Headlines News :

Artikel Terbaru

Sinun Petrus Manuk Penjabat Bupati Lembata

Written By Ansel Deri on Friday, August 26, 2016 | 1:57 PM

BUPATI dan Wakil Bupati Lembata periode 2011-2016, Eliaser Yentji Sunur dan Viktor Mado Watun, secara resmi diberhentikan Gubernur NTT, Frans Leburaya, Kamis (25/8). Pemberhentian itu menyusul berakhirnya masa jabatan duet Lembata Baru itu.

Pemberhentian itu didahului pembacaan Keputusan menteri Dalam Negeri tentang pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Lembata serta keputusan pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Provinsi NTT, Sinun Petrus Manuk sebagai penjabat Bupati Lembata.

Eliaser Yentji Sunur diberhentikan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri, Cahyo Kumolo nomor 131.53-4221 THN 2016 sementara Wakil Bupati Lembata, Viktor Mado Watun diberhentikan berdasarkan keputusan Mendagri nomor 132.53-6222 Thn 2016.

Untuk mengisi kekosongan jabatan dan menjamin keberlangsungan pemerintahan, Gubernur mengangkat Sinun Petrus Manuk menjadi Penjabat Bupati Lembata berdasarkan keputusan Mendagri nomor 4.1.31/215/2016.

Serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lembata kepada penjabat Bupati Lembata dilaksanakan dalam Acara Pengambilan sumpah/Janji Serta pelantikan Penjabat Bupati Lembata oleh Gubernur NTT Atas nama Presiden Republik Indonesia. (OL-2) 
Sumber: mediaindonesia.com, 25 Agustus 2016 
Ket foto: Penjabat Bupati Lembata Sinun Petrus Manuk dan istrinya.

Yachter dari Sembilan Negara Direncanakan Hadir di Hari Nusantara

Written By Ansel Deri on Wednesday, August 24, 2016 | 11:17 AM

Puncak peringatan hari Nusantara yang akan berlangsung di Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 13 Desember 2016 mendatang bakal berjalan menarik dan seru. Sebab, pihak tuan rumah telah mempersiapkan berbagai atraksi seni dan budaya yang berkelas dunia.

Kabupaten Lembata yang terkenal akan keindahan wisata baharinya pun menjadi daya tarik bagi para yachter dari Sembilan Negara dari berbagai benua.

Arief Yahya, Menteri Pariwisata dalam launching event Hari Nasional yang berlangsung semalam (22/8/2016) di Balairung Soesilo Soedarman mengatakan, Kemenpar akan mengundang para yachter dalam event Wonderful Sail 2 Indonesia sebagai core event  Hari Nusantara 2016.

“Para yachter yang akan berpartisipasi di Hari Nusantara 2016 diantaranya adalah dari  Lithuania, Amerika Serikat, Jerman, Filipina, Australia, Belanda, Inggris, Perancis, dan Selandia Baru,” ungkap Arief Yahya.

Tak hanya itu, Hari Nusantara 2016 akan disemarakkan dengan parade kapal (pada puncak acara),  olahraga bahari, perburuan paus, serta  berbagai festival bahari termasuk Wonderful Sail 2 Indonesia.

Para wisatawan yang hadir dalam acara Hari Nusantara 2016 akan menikmati obyek wisata NTT di antaranya yang sudah dikenal oleh wisatawan adalah; Bukit Doa Watomiten, Bukit Cinta, Kuma Resort Waijarang, Pantai Jontona, Fosil Paus Biru di Desa Watodiri Jontona yang terdampar pada 2008 yang lalu, serta lokasi budidaya kerang mutiara  Indopearls di Waienga, Lebatukan.

Sementara itu Frans Lebu Raya, Gubernur NTT menyatakan, Hari Nusantara 2016 di Lembata akan menjadi proses percepatan pembangunan di NTT. Masyarakat NTT menaruh pengaruh besar untuk percepatan pembangunan di Indonesia timur.

