Headlines News :

Artikel Terbaru

Iskandar Muda: Korban Tewas akibat Gempa di Aceh 54 Orang

Written By Ansel Deri on Wednesday, December 07, 2016 | 3:19 PM

Panglima Kodam Iskandar Muda Mayor Jenderal Tatang Sulaeman menyebutkan, jumlah korban tewas akibat gempa bermagnitudo 6,5 di Provinsi Aceh pada Rabu (7/12/2016) meningkat menjadi 54 orang.

Tatang merinci, 54 korban tewas itu terdiri dari 52 orang di Pidie Jaya yang merupakan lokasi terdekat dengan pusat gempa dan 2 orang di Bireuen.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana merilis korban luka akibat bencana tersebut sebanyak 78 orang.

Sebelumnya, otoritas setempat menyatakan, korban tewas akibat gempa yang terjadi di Aceh sebanyak 25 orang.

Selain korban manusia, bencana itu menyebabkan belasan bangunan rusak dan roboh. Di Kabupaten Pidie Jaya, sebanyak 72 unit ruko ambruk. Selain itu, 15 rumah rusak berat, 5 masjid roboh, dan 1 gedung perguruan tinggi ambruk.

Tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri, Basarnas, Tagana, PMI, relawan, dan masyarakat hingga kini masih terus melakukan penyelamatan dan pencarian korban akibat gempa.
Sumber: Kompas.com, 7 Desember 2016
Ket foto: Tim SAR mengevakuasi jenasah yang tertimpa reruntuhan bangunan akibat gempa bumi berkekuatan 6,4 skala richter, di Pidie, Aceh, Rabu (7/12/2016). Puluhan orang tewas dalam peristiwa yang terjadi pukul 05.03 WIB ini.

Punahnya Sebuah Bangsa

Oleh Radhar Panca Dahana
Budayawan 

SERING KALI kita menyatakan semacam identitas atau karakter diri kita sebagai sebuah bangsa dengan istilah, frasa, atau simbol-simbol yang abstrak, terkadang malah menggelikan. Hal itu diakibatkan karena ternyata kita mengalami kesulitan, bahkan ketidakmampuan, menjelaskan makna identitas itu, termasuk apa dasar historis hingga filosofisnya. Terlebih jika ia dipertentangkan dengan kenyataan dalam hidup keseharian kita.

Dari mana dasar historis pemaknaan itu? Bagaimana landasan ontologis atau filosofisnya?

Apakah pemaknaan frasa tersebut, katakanlah sejak awal masa kemerdekaan, tidak lebih dari revaluasi politik yang sesungguhnya berbeda dengan yang dimaksud oleh buku ataupun penulis aslinya dari masa Majapahit dulu. Sebagian dari kita mengetahui, Mpu Tantular menuliskan anak kalimat di atas dalam satu bait yang mengaitkannya pada persoalan (dua) agama yang tampak berbeda, tapi satu (dalam kebenarannya). Revaluasi terjadi sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga hari ini, tidak lain adalah semacam pelintiran politis demi keuntungan politik tertentu. "Bhinneka tunggal ika" pada mulanya bukanlah sebuah aforisma tentang kenyataan atau natur politik dan budaya, apalagi soal keberagaman sosial (demografis ataupun geografis) kita.

Lalu apakah kemudian kenyataan sosio-kultural kita sesungguhnya? Mengapa kita begitu yakin pada identitas ke-"bhinneka tunggal ika"-an itu, sama seperti kita yakin bahwa kita adalah manusia yang pada dasarnya santun, multikultural, toleran, dan sebagainya? Benarkah kenyataan sosiokultural kita hari ini menggambarkan dan mewakili itu? Jika tidak, apakah kita telah berbohong atau mendustai diri sendiri, atau jangan-jangan kita telah terdustai selama ini? Oleh siapa? Mengapa? Untuk apa?

