Headlines News :

Artikel Terbaru

Pesan dari Cut Mutiah

Written By Ansel Deri on Saturday, September 08, 2018 | 9:13 AM

Oleh Ansel Deri
Umat Paroki St Antonius Padua Bidaracina; 
Bekerja di DPR RI Senayan, Jakarta

TIGA jam sebelum menunaikan Ibadah Sholat Jumat, Presiden Joko Widodo, menyambangi kantor Konferensi Waligereja Indonesia, Jumat (24/8) pagi. Tiba sekitar pukul 09.00 WIB di depan Kantor KWI, Jalan Cut Mutiah, Menteng, Jakarta Pusat, Kepala Negara disambut langsung Ketua KWI sekaligus Uskup TNI-Polri Mgr Ignatius Suharyo Pr, Sekjen KWI Mgr Antonius Subianto Bunyamin OSC, dan sejumlah uskup seperti uskup Jayapura Mgr Leo Laba Ladjar OFM, uskup Atambua Mgr Domi Saku Pr, dan lain-lain.

Dalam silahturahmi penuh kekeluargaan, Jokowi didampingi Mensesneg Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Setelah melewati prosesi singkat penyambutan di halaman kantor KWI, rombongan presiden disambut langsung uskup Suharyo beserta para uskup, kemudian melakukan pertemuan tertutup.

Setelah melewati prosesi di depan KWI, yang berjarak sepelemparan batu dengan Masjid Cut Mutiah, rombongan menuju ruang pertemuan di lantai 2 KWI. Presiden menyampaikan sejumlah hal seputar kehidupan berbangsa dan negara. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Pancasila dan keragaman perbedaan agama, suku dan budaya serta isu-isu kedaerahan.

Menarik

Sepintas, dari sudut pandang komunikasi politik, silahturahmi Cut Mutiah menarik dilihat dari sejumlah aspek. Tapi paling kurang ada tiga yang dapat dicatat. Pertama, Jokowi adalah presiden yang mendapat legitimasi rakyat selama memimpin negeri ini. Ia membangun Indonesia sepenuh hati, meski di sana sini masih perlu waktu membenahinya. Hasil-hasil pembangunan sungguh dirasakan masyarakat Indonesia, termasuk umat Katolik.

Karena itu, melalui KWI Jokowi hendak mengapresiasi sekaligus menitipkan pesan politik bahwa berbagai kemajuan yang dicapai presiden dan jajaran pemerintah mulai dari pusat hingga daerah, hal itu juga berkat dukungan masyarakat Indonesia, termasuk umat Katolik. Dengan demikian, pada pilpres 2019, masyarakat tentu ambil bagian mendukung dan memilih siapapun calon presiden yang sudah teruji dan memiliki rekam jejak (track record) terukur untuk memimpin bangsa dan negara lebih sejahtera, adil, makmur, bermartabat, dan berkeadaban. Negeri ini rasanya terlalu capai untuk dibangun para pemimpin sekadar retorika dan bicara meledak-ledak namun abai pada komitmen dan hati yang tulus.

Kedua, Jokowi bersilahturahim ke KWI sebaga institusi keagamaan yang tak hanya terdapat banyak orang pekerja keras dan tetapi tulus bersama pemerintah dan seluruh elemen masyarakat ikut membangun negeri ini. Namun, lebih dari itu Jokowi juga memastikan bahwa institusi keagamaan seperti KWI atau Muhammadiyah, NU, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, melalui para pengurus dan umatnya memiliki andil besar dalam ikut memajukan bangsa dan negara lewat karya nyata, pikiran dan gagasan maupun keterlibatan bersama pemerintah menyukseskan berbagai agenda pembangunan. Hal yang sudah dibuktikan sejak perjuangan merebut kemerdekaan.

Ketiga, silahturahmi ini juga bisa jadi memutus disinformasi di hadapan publik, termasuk Gereja atas berbagai kebijakan pemerintah selama ini. Contoh teranyar yaitu Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI, Kamis, (16/9) lalu di Gedung DPR/MPR RI Senayan, yang dihadiri langsung Presiden Jokowi. Zulkifli yang juga Ketua Umum PAN mengeritik sejumlah hal, termasuk soal utang negara. Pidato itu disampaikan langsung di hadapan Jokowi.

