Pecandu Seks & Alokohol Sami Mawon

Perilaku orang kecanduan seks tak ada bedanya dengan orang yang kecanduan alkohol, obat-obatan, dan judi alias sami mawon. Mereka bisa mengorbankan karier, keluarga, dan kesehatan. Kesimpulan itu bukan isapan jempol.

Itu hasil penelitian Patrick Carnes, Ph.D, Direktur Klinis Sexual Dependency Unit and Sexual Therapy Program di Del Amo Hospital, California, Amerika Serikat dalam buku Don’t Call It Love yang baru saja ia rilis.

“Kami merawat orang-orang yang menghabiskan 50.000 dollar setahun hanya untuk seks. Salah satunya adalah pria yang punya empat istri di kota yang berbeda. Bayangkan energi yang ia habiskan untuk bermain-main. Kecanduan benar-benar membuat stres. Dan, stres benar-benar menggerogoti umur. Orang itu akhirnya meninggal karena serangan jantung pada awal usia 50-an,” ujar Patrick dalam bukunya itu.

Ia memperkirakan, sekitar 6 persen penduduk Amerika kecanduan seks. Faktor risiko dan tanda-tanda kecanduan seks menurut Carnes sebagai berikut: (i) Pernah mengalami perundungan seksual semasa kanak-kanak; (ii), Merasa malu atas kebiasaan seksual yang dimiliki; (iii), Tak sanggup menghentikan perilaku seksual meski tahu hal itu tidak pantas; (iv), Meyakini kegiatan seksual yang dilakukan adalah tidak normal; (v), Melakukan kegiatan seksual seperti dengan pelacur atau dengan pasangan yang belum cukup umur sehingga melanggar undang-undang.

Bila Anda ketagihan, mungkin Anda tidak akan sanggup berhenti memburu seks. Namun, dengan bimbingan ahli, menurut Patrick, Anda dapat belajar menghindari perilaku yang memunculkan perasaan ketagihan tersebut.

Sumber: Kompas, 3 Desember 2009

Keindahan Masjid Raya Pekanbaru

Pekanbaru, Kota Propinsi Riau menyimpan pesona lain yang tak kalah menarik. Selain gedung-gedung berarsitektur Melayu, salah satunya, Masjid Raya yang terletak di jantung kota Pekanbaru.

Beberapa waktu lalu, saya mendapat tugas meliput kegiatan pembekalan bagi anggota DPRD kabupaten/kota dan propinsi 2009-2014. Kegiatan selama dua hari itu bertempat di Hotel Ratumayang Pekanbaru.

Di sela-sela kegiatan peliputan saya sempat meluangkan waktu berkeliling melihat dari dekat keindahan Pekanbaru. Salah satu bangunan yang sangat menarik yakni Masjid Raya.

Masjid ini menjadi langganan bagi kaum Muslim untuk sholat tatkala bertandang di Pekanbaru. Selain pilihan strategis –maklum berada di pusat kota-, masjid ini sangat megah dan menarik bagi para pengunjung. Sayang kalau tak menyempatkan diri menikmati Masjid Raya, sisi lain keindahan Pekanbaru, Kota Bertuah.

Teks dan foto: Ansel Deri

Meniru Gaya Merokok Pria Dewasa

Jakobus Lako, 'Merokok aja, ah.......!!!' Ia tinggal di Dusun Kluang, Desa Belabaja, Kecamatan Nagawutun, Lembata, Nusa Tenggara Timur.

Gaya merokok para pria dewasa yang ia lihat menginspirasi Kobus untuk menirunya. Bermodal secarik kertas, ia linting menyerupai rokok dan bergaya di depan kamera penulis.

Ingusnya itu, oi.....................

Teks & Foto: Ansel Deri

Parasit Demokrasi

Boni Hargens

Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia; Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Indonesia Muda

Kemajuan demokrasi Indonesia diakui dunia internasional (Freedom House, 2009). Namun, demokrasi yang kuat ternyata tak didukung sistem kepartaian yang kuat.

Secara positif, guru besar Universitas Nasional Singapura, Merle Calvin Ricklefs, membaca keanehan ini sebagai sistem baru yang khas Indonesia (Kompas, 2/12/2009). Sistem barukah ini?

Tidak ada tolok ukur tunggal dalam menghitung kemajuan demokrasi. Para ahli ilmu politik pun berbeda pendapat soal ini. Kaum proseduralis akan mengukur berdasar ketersediaan pranata-pranata politik serta keterlaksanaan pemilu yang rutin dan transparan. Dalam hal penjaminan hak politik dan kebebasan sipil, mereka melihat apakah pers bebas atau tidak dan apakah tiap orang bebas atau tidak dalam menyatakan pendapat dan dalam mengikuti pemilu.

Sebaliknya, kaum substansialis melihat kualitas hidup personal dan komunal suatu masyarakat politik. Tolok ukur antara lain skala kemiskinan, pengangguran, disparitas sosial, buta huruf, kematian ibu dan bayi, atau indeks pembangunan manusia secara menyeluruh. Mereka tidak berhenti pada ada-tidaknya aturan, gedung, dan aktor simbol demokrasi. Yang dilihat, apakah tiap orang hidup merdeka atau tidak sebagai warga demokrasi.

Kuantitatif-liberal

Dengan segala hormat kepada lembaga dunia seperti Freedom House di Washington, ukuran yang mereka pakai dalam menghitung laju demokratisasi di berbagai negara kental nuansa kuantitatif-liberal. ”Kuantitatif-liberal” di sini bermaksud ganda.

Pertama, bobot demokrasi dikuantifikasi dalam angka (biasanya memakai rentang skor 1.0-7.0). Kedua, demokrasi diihat dari perspektif liberal semata. Keduanya baik, tetapi tidak sepenuhnya menerangkan realitas. Alasannya, bagaimana kita bisa menerangkan kemiskinan yang masih signifikan di Indonesia saat skor kemajuan demokrasi, menurut Freedom House, sudah di bawah 5.0 sejak 2004 hingga 2009? Atau bagaimana Amartya Zen (2007) dan pengikutnya dapat mempertahankan tesis development as freedom dalam konteks Indonesia yang kian bebas tetapi juga kian melarat?

Bagi kaum kualitatif, penilaian ini membingungkan. Apa yang disebut ”kemajuan” perlu diperdebatkan, benarkah Indonesia membangun sistem demokrasi baru atau sama sekali belum berdemokrasi secara kualitatif.

Berbicara demokrasi kualitatif adalah berbicara soal kita. Menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan politik menggambarkan demokrasi yang krisis kualitas. Sejak 2004, kita percaya, pemilihan langsung akan memperbaiki mutu demokrasi. Kenyataannya, demokrasi kian kehilangan roh karena penentu kemenangan adalah uang dan jaringan.

Adanya komisi antikorupsi setelah amandemen UUD 1945 tahun 2002 tak mengurangi korupsi, bahkan mendorong ”modernisasi” pola korupsi politik. Artinya, dulu orang menilap uang dengan tangan dari laci, kini orang merampok dengan kebijakan dan atas nama institusi. Modusnya halus dan tertib, tetapi hakikatnya sama, yakni korupsi.

Tiga parasit

Pada iklim seperti ini, demokrasi kian keropos. Dikeroposkan kaum parasit, yakni para perusak yang menumpang pada demokrasi untuk kelangsungan hidup sambil membunuh demokrasi secara pasti dan perlahan.

Ada tiga kelompok parasit, yakni parpol, politisi korup, dan penegak hukum yang curang.

Parpol kita absen dalam melakukan tugas pendidikan politik, sosialisasi politik, serta agregasi dan artikulasi kepentingan. Partai seolah berperan hanya sebagai petarung dalam pemilu, merekrut calon pejabat, dan merebut suara rakyat. Itulah sebabnya sistem kepartaian kita lemah.

Kerapuhan partai berdampak munculnya politisi yang korup di berbagai lembaga negara. Politisi tipe ini tak bisa diharapkan sebagai wakil rakyat karena orientasi politiknya bersifat parsial dan pragmatis. Mereka inilah benalu demokrasi kita. Hidup dari demokrasi, tetapi tidak bekerja, bahkan membunuh demokrasi.

