Headlines News :

Artikel Terbaru

Visi-Misi Merdeka

Written By Ansel Deri on Wednesday, August 16, 2017 | 4:16 PM

Oleh Yudi Latif
Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

KEMERDEKAAN tidak menyudahi soal-soal, kemerdekaan malah membangunkan soal-soal; tetapi kemerdekaan juga memberi jalan untuk memecahkan soal-soal itu. Hanya ketidakmerdekaanlah yang tidak memberi jalan untuk memecahkan soal-soal."

Pernyataan Bung Karno ini mengisyaratkan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terbatas kebebasan sebagai "hak negatif" ("bebas dari" berbagai bentuk penjajahan, penindasan, dan pemiskinan), tetapi juga kebebasan sebagai "hak positif" ("bebas untuk" mengembangkan diri dan nilai tambah demi mencapai kemajuan, keluhuran, kebahagiaan hidup). Pengalaman ketertindasan, diskriminasi, dan eksploitasi memang pantas diratapi, dilawan, dan diperingati. "Tetapi manusia," ujar Isiah Berlin, "tidaklah hidup sekadar memerangi keburukan. Mereka hidup dengan tujuan positif, menghadirkan kebaikan." Kemerdekaan memimpikan banyak hal, yang hanya bisa dipenuhi jiwa merdeka. Di sinilah letak paradoks Indonesia masa kini.

Selama belasan tahun orde reformasi, kebebasan sebagai "hak negatif" mengalami surplus. Namun, kebebasan sebagai "hak positif" masih defisit. Di satu sisi, ledakan kebebasan dari berbagai bentuk represi membangkitkan harapan rakyat akan kehidupan yang lebih baik, lebih adil, dan sejahtera. Di sisi lain, kapasitas negara-bangsa untuk memenuhi ekspektasi itu dibatasi defisit jiwa merdeka di kalangan elite negeri yang membuat energi nasional terkuras untuk mempertentangkan hal-hal yang remeh-temeh dengan keriuhan berbagai manuver politik yang terputus dari persoalan rakyatnya.

Demi memperjuangkan kemerdekaan sebagai "hak positif", yang harus segera dijebol adalah hambatan mental (mental bloc). Warisan terburuk kolonialisme, feodalisme, dan otoritarianisme bukan terletak pada besaran kekayaan yang dirampas, penderitaan yang ditimbulkan, dan nyawa yang melayang, melainkan pewarisan nilai koruptif, penindasan, dan perbudakan yang tertanam dalam mental bangsa.

Indonesia bangsa besar dengan mental kecil yang masih belum terbebas dari mentalitas kaum terjajah dengan kompleks rendah diri. Dalam Amanat Presiden pada Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1957, Bung Karno mengingatkan perlunya bangsa Indonesia memerangi diri sendiri, "zelfoverwinning atas diri kita sendiri", sehubungan kecenderungan menurunnya kesadaran nasional dan kekuatan jiwa nasional kita. Menurut dia, "Kelemahan jiwa kita ialah, kita kurang percaya kepada diri kita sendiri sebagai bangsa sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar negeri, kurang percaya-memercayai satu sama lain padahal kita ini pada asalnya ialah rakyat gotong royong, kurang berjiwa gigih melainkan terlalu lekas mau enak dan 'cari gampangnya saja'. Dan, itu semua karena makin menipisnya 'rasa harkat nasional'-makin menipisnya rasa 'national dignity'-makin menipisnya rasa bangga dan rasa hormat terhadap kemampuan dan kepribadian bangsa dan rakyat sendiri."

Kemerdekaan tanpa jiwa merdeka membawa ledakan kebebasan dengan minus kapasitas dan produktivitas. Euforia kebebasan dalam intensitas arus globalisasi mendorong kehidupan bangsa pengekor ini kian dibanjiri arus masuk informasi, teknologi, dan ideologi dari luar. Tanpa kapasitas mengembangkan hak positif, arus masuk berbagai unsur globalisasi itu di satu sisi kian meluaskan adopsi teknologi tinggi; di sisi lain, kian menyempit peradaban tinggi. Semua itu membuat bangsa ini krisis identitas dengan kecenderungan polarisasi dan fragmentasi sosial yang kian parah.

