Headlines News :

Artikel Terbaru

Rizieq Sebut Kapolda Otak Hansip, Begini Reaksi Kapolri Tito

Written By Ansel Deri on Thursday, January 19, 2017 | 11:32 AM

KEPALA Polri Jenderal Tito Karnavian menyayangkan pernyataan Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Syihab yang menyebut Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochammad Iriawan memilki otak seperti hansip. Hal itu, kata dia, bisa melukai hati para petugas keamanan di kampung itu.

"Janganlah gitu, karena mereka saudara kita. Makanya kita jangan buat komentar yang seolah-olah mereka menjadi lebih rendah daripada yang lain," kata Tito saat ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu, 18 Januari 2017.

Tito mengatakan tak semua hansip bodoh. Beberapa, ujar dia, bahkan memiliki tingkat pendidikan tinggi. Apalagi hansip bagaiamana pun memiliki posisi penting dalam pengamanan di tingkat daerah. "Mereka bagian komponen negara dan diatur dalam Undang-Undang. Mereka bagian dari sistem keamanan negara. Jadi mereka penting bagi bangsa," kata mantan Kapolda Metro Jaya itu.

Tito mengaku tidak menyalahkan adanya pelaporan terhadap Rizieq oleh seorang hansip bernama Eddy Soetono, 62 tahun, ke Polda Metro Jaya. Perkataan Rizieq dalam sebuah ceramah itu, menurut Eddy, sebuah ujaran kebencian.

Saat ini, kasus tersebut ditangani oleh Subdirektorat Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. "Kami melakukam lidik apakah ini ada unsur penghinaan terhadap orang tertentu atau apakah ada pencemaran," kata Tito.


Beberapa waktu lalu, Rizieq mengatakan bahwa Kapolda Iriawan mengancam akan meminta Gubernur Bank Indonesia melaporkannya ke polisi. Pernyataan ini disampaikan Rizieq terkait dengan kritiknya yang menyebut ada logo Palu-Arit di mata uang Rupiah yang baru diterbitkan.

"Gara-gara saya bongkar ini (dugaan logo Palu-Arit di mata uang Rupiah) saudara, tahu-tahu di Jakarta Kapolda mengancam," tutur dia. "Saya akan dorong Gubernur Bank Indonesia untuk melaporkan Habib Rizieq, cieee... Pangkat jenderal otak hansip." 
Sumber: Tempo.co, 18 Januari 2017 
Ket foto: Kapolri Tito Karnavian (kanan) dan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochammad Iriawan

Memahami Arus Balik

Oleh Saurip Kadi 
Mantan Asisten Teritorial 
Kepala Staf TNI Angkatan Darat 

TULISAN Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di harian Kompas pada 2 Januari 2017 dan 9 Januari 2017 perlu kita tanggapi dengan serius agar tidak membuat publik galau dan kehilangan jati diri sebagai bangsa yang berfalsafah Pancasila.

Pasalnya, SBY luput membaca situasi geopolitik dan geoekonomi yang sedang berada pada masa "arus balik" (turning point) sejarah peradaban bangsa-bangsa terkait 10 isu besar dunia dengan Indonesia menjadi pusat perhatian dunia sebagai cikal bakal kemunculan tata dunia baru (New World Order). Sepuluh isu besar itu adalah HAM, narkoba dan terorisme, lingkungan hidup, ketahanan pangan, ketahanan energi, kemiskinan struktural, perdagangan manusia, tata ruang, tata uang dunia pasca rontoknya "gelembung ekonomi", dan ledakan jumlah penduduk, SBY meminjam istilah game changers (pengubah jalannya sejarah/permainan) yang sering dipakai korporasi dalam memenangi persaingan tanpa berdarah-darah karena gagasan dan cara yang brilian. Seperti yang telah dilakukan Jeff Bezos, pendiri Amazon.com, di dunia perdagangan ritel atau yang dilakukan oleh Elon Musk, pendiri Tesla Motors, yang merajai dunia industri otomotif dengan temuan mobil listriknya.

Dan di Indonesia tampaknya kini Go-Jek juga mulai mendesak layanan logistik lokal, transportasi lokal, sekaligus menyemarakkan bisnis top kuliner, mengorganisasikan tukang pijatfreelance, tukang salon freelance dalam mendapatkan pelanggan,serta belanja praktis secara daring dan diantar ke rumah. Masih banyak contoh lainnya.

Paul Krugman, peraih Nobel ekonomi, dalam bukunya A Country Is Not a Corporate, menjelaskan bahwa pengelolaan sebuah negara jauh lebih kompleks daripada korporasi. Meski demikian, tetap ada game changers atau terobosan cerdas yang bisa mengubah jalannya sejarah dalam tataran pengelolaan negara sebagaimana terobosan di dunia korporasi.

Terlepas dari pro dan kontra pandangan Krugman tentang negara dan korporasi, dalam konteks negara, game changers adalah pemimpin cerdas dari negara-negara yang mampu menjebol pasungan realitas yang ada dan kemudian berbenah dengan platform baru memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan bangsanya.

