Headlines News :

Artikel Terbaru

Ibu Kita Kartini

Written By Ansel Deri on Thursday, April 20, 2017 | 4:13 PM

Oleh Daoed Joesoef 
Alumnus Universitas 
Pluridisciplinaires Pantheon-Sorbonne 

HIDUP bukan bagai pisang berkubak, tidak disajikan serba jadi oleh "the invisible hand" kepada kita. Setiap kali sesudah melangkah, kita harus bersiap menentukan langkah selanjutnya.

Maka, setiap orang, pada suatu ketika, di sesuatu tempat, harus mengambil keputusan-mengenai esensial-di antara banyak perbuatan yang harus dilakukan manusia di dalam perjalanan hidupnya. Orang tak dapat mengelakkannya dengan dalih apa pun. Sebab, pada asasnya, tidak mengambil sesuatu keputusan dalam dirinya sudah merupakan satu keputusan dan yang terburuk dalam jenisnya.

Keputusan ini dapat menyangkut kepentingan diri sendiri, bisa pula melibatkan nasib, bahkan hidup-matinya orang lain ataupun orang-orang lain. Semakin banyak jumlah orang yang secara langsung terkena oleh keputusan yang diambil seseorang, semakin beratlah sifat keputusan tadi. Apabila kita perhitungkan pula mekanisme yang tidak langsung, dapat kiranya dikatakan bahwa tak ada satu pun keputusan yang tidak langsung tidak akan menyinggung keadaan orang lain.

Peran pendidikan

Harus diakui, sesuatu keputusan acap kali tak hanya didasarkan pikiran, pertimbangan nalariah. Hati, pertimbangan perasaan, juga ikut berperan. Filosof-matematikawan Pascal pernah berujar, "le coeur a sa raison que la rasion ne peut pas expliquer"-the heart has its reason when reason cannot explain; hati punya penalarannya sendiri jika nalar tidak bisa menjelaskan.

Berarti hati dengan perasaannya, bahkan naluri dekat juga ditata dan dibuat rasional, melalui membaca, menulis, belajar berpikir teratur, dan latihan penalaran secara sadar dan sengaja adalah intisari dari usaha manusia yang lazimnya disebut "pendidikan". Dari sini terlihat betapa penting usaha pendidikan yang dapat membantu manusia mampu mengambil keputusan secara sadar dan berimbang.

Pendidikan merupakan usaha yang dikembangkan oleh Raden Ajeng (RA) Kartini dengan sekuat tenaganya. Bahwa usaha pendidikan ini secara eksplisit ditujukan ke arah kaumnya, yaitu kaum perempuan, membuat usahanya ini punya makna sangat fundamental, lebih-lebih jika ia dilihat dalam rangka situasi kehidupan perempuan ketika itu.

Usaha pendidikan perempuan yang dipelopori dan dikembangkan Kartini, secara esensial, membantu kaum perempuan mengambil keputusannya sendiri, menentukan langsung derajat kebebasannya. Sebab, ada-tidaknya kebebasan bukanlah fungsi dari ada-tidaknya kesempatan memilih, tetapi bergantung ada-tidaknya kemampuan orang untuk mengambil sendiri keputusan yang pada satu ketika harus dilakukannya. Jadi sebenarnya makna dari usaha pendidikan perempuan yang dikembangkan Kartini tak hanya berdasarkan pembangkitan kebiasaan membaca, menulis, dan belajar secara teratur. Makna itu jadi lebih besar dan menentukan bagi jalannya kehidupan kaum perempuan meningkatkan kemampuannya mengambil keputusan dan melalui kemampuan itu meningkatkan derajat kebebasannya.

Kebebasan dalam arti mampu mengambil sendiri keputusan yang harus diambilnya, dan tak diambilkan orang lain di luar dirinya-apakah itu "orangtua", "paman", "abang", "suami" atau "siapa saja"-hanya dengan dalih bahwa dia "perempuan" karenanya tergolong "kaum lemah" yang, per definisi, "harus dilindungi", dengan sendirinya "perlu perlindungan" tanpa ditanya atau diminta. Dengan begini menjadi jelas betapa besar makna dan peranan pendidikan bagi kaum perempuan yang dipelopori dan dikembangkan Kartini di zamannya. Tidak hanya bagi "kebebasan perempuan", tetapi bagi "manusia Indonesia" itu sendiri.