Jauh-jauh hari Bung Karno telah mengingatkan, "Revolusi Atom harus disertai Revolusi Mental. Revolusi Atom harus dikawani Revolusi Moral. Kita harus berani berpikir dalam alam damai, bukan dalam alam perang. Kita harus berani berpikir dalam alam percaya-memercayai, bukan dalam alam curiga. Kita harus berani berpikir dalam alam kerja sama, bukan dalam alam jegal-menjegal. Jikalau Revolusi Atom itu tidak disertai dengan Revolusi Mental dan Revolusi Moral, kemajuan yang dibawanya itu akan membawa manusia masuk terjungkal dalam jurangnya kebencanaan."

Visi negara merdeka

Setiap kali kemerdekaan diperingati, bangsa Indonesia harus kembali menghidupkan api semangat proklamasi; jiwa kemerdekaan yang terpancar dalam semangat juang, semangat persatuan, dan semangat membangun negeri. Ketiga semangat itu harus diletakkan dalam kerangka merealisasikan visi dan misi kemerdekaan bangsa. Bahwa motif terbesar meraih kemerdekaan adalah meraih kebahagiaan. Dalam Pembukaan UUD 1945, motif itu tersirat dalam alinea kedua, "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia." Namun, dalam alinea itu juga disebutkan, pemenuhan atas motif meraih kebahagiaan itu hanya bisa terpenuhi sepenuhnya bilamana bangsa Indonesia bisa mencapai visi negara merdeka, yakni menjadi bangsa dan warga yang "merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur".

Jika kita telaah secara lebih saksama, visi negara ini merupakan turunan dari cita Pancasila. Menjadi "merdeka" merupakan pancaran cita moral sila Ketuhanan dan Kemanusiaan. Bahwa di hadapan Tuhan dan Kemanusiaan, segala jenis manusia, apa pun perbedaan warna kulit, ras, dan golongannya bersifat setara. Saat yang sama, keberadaan manusia tak bisa berdiri sendiri, terkucil dari yang lain. Untuk ada bersama dengan yang lain, manusia tak bisa tidak harus ada-bersama-dengan-cinta dengan mengembangkan rasa kemanusiaan penuh cinta kasih pada yang lain.

Sikap mental yang harus ditumbuhkan sebagai ekspresi kesetaraan ini adalah mental mandiri. Kemandirian tidaklah sama dengan kesendirian. Kemandirian adalah sikap mental yang bisa dan berani berpikir, bersikap dan bertindak secara berdaulat, serta bebas dari paksaan dan intervensi pihak-pihak lain. Menumbuhkan mental mandiri, selain mensyaratkan mental egaliter, juga meniscayakan adanya kecerdasan serta kreativitas berbasis pengembangan ilmu dan teknologi.

Kemandirian kolektif bangsa Indonesia juga bisa tumbuh secara ajek jika warga Indonesia mengembangkan rasa cinta kasih dengan menunaikan kewajiban publiknya secara amanah, jujur, dan bersih. Kolektivitas yang tak disertai mentalitas kejujuran akan merobohkan kemandirian bangsa. Dalam suatu bangsa di mana korupsi merajalela, kedaulatan bangsa mudah jatuh ke dalam dikte bangsa lain.

Selain semangat mental egaliter, mandiri, dan amanah, manusia sebagai makhluk religius yang berperikemanusiaan juga harus membebaskan diri dari berhala materialisme dan hedonisme. Kegagalan proyek emansipasi Revolusi Perancis yang melahirkan tirani kapitalis dan Revolusi Rusia yang melahirkan tirani "nomenklatur" disebabkan keduanya sama-sama terpenjara dalam pemujaan terhadap materialisme. Menurut pandangan hidup Pancasila, materi itu penting, tetapi tidak boleh diberhalakan. Di hadapan Yang Maha Kuasa, materi itu bersifat relatif yang tak dapat dimutlakkan. Dengan semangat ketuhanan yang berperikemanusiaan, materi sebagai hak milik itu memiliki fungsi sosial yang harus digunakan dengan semangat altruis (murah hati, suka menolong).

Menjadi "bersatu" merupakan pancaran cita moral sila Persatuan. Dalam ada bersama, manusia sebagai makhluk sosial memerlukan ruang hidup yang konkret dan pergaulan hidup dalam realitas kemajemukan bangsa. Cara menghidupkan cinta kasih dalam kebinekaan manusia yang mendiami tanah air sebagai geopolitik bersama itulah manusia mengembangkan rasa kebangsaan. Dengan mental altruis, manusia Indonesia sebagai makhluk sosial dapat mengembangkan pergaulan hidup kebangsaan multikultural dengan mentalitas gotong royong, "Bhinneka Tunggal Ika" (persatuan dalam keragaman). Dengan semangat gotong royong, persatuan manusia/warga negara Indonesia bisa dikembangkan dengan menghargai adanya perbedaan; sedangkan dalam perbedaan, bisa merawat persatuan.

Untuk bisa menumbuhkan mentalitas persatuan dalam keragaman diperlukan semangat mental pengorbanan dan pelayanan. Ujung dari semangat persamaan, kemandirian, kejujuran, altruisme, dan persatuan adalah pelayanan kemanusiaan. Maknanya, bukan hanya kesiapan mental menunaikan kewajiban sosial sesuai tugas dan fungsi, melainkan juga kerja keras mengaktualisasikan potensi diri hingga meraih prestasi tertinggi di bidang masing-masing untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan bangsa dan umat manusia.

Menjadi "berdaulat" merupakan pancaran cita moral sila Kerakyatan. Bahwa menjadi bangsa berdaulat berarti memiliki kemandirian "keluar" (dalam relasi internasional) dan "ke dalam" (relasi dalam negeri) dalam mengambil keputusan. Dalam mengemban amanah pelayanan publik dalam kebangsaan majemuk, cara mengambil keputusan yang menyangkut masalah bersama ditempuh dengan cara-cara permusyawaratan berlandaskan semangat cinta kasih. Ukuran utama cinta adalah saling menghormati. Cara menghormati manusia dengan memandangnya sebagai subyek berdaulat, bukan obyek manipulasi, eksploitasi, dan eksklusi, itulah yang disebut demokrasi dalam arti sejati.

Menjadi "adil dan makmur" merupakan pancaran cita moral sila Keadilan Sosial. Dalam pandangan hidup Pancasila, keberadaan manusia sebagai roh yang menjasmani perlu papan, sandang, pangan, dan pelbagai kebutuhan material lain. Perwujudan khusus kemanusiaan melalui cara mencintai sesama manusia dengan berbagi kebutuhan jasmaniah secara fair itulah yang disebut keadilan sosial. Untuk itu, di samping kemerdekaan (emansipasi) politik, perlu juga ada kemerdekaan (emansipasi) ekonomi. Menjadi bangsa adil dan makmur meniscayakan pengelolaan basis material yang berorientasi menciptakan perekonomian merdeka yang berkeadilan dan berkemakmuran; berlandaskan usaha tolong-menolong (gotong royong) dan penguasaan negara atas cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak serta atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya; seraya memberi peluang bagi hak milik pribadi dengan fungsi sosial.

Misi negara

Dalam rangka merealisasikan visi negara merdeka, segenap elemen negara-bangsa dituntut mengemban misi negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Kalau kita cermati, keempat misi negara-bangsa tersebut merupakan perwujudan imperatif moral Pancasila. Misi "melindungi" merupakan imperatif moral Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Persatuan. Bahwa setiap warga, apa pun latar primordial dan di mana pun berada, wajib dilindungi hak hidupnya, hak miliknya, dan martabatnya; baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Misi "menyejahterakan" merupakan imperatif moral Keadilan Sosial. Terwujudnya keadilan dan kesejahteraan adalah bukti paling nyata idealitas Pancasila. Jalan mencapai keadilan sosial menghendaki perwujudan negara kesejahteraan ala Indonesia yang tidak hanya mengandalkan peran negara secara luas, tetapi juga menghendaki partisipasi pelaku usaha dan masyarakat dalam mengembangkan kesejahteraan. Dengan kapasitas masing-masing, mereka harus bergotong royong memajukan kesejahteraan umum, mengembangkan jaminan pelayanan sosial, melakukan pembangunan berkelanjutan untuk keadilan dan perdamaian dengan karakter kemandirian, sikap hemat, etos kerja, dan ramah lingkungan.

Misi "mencerdaskan" merupakan imperatif moral sila Kerakyatan (demokrasi) dan Keadilan Sosial. Bahwa demokrasi Pancasila yang hendak dikembangkan hendak merealisasikan cita permusyawaratan (deliberatif-argumentatif) dan cita hikmat-kebijaksanaan (kearifan konsensual). Demokrasi yang imparsial (inklusif), didedikasikan bagi banyak orang, berorientasi jauh ke depan, dan didasarkan pada asas rasionalitas. Semuanya itu menuntut prasyarat kecerdasan kewargaan.