Pilihan haruslah tepat.

Dalam tulisannya tersebut, SBY menjelaskan, teman-temannya, para pemimpin dunia yang dia kenal (kecuali Trump) yang menjadi game changers di abad ini, yaitu Donald Trump (Presiden AS), Xi Jinping (Presiden Tiongkok), Vladimir Putin (Presiden Rusia), Angela Merkel (Kanselir Jerman). Pertanyaan yang perlu dijawab adalah betulkah dalam konteks Indonesia sejumlah pilihan tersebut tepat untuk kita jadikan contoh?

Sesungguhnya jika disederhanakan, konsep nasionalisme (nation-state) adalah sebuah tatanan universal dunia abad modern pasca kolonialisme yang rohnya adalah tetap, yaitu korporasi. Tatanan nation-state tersebut dirangkai dengan sistem keuangan global di mana mata uang adalah "bendera" setiap negara untuk alattransaksi yang disepakati antarbangsa.

Dewasa ini mata uang bukan lagi sebagai alat persatuan antarnegara dalam merumuskan tata dunia bersama (World Order), melainkan kini sudah berubah menjadi "alat pertempuran" dalam "perang" di era globalisasi. Faktor selanjutnya adalah asymmetric warfare/proxy warfare yang sangat mengandalkan intelegensia dan antropologi karakter bangsa melalui dunia maya untuk meyakinkan ilusi kekuasaan dan dampak ikutannya.

Apabila dilihat dari faktor penentu (dominant factor), pilihan game changers bagi seorang kepala negara menjadi sangat mendasar karena otomatis akan memengaruhi kebijakan yang hendak diterapkan. Dan menjadi fatal jika pilihannya justru yang bertentangan dengan falsafah dan cita-cita luhur yang membarengi dibentuknya negara dalam konteks Indonesia adalah Pancasila. Untuk bahan perbandingan bisa diambil sejumlah contoh.

Pertama, Bung Karno. Sebagai game changer yang diakui dunia pada masanya, Bung Karno melihat ketimpangan antara Barat-Timur dan Utara-Selatan. Ditilik dari potensi sumber daya alam dan manusia sebagai penggerak ekonomi, mayoritas berada di negara-negara Selatan dan Timur. Namun, dalam praktiknya yang tampilsebagai negara maju di mana rakyatnya menikmati kemakmuran justru di Barat dan belahan Utara. Maka, membaca Konferensi Asia Afrika akan lebih tepat jika dimaknai sebagai pendefinisian baru tentang aset dunia dan perumusan tata dunia baru yang lebih adil sehingga tercapai perdamaian dunia.Sangat disayangkan ide besar yang dikenal dengan sebutan konsep "jalan tengah" itu harus kandas karena Bung Karno keburu lengser.

Kedua, Hun Jin Tao. Tiongkok tak menganut hukum teori permintaan dan penawaran (demand and supply theory), teori penentuan harga (pricing theory), dan model ekonomi ala Barat yang diajarkan di universitas pada umumnya. Yang penting bagi Tiongkok adalah rakyat bekerja, memproduksi apa saja mulai dari peniti sampai satelit. Barang-barang Tiongkok kemudian membanjiri pasar dunia dengan harga yang tak tertandingi. Melalui marketing corp yang dibangun di negara-negara Eropa dan AS, perdagangan barang-barang Tiongkok kemudian masuk bursa.

Banjir produk Tiongkok tersebut dijuluki sebagai kebangkitan kemiskinan global karena berbagai kemewahan elitis menjadi produk merakyat yang terjangkau secara global. Tanpa peperangan antarkelas sebagaimana revolusi sosial sebelumnya dalam peradaban, Tiongkok telah melakukan proses revolusi sosial secara global. Dan yang pasti cadangan devisa Tiongkok mencapai 3 triliun dollar AS.

Ketiga, Mahathir Mohammad. Dengan program Malaysia Incorporated, Mahathir melakukan tata ulang, tata ruang, dan tata uang yang dibarengi kebijakan restrukturisasidi mana peran pemerintah diubah sebagai pelayan publik dan pemimpin bisnis dengan membukakan peluang bisnis global bagi sebanyak mungkin pebisnis Malaysia, terutama ke Timur Tengah dan negara-negara Islam, termasuk Indonesia. Dibangun pasar Islam yang prinsipnya seperti masjid (tak ada kepemilikan privat), siapa datang duluan silakan memilih tempat yang terbaik (caravan model) di mana diharapkan guild (sentra produksi) mendapat tempat berdagang secara adil dan tidak monopolistis. Dan Malaysia disulap sebagai tourism hubAsia Pasifik.

Keempat, Thaksin Shinawatra. Hampir sejenis Mahathir, tetapi pilihan Thaksin pada agrobisnis, yakni dengan mengembangkan pertanian, peternakan, dan perikanan yang dimantapkan sebagai sektor unggulan rakyat yang produknya semua dibeli oleh pemerintah untuk pasar global dan domestik. Hasilnya, kini Thailand menjadi hub agrobisnis tingkat dunia.