Pertama, karena pengertian kebebasan riil hanya berhubungan dengan makhluk manusia, bukan dengan makhluk binatang berhubung yang harus mengambil keputusan secara sadar adalah manusia dan bukannya hewan.

Kedua, karena manusia, termasuk perempuan, dapat memperbesar kebebasannya hanya melalui kesanggupannya memasukkan "pertimbangan rasional dan penalaran" ke dalam setiap keputusan yang akan diambilnya di dalam sesuatu situasi tertentu. Melalui pertumbuhan kebebasan ini, manusia-termasuk perempuan-bergerak ke arah menyempurnakan dirinya.

Ketiga, penalaran dan melalui penalaran ini, rangkaian keputusan yang diambil oleh seorang ibu menentukan sekali bagi pembinaan karakter dan mentalitas anak-anaknya sendiri. Bukankah kinerja di dalam diri seseorang bergantung pada rangkaian tantangan dan dorongan, dalam bentuk tuntutan pencapaian usaha serta kepercayaan pada diri sendiri, yang diputuskan dan dihadapkan pada dirinya oleh orangtuanya, terutama oleh ibunya.

Keempat, masyarakat berkepentingan tidak hanya memiliki warga yang bersedia mengabdi, juga warga yang punya kesanggupan mengabdi, melalui kemampuan untuk mengambil keputusan, terutama keputusan yang membantu perkembangan karakter dan penalaran anak- anak yang diharapkan kelak dapat menjamin kesinambungan hidup masyarakat bersangkutan.

Hidup yang singkat

Perasaan Kartini tentang kesengsaraan hidup dan nasib kaum perempuan di zamannya dan pikiran serta cita-citanya untuk memperbaiki hal itu melalui pendidikan diungkapkannya dalam surat kepada teman-temannya di Belanda. Kepada Stella Zeenhandelaar, misalnya, dia bahkan menyatakan harapan Indonesia akan merdeka suatu ketika kelak. Dia juga menulis tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh suatu pemerintah kolonial, serta membicarakan hal-hal yang menyakiti hati bangsa Indonesia.

Hidup Kartini sangat singkat. Lahir 21 April 1879 sebagai anak bupati Jepara dan kawin- lebih tepat "dikawinkan"-dengan bupati juga, bupati Rembang. Dapat dibayangkan betapa sakit hatinya ketika kemudian suaminya mengambil "selir" tiga orang dan hidup bersama di bawah satu atap meski dia tetap istri "padmi", istri utama. Justru poligami ini yang selamanya ditentang Kartini. Untung dia masih sempat mewujudkan cita-citanya, kegiatan mendidik anak-anak rakyat, termasuk anak perempuan di rumahnya. Dia meninggal di usia sangat muda, 25 tahun, sesudah melahirkan anak pertama.

Tujuh tahun sesudah Kartini meninggal, pada 1911, seorang pejabat Belanda yang mengenalnya dan keluarga bupati Jepara dari dekat, Mr JR Abendanon, berhasil mengumpulkan 106 dari surat-surat Kartini yang ditulis dalam bahasa Belanda. Surat-surat itu diterbitkan berupa buku berjudul Door Duisternistot Licht. Buku ini mendapat sambutan positif yang luas di kalangan para intelektual Barat, bukan hanya Belanda, melainkan juga Inggris, Perancis, dan Amerika. Berbagai ulasan dengan judul yang berbeda diterbitkan di Belanda, Inggris, Perancis, dan Amerika.

Di Indonesia sendiri, edisi berbahasa Indonesia, lebih tepat untuk saat itu bahasa Melayu, terbit tak lebih awal daripada 1922, dalam seri "Volkslectuur",berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Judul ini tetap dipertahankan pujangga Armijn Pane dalam terjemahan yang terbit ulang pada 1938. Komponis Wage Rudolf Supratman, pencipta himne "Indonesia Raya" dan kemudian memperdengarkannya dengan biola yang digeseknya sendiri, di sidang penutup Kongres Pemuda Indonesia di Batavia pada tanggal 28 Oktober 1928, telah menggubah pula satu lagu guna memperingati jasa-jasa RA Kartini, berjudul "Ibu Kita Kartini".

