayangnya, kapasitas personalia, anggaran, dan jangkauan kerja KPK tidak memadai untuk benar-benar memberantas korupsi sampai ke seluruh negeri ini.

Untuk memberantas korupsi di daerah, butuh penguatan dan pengembangan KPK dengan meningkatkan jumlah komisioner, penyidik, staf, fasilitas, dan anggaran. Dapat juga dibentuk satu divisi khusus untuk menangani korupsi pertambangan daerah. Koordinasi dengan PPATK harus tetap terjaga agar bisa membongkar rekening mencurigakan para pejabat di daerah. 
Sumber: Kompas, 6 September 2016

Sinun Petrus Manuk Penjabat Bupati Lembata

Written By Ansel Deri on Friday, August 26, 2016 | 1:57 PM

BUPATI dan Wakil Bupati Lembata periode 2011-2016, Eliaser Yentji Sunur dan Viktor Mado Watun, secara resmi diberhentikan Gubernur NTT, Frans Leburaya, Kamis (25/8). Pemberhentian itu menyusul berakhirnya masa jabatan duet Lembata Baru itu.

Pemberhentian itu didahului pembacaan Keputusan menteri Dalam Negeri tentang pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Lembata serta keputusan pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Provinsi NTT, Sinun Petrus Manuk sebagai penjabat Bupati Lembata.

Eliaser Yentji Sunur diberhentikan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri, Cahyo Kumolo nomor 131.53-4221 THN 2016 sementara Wakil Bupati Lembata, Viktor Mado Watun diberhentikan berdasarkan keputusan Mendagri nomor 132.53-6222 Thn 2016.

Untuk mengisi kekosongan jabatan dan menjamin keberlangsungan pemerintahan, Gubernur mengangkat Sinun Petrus Manuk menjadi Penjabat Bupati Lembata berdasarkan keputusan Mendagri nomor 4.1.31/215/2016.

Serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lembata kepada penjabat Bupati Lembata dilaksanakan dalam Acara Pengambilan sumpah/Janji Serta pelantikan Penjabat Bupati Lembata oleh Gubernur NTT Atas nama Presiden Republik Indonesia. (OL-2) 
Sumber: mediaindonesia.com, 25 Agustus 2016 
Ket foto: Penjabat Bupati Lembata Sinun Petrus Manuk dan istrinya.

Yachter dari Sembilan Negara Direncanakan Hadir di Hari Nusantara

Written By Ansel Deri on Wednesday, August 24, 2016 | 11:17 AM

Puncak peringatan hari Nusantara yang akan berlangsung di Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 13 Desember 2016 mendatang bakal berjalan menarik dan seru. Sebab, pihak tuan rumah telah mempersiapkan berbagai atraksi seni dan budaya yang berkelas dunia.

Kabupaten Lembata yang terkenal akan keindahan wisata baharinya pun menjadi daya tarik bagi para yachter dari Sembilan Negara dari berbagai benua.

Arief Yahya, Menteri Pariwisata dalam launching event Hari Nasional yang berlangsung semalam (22/8/2016) di Balairung Soesilo Soedarman mengatakan, Kemenpar akan mengundang para yachter dalam event Wonderful Sail 2 Indonesia sebagai core event  Hari Nusantara 2016.

“Para yachter yang akan berpartisipasi di Hari Nusantara 2016 diantaranya adalah dari  Lithuania, Amerika Serikat, Jerman, Filipina, Australia, Belanda, Inggris, Perancis, dan Selandia Baru,” ungkap Arief Yahya.

Tak hanya itu, Hari Nusantara 2016 akan disemarakkan dengan parade kapal (pada puncak acara),  olahraga bahari, perburuan paus, serta  berbagai festival bahari termasuk Wonderful Sail 2 Indonesia.

Para wisatawan yang hadir dalam acara Hari Nusantara 2016 akan menikmati obyek wisata NTT di antaranya yang sudah dikenal oleh wisatawan adalah; Bukit Doa Watomiten, Bukit Cinta, Kuma Resort Waijarang, Pantai Jontona, Fosil Paus Biru di Desa Watodiri Jontona yang terdampar pada 2008 yang lalu, serta lokasi budidaya kerang mutiara  Indopearls di Waienga, Lebatukan.