Contoh lain yang tak kalah cerdas adalah Hugo Chaves (Presiden Venezuela), Ahmadinejad (Presiden Iran), Rafael Correa(Presiden Ekuador), dan Lula da Silva (Presiden Brasil) yang terbukti mampu menerapkan konsep Jalan Tengah bercirikan kerakyatan kapitalistik dan coopetitive (cooperative and competitive) antarbangsa.

Warisan amburadul

Buruknya warisan yang diterima Presiden Joko Widodo tak bisa lepas dari lintasan sejarah negeri ini. Di zaman Orde Lama, pemerintah membentuk 200 lebih BUMN yang mengurus semua kebutuhan rakyat, dari garam sampai pesawat terbang, semua diurus negara. Di era Orde Baru, sesungguhnya yang diterapkan sistem negara liberal di mana sejumlah kroni pengusaha asing dan domestik diberi hak dan atau lisensi sehingga tambang, hutan, pasar, produksi, dan lainnya dikaplingkapling dan diatasnamakan konsep efek menetes ke bawah (trickle down effect). Pemilihan model tata kelola ekonomi ini justru melahirkan proses pemiskinan.

Ambil contoh, rakyat kita mulai dari Sabang hingga Merauke makan mi merek sama, minyak goreng merek sama, dan produk lainnya. Dampak ikutan yang tak bisa dihindari adalah jutaan usaha kecil pembuat mi, minyak goreng, kecap, dan lain-lainnyadi desa-desa mati semua. Maka lahirlah pengangguran dan akibatnya terjadi urbanisasi ke kota.

Di zaman reformasi, pada hakikatnya yang kita praktikkan adalah mencampur aduk gaya Orde Lama dan Orde Baru tanpa ada perombakan mendasar, bahkan diperparah dengan munculnya elite politik baru produk UUD 1945 hasil amandemen yang mendadak berkuasa dan merasa berhak atas kapling-kapling bisnis untuk sumber dana politik. Lebih parah lagi, cara tercepat untuk kepentingan dana politik adalah dengan memungut komisi dari impor komoditas. Itu sebabnya kini sekitar 60 komoditas utama adalah impor dan ini jelas mematikan petani, nelayan, dan produsen dalam negeri. Belum lagi kebijakan pendirian mal di tengahkota dan jaringan minimarket masuk ke desa-desa yang nyata-nyata menutup lapangan kerja puluhan juta tenaga kerja yang selama ini terlibat dalam pasar dan warung tradisional.

Alhasil, rakyat Indonesia sudah jatuh tertimpa tangga, diinjak-injak lagi. Bayangkan jika kontraktor pembangunan swasta harus tender melawan BUMN raksasa seperti Adhi Karya, Wijaya Karya, Pembangunan Perumahan (PP), Waskita Karya, dan lainnya. Proyek pemerintah, modal dari pemerintah dan dijamin bank pemerintah. Bagaimana mungkin rakyat dengan modal sendiri dan kalau rugi ditanggung sendiri harus tender melawan BUMN yang kalau rugi ditanggung negara. Di mana keadilan, kalau macan dan kambing dalam satu kandang?

Menjadi wajar kalau kemudian muncul pertanyaan, sesungguhnya Indonesia negara seperti apa? Komunis? Tidak, karena rakyat bebas bicara dan dibiarkan mengurus semuanya sendiri, bahkan malah pakai ongkos. Liberal? Juga tidak, karena rakyatnya tak kebagian apa-apa. Bukankah semua ladang gemuk sudah dikapling negara lewat ratusan BUMN dan yang tersisa dikapling oleh sejumlah kroni asing dan domestik serta kaum politisi? Sementara itu dalam praktiknya BUMN lebih sebagai "sapi perahan" rezim berkuasa.

Padahal, kuncinya sederhana, bangunlah, jangan terus mimpi. Dan ketika bangun cepat gosok mata agar tidak silau, niscaya akan segera sadar bahwa diri kita inilah pusat dunia masa depan. Zamrud khatulistiwa terbentang sama panjangnya dengan Benua Eropa, tebaran mutiara mutu manikam, belasan ribu pulau, ribuan suku dan bahasa, ratusan agama dan kepercayaan yang Bhinneka Tunggal Ika, menyatu dengan alam semestanya yang tata tentrem kerto raharjo, damai untuk alam semesta.

Sepanjang para menterinya tidak gagal paham, Nawacita dan revolusi mental bukan tak mungkin menjadi formula yang tepat untuk menyelamatkan negeri tercintayang begituamburadul untuk segera diubah menjadi Negara Korporasi Rakyat Indonesia, perekonomian sepuluh besar di dunia. Di sinilah saya berbeda rasa dengan SBY, yakni soal pilihan, sama sekali bukan soal "selalu ada pilihan".Namun, pilihan tepat yang mana, agar ke depan kita tidak lagi menggunakan label Pancasila namun yang dilaksanakan kapitalisme brutal. 
Sumber: Kompas, 19 Januari 2017

Mengejutkan, Ternyata Begini Judul Skripsi Jokowi Saat Kuliah di UGM

PRESIDEN Joko Widodo merupakan salah satu tokoh politik yang banyak dibicarakan oleh netizen. Bukan hanya tentang kepemimpinannya sebagai Presiden RI sejak 2014 lalu, pakaian yang dikenakan Jokowi pun menjadi perhatian para pengguna internet.