Asing yang organik

Rentetan pertanyaan di atas mungkin terlalu jauh dan membuka banyak spekulasi walau mungkin saja ia bisa jadi semacam desakan untuk segera dijawab. Namun, sekurangnya ada sebuah penjelasan sederhana yang berangkat dari satu fakta dalam kenyataan aktual kita, di mana hidup begitu banyaknya tradisi, adat hingga budaya lokal di dalam keseharian bangsa ini. Keanekaragaman etnokultural adalah sebuah "fakta" sosial. Betul kebinekaannya, tapi benarkah tunggal ika? Cerita bisa berbeda.

Cerita itu bisa dimulai dari fakta lain yang tersimpan di balik "fakta sosial" di atas: tidak ada kesatuan etnik apa pun di negeri ini yang dapat membuat klaim bahwa dirinya adalah yang paling asli, orisinal, genuine atau primor(dial), jika dibanding pihak lain. Sejarah, seperti dibuktikan banyak catatan akademis, hampir seluruh kesatuan adat negeri ini membentuk dan mengembangkan diri-termasuk identitas hingga tradisi-nya dengan cara mengosmosa dan menghibridasi adat dan budaya pihak-pihak lain, baik tetangga dekat maupun asing.

Bukan hanya suku bangsa Betawi yang realitas historis hingga arkeologisnya terbukti identitasnya melulu merupakan adukan atau campuran elemen-elemen kultural yang berasal dari luar dirinya (Sunda, Banten, Jawa, Madura, Banjar, Melayu, Bali, hingga Tiongkok, Arab, India, hingga Portugis). Hal yang sama berlaku juga bagi etnik dan subetnik lainnya di seluruh negeri ini, besar dan kecil. Bahkan etnik Jawa, Sunda, Bugis, Aceh, Melayu, hingga Manado adalah hasil mestizan atau percampuran dari pelbagai budaya yang pernah singgah dan menetap di wilayahnya.

Semua kenyataan keadaban itulah yang jadi fakta bahkan keniscayaan masyarakat bahari. Keadaban yang dibentuk oleh satu jenis sikap budaya, yang melahirkan nilai juga watak dalam turunannya, yakni: keterbukaan; pikiran yang terbuka; jiwa yang terbuka; hingga masyarakat terbuka. Satu sikap budaya yang adaptif dan adoptif dalam relasinya dengan budaya luar/asing. Satu fakta yang membuktikan bahwa kita bukanlah bangsa xenophobic, anti asing, malah sebaliknya kita adalah bangsa yang sangat menerima (akseptan) akan kehadiran siapa pun dan apa pun.

Dari semua latar itulah, kita menemukan kenyataan sosial dan budaya kita yang multikultural, sebagai konsekuensi alamiah dari ratusan bandar yang berkembang di sekujur pantai negeri ini. Begitupun pergaulan, dinamika, hingga proses pembentukan diri yang inter-kultural pun menjadi kenyataan alamiah yang tak terelakkan.

Bangsa yang komedis

Arti dari itu semua, pergaulan (suku-suku) bangsa kita yang basisnya interkultural sama sekali bukanlah ruang yang mempermisikan muncul dan tumbuhnya sentimen, egoisme sektoral, prasangka, apalagi sikap-sikap yang diskriminatif terhadap (suku) bangsa lain yang berbeda. Jika terjadi ekspresi-ekspresi negatif itu, bukan hanya ia mengkhianati sejarah adabnya sendiri, nenek moyang dan warisan yang mereka titipkan pada kita, melainkan juga melakukan destruksi tak terampunkan bagi kesatuan, ke-ika-an, dan kekuatan interdependensial organik dari bangsanya sendiri.

Satu hal yang lebih penting, utama, bahkan konstitutif adalah filosofi peneguhan eksistensi manusia (individu) bahari. Dengan karakter atau sifat-sifat dasar di atas, manusia di negeri ini diteguhkan melalui sebuah sikap "penerimaan" yang kuat, bahwa "aku" di tingkat personal (pun) dibentuk oleh "aku", "aku" yang lain, oleh "kau" juga kalian. Sikap menerima atau "akseptan" ini jauh lebih lapang, dalam, dan tinggi tingkat spiritualnya ketimbang sikap toleran.

Toleransi, bagaimanapun, memiliki acuan atau batasnya. Sampai di tingkat tertentu, seseorang mungkin kita tolerir perilaku, sikap, atau kata-katanya, hingga saat dia melampaui acuan-yang kita tetapkan sendiri-toleransi itu berakhir, berganti dengan penolakan, pertentangan, hingga pemusnahan. Sikap itu yang melandasi konflik hingga kompetisi di dunia kontinental. Sementara dalam adab bahari, penerimaan adalah semacam pemosisian kenyataan dari orang lain, tak hanya kebaikan, tetapi juga ketakbaikannya.

Lewat mekanisme itulah kita membentuk (integritas) diri kita: kamu dan kau, kita dan kalian. Aku dibentuk kamu, begitu sebaliknya. Ada kamu dalam aku, ada aku dalam kamu. Inilah sejarah sosiologis yang membuat semua puak dan etnik di Nusantara bersatu, tidak mengabadikan konflik hingga beribu tahun seperti di banyak wilayah kontinental. Inilah etos yang pada akhirnya membuat kita semua bersatu, antara lain untuk mengusir penjajah, memerdekakan diri, atau menyatakan diri sebagai bangsa.

Karena itu, istilah the otherness dalam literatur Eropa sebenarnya memiliki makna dan akar etimologis yang sangat berbeda liyan atau "orang lain". Siapa pun orang itu, selama dalam proses pemosisian dirinya menjadi bagian organik dari (tradisi bahari) kita adalah saudara, lebih dalam lagi, (bagian dari) diri kita sendiri. Bila pun pihak atau "orang lain" yang bahkan asing itu ternyata memanipulasi atau mengeksploitasi pola hubungan dan pembentukan identitas bahari ini, selama sekian waktu panjangnya kita tidak pernah khawatir. Setiap adat, tradisi dalam budaya-budaya lokal kita memiliki ketangguhan luar biasa dalam cara menghadapi dan mengatasi bias kultural semacam itu.

Di dalam hidup yang dinamik dan penuh kreasi dan inovasi itulah, kita menyaksikan bagaimana cara kita bergaul dengan saudara-saudara (organik) kita yang berbeda (dalam hal apa pun) berlangsung dengan rileks, wajar, dan penuh keceriaan. Bahkan ketika kita saling mengolok, kadang seolah menghina atau menista, saudara kita yang berasal dari puak atau suku bangsa lain. Olokan adalah satu modus pendekatan interkultural yang komedis dalam diri bangsa ini.

Tak mengherankan, jika teguran, yang notabene adalah ungkapan-ungkapan (bahkan sangat) kasar, terasa biasa dalam pergaulan di antara etnik kita. Dalam dunia lawak, cara seperti itu jadi kelaziman dalam aksi panggung mereka, seperti diperlihatkan oleh Basiyo, BKAK, Srimulat, hingga Bagio Cs pada masa lalu, atau Warkop DKI, Bagito, sampai Patrio di belakang hari. Kemampuan mengolok dan menertawakan diri sendiri adalah pendewasaan alamiah dalam diri kita, membuat bangsa Indonesia itu humoris, "sejak lahirrr...." kata Tarzan.

Apabila belakangan ada sekelompok orang yang begitu mudah bereaksi keras, bahkan sangat keras, hanya karena tersinggung unsur SARA yang dianggap identitas orisinalnya, saya kira jika tidak ia kehilangan daya humornya yang bahari, tentu ada hal lain, yang pasti bukan kultural, mengiringi atau sembunyi di balik respons keras itu.

Keindahan adab bahari

Soal anggapan pihak lain menghina agama, misalnya, pertama, hal itu sesungguhnya bukan bagian dari tradisi atau watak bahari kita. Kedua, apabila itu pun dianggap benar, biasanya kita tersenyum (bagian dari sifat humoris kita) dan menganggap itu sebagai bagian dari kekurangan manusia yang (memang) mudah lupa, tergelincir, termasuk slip of tongue. Ketiga, kesadaran adab kita akan menciptakan sikap untuk memaklumi lalu memaafkan sambil (bila bisa) mengingatkan.