Sementara itu Frans Lebu Raya, Gubernur NTT menyatakan, Hari Nusantara 2016 di Lembata akan menjadi proses percepatan pembangunan di NTT. Masyarakat NTT menaruh pengaruh besar untuk percepatan pembangunan di Indonesia timur.

“Saat ini, potensi pariwisata yang sedang dikembangkan menjadi KEK adalah Kabupaten Alor, dan Flores Timur atau dikenal dengan nama Altaka. Di Selat Gonzalo, memiliki arus yang kuat yang berpotensi untuk dijadikan sumber listrik yang mampu menghasilkan 300 Mega Watt,” ujar Frans. [Fatkhurrohim] 
Sumber: wartaevent.com, 24 Agustus 2016 
Ket foto: Peluncuran Harnus 2016 di Balairung Soesilo Soedarman, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Senin, 22 Agustus 2016. Tampak Asisten Setda NTT Alex Ena, Menteri Pariwisata Yahya Arief, Mendagri Tjahyo Kumolo, dan Wakil Bupati Lembata Viktor Mado Watun (gbr 1). Kapal asing yang akan meramaikan Harnus 2016 di Lembata (gbr 2)

Catatan Kritis Reshuffle Kabinet Jilid II

Written By Ansel Deri on Friday, July 29, 2016 | 2:57 PM

Oleh Romanus Ndau Lendong 
Pengamat Politik 

TEKA-TEKI reshuffle jilid 2 Kabinet Joko Widodo- Jusuf Kalla akhirnya terjawab. Rabu (27/7), di Istana Negara, Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla mengumumkan dan melantik wajah baru anggota kabinet mereka. Kepada mereka semua, kita patut menyampaikan proficiat dan selamat berkarya untuk bangsa. Tercatat empat menteri berganti posisi, yakni Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Kemaritiman, Bambang Brodjonegoro sebagai Kepala Bappenas, Thomas Trikasih Lembong menjadi Kepala BKPM, dan Sofyan Djalil menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang. Reshuffle kali ini cukup signifikan dengan kemunculan sembilan wajah baru, yakni Wiranto sebagai Menko Polhukam, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, Asman Abnur sebagai Menpan dan Rebiro, Muhadjir Effendy sebagai Menteri Pendidikan, Chandra Tahar sebagai Menteri ESDM, Eko Putro Sandjoyo sebagai Menteri Desa, Pembangunan Darah Tertinggal, dan Transmigrasi, Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan, Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian, dan Enggartiasto Lukita sebagai Menteri Perdagangan. Kehadiran beberapa wajah baru tersebut mengorbitkan harapan tinggi di hati publik akan perbaikan kinerja pemerintahan. Reshuffle kabinet memang semestinya lebih didasarkan pada upaya mengakselerasi pencapaian kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan sempit politik berjangka pendek.

Peran ganda

Reshuffle kali ini tampak dipersiapkan dengan matang dan diarahkan untuk mencapai dua tujuan sekaligus. Pertama, konsolidasi politik. Presiden Joko Widodo menjadikan reshuffle sebagai momentum untuk mengonsolidasikan kekuatan politik sekaligus memastikan dirinya sebagai pengendali utama. Hal itu terlihat dari bergabungnya Golkar dan PAN yang membuat semakin koalisi pemerintah makin solid dan kuat. Kuatnya koalisi pemerintah tersebut berimplikasi pada melemahnya Koalisi Merah Putih (KMP) yang terdiri dari Gerindra dan PKS. Kalau pun KMP masih dipertahankan, toh tetap tidak akan efektif berperan sebagai oposisi. Selain basis politik kurang memadai, oposisi memang tidak memiliki akar kuat dalam budaya bangsa yang berlandaskan gotong royong. Kedua, perbaikan kinerja pemerintahan. Beberapa survei memang mengungkap tingginya kepuasan publik terhadap kinerja Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Namun demikian, suara-suara panik dan gelisah rakyat susah diredam terkait dengan banyak persoalan. Meluasnya kasus korupsi, epidemi narkoba, terorisme, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, serta meningkatnya kriminalitas merupakan tamparan serius bagi gagasan Revolusi Mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Begitu pula soal kemerosotan kredibilitas hukum dan kekarutmarutan birokrasi memicu meluasnya kekecewaan publik. Sorotan tajam terutama diarahkan kepada sektor perekonomian. Mahalnya harga kebutuhan pokok, meningkatnya angka pengangguran, mewabahnya tenaga kerja asing, dan tetap tingginya jumlah orang miskin terkait langsung dengan kinerja menteri bidang perekonomian. Atas dasar itu, tampilnya Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, dan Enggartiasto Lukita diharapkan mampu mendongkrak kinerja sektor perekonomian. Sri Mulyani ialah sosok profesional yang memiliki integritas kuat dan rekam jejak teruji. Pengetahuan luas, jaringan mengglobal, dan keberanian mengambil keputusan merupakan garansi bagi perbaikan sektor keuangan. Airlangga Hartarto, politikus kawakan dan praktisi bisnis andal, diharapkan mampu menghidupkan sektor perindustrian sebagai penopang perekonomian nasional. Begitu pula Enggartiasto Lukita, politikus senior NasDem itu ialah sosok tepat untuk menghidupkan sektor perdagangan.

