KWI: Negara Tidak Boleh Intervensi Keyakinan Agama

Sekretaris Komisi Hubungan Antar Agama Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Romo Benny Susetyo mengatakan, negara seharusnya tidak boleh mengintervensi keyakinan agama karena hal tersebut dinilai inkonstitusional.

"Kebebasan seseorang untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing tidak dapat diintervensi oleh negara," kata Romo Benny dalam sidang uji materi UU Penodaan Agama No 1/PNPS/1965 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Rabu.

Benny juga memaparkan, negara tidak boleh membatasi agama dan keyakinan apapun karena hak kebebasan beragama merupakan hak asasi yang tidak dapat dibatasi oleh pihak mana pun.

Menurut dia, agama merupakan persoalan masing-masing individu dan peran negara hanya sebatas memfasilitasi agar setiap warga negara dapat beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya.

Ia mempertanyakan mengenai siapa otoritas yang paling berhak menetapkan suatu keyakinan sebagai aliran yang menyimpang atau sesat, apakah tokoh agama ataukah lembaga pemerintahan.

Benny menegaskan, sejumlah pasal yang terdapat dalam UU Penodaan Agama merupakan bentuk diskriminasi yang tidak sesuai dengan kebebasan beragama yang terdapat dalam UUD 1945.

"UU itu tidak sesuai dengan kebebasan beragama dan cenderung dipakai sebagai alat mengkriminalisasikan aliran yang menyimpang," katanya.

Ia juga mengemukakan, negara tidak bisa mengintervensi keyakinan setiap warga negaranya antara lain karena Indonesia bukanlah suatu negara agama.

Sumber: ANTARA, 10 Pebruari 2010

Ket foto: Pastor Beny Susetyo Pr. Foto: dok.hurek.blogspot.com

Laura Chinchilla Miranda, Presiden Kosta Rika

Laura Chinchilla Miranda lahir dan dibesarkan di sebuah negeri hijau yang aman, tenteram, dan bahagia. Dia kemudian terpilih menjadi pemimpin negeri itu. Ini bukan sebuah dongeng. Ini kisah nyata. Laura Chinchilla adalah seorang tokoh nyata.

Hari Minggu (7/2), dia memenangi pemilihan umum Kosta Rika dan menjadi presiden terpilih negara di Amerika Tengah itu. Tanggal 8 Mei mendatang dia akan dilantik menggantikan Oscar Arias dan akan menjadi presiden perempuan kelima di Amerika Latin. Kosta Rika tampil dalam deretan setelah Nikaragua, Panama, Cile, dan Argentina.

Mengapa Kosta Rika disebut negeri hijau, aman, tenteram, dan bahagia?

Negara kecil itu—luasnya lebih kurang sepertiga Pulau Jawa dengan penduduk 4,6 juta jiwa—terletak di Amerika Tengah, kawasan yang kerap bergolak. Namun, negara ini bahkan tak punya militer, yang dihapus tahun 1949.

Tak ada hijaunya militer, yang ada adalah hijaunya hutan. Negara yang stabil ini sangat peduli terhadap lingkungan. Lebih dari separuh wilayahnya ditutupi hutan, naik dari tahun 1980-an yang hanya 20 persen dari wilayah.

Kepedulian terhadap lingkungan itu memungkinkan menjadikan wisata lingkungan di negeri itu sebagai industri yang penting.

Dalam indeks kebahagiaan yang dibuat oleh ahli-ahli di Universitas Yale dan Universitas Columbia, AS, Kosta Rika selalu menduduki salah satu tempat atas. Hasil indeks yang dikeluarkan bulan lalu, Kosta Rika berada di tempat ketiga dari 163 negara, hanya di bawah Eslandia dan Swiss. Naik dari tempat kelima dua tahun lalu.

Menurut para analis, tingginya peringkat kebahagiaan penduduk Kosta Rika tersebut, selain karena hijaunya negeri itu, juga karena kuatnya jaringan sosial pertemanan, keluarga, dan tetangga, program sosial dan pendidikan di mana-mana, serta toleransi pembagian sosial dan perbedaan pendapat. Angka harapan hidup warganya terbilang tinggi, yakni 78,5 tahun.

Hari Minggu lalu, negara itu membuat sejarah dengan memilih Laura Chinchilla menjadi presiden perempuan pertama. ”Terima kasih Kosta Rika. Ini jelas saat kebahagiaan, tetapi terutama saat kerendahan hati ... saya tidak akan mengkhianati kepercayaan itu,” katanya di ibu kota San Jose ketika hasil suara memperlihatkan dia menang telak.

Chinchilla, yang kandidat Partido Liberacion Nacional (PLN) itu, mendapatkan 47 persen suara, jauh di atas saingannya, Otton Solis dari Partido Accion Ciudadania, yang mendapat 25 persen suara, dan Otto Guevara dari Partido Movimiento Libertario dengan 21 persen suara.

Aman dan makmur

Walau hijau, aman, tenteram, dan bahagia bukan berarti Kosta Rika—yang juga mengandalkan ekspor kopi, pisang, nanas, dan komponen elektronik itu—tak punya masalah. Kebijakan ekonomi pemerintahan Oscar Arias, di mana Chinchilla menjadi wakil presiden, membantu Kosta Rika terlindung dari krisis ekonomi dunia. Namun, para pengkritik menyatakan, kebijakan pemerintah melayani pengembang-pengembang besar untuk meningkatkan perekonomian dengan mengorbankan ekosistem negara itu.