“Saat ini, potensi pariwisata yang sedang dikembangkan menjadi KEK adalah Kabupaten Alor, dan Flores Timur atau dikenal dengan nama Altaka. Di Selat Gonzalo, memiliki arus yang kuat yang berpotensi untuk dijadikan sumber listrik yang mampu menghasilkan 300 Mega Watt,” ujar Frans. [Fatkhurrohim] 
Sumber: wartaevent.com, 24 Agustus 2016 
Ket foto: Peluncuran Harnus 2016 di Balairung Soesilo Soedarman, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Senin, 22 Agustus 2016. Tampak Asisten Setda NTT Alex Ena, Menteri Pariwisata Yahya Arief, Mendagri Tjahyo Kumolo, dan Wakil Bupati Lembata Viktor Mado Watun (gbr 1). Kapal asing yang akan meramaikan Harnus 2016 di Lembata (gbr 2)

Catatan Kritis Reshuffle Kabinet Jilid II

Written By Ansel Deri on Friday, July 29, 2016 | 2:57 PM

Oleh Romanus Ndau Lendong 
Pengamat Politik 

TEKA-TEKI reshuffle jilid 2 Kabinet Joko Widodo- Jusuf Kalla akhirnya terjawab. Rabu (27/7), di Istana Negara, Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla mengumumkan dan melantik wajah baru anggota kabinet mereka. Kepada mereka semua, kita patut menyampaikan proficiat dan selamat berkarya untuk bangsa. Tercatat empat menteri berganti posisi, yakni Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Kemaritiman, Bambang Brodjonegoro sebagai Kepala Bappenas, Thomas Trikasih Lembong menjadi Kepala BKPM, dan Sofyan Djalil menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang. Reshuffle kali ini cukup signifikan dengan kemunculan sembilan wajah baru, yakni Wiranto sebagai Menko Polhukam, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, Asman Abnur sebagai Menpan dan Rebiro, Muhadjir Effendy sebagai Menteri Pendidikan, Chandra Tahar sebagai Menteri ESDM, Eko Putro Sandjoyo sebagai Menteri Desa, Pembangunan Darah Tertinggal, dan Transmigrasi, Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan, Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian, dan Enggartiasto Lukita sebagai Menteri Perdagangan. Kehadiran beberapa wajah baru tersebut mengorbitkan harapan tinggi di hati publik akan perbaikan kinerja pemerintahan. Reshuffle kabinet memang semestinya lebih didasarkan pada upaya mengakselerasi pencapaian kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan sempit politik berjangka pendek.

Peran ganda

Reshuffle kali ini tampak dipersiapkan dengan matang dan diarahkan untuk mencapai dua tujuan sekaligus. Pertama, konsolidasi politik. Presiden Joko Widodo menjadikan reshuffle sebagai momentum untuk mengonsolidasikan kekuatan politik sekaligus memastikan dirinya sebagai pengendali utama. Hal itu terlihat dari bergabungnya Golkar dan PAN yang membuat semakin koalisi pemerintah makin solid dan kuat. Kuatnya koalisi pemerintah tersebut berimplikasi pada melemahnya Koalisi Merah Putih (KMP) yang terdiri dari Gerindra dan PKS. Kalau pun KMP masih dipertahankan, toh tetap tidak akan efektif berperan sebagai oposisi. Selain basis politik kurang memadai, oposisi memang tidak memiliki akar kuat dalam budaya bangsa yang berlandaskan gotong royong. Kedua, perbaikan kinerja pemerintahan. Beberapa survei memang mengungkap tingginya kepuasan publik terhadap kinerja Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Namun demikian, suara-suara panik dan gelisah rakyat susah diredam terkait dengan banyak persoalan. Meluasnya kasus korupsi, epidemi narkoba, terorisme, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, serta meningkatnya kriminalitas merupakan tamparan serius bagi gagasan Revolusi Mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Begitu pula soal kemerosotan kredibilitas hukum dan kekarutmarutan birokrasi memicu meluasnya kekecewaan publik. Sorotan tajam terutama diarahkan kepada sektor perekonomian. Mahalnya harga kebutuhan pokok, meningkatnya angka pengangguran, mewabahnya tenaga kerja asing, dan tetap tingginya jumlah orang miskin terkait langsung dengan kinerja menteri bidang perekonomian. Atas dasar itu, tampilnya Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, dan Enggartiasto Lukita diharapkan mampu mendongkrak kinerja sektor perekonomian. Sri Mulyani ialah sosok profesional yang memiliki integritas kuat dan rekam jejak teruji. Pengetahuan luas, jaringan mengglobal, dan keberanian mengambil keputusan merupakan garansi bagi perbaikan sektor keuangan. Airlangga Hartarto, politikus kawakan dan praktisi bisnis andal, diharapkan mampu menghidupkan sektor perindustrian sebagai penopang perekonomian nasional. Begitu pula Enggartiasto Lukita, politikus senior NasDem itu ialah sosok tepat untuk menghidupkan sektor perdagangan.