Dengan Keputusan Presiden RI No 108, tanggal 2 Mei 1964, RA Kartini ditetapkan menjadi Pahlawan Kemerdekaan Nasional.
Sumber: Kompas, 20 April 2017

Mobil Berisi Satu Keluarga yang Ditembaki Sempat Kejar-kejaran dengan Polisi

Written By Ansel Deri on Tuesday, April 18, 2017 | 11:39 PM

SATU rombongan keluarga yang sedang melintas dengan mobil Honda City berwarna hitam ditembaki oleh oknum diduga polisi di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Selasa (18/4/2017) sekitar pukul 11.00 WIB.

Kejadian itu diduga terjadi setelah mobil yang membawa satu keluarga itu ngebut dan menerobos razia yang digelar polisi di sekitar jalan Lingkar Barat Kota Lubuklinggau. Mobil tersebut sempat terlibat kejar-kejaran dengan aparat kepolisian.
 
Aksi kejar-kejaran terhenti di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau, tepatnya di jalan raya samping Bank Mandiri Simpang Periuk.

"Mobil berhenti samping Bank Mandiri, dekat parkir, sudah dalam keadaan terkepung dan terpepet. Kemudian petugas yang sempat mengejar nembak dua kali. Kami tidak tahu apa yang ada di dalam," ungkap Iqbal, warga yang berada di lokasi kejadian, Selasa.

Setelah itu, lanjut dia, petugas polisi memaksa para penumpang mobil untuk keluar, dimulai dari sopir. Namun, Iqbal mengaku tak menyangka bahwa di dalam mobil masih banyak orang, termasuk perempuan dan anak-anak.

"Di bagian depan pria satu orang dan anak-anak satu dan seorang sopir. Jumlahnya 7 orang. Yang kena tembak bapak-bapak bagian belakang, termasuk ibu-ibu tua itu kena tembak, dan anak-anak itu di bagian kepala. Kami lihat itu waktu mereka dibawa keluar," ungkapnya.

Iqbal melanjutkan, setelah semua penumpang diturunkan, sopir dan satu pria langsung dibawa petugas, sementara lima orang lainnya langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan pertama.

"Tapi ibu-ibu itu tidak bergerak lagi apa karena sudah meninggal dan atau pingsan saat dibawa ke Rumah sakit Siti Aisyah Kota Lubuklinggau karena badannya penuh luka dan keluar dari badannya," ujarnya.

Purwanto (48), adik dari Surini, menuturkan bahwa Surini bersama anak-anaknya pamit kemarin pergi ke Muara Beliti untuk memberikan sumbangan. Dia kaget karena tiba-tiba dapat kabar bahwa saudaranya semua sudah berada di rumah sakit karena kecelakaan.

"Dapat kabar itu saya langsung ke sini. Saya kaget melihat ayuk saya sudah meninggal, sementara yang lainnya mengalami luka tembak," tuturnya.

"Saya tanya pada Diki, sopirnya, 'kenapa kamu ditembak?'. Diki bilang, 'kita dibilang nerobos'," tambahnya saat dijumpai di RS Siti Aisyah Lubuklinggau. 
Sumber: Kompas.com, 18 April 2017 
Ket foto: Mobil berisi satu rombongan keluarga yang sedang melintas yang ditembaki oleh oknum diduga polisi di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Selasa (18/4/2017)

NasDem Optimis Masyarakat Jakarta Dukung Basuki-Djarot

ELITE partai pendukung Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Basuki-Djarot) siang tadi berkumpul di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, Jalan RP. Soeroso, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut dalam rangka koordinasi final menghadapi Pilkada DKI Jakarta putaran kedua yang berlangsung Rabu (19/4).

Dalam konferensi pers yang digelar di Auditorium DPP NasDem, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh optimis pasangan Basuki Thahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat akan mendapat dukungan masyarakat Jakarta.

Untuk itu, dirinya mengimbau kepada masyarakat Jakarta untuk berangkat ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) menggunakan hak pilihnya.

“Jelas sikap kami adalah percaya sepenuh hati dengan seluruh kapasitas dan energi yang kami miliki, partai pendukung sepakat pasangan yang kami dukung Basuki-Djarot, insya Allah,  akan mendapat simpati, empati, dan dukungan dari masyarakat Jakarta yang besok akan menggunakan hak pilihnya,” ujar Surya Paloh, Selasa (18/4).

Dalam konferensi pers yang digelar usai makan siang bersama, Surya Paloh mengungkapkan apa yang menjadi alasan Partai NasDem mendukung Basuki-Djarot akan sesuai dengan harapan dan pikiran yang dirasakan masyarakat Jakarta.