Kelompok lingkungan yang merupakan kaum berpengaruh di negara itu mengecam kebijakan proinvestasi Arias, terutama keputusannya untuk mencabut moratorium atas penambangan terbuka. Mereka mengkhawatirkan Chinchilla akan melanjutkan kebijakan itu.

”Kelompok-kelompok itu, yang hanya memusatkan perhatian pada perlindungan (lingkungan) tanpa mengkhawatirkan bagaimana kita akan memberi rakyat makanan tanpa mengkhawatirkan mengenai lapangan kerja, tidak akan mengerti visi kami,” kata Chinchilla.

Dia memang telah menyatakan akan melanjutkan kebijakan ekonomi yang sama dengan presiden yang digantikannya, yang adalah juga mentornya itu.

Sehari setelah terpilih, Chinchilla, yang mendapat gelar master pada bidang politik dari Universitas Georgetown, AS, itu, mengatakan, dia akan memprioritaskan mendapatkan kesepakatan perdagangan bebas dengan Uni Eropa, China, dan negara-negara Asia.

Strategi pembangunan Kosta Rika dalam tahun-tahun belakangan berpusat pada peningkatan pariwisata dan ekspor, terutama buah dan kopi, juga pada produk manufaktur, seperti mikrocip, melalui pakta-pakta perdagangan bebas.

”Ini adalah isu-isu prioritas bagi kami,” kata Chinchilla kepada Reuters dalam wawancara di rumahnya di pinggiran San Jose.

Kosta Rika telah mempunyai pakta perdagangan dengan AS. Perundingan dengan Uni Eropa dan China berlanjut, sedangkan rencana kesepakatan dengan Singapura sedang ditinjau.

Namun, PLN gagal mendapatkan mayoritas dalam Kongres yang mempunyai 57 anggota sehingga aliansi dengan pihak yang pernah menjadi saingannya akan diperlukan supaya kesepakatan-kesepakatan bisa diratifikasi.

Salah satu kemungkinannya adalah dengan Partido Movimiento Libertario, yang properdagangan bebas. Chinchilla menolak menyatakan, apakah dia akan bermitra dengan partai itu, yang menginginkan pembaruan ekonomi yang lebih mendalam serta telah mengusulkan penghapusan mata uang lokal dan menggantinya dengan dollar AS.

Laura Chinchilla lahir pada 28 Maret 1959 di Desemparados, Kosta Rika, dari pasangan Rafael A Chinchilla Fallas dan Emilce Miranda Castillo.

Dia adalah salah satu dari dua wakil presiden Oscar Arias, pemenang Hadiah Nobel Perdamaian. Pada saat-saat akhir kampanye, posisinya yang unggul dari saingan-saingannya sempat goyah karena isu bahwa dia hanya akan menjadi boneka Arias.

Oscar Arias, yang tahun lalu menjadi mediator krisis Honduras itu, mengatakan, dia akan pensiun dan tidak akan ikut campur dalam pemerintahan.

Dalam kampanyenya, Chinchilla mengatakan akan meningkatkan belanja pendidikan menjadi 8 persen produk domestik bruto serta meningkatkan pendanaan untuk keamanan.

Di situs internetnya, dia menyatakan visinya berupa ”sebuah Kosta Rika yang aman dan sejahtera”.

”Negeri kita tidak bisa berhenti. Kita harus melangkah maju. Karena itu, saya mengusulkan membangun sebuah Kosta Rika dengan keamanan dan kesejahteraan,” katanya.

Chinchilla mengajak rakyat Kosta Rika membangun dan memperkuat kekuatan publik untuk memerangi kriminalitas. Dia, antara lain, akan membentuk sebuah badan untuk menghadapi kejahatan yang masuk ke negara itu, yang dibawa oleh para penyelundup narkoba yang menggunakan Kosta Rika sebagai rute transit.

Setelah menjadi Wakil Menteri Keamanan Publik, anggota Kongres, Wakil Presiden, dan Menteri Kehakiman, jabatan Presiden ini adalah tanggung jawab paling besar yang diemban Laura Chinchilla dalam mengabdi pada negaranya. (Reuters/AFP/AP/DI)

Laura Chinchilla Miranda
• Lahir: Desamparados, Kosta Rika, 28 Maret 1959
• Orangtua: Rafael Chinchilla Fallas dan Emilce Miranda Castillo
• Suami: Jose Maria Rico
• Anak: Jose Maria Rico Chinchilla
• Pendidikan: Master Ilmu Politik Universitas Georgetown, AS, 1989
• Karier politik:
- 1994: Wakil Menteri Keamanan Publik, kemudian menjadi Menteri Keamanan Publik
- 2002: terpilih sebagai anggota Kongres
- 2006: Ditunjuk sebagai Wakil Presiden sekaligus Menteri Kehakiman pada masa pemerintahan Presiden Oscar Arias

Ket foto: Presiden Kosta Rika, Laura Chinchilla Miranda
Sumber: KOMPAS, 10 Februari 2010

Zat Timah Kategori Sangat Berbahaya Cemari Laut Timor

Meledaknya sumur minyak Montara di Blok Atlas Barat di Laut Timor pada 21 Agustus 2009 lalu juga menumpahkan gas dan kondesat berbahaya bagi manusia seperti timah.

"Timah adalah sejenis zat yang tidak bisa terurai. Bahan berbahaya itu masuk melalui ikan, siput atau kerang laut yang jika dikonsumsi manusia secara otomatis akan langsung tertular pada manusia," kata ahli biologi kelautan dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr Felix Rebung di Kupang, Selasa (9/2/2010).

Dosen Fakultas Pertanian Undana Kupang mengemukakan hal itu setelah mempelajari hasil uji Laboratorium Afiliasi Fakultas MIPA dan Sains Universitas Indonesia terhadap pencemaran minyak mentah (crude oil) di Laut Timor yang diumumkan pada 4 Januari 2010.

Direktur Laboratorium Afiliasi Fakultas MIPA dan Sains Universitas Indonesia dalam laporannya menyebutkan, kadar minyak yang mencemari Laut Timor mencapai 0,28 mg/liter, sedang kadar minyak yang diambil dengan menggunakan sampel dari rumput laut mencapai 3,64 mg/liter.

Sementara zat timah yang diambil dengan menggunakan sampel air laut mencapai 35,26 mg/liter, sedang zat timah yang diambil dengan menggunakan sampel rumput laut mencapai 29,26 mg/liter.

Felix Rebung mengatakan, berdasarkan Environmental Protection Agency (EPA), sebuah agen peneliti dari AS, zat timah yang dipandang normal akibat terjadinya pencemaran minyak hanya 3,4 ppb, jika sudah mencapai 35,26 mg/liter maka hal itu sudah termasuk dalam kategori sangat berbahaya.

Ia menjelaskan, efek dari zat timah tersebut akan menyebabkan terjadinya keracunan akut pada sistem syaraf pusat dalam jangka panjang, mengikat gugus aktif dalam sel darah merah sehingga pembentukan sel darah merah menjadi terhambat.

Selain itu, memperpendek umur sel darah merah serta menurunkan jumlah sel darah merah dalam tubuh manusia, dan menyebabkan terjadinya perubahan dalam otot jantung pada anak-anak.

Sementara, efek negatif yang ditimbulkan akibat keracunan Cadmiun (Cd) adalah mempengaruhi sistem yang bekerja pada ginjal, mempengaruhi darah dan jantung, tulang-tulang menjadi cepat rapuh dan mematikan sel-sel sperma.

Salah seorang konsultan hukum dari Amerika Serikat David John ketika bertemu dengan Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) Ferdi Tanoni di Kupang, Selasa, menyatakan kesediaannya untuk membantu tim bantuan hukum dari YPTB untuk menggugat operator ladang minyak terkait dengan pencemaran tersebut.

"Kami sudah menangani sejumlah kasus pencemaran di AS seperti pengeboran minyak di negara bagian Luciana dan meminta operator ladang minyak tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada rakyat yang dirugikan, selain membersihkan wilayah perairan dari kotoran minyak serta melakukan studi kesehatan jangka panjang terhadap lingkungan masyarakat," katanya.

John mengatakan kasus pencemaran minyak di Laut Timor merupakan yang terbesar di dunia setelah kasus Exxon Valdez di Laut Alaska pada 1989 yang memuntahkan sekitar 42 juta liter minyak.

Akibat meledaknya ladang minyak Montara tersebut, setiap hari dimuntahkan sekitar 500.000 liter minyak ke Laut Timor yang membutuhkan waktu berpuluh tahun untuk membersihkannya.

Sumber: KOMPAS.COM, 9 Februari 2010

Gamawan Fauzi: Saya Jadi Enggan Mengungkapkan Ide

TELEPON seluler seorang wartawan Tempo berdering setelah majalah ini mengangkat berita tentang upah pungut, Oktober tahun lalu. Sang penelepon adalah Gamawan Fauzi, yang baru saja diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia Bersatu II. Dengan lugas, Gamawan menyatakan terima kasih atas berita itu dan berjanji akan mengembalikan upah pungut yang diterima kementeriannya sebesar Rp 95 miliar ke kas negara.

Ketegasan dan kejujuran memang menjadi ciri Gamawan sejak dia menjadi Bupati Solok, Sumatera Barat, lima belas tahun lalu. Di kabupaten itu, dia menerapkan prinsip keterbukaan informasi dalam tender pengerjaan proyek pemerintah. Birokrasi pemerintahan dibersihkan dari penyakit korupsi. Lantaran itu, Perkumpulan Bung Hatta Anti-Corruption Award mengganjarnya penghargaan pada 2004.

Tak aneh pula Gamawan merasa tak enak hati bila sepanjang pekan lalu dia dituding bersikap permisif dalam urusan pemberian honor Bank Pembangunan Daerah kepada kepala daerah. Dia merasa masygul lantaran media massa tak membedakan honor dengan fee atau komisi yang jelas dilarang. Dia juga menduga publik mencampuradukkan honor BPD dengan honor untuk musyawarah pimpinan daerah yang sudah jelas diatur dalam keputusan presiden.

Bukan cuma predikat sebagai ”orang lurus” yang disandang Gamawan. Dia juga dikenal cerdas dan menempuh karier sebagai pegawai negeri dengan gemilang. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Andalas ini awalnya magang di Lembaga Bantuan Hukum Padang, sebelum menjadi pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kemudian, pada 1995, saat masih berusia 38 tahun, dia ditunjuk sebagai Bupati Solok.