Di era Jokowi, demikian Zulkifli, jumlah beban utang pemerintah yang mencapai tidak kurang dari Rp 400 triliun pada 2018. Jumlah ini setara dengan tujuh kali dana yang diberikan ke desa-desa atau enam kali dari anggaran kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Ini sudah di luar kewajaran dan kemampuan negara untuk membayar. Namun, bagi Presiden Jokowi informasi Ketua MPR RI itu melenceng. Dalam forum Sidang Tahunan MPR yang sama, dalam pidatonya Jokowi malah menyodorkan pencapaian pemerintah.

Misalnya, Indonesia berhasil merebut Freeport hingga Blok Rokan dari asing. Apa kata Jokowi selanjutnya? Setelah beberapa dekade berada di tangan pihak lain, Blok Migas Mahakam, Blok Migas Sanga-Sanga, Blok Migas Rokan, dan mayoritas saham Freeport kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi yang sebesar-besarnya digunakan bagi kemakmuran rakyat. Begitu pula ekonomi Indonesia yang bisa tumbuh di kisaran 5% dalam ketidakpastian ekonomi di dunia yang sedang berlangsung. Inilah cara efektif Jokowi menjegal disinformasi yang menyesatkan.

Mengapa komunikasi yang abai akurasi data itu kontroversial sehingga Jokowi perlu melakukan klarifikasi dengan data akurat? Jawabannya, terletak pada (pola) komunikasi (politik) yang efektif. Pola komunikasi yang efektif –meminjam Richard L Hughes (1996)– ditandai kemampuan mengirim dan menerima pesan dengan probabilitas bahwa pesan yang dimaksud benar-benar bisa diterima dan dipahami.

Pesan penting

Namun, lepas dari itu kunjungan Jokowi ke Cut Mutiah sekaligus meninggalkan pesan bagaimana Gereja menegaskan diri serta keberadaannya sebagai sakramen (tanda keselamatan Allah) di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut bagaimana Gereja menyadari spiritualitas politik dalam dirinya dan tetap semangat ikut membangun bangsa dan negara agar makin damai, adil, dan bermartabat.

Dalam Gereja Itu Politis (2012), Peter Aman OFM menguraikan posisi Gereja di tengah dunia. Gereja menegaskan dirinya serta keberadaannya sebagai sakramen –tanda dan sarana keselamatan serta persekutuan Allah dengan seluruh umat manusia di dunia. Hal ini menjelaskan satu hal pokok yaitu bahwa Gereja ada di dunia bukan untuk dirinya sendiri. Ia (Gereja) hadir untuk kepentingan seluruh umat manusia.

Konsili Vatikan II dalam Gaudium et Spes (GS) menjelaskan relasi yang erat antara Gereja dan dunia. Gereja hadir sebagai tanda dan sarana keselamatan. Di dalam keselamatan Allah itu hadir serta dialami: diamini secara eksplisit, diwartakan secara profetis, dan dirayakan secara liturgis. Karena itu, dari kehadiran dan tugas perutusannya Gereja mempersembahkan kepada dunia kekayaan spiritualnya dengan mewartakan Injil, pelayanan sakramen serta keterlibatan pastoral dalam bidang sosial, politik, dan kebudayaan.

Menurut Dr Paulinus Yan Olla MSF dalam Spiritualitas Politik, (2014), sejak lama Gereja Katolik yakin bahwa imannya mempunyai relevansi sosial. Allah yang diimani ditanggapi dalam situasi dan sosial-politik yang konkret. Gereja tidak ingin mencampuri urusan politik praktis untuk merebut kekuasaan. Namun, dalam statusnya sebagai pewaris nilai-nilai kerohanian, moral, dan saksi kebenaran, Gereja terus melayani manusia untuk berkembang dalam keutuhannya, termasuk dalam dimensi sosial-politisnya.