Catatan kritis

Secara umum, respons publik terhadap reshuffle kali dirasakan positif. Presiden Joko Widodo tampaknya mampu membaca dan menerjemahkan secara cermat tuntutan publik akan pentingnya stabilisasi politik dan pemerintahan. Namun demikian, secermat apa pun sebuah pilihan, selalu ada sisi lemah yang mesti diperhatikan. Pertama, sulit menghindari kesan bahwa reshuffle sangat kental dengan upaya bagi-bagi kekuasaan di antara elite parpol. Tujuh parpol, yakni PDI Perjuangan, PPP, PKB, NasDem, Golkar, Hanura, dan PAN kini bergabung di barisan pemerintah. Imajinasinya, semakin besar koalisi semakin besar kekuasaan yang dihimpun pemerintah. Dari perspektif politik, hal itu dapat dipahami. Persoalannya, semakin gemuk koalisi pemerintah, makin lamban pergerakannya. Padahal, dengan lima parpol saja, Presiden Joko Widodo terlihat kurang leluasa untuk mengambil keputusan. Tarik-menarik kepentingan di antara berbagai kekuatan politik sulit diantisipasi. Kedua, Presiden Joko Widodo tampaknya kurang leluasa menentukan wajah baru anggota kabinetnya. Beberapa menteri berkinerja mengecewakan seperti Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Menteri Pertahanan, Menteri BUMN dan Menteri Pemuda dan Olahraga, tak tergoyahkan. Presiden Joko Widodo memilih 'bermain aman' agar tidak memancing konflik dengan parpol pendukungnya. Ketiga, meski awalnya bertekad untuk lebih memberi prioritas kepada profesional, kini praktis kader parpol mendominasi kabinet. Fragmentasi kekuasaan sulit dihindari, apalagi menyongsong Pemilu 2019. Setiap menteri dari parpol akan membawa kadernya untuk mendominasi dan menguasai posisi-posisi serta agenda strategis di setiap kementerian. Jika itu terjadi, reshuffle kabinet tidak akan membawa perubahan signifikan bagi perbaikan kinerja pemerintah. Berbagai persoalan tadi memerlukan respons segera. Presiden Joko Widodo sudah saatnya bekerja lebih indepeden, terbebas dari intervensi parpol. Apalagi sistem presidensial memberinya previlese untuk berdaulat penuh atas kabinetnya. Presiden wajib mendengar masukan dari berbagai pihak, termasuk parpol, tapi tidak boleh tersandera oleh mereka. Tidak ada pilihan bagi Presiden Joko Widodo untuk memacu kinerja kabinet selain dengan melakukan pengawasan ketat. Pertama, anggota kabinet dituntut membuat perencanaan yang matang disertai target pencapaian yang realistis dan terukur. Kedua, para menteri dituntut untuk lebih fokus bekerja keras dan aktif menyerap aspirasi rakyat. Berhentilah berwacana, sebab hanya menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Ketiga, menteri yang gemar menghimpun keluarga dan kolega apalagi mengakumulasi materi untuk kepentingan diri harus diamputansi agar tidak merusak rasa keadilan publik. 
Sumber: Media Indonesia, 29 Juli 2016

Pertarungan Indonesia Versus Papua

Written By Ansel Deri on Thursday, July 28, 2016 | 1:30 PM

Oleh Neles Tebay 
Koordinator Jaringan Damai Papua 

PERLAWANAN pemerintah terhadap orang Papua, terutama yang berafiliasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM), kini berubah menjadi pertarungan. Pertarungan terakhir berlangsung di Honiara, Solomon Islands, 14 Juli 2016, dalam pertemuan pemimpin negara-negara Melanesia yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG). MSG merupakan sebuah kelompok sub-regional Pasifik yang terdiri atas negara-negara Melanesia, yakni Papua Nugini, Solomon Islands, Fiji, dan masyarakat Kanaky di Kaledonia Baru yang diwakili oleh FNKLS (Kanak and Socialist National Liberation Front).

Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas proposal keanggotaan penuh yang diajukan OPM melalui United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Keputusannya, MSG menunda pembahasannya hingga pertemuan berikutnya yang akan diadakan pada September 2016 di Port Villa, Vanuatu.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan memandang penundaan ini sebagai suatu kemenangan diplomasi Indonesia dan kekalahan bagi ULMWP. Meski demikian, kemenangan ini bukan merupakan akhir dari pertarungan antara pemerintah dan ULMWP. Ini hanyalah kemenangan satu babak. Masih ada pertarungan lanjutan yang perlu diantisipasi pemerintah.
 
Masalah Papua merembet hingga ke luar negeri karena OPM telah berhasil melakukan transformasi diri. OPM, yang dulunya terpecah-pecah dalam berbagai faksi perlawanan, kini sudah bersatu dalam satu wadah. Proses pembaruan tubuh OPM dilakukan melalui pertemuan-pertemuan internal yang dihadiri oleh wakil-wakil dari berbagai faksi perlawanan Papua. Pertemuan-pertemuan tersebut memungkinkan mereka saling mengenal dan memahami dengan lebih baik.

