Headlines News :

Artikel Terbaru

Fotografer Tempo Dipaksa Copot Kaus Aeroflot yang Dipakainya

Written By Ansel Deri on Friday, March 17, 2017 | 7:53 PM

FOTOGRAFER Tempo, Subekti, dipaksa membuka kaus bergambar maskapai penerbangan Rusia, Aeroflot, yang ia kenakan saat salat Jumat di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, 17 Maret 2017. "Saya mengenakan kaus itu saat salat Jumat. Memang sudah ada beberapa orang di belakang yang terdengar mengomentari kaus yang saya pakai," kata Subekti di kantor Tempo, Jalan Palmerah Barat, Jakarta Selatan, Jumat.

Saat tengah mengenakan sepatu seusai salat Jumat, Subekti tiba-tiba didatangi seseorang berkaus gambar Nike dan mengenakan penutup kepala warna putih. "Buka tuh kaus," ucap Subekti menirukan pria itu.

Subekti kemudian bertanya kesalahannya apa. Namun pria itu tetap ngotot meminta kaus yang dikenakannya dicopot. Pria yang tak diketahui namanya itu mengatakan, pada kaus itu, terdapat gambar palu-arit. "Itu logo PKI," ujar pria itu lagi.

Subekti mengaku berusaha menolak, tapi tetap diintimidasi pria tersebut. Ia mencoba menerangkan tentang kaus yang dipakainya. "Saya bilang, ini kaus maskapai penerbangan Rusia. Memang ada logo palu-aritnya, tapi bukan PKI," tutur Subekti.

Namun penjelasan Subekti tak didengar pria tadi. Ia pun terpaksa mencopot kausnya dan memberikannya kepada orang itu. "Saya serahkan saja," kata Subekti. Subekti pun kemudian menghubungi seorang kawannya. Mereka kemudian menghampiri pria yang telah mengambil kausnya itu.

Subekti mengatakan temannya meminta kaus itu dikembalikan karena tak ada hubungannya dengan PKI. "Saya bilang, saya dari media, saya tahu mana yang dilarang. Tapi dia tetap ngotot," ucapnya. Pria itu pun mengatakan kaus Subekti sudah diberikan kepada polisi yang ada di sana. Namun, saat dihampiri, polisi itu membantah telah menerima kaus yang dimaksud. 
Sumber: Tempo.co, 17 Maret 2017 
Ket foto ilustrasi: Kaus Aeroflot yang dipakai fotografer Tempo, Subekti.

Sikap Parpol terhadap Koruptor

Oleh Eduardus Lemanto 
Alumnus Program Magister Filsafat STF Driyarkara 

SOROTAN Sorotan utama dan dominan dalam pelbagai kasus korupsi, termasuk dugaan penyelewengan dana KTP-el yang melibatkan politisi beberapa parpol besar, adalah pemerintah dan KPK.

Dari pemerintahan SBY sebagai eksekutor program KTP elektronik hingga pemerintahan Jokowi-Kalla yang diberi pekerjaan rumah untuk membereskan kasus korupsi tersebut. Kendati menjadi tugas pemerintah dan KPK, kita tak boleh lupa menempatkan posisi partai-partai politik dalam megakorupsi tersebut. Apalagi para pelaku megaskandal itu lebih banyak dari parpol-parpol. Karena dominan dari kader parpol, upaya pemberantasan korupsi bukan semata pekerjaan pemerintah dan KPK, melainkan juga tugas parpol.

Bicara korupsi dan koruptor di negeri ini niscaya bicara parpol. Banyak koruptor bersarang di parpol. Koruptor bagai ranting atau bahkan buah dari pohon korupsi, yakni parpol. Karena itu, parpol harus juga jadi bidikan utama dalam upaya pembersihan KKN. Mengapa? Parpol, kendati tak semua, kerap berubah jadi "perusahaan politik atau bisnis politik". Karena ia berubah jadi perusahaan, rumus kerjanya adalah berwatak bisnis: hitungan untung-rugi, jual-beli, dan seterusnya.

Karena berwatak bisnis, konsekuensinya tidaklah kecil. Elite- elite parpol dipandang sebagai bos. Parpol pun bermetamorfosis jadi partai berpusat pada bos: boss centered party. Akibatnya, yang lahir dari parpol adalah pegawai politik (white collar politician); mereka yang memanfaatkan politik dan parpol sebagai lapangan pekerjaan. Parpol pun dijadikan ladang bisnis untuk keuntungan pribadi.

Masalahnya, jika politisi mengerdilkan politik dan parpol sebagai ladang bisnis, urusan keuntungan pribadi atau kelompok secara otomatis ditempatkan sebagai prioritas. Dari sana lahir praktik-praktik kotor, seperti korupsi. Korupsi adalah wujud terburuk dari persaingan bisnis dan keuntungan, baik bagi perorangan maupun partai.

Persaingan itu persaingan tak sehat yang mengerdilkan makna politik dari karya publik dan ruang dedikasi menjadi kerja pribadi dan ruang bisnis. Posisi politisi pun tak ada bedanya dengan pegawai kantoran (white collar workers) kendati dimanteli visi-misi parpol yang jarang mengesampingkan jargon demokrasi, seperti keadilan, kesejahteraan, dan kebaikan rakyat.

Tantangan bagi parpol, sekaligus sikap yang harus diambil, adalah perombakan total kelembagaan. Perombakan kelembagaan adalah fondasi bagi perombakan dan penertiban bagi para kader. Kualitas kader sangat ditentukan kualitas partai secara kelembagaan. Itu rumus sederhana menuju pengambilan sikap tegas terhadap kader korup.

Korupsi yang melibatkan kader-kader parpol merupakan kecelakaan politik terberat bagi partai bersangkutan. Parpol hanya akan memperburuk wajahnya sendiri jika ia bersifat reaktif. Artinya, kehadiran parpol lebih condong sebagai penanggap atas tuduhan dugaan korupsi terhadap kadernya. Lebih celaka lagi jika parpol hadir sebagai pembela oknum kader yang terjungkal dalam kejahatan luar biasa itu.

Sanksi tegas

Posisi parpol yang diharapkan publik adalah bersifat aktif. Artinya, ia didorong mengafirmasi kerja pemerintah dan aparat penegak hukum dalam pembersihan korupsi. Posisi aktif itu dilakukan dengan dua jalan. Pertama, afirmasi eksternal. Dalam hal ini, parpol berpartisipasi secara aktif dalam kerja pemerintah menyelesaikan kasus korupsi dan penindakan terhadap koruptor. Kedua, afirmasi internal di mana parpol aktif membersihkan kader yang terjerat kasus korupsi dari dalam partai sendiri. Jika tak demikian, parpol akan terus terjungkal ke dalam, meminjam ujaran George Washington dalam pidato perpisahan kepada bangsa Amerika di akhir masa jabatannya, the baneful effect of the spirit of party, dampak destruktif semangat kepartaian.

Dampak destruktif itu berwujud ketaatan buta: salah atau benar, kader partai harus tetap dibela. Padahal, partai adalah jembatan penghubung rakyat kepada pemerintah, diharapkan mampu memenuhi tuntutan rakyat yang sudah gerah dengan perilaku korup para politisi yang gemar memakan uang rakyat.

Jadi, sikap yang dibutuhkan dari parpol saat ini adalah bagaimana mereka meyakinkan rakyat bahwa koruptor tak mewakili parpol. Upaya meyakinkan itu hanya bisa diterima masyarakat jika parpol berani dan mau berpartisipasi aktif bersama pemerintah menelanjangi perilaku korup kadernya. Hanya dengan cara itu eksistensi parpol bisa langgeng dalam pentas politik.

Akhirnya, yang perlu dicatat parpol adalah bahwa standar normal bobotnya diukur dari seberapa banyak kader berkualitas mengisinya, baik secara intelektual, mental, maupun karakter. Namun, standar luar biasanya terletak pada seberapa serius ia membersihkan diri dari benalu politik, yakni kader yang memanfaatkan parpol sebagai lapangan meraup keuntungan pribadi. Koruptor adalah benalu parpol, yang meranggaskan pohon politik secara keseluruhan dan yang memperalat parpol semata sebagai sapi perahan.

Parpol didorong untuk terus mengatasi tabiat destruktifnya, seperti yang pernah dikatakan oleh Peter Merkl, bahwa politik dalam bentuk yang paling buruk adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri. Jadi, parpol wajib berpartisipasi aktif membersihkan korupsi dengan menindak tegas kader-kader yang bermasalah. 
Sumber: Kompas, 17 Maret 2017

Hukuman Mati

Written By Ansel Deri on Thursday, March 16, 2017 | 10:35 PM

Oleh Franz Magnis-Suseno 
Rohaniawan 

DI harian Kompas (9 Januari 2017), Daoed Joesoef mengajukan argumentasi bahwa meskipun 142 negara sudah menghapus hukuman mati, hukuman mati tetap harus dilaksanakan sebagai hukuman atas kejahatan-kejahatan luar biasa.

Saya tidak masuk uraian panjang lebar beliau tentang jahatnya bandar narkoba, terorisme, dan radikalisme agama. Yang langsung mengherankan saya, betapa gampang beliau menyingkirkan implikasi kinerja buruk aparat hukum kita.

Di Amerika Serikat saja, di abad lalu, sekurang-kurangnya 20 orang salah dieksekusi. Nyawa orang yang dicabut tidak bisa dikembalikan. Mengeksekusi orang yang salah atas nama hukum adalah justizmord, pembunuhan yustisial. Apakah dua, tiga orang salah dieksekusi per tahun "tidak apa-apa"?

Dalam tulisan itu, Daoed Joesoef menyatakan bahwa hukuman mati memang belum mengurangi kriminalitas, tetapi bukan berarti tidak punya efek jera. Semua kriminalis yang tertangkap dan terbukti bersalah minta ampun. Yang tidak jera adalah kriminalis yang belum tertangkap. Mereka nekat berbuat salah yang terancam hukuman mati, berhubung iming-iming untung besar jika tidak sedang apes. Mereka bertindak sesuai teori peluang (probability theory).

Catatan penulis bahwa yang tidak jera adalah yang "belum tertangkap" mengundang pertanyaan. Bukankah daya jera diharapkan efektif terhadap mereka yang masih bisa melakukan kejahatan? Fakta bahwa hukuman mati tidak mengurangi kejahatan narkoba dengan sendirinya berarti bahwa gawatnya masalah narkoba tidak dapat membenarkan hukuman mati.

Penulis membandingkan penghapusan hukuman mati dengan apa yang akan terjadi jika suatu negara "mendeklarasikan bahwa apa pun tidak akan mendorongnya berperang", yaitu "cepat atau lambat (negara itu) akan menjadi sasaran rezim angkara muka". Memang demikian. Seperti orang berhak membela diri jika diserang, seperlunya dengan mematikanpenyerang. Negara berhak berperang kalau itu perlu untuk membela diri. Etika mengenal "perang yang adil".

Akan tetapi, hukuman mati menyangkut orang yang sudah tidak mampu mengancam. Catatan penulis bahwa tanpa hukuman mati "masyarakat...akan menjadi bulan-bulanan penjahat yang seenaknya membunuh…" sulit saya mengerti dan sama sekali tidak didukung oleh pengalaman negara-negara yang telah menghapus hukuman mati.

Argumen inti penulis adalah jika hukuman mati dicabut, si pembunuh (dan penjahat lain) tahu bahwa kejahatan apa pun yang akan dilakukannya, "miliknya paling berharga, yaitu hidupnya sendiri, tetap terjamin". Padahal, "dia sendiri melenyapkan hak hidup orang lain". Apakah karena pembunuhan dapat didahului penyiksaan sadis, penyiksaan sadis sebagai hukuman lantas juga mau dibenarkan?

Salah satu kemajuan dalam kesadaran umat manusia adalah hukuman yang dijatuhkan atas pelanggaran norma hukum tidak boleh dilihat sebagai pembalasan. Lex talionis klasik (gigi demi gigi, mata demi mata, nyawa demi nyawa) sekarang ditolak. Pembalasan merendahkan sang pembalas ke tingkat penjahat yang dibalas. Kita sudah mengatasi paham bahwa karena si pembunuh berbuat jahat, kita harus berbuat jahat juga kepadanya. Hukuman adalah sanksi yang ditetapkan oleh komunitas (dalam hukum pidana) terhadap pelanggar hukum. Bentuk sanksi tak ada kaitan dengan bentuk kejahatan. Namun, berat sanksi ada kaitan dengan berat kejahatan.

Kesadaran etis dan HAM

Dasar tuntutan penghapusan hukuman mati adalah kesadaran etis bahwa mencabut nyawa orang (di luar keperluan pembelaan diri langsung) melampaui wewenang manusia. Nyawa orang adalah suci, termasuk nyawa penjahat. Suci karena setiap manusia secara pribadi dipanggil ke dalam kehidupan oleh Sang Pencipta dan karena itu hanya Sang Pencipta yang berwenang mencabutnya kembali.

Bahwa semua agama pernah mengizinkan hukuman mati, perlu dilihat sebagai pedagogi Ilahi: manusia secara alami kasar dan bernafsu dendam. Hukuman mati merupakan langkah pertama mengharamkan pembunuhan sebagai pembalasan dengan batasan kasus berat. Kemudian apa yang boleh dikenai hukuman mati terus diperciut. Tujuan pedagogi dekasarisasi manusia itu adalah kesadaran bahwa manusia sama sekali tidak berhak mencabut nyawa orang.

Penulis juga mengingatkan bahwa selain hak asasi manusia juga ada kewajiban asasi manusia (yang membingungkan: beliau melawankan "the rights of man" terhadap "the rights of others", apa the others tidak termasuk man?). Itu tentu benar. Kewajiban asasi sudah ada sejak ribuan tahun dan dalam rezim apa pun dan pelanggarannya dihukum. Namun, modernitas —ancaman kesewenangan negara yang merasa berdaulat dan stomwals perekonomian kapitalis yang memberi jalan bebas kepada pihak yang kuat— menunjukkan bahwa jika mereka yang lemah tidak dapat menuntut hak mereka, mereka akan terlindas.

Itulah dasar kesadaran akan hak asasi manusia. Hak-hak asasi merincikan segi-segi kehidupan manusia yang jika dilanggar martabat manusia sebagai ciptaan khusus Allah dihina. Dengan pengakuan hak-hak yang demi kepentingan masyarakat tidak boleh dilanggar, masyarakat memberikan perlindungan efektif terhadap keutuhan kemanusiaan mereka yang miskin, lemah, tidak dipandang, minoritas, dan lain-lain. Karena itu, hormat terhadap hak asasi manusia merupakan tolok ukur solidaritas suatu masyarakat terhadap saudara mereka yang paling lemah.

Sebenarnya melawankan kewajiban asasi terhadap hak asasi tidak masuk akal. Setiap kewajiban asasi —misalnya anak harus dilindungi— dapat juga dirumuskan sebagai hak asasi anak untuk dilindungi. Misalnya, hak asasi atas "bertempat tinggal" (UUD 28H [1]) secara otomatis merupakan kewajiban asasi untuk tidak membuat orang menjadi tidak bertempat tinggal.

Kesimpulan saya: selama penghapusan hukuman mati belum dapat disepakati, sekurang-kurangnya harus ada moratorium. Hukuman mati bukan a necessary evil. It's just evil.
Sumber: Kompas, 16 Maret 2017

Mantan Sopir Sebut Ahok Pernah Menunggunya Saat Shalat Jumat

Written By Ansel Deri on Wednesday, March 15, 2017 | 2:31 PM

TIM pengacara terdakwa kasus dugaan penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menghadirkan Suyanto, mantan sopir Ahok saat tinggal di Bangka Belitung sebagai saksi fakta dalam persidangan keempat belas kasus tersebut.

Dalam kesaksiannya, Suyanto menjelaskan kehidupan Ahok selama di Bangka Belitung. Menurut Suyanto, Ahok memiliki tenggang rasa yang tinggi kepada umat islam. Salah satu contohnya, ketika Ahok rela menunggu di dalam mobil saat dirinya menunaikan shalat Jumat.

"Pak Basuki bilang waktu itu 'Sudah kamu sholat dulu, saya tunggu di mobil'," ujar Suyanto meniru ucapan Ahok di Kemeterian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa, (14/3/2017).

Menurut Suyanto, baik Ahok dan keluarganya tidak memandang golongan dalam bergaul. Saat bekerja dengan Ahok, Suyanto mengaku diperlakukan sangat baik. "Anak saya juga temanan dengan anak Pak Basuki," ucap dia.

Kesaksian Suyanto ini sempat membuat para peserta sidang tertawa. Pasalnya, Suyanto dalam memberikan kesaksiannya sangat polos.

Suyanto pun mengaku mengetahui bahwa ada selebaran mengenai seruan larangan memilih pemimpin non muslim saat Ahok maju mencalonkan diri sebagai gubernur di Provinsi Bangka Belitung. Namun, Suyanto tidak mengetahui isi selebaran tersebut.

"Saya enggak mau baca dan enggak sempat nonton (televisi) soal Pak Basuki, soalnya di rumah nonton berebutan dengan anak saya," kata Suyanto. 

Adapun Ahok didakwa melakukan penodaan agama karena mengutip surat Al-Maidah ayat 51 saat kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu. JPU mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif antara Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP. 
Sumber: Kompas.com, 14 Maret 2017
Ket foto: Suyanto

Agenda Ketenagakerjaan RI-Arab Saudi

Oleh Pamungkas Ayudhaning Dewanto 
Peneliti Buruh Migran, Departemen Antropologi Sosial & Kultural Vrije Universiteit Amsterdam  

KEDATANGAN Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz ke Indonesia menyita sorotan media dalam dan luar negeri. Berbagai pihak menyoroti, kedatangannya kali ini sebatas membawa kepentingan bisnis negara petrodolar itu.

Dari berbagai spekulasi mengenai kunjungan massal ini, hanya sedikit yang menyinggung hubungan kedua negara dalam isu ketenagakerjaan. Bahkan, dari 10 nota kesepahaman yang ditandatangani kedua negara, isu ini tidak termasuk.

Padahal, Kerajaan Arab Saudi memiliki kepentingan sangat mendasar atas suplai pekerja migran dari Indonesia. Apalagi sejak 2011, Pemerintah Indonesia telah menghentikan (moratorium) pengiriman pekerja informal ke negara penghasil minyak itu.

Bagi negara yang urusan rumah tangganya bergantung pada buruh migran, moratorium pengiriman tenaga kerja menjadi tantangan besar. Bayangkan, hingga akhir dekade 2000, buruh migran Indonesia selalu menempati urutan teratas sektor pekerjaan informal bersama pekerja migran asal Banglades. Kini, jumlah pekerja Indonesia di sektor rumah tangga bahkan tidak masuk peringkat empat besar.

Perkembangan kota

Kota-kota di Arab Saudi mendulang banyak permintaan atas pekerja migran. Bagi kota-kota global (global cities) yang bergerak menuju modernitas, terbukanya lapangan pekerjaan di bidang rumah tangga adalah hal tak terelakkan (Sassen 2009).

Beberapa peneliti juga menilai, lapangan pekerjaan dalam sektor yang dianggap 3D (dirty, dangerous, and demeaning) menjadi terbuka mengikuti arus mobilitas sosial vertikal yang dialami oleh para penduduk lokal. Terbentuknya imajinasi kolektif akan "kemajuan" atau "kemapanan" yang tumbuh dalam diskursus di kota besar mendorong masyarakat lokal berlomba-lomba meninggalkan pekerjaan 'kotor' itu.

Tentunya, moratorium tidak lantas menghentikan imajinasi kemapanan itu. Pekerja rumah tangga tetap dicari sekalipun menjadi langka. Penutupan keran legalitas perekrutan pekerja domestik ini tidak menghalangi peluang pekerja Indonesia untuk datang (illegal-but-licit). Buktinya, masih banyak pekerja yang datang dari rute-rute yang tidak semestinya, seperti menggunakan visa pekerja di sektor formal, umrah, dan kunjungan wisata, atau mereka yang memasuki jazirah melalui negara-negara tetangga.

Bukan hanya karena kesamaan agama, pekerja Indonesia disukai rumah tangga Arab Saudi karena sifatnya yang loyal dan tidak banyak mengeluh. Anehnya, karena proses perekrutan yang tak jarang bersifat seadanya, beberapa pekerja Indonesia yang tak cakap berbahasa Arab dan tidak paham budaya lokal, dapat diberangkatkan.

Beda budaya

Dari kacamata pekerja, kompleksitas sosial di Arab Saudi lebih dari apa yang dibayangkan oleh para pemangku kebijakan di Jakarta. Ruang-ruang tertutup tempat para buruh migran kita bekerja, perbedaan budaya, dijunjung tingginya maskulinitas dalam persoalan sehari-sehari, dan kekuasaan penuh parakafalah (majikan/penjamin), menjadi hal-hal yang tidak diantisipasi para pekerja kita.

Dalam suasana pekerjaan yang sangat terisolasi dan terkooptasi, banyak di antara pekerja kita yang mengalami depresi dan persoalan psikologis lainnya. Berbagai faktor inilah yang memicu bom waktu perlindungan buruh migran kita di Arab Saudi.

Masih terngiang janji Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla dalam kampanye untuk memprioritaskan perlindungan terhadap buruh migran kita. Menurut Migrant Care, sedikitnya 40 wanita warga negara Indonesia terancam hukuman mati di Arab Saudi (Kompas, 1/3/2017), empat di antaranya dijerat pasal pembunuhan.