Untuk menjelaskan posisinya dalam soal honor dari BPD, Kamis pekan lalu Gamawan menyempatkan datang ke kantor redaksi majalah Tempo. Mengenakan kemeja batik berwarna keemasan, dia juga menjelaskan soal pemekaran daerah dan kedekatannya dengan sejumlah pemimpin negeri ini.

Bagaimana sesungguhnya duduk soal pemberian honor dari Bank Pembangunan Daerah kepada kepala daerah itu?
Berita soal honor ini sudah kacau-balau. Orang tak bisa membedakan honor, rabat, dan komisi. Orang juga mengacaukan antara honor untuk musyawarah pimpinan daerah yang dananya dari APBD dan usul agar BPD memberikan honor kepada kepala daerah. Semasa menjabat Gubernur Sumatera Barat, Gamawan disebut telah mengeluarkan surat yang mengatur pemberian honor untuk kepala daerah. Padahal tak ada itu. Yang benar, itu surat keputusan pengangkatan musyawarah pimpinan daerah dan pembayaran honor mereka dengan dana dari APBD. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986, pasal 8, dibayar Rp 4,2 juta per orang. Pembayarannya lewat Bank Nagari. Tapi orang berpikir itu honor dari BPD.

Indonesia Corruption Watch melansir Anda menerima Rp 60 juta per bulan?
Saya bilang tolong ralat, jumlahnya Rp 4,2 juta per bulan. Setelah dipotong pajak, setahun menjadi sekitar Rp 60 juta. Tapi semua sudah mengutip Rp 60 juta per bulan. Badan Pemeriksa Keuangan tidak melarang pemberian honor itu. Dan ini tidak cuma berlaku di Sumatera Barat, tapi di seluruh Indonesia, semua kabupaten, kota, dan provinsi.

Lalu bagaimana dengan honor tetap dari BPD untuk kepala daerah?
Saya pernah mengundang diskusi Pak Haryono (Haryono Umar, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi). Ini sebenarnya cuma wacana, bagaimana kalau kita tetapkan honor. Sebagian besar daerah sudah menyetop honor itu sejak 2006 karena ada surat edaran dari Bank Indonesia yang berisi imbauan menghentikan praktek pemberian honor. Sumatera Barat sudah menghentikan pemberian honor. Sejak 2006, saya sudah tak terima lagi.

Apa argumen di balik usul pemberian honor?
Alasannya, pemegang kas daerah bukan hanya BPD, boleh bank pemerintah lain atau bank swasta. Kalau ada bupati atau wali kota yang nakal dan menaruh uang ke bank swasta, lalu dia mendapat under table money, bagaimana KPK dan BPK mengontrolnya? Usul pemberian honor sebetulnya juga datang dari BPD sendiri. Mereka sungkan lantaran kepala daerah datang ke rapat umum pemegang saham tapi tak mendapat apa-apa. Jadi saya usulkan memberikan honor kepada bupati atau wali kota. Jumlahnya Rp 2,5-3 juta.

Apa benar Anda menyetujui pemberian fee?
Saya tidak tahu dari mana sumber berita itu. Sudah jelas fee dilarang, komisi dilarang. Itu haram. Kalau kepala daerah menyimpan uang di bank kemudian mendapat fee, jelas dilarang. Bila pemerintah daerah mendapat bunga dari BPD, itu masuk ke rekening pemerintah daerah, bukan ke rekening kepala daerah.

Bukankah sebagai kuasa pemegang saham di BPD, kepala daerah sudah mendapat gaji?
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kepala daerah tak boleh lagi menjadi komisaris. Mereka hadir di rapat umum pemegang saham sebagai kuasa pemegang saham dan tidak digaji. Sedangkan gaji direktur BPD Rp 20 juta, belum termasuk 13 fasilitas lainnya.

Bolehkah pemerintah daerah menyimpan uang di bank yang paling menguntungkan?
Boleh. Sesuai dengan aturan, BPD bukan satu-satunya pemegang kas daerah. Tapi, kalau ada pejabat yang nakal, bagaimana kita mengontrol? Taruh uang di bank yang tidak aman boleh juga. Tapi di situ ada duit buat pegawai.

Bukankah mungkin saja bupati mendapat honor dari BPD tapi dia tetap menaruh sebagian uang di bank lain?
Bisa terjadi, tapi secara moral dia sudah terima honor, masak dia taruh di bank lain?

Bila khawatir kepala daerah nakal, penegak hukum tetap bisa memeriksa mereka….
Pengeluaran dana dari swasta tak bisa dikontrol karena dilakukan sembunyi-sembunyi. Bank swasta kan punya semacam anggaran promosi. Dia ambil saja dananya dari situ, tak ada bukti, tak ada tanda terima. Dan ini tak bisa diperiksa siapa-siapa. Kalau BPD, mesti ada lampiran, ada tanda terimanya.

Bukankah sudah bagian dari tugas kepala daerah untuk mewakili pemegang saham di BPD?
Iya, tapi dalam job description, itu tidak termasuk dalam tugas rutin. Maka oleh Menteri Keuangan boleh diberikan honor.

Apa bentuk aturan Menteri Keuangan itu?
Bentuknya saya lupa. Yang jelas, honor itu tidak boleh melebihi lima persen dari total kegiatan. Biasanya tiga persen. Itu dibagi ke seluruh penyelenggara untuk menambah pendapatan pegawai. Gaji saya sebagai gubernur cuma Rp 8,7 juta. Gaji bupati dan wali kota Rp 6,2 juta. Ini bukan kegiatan rutin dan dibolehkan dalam sistem anggaran. Tapi, kalau kegiatan rutin, itu tidak boleh.