Misi "melaksanakan ketertiban dunia" merupakan imperatif moral Kemanusiaan. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung visi kebangsaan yang humanis dengan komitmen besar menjalin persaudaraan dalam pergaulan dunia dan antarsesama anak negeri berlandaskan nilai-nilai keadilan dan keadaban yang memuliakan hak-hak asasi manusia. Dalam membumikan prinsip ini, para pendiri bangsa telah mewariskan kemampuan untuk memadukan antara visi global dengan kearifan lokal, antara kepentingan nasional dan kemanusiaan universal.

Dalam visi dan misi negara sebagai cerminan kebebasan positif itu begitu jelas tergambar, warisan terbaik bangsa ini bukanlah politik ketakutan (politics of fear), melainkan "politik harapan" (politics of hope). Bahwa rumah kebangsaan ini dibangun dengan penuh harapan: merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Ada begitu banyak masalah dihadapi bangsa ini. Namun, dengan jiwa merdeka, kita hadapi dengan optimisme mata terbuka. Usaha merealisasikan visi dan misi kemerdekaan perlu jiwa besar. Jiwa yang dilukiskan Bung Karno "djiwa jang berani menelan kesulitan-kesulitan, djiwa besar adalah djiwa jang berani menerkam segala kesulitan-kesulitan. Djiwa besar adalah djiwa jang mempunjai tjipta besar."

Dengan semangat kebersamaan dalam perbedaan, kekuatan cinta mengatasi putus asa. Seperti dingatkan kembali oleh Bung Karno, "Ingat, memproklamasikan bangsa adalah gampang, tetapi menyusun negara, mempertahankan negara buat selama-lamanya itu sukar. Hanya rakyat yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang saya sebutkan tadi-rakyat yang ulet, rakyat yang tidak bosanan, rakyat yang tabah, rakyat yang jantan-yang dapat bernegara kekal dan abadi. Siapa yang ingin memiliki mutiara, harus ulet menahan-nahan napas dan berani terjun menyelami samudra yang sedalam-dalamnya." 
Sumber: Kompas, 16 Agustus 2017

Inilah Pidato Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR 2017

PRESIDEN Joko Widodo menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR di Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, Rabu, 16/8. Pidato Kenegaraan tersebut dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2017.

Dalam pidato tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan hasil evaluasi kinerja pemerintah beserta seluruh lembaga-lembaga negara sepanjang 2017. Pidato selengkapnya dapat dibaca berikut ini.

Pidato Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Tahun 2017

Jakarta, 16 Agustus 2017

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

Yang saya hormati, seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Kerja dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Yang saya hormati Bapak BJ Habibie, Presiden Republik Indonesia Ketiga. Yang saya hormati Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia Kelima.

Yang saya hormati Bapak Try Sutrisno dan Bapak Hamzah Haz. Yang saya hormati Bapak Boediono beserta Ibu Herawati Boediono. Yang saya hormati Ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Yang saya hormati Ibu Karlina Umar Wirahadikusumah. Hadirin sekalian yang berbahagia, Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmat-Nya, kita dapat menghadiri Sidang Tahunan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2017.

Di depan sidang yang terhormat ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh lembaga negara, atas kekompakan, sinergi dan kerjasama yang baik selama ini. Saya yakin dengan kekompakan, dengan sinergi, dengan kerja bersama itu, tidak akan memperlemah tugas dan tanggung jawab konstitusional yang dijalankan oleh setiap lembaga negara, tetapi justru memperkuat kita semua dalam memenuhi amanah rakyat.

Dalam semangat persatuan Indonesia itu, lembaga-lembaga negara justru bisa bekerja dengan lebih baik, bila saling mengingatkan, saling kontrol, saling mengimbangi dan saling melengkapi. Tidak ada satu lembaga negarapun yang memiliki kekuasaan absolut, memiliki kekuasaan yang lebih besar dari lembaga negara yang lain. Inilah jatidiri bangsa kita dalam bernegara. Inilah kekuatan bangsa kita dalam menghadapi setiap tantangan. Inilah keunggulan bangsa kita dalam menghadapi masa depan. Kekuatan yangjuga terefleksikan dalam 72 tahun perjalanan bangsa dan negara kita.