Presiden yang merakyat ini dulunya merupakan mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Setelah lulus dari pendidikan tingginya, Jokowi kemudian merintis usaha mebel.

Nah, salah seorang blogger tergerak untuk membuat tulisan tentang skripsi yang pernah dibuat Jokowi ketika masih mengenyam bangku pendidikan tinggi.

Lewat blog hairicipta.blogspot.co.id, blogger ini mengunggah foto Jokowi ketika masih menjadi mahasiswa. Tak lupa juga foto skripsi yang pernah ditulisnya.

Jokowi tercatat sebagai mahasiswa UGM di Fakultas Kehutanan, Jurusan Teknologi Hasil Hutan. Nomor mahasiswanya adalah 1681-KT.

Sementara itu, untuk skripsinya Jokowi mengupas tentang konsumsi pemakaian kayu di Surakarta yang merupakan tanah kelahirannya.

Skripsi karyanya tersebut memiliki judul “Studi Tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis Pada Pemakaian Akhir di Kotamadya Surakarta”.

Untuk menyelesaikan karya tulisnya tersebut, Jokowi dibimbing oleh Profesor Achmad Soemitro dan Profesor Soenardi Prawirohatamdjo yang kala itu menjabat sebagai dekan Fakultas Kehutanan.

Jokowi berhasil menyelesaikan studi S1-nya selama 5 tahun. Ia lulus pada 1985 dan memiliki nomor alumni 1120.

Tak hanya tentang skripsi Jokowi, blogger ini juga menampilkan foto Jokowi di buku alumni.

Dalam foto tersebut, Jokowi tampak mengenakan kacamata dengan gaya yang populer di tahun itu. Dalam foto itu juga, Jokowi terlihat lebih kurus dibanding saat ini.

20 tahun setelah lulus dari UGM, Jokowi memulai karier politiknya sebagai Wali Kota Surakarta di tahun 2005.

Tujuh tahun setelahnya, tepatnya 20 September 2012, Jokowi berhasil memperoleh suara dari rakyat dan memenangkan Pilkada Jakarta 2012.

Dua tahun kemudian, atas mandat dari Megawati, ia mencalonkan diri sebagai Presiden RI. Tepat di tanggal 20 Oktober 2014, Jokowi resmi menjabat sebagai Presiden RI hingga saat ini. 
Sumber: suratkabar.id, 14 Januari 2017 
Ket foto: Skripsi Joko Widodo

Rentetan Laporan terhadap Rizieq Shihab...

Written By Ansel Deri on Wednesday, January 18, 2017 | 12:34 PM

DALAM tiga bulan terakhir, ada sejumlah laporan yang dilayangkan terhadap pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Rizieq dilaporkan atas berbagai tuduhan, mulai dari dugaan melecehkan lambang negara, dugaan penistaan agama, hingga dianggap menghina anggota Hansip.

Beberapa kasus tersebut saat ini masih berada di tingkat penyelidikan.

Dugaan melecehkan Pancasila

Pada 27 Oktober 2016, putri Presiden pertama RI Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri, menyambangi kantor Bareskrim Polri.

Ia mengaku membawa bukti yang mengarah adanya perbuatan penodaan terhadap simbol negara oleh Rizieq, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 a KUHP dan atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 57 a juncto Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Sukmawati menganggap tak pantas Rizieq sebagai pemimpin ormas bermassa besar melecehkan simbol negara tersebut. Terlebih lagi Soekarno, sang ayahanda, adalah salah seorang yang merumuskan Pancasila.

"Saya tidak terima dengan tindakan itu. Kata-katanya tidak santun, kasar, dan tidak hormat," ujar Sukmawati.

"Tidak pantas apabila seorang pimpinan organisasi masyarakat bisa bicara seperti itu. Itu akan menjadi preseden buruk ke depannya. Berdampak negatif bagi generasi muda," kata dia.

Laporan tersebut kemudian dilimpahkan ke Polda Jawa Barat dan dilakukan penyelidikan di sana. Rizieq sendiri telah dimintai keterangan oleh penyelidik Polda Jawa Barat.

Dugaan penghasutan logo palu arit di uang baru

Ucapan Rizieq kembali menuai kontroversi. Dalam suatu kesempatan, Rizieq menyebut logo Bank Indonesia pada uang baru NKRI menyerupai palu dan arit, yakni lambang Partai Komunis Indonesia (PKI).

Komentar Rizieq diunggah ke YouTube oleh akun FPI TV pada 25 Desember 2016. Video tersebut kemudian diduga bermuatan tindak pidana penghasutan.

Mulanya Polda Metro Jaya berinisiatif mengusut kasus tersebut meski tak ada yang melapor. Polisi dimungkinkan membuat laporan polisi model A, yaitu laporan yang dibuat berdasarkan temuan polisi sendiri.

Kemudian, pada 8 Januari 2017, Rizieq dilaporkan oleh Jaringan Intelektual Muda Anti Fitnah (JIMAF) ke Polda Metro Jaya.

Rizieq disangkakan telah melanggar Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Polda Metro Jaya sebelumnya sudah meminta keterangan dari Bank Indonesia (BI) terkait kebenaran palu arit dalam logo tersebut. (Baca: Polda Metro Jaya Minta Keterangan Ahli dari BI Terkait Logo Palu Arit)

Namun, BI membantah bahwa logo dalam pecahan uang itu merupakan simbol komunisme. Polda Metro Jaya juga menunggu BI untuk melaporkan secara resmi ke polisi.

Dugaan penistaan agama

Kasus ini bermula dari sebuah tayangan video yang merekam Rizieq saat berceramah di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, pada Minggu (25/12/2016).

Dalam ceramahnya, Rizieq menyatakan bahwa Tuhan tidak memiliki anak. Ada juga kalimat lainnya yang dianggap menyinggung agama tertentu.

Kemudian, satu per satu laporan pun dilayangkan ke polisi. Pertama, Pimpinan Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP-PMKRI) melaporkan Rizieq pada 26 Desember 2016 ke Polda Metro Jaya.

Keesokan harinya, laporan dari Student Peace Institute (SPI) menyusul dengan gugatan yang sama ke Polda Metro Jaya. Mereka menganggap isi ceramah Rizieq telah menyinggung umat agama tertentu.

Selanjutnya, pada 30 Desember 2016, giliran Forum Mahasiswa Lintas Agama (Rumah Pelita) yang melaporkan Rizieq ke Polda Metro Jaya.

Tak selesai di situ, untuk kali keempat, Rizieq dilaporkan ke polisi atas dugaan penistaan agama. Kali ini dilaporkan oleh warga bernama Khoe Yanti Kusmiran pada 16 Desember 2017.

Berbeda dari sebelumnya, laporan Khoe dilakukan di Bareskrim Polri. Khoe menganggap ucapan Rizieq justru dapat mengusik kerukunan umat beragama.

Pernyataan Rizieq membuatnya mencemaskan toleransi antar-umat beragama yang sudah terjalin selama ini.

Laporan tersebut disertai Pasal 156 dan 156a KUHP juncto Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dianggap menghina Hansip

Rizieq Shihab juga dilaporkan warga Pondok Gede yang bernama Eddy Soetono (62) pada 12 Januari 2017.

Eddy yang merupakan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas), dulu dikenal sebagai Pertahanan Sipil (Hansip), melaporkan Rizieq karena tersinggung profesinya dihina.

Eddy mengatakan, pada Kamis malam itu, ia dan temannya, Husnie, tengah menonton video ceramah Rizieq di YouTube. Kata Eddy, dalam video itu, Rizieq menyebut Kapolda mengancam akan mendorong Gubernur Bank Indonesia untuk melaporkan Rizieq.

Eddy juga menyebut Rizieq kemudian menghina Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan dan anggota Hansip.

"Isi ceramahnya, 'Pangkat jenderal otak Hansip, sejak kapan jenderal bela palu arit? Jangan-jangan ini jenderal enggak lulus litsus'," kata Eddy.

Laporan tersebut terdaftar dengan nomor LP/193/I/2017/PMJ/ Dit.Reskrimsus tertanggal 12 Januari 2017. Dalam laporan itu, Rizieq dianggap melanggar Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Tanggapan Rizieq

Terkait pelaporan-pelaporan ini, Rizieq mengatakan, pihaknya menyinyalir ada "gerakan siluman" yang ingin mengkriminalisasi mereka.

"Ada 'gerakan siluman', yang entah siapa yang jadi sutradara dan produsernya, tokoh-tokoh GNPF dikriminalisasi dengan berbagai macam persoalan sehingga mereka mencari-cari celah, mencari-cari kesalahan, mendorong warga-warga binaan mereka untuk membuat laporan-laporan," ujar Rizieq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Laporan-laporan tersebut, kata Rizieq, mulai ramai sejak pihaknya melaporkan Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait dugaan penistaan agama pada 6 Oktober 2016.

"Berbagai macam rekayasa terjadi, fitnah-fitnah terjadi. Kami, seluruh tokoh GNPF, dituduh anti-NKRI, anti-Pancasila, anti-UUD 1945, kemudian dituduh anti-Bhinneka Tunggal Ika, bahkan digiring seolah kami ingin melakukan makar," ujar dia.

Meski begitu, Rizieq menginginkan agar segala permasalahan hukum bisa diselesaikan secara kekeluargaan, termasuk kasus yang menjeratnya.

"Janganlah kita coba saling lapor karena ini bisa mengantarkan pada konflik horizontal. Mestinya kepolisian menjembatani. Bahkan kalau ada laporan-laporan, mestinya kepolisian mencoba untuk memediasi, apalagi kalau masalahnya sensitif," kata dia.

Pengusutan polisi

Polisi menindaklanjuti semua laporan itu dengan melakukan penyelidikan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Rikwanto menegaskan, Polri tak akan tebang pilih dalam penanganan perkara. "Iyalah diusut. Kan ada pelapornya," kata Rikwanto, Senin (16/1/2017).

Untuk kasus dugaan pelecehan Pancasila, Polda Jawa Barat telah meminta keterangan sejumlah saksi dan ahli. Bahkan, Rizieq juga sudah dimintai keterangannya beberapa hari lalu.

Untuk dugaan penghasutan terkait uang NKRI baru, Polda Metro Jaya meminta keterangan ahli pidana, ahli bahasa, dan teknologi.

Bank Indonesia selaku pihak yang mendesain uang ini juga telah dimintai keterangan. Hasilnya, BI membantah bahwa logo dalam pecahan uang itu merupakan simbol komunisme.

Sementara itu, terkait dugaan penistaan agama, tiga dari empat laporan itu ditangani oleh Polda Metro Jaya.

Polisi mulai memintai keterangan sejumlah ahli untuk melihat ada atau tidaknya tindak pidana dalam ucapan Rizieq.

Mereka terdiri dari antara lain saksi ahli dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dan Keuskupan Agung Jakarta. 
Sumber: Kompas.com, 18 Januari 2017 
Ket foto: Rizieq Sihab

Menteri Jonan: Freeport Sepakat Akhiri Kontrak Karya

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan CEO Freeport-McMoRan, Richard Adkerson, menyetujui rencana peralihan skema kerja sama PT Freeport Indonesia dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Peralihan diperlukan supaya perusahaan dapat melanjutkan ekspor konsentrat tembaga yang terhenti sejak 12 Januari 2017. "Kalau Freeport, tadi ngomongnya ikut, setuju. Siang ini saya suruh memasukkan suratnya," ujar Jonan kepada Tempo, Jumat, 13 Januari 2017.

Komitmen perusahaan disampaikan Adkerson bersama Presiden Direktur Freeport Indonesia Chappy Hakim kepada Jonan di kantor Kementerian Energi, Jakarta, Jumat siang, pekan lalu. Jonan meminta Freeport mematuhi syarat kelanjutan ekspor konsentrat yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2017. Beleid baru itu disahkan pada Rabu, 11 Januari lalu.

Chappy menolak memberi penjelasan mengenai hal itu. "Nanti, ya," ujarnya. Juru bicara Freeport, Riza Pratama, juga belum memberi konfirmasi. "Kami sedang mempelajari kemungkinan dampak peraturan ini terhadap PTFI dan hak-hak yang dimiliki PTFI berdasarkan kontrak karya tahun 1991," katanya.

Berdasarkan regulasi anyar tersebut, Freeport bisa mengajukan proposal peralihan terhitung sejak 11 Januari 2017. Persetujuan peralihan diputuskan pemerintah maksimal dua pekan sejak proposal diterima Kementerian Energi.

Meski begitu, pemerintah membatasi masa ekspor konsentrat hanya sampai lima tahun. Jonan berharap, selama waktu tersebut, seluruh aktivitas pengolahan dan pemurnian dilakukan di dalam negeri. Periode ekspor juga diperpanjang dari enam bulan menjadi setahun.

Perusahaan wajib menyampaikan rencana kemajuan pembangunan smelter selama setahun ke depan sebagai salah satu dokumen yang wajib dilampirkan. Evaluasi pembangunan fasilitas bakal dilakukan setiap enam bulan. Kementerian mengancam bakal mencabut surat rekomendasi ekspor jika realisasi pembangunan smelter tidak mencapai 90 persen dari target yang diusulkan perusahaan.

Kementerian akan melibatkan pengawas independen yang memonitor pembangunan smelter. "Nanti ditunjuk pengawas teknis untuk melihat progresnya. Kalau tidak ada progres, ya, kami setop,” kata Jonan. 
Sumber: Tempo.co, 16 Januari 2017 
Ket foto: CEO Freeport-McMoRan Richard Adkerson

Pengakuan Pelapor Ahok Ancam Polisi jika Laporan Ditolak

WILLYUDDIN Abdul Rasyid, saksi pelapor kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, membantah keterangan dari saksi Briptu Ahmad Hamdani dalam persidangan.

Willyudin menyebut dirinya mengatakan kepada Ahmad bahwa kejadian yang dilaporkannya adalah saat Ahok berpidato di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.

"Kejadian pidato yang saya laporkan di Kepulauan Seribu tanggal 27 September. Saya menjelaskan, tetapi tidak dicatat," ujar Willyudin dalam persidangan yang berlangsung di Auditorium Kementerian Pertanian, Selasa (17/1/2017).