Pada tahap akhir dari proses ini diadakan sebuah pertemuan rekonsiliasi di Vanuatu, Desember 2014. Dalam pertemuan ini, faksi-faksi OPM menyepakati tujuan bersama dan aksi-aksi perjuangannya. Mereka juga berhasil melahirkan wadah persatuan baru yang disebut ULMWP, yang berperan sebagai wadah koordinasi kegiatan internal di tanah Papua ataupun di luar negeri dan representasi OPM dalam berkomunikasi dengan berbagai pihak. Kehadiran ULMWP mendapatkan dukungan kuat dari rakyat Papua di Provinsi Papua dan Papua Barat, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang bergerilya di hutan Papua, dan orang-orang Papua di luar negeri.

Dengan terbentuknya ULMWP, OPM tampak semakin solid dan kegiatannya terkoordinasi secara rapi. OPM kini tampil dalam bentuk yang baru dan dengan gaya dan semangat baru dengan dukungan dari media sosial. OPM mengedepankan jalan diplomasi dan tidak mengandalkan jalan kekerasan, seperti penembakan, dalam memperjuangkan cita-citanya.

Sejak lahirnya ULMWP, arena pertarungan sudah bergeser ke luar negeri. Pembahasan masalah Papua di MSG merupakan suatu indikasi dari terjadinya eksternalisasi masalah Papua. Sekalipun belum berumur dua tahun, ULMWP sudah berhasil menjadikan persoalan Papua sebagai masalah keluarga Melanesia. ULMWP mendapatkan dukungan luar biasa dari masyarakat Melanesia di semua negara anggota MSG. Pada 2015, ULMWP berhasil mendapatkan pengakuan politik di luar negeri, terutama di Pasifik, lantaran diterima sebagai anggota pengamat pada MSG.

Masalah Papua kini bukan lagi urusan domestik Indonesia, melainkan telah berkembang menjadi persoalan Melanesia. Akibatnya, pemerintah harus bekerja keras meyakinkan para pemimpin negara-negara Melanesia. Untuk sementara, pemerintah telah berhasil mendapatkan dukungan dari pemerintah Papua Nugini dan Fiji berkat bantuan dan kerja sama ekonomi. Kita belum tahu, berapa lama kedua negara itu akan mendukung Indonesia. Yang jelas, Indonesia dan ULMWP akan bertarung lagi pada pertemuan MSG yang akan diadakan pada September nanti.

ULMWP juga membawa isu Papua ke negara-negara Pasifik lainnya, sehingga para pemimpin dari 26 negara Pasifik mengagendakan dan membahas masalah Papua dalam pertemuan Pasifik Island Forum (PIF) 2015 di Port Moresby, Papua Nugini. Dalam pertemuan itu, masalah Papua sudah ditetapkan sebagai salah satu agenda utama yang akan dibahas para kepala negara di Pasifik. Dengan demikian, Indonesia dan ULMWP akan bertarung lagi pada pertemuan PIF 2016.

Masih banyak babak pertarungan yang akan dihadapi pemerintah karena ULMWP akan terus membawa masalah Papua ke berbagai negara dan forum internasional. Apabila tidak dicegah secara tepat, bukan tidak mungkin masalah Papua dapat berkembang menjadi isu internasional dan Indonesia akan diadili di berbagai forum regional dan internasional.

Pemerintah tidak perlu terpancing, apalagi diseret ke berbagai forum internasional. Selain melancarkan diplomasi ofensif, pemerintah justru perlu memfokuskan perhatian pada penanganan masalah-masalah yang menyebabkan konflik pemerintah dengan Papua selama lebih dari lima dekade.

Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (2008) telah mengidentifikasi empat masalah utama yang melatarbelakangi konflik Papua. Keempat masalah tersebut adalah (1) kegagalan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur; (2) diskriminasi dan marginalisasi terhadap orang asli Papua; (3) kekerasan negara terhadap orang Papua yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak-hak asasi manusia; serta (4) perbedaan tafsiran mengenai sejarah integrasi Papua ke dalam Republik Indonesia.