Dalam keterlibatannya dengan masalah sosial-politik, Gereja dalam spiritualitasnya menyumbang bagi dihormatinya martabat manusia dan pembangunan kesejahteraan umum. Nah, kunjungan Jokowi di Cut Mutiah menegaskan kembali peran Gereja sebagai umat Allah di dalam kehidupan sosial-politik. 
Sumber: Pos Kupang, 8 September 2018

Jokowi Resmi Umumkan Erick Thohir Jadi Ketua Tim Sukses

CALON presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi resmi mengumumkan nama Erick Thohir sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) di Posko Cemara, Jakarta, Jumat, 7 September 2018.

"Setelah saya dan Kiai Ma'ruf berkomunikasi dengan ketua umum, sekjen (sekretaris jenderal), dan banyak pihak, maka saya mengumumkan Ketua Tim Kampanye Nasional KIK adalah Erick Thohir," ujar Jokowi di Posko Cemara, Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, Wakil Ketua TKN KIK Arsul Sani mengatakan sembilan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja telah merestui jika Erick Thohir yang dipilih Jokowi menjadi Ketua TKN. Koalisi berkomitmen mendukung Erick. "Partai-partai KIK berkomitmen mendukungnya (Erick Thohir) menjadi Ketua TKN," ujarnya kepada Tempo, Jumat.

Pertimbangannya, kata Arsul, Erick Thohir dinilai sebagai sosok yang memiliki track record baik dalam kepemimpinan dan kemampuan manajerial, juga sosok yang tergolong muda dan merepresentasikan kaum milenial. Selain itu, Arsul melanjutkan, Erick juga pebisnis sukses dan merupakan sosok yang bisa diterima semua partai pengusung Jokowi - Ma'ruf.

Arsul menuturkan nama Erick Thohir dan beberapa nama lain memang sudah dibahas saat Jokowi mengumpulkan sembilan sekretaris jenderal partai di Istana Negara, Rabu malam lalu. "Betul (nama Erick Thohir) dibahas bersama nama-nama lain pada Rabu malam itu," ucapnya.

Seorang petinggi partai koalisi, yang mengetahui proses pemilihan Ketua TKN, mengatakan ada tiga kandidat ketua tim yang diusulkan Jokowi. Mereka adalah Erick Thohir; jurnalis senior dan figur publik, Najwa Shihab; serta pendiri aplikasi ride sharing, Go-Jek, Nadiem Makarim. Namun Erick yang dianggap paling tepat di antara ketiganya. 
Sumber: Tempo.co, 7 September 2018 
Ket foto: Presiden Joko Widodo dan Ketua Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee atau INASGOC Erick Thohir. Foto: copas, kaltim.tribunnews.com


Menyembuhkan Tumor Korupsi

Written By Ansel Deri on Tuesday, September 04, 2018 | 1:45 PM

Oleh Otto Gusti
Dosen Filsafat Politik dan HAM di STFK Ledalero, Maumere, Flores, NTT;
Alumnus Program Doktoral di Hochschule fuer Philosphie, Muenchen, Jerman

"UMWERTUNG aller Werte- penjungkirbalikan nilai-nilai. Mungkin tak ada ungkapan yang lebih tepat daripada adagium Friedrich Nietzsche ini guna melukiskan kondisi etika kehidupan berbangsa kita.

Bayangkan saja, di tengah-tengah inflasi kehidupan beragama di Indonesia, praktik korupsi tetap saja marak. Kehidupan religius seakan-akan tidak berdampak sedikit pun pada perbaikan moralitas publik.

Bahkan, tak sedikit orang beranggapan kalau korupsi itu bukan kejahatan, apalagi dosa. Tambahan lagi, sejumlah koruptor berusaha menutupi aibnya lewat donasi sosial atau pembangunan rumah ibadat. Setelah proses purifikasi itu praktik korupsi kembali menjadi business as usual.

Benang kusut

Idealisme menata demokrasi Indonesia tanpa korupsi ibarat menegakkan benang kusut. Kerja keras KPK untuk meberantas korupsi terkesan tidak didukung partai-partai politik yang masih saja getol merekrut calon legislatif eks narapidana korupsi. Sementara itu, di mata publik DPR dipersepsikan sebagai salah satu lembaga publik terkorup.