Bagaimana dengan surat edaran Bank Indonesia yang melarang pemberian honor?
Larangan itu sebetulnya hanya imbauan dari BI. Bukan hukum. Hanya imbauan dengan berpijak pada Undang-Undang KPK. Karena itu, Pak Haryono bilang akan didiskusikan.

Ide Anda bertabrakan dengan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, yang justru mendukung surat edaran Bank Indonesia. Dia bahkan menyarankan imbauan itu ditingkatkan menjadi undang-undang.
Tidak apa-apa, karena yang penting bagi kita ada kepastian. Jangan pula memakai asas retroaktif. Masak, minta dikembalikan? Uang yang mana yang harus dikembalikan? Honor muspida, misalnya, ada enggak aturan bahwa ini harus dikembalikan? Muspida itu dibentuk dengan keppres tahun 1986. Itu sudah 24 tahun berjalan.

Benarkah soal honor musyawarah pimpinan daerah, Anda pernah diperiksa oleh BPK?
Saya diperiksa oleh BPK 2007/2008. BPK menemukan pemberian honor yang tidak lengkap administrasinya. Kenapa berita acara rapat tidak dibuat? Kenapa daftar hadir rapat tidak dibuat? Karena itu, ”Harap Saudara Gubernur menegur sekretaris daerah.” Itu kan biasa dalam administrasi pengawasan. Yang salah yang mengutip audit itu.

Anda juga sudah melakukan klarifikasi dengan BPK?
Auditor BPK Sumatera Barat menjelaskan bahwa pemberitaan media massa tidak relevan dengan substansi temuan BPK tersebut. Rekomendasi BPK tidak pernah menyuruh mengembalikan uang, tapi melengkapi daftar hadir dan notulen rapat. Ini akibat kelalaian staf BPK yang mengelola website mereka karena di sana masih tercantum. Padahal kami sudah melengkapi.

Apakah Anda akan mengkoordinasi urusan pemberian honor dengan Kepala Kepolisian RI dan BPK?
Ini pengalaman berharga buat saya. Saya sekarang jadi enggan mengungkapkan ide-ide. Padahal saya ini penanda tangan pertama pakta integritas. Saya yang pertama mengubah peraturan daerah tentang keterbukaan informasi, menghapus honor daerah, dan menggantinya dengan tunjangan daerah. Sekarang kebijakan saya itu sudah jadi model nasional. Pelayanan satu pintu juga saya yang menggagas dan dua kali saya mendapat penghargaan dari presiden sebagai pelopor.

Bagaimana dengan persoalan upah pungut?
Waktu saya masuk Departemen Dalam Negeri, ada upah pungut Rp 95 miliar. Sudah saya pulangkan ke kas negara. Ada satu surat zaman Pak Mardiyanto yang menyebut penerima upah pungut adalah aparat pelaksana, aparat kepolisian di daerah yang menjadi pelaksana dan penanggung jawab keuangan daerah. Menurut Mahkamah Agung, selagi undang-undang belum diubah, harus dilaksanakan. Ini kan belum ada pencabutan undang-undang. Sekarang sedang saya bicarakan dengan Menteri Keuangan untuk mengubah upah pungut menjadi insentif.

Benarkah Departemen Dalam Negeri bukan penerima upah pungut terbesar?
Ya, ada yang menerima 7,5 persen. Departemen Dalam Negeri hanya 2,5 persen. Sebetulnya upah pungut Rp 95 miliar itu bisa saja dipakai, tapi saya kembalikan.

Kebijakan moratorium pemekaran wilayah bersifat sementara atau permanen?
Dulu, sebelum reformasi, cuma ada 300 kabupaten/kota, sekarang bertambah 205. Kalau dilihat, dalam sembilan tahun ada 205, artinya setiap bulan ada dua daerah baru. Dulu pemekaran itu kan diblok aja. Dihitung per kecamatan, tapi tidak pernah ada koordinat. Bagaimana kalau di salah satu kecamatan ada minyak atau batu bara dan menyinggung daerah kecamatan lain? Ini ribut. Sekarang ada lebih dari 900 segmen masalah perbatasan di Indonesia. Itu antarkabupaten/ kota. Selama 100 hari ini saya selesaikan cuma 99 laporan. Kalau 900, itu baru akan selesai pada 2014. Tentu ini harus dibenahi.

Apakah juga dilakukan evaluasi selama masa transisi pemekaran wilayah? Ada wilayah yang sudah menghentikan pelayanan publik di masa transisi…
Sekarang kami sedang melakukan evaluasi, bagaimana perkembangan daerah masing-masing. Penghentian pelayanan publik mestinya tak boleh dilakukan. Orang mengira otonomi itu akan melancarkan semuanya. Sejak 1967 sampai 2001, misalnya, kuasa pertambangan yang dikeluarkan oleh negara cuma 650. Tapi sejak 2001 sampai 2009 sudah 8.000 kuasa pertambangan yang dikeluarkan bupati/wali kota.

Apa semangat di balik pembenahan otonomi?
Harus ada grand design-nya. Karena itu, harus ada revisi undang-undang. Saya sedang menyiapkan perubahan tiga undang-undang: pemerintahan daerah, pemerintahan desa, dan pemilu kepala daerah. Supaya tidak ada bottlenecking. Kendati luas, kewenangan kabupaten/kota itu tetap harus ada kontrol.