Kita harus menjadikan sejarah sebagai fondasi untuk menatap masa depan. Pelajaran yang sangat penting dari sejarah bangsa kita adalah kemerdekaan bisa kita rebut, bisa kita raih, bisa kita proklamasikan karena semua anak-anak bangsa mampu untuk bersatu, mampu untuk bekerjasama, mampu untuk kerja bersama.

Modal persatuan Indonesia yang kokoh itu harus terus kita jaga, kita rawat, kita perkuat. Dan harus jadi pijakan kita bersama dalam menghadapi ujian sejarah berikutnya yaitu memenuhi janji-janji kemerdekaan. Janji kemerdekaan untuk mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Saya percaya, tugas yang maha berat itu akan bisa kita tunaikan apabila kita semua mau bersatu, mau bekerjasama, mau kerja bersama.

Ke depan, bangsa kita menghadapi tantangan yang tidak ringan. Kita akan mengarungi samudera globalisasi. Kita akan berhadapan dengan dinamika perubahan yang sangat cepat. Kita akan menghadapi kemajuan inovasi teknologi yang destruktif. Tapi, saya yakin dengan bersatu, kita akan bisa menghadapi semua itu. Karena bangsa kita adalah bangsa besar.

Bangsa kita adalah bangsa yang teruji. Bangsa kita adalah bangsa petarung. Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, Tujuh puluh dua tahun kita merdeka, kita bersyukur atas seluruh capaian yang kita raih. Ini semua atas kerja keras dari seluruh rakyat Indonesia, kerja bersama dari lembaga-lembaga negara. Namun, kita menyadari bahwa belum semua rakyat Indonesia merasakan buah kemerdekaan. Kita menyadari bahwa manfaat pembangunan belum sepenuhnya merata di seluruh pelosok tanah air.

Kita menyadari bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum sepenuhnya kita bisa wujudkan. Untuk itu, di tahun ketiga masa bakti Kabinet Kerja ini, Pemerintah lebih fokus untuk melakukan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Kita ingin rakyat-rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, di kawasan terisolir merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keadilan sosial harus mampu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Rakyat di Aceh harus bisa merasakan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sanitasi dan air bersih maupun pelayanan transportasi, sama baiknya dengan apa yang dirasakan oleh saudara-saudaranya yang lain di seluruh pelosok negeri.

Kita ingin rakyat di perbatasan Papua, bisa memiliki rasa bangga pada tanah airnya, karena  kawasan perbatasan telah dibangun menjadi beranda terdepan dari Republik. Kita ingin rakyat Papua di pegunungan juga bisa menikmati harga BBM dan harga bahan pokok yang sama dengan saudaranya di wilayah lain Indonesia. Kita ingin rakyat Pulau Miangas bisa merasakan kehadiran Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Program Kartu Indonesia Sehat, Program Kartu Indonesia Pintar, dan Program Pemberian Makanan Tambahan untuk balita dan ibu hamil. Kita ingin rakyat di Pulau Rote juga bisa merasakan manfaat pembangunan infrastruktur, lancarnya konektivitas dan turunnya biaya logistik.

Kita ingin kualitas hidup rakyat Indonesia semakin meningkat. Walaupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita naik dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,18 di tahun 2016 kita tidak boleh cepat berpuas diri. Kita juga harus terus berupaya menekan ketimpangan pendapatan, yang saat ini Indeks Gini Rasio bisa kita turunkan dari 0,414 pada September 2014 menjadi 0,393 pada Maret 2017.

Saya yakin hanya dengan pemerataan ekonomi yang berkeadilan, kita akan semakin bersatu. Pembangunan yang merata akan mempersatukan Indonesia. Pembangunan yang berkeadilan akan membuat kita semakin kuat dalam menghadapi persaingan global. Tidak ada yang merasa menjadi warga negara kelas dua, warga negara kelas tiga. Karena semuanya adalah warga negara Republik Indonesia. Semuanya, setara mendapatkan manfaat dari pembangunan. Semuanya ikut terlibat mengambil tanggung jawab dalam kerja bersama membangun bangsa.

Kita ingin kerja bersama tidak hanya dalam pemerataan ekonomi yang berkeadilan tapi juga dalam pembangunan ideologi, politik, sosial dan budaya. Dalam bidang ideologi, kita harus terus memperkuat konsensus kebangsaan untuk menjaga Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Pemerintah telah menginisiasi pembentukan UKP-PIP untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila kepada seluruh lapisan rakyat, terutama generasi muda, penerus masa depan kita. Dalam bidang politik, kita harus menuntaskan agenda konsolidasi demokrasi sehingga semakin terlembaga. Kita bersyukur telah mampu menyelenggarakan proses demokrasi di level lokal, pilkada serentak di 101 daerah pada tahun 2017, dengan aman dan damai.