Dalam persoalan hubungan antar-agama, misalnya, sejarah juga memberi landasan kuat bagi argumentasi di atas. Sejarah agama Islam, antara lain, menunjukkan pada kita penghinaan dan penistaan terjadi hampir tiada henti. Bahkan sejarah Muhammad SAW adalah sejarah penghinaan, bahkan yang paling kotor dan biadab terhadap Islam. Kita sama tahu bagaimana Nabi merespons dan menyikapinya. Begitupun sejak abad pertengahan hingga masa kini, penghinaan terhadap agama Islam hampir rutin terjadi di banyak tempat.

Namun, sejarah juga menunjukkan, betapapun hebat penghinaan itu, bangsa ini mengikuti tuntunan Nabi junjungannya, tidak pernah merespons dengan cara membabi-buta, terlebih mengancam, menyerang, atau (istigfar) "menghabisi". Sejak jauh hari dulu, mulai dari kasus Haji Abdul Mutamakin dari Tuban pada awal abad ke-19, yang dianggap para ulama menghina Islam, tapi akhirnya lerai setelah Pakubuwana II memaafkan asal tidak berbuat lagi. Atau kasus tulisan Siti Sumandari di Majalah Bangun terbitan Parindra, kasus cerita pendek "Langit Makin Mendung" yang melibatkan HB Jassin, kontroversi pemelesetan syahadat-nya Harmoko, hingga kasus Ahmad Fauzi lulusan Aqidah UIN Semarang yang dianggap menghina agama karena menganggap hubungan Adam dan Hawa itu incest bahkan menyebut nabi pertama tersebut sebagai "kriminal". Tidak ada konfrontasi hebat, apalagi dengan kekuatan massa, atau retorika yang memekakkan telinga.

Semua kasus itu dapat diselesaikan dengan baik berdasar adab dan budaya bahari kita. Tidak pernah jadi gejolak besar dan masif yang menggelisahkan masyarakat, apalagi mengganggu stabilitas negara/pemerintah, hanya karena beberapa penumpang gelap yang menitip agendanya sendiri secara licik. Penyelesaian masalah seperti ini sesungguhnya simpel, sederhana, jika didekati dengan landasan dan pemahaman kebudayaan. Bukan dengan pendekatan konfliktual, tendensi menghancurkan, pamer kuasa dan kekuatan, apalagi dengan melakukan political pressure berupa pengerahan massa, yang sama sekali tidak ada akar kultural ataupun spiritualnya, khususnya dari adab bahari.

Riwayat hubungan beragama di negeri ini adalah riwayat kecantikan dan kedamaian dari adab dan budaya bahari kita. Jangan sampai ia dikoyak oleh syahwat kuasa, ambisi material dan duniawi, hingga bukan hanya damai dan kecantikan budaya kita itu hancur, melainkan juga dasar-dasar adab yang membentuk bangsa kita tergerus karenanya. Hingga hilanglah kedirian kita dan punahlah kita sebagai bangsa. Tak siapa pun, jika di hatinya masih bergema nama "Indonesia", akan terlibat di dalam kehinaan adab seperti itu. 
Sumber: Kompas, 1 Desember 2016

Lima Warga Jadi Korban Gempa Pidie Jaya Aceh

GEMPA berkekuatan 6,4 Skala Richter (SR) menguncang Kota Pidie Jaya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Rabu (7/12/2016), menimbulkan  seorang korban jiwa dan material.

Meski tanpa tsunami gempa ini cukup mengagetkan warga setempat, ditambah gempa susulan. Hingga pukul 08:00 WIB, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat sebanyak 5 kali gempa susulan dengan kekuatan di bawah gempa pertama.

Dilaporkan, sebanyak 5 warga di Desa Merdu, Pidie Jaya menjadi korban gempa. Namun identitas lengkap korban belum diperoleh karena petugas masih mengevakuasi dan mendata korban dari lokasi, termasuk korban luka dan meninggal dunia. Akan tetapi data ini masih simpang siur hingga pukul 08:50 WIB, disebutkan warga yang meninggal dunia satu orang di Pidie Jaya.