Terobosan Komisi Pemilihan Umum (KPU) lewat penerbitan PKPU No 20 Tahun 2018 tentang larangan bagi eks narapidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif sesungguhnya merupakan oasis di tengah prahara pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, niat baik dan terobosan berani KPU ini dimentahkan Bawaslu dengan meloloskan lima mantan koruptor untuk menjadi bakal caleg 2019.

Dalam cengkeraman kuasa Bawaslu, impian publik untuk mendapatkan wakil rakyat yang lebih bersih telah gugur sebelum bersemi. Nurani publik yang disuarakan koalisi masyarakat sipil untuk pemilu bersih pun tidak digubris Bawaslu (Media Indonesia, 2/9).

Deretan dosa politik Bawaslu terus bertambah. Laporan tentang dugaan mahar politik yang melibatkan bakal calon Wakil Presiden Sandiaga Uno tidak pernah ditindaklanjuti secara serius oleh lembaga ini. Kredibilitas Bawaslu dalam membangun sistem politik yang bebas korupsi terus merosot di mata publik.

Tumor ganas

Deretan persoalan di atas menunjukkan sulit dan rumitnya usaha pemberantasan korupsi. Tak berlebihan jika Pemimpin Gereja Katolik Roma sejagat, Paus Fransiskus, mengibaratkan korupsi dengan tumor ganas yang hanya mungkin disembuhkan lewat mukjizat. "Dosa akan diampuni, namun korupsi tak dapat diampuni" (Paus Fransiskus, 2014).

Menurut Paus Fransiskus, awalnya korupsi berakar dalam dosa individu koruptor, seperti tumor, ia kemudian menyebar ke seluruh tatanan sosial, hingga akhirnya berkembang menjadi dosa struktural. Jika korupsi sudah membudaya dan menjadi jati diri sebuah masyarakat, dia akan merambah ke semua lapisan sosial, termasuk institusi moral seperti agama.

Jati diri seorang koruptor dan masyarakat koruptif terungkap dalam kesibukan berlebihan dengan dirinya sendiri. Ia tak mampu berpikir melampaui dirinya atau melebarkan sayap-sayap solidaritas sosial. Dalam masyarakat koruptif, agama cenderung direduksi menjadi ritualisme simbolis minus pertanggungjawaban dan komitmen sosial.

Akar terdalam kejahatan korupsi ialah kecenderungan absolutisasi dimensi imanen atau duniawi hidup manusia. Tendensi ini dapat terbaca dalam sikap mendewakan harta material dan kuasa duniawi. Koruptor cenderung menjadikan dirinya sebagai pusat segalanya akan kehilangan rasa malu, membangun isolasi sosial, dan terperangkap dalam triumfalisme. Seorang koruptor tak mengenal persahabatan, yang dikenalnya hanyalah konspirasi. Konspirasi dibangun semata-mata untuk kepentingan dirinya.

Daya destruktif

Korupsi memiliki daya destruktif yang sangat masif bagi kehidupan bernegara. Hal ini diungkapkan Kofi Annan, mantan Sekjen PBB, dalam acara promulgasi Konvensi PBB Antikorupsi, "Korupsi adalah sebuah wabah dengan spektrum dampak sangat luas yang menghancurkan tatanan sosial. Ia menguburkan demokrasi dan kedaulatan hukum, ia adalah akar dari pelanggaran-pelanggaran HAM, menghancurkan tatanan ekonomi pasar, menurunkan kualitas hidup dan menyuburkan kejahatan terorganisasi, terorisme, dan ancaman-ancaman kemanusiaan lainnya" (Kofi Annan, 2004).

Dampak paling serius dari korupsi sering dialami masyarakat miskin. Korupsi ialah praktik perampasan tanpa rasa kemanusiaan atas hak-hak orang miskin dan terpinggirkan. Akibat langsung dari korupsi untuk orang-orang miskin tampak dalam fenomena sekolah tanpa buku, perpustakaan, buku tulis, bolpoin, atau kapur tulis; rumah sakit di mana upah para perawat tidak dibayar selama berbulan-bulan dan para pasien menunggu kematian lantaran tak pernah ditangani secara medis dengan serius, juga kualitas infrastruktur publik lainnya, seperti jalan raya, transportasi publik, pelayanan air minum dan listrik berada di bawah standar atau bahkan tak diurus sama sekali oleh negara atau diserahkan ke sektor swasta dengan risiko biaya tinggi bagi konsumen. Sesungguhnya korupsi ialah mesin pembunuh yang mahadasyat dengan dampak paling fatal dialami masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Moralitas bangsa