Selain pembangunan ideologi dan politik, kita tidak boleh melupakan pembangunan sosial dan kebudayaan. Kita harus mendidik anak-anak kita menjadi generasi pelanjut sejarah yang cinta pada tanah airnya, memiliki etika, budi pekerti dan sopan santun, mempunyai karakter yang kuat dan tangguh. Kita juga terus membangun kebudayaan bangsa yang berbhinneka. Ekspresi seni dan budaya dari berbagai daerah di Nusantara harus terus dibangkitkan untuk memperkaya ke-Indonesia-an kita.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, saya percaya tugas sejarah untuk Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, tidak lepas dari dukungan dan partisipasi aktif Lembaga-Lembaga Negara.

Selama setahun terakhir, MPR terus berusaha untuk menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, aspirasi masyarakat dan daerah, dan berbagai etika politik kebangsaan yang bertumpu pada nilai permusyawaratan dan perwakilan, kekeluargaan, gotong royong dalam bingkai NKRI.

Sebagai pengawal ideologi, MPR teguh menjaga Pancasila sebagai pemandu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya menyambut baik, sikap MPR yang berketetapan untuk bersinergi dengan Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila yang saya tetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 untuk sosialisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terhadap tugas pengkajian sistem ketatanegaraan UUD 1945 serta pelaksanaannya, MPR telah berhasil memformulasikan Penataan Sistem Perekonomian Nasional, yang kita harapkan dapat mendukung suksesnya pemerataan pembangunan secara berkeadilan. Adapun terhadap tugas penyerapan aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD 1945, MPR telah memfasilitasi sejumlah kegiatan kebangsaan guna memperluas penerapan etika kehidupan berbangsa dan bernegara di segenap kalangan masyarakat. Sementara itu, DPR juga terus melanjutkan reformasi internalnya dan menjadi lembaga representasi rakyat yang makin modern dan dipercaya.

Terhadap fungsi legislasi, DPR antara lain telah menyelesaikan 14 RUU pada Prioritas Program Legislasi Nasional Tahun 2017. Beberapa di antaranya berkaitan langsung dengan dukungan kelancaran program Pemerintah selama tahun 2017 seperti peningkatan ekspor non-migas barang dan jasa yang bernilai tambah tinggi, penyederhanaan perizinan serta penyediaan layanan dan fasilitas untuk investasi.

Adapun terhadap fungsi pengawasan jalannya pemerintahan, DPR telah membentuk 46 panitia kerja di berbagai ranah pembangunan, serta menyelenggarakan uji kepatutan dan kelayakan atas usulan pengangkatan sejumlah pejabat publik. Uji kepatutan dan kelayakan itu antara lain terhadap Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan; Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan  Pengawas Pemilu; serta Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia. DPR juga memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap 23 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk negara-negara sahabat.

Yang tidak kalah penting adalah DPR juga melanjutkan diplomasi parlemen untuk memperkuat kerjasama Indonesia dengan negara-negara sahabat guna memperjuangkan kepentingan nasional dan pencarian solusi atas berbagai permasalahan internasional. Diplomasi itu dilakukan melalui Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR dengan Parlemen Negara-negara Sahabat. DPR saat ini telah membentuk 49 GKSB serta berperan aktif dalam forum kerja sama antar-parlemen internasional.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-tanah Air, di sisi lain, DPD terus memantapkan peran konstitusionalnya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dan daerah. Sungguh kita berbesar hati karena DPD telah menunjukkan kinerja dan kematangannya dalam melewati masa-masa sulit konsolidasi internalnya.