“Kami menghargai semua keputusan hak politik pada Pilkada DKI Jakarta. Tidak ada maksud kami memaksakan mereka untuk memilih pasangan yang kami dukung. Kami hanya berdoa, mudah-mudahan apa yang menjadi pertimbangan kami mendukung pasangan Basuki-Djarot akan sesuai pula dengan harapan dan pikiran yang mereka rasakan,” lanjut Surya Paloh.

Pada kesempatan tersebut, Surya Paloh juga berterimakasih dan meminta maaf, sebagai partai pengusung Basuki-Djarot bahwa selama masa mempromosikan atau kampanye ada yang kurang tepat di hati masyarakat.

Selain itu, Surya Paloh pun berjanji jika Basuki-Djarot kembali dipercaya untuk memimpin Jakarta, sebagai partai pengusung, NasDem akan berbuat lebih baik lagi serta menjadikan memberikan output,  kinerja yang lebih kuat dan kokoh, serta membangun Jakarta yang lebih hebat lagi, lebih membanggakan bagi warga Jakarta. (IH)
Ket foto: Ketua Umum Partai NasDem Surya Palo

Kadiv Humas Polri Mutasi Menjadi Kapolda Papua

GERBONG mutasi Perwira tinggi di lingkungan Polri kembali bergulir. Kali ini ratusan perwira tinggi dan menengah Polri serta beberapa Kapolda di mutasi dari jabatan lama ke jabatan baru.

Sesuai Telegram Kapolri no: ST/1034/IV/2017 Tanggal 18/04/2017, tertera Kadiv Humas Polri diganti dari Irjen Pol Drs. Boy Rafli Amar kepada Irjen Pol Drs. Setyo Wasito SH., yang sebelumnya menjabat sebagai Wakabaintelkam Polri.

Sementara itu, Irjen Pol Drs. Boy Rafli Amar dipromosikan menjadi Kapolda Papua yang sebelumnya dijabat oleh Irjen Pol Drs Paulus Waterpau. Dan, Irjen Pol Drs. Paulus Waterpau menempati posisi baru sebagai Wakabaintelkam Polri.

Sumber tribratanews.polri.go.id menyebutkan ada beberapa Kapolda yang diganti yakni Kapolda Jambi, Kapolda Kalbar, Kapolda Bengkulu, Kapolda Maluku, Kapolda Papua dan Kapolda Kalsel. 
Sumber: tribratanews.polri.go.id, 18 April 2017 
Ket foto: Boy Rafli Amar

Doa Gaston Castano untuk Julia Perez

JULIA Perez masih terbaring lemah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Perempuan yang akrab disapa Jupe ini tengah  berjuang meraih penyembuhan dari kanker serviks stadium empat yang dideritanya.. Dukungan dan doa untuk Jupe pun berdatangan dari kalangan artis maupun penggemar.

Sahabat Jupe, Ruben Onsu bersama sederet artis lain bahkan telah menggelar sebuah acara bertajuk 'Peduli Sahabat Jupe' pada Minggu, 16 April 2017. Tujuan dari acara ini untuk menggalang dana guna membantu meringankan biaya pengobatan Jupe yang kabarnya sudah menghabiskan miliaran rupiah.

Kondisi memprihatinkan yang dialami Jupe juga mengundang kepedulian pemain bola asal Argentina, Gaston Castano yang pernah menjadi suaminya. Meski pernah terlibat perseteruan, Gaston ikut khawatir dengan kondisi Jupe.

Lewat akun Instagram, sebelum acara penggalangan dana berlangsung, pesepakbola itu ikut mengunggah poster promosi program Peduli Sahabat Jupe. Melalui foto itu Gaston juga mengirimkan doa dan dukungan untuk mantan istrinya.

"Tetap semangat KECIL. Never give up TIGER @juliaperrezz," tulis Gaston di foto yang diunggahnya. 
Sumber: Tempo.co, 18 April 2017 
Ket foto: Gaston Castano dan Julia Perez

Ini Alasan Menteri Rini Copot Arif Wibowo Sebagai Dirut Garuda

MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menilai, kinerja yang dicapai PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk saat dipimpin oleh Arif Wibowo belum maksimal dalam berkompetisi baik di lingkup nasional maupun global.

Sehingga, Menteri Rini bersama para pemegang saham mayoritas melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) memutuskan untuk mengganti Arif Wibowo dengan Pahala N Mansury.

"Menurut saya, ada hal yang saya melihat masih perlu diperkuat," kata Menteri Rini di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (18/4/2017).

