Politisi dan Racun Demokrasi

Oleh Umbu TW Pariangu
dosen Fisipol Undana, Kupang

THOMAS Jefferson pernah mengatakan: jika syarat masuk surga harus menjadi anggota partai politik, saya memilih untuk tidak mau masuk surga. Adagium ini pula yang tengah berlaku di masyarakat politik kita dewasa ini.

Politisi kita sepertinya lebih memilih membakar tesis Hannah Arendt bahwa politik itu sesungguhnya beretika dan bermoral, lalu buru-buru mencampakkannya ke dalam tong sampah. Kode moral politik: kebajikan, akal sehat, pengorbanan, karya dan altruisme, yang juga menjadi roh penadbiran (pemerintahan), tidak lagi menjadi pijakan dasar yang kemudian menuntun mereka pada cacat karakter.

Mereka lebih senang mendalami kitab politik agonitasnya Machiavelli yang melegalkan segala perburuan hawa nafsu sebagai nilai dasar dan identitas politiknya. Itu sebabnya kerja politik sering menegasikan moralitas seperti karakter minyak dan air yang sulit bersatu.

Sejatinya ada dua karakter politisi di negeri ini. Pertama, politisi yang hanya mengenang “nostalgia kekuasaan‘ tanpa bekerja. Politisi jenis ini tidak memiliki keyakinan atas glorifikasi harapan yang menjangkau masa depan dari cita-cita yang didambakan rakyat. Ia nyaman dalam redusibilitas kerja politik yang membunuh kesempatan menularkan inspirasi dan spirit perubahan bagi publik dari berbagai kekalutan.

Itu sebabnya, stagnasi kinerja dan beragamnya pembusukan energi positif kekuasaan (seperti budaya korupsi yang kental) menjadikan negeri kita mirip “dunia‘ yang dipenuhi wabah impermanensi politik. Yakni wabah yang ditandai oleh zaman politik yang memfasilitasi pikiran dan orientasi yang serbapendek, serbasesaat. Tujuan individual/kelompok menjadi roh keutamaannya.

Ketika politisi DPR sibuk mengukur mandat demokrasinya dengan pamer mobil mewah, membangun ruangan mewah lengkap dengan perabot impor, melakukan “komodifikasi‘ anggaran yang dikuliti untuk memperkaya diri maupun partai, saat itulah impermanensi politik meresap dan membatin dalam struktur kekuasaan. Partai politik menyerupai institusi sekunder demokrasi yang mengabaikan institusionalisasi partai seperti: pendidikan karakter kader, rekruitmen berbasis kuaitas dan kompetensi dan kaderisasi berbasis track record yang mumpuni dan bersih.

Bahwa masih banyak rakyat yang hidupnya jauh dari akses terhadap distribusi ekonomi tidak lagi menjadi pertimbangan politik utama yang membutuhkan solidaritas dan kepekaan nurani. Dalam politik yang serba instan, rakyat cuma dilihat sebagai statistik ekonomi penopang proses komodifikasi politik pragmatis. Rakyat tidak dilihat sebagai yang memiliki kedaulatan yang oleh Joohan Kim & Eun Joo Kim (2008:65), politik menyusut menjadi kombinasi tontonan pemilu(kada), intrik kelompok kepentingan, pertikaian birokrat-kekuasaan yang menempuh masa-masa melelahkan dan menjenuhkan bagi rakyat.

Penyusutan hakikat politik ini membuat politik sebagai “panggilan‘ tidak lagi menjadi esensi filsafat kehidupan keseharian, yang menjadi titik temu antara sejarah dan kegiatan praksis diri politisi dalam struktur sosial yang demokratis. Rakyat lebih dimaknai sebagai ukuran eksistensial kepentingan kekuasaan yang membuat kekuasaan terpisah dari realitas keseharian rakyat. Inilah yang oleh Hobbes (1588-1679) disebut sebagai Leviathan di mana auctoritas non veritas facit legem (kekuasaan bukan kebenaran yang membuat hukum). Kekuasaan otonom sebagai atribut dasar yang menolak keberbagian, serentak memuja narsisme sebagai “surga‘-nya. Bagi politisi ini, “surga‘ itu ada di bawah telapak kaki kekuasaan, bukan pada rakyat!

Politik koruptif menjadi koin dari mata uang kekuasaan yang digunakan untuk menunjukkan dan mempertahankan superioritas kepentingan politisi. Padahal, saat politik koruptif menjadi “suntikan kebudayaan destruktif‘ dalam tubuh kekuasaan, maka politik --yang konon sebagai instrumen kesejahteraan--sudah membunuh mati politisi. Bahkan menurut Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris semasa Perang Dunia II (1875-1965), kalau dalam perang kita hanya terbunuh sekali tetapi dalam politik kita dibuat mati berkali-kali.

Politisi Sipilitas

Kedua, politisi yang mencerminkan semangat sipilitas. Di tengah pesimisme publik, jenis politisi ini diyakini masih ada dan diam-diam mentransmisikan nilai-nilai pencerahan bermutu bagi pengayaan konsepsi berbangsa. Mereka militan menyalakan lilin, merayakan nilai-nilai lebih keterlibatannya dengan komunitas rakyat ketimbang sibuk mengutuk kegelapan. Mereka tidak bersimpati pada nostalgia kekuasaan tetapi memosisikan diri sebagai individu heroik yang berdiri tegak melawan kemapanan, dan nilai-nilai soliditas destruktif untuk melawan korupsi kekuasaan. Politisi ini sangat menghargai dan mengakui rakyat sebagai pemilik kedaulatan dan sumber roh perjuangan mereka.

Filsuf Jerman terkemuka, Axel Honeth dalam teori pengakuan (Theorie der Anerkennung)-nya menafsirkan prinsip ini bahwa warga-masyarakat bukan terutama dilihat dari perspektif ekonomi-politis, melainkan eksistensial sosiologis. Bahwa masyarakat adalah ruang perjuangan untuk memeroleh pengakuan melalui perealisasian diri dan perwujudan realisasi kepentingannya.

Jika rakyat masih terus dibakar cemburu sosialnya karena kemewahan dan nafsu korupsi wakil rakyatnya, sedangkan rakyat kebanyakