Headlines News :

Artikel Terbaru

Catatan ke Gedung Peten Ina

Written By Ansel Deri on Friday, November 16, 2018 | 12:38 PM

Oleh Ansel Deri
Warga asal Boto, Nagawutun, Lembata 

AROMA dugaan korupsi pengadaan peralatan sound system tahun 2017 untuk aktivitas persidangan para anggota DPRD Lembata, mulai terkuak. Dalam proses pelaksanaan proyek di gedung Peten Ina (baca: DPRD) bernilai Rp. 1,2 miliar tersebut ada indikasi harga barang digelembungkan. Hasil audit BPK NTT menyebutkan, ada dugaan negara dirugikan lebih dari Rp 200 juta.

Nama Burhan Kia, petinggi Sekretariat DPRD Lembata juga terseret dalam dugaan korupsi tersebut. Burhan, sekretaris dewan, menyatakan siap diperiksa penyidik tipikor Polres Lembata. Selama ini, ia mengaku selalu kooperatif saat polisi memeriksa kasus ini. Tapi pemeriksaan Burhan sempat terhenti dan baru dilanjutkan. “Saya pasti tetap pada sikap yang sama yakni siap memberi keterangan kepada polisi." (PosKupang.com, 8/11 2018).

Kasus mark up tersebut melahirkan beberapa catatan. Paling kurang ada dua. Pertama, korupsi dan perilaku busuk masih akrab mengisi ruang di mana para wakil rakyat menunaikan tugasnya selaku pengemban mandat rakyat. Sinyalemen busuk seperti itu diperkuat survei Tranparency Internasional Indonesia (TII) yang menempatkan DPR sebagai salah satu institusi terkorup di Indonesia (Bdk. Jangan Bunuh KPK ; 2009 hal. 45).

Kedua, dugaan korupsi tersebut di atas merupakan tamparan bagi para wakil terutama dalam memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu legislasi, budgeting, dan pengawasan. Apalagi, masalah itu terjadi dalam ruang Peten Ina. Karena itu, para wakil rakyat juga perlu serius membantu aparat kepolisian mengungkap skandal tersebut guna membersihkan wajah DPRD di hadapan publik. Upaya membersihkan lembaga terhormat itu merupakan bagian dari tugas dan tanggungjawab wakil rakyat.

Korupsi

Kasus sound system di atas menunjukkan betapa korupsi tak sekadar terjadi di berbagai institusi di tingkat nasional namun juga di tingkat lokal dan sudah masuk fase mengkhawatirkan. Meski demikian, komitmen memberantas korupsi sudah terlihat sejak pemerintahan Presiden Yudhoyono dan diteruskan di era Presiden Jokowi. Yudhoyono dalam pidato akhir masa jabatannya di gedung DPR RI, Senayan, Jumat (15/8 2014) menegaskan, korupsi telah kita perlakukan sebagai kejahatan luar biasa yang penanganannya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula.

Korupsi adalah sumber segala bencana dan kejahatan, the root of all evils. Koruptor bahkan relatif lebih berbahaya dibandingkan teroris. Uang triliunan rupiah yang dijarah koruptor, misalnya, adalah biaya hidup-mati puluhan juta penduduk miskin Indonesia. Dalam konteks itu, koruptor adalah the real terorist. Adalah mimpi di siang bolong untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pelayanan kesehatan serta mutu pendidikan, dan lain-lain bila korupsi masih dibiarkan menari-nari di depan mata.

Hasil riset Indah Harlina dkk, dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (2013) menyebutkan, korupsi merupakan permasalahan yang dihadapi semua pemerintah di dunia yang berlangsung baik di lembaga negara, lembaga privat maupun kehidupan sehari-hari karena terjadi abuse of power. World Bank mendefinisikan korupsi sebagai the misuse or abuse of public power to privat gain, yaitu penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau golongan.

Ada dua prinsip utama menentang korupsi. Pertama, korupsi merupakan sebuah kejahatan sosial yang harus diberantas melalui proses peradilan tindak pidana kejahatan. Kedua, peraturan-peraturan harus dibuat baik secara domestik agar proses peradilan tindak kejahatan menjadi efektif.

Dalam Negeri Para Mafioso karya Denny Indrayana (2008), Ahmad Syafii Maarif, menguraikan soal korupsi dan akibat yang menyertainya. Dalam kajian politik, korupsi –mengikuti dalil Lord Acton– dianggap sebagai produk kekuasaan, melalui pernyataannya power tends to corrupt, absolut power corrupts absolutely.

Dari sudut pandang ini, korupsi di Indonesia dapat dipahami sebagai produk atau warisan kekuasaan masa pemerintah sebelumnya dan diyakini telah direproduksi tanpa malu pada masa kini. Korupsi menyebabkan terjadinya pembusukan politik (political decay) sehingga perpolitikan negeri ini semakin terpuruk.