Korupsi ialah praktik manipulasi atas kekuasaan legitimasi untuk memperoleh keuntungan pribadi. Secara etis korupsi menghancurkan trust atau rasa saling percaya yang menjadi salah satu basis utama tatanan sosial. Sebagai seorang yang tidak memiliki pengetahuan medis yang cukup, misalnya, saya tak punya pilihan lain selain harus percaya bahwa dokter akan membuat diagnosis dan menulis resep obat yang benar untuk penyakit yang saya derita.

Saya juga harus percaya bahwa presiden terpilih tak akan mengumumkan perang melawan negara tetangga atau perusahan situs e-mail tidak akan menyerahkan data-data pribadi saya kepada badan intelijen tertentu. Dalam sebuah tatanan yang korup trust dasariah seperti ini absen dan sama sekali tak berfungsi. Pada gilirannya korupsi akan menghancurkan segala pilar kehidupan bersama dan menihilkan terbentuknya sebuah komunitas politik atau nation.

Masifnya dampak korupsi bagi kehidupan bersama, harus menjadi alasan bagi semua elemen bangsa Indonesia untuk berperang melawan kejahatan korupsi. Salah satu strategi paling ampuh untuk mengatasi korupsi ialah penguatan organisasi-organisasi masyarakat sipil yang militan berperang melawan korupsi.

Harus diakui bahwa gerakan antikorupsi di Indonesia masih dimonopoli kelompok kelas menengah dan belum merasuki masyarakat luas pada umumnya. Hal ini berkaitan erat dengan praktik demokrasi di Indonesia yang masih diwarnai dengan pola relasi patron-klien dan patronase. Salah satu faktor penyebab bertumbuhnya patronase dan pola relasi patron-klien dalam proses demokrasi di Indonesia ialah belum berkembangnya ruang publik etis sebagai jantung demokrasi.

Demokrasi yang sehat membutuhkan ruang publik yang diisi dengan masyarakat sipil yang kuat dan aktif mengontrol penyelenggaraan kekuasaan. Kekuasaan tanpa kontrol dari masyarakat sipil kritis akan bermuara pada kesewenang-wenangan, seperti pernah diawasi Lord Acton dalam adagiumnya 'power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutly'.

Untuk memperkukuh ruang publik etis sebagai kontrol atas kekuasaan, agama-agama sebagai institusi moral harus menjadi agen perubahan terdepan dalam perang melawan korupsi. Agama-agama, misalnya, perlu menggali dan menafsir kembali ajaran kitab sucinya dalam terang usaha pemberantasan korupsi. Dalam tradisi teologi Kristen, misalnya, pandangan tentang korupsi sudah cukup dikenal. Dosa dimengerti sebagai sesuatu yang koruptif. Artinya, dosa merusak jiwa manusia dan menghancurkan kodratnya. Namun, dosa tidak saja dipahami secara personal.

Ajaran Gereja juga mengenal konsep tentang dosa sosial karena itu tugas profetis teologi, antara lain ditunjukkan dalam perjuangan melawan korupsi sebagai dosa sosial. Teologi yang benar harus mampu mewartakan Allah sebagai cinta dan keadilan. Gambaran Allah ini harus mampu mengalahkan korupsi sebagai manipulasi atas rasa saling percaya.

Korupsi ialah kejahatan individual dan sekaligus sosial. Ia menghancurkan jiwa manusia dan melumpuhkan kemampuan manusia untuk bertindak etis. Ia menghancurkan manusia dan juga institusi-institusi sosial. Karena itu korupsi harus menjadi keprihatinan agama-agama dalam keterlibatan konkret dan refleksi teologi.
Sumber: Media Indonesia, 3 September 2018
 
Didukung : Creating Website | MFILES
Copyright © 2015. Ansel Deri - All Rights Reserved
Thanks to KORAN MIGRAN
Proudly powered by Blogger