Catatan kritis

Secara umum, respons publik terhadap reshuffle kali dirasakan positif. Presiden Joko Widodo tampaknya mampu membaca dan menerjemahkan secara cermat tuntutan publik akan pentingnya stabilisasi politik dan pemerintahan. Namun demikian, secermat apa pun sebuah pilihan, selalu ada sisi lemah yang mesti diperhatikan. Pertama, sulit menghindari kesan bahwa reshuffle sangat kental dengan upaya bagi-bagi kekuasaan di antara elite parpol. Tujuh parpol, yakni PDI Perjuangan, PPP, PKB, NasDem, Golkar, Hanura, dan PAN kini bergabung di barisan pemerintah. Imajinasinya, semakin besar koalisi semakin besar kekuasaan yang dihimpun pemerintah. Dari perspektif politik, hal itu dapat dipahami. Persoalannya, semakin gemuk koalisi pemerintah, makin lamban pergerakannya. Padahal, dengan lima parpol saja, Presiden Joko Widodo terlihat kurang leluasa untuk mengambil keputusan. Tarik-menarik kepentingan di antara berbagai kekuatan politik sulit diantisipasi. Kedua, Presiden Joko Widodo tampaknya kurang leluasa menentukan wajah baru anggota kabinetnya. Beberapa menteri berkinerja mengecewakan seperti Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Menteri Pertahanan, Menteri BUMN dan Menteri Pemuda dan Olahraga, tak tergoyahkan. Presiden Joko Widodo memilih 'bermain aman' agar tidak memancing konflik dengan parpol pendukungnya. Ketiga, meski awalnya bertekad untuk lebih memberi prioritas kepada profesional, kini praktis kader parpol mendominasi kabinet. Fragmentasi kekuasaan sulit dihindari, apalagi menyongsong Pemilu 2019. Setiap menteri dari parpol akan membawa kadernya untuk mendominasi dan menguasai posisi-posisi serta agenda strategis di setiap kementerian. Jika itu terjadi, reshuffle kabinet tidak akan membawa perubahan signifikan bagi perbaikan kinerja pemerintah. Berbagai persoalan tadi memerlukan respons segera. Presiden Joko Widodo sudah saatnya bekerja lebih indepeden, terbebas dari intervensi parpol. Apalagi sistem presidensial memberinya previlese untuk berdaulat penuh atas kabinetnya. Presiden wajib mendengar masukan dari berbagai pihak, termasuk parpol, tapi tidak boleh tersandera oleh mereka. Tidak ada pilihan bagi Presiden Joko Widodo untuk memacu kinerja kabinet selain dengan melakukan pengawasan ketat. Pertama, anggota kabinet dituntut membuat perencanaan yang matang disertai target pencapaian yang realistis dan terukur. Kedua, para menteri dituntut untuk lebih fokus bekerja keras dan aktif menyerap aspirasi rakyat. Berhentilah berwacana, sebab hanya menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Ketiga, menteri yang gemar menghimpun keluarga dan kolega apalagi mengakumulasi materi untuk kepentingan diri harus diamputansi agar tidak merusak rasa keadilan publik. 
Sumber: Media Indonesia, 29 Juli 2016

Pertarungan Indonesia Versus Papua

Written By Ansel Deri on Thursday, July 28, 2016 | 1:30 PM

Oleh Neles Tebay 
Koordinator Jaringan Damai Papua 

PERLAWANAN pemerintah terhadap orang Papua, terutama yang berafiliasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM), kini berubah menjadi pertarungan. Pertarungan terakhir berlangsung di Honiara, Solomon Islands, 14 Juli 2016, dalam pertemuan pemimpin negara-negara Melanesia yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG). MSG merupakan sebuah kelompok sub-regional Pasifik yang terdiri atas negara-negara Melanesia, yakni Papua Nugini, Solomon Islands, Fiji, dan masyarakat Kanaky di Kaledonia Baru yang diwakili oleh FNKLS (Kanak and Socialist National Liberation Front).

Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas proposal keanggotaan penuh yang diajukan OPM melalui United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Keputusannya, MSG menunda pembahasannya hingga pertemuan berikutnya yang akan diadakan pada September 2016 di Port Villa, Vanuatu.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan memandang penundaan ini sebagai suatu kemenangan diplomasi Indonesia dan kekalahan bagi ULMWP. Meski demikian, kemenangan ini bukan merupakan akhir dari pertarungan antara pemerintah dan ULMWP. Ini hanyalah kemenangan satu babak. Masih ada pertarungan lanjutan yang perlu diantisipasi pemerintah.
 
Masalah Papua merembet hingga ke luar negeri karena OPM telah berhasil melakukan transformasi diri. OPM, yang dulunya terpecah-pecah dalam berbagai faksi perlawanan, kini sudah bersatu dalam satu wadah. Proses pembaruan tubuh OPM dilakukan melalui pertemuan-pertemuan internal yang dihadiri oleh wakil-wakil dari berbagai faksi perlawanan Papua. Pertemuan-pertemuan tersebut memungkinkan mereka saling mengenal dan memahami dengan lebih baik.

Pada tahap akhir dari proses ini diadakan sebuah pertemuan rekonsiliasi di Vanuatu, Desember 2014. Dalam pertemuan ini, faksi-faksi OPM menyepakati tujuan bersama dan aksi-aksi perjuangannya. Mereka juga berhasil melahirkan wadah persatuan baru yang disebut ULMWP, yang berperan sebagai wadah koordinasi kegiatan internal di tanah Papua ataupun di luar negeri dan representasi OPM dalam berkomunikasi dengan berbagai pihak. Kehadiran ULMWP mendapatkan dukungan kuat dari rakyat Papua di Provinsi Papua dan Papua Barat, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang bergerilya di hutan Papua, dan orang-orang Papua di luar negeri.

Dengan terbentuknya ULMWP, OPM tampak semakin solid dan kegiatannya terkoordinasi secara rapi. OPM kini tampil dalam bentuk yang baru dan dengan gaya dan semangat baru dengan dukungan dari media sosial. OPM mengedepankan jalan diplomasi dan tidak mengandalkan jalan kekerasan, seperti penembakan, dalam memperjuangkan cita-citanya.

Sejak lahirnya ULMWP, arena pertarungan sudah bergeser ke luar negeri. Pembahasan masalah Papua di MSG merupakan suatu indikasi dari terjadinya eksternalisasi masalah Papua. Sekalipun belum berumur dua tahun, ULMWP sudah berhasil menjadikan persoalan Papua sebagai masalah keluarga Melanesia. ULMWP mendapatkan dukungan luar biasa dari masyarakat Melanesia di semua negara anggota MSG. Pada 2015, ULMWP berhasil mendapatkan pengakuan politik di luar negeri, terutama di Pasifik, lantaran diterima sebagai anggota pengamat pada MSG.

Masalah Papua kini bukan lagi urusan domestik Indonesia, melainkan telah berkembang menjadi persoalan Melanesia. Akibatnya, pemerintah harus bekerja keras meyakinkan para pemimpin negara-negara Melanesia. Untuk sementara, pemerintah telah berhasil mendapatkan dukungan dari pemerintah Papua Nugini dan Fiji berkat bantuan dan kerja sama ekonomi. Kita belum tahu, berapa lama kedua negara itu akan mendukung Indonesia. Yang jelas, Indonesia dan ULMWP akan bertarung lagi pada pertemuan MSG yang akan diadakan pada September nanti.