Ada usul agar gubernur tak perlu dipilih tapi ditunjuk oleh pemerintah pusat?
Ada tiga pilihan. Ada yang mengusulkan jadi semacam menteri wilayah saja. Pasti takut bupati/wali kota karena menteri wilayah diberi kewenangan mewakili presiden di daerah, diberi kuasa sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Kedua, dia dipilih oleh DPRD. Tapi, sebelum dipilih, diminta persetujuan presiden, supaya terkait dengan presiden. Jadi dia menjalankan setengah otonomi, setengah terpusat. Ide ketiga tetap seperti ini dengan segala risikonya.

Anda dulu menjadi gubernur berkat dukungan PDI Perjuangan. Setelah menjadi menteri SBY, bagaimana hubungan dengan partai itu?
Saya sebetulnya kan pegawai negeri, bukan politikus. Dulu, waktu saya mencalonkan diri menjadi gubernur, tidak ada tumpangan. Lalu saya diminta pakai saja PDI Perjuangan. Saya ketemu Bu Mega dan Pak Taufiq. Saya juga diminta sebagai Gamawan Fauzi ketika membacakan endorsement untuk pencalonan SBY-Boediono di Bandung. Perlu diingat, saya juga dekat dengan Pak Jusuf Kalla. Saya sering makan siang dengan beliau karena beliau kan urang sumando Padang. Dengan Bu Mega juga dekat. Waktu mencalonkan diri menjadi gubernur, saya diberi uang oleh Pak Taufiq.

Bagaimana ihwal kedekatan Anda dengan SBY?
Selama saya menjadi gubernur, beliau delapan kali datang ke Sumatera Barat. Beliau pernah tidur dua malam di kediaman saya. Beliau juga mengadakan perundingan bilateral Indonesia-Malaysia di Bukit Tinggi. Kemudian beliau sering mengundang saya ke Istana. Saya diajak berdiskusi tentang otonomi daerah atau bantuan langsung tunai.

Sumber: TEMPO edisi 8-14 Februari 2010

Tentang Andy Flores Noya

ANDY F. NOYA selama ini lebih dikenal sebagai wartawan cetak. Lebih dari lima belas tahun dia bergumul dengan dunia jurnalistik untuk media cetak.

Pertama kali terjun sebagai reporter ketika pada 1985 Andy membantu majalah TEMPO untuk penerbitan buku Apa dan Siapa Orang Indonesia. Saat itu pemuda berdarah Ambon, Jawa, dan Belanda ini masih kuliah di Sekolah Tinggi Publisitik (STP) Jakarta.

Pada saat harian ekonomi Bisnis Indonesia hendak terbit (1985), Andy diajak bergabung oleh Lukman Setiawan, pimpinan di Grafitipers, salah satu anak usaha TEMPO. Maka Andy tercatat sebagai 19 reporter pertama di harian itu. Baru dua tahun di Bisnis Indonesia, Andy diajak oleh Fikri Jufri wartawan senior TEMPO untuk memperkuat majalah MATRA yang baru diterbitkan oleh TEMPO. Andy tertarik lalu bergabung.

MATRA agaknya bukan pelabuhan terakhirnya. Pada 1992 datang tawaran dari Surya Paloh, pemilik suratkabar Prioritas yang waktu itu dibreidel, untuk bergabung dengan koran Media Indonesia yang mereka kelola. Maka sejak itulah Andy kembali ke surat kabar.

Pada 1999, RCTI menghadapi masalah. Terjadi gejolak di kalangan wartawan program berita Seputar Indonesia berkaitan dengan adanya ketentuan yang mengharuskan PT Sindo, anak usaha RCTI yang menaungi Seputar Indonesia, untuk bergabung dengan RCTI sebagai induk. Bersama wartawan senior DjafarAssegaff, Andy diutus untuk membantu. Tugas utama adalah memimpin Seputar Indonesia sekaligus memuluskan proses transisi ke RCTI.

Pada tahun 2000, Metro TV mendapat ijin siaran. Surya Paloh memanggil Andy kembali untuk memimpin Metro TV sebagai pemimpin redaksi. Tiga tahun kemudian (2003) Andy ditarik kembali ke Media Indonesia dan menjadi pemimpin redaksi di suratkabar umum terbesar kedua itu.

Memasuki tahun 2006, saat pemimpin redaksi Metro TV Don Bosco mengundurkan diri, Andy Noya, yang kini menjadi wakil pemimpin umum di Media Indonesia, diminta merangkap menjadi pemimpin redaksi Metro TV menggantikan Don Bosco.

Dalam perjalanan kariernya Andy pernah menjadi host program Jakarta Round Up kemudian Jakarta First Channel di Radio Trijaya selama lima tahun (1994 sd 1999).

Sewaktu mahasiswa lelaki yang gemar renang dan baca ini rajin menulis di berbagai majalah dan suratkabar. Terutama cerpen dan puisi. Dia juga aktif mengirim karikatur dan kartun ke berbagai media nasional.

Satu hal yang menarik, Andy sebenarnya adalah orang teknik. Sejak lulus SD Sang Timur di Malang, Jawa Timur, pria kelahiran Surabaya ini sekolah di Sekolah Teknik Jayapura lalu melanjutkan ke STM Jayapura. “Tetapi sejak kecil saya merasa jatuh cinta pada dunia tulis menulis. Kemampuan menggambar kartun dan karikatur semakin membuat saya memilih dunia tulis menulis sebagai jalan hidup saya,” tutur Andy.

