Headlines News :

Artikel Terbaru

Menolak Ide Khilafah

Written By Ansel Deri on Friday, May 26, 2017 | 10:46 AM

Oleh Moh Mahfud MD 
Ketua Mahkamah Konstitusi RI 2008-2013 

BUKTIKAN bahwa sistem politik dan ketatanegaraan Islam itu tidak ada. Islam itu lengkap dan sempurna, semua diatur di dalamnya, termasuk khilafah sebagai sistem pemerintahan". Pernyataan dengan nada agak marah itu diberondongkan kepada saya oleh seorang aktivis ormas Islam asal Blitar saat saya mengisi halaqah di dalam pertemuan Muhammadiyah se-Jawa Timur ketika saya masih menjadi ketua Mahkamah Konstitusi.

Saat itu, teman saya, Prof Zainuri yang juga dosen di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, mengundang saya untuk menjadi narasumber dalam forum tersebut dan saya diminta berbicara seputar "Konstitusi bagi Umat Islam Indonesia".

Pada saat itu saya mengatakan, umat Islam Indonesia harus menerima sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sistem negara Pancasila yang berbasis pluralisme, Bhinneka Tunggal Ika, sudah kompatibel dengan realitas keberagaman dari bangsa Indonesia.

Saya mengatakan pula, di dalam sumber primer ajaran Islam, Al Quran dan Sunah Nabi Muhammad SAW, tidak ada ajaran sistem politik, ketatanegaraan, dan pemerintahan yang baku. Di dalam Islam memang ada ajaran hidup bernegara dan istilah khilafah, tetapi sistem dan strukturisasinya tidak diatur di dalam Al Quran dan Sunah, melainkan diserahkan kepada kaum Muslimin sesuai dengan tuntutan tempat dan zaman.

Sistem negara Pancasila

Khilafah sebagai sistem pemerintahan adalah ciptaan manusia yang isinya bisa bermacam-macam dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Di dalam Islam tidak ada sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang baku.

Umat Islam Indonesia boleh mempunyai sistem pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan realitas masyarakat Indonesia sendiri. Para ulama yang ikut mendirikan dan membangun Indonesia menyatakan, negara Pancasila merupakan pilihan final dan tidak bertentangan dengan syariah sehingga harus diterima sebagai mietsaaqon ghaliedzaa atau kesepakatan luhur bangsa.

Penjelasan saya yang seperti itulah yang memicu pernyataan aktivis ormas Islam dari Blitar itu dengan meminta saya untuk bertanggung jawab dan membuktikan bahwa di dalam sumber primer Islam tidak ada sistem politik dan ketatanegaraan. Atas pernyataannya itu, saya mengajukan pernyataan balik. Saya tak perlu membuktikan apa-apa bahwa sistem pemerintahan Islam seperti khilafah itu tidak ada yang baku karena memang tidak ada.

Justru yang harus membuktikan adalah orang yang mengatakan, ada sistem ketatanegaraan atau sistem politik yang baku dalam Islam. "Kalau Saudara mengatakan bahwa ada sistem baku di dalam Islam, coba sekarang Saudara buktikan, bagaimana sistemnya dan di mana itu adanya," kata saya.

Ternyata dia tidak bisa menunjuk bagaimana sistem khilafah yang baku itu. Kepadanya saya tegaskan lagi, tidak ada dalam sumber primer Islam sistem yang baku. Semua terserah pada umatnya sesuai dengan keadaan masyarakat dan perkembangan zaman.

Buktinya, di dunia Islam sendiri sistem pemerintahannya berbeda-beda. Ada yang memakai sistem mamlakah (kerajaan), ada yang memakai sistememirat (keamiran), ada yang memakai sistem sulthaniyyah (kesultanan), ada yang memakai jumhuriyyah (republik), dan sebagainya.

Bahwa di kalangan kaum Muslimin sendiri implementasi sistem pemerintahan itu berbeda-beda sudahlah menjadi bukti nyata bahwa di dalam Islam tidak ada ajaran baku tentang khilafah. Istilah fikihnya, sudah ada ijma' sukuti (persetujuan tanpa diumumkan) di kalangan para ulama bahwa sistem pemerintahan itu bisa dibuat sendiri-sendiri asal sesuai dengan maksud syar'i (maqaashid al sya'iy).