Dengan diangkatnya mantan Direktur Keuangan dan Treasury PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ini, Menteri Rini berharap Garuda Indonesia bisa melakukan restrukturisasi secara menyeluruh, baik dari segi operasional maupun keuangan. Terutama, terkait sinergi dengan anak usaha perusahaan pelat merah tersebut.

"Bagaimana ke depan kompetitor kita mereka menjualnya dengan paket. Bukan hanya tiket pesawat, tapi juga hotelnya, transportasi daratnya. Nah, ini yang secara sistem mau kami perbaiki di sana," tutur Menteri Rini.

Seperti diketahui, melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan melakukan perombakan direksi, salah satunya posisi Direktur Utama. Selain itu, Garuda Indonesia juga mengangkat enam orang direksi lainnya dalam RUPS.

Melalui RUPS tersebut, Pahala N Mansury diangkat sebagai Direktur Utama, Helmi Imam Satriyono sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Nicodemus P Lampe sebagai Direktur Layanan, Puji Nur Handayani sebagai Direktur Produksi, Nina Sulistyowati sebagai Direktur Marketing dan Teknologi Informasi, Linggarsari Soeharso sebagai Direktur SDM dan Umum, dan Sigit Muhartono sebagai Direktur Kargo. 
Sumber: Kompas.com, 18 April 2017 
Ket foto: Rini Sowwandi dan Arif Wibowo

Menyelamatkan Demokrasi Kita

Franz Magnis-Suseno 
Guru Besar Purnabakti 
Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara 

APA demokrasi kita perlu diselamatkan? Pertanyaan ini dapat muncul sesudah membaca refleksi Kwik Kian Gie (Kompas 3/4/2017). Namun, sebelum mencoba menjawab pertanyaan ini, sebaiknya kita mengingat sejenak sejarah demokrasi di Indonesia.

Bahwa Indonesia merdeka harus bukan hanya demi rakyat, melainkan harus dijalankan oleh rakyat dan atas penugasan rakyat, tak pernah ada yang menyangkal. Tetapi, tentang bagaimana tujuan luhur itu dapat tercapai belum pernah ada kesepakatan. Misalnya, apakah kita dapat belajar dari "demokrasi desa" tradisional?

UUD 1945 sama sekali tidak memuat jaminan demokratis dan karena itu mudah dimanipulasi. Hanya dua setengah bulan kemudian maklumat wakil presiden menciptakan sistem multipartai. UUD Sementara 1950 ekstrem liberal, mirip dengan pola demokrasi di Italia dan Perancis sehingga gagal mewujudkan suatu pemerintahan yang stabil (orang bisa bertanya: bagaimana nasib bangsa andai kata yang dipilih tahun 1950 adalah sistem seperti di Republik Federasi Jerman atau di Skandinavia?). 

Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mendekritkan "kembali ke UUD 1945". Namun, sistem "demokrasi terpimpin" itu sedemikian mengosongkan mekanisme-mekanisme demokratis masyarakat sehingga enam tahun kemudian tinggal dua kubu berhadapan tak terdamaikan: PKI dengan sekutu-sekutunya, dan kubu anti-komunis yang terutama terdiri atas agama-agama dan Angkatan Darat. Akhirnya Presiden Soekarno tinggal seorang diri dan tergeser oleh militer. Orde Baru itu sendiri akhirnya membeku dalam otoritarianisme. Revolusi demokratis para mahasiswa meyakinkan Soeharto bahwa ia harus mundur.

Yang terjadi kemudian tak kurang daripada menakjubkan, apalagi kalau dibandingkan dengan apa yang terjadi di Mesir sesudah revolusi demokratis 2011 yang menyingkirkan Hosni Mubarak.

Meski potensi konflik besar sekali-banyak konflik di bawah Soeharto hanya ditutup-tutupi, tidak ditangani-dan memang terjadi beberapa konflik amat serius, tokoh-tokoh nasional yang segera berperan sesudah Pak Harto mundur berhasil mengantar Indonesia menjadi negara yang demokratis, tetap Pancasilais, non-sektarian, teratur, dan damai. Secara khusus perlu disebutkan peran Amien Rais yang memimpin MPR pilihan rakyat dalam melakukan amandemen-amandemen yang memastikan demokratisasi dan penjaminan hak-hak asasi manusia Indonesia.