Maka, setamat STM 6 Jakarta, Andy melamar masuk ke Sekolah Tinggi Publisistik (sekarang IISIP, Lenteng Agung). ”Saya sekarang menikmati betul menjadi seorang jurnalis,” ujarnya.

Sumber: www.kickandy.com

Padoa Menghentak Pulau Dewata

TARIAN Pado a asal Pulau Sabu-Nusa Tenggara Timur menghentak di beberapa hotel berbintang di Pulau Dewata-Bali, Selasa-Rabu (23-24/1/2010) lalu.

Sebanyak 25 orang penari yang didatangkan oleh Daniel Mone, SE yang juga owner Bravo Indonesia Tour & Travel di Bali untuk memeriahkan HUT ke-25 Perhimpunan Keluarga Suka Duka KOLORAI HAWU Bali.

Tim kesenian yang datang langsung dari Sabu ini tampil pertama di Hotel Shanti-Bali. Pertunjukan dengan menampilkan original tradisonal Sabu, mulai dari busana hingga gerak ini langsung mengundang perhatian yang luar biasa dari para tamu yang hadir dalam acara tersebut.

Putra NTT yang berkarya di Bali, Mario Kundus Bano dari Bali melaporkan, pertunjukan yang spektakuler tersebut merupakan perjuangan keras anak-anak Sabu di Bali. Tidak saja tenaga, namun juga biaya yang tidak kecil untuk bisa menghadirkan tarian khas Sabu tersebut.

Dengan make up seadanya mereka berhasil memukau warga Sabu di Bali yang kebanyakan orang Sabu kelahiran Bali dan masih banyak diantaranya yang belum pernah ke Pulau Sabu, tanah asal tercinta.

Acara semakin seru ketika para penari mulai membawakan Tarian Pado’a. Penonton dibuat terkesima melalui gerakan-gerakan dinamis para penari yang rata-rata masih berusia remaja.

Namun keterpanaan dan keingintahuan penonton akhirnya terobati ketika semua hadirin diajak untuk ikut serta menari Tarian Pado’a. Dalam bentuk lingkaran besar, penari dan penonton seakan akan menunjukkan bahwa malam itu tidak ada perbedaan, semua satu dan seolah-olah tengah berada di Pulau Sabu tercinta.

Seperti yang diungkapkan Mince, wanita asal Sabu kelahiran Bali yang sama sekali belum pernah ke Sabu. Begitu pun Janet Sulaeman, wanita asal Manado yang bersuamikan Jefry Rade asal Sabu.

Menurutnya, "Minimal saya bisa melihat dan memahami karakteristik orang Sabu berupa sifat dan keramahan-tamahan, keceriaan, serta keterbukan walaupun hanya ditunjukkan melalui pertunjukan tarian Ledo dan Pado’a," jelas Janet.

Menurut Daniel yang juga seorang Consultant Management and Accounting ini, kegiatan ini membutuhkan biaya yang tidak kecil, namun hal tersebut tidak menjadi masalah utama untuk menyelenggarakan kegiatan memperkenalkan Sabu kepada para wisatawan lokal maupun mancanegara ini.

"Kalau berbicara mengenai jumlah biaya, ya, relatiflah, namun yang terpenting adalah niat. Setiap niat yang tulus pasti selalu ada jalan," ungkap Daniel.

Ternyata niat ini tidak sia-sia. Justru kedatangan tim kesenian tersebutlah yang menjadikan perayaan HUT ke-25 Perhimpunan Keluarga Suka Duka KOLORAI HAWU Bali menjadi berbeda dengan perayaan tahun-tahun sebelumnya.

Kurang Perhatian Pemerintah

Lebih lanjut Daniel Mone dari Bravo Indonesia Tour & Travel Bali yang menjadi salah satu sponsor dalam acara ini mengatakan, Pemerintah Kabupaten Sabu-Raijua kurang memberikan perhatian pada kegiatan ini.

Padahal ini merupakan salah satu bentuk promosi pariwisata di kabupaten yang baru terbentuk itu.

Kurangnya perhatian dari Pemda tidak akan menyurutkan niat kami, Walaupun upaya ini terbilang masih sangat kecil, namun itulah setitik upaya orang Sabu di Bali terutama Perhimpunan Keluarga Suka Duka KOLORAI HAWU Bali, telah mengawali event ini, selanjutnya tergantung Pemda setempat apa perlu dilanjutkan," ungkap Daniel.

Menurutnya, harapan warga Sabu di Bali adalah event-event seperti ini bisa berlanjut. "Minimal kami sudah mengawali sebagai salah satu bentuk pengabdian orang Sabu di rantauan untuk mempromosikan Pulau Sabu bagi wisatawan mancanegara di Pulau Bali. (alf/*)
Tarian Asal Sabu:
* Tari Padoa: melambangkan kesenangan masyarakat Sabu akan hasil panen yang
berhasil.
* Tari Ledo Hawu: Tarian ini biasa dibawakan pada saat upacara kematian kepala adat,
dengan maksud mengusir setan di tengah jalan agar perjalanan arwah ke hadapan
pencipta tidak dihalangi. Istilah lain dari tari ini dapat dikatakn sebagai penyapu
ranjau. (www.kab-kupang.go.id)

Ket. Foto: Tarian Padoa asal Pulau Sabu, Propinsi Nusa Tenggara Timur.
Sumber: Pos Kupang, 8 Februari 2010

Pers: Media Profetis

Oleh Inozenzio Nahak Berek

Kru KMK, St. Michael Kupang

KETIKA Hillary Clinton, istri mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton, berpidato berapi-api bahwa pemerintahan George W Bush Jr merupakan pemerintahan terlemah dalam sejarah Amerika, maka seluruh media massa di Amerika menjadikannya head line. Bahkan media massa yang berada jauh dari benua Amerika pun tak menampik fenomena produksi kalimat dari mulut Hillary Clinton.