Kalaulah yang dimaksud sistem khilafah itu adalah sistem kekhalifahan yang banyak tumbuh setelah Nabi wafat, maka itu pun tidak ada sistemnya yang baku.

Di antara empat khalifah rasyidah atau Khulafa' al-Rasyidin saja sistemnya juga berbeda-beda. Tampilnya Abu Bakar sebagai khalifah memakai cara pemilihan, Umar ibn Khaththab ditunjuk oleh Abu Bakar, Utsman ibn Affan dipilih oleh formatur beranggotakan enam orang yang dibentuk oleh Umar.

Begitu juga Ali ibn Abi Thalib yang keterpilihannya disusul dengan perpecahan yang melahirkan khilafah Bani Umayyah. Setelah Bani Umayyah lahir pula khilafah Bani Abbasiyah, khilafah Turki Utsmany (Ottoman) dan lain-lain yang juga berbeda-beda.

Yang mana sistem khilafah yang baku? Tidak ada, kan? Yang ada hanyalah produk ijtihad yang berbeda-beda dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Ini berbeda dengan sistem negara Pancasila yang sudah baku sampai pada pelembagaannya. Ia merupakan produk ijtihad yang dibangun berdasar realitas masyarakat Indonesia yang majemuk, sama dengan ketika Nabi membangun Negara Madinah.

Berbahaya

Para pendukung sistem khilafah sering mengatakan, sistem negara Pancasila telah gagal membangun kesejahteraan dan keadilan. Kalau itu masalahnya, maka dari sejarah khilafah yang panjang dan beragam (sehingga tak jelas yang mana yang benar) itu banyak juga yang gagal dan malah kejam dan sewenang-wenang terhadap warganya sendiri.

Semua sistem khilafah, selain pernah melahirkan penguasa yang bagus, sering pula melahirkan pemerintah yang korup dan sewenang-wenang. Kalaulah dikatakan bahwa di dalam sistem khilafah ada substansi ajaran moral dan etika pemerintahan yang tinggi, maka di dalam sistem Pancasila pun ada nilai-nilai moral dan etika yang luhur. Masalahnya, kan, soal implementasi saja. Yang penting sebenarnya adalah bagaimana kita mengimplementasikannya.

Maaf, sejak Konferensi Internasional Hizbut Tahrir tanggal 12 Agustus 2007 di Jakarta yang menyatakan "demokrasi haram" dan Hizbut Tahrir akan memperjuangkan berdirinya negara khilafah transnasional dari Asia Tenggara sampai Australia, saya mengatakan bahwa gerakan itu berbahaya bagi Indonesia. Kalau ide itu, misalnya, diterus-teruskan, yang terancam perpecahan bukan hanya bangsa Indonesia, melainkan juga di internal umat Islam sendiri.

Mengapa? Kalau ide khilafah diterima, di internal umat Islam sendiri akan muncul banyak alternatif yang tidak jelas karena tidak ada sistemnya yang baku berdasar Al Quran dan Sunah. Situasinya bisa saling klaim kebenaran dari ide khilafah yang berbeda-beda itu. Potensi kaos sangat besar di dalamnya.

Oleh karena itu, bersatu dalam keberagaman di dalam negara Pancasila yang sistemnya sudah jelas dituangkan di dalam konstitusi menjadi suatu keniscayaan bagi bangsa Indonesia. Ini yang harus diperkokoh sebagai mietsaaqon ghaliedzaa (kesepakatan luhur) seluruh bangsa Indonesia. Para ulama dan intelektual Muslim Indonesia sudah lama menyimpulkan demikian. 
Sumber: Kompas, 26 Mei 2017

Ricuh di Jayapura, Kapolda Papua: Tak Ada Pembakaran Alkitab

Written By Ansel Deri on Thursday, May 25, 2017 | 11:10 PM

SEKELOMPOK orang memblokade jalan raya Abepura-Sentani, Jayapura yang dipicu dugaan pembakaran Alkitab oleh anggota TNI, Kamis 25 Mei 2017 sekitar pukul 12.15 WIT. Jalan yang diblokir tepat di depan Markas Korem 172 Prajawirayapti. Anggota TNI tersebut diduga membakar Alkitab saat melakukan korvei mes yang ditinggalkan oleh pasukan sebelumnya.