Keempat masalah tersebut perlu diatasi secara bersamaan. Pemerintah perlu merumuskan suatu format kebijakan tentang bagaimana keempat masalah pokok itu akan diatasi dan peranan dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat serta semua kementerian dan lembaga di Jakarta. Tentu, pemerintah perlu melibatkan semua pemangku kepentingan, baik di Jakarta maupun di Papua, termasuk ULMWP, dalam membahas format kebijakan tersebut. Keterlibatan ULMWP ini mengakhiri seluruh pertarungan karena pemerintah dan ULMWP secara bersama membahas tentang pembangunan dan perdamaian di tanah Papua. 
Sumber: Koran Tempo, 27 Juli 2016

Gravitasi Kekuasaan

Oleh Boni Hargens 
Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) 

Benarkah 10 juta pekerja asal Tiongkok masuk Indonesia? Apakah perombakan kabinet untuk memperkuat kinerja pemerintah atau bukti kelemahan Kabinet Kerja? Fitnah dan fakta dalam demokrasi modern sering kali sulit dibedakan. 

Banyak orang terhipnotis dengan kekuasaan tetapi lupa dengan pemaknaan deontologis darikekuasaan itu sendiri. Pendekatan postmodern melihat kekuasaan sebagai konsep terapung, yang bergerak secara dinamis dan kontekstual. Berbeda dengan konsep klasik yang memahami kekuasaan sebagai konsep mutlak yang tetap. Dinamika konsep kekuasaan tentu sejalan dinamika "berpikir" zaman. 

Makanya, tak mengejutkan pada Pilpres 2014, orang sederhana dari Solo bernama Jokowi terpilih sebagai presiden mengalahkan jenderal dan tokoh politik lain yang mendominasi arus utama politik nasional. Begitu juga sosok bermata sipit, Ahok, yang kini menjabat Gubernur DKI. Dulu sulit dibayangkan, sekarang justru jadi kandidat terkuat pilgub mendatang. 

Kekuasaan bukan lagi diskursus terbatas segelintir elite, melainkan diskursus publik, semua orang boleh terlibat. Dalam kondisi zaman seperti ini, mereka yang menggunakan paradigma lama justru ditinggalkan sejarah. Mereka yang doyan memainkan isu SARA dan sentimen primordial niscaya tergilas zaman. 

Demokrasi mensyaratkan keterbukaan di segala dimensi. Keterbukaan ruang dan keterbukaan berpikir. Namun, keterbukaan itu pun sebuah simalakama dan menjadi tantangan serius.

Muncul fitnah, gosip, dan bualan yang berkecamuk dengan fakta dalam ruang publik yang terbuka. Ada fitnah, 10 juta tenaga kerja dari Tiongkok memasuki Indonesia. Konon, mereka menghuni rumah susun yang disediakan Pemprov DKI untuk warga pinggiran. Fitnah lain, pengampunan pajak adalah mainan para pengemplang pajak. Kebijakan yang berorientasi baik malah dituding dengan fitnah berlapis. Itu yang terjadi kalau "kebebasan berpendapat" diterjemahkan sebagai "keleluasaan berbual". 

Media sosial dalam hal tertentu telah berperan sebagai agensi "pembualan sosial". Persis seperti yang dilakukan Obor Rakyat waktu Pilpres 2014 untuk menyudutkan Jokowi. Siapa yang menggerakkan ini semua? 

Kekuasaan itu ibarat sentrum gravitasi yang menarik semua benda di sekitarnya. Dalam fisika, gravitasi dipahami sebagai gaya tarik-menarik antarpartikel yang punya massa. Matahari punya gravitasi yang mengikat semua benda langit pada orbitnya.Bumi juga mempunyai gravitasi besar yang menarik makhluk hidup dan benda mati di sekitarnya. 

Rupanya, kekuasaan juga pusat gravitasi yang menarik siapa saja untuk masuk ke dalam lingkaran. Segala cara dipakai untuk bisa masuk ke kekuasaan. Para ahli yang menganut paham pragmatisme lalu, dalam konteks ini, membatasi kekuasaan sebagai "siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana" (Lasswell,1948). 

Politik fitnah 

Efek gravitasi ini menarik. Kalau yang satu berkuasa, yang lain sibuk melakukan gerakan sentripetal, melingkar-lingkar tetapi mengarah ke pusat kekuasaan. Mereka ini yang menggerakkan politik fitnah. Targetnya bisa hari ini bisa juga lima tahun ke depan. Tradisi berdemokrasi macam ini melahirkan dua konsekuensi yang serius. Pertama, kekuasaan adalah sesuatu yang diperebutkan dan dipertahankan. Kedua, kekuasaan dijalankan untuk dikritik. 

Konsekuensi yang pertama cenderung memperkuat tesis pragmatisme yang melihat kekuasaan bertujuan pada dirinya. Akibatnya cukup fatal. Yang berkuasa cenderung memikirkan strategi mempertahankan kekuasaan dan lupa melayani kepentingan umum. Periode kekuasaan pun dibelah secara simplisistis: "sebelum pemilu" dan "sesudah pemilu". Kapan rakyat dilayani?