Demikian juga data rumah dan tempat ibadah, jalan, gedung perkantoran dan lainnya yang rusak. Seluruh korban dibawa ke Puskesmas dan Rumah Sakit Pidie Jaya untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan lebih intensif lagi.

Sebagian besar warga di lokasi bencana masih mengungsi ke lokasi aman. Mereka belum berani kembali ke rumah karena khawatir ada gempa susulan, atau tsunami. Selain itu, gempa ini juga terasa di wilayah Bireuen dan daerah lain di sekitar. “Kami belum berani pulang ke rumah,” kata satu warga kepada wartawan.

Aparat TNI, Polri, Basarnas setempat sudah berada di lokasi bencana gempa. Dengan gerak cepat petugas mengevakuasi korban, akan tetapi di lapangan alat berat mengalami kesulitan menuuju lokasi, akibat area yang belum memungkinkan. Karena itu, petugas untuk sementara menggunakan alat seadanya untuk mempercepat bantuan di lokasi.

Sementara itu, berdasar hasil monitoring BMKG sudah terjadi lima kali gempa susulan pascagempa 6,4 Skala Richter yang mengguncang Pidie Jaya, Aceh. Hal ini dikatakan Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG Moch. Riyadi, mengatakan gempa susulan dengan kekuatan 4,8 Skala Richter menunjukkan bahwa tren kekuatan gempa susulan semakin kecil.

Hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa gempa terjadi pukul 05. 03.36 WIB dengan kekuatan 6,4 Skala Richter dengan pusat gempa terletak pada 5,25 LU dan 96,24 BT, tepatnya di darat pada jarak 106 km arah tenggara Kota Banda Aceh pada kedalaman 15 km.

Hasil analisis peta tingkat guncangan menunjukkan bahwa dampak gempa bumi tektonik berupa guncangan kuat terjadi di daerah Busugan, Meukobrawang, Pangwabaroh, Meukopuue, Tanjong, Meukorumpuet, Panteraja, Angkieng, dan Pohroh pada skala intensitas III SIG-BMKG (VI MMI).

Seluruh wilayah tersebut diperkirakan berpotensi mengalami dampak gempa bumi berupa kerusakan ringan, seperti retak dinding dan atap rumah bergeser.

“Hal ini sesuai laporan sementara dari zona gempa bumi bahwa gempa memang menimbulkan kerusakan di berbagai tempat,” ujar Riyadi.

Jika ditinjau dari kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar lokal. Berdasarkan peta tatanan tektonik Aceh tampak bahwa di zona gempa bumi memang terdapat struktur sesar mendatar.

Hal itu sesuai dengan hasil analisis BMKG yang menunjukkan bahwa gempa bumi Pidie Jaya dibangkitkan oleh aktivitas sesar mendatar (strike-slip fault). Dugaan kuat sesar aktif yang menjadi pembangkit gempa bumi itu adalah Sesar Samalanga-Sipopok Fault yang jalur sesarnya berarah barat daya-timur laut. Sumber: poskotanews.com, 7 Desember 2016 Ket foto: Bangunan ambruk akibat guncangan gempa.

Polisi Temukan Bukti Transfer Pendanaan Rencana Makar

KEPALA Bagian Penerangan Umum Markas Besar Polri, Komisaris Besar Martinus Sitompul, membenarkan adanya bukti transfer perbankan yang diduga untuk mendanai rencana makar dalam aksi damai pada Jumat pekan lalu, 2 Desember 2016. "Benar," kata Martinus saat dikonfirmasi Tempo, Selasa, 6 Desember 2016.

Martinus enggan menjelaskan lebih detail soal periode dan jumlah transfer kepada pihak-pihak yang diduga terlibat makar, juga sumber dana tersebut. Menurut dia, polisi saat ini masih mendalami aliran dana tersebut. "Substansi penyidikan," kata dia.