Kemerosotan mutu demokrasi juga diakibatkan ulah penegak hukum yang curang. Mereka bekerja dalam sistem hukum untuk menghukum orang yang tidak menguntungkan dari aspek ekonomi, kekuasaan, dan memelihara mereka yang memberi keuntungan ekonomi dan politik.

Para mafia hukum, yang belakangan sering disebut, hanya ”perusak antara” yang hidup karena adanya penegak hukum yang curang di satu sisi dan politisi yang korup di lain sisi. Mereka bukan parasit langsung dari demokrasi, tetapi penumpang gelap dari kelompok parasit.

Karena itu, memberantas mafia hukum harus diawali dengan memberantas politisi korup dan penegak hukum curang. Dengan catatan dasar, parpol sebagai lembaga formal yang menentukan calon pemimpin harus berbenah diri. Setidaknya, ada ideologi jelas dan komit dalam menjalankan fungsi-fungsi dasarnya sebagai agen demokrasi.

Sumber: Kompas, 8 Desember 2009

Lima Eksekutor Nasrudin Akan Bersaksi Untuk Antasari

Sidang pembunuhan Direktur Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnaen kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Lima eksekutor Nasrudin akan bersaksi untuk mantan Ketua KPK, Antasari Azhar. Sidang akan dimulai pukul 09.00 WIB, Selasa, 8/12 di PN Jaksel, Jl Ampera Raya.

Lima eksekutor ini, Hendrikus Kia Walen, Daniel Daen Sabon, Heri Santoso, Eduardus Ndopo Mbete, dan Fransiskus Tandon Keran, sebelumnya dijadwalkan bersaksi tanggal 3/12 2009.

Namun, mereka tidak hadir karena harus menghadapi sidang tuntutan di PN Tangerang. Kelima eksekutor ini telah dituntut hukuman seumur hidup atas dugaan pembunuhan yang dilakukan pada Nasrudin.

Di ruang sidang yang lain, mantan Kapolres Jakarta Selatan, Wiliardi Wizard dijadwalkan akan bersaksi untuk Sigid Haryo Wibisono. Sementara Jerry Hermawan Lo akan bersaksi sebagai saksi mahkota di persidangan Wiliardi.

Sumber: detik.com, 8 Desember 2009

Amir Syamsudin: Ibu Ani Pantas Jadi Ketum Demokrat

Ani Yudhoyono dinilai pantas menduduki kursi Ketua Umum Partai Demokrat. Istri Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) SBY itu kaya gagasan untuk kemajuan PD.

"Sebetulnya Ibu Ani termasuk kader yang menyumbangkan pemikiran yang cukup baik bagi partai, dan dia juga sangat menjanjikan dan pantas didorong ke posisi itu," ujar Sekjen PD Amir Syamsudin usai jumpa pers di Restoran Pulau Dua, Jakarta, Senin (7/12/2009).

Amir mengatakan, Ani Yudhoyono sangat kaya gagasannya dalam memajukan partai berlambang bintang itu. Namun apakah Ani Yudhoyono akan maju pada pemilihan ketua umum pada Kongres PD yang akan datang pada Mei 2010, Amir belum mengetahui pasti.

SBY, ditegaskan Amir, telah memberi tanda bahwa tidak akan ada anggota keluarganya yang akan menjadi pimpinan partai ataupun pejabat negara.

"Saya tidak tahu bagaimana nantinya, tetapi Pak SBY sudah membatasi peluang itu, untuk menghindarkan keluarganya untuk meneruskan," imbuhnya.

Sumber: detik.com, 7 Desember 2009

Diaz Gwijangge Kunker ke Makassar

Anggota Komisi X DPR RI Diaz Gwijangge akan melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Makassar, Sulawesi Selatan pada 8 hingga 12 Desember 2009. Kunker dipimpin Ketua Komisi X Prof Dr H. Mahyuddin NS, Sp.Og, legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan.

”Reses kali ini saya mendapat tugas ke Makasar bersama sejumlah anggota Komisi X lainnya. Kesempatan ini juga akan saya gunakan sebaik-baiknya untuk menyerap berbagai aspirasi di masyarakat,” ujar Diaz, legislator dari Partai Demokrat.

Ket Foto: Anggota DPR RI Diaz Gwijangge.