Selain itu, Willyudin juga mengoreksi pernyataan Ahmad yang menyebut saat membuat laporan, dia ditemani oleh tiga orang. Menurut Willyudin, saat membuat laporan, dia hanya ditemani seorang rekannya. "Saya datang hanya berdua karena saya naik motor," ucap dia.

Willyudin menjelaskan, dia memang menonton video tersebut di rumahnya di Tegallega, Bogor, pada 6 Oktober lalu, bukan pada 6 September 2016 seperti apa yang disampaikan Ahmad.

Ia mengaku, saat pertama kali membuat laporan sempat ditolak. Sebab, kejadian dugaan penodaan agama itu terjadi di Kepulauan Seribu, bukan di Bogor.

Selanjutnya, dia diminta oleh petugas untuk mengonsultasikan laporan itu ke Satuan Reskrim Polresta Bogor. Saat berkonsultasi, Willyudin sempat meminta penyidik agar menerima laporannya.

"Kalau laporan ini tidak diterima, ribuan orang Islam akan datang ke sini. Bukan saya mengancam, tetapi ini amanah dari umat. Saya berharap laporan ini diterima," kata Willyudin.

Setelah mengatakan hal itu, penyidik menelepon petugas SPKT. Lalu, petugas SPKT mengarahkan dirinya agar kembali membuat laporan.

Willyudin menambahkan, dia sempat beberapa kali mengoreksi laporan yang dibuat Ahmad. Salah satu yang dikoreksi mengenai tanggal kejadian peritiwa itu.

"Saya coret tanggal 6 September itu. Mana mungkin kejadian baru kemarin masa 6 September baru saya laporin. Kata dia (Ahmad) mau benerin lagi, cukup lama juga sampai hampir Isya, saya lihat di monitor benar 6 Oktober. Yang terakhir saya tidak lihat, langsung tanda tangan, saya ber-husnuzon saja," ujarnya. 
Sumber: Kompas.com, 17 Januari 2017 
Ket foto: Willyuddin Abdul Rasyid

Wajah Politik Kita

Written By Ansel Deri on Sunday, January 15, 2017 | 11:04 AM

Oleh Asep Salahudin
Wakil Rektor I IAILM Pesantren Suryalaya Tasikmalaya;
Ketua Lakpesdam PWNU Jawa Barat 

WAJAH dalam tubuh manusia seperti halaman muka sebuah rumah. Santun dan tidaknya seseorang, ramah atau bengisnya manusia, bisa dideteksi dari identitas tampilan wajahnya, dari raut mukanya.

Maka, misalnya, bagi filsuf kontemporer Perancis, Immanuel Levinas, wajah menyimpan banyak makna. Pembenahan sengkarut politik dan kemanusiaan harus dimulai dari penataan wajah. Wajah sebagai roh untuk mewujudkan persaudaraan universal (universal brotherhood) dan penggerak utama tergelarnya persatuan, perdamaian, dan keadilan.

Agar kehidupan menemukan kembali otentisitasnya, harus ada gerakan kembali kepada khitah wajah itu. Wajah sebagai ekspresi epifani ilahi. Wajah menjadi alamat utama keharusan kita memperlakukan orang lain dengan penuh respek dan rasa tanggung jawab. Wajah yang tidak membunuh dan nyinyir bagi mereka yang berlainan, baik keyakinan, budaya, maupun etniknya.

Wajah memiliki lima rukun kebaikan utama: pertama, terbuka kepada siapa pun tanpa melihat asal-usul sejarah dan budayanya; kedua, mengulurkan persahabatan yang ikhlas; ketiga, memberikan kegembiraan; keempat, bersikap lapang; dan kelima, memperlakukan satu dengan lainnya secara etis. Lima rukun inilah pada gilirannya yang akan mampu membangun persekutuan solid sekaligus satu sama lain tanpa sungkan bekerja sama menghadirkan keadaban hidup.

Perbedaan tidak lagi dipandang sebagai ancaman, tetapi sebagai kesempatan untuk mendewasakan diri dan fakta sosial yang harus dikelola dengan penuh kebijaksanaan. Anarkisme, konflik, kekerasan, kerusakan lingkungan, banalitas politik, korupsi, kebohongan, dan penyakit sosial lainnya tidak lagi diselesaikan secara fragmentaris dan bersifat individu, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Atau dalam istilah Hans Kung, tatanan dunia baru membutuhkan komitmen etik semua kalangan yang dijangkarkan pada semangat dialog: a dialogue among civilizations.

Wajah inklusif

Persoalan wajah bukan sekadar kecakapan berbicara, keindahan merangkai kata, keelokan retorika yang membakar massa atau kecermatan memberikan senyuman, mudahnya melelehkan air mata, atau jidat yang hitam karena dianggap sering bersujud. Ia lebih dari itu. Melampaui semua itu.

Wajah sebagai saluran epifani ilahiah menjadi media untuk melakukan transendensi ke arah kehidupan yang beradab. Wajah menjadi lekat hubungannya dengan kesadaran rohaniah yang salah satunya dimanifestasikan dalam hidup yang toleran dan penuh kasih sayang.