Korupsi –demikian Shanti Dwi Kartika (2013)– berpotensi mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi seperti fenomena gunung es. Ia (korupsi) begitu mudah dijumpai dalam ruang pemerintahan baik pusat maupun daerah, kekuasaan politik dan birokrasi serta relasi sosial kemasyarakatan terkait pelayanan publik (public service).

Wakil rakyat

Potensi dan praktik korupsi seperti dugaan mark up peralatan sound system di DPRD Lembata tahun 2017 yang berimbas pada potensi kerugian negara, selalu hadir dalam setiap berganti rezim. Guna mengantisipasi potensi dan praktek korupsi, pemerintah juga tetap berkomitmen mengeliminasi praktek tersebut melalui berbagai regulasi guna mencegahnya.

Di lain sisi, korupsi tetap menjadi tantangan pemerintah dan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mulai dari pusat hingga daerah. Pada saat bersamaan, selain eksekutif dan yudikatif, lembaga legislastif dituntut untuk memainkan tugas dan fungsinya untuk mencegah terjadinya praktek korupsi. Kita tahu korupsi bisa terjadi di mana saja dan dilakukan oleh orang maupun kelompok.

Dalam konteks Lembata, hal itu menuntut kepekaan para wakil rakyat memaksimalkan tugas dan fungsinya untuk bersama-sama pemerintah memajukan lewotana, leu awuq yang pada 2018 merayakan ulang tahun ke-20 otonomi.

Para wakil rakyat di Peten Ina perlu menyadari tugas dan fungsinya. Pertama, fungsi legislasi. Fungsi ini berkaitan dengan kewenangan penyusunan peraturan daerah, yaitu menginisiasi lahirnya Ranperda dan juga membahas dan menyetujui/menolak Ranperda yang diusulkan eksekutif.

Kedua, fungsi budgeting yaitu menyusun dan menetapkan APBD. Ketiga, fungsi pengawasan yaitu melakukan pengawasan terhadap implementasi perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah (baca: Pos Kupang, 31/8 2009).

Jika tugas dan fungsi tersebut ditunaikan dengan penuh tanggungjawab maka bukan tidak mungkin potensi korupsi dapat dicegah. Bila pencegahan korupsi dilakukan sejak awal maka upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance), tercapai. Ini yang tentu juga menjadi kerinduan kolektif masyarakat terhadap anggota DPRD selaku pengemban dan penyambung lidah rakyat. 
Sumber: Pos Kupang, 16 November 2018

Presiden Jokowi: Monumen Kapsul Waktu Miliki Semangat Avengers

 PRESIDEN Joko Widodo, Jumat (16/11/2018) pagi, meresmikan Monumen Kapsul Waktu di Merauke, Provinsi Papua. Tujuh mimpi anak-anak bangsa diletakan secara permanen di Monumen Kapsul Waktu Impian Indonesia di Merauke, di ujung timur Indonesia.

“Karena itu, kelak pada tahun 2085 dibuka oleh penerus kita. Apakah tujuh mimpi besar itu telah bisa kita wujudkan? Jadi, ini bukan semata-mata monumen biasa. Ini adalah monumen impian kita bersama,” kata Presiden saat memberi sambutan, seperti dikutip dari siaran pers resmi Istana, Jumat (16/11/2018).

Presiden menjelaskan, untuk bertahan puluhan tahun dan bisa dibaca generasi penerus, tujuh impian anak-anak bangsa dimasukkan dalam kapsul yang bentuknya sangat futuristik.

“Saya juga mengikuti di media sosial yang ramai membicarakan Monumen Kapsul Waktu ini. Katanya, bentuknya seperti markas Avengers yang juga sangat futuristik,” ucap Presiden.

Monumen ini, lanjut Presiden, memang memiliki jiwa dan semangat yang sama dengan para Avengers. Para Avengers, tidak hanya punya mimpi besar, tapi juga melakukan tindakan yang besar untuk melindungi orang banyak.

"Begitu pula, melalui monumen ini, kita bukan saja meletakkan mimpi kita sebagai bangsa yang besar, tapi kita akan berkerja keras, bekerja bersama, berikhtiar untuk mewujudkan mimpi besar itu,” kata Kepala Negara.

Tujuh mimpi anak-anak bangsa dari 34 Provinsi yang ditulis dan disimpan dalam Kapsul waktu itu adalah: 1. SDM Indonesia kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia. 2. Masyarakat Indonesia menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika. 3. Indonesia sebagai pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia. 4. Masyarakat dan aparatur pemerintah kita bebas dari perilaku korupsi. 5. Membangun infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia. 6. Indonesia sebagai negara yang mandiri dan negara yang paling berpengaruh di Asia Pasifik. 7. Indonesia sebagai barometer pertumbuhan ekonomi dunia.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Irianto Joko Widodo, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Selain itu, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Gubernur Papua Barat Lukas Enembe, dan Bupati Merauke Frederikus Gebze. 
Sumber: Kompas.com, 16 November 2018 
Ket foto: Presiden Joko Widodo, Jumat (16/11/2018) pagi ini meresmikan Monumen Kapsul Waktu di Merauke, Provinsi Papua. Tujuh mimpi anak-anak bangsa diletakan secara permanen di Monumen Kapsul Waktu Impian Indonesia di Merauke, di ujung timur Indonesia.