Konsekuensi yang kedua berdampak positif bagi pembangunan demokrasi. Bagaimanapun, demokrasi hidup dari kritik. Kritik memungkinkan kekuasaan berjalan dalam rel yang benar. Tanpa kritik, kekuasaan bisa menjadi mutlak dan korup. 

Maka, tak salah kalau ada yang menuding rencana reshuffle kabinet yang tengah digodok sebagai bukti kegagalan pemerintah membangun Kabinet Kerja yang benar-benar bekerja. Tudingan itu perlu dicermati sebagai dukungan supaya benar-benar ada pembenahan. 

Namun, kritik juga perlu mempertimbangkan argumentasi pemerintah. Bahwa perombakan yang berulang mencerminkan paradigma Jokowi yang tak melihat jabatan/kekuasaan sebagai tujuan an sich. Kekuasaan bukan tujuan pada dirinya, melainkan sarana melayani publik sehingga menteri yang gagal berpikir dan lamban bekerja tentu saja perlu diganti karena revolusi mental harus dimulai dari atas. 

Tentang kritik ini, ada pandangan yang keliru. Orang yang mencaci maki Presiden umumnya mengatasnamakan "kritik" untuk menyembunyikan kebencian terselubung. Padahal, kritik yang benar punya sejumlah kriteria: (1) ada motif baik, (2) dilakukan dengan cara etis, dan (3) punya intensi baik. Kalau motifnya kebencian, caranya dengan menyebar fitnah dan karikatur jorok, kita bisa menebak tujuannya: menghina dan menjatuhkan. Mereka inilah yang kalau melekat dengan sentrum gravitasi akan menjadikan kekuasaan sebagai tujuan pada dirinya. 
Sumber: Kompas, 27 Juli 2016

Post-sekularisme dan Post-Islamisme

Written By Ansel Deri on Friday, July 08, 2016 | 10:49 AM



Oleh M Dawam Rahardjo 
Direktur Lembaga Studi dan Filsafat (LSAF), Jakarta 

KLARIFIKASI mengenai gejala pasca sekularisme yang rumit telah ditulis oleh Frans Budi Hardiman (Kompas, 7/6/2016).

Diungkapkan bahwa Eropa yang mememasuki era itu tidak berarti bahwa Eropa akan meninggalkan orde sekularisme dan kembali kepada orde agama. Dengan kata lain, sekularisme sudah menjadi wacana final. Hanya saja Eropa akan memperhatikan dan merespons aspirasi keagamaan, tetapi tetap dalam kerangka sekularisme.

Sebenarnya pemikiran semacam itu sudah ditulis sebagai teori John Rawls dalam bukunya, Political Liberalism (1993), berdasarkan kerangka dasar kemasyarakatan  berkeadilan yang ditulisnya dalam The Theory of Justice (1991). Liberalisme politik, menurut pengertiannya yang berdasarkan tradisi teori kontrak sosial-sejak John Locke (1632-1704), Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), dan Immanuel Kant (1724-1804)-itu adalah sebuah gagasan mengenai tata kelola masyarakat majemuk yang lestari dan berkelanjutan, berdasarkan prinsip keadilan.

Menurut Rawls, guna memelihara kebebasan politik, diperlukan pembendungan terhadap doktrin komprehensif, seperti agama di ruang publik. Sebab, doktrin komprehensif cenderung melakukan kolonisasi ruang publik dan menghentikan dialog, apabila sudah berbicara mengenai iman. Karena itu, ruang publik politik harus dikelola berdasarkan keadilan, yaitu harus diwujudkan melalui  nalar moral dan nalar publik yang memberikan kebebasan kepada setiap ekspresi dan artikulasi berbagai aspirasi masyarakat yang pada dasarnya multi-identitas atau majemuk, di mana pun itu.

Namun, masalahnya, pembendungan doktrin komprehensif itu sendiri sebenarnya bertentangan dengan prinsip kebebasan dan keadilan. Karena itu, dalam perkembangan pemikiran selanjutnya, Rawls menganjurkan, di satu pihak, pengelola ruang publik tetap berpegang pada prinsip keadilan sebagaifairness terhadap doktrin komprehensif. Namun, di lain pihak ia juga menganjurkan agar doktrin komprehensif itu diekspresikan atau  diartikulasikan dalam bentuk dan cara yang dapat dipahami dan diterima berdasarkan nalar publik dan moral publik.