Ancaman

Namun, sekarang demokrasi kita memang terancam. Terancam oleh kelemahan internal partai-partai politik dan merajalelanya korupsi di kelas politik. Terancam oleh nostalgia Orde Baru yang mau mencabut kembali amandemen-amandemen yang menyerahkan kekuasaan ke tangan rakyat. Barangkali paling berbahaya adalah gelombang penegasan identitas keagamaan di mana perspektif "kita semua adalah orang Indonesia" tergeser oleh "kami berhadapan dengan mereka". Gawat bagi suatu negara Pancasila!

Dalam kaitan ini, Kwik Kian Gie membedakan antara "negarawan" dan "political animal". Tetapi, bukankah biasanya baru jauh belakangan menjadi jelas siapa yang betul-betul seorang negarawan? Dan, apakah orang bisa menjadi negarawan kalau dia bukan political animal? Kwik Kian Gie menyesalkan prinsip kemenangan demokratis dengan mayoritas "50%+1".

Tetapi, apa di Indonesia pernah diambil keputusan seperti itu? Apa di negara demokratis sindiran ini punya relevansi? Bukankah alternatifnya adalah oligarki di mana golongan tertentu merasa berhak menetapkan ke mana seluruh rakyat harus bergerak? Dalam demokrasi kediktatoran mayoritas justru dicegah dengan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dalam undang-undang dasar. Jaminan itu memastikan bahwa kepentingan vital-asasi minoritas-minoritas aman terhadap mayoritas. Bahwa keputusan politik praktis diambil menurut kehendak yang banyak dan bukan yang sedikit, memang itulah yang namanya demokrasi.

Jangan mundur lagi

Logika itu dibantah oleh argumentasi klasik feodalisme bahwa rakyat terlalu bodoh untuk dibiarkan memutuskan nasibnya sendiri. Namun, di Indonesia masalah demokrasi justru bukan rakyat, melainkan elite. Ternyata sekian pemilihan sejak 1999 (begitu pula dua pemilu tahun 1955) berjalan lancar. Siapa yang berani menyangkal bahwa para pemilih, ya rakyat, tahu orang dan partai mana mereka pilih? Saya kira, lama-kelamaan kesabaran kita dengan pola pemikiran feodalistik perlu diakhiri.

Kwik Kian Gie mengusulkan supaya kita kembali ke MPR pra-amandemen yang terdiri atas tiga bagian: Sepertiga dipilih langsung oleh rakyat (sekarang 100 persen), sepertiga merupakan Utusan Golongan, dan sepertiga Utusan Daerah. Tetapi, usul ini tidak memperhatikan dua hal. Yang pertama: MPR seperti itu belum pernah berfungsi di Indonesia. MPRS pasca-1959 terdiri 100 persen atas orang yang diangkat oleh presiden (maka 1966 gampang disesuaikan dengan kepentingan penguasa baru). Dan, selama 32 tahun pemerintahan Soeharto, MPR tak pernah lebih dari lembaga rubber stamp saja.

Yang kedua: siapa yang akan menetapkan para wakil "utusan golongan" dan "utusan daerah" itu? Kisruh kepemimpinan DPD baru-baru ini menunjukkan masalahnya. Elite mana yang "lebih pintar dari rakyat" yang akan dapat menentukan siapa yang menjadi "wakil golongan" dan "wakil daerah"? Pengembalian MPR ke sistem oligarki membuka pintu lebar-lebar terhadap politik transaksi kepentingan, korupsi, dan sektarianisme. Menurut saya, jelaslah bahwa lebih baik MPR dipilih langsung oleh rakyat Indonesia.

Kiranya ancaman serius terhadap demokrasi sekarang tidak dapat diatasi dengan memutar roda sejarah kembali ke sistem kekuasaan oligarki, melainkan dengan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sekian kekurangan struktural yang memang masih menjadi kelemahannya. Kemajuan-kemajuan demokratis yang tercapai sesudah jatuhnya rezim Orde Baru (dan sudah memungkinkan berkembangnya Indonesia sebagai negara "normal" dan "mantap") jangan kita izinkan dicuri kembali oleh mereka yang belum bisa menerima bahwa sekarang seluruh rakyat ikut menentukan nasibnya sendiri. 
Sumber: Kompas, 18 April 2017
 
Didukung : Creating Website | MFILES
Copyright © 2015. Ansel Deri - All Rights Reserved
Thanks to KORAN MIGRAN
Proudly powered by Blogger