Polisi sebelumnya menangkap 11 orang yang diduga terlibat dalam pemufakatan terkait makar. Delapan di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Sri Bintang Pamungkas; Ketua Bidang Pengkajian Ideologi Partai Gerindra Eko Suryo Santjojo; bekas anggota staf ahli Panglima TNI, Brigadir Jenderal Purnawirawan Adityawarman Thaha, bekas Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kivlan Zen, aktivis organisasi kemasyarakatan Solidaritas Sahabat Cendana, Firza Husein, Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi Partai Gerindra, Rachmawati Soekarnoputri, tokoh buruh Alvin Indra Al Fariz, serta aktivis Ratna Sarumpaet.

Penangkapan dilakukan sebelum aksi damai dilakukan. Mereka dibawa dan diperiksa di Markas Brimob Kelapa Dua, Depok. Polisi menjerat para tersangka dengan Pasal 107 juncto 110 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto 87 KUHP, dengan hukuman pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun. 
Sumber: Tempo.co, 6 Desember 2016 
Ket foto:Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul memberikan keterangan pers terkait persiapan kepolisian menjelang eksekusi mati jilid III, di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, 28 Juli 2016.

Jokowi: Trump Terpilih, Semua Mata Uang Melemah Kecuali Rupiah

Written By Ansel Deri on Tuesday, December 06, 2016 | 3:44 PM

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, terpilihnya Donald Trump sebagai orang nomor satu di Amerika Serikat (AS) berdampak pada pelemahan mata uang di seluruh dunia.

Namun, pelemahan tersebut dinilai tidak berpengaruh pada rupiah yang cenderung stabil dan tidak mengalami gejolak imbas Trump Effect.

"Terpilihnya Donald Trump jadi presiden AS praktis semua mata uang di dunia melemah terhadap dollar. Tetapi menurut saya rupiah relatif stabil dibanding mata uang lainnya," ujar Jokowi dalam pidato kunci acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Jika melihat secara historis, sehari setelah Trump memenangi pilpres AS, investor dan pialang AS langsung menarik dananya di berbagai belahan dunia untuk dialihkan ke pasar keuangan dan pasar modal AS.

Bursa Wall Street pun melejit. Indeks Dow Jones naik 1,4 persen pada perdagangan Rabu (9/11). Kondisi serupa juga terjadi pada indeks S&P 500 dan indeks Nasdaq.

Sebaliknya, bursa saham di berbagai negara rontok akibat ditinggalkan investor AS terutama negara-negara Asia dan emerging market. Indeks Nikkei Jepang tersungkur 5,4 persen pada perdagangan Rabu. Pada hari yang sama Indeks Hang Seng Hongkong jatuh 2,15 persen.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia juga tak luput, tergelincir 1 persen pada perdagangan Rabu. Bahkan kejatuhan IHSG terus berlanjut hingga Jumat (11/11), saat indeks ditutup di level 5.289, anjlok 161 poin dibandingkan penutupan sehari sebelumnya.

Seiring mengalirnya modal ke pasar AS, permintaan terhadap dollar AS pun meningkat sehingga mata uang Paman Sam itu menguat terhadap mata uang lainnya.

kurs rupiah pada perdagangan di pasar spot antarbank Jakarta (Jisdor) Kamis (10/11), ditutup melemah menjadi Rp 13.118 per dollar AS. Pelemahan terus berlanjut pada penutupan perdagangan Jumat saat kurs rupiah berada di level Rp 13.350 per dollar AS.

Di tengah perdagangan Jumat, rupiah bahkan sempat menyentuh Rp 13.800 per dollar AS sebelum akhirnya Bank Indonesia melakukan intervensi ke pasar.

Tekanan terhadap rupiah bakal lebih besar jika Bank Sentral AS, Federal Reserve, jadi menaikkan suku bunga acuannya menjelang akhir tahun ini.
Sumber: Kompas.com, 6 Desember 2016 
Ket foto: Presiden Joko Widodo dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Jaksa Agung Janji Kasus Ahok Tak Dicampuri Kepentingan Politik

JAKSA Agung Muhammad Prasetyo menjamin pengadilan kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak akan dicampuri kepentingan-kepentingan pihak mana pun, termasuk kepentingan politik.

Hal itu diucapkan Prasetyo sebelum menghadiri rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2016). "Oh, iyalah (tak dicampuri secara politik). Biarlah hukum berjalan dalam koridornya," kata Prasetyo.