Maka, menjadi sangat dipahami kalau Tuhan berfirman dalam sebuah ayat-Nya, "Ke mana pun kalian berpaling, akan kalian temukan wajah Tuhan". Faaianama tuwallu fa tsamma wajah Allah. Atau dalam ungkapan kenabian, "Wajah yang berseri dan memberikan senyuman adalah bernilai sedekah".

Wajah harus punya kemampuan melampaui dirinya. Wajah yang bisa membebaskan diri dari sekapan egoisme, politik partisan, dan hal-ihwal yang bersifat diskriminatif, baik berhubungan dengan keyakinan maupun paham politik. Atau dalam istilah Levinas ia terumuskan dalam ungkapan de I'evasion.

De I'evasion semacam proses pembebasan diri dari selubung sifat primitifnya, "katak dalam tempurung", menuju wawasan baru yang lebih luas. Di antaranya dengan melihat "liyan" sebagai jalan menuju kebaikan bersama (public good). Tidak sekadar melulu berbicara dan membicarakan dirinya sendiri, tetapi juga bagaimana memosisikan orang lain dalam derajat yang setara.

Orang lain bukan obyek yang bisa dieksploitasi secara sewenang-wenang atau dimobilisasi untuk kepentingannya, tetapi mereka adalah individu merdeka yang harus dihormati sebagai manusia seutuhnya. Orang lain bukan bebek yang bisa digiring dengan memanipulasi kesadarannya, tetapi mereka adalah manusia otonom yang harus diajak berbicara penuh kejujuran.

Buruk muka

Selama ini, diakui atau tidak, wajah dan perpolitikan kita justru menemukan gejala yang bopeng. Sering kali kita begitu cermat melihat wajah yang kita miliki dari cermin yang setiap hari dibawa, tetapi pada saat yang sama tidak bersedia menggunakan cermin lain, apalagi mau keluar melihat wajah orang lain dengan respek.

Politik itu menjadi negatif karena adanya sikap keengganan membuka diri. Orang lain dianggap berguna manakala bisa dijadikan sekadar konstituen, kader, atau dapat dipastikan menjatuhkan pilihan pada dirinya saat pemilu atau pilkada. Liyan dalam politik yang telah melenceng dari khitahnya melulu diposisikan tak lebih hanya "angka"yang bisa dikonversikan dengan "benda" dan kekuasaan, hanya "kartu tanda penduduk" yang dapat dihimpun untuk melengkapi administrasi politik.

Maka, di titik ini sesungguhnya awal mula terjadinya transaksi politik. Politik uang berlangsung dengan marak dan barter kepentingan (kekuasaan) dilakukan tanpa merasa berdosa.

Orang lain didekati bukan jiwanya, melainkan tubuhnya minimal lima tahun sekali atau saat reses. Tubuh yang sudah dibeli itu yang kemudian digiring ke lapangan untuk mendengarkan pidato dan kampanye politiknya yang sesungguhnya kalau dicermati bukan pidato politik, melainkanlebih menyerupai sebuah hasutan dan kebohongan yang dipanggungkan dengan gempita.

Demikian juga agama menjadi negatif ketika yang dikembangkan adalah teologi yang meneguhkan wajah di luar dirinya sebagai sesat, kafir, munafik, dan zindik. Di titik ini teologi yang semestinya dijangkarkan di atas haluan "rahmatan lil alamin" jadi menyemburkan aroma penuh kebencian, kesumat, dan dendam. Tak ada lagi kesempatan becermin karena sejak awal yang diteguhkan adalah keyakinan dirinya sebagai surga dan liyan tak lebih adalah neraka. Surga yang ditanamkan dalam isi kepala itu diimani akan semakin lapang manakala liyan yang dipandang neraka itu terus-menerus "ditertibkan" hatta lewat teror, ancaman, pedang, dan kekerasan.

Di titik persimpangan wajah yang serba paradoksal ini, alih-alih menimpakan kesalahan kepada diri sendiri, seperti dibilang Dostoyevsky, tetapi yang terjadi adalah terus-menerus menyalahkan orang lain. Tak henti mengkhotbahkan kekeliruan kepada liyan sembari menyematkan jubah kesucian bagi diri dan kaumnya. Orang lain sebagai alasan terjadinya kemungkaran. Orang lain pihak yang telah menjadi penyebab utama bagi terciptanya kebobrokan moral.

Wajah angkara yang surplus kebengisan dan minus kesantunan inilah riwayat mutakhir wajah b(t)openg politik dan keagamaan kita. Awal tahun 2017, demi menyambut fajar keadaban, wajah seperti itu harus selekasnya ditanggalkan karena bukan saja tak sesuai dengan nilai-nilai keutamaan agama, falsafah bangsa, melainkan juga bertentangan dengan budaya ketimuran. 
Sumber: Kompas, 14 Januari 2017
 
Didukung : Creating Website | MFILES
Copyright © 2015. Ansel Deri - All Rights Reserved
Thanks to KORAN MIGRAN
Proudly powered by Blogger