"Hasil penyelidikan hari ini yang terbakar bukan alkitab," kata Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar saat dihubungi, Kamis, 25 Mei 2017. Dalam foto yang dikirim Boy, buku yang terbakar berjudul Asal Usul Agama-agama karangan Thomas Hwang.

Menurut Boy, sekitar pukul 14.00, Kepala Polresta Jayapura bersama ajudannya mendatangi massa yang berkumpul di depan Makorem 172. Namun, keduanya malah dikeroyok dan dilempari batu sehingga keduanya terluka. "Tidak ada yang meninggal. Kapolresta dan ajudannya hanya luka-luka akibat lemparan batu," ujar Boy.

Sekitar pukul 14.15, Makorem 172 kembali dilempari batu sehingga aparat mengeluarkan tembakan peringatan. Beberapa saat kemudian, massa menuntut anggota TNI yang diduga melakukan pembakaran tersebut untuk dikeluarkan dari Makorem 172. Wali Kota Jayapura dan para tokoh agama pun datang untuk menenangkan massa.

Namun, massa tak bergeming. Mereka tetap menuntut anggota TNI yang diduga melakukan pembakaran tersebut untuk diserahkan. Boy pun datang ke lokasi bersama Kasdam Cenderawasih Brigadir Jenderal TNI Herman Asaribab untuk bernegosiasi dengan massa. "Massa sudah bubar sekitar pukul 16.00 WIT. Tidak ada massa yang bertahan," ujar Boy.

Saat ini, Kapolresta Jayapura dan ajudannya tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bhayangkara, Jayapura. Kapolresta Jayapura mengalami luka memar pada bagian dada sebelah kiri. Sementara itu, ajudan Kapolresta Jayapura tersebut mengalami luka pada pelipis kiri dan punggung serta retak pada hidung. 
Sumber: Tempo.co, 25 Mei 2017 
Ket foto: Kapolda Papua Boy Rafli Amar

Bom Kampung Melayu, Jokowi: Kejar Pelaku Hingga ke Akarnya

PRESIDEN Joko Widodo menyerukan kepada masyarakat untuk tetap tenang pasca-teror bom yang terjadi di Kampung Melayu, Jakarta. Dia mengaku sudah memerintahkan kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

"Saya menyerukan agar semua anak bangsa di seluruh pelosok tanah air untuk tetap tenang," kata Jokowi di Solo, Kamis 25 Mei 2017.

Presiden Jokowi juga meminta masyarakat tetap menjaga persatuan, ketenangan dan kesejukan. Apalagi, teror itu terjadi beberapa hari sebelum Ramadan. "Hari-hari ini, kita umat muslim sedang menyiapkan diri masuk menjalankan ibadah puasa," kata Jokowi.

Dia mengaku telah memerintahkan kepada Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian untuk mengusut tuntas jaringan pelaku teror. "Kejar hingga ke akar-akarnya," katanya.

Jokowi menyebut aksi teror itu sudah keterlaluan. Sebab, peristiwa tersebut mengakibatkan masyarakat menjadi korban, baik korban jiwa maupun luka. "Korban ada yang tukang ojek, sopir angkot, pedagang kelontong serta polisi," katanya.

“Saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban dan keluarganya,” katanya. Menurut Jokowi, rasa duka itu ditujukan kepada semua korban baik yang meninggal maupun yang mengalami luka. “Terutama kepada aparat kepolisian yang gugur dalam menjalankan tugas” katanya.

Ledakan bom terjadi di sisi timur halte Transjakarta Kampung Melayu pada Rabu, 24 Mei 2017, sekitar pukul 21.00. Ledakan terjadi dua kali, yakni satu di dekat toilet dan satu lagi di depan pintu jalur TransJakarta. 
Sumber: Tempo.co, 25 Mei 2017 
Ket foto: Presiden Joko Widodo berbicara kepada wartawan sebelum memasuki pesawat kepresidenan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, 20 Mei 2017. Presiden Jokowi akan berkunjung ke Riyadh. TEMPO/Subekti
 
Didukung : Creating Website | MFILES
Copyright © 2015. Ansel Deri - All Rights Reserved
Thanks to KORAN MIGRAN
Proudly powered by Blogger