Di tengah tantangan itu, kerja keras DPD hingga semester pertama tahun 2017 ini telah menghasilkan 10 pertimbangan terhadap RUU dan 5 pertimbangan berkaitan dengan anggaran serta 13 hasil pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang tertentu. Beberapa di antara pertimbangan itu ada yang sangat kita perlukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di daerah-daerah, seperti pertimbangan atas RUU tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara dan RUU tentang Kewirausahaan Nasional serta pengawasan atas pelaksanaan UU tentang Desa.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, dalam pengawalan pengelolaan keuangan negara, BPK terus berupaya menempuh langkah terobosan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara di pusat maupun daerah. Kita bersyukur pada tahun 2016, untuk pertama kalinya dalam sejarah pembangunan nasional, BPK merilis opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap pengelolaan keuangan pemerintah. Terhadap pelaksanaan tugas itu, BPK antara lain telah bersinergi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. Melalui sinergi itu, dapat diatasi kondisi pemeriksaan yang tumpang tindih yang terjadi beberapa tahun terakhir.

BPK juga telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Melalui penerapan sistem itu, BPK dapat memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan di setiap Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, secara lebih akurat, efisien dan tepat waktu.

Kita juga apresiasi BPK yang sejak tahun lalu, terpilih menjadi auditor eksternal bagi Badan Energi Atom Internasional periode 2016-2020. Keterpilihan BPK itu bukan saja menjadi wujud pengakuan internasional atas kinerjanya, namun juga mengangkat nama baik dan reputasi bangsa Indonesia.

Pada pembangunan bidang hukum, Mahkamah Agung terus berupaya mempermudah masyarakat dalam perolehan keadilan dan layanan publik. Hingga semester pertama tahun 2017, MA telah berhasil menerapkan beberapa inovasi antara lain Sistem Audio Text Recording dan Mekanisme Penghitungan Biaya Perkara Sendiri secara elektronik guna makin memudahkan layanan peradilan. MA juga terus memperluas pelayanan masyarakat di wilayah terpencil, melalui program sidang keliling dan sidang di luar gedung pengadilan.

Selain inovasi peningkatan layanan publik, MA juga melanjutkan Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan. Hingga bulan Juni 2017, telah berhasil mengakreditasi 186 pengadilan. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi terus bekerja dan mengukuhkan perannya sebagai penjaga konstitusi.

Sampai pertengahan tahun 2017, dari 55 perkara yang diterima, seluruhnya telah diputuskan oleh MK. Beberapa di antaranya termasuk perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Keberhasilan MK dalam memutus perkara itu, telah mengantarkan MK meraih penghargaan Bawaslu Award Tahun 2017. Dalam melaksanakan perannya sebagai pengawal nilai-nilai demokrasi, pada tahun 2017 ini, MK berhasil mempertahankan kepercayaan komunitas internasional sebagai Sekretariat Tetap dari Mahkamah Konstitusi se-Asia.

Kita juga apresiasi upaya Komisi Yudisial dalam memajukan akuntabilitas peradilan di Tanah Air. KY telah menyelesaikan 8 kasus advokasi hakim serta melakukan pemantauan 89 persidangan atas laporan masyarakat. KY juga telah memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku bagi 277 hakim. Dalam pemeliharaan martabat peradilan, KY telah merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 33 hakim, mulai dari sanksi ringan hingga sanksi berat.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, Hadirin yang saya muliakan, Sekali lagi, semua capaian itu seharusnya tidak membuat kita cepat berpuas diri. Karena tantangan yang kita hadapi sekarang ini dan ke depan tidaklah ringan. Kita masih dihadapkan dengan kemiskinan dan ketidakadilan; kita masih dihadapkan dengan ketidakpastian ekonomi global, dan kita juga masih dihadapkan dengan gerakan ekstrimisme, radikalisme, dan terorisme.

Namun, dari sekian banyak tantangan itu, tantangan yang paling penting dan seharusnya menjadi prioritas bersama dari semua lembaga negara adalah mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari rakyat. Kepercayaan rakyat adalah jiwa dan sekaligus energi bagi lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Saya mengajak kita semua, seluruh lembaga negara untuk menjadikan rakyat sebagai poros jiwa kita. Saya mengajak kita semua untuk selalu mendengar amanat penderitaan rakyat. Saya mengajak kita semua untuk bergandengan tangan, bekerjasama, kerja bersama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Akhirnya dengan semangat persatuan Indonesia, saya yakin kita akan mampu menjalankan tugas konstitusional kita, menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang mandiri, berdaulat, dan berkepribadian.

Dirgahayu Republik Indonesia!
Dirgahayu Negeri Pancasila!
Terima kasih,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya.
 
Didukung : Creating Website | MFILES
Copyright © 2015. Ansel Deri - All Rights Reserved
Thanks to KORAN MIGRAN
Proudly powered by Blogger