Media massa mengetahui, bahwa apa yang terlontar dari mulut wanita itu, bukan sekadar gumam orang biasa yang tidak puas oleh pemerintahan Bush Jr. Media massa tahu bahwa kalimat itu merupakan 'genderang perang' dari Partai Demokrat yang akan ancang-ancang menghadapi pemilu presiden. Ada 'perlawanan' terhadap kubu Bush Jr.

Inilah perlawanan verbal yang dimaksud para jurnalis, sastrawan dan intelektual. Kadang oposisi verbal pun menuai badai. Kita dapat menyimak peristiwa yang dialami oleh Mochtar Lubis dan Enggak Bahauidin. Mereka ditangkap dan diinterogasi polisi militer atas perintah Komando Militer Jakarta Raya tahun 1957, karena kritikan pedas terhadap pemerintah melalui media massa. Maka pada September 1975, ketika berlangsung Musyawarah Nasional di Jakarta, penguasa militer membredel sepuluh surat kabar harian. Beberapa di antaranya seperti Harian Rakyat, Indonesia Raya, Bintang Timur, Abadi serta tiga kantor Berita besar, termasuk Antara (Oposisi Demokrasi dan Kemakmuran Rakyat, 2009). Posisi pers di zaman dulu dan sekarang mempunyai sejarahnya tersendiri. Dalam masa demokrasi terpimpin tahun 1959-1966, peran pers masih dikendalikan oleh pemerintah. Bila disandingkan dengan pemerintah di zaman reformasi ini, kebebasan pemberitaan pers lebih tampak, dengan tetap berlandas pada kode etik jurnalistik.

Kehadiran pers memberi nilai plus bagi kemajuan bangsa. Pers berperan mem- back-up kebijakan pemerintah agar bisa diketahui masyarakat dalam pemberitaannya. Kenyataan demikian menjadi dukungan pers dalam pengabdian kepada masyatakat. Kehadiran pers bagi masyarakat sangat penting. Kita bisa mengetahui banyak hal lewat pers. Ini berarti pers menjadi sarana komunikatif bagi masyarakat. Masyarakat dapat mengetahui peristiwa harian dan menyalurkan aspirasinya melalui pers. Karakteristik pemberitaan sangat mempengaruhi massa. Kita bisa menyaksikan isu-isu global tentang masalah korupsi, kemiskinan, illegal logging dan sebagainya. Permasalahan ini menjadi keprihatinan bersama. Dengan menyaksikan peristiwa-perisiwa demikian, masyarakat semakin tahu gerak maju mundur kehidupan ini. Peran pers adalah mewartakan peristiwa aktual bangsa.

Problem kemasyarakatan sangat kompleks. Keluhan masyarakat tentang lambannya penanganan bencana alam dan krisis ekonomi, belum maksimal diatasi. Aspirasi dari bawah bahkan tidak ditanggapi secara regular. Berhadapan dengan kondisi ini, pers tampil dengan suara profetisnya. Pers mewadahi aspirasi masyarakat serta mempublikasikan fenomena publik demi kebaikan bersama. Pers membeberkan keluhan masyarakat tentang kebijakan pemerintah yang tidak optimal dalam menangani krisis kebangsaan. Justru dengan mengambil langkah seperti ini, pers sebagai media pewartaaan, sungguh eksis bagi masyarakat.

Pers hadir sebagai mediator aspiratif bagi masyarakat. Pers menjadi sarana pewartaan kontekstual bagi masyarakat. Inilah nilai esensiil pers. Pemberitaan yang akurat merupakan bukti otentisitas dunia pers. Preseden pers tetap diminati masyarakat karena telaten mengupas fakta tanpa unsur manipulatif. Dengan berpijak pada perihal ini, pers telah mengemban visi murni keberpihakannya kepada masyarakat. Bahasa pers berkarakter profetis (wewartakan) karena tereksplisit nilai humanis, terimplisit nilai keabadian. Inilah kekuatan pers yang tampak dalam kaca mata insani. Pers mengkultuskan nilai kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Pers mengorbirkan spirit option for wisdom. Tugas pewartaan pers, tetap menjadi titik acuan membangun relasi harmonis dengan masyarakat.

Jadikan pers sebagai media profetis yang mengabdi kebenaran. Kehadiran pers sebagai media profetis sangat diharapkan masyarakat. Peringatan hari pers tahun ini, hendaknya menjadi wacana publik yang patut didengungkan. Nilai dari peristiwa ini adalah membangkitkan suara profetis pers demi pelayanan publik. Keunggulan media nampak dalam pemberitaannya yang lugas, benar, aktual dan bertanggung jawab.

Sumber: Pos Kupang, 9 Februari 2010