ULMWP juga membawa isu Papua ke negara-negara Pasifik lainnya, sehingga para pemimpin dari 26 negara Pasifik mengagendakan dan membahas masalah Papua dalam pertemuan Pasifik Island Forum (PIF) 2015 di Port Moresby, Papua Nugini. Dalam pertemuan itu, masalah Papua sudah ditetapkan sebagai salah satu agenda utama yang akan dibahas para kepala negara di Pasifik. Dengan demikian, Indonesia dan ULMWP akan bertarung lagi pada pertemuan PIF 2016.

Masih banyak babak pertarungan yang akan dihadapi pemerintah karena ULMWP akan terus membawa masalah Papua ke berbagai negara dan forum internasional. Apabila tidak dicegah secara tepat, bukan tidak mungkin masalah Papua dapat berkembang menjadi isu internasional dan Indonesia akan diadili di berbagai forum regional dan internasional.

Pemerintah tidak perlu terpancing, apalagi diseret ke berbagai forum internasional. Selain melancarkan diplomasi ofensif, pemerintah justru perlu memfokuskan perhatian pada penanganan masalah-masalah yang menyebabkan konflik pemerintah dengan Papua selama lebih dari lima dekade.

Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (2008) telah mengidentifikasi empat masalah utama yang melatarbelakangi konflik Papua. Keempat masalah tersebut adalah (1) kegagalan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur; (2) diskriminasi dan marginalisasi terhadap orang asli Papua; (3) kekerasan negara terhadap orang Papua yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak-hak asasi manusia; serta (4) perbedaan tafsiran mengenai sejarah integrasi Papua ke dalam Republik Indonesia.

Keempat masalah tersebut perlu diatasi secara bersamaan. Pemerintah perlu merumuskan suatu format kebijakan tentang bagaimana keempat masalah pokok itu akan diatasi dan peranan dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat serta semua kementerian dan lembaga di Jakarta. Tentu, pemerintah perlu melibatkan semua pemangku kepentingan, baik di Jakarta maupun di Papua, termasuk ULMWP, dalam membahas format kebijakan tersebut. Keterlibatan ULMWP ini mengakhiri seluruh pertarungan karena pemerintah dan ULMWP secara bersama membahas tentang pembangunan dan perdamaian di tanah Papua. 
Sumber: Koran Tempo, 27 Juli 2016

Gravitasi Kekuasaan

Oleh Boni Hargens 
Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) 

Benarkah 10 juta pekerja asal Tiongkok masuk Indonesia? Apakah perombakan kabinet untuk memperkuat kinerja pemerintah atau bukti kelemahan Kabinet Kerja? Fitnah dan fakta dalam demokrasi modern sering kali sulit dibedakan. 

Banyak orang terhipnotis dengan kekuasaan tetapi lupa dengan pemaknaan deontologis darikekuasaan itu sendiri. Pendekatan postmodern melihat kekuasaan sebagai konsep terapung, yang bergerak secara dinamis dan kontekstual. Berbeda dengan konsep klasik yang memahami kekuasaan sebagai konsep mutlak yang tetap. Dinamika konsep kekuasaan tentu sejalan dinamika "berpikir" zaman. 

Makanya, tak mengejutkan pada Pilpres 2014, orang sederhana dari Solo bernama Jokowi terpilih sebagai presiden mengalahkan jenderal dan tokoh politik lain yang mendominasi arus utama politik nasional. Begitu juga sosok bermata sipit, Ahok, yang kini menjabat Gubernur DKI. Dulu sulit dibayangkan, sekarang justru jadi kandidat terkuat pilgub mendatang. 

Kekuasaan bukan lagi diskursus terbatas segelintir elite, melainkan diskursus publik, semua orang boleh terlibat. Dalam kondisi zaman seperti ini, mereka yang menggunakan paradigma lama justru ditinggalkan sejarah. Mereka yang doyan memainkan isu SARA dan sentimen primordial niscaya tergilas zaman. 

Demokrasi mensyaratkan keterbukaan di segala dimensi. Keterbukaan ruang dan keterbukaan berpikir. Namun, keterbukaan itu pun sebuah simalakama dan menjadi tantangan serius.