Integrasi sosial

Meski demikian, tata kelola masyarakat yang majemuk memerlukan kesepakatan yang tumpang tindih. Kesepakatan seperti itu, melalui demokrasi deliberatif Habermas, menurut Hardiman, terkandung dalam Pancasila. Namun, menurut Nurcholish Madjid, terdapat pula pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai kalimatun sawa atau titik temu antardoktrin komprehensif dan agama yang berkembang di Indonesia. Namun, Indonesia sendiri sebenarnya tidak mengalami orde post-sekularisme karena Indonesia hanya mengalami sekularisasi, tetapi belum menyepakati asas sekularisme sebagai wacana final .

Sementara itu, menurut Yudi Latif dalam bukunya, Tuhan Pun Tidak Partisan: Melampaui Sekularisme dan Fundamentalisme (2013), Indonesia telah mengalami sekularisasi, sebagaimana dianjurkan oleh Nurcholish Madjid tahun 1970.  Namun, sekularisasi itu segera  diikuti dengan Islamisasi.

Sekularisasi besar-besaran terjadi pada masa Orde Baru melalui kebijakan depolitisasi terhadap gerakan Islam yang memuncak dengan ditetapkannya Pancasila sebagai asas tunggal (1985). Sekularisasi itu tidak menyebabkan terbendungnya Islam sebagai asas gerakan sosial. Artikulasi Islam sebagai doktrin komprehensif tetap berkembang, bahkan lebih kreatif dan canggih. Hanya saja telah terjadi migrasi Islam dari ruang publik politik ke ruang publik budaya. Dan, hal itu mengalami perkembangan pesat dengan terjadinya integrasi sosial antara varian "abangan" dan "santri" kategorisasi Clifford Geertz, dengan gejala pembangunan masjid-masjid, tidak saja oleh masyarakat, tetapi juga oleh negara, serta meningkatnya pelaksanaan syariat Islam.

Namun, proses Islamisasi itu tidak juga berarti meninggalkan asas sekularisme. Partai-partai Islam tetap meninggalkan Islamisme yang mencita-citakan berdirinya negara Islam, bahkan juga tidak ingin menghidupkan lagi anak kalimat "dengan melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya" dalam Piagam Jakarta.

Sungguh pun begitu, kata kesepakatan yang pernah terjadi mengenai dasar negara-sebagai moderasi asas sekularisme berasal dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959-yang menetapkan bahwa "Piagam Jakarta merupakan bagian yang tak terpisahkan dan menjiwai UUD 1945". Konsekuensinya, gerakan Islam masih punya peluang untuk menerapkan hukum syariat Islam, tetapi melalui mekanisme demokrasi. Hal ini terjadi dengan regulasi syariat Islam di bidang sosial-ekonomi, sebagai hukum positif yang melahirkan, antara lain UU zakat, UU wakaf, dan UU keuangan syariah, sehingga telah terjadi proses Islamisasi melalui obyektivikasi, rasionalisasi, dan marketisasi dalam ruang demokrasi.

Gerakan politik

Itulah post-sekularisme yang terjadi di Indonesia. Bentuknya adalah afirmasi terhadap penerimaan doktrin komprehensif, walaupun tidak seutuhnya di ruang publik melalui pertimbangan nalar moral dan nalar publik  dalam proses demokrasi. 

Gejala "post-Islamisme" yang ditulis Asef Bayat (2007), cendekiawan pengamat partisipan Revolusi Islam  Iran, yang sedang  berlangsung di Iran melalui Partai Republik, dan Mesir kontemporer melalui Partai Ikhwanul Muslimin,  menyerupai gejala "post-sekularisme". Gejala yang sama sebenarnya juga sedang terjadi di Turki awal abad ke-21 melalui Partai Keadilan dan Kesejahteraan (AKP) dan Tunisia melalui Partai Ennahda. 

Dalam gejala itu, partai yang beraspirasi Islam telah bergerak meninggalkan Islamisme yang mencita-citakan berdirinya negara Islam dengan menerapkan syariat Islam di segala bidang kehidupan. Gerakan politik Islam tetap mengusung Islam sebagai doktrin komprehensif dalam pemikiran Rawls, tetapi melalui jalur demokrasi. Inti dari post-Islamisme, menurut Bayat, sebenarnya adalah demokratisasi Islam, di mana aspirasi Islam disalurkan dalam sistem multipartai.

Melalui pemilihan umum, Ikhwanul Muslimin telah berhasil menaikkan pemimpinnya, Muhammad Mursi, sebagai presiden Mesir. Namun, kesepakatan tumpang tindih (overlapping consensus) dalam konstitusi tidak berhasil dicapai, sehingga menimbulkan kudeta militer yang sekuler. Kejadian yang sama pernah dialami Partai Refah (Partai Kesejahteraan) Turki di bawah Erbakan. Namun, karena  AKP tetap taat pada  kesepakatan mengenai sekularisme Ataturk, walaupun melunak, tidak lagi mengikuti model Perancis yang keras dan ekstrem itu, kudeta militer yang sekuler tidak lagi terjadi.