Badut Politik, Komoditas Politik

Written By Ansel Deri on Wednesday, November 14, 2018 | 4:35 PM

Oleh Seno Gumira Ajidarma
Panajournal.com

BADUT politik adalah kekonyolan karena yang membuat orang tertawa adalah kebodohannya. Bukan kebodohan manusia lugu, melainkan kebodohan manusia yang berusaha tampak pintar tapi gagal. Maka tawa yang lahir dari perilaku badut politik ini bukanlah tawa kebahagiaan yang wajib disyukuri.

Tawa bagi perilaku badut politik adalah tawa yang mewakili perasaan tidak enak, seperti yang berlangsung dalam discomfort humor. Bedanya, ini bukan panggung komedi. Ini realitas politik. Dengan demikian, jika dalam konteks panggung komersial penonton dirugikan sekadar karena batal terhibur, dalam kehidupan sosial para badut politik merugikan kemanusiaan karena eksistensi mereka yang mubazir.

Tawa dalam perasaan tidak enak atas kekonyolan badut politik ini, jika dijabarkan lebih jauh, adalah tawa yang lahir dari perasaan jengkel, marah, getir, dan keterhinaan karena kecerdasan yang tertawa telah dilecehkan. Semua itu campur aduk jadi satu, tapi tetap menjelma tawa karena berlangsungnya kerja humor dalam perilaku tersebut: bisosiasi, yang berarti lahirnya tawa akibat kejutan karena harapan tak terpenuhi dari perbenturan dua kerangka acuan tak sepadan (Koestler, 1980 [1964]: 321-9). Dalam hal badut politik, ketika sensasi keterkejutannya memudar, saat itulah ketersadaran kritis melahirkan geleng-geleng kepala, yang memiliki makna dominan seperti berikut: kok bisa?

Artinya, perilaku badut politik yang menimbulkan tawa itu untuk sekilas berada di luar nalar orang banyak (yang sudah salah kaprah disebut "akal sehat"). Namun, ketika "disehatkan", alias diperiksa lebih rinci sebab-akibatnya, meskipun sebetulnya kemudian akan "masuk akal" (untuk tidak mengatakannya "terpaksa bisa diterima") juga urutan peristiwanya, kebadutannya tidak perlu dimaklumi dalam keseriusan politik. Dalam politik, semua orang harus serius dan pintar. Jika tidak, gelanggang politik akan menjadi panggung komedi dan para "negarawan" (ya, tanda kutip itu ada maksudnya!) akan menjadi badut-badut politik yang berpengaruh besar terhadap adab politik itu sendiri.

Adab? Seberapa beradab politik Indonesia kontemporer? Tanggapan terhadap badut politik bisa menjadi ukuran. Jika kebadutannya dengan kesadaran penuh sengaja diabaikan, sehingga terisolasi sebagai kebadutan personal dan lokal, tersila diukur keberadabannya dalam mencegah kerugian. Jika kebadutannya ditanggapi dengan keseriusan berlebih-lebihan, karena pemanfaatannya yang sangat menguntungkan sebagai komoditas politik, tersila diukur keberadabannya, ketika pihak mana pun saat kebadutannya terbongkar segera menambah jumlah badut-badut politik.

Saya garis bawahi ungkapan "pihak mana pun" karena dalam tiupan angin politik, sebelum maupun sesudah kebadutan menjadi masalah yang berlebih-lebihan seriusnya, pihak mana pun memanfaatkan kebadutan itu sebagai komoditas politik dengan eksploitasi yang sebesar-besarnya. Bahkan, ketika angin politik berbalik, "mencari keuntungan dalam kerugian" pun dilakukan, sebagaimana politikus terandaikan mampu melakukannya. Namun, jika kebadutan yang dimanfaatkannya sebagai komoditas politik, metamorfosis dari politikus menjadi badut politik tidak dapat dielakkannya.

Bagaimanakah posisi penonton (panggung) politik? Dalam perbandingannya dengan panggung teater, penonton mungkin merasa tidak berpolitik. Namun penonton tidak dapat mengingkari betapa dirinya memang terlibat dalam politik, sebagaimana penonton teater tidak dapat mengingkari keterlibatannya menonton. Bagi teater, publik adalah faktor mutlak, karena tontonannya dianggap sukses bukan hanya jika terungkap dengan baik, tetapi juga bila publiknya terlibat dalam peristiwa teaternya (Soekito, 8/5/1972: 6).

Dioper kembali ke politik, giliran publik kini yang memberi makna keterlibatannya, menyaksikan badut politik sebagai komoditas politik. 
Sumber: Koran Tempo, 13 November 2018
 
Didukung : Creating Website | MFILES
Copyright © 2015. Ansel Deri - All Rights Reserved
Thanks to KORAN MIGRAN
Proudly powered by Blogger