Muncul fitnah, gosip, dan bualan yang berkecamuk dengan fakta dalam ruang publik yang terbuka. Ada fitnah, 10 juta tenaga kerja dari Tiongkok memasuki Indonesia. Konon, mereka menghuni rumah susun yang disediakan Pemprov DKI untuk warga pinggiran. Fitnah lain, pengampunan pajak adalah mainan para pengemplang pajak. Kebijakan yang berorientasi baik malah dituding dengan fitnah berlapis. Itu yang terjadi kalau "kebebasan berpendapat" diterjemahkan sebagai "keleluasaan berbual". 

Media sosial dalam hal tertentu telah berperan sebagai agensi "pembualan sosial". Persis seperti yang dilakukan Obor Rakyat waktu Pilpres 2014 untuk menyudutkan Jokowi. Siapa yang menggerakkan ini semua? 

Kekuasaan itu ibarat sentrum gravitasi yang menarik semua benda di sekitarnya. Dalam fisika, gravitasi dipahami sebagai gaya tarik-menarik antarpartikel yang punya massa. Matahari punya gravitasi yang mengikat semua benda langit pada orbitnya.Bumi juga mempunyai gravitasi besar yang menarik makhluk hidup dan benda mati di sekitarnya. 

Rupanya, kekuasaan juga pusat gravitasi yang menarik siapa saja untuk masuk ke dalam lingkaran. Segala cara dipakai untuk bisa masuk ke kekuasaan. Para ahli yang menganut paham pragmatisme lalu, dalam konteks ini, membatasi kekuasaan sebagai "siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana" (Lasswell,1948). 

Politik fitnah 

Efek gravitasi ini menarik. Kalau yang satu berkuasa, yang lain sibuk melakukan gerakan sentripetal, melingkar-lingkar tetapi mengarah ke pusat kekuasaan. Mereka ini yang menggerakkan politik fitnah. Targetnya bisa hari ini bisa juga lima tahun ke depan. Tradisi berdemokrasi macam ini melahirkan dua konsekuensi yang serius. Pertama, kekuasaan adalah sesuatu yang diperebutkan dan dipertahankan. Kedua, kekuasaan dijalankan untuk dikritik. 

Konsekuensi yang pertama cenderung memperkuat tesis pragmatisme yang melihat kekuasaan bertujuan pada dirinya. Akibatnya cukup fatal. Yang berkuasa cenderung memikirkan strategi mempertahankan kekuasaan dan lupa melayani kepentingan umum. Periode kekuasaan pun dibelah secara simplisistis: "sebelum pemilu" dan "sesudah pemilu". Kapan rakyat dilayani?

Konsekuensi yang kedua berdampak positif bagi pembangunan demokrasi. Bagaimanapun, demokrasi hidup dari kritik. Kritik memungkinkan kekuasaan berjalan dalam rel yang benar. Tanpa kritik, kekuasaan bisa menjadi mutlak dan korup. 

Maka, tak salah kalau ada yang menuding rencana reshuffle kabinet yang tengah digodok sebagai bukti kegagalan pemerintah membangun Kabinet Kerja yang benar-benar bekerja. Tudingan itu perlu dicermati sebagai dukungan supaya benar-benar ada pembenahan. 

Namun, kritik juga perlu mempertimbangkan argumentasi pemerintah. Bahwa perombakan yang berulang mencerminkan paradigma Jokowi yang tak melihat jabatan/kekuasaan sebagai tujuan an sich. Kekuasaan bukan tujuan pada dirinya, melainkan sarana melayani publik sehingga menteri yang gagal berpikir dan lamban bekerja tentu saja perlu diganti karena revolusi mental harus dimulai dari atas. 

Tentang kritik ini, ada pandangan yang keliru. Orang yang mencaci maki Presiden umumnya mengatasnamakan "kritik" untuk menyembunyikan kebencian terselubung. Padahal, kritik yang benar punya sejumlah kriteria: (1) ada motif baik, (2) dilakukan dengan cara etis, dan (3) punya intensi baik. Kalau motifnya kebencian, caranya dengan menyebar fitnah dan karikatur jorok, kita bisa menebak tujuannya: menghina dan menjatuhkan. Mereka inilah yang kalau melekat dengan sentrum gravitasi akan menjadikan kekuasaan sebagai tujuan pada dirinya. 
Sumber: Kompas, 27 Juli 2016
 
Didukung : Creating Website | MFILES
Copyright © 2015. Ansel Deri - All Rights Reserved
Thanks to KORAN MIGRAN
Proudly powered by Blogger