Sekalipun para terdakwa ini dianggap melanggar hukum, ada dua alasan menjawab mengapa perlindungan terhadap pekerja migran kita tetap wajib dilaksanakan. Pertama, buruh migran dianggap "alat" pemerintah mendulang remitansi atau pengiriman dana dari luar negeri.

Sejak akhir 1980-an, buruh migran adalah garda pemerintah-yang semestinya diperlakukan setara-dalam menyumbang pembangunan di daerah-daerah yang "belum tersentuh" pemerintah. Jargon "pahlawan devisa" adalah simbol paling nyata dari sikap pemerintah menjadikan mereka instrumen pembangunan sejak Orde Baru.

Sistem peradilan

Kedua, sekalipun hukum syariah memberikan ketegasan dalam hal pelanggaran pidana, kerap kali sistem peradilan tidak diselenggarakan secara transparan dan seimbang (equal). Terlebih jika tersangka perempuan, ia wajib mendelegasikan kesaksiannya kepada seorang wali pria di persidangan. Laporan Human Rights Watch 2016 menunjukkan bahwa antara Januari dan November 2015 Pemerintah Arab Saudi telah mengeksekusi 152 orang dengan tuduhan pembunuhan dan penyalahgunaan narkotika.

Mengingat tingginya tensi pekerjaan rumah tangga di tengah kondisi yang terisolasi, tidak jarang tindakan kriminal merupakan fenomena gunung es. Sekalipun Pemerintah Arab Saudi telah melarang penahanan paspor oleh agen dan majikan, ketidakmampuan para pekerja untuk mengutarakan masalah di tengah suasana serba asing bisa menjelma menjadi tindakan yang tidak diharapkan. Tidak jarang, para aktivis seperti Buruh Migran Indonesia-Saudi Arabia (BMI-SA) harus merencanakan "penculikan" untuk menyelamatkan pekerja yang "tersandera" di rumah majikan.

Kedatangan Raja Salman mestinya bisa dimanfaatkan agar agenda perlindungan buruh migran Indonesia terlaksana. Dalam bidang ketenagakerjaan, selain perlindungan, pemerintah dapat membuka wacana pekerja di sektor yang lebih profesional, di mana jaminan keselamatan dan kesejahteraan dapat diperhitungkan lebih matang. 
Sumber: Kompas, 15 Maret 2017

Maju Lagi dalam Pilkada Jawa Tengah, Ganjar Pranowo Tunggu Perintah Partai

GANJAR Pranowo menunggu keputusan pimpinan pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait dengan kemungkinan dia maju sebagai calon gubernur inkumben dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah pada 2018. Ganjar belum mendapat kabar apakah diminta maju lagi atau tidak. Yang jelas, saat ini Ganjar menunggu perintah partai.

"Kalau tradisi di PDI Perjuangan, menunggu keputusan dari DPP. Biasanya, di tempat-tempat strategis, seperti Jawa Tengah, langsung di-handle oleh Ketua Umum PDIP. Jadi sebenarnya prosesnya ya begitu saja," kata Ganjar di Semarang, Senin, 13 Maret 2017.

Kendati demikian, Ganjar menyebutkan, hingga saat ini, pimpinan partai belum melakukan pembahasan untuk menentukan calon yang akan diusung pada pilkada Jawa Tengah 2018. Tapi, ucap dia, biasanya calon inkumben memiliki peluang lebih besar untuk maju kembali. "Untuk Jawa Tengah sih sampai hari ini belum ada pembahasan, tapi biasanya calon inkumben selalu disuruh siap-siap," ujar mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu.

Pada pilkada Jawa Tengah 2013, tutur Ganjar, ada kader partai yang juga menduduki jabatan tinggi bersuara ingin maju kembali. Ternyata DPP menunjuk dia bersama Heru Sudjatmoko untuk maju. "Pengalaman Jawa Tengah sudah pernah ada. Kami diperintahkan partai, diusung partai, baru kemudian berproses," katanya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Joko Purnomo menyebutkan pemungutan suara pemilihan Gubernur Jawa Tengah diperkirakan berlangsung pada Juni 2018.  "Pilkada Jawa Tengah diperkirakan Juni 2018. Sedangkan tahapan pilkada akan dimulai Agustus 2017 dengan melibatkan pihak terkait," ujarnya. 
Sumber: Tempo.co, 14 Maret 2017 
Ket foto: Ganjar Pranowo
 
Didukung : Creating Website | MFILES
Copyright © 2015. Ansel Deri - All Rights Reserved
Thanks to KORAN MIGRAN
Proudly powered by Blogger