Namun, AKP tetap mengusung Islam sebagai doktrin komprehensif, tetapi dalam artikulasi yang dapat diterima oleh  publik yang majemuk dalam frasa "Islam Euro" yang disebut oleh Bassam Tibi, cendekiawan Muslim Jerman asal Suriah, dan Tariq Ramadan, cendekiawan Swiss asal Mesir. Sementara itu, di Tunisia, liberalisme politik yang mengandung kesepakatan tumpang tindih telah terjadi, sehingga Musim Semi Arab telah berhasil di negeri yang semula menganut sosialisme Arab yang sekuler itu.
Sumber: Kompas, 23 Juni 2016

Polda Harus Gelar Perkara Kasus Ijazah Palsu Bupati Lembata Secara Transparan

Written By Ansel Deri on Thursday, July 07, 2016 | 11:05 PM



PENASEHAT hukum Forum Penyelamat Lewotanah Lembata (FP2L), Petrus Bala Pattyona menegaskan, sebelum Polda mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus dugaan ijazah palsu Bupati Lembata, Eliazer Yentji Sunur, Polda harus terlebih dahulu melakukan gelar perkara secara transparan.

“Dalam praktek, SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan) akan mengarah ke SP3, tetapi penyidik harus melakukan gelar perkara secara transparan dengan menghadirkan semua pihak, pelopor, terlapor, para ahli, saksi-saksi baik yang menguntungkan atau memberatkankan, agar semua alat bukti dinilai secara objektif sesuai KUHP,” tulis Petrus melalui email-nya ke redaksi NTTsatu.com di Kupang, Kamis, 7 Juli 2016.

Menurut pengacara asal Boto, Lembata ini, hal yang terpenting adalah mendengarkan keterangan pihak Dikti. Misalnya, mengapa saat memberikan surat keterangan kepada FP2L, Dikti menyatakan ijazah tak diakui negara lalu, namun mengapa tiba-tiba belakangan ini Dikti berubah dan menyatakan kalau Eliazer Yentji Sunur teradaftar.

Hal lainnya, lanjut Petrus, pihak Unika Widya Mandira Kupang juga pernah memberi keterangan bahwa tidak pernah ada surat pindah, lalu pihak lain kemudian menerangkan ada surat pindah dari Unika Kupang, sehingga nilai bisa dikonversi. Tetapi kalau dilihat dari data sebagai mahasiswa Universitas Krisnadwipayana,  sepertinya mahasiswa yang masuk reguler dari semester 1.

“Jadi perdebatan masih panjang dan pasti tiada akhir, apalagi format SP2HP tidak seperti biasanya. Jangan-jangan SP2HP itu buatan ilegal yang disampaikan ke FP2L bertepatan dengan sidang DPRD Lembata untuk mengacaukan. Bagi saya, apapun yang direkayasa, orang tak paham hukum pasti terheran-heran dan ke depan akan tetap kontroversi sosok pemilik ijazah,” tulisnya.

Dia juga menegaskan, apapun ceritanya menyangkut kredibilitas, karena berapa malu menggunakan gelar yang ilegal lalu olok-olokan masyarakat terus bermunculan. Ibaratnya orang kampung yang duduk-duduk lalu dikasih gelar. Tetapi biarlah masyarakat menilai pro-kontra ini.

Sebelumnya diberitakan, kasus dugaan ijazah palsu Bupati Lembata, Eliazer Yentji Sunur tidak bisa dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Karena itu Polda NTT telah menebitkan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan).

SP2HP itu diterbitkan Polda NTT tanggal 27 Juni 2016, nomor: B/146/VI/2016/Direskrimum yang ditandatangani Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda NTT, AKBP Yudi A. B Sinlaeloe, S.IK.

Dalam SP2HP itu dijelaskan, bahwa Polda sudah melakukan gelar perkara, dan kasus dugaan ijazah palsu tidak memenuhi unsur pasal 263 ayat (1) dan (2), dan tidak dapat ditingkatkan ke tingkat penyidikan.
Sumber: nttsatu.com, 7 Juli 2016 
Ket foto: Petrus Bala Pattyona
 
Didukung : Creating Website | MFILES
Copyright © 2015. Ansel Deri - All Rights Reserved
Thanks to KORAN MIGRAN
Proudly powered by Blogger