Prasetyo tak menampik jika pelimpahan berkas Ahok adalah kasus yang paling cepat dinyatakan P21 atau lengkap.

Berkas Ahok diserahkan oleh Polri ke kejaksaan pada Jumat (25/11/2016), kemudian diserahkan dari kejaksaan ke pengadilan sekitar Kamis (1/12/2016).

"Karena ada permintaan cepat dari banyak pihak. Harus dipahami itu. Mestinya diberikan apresiasi. Meski cepat, tetap profesional," ujar Prasetyo.

Saat disinggung mengenai pihak-pihak mana saja yang meminta agar kasus tersebut diproses cepat, Prasetyo enggan merinci.

Namun, ia membantah jika ada permintaan khusus dari Presiden Joko Widodo. "Kan tahu sendiri (siapa saja yang minta cepat). Banyak pihak. Presiden tidak ada sama sekali mencampuri masalah ini," tuturnya.

Kejaksaan Agung telah menyatakan berkas perkara kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Ahok telah lengkap atau P21.

Tim jaksa peneliti menganggap berkas perkara Ahok sudah memenuhi syarat materiil dan formal. Adapun sidang perdana kasus Ahok akan digelar pada Selasa (13/12/2016). 
Sumber: Kompas.com, 6 Desember 2016 
Ket foto: Jaksa Agung Muhammad Prasetyo

Langkah dan Isyarat Jokowi

Oleh Azyumardi Azra
Profesor Fakultas Adab & Humaniora 
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Dua peristiwa besar pekan lalu di Tanah Air yang terjadi pada hari yang sama, Jumat (2/12), mengandung banyak makna tak kurang pentingnya bagi Presiden Joko Widodo. Kedua peristiwa itu memberikan pesan penting kepada sejumlah pihak yang belakangan ini menjadi sumber peningkatan suhu politik, sekaligus menjadi tantangan dan ujian serius bagi kepemimpinan Presiden Jokowi.

Kedua peristiwa itu menjadi berita besar tak hanya di media domestik, tetapi juga di media internasional. Peristiwa pertama menjadi fokus perhatian terkait anggapan tentang peningkatan tekanan kalangan Muslim garis keras terhadap Presiden Jokowi. Peristiwa kedua merupakan kejutan menghebohkan media, khususnya internasional.

Peristiwa pertama adalah Aksi Super Damai 212 sangat masif yang bisa dipastikan memecahkan rekor jumlah massa yang memadati kawasan Monas, Medan Merdeka, Kebon Sirih, Thamrin, dan sekitarnya. Secara retrospektif, bayangkan apa yang dapat terjadi apabila di antara massa menyemut itu ada provokator.

Aksi Super Damai 212 menghadirkan massa yang lebih tafakur mengumandangkan zikir, doa, dan tausiah (wasiat atau nasihat keagamaan) daripada pernyataan dan provokasi membakar. Massa juga bersikap damai kepada rerumputan, taman, pepohonan, dan lingkungan. Sampah pun langsung dibersihkan sendiri oleh kelompok massa yang tampaknya juga bertugas khusus memungut sampah.

Tak kurang pentingnya kehadiran Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta sejumlah menteri dan pejabat tinggi dalam aksi itu. Presiden tidak hanya ikut shalat Jumat, tetapi juga memberikan sambutan, berterima kasih, dan mengapresiasi unjuk rasa damai disertai seruan takbir (Allahu Akbar) tiga kali dalam dua kesempatan.

Peristiwa kedua adalah penangkapan 10 orang -termasuk sejumlah nama penting aktivis dan purnawirawan TNI- pada dini hari menjelang Aksi Super Damai 212. Menurut Polri, mereka merencanakan makar terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.

Kehebohan media internasional terutama terkait penangkapan Rachmawati Soekarnoputri. Secara tersirat media internasional membayangkan, Presiden Jokowi tidak memiliki "nyali" menangkap Rachmawati, aktivis politik, putri Soekarno, proklamator dan presiden pertama RI.

Tak kurang pentingnya, Rachmawati adalah adik Megawati Soekarnoputri, presiden kelima RI, sekaligus Ketua Umum PDI-P, partai utama pengusung Jokowi dalam Pilpres 2014. Orang tidak tahu pasti apakah Presiden Jokowi sebelumnya menginformasikan atau berkonsultasi dengan Megawati tentang penangkapan sang adik.

Meski kemudian segera dibebaskan, mereka tetap dijadikan Polri sebagai tersangka perencana makar. Mereka umumnya adalah figur kritis terhadap pemerintah sejak masa Presiden Soeharto, mulai dari Sri Bintang Pamungkas sampai "aktor figuran" yang belum banyak dikenal publik.

Dalam kedua peristiwa besar itu, Presiden Jokowi membuat jelas dan tegas: dia memiliki nyali besar (has the gut) mengambil keputusan dan tindakan. Dengan nyali besarnya, Presiden Jokowi menyelesaikan sejumlah masalah yang menjadi sumber rumor dan isu peningkatan tensi politik dalam masyarakat belakangan ini.

Banyak kalangan, baik pemimpin maupun peserta Aksi Super Damai 212, tidak membayangkan Presiden Jokowi "berani" menyambangi mereka. Apalagi, pada pagi harinya di tengah kedatangan massa ke kawasan Monas, Presiden Jokowi pergi blusukan ke proyek persiapan Asian Games di Senayan. Sama dengan kegiatan Presiden yang blusukan ke proyek pembangunan di kawasan Bandara Cengkareng saat terjadi "aksi 411".

Menentang arus terbuka atau tersembunyi di bawah permukaan yang menganggap Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian -yang agaknya dengan persetujuan Presiden Jokowi- "terlalu mengalah" ketika bersedia mengakomodasi tuntutan para pemimpin Aksi Super Damai 212 untuk tetap berunjuk rasa. Penulis mendapat banyak pertanyaan bernada gugatan dari media internasional tentang Polri yang "menyerah" (give in) kepada orang-orang yang mereka sebut garis keras yang ujung-ujungnya ingin mengubah Indonesia menjadi "negara Islam" (daulah Islamiyah) atau khilafah.

Sebaliknya, pihak terakhir ini juga bersedia melakukan aksi yang dipusatkan di dalam lingkungan Monas. Mereka juga bersedia mengubah substansi yang semula merupakan aksi protes menjadi doa, zikir, tausiah, dan shalat Jumat bersama.

Terlepas dari sikap mereka yang menganggap Polri dan Presiden Jokowi "memberi angin" kepada para pemimpin Aksi Super Damai 212, sikap sejumlah pihak terkait menunjukkan budaya khas Indonesia-baik politik maupun keagamaan-yang memberi ruang memadai untuk akomodasi dan kompromi. Ini bisa disebut win-win-solution.

Bayangkan apabila para pemangku kepentingan tidak ada yang bersedia bersikap akomodatif dan kompromistis. Yang terjadi adalah zero-sum-game yang dapat berujung pada kekerasan seperti terjadi di banyak negara berpenduduk mayoritas Muslim lain, semacam Mesir, Suriah, Irak, Arab Saudi, Afganistan, atau Pakistan.

Meskipun menampilkan sikap akomodatif menghadapi Aksi Super Damai 212, Presiden Jokowi juga menyampaikan pesan lain yang jelas dan tegas; tidak ada kompromi terhadap mereka yang terindikasi makar.

Dengan kedua bentuk sikap berbeda, Presiden Jokowi menegaskan, dia sepenuhnya memegang kendali (full grip of situation). Presiden yang menguasai keadaan-tanpa harus bersikap otoriter, apalagi diktatorial-jelas sangat urgen demi menjaga keutuhan dan persatuan negara-bangsa Indonesia serta melanjutkan pembangunan guna peningkatan kesejahteraan warga. 
Sumber: Kompas, 6 Desember 2016
 
Didukung : Creating Website | MFILES
Copyright © 2015. Ansel Deri - All Rights Reserved
Thanks to KORAN MIGRAN
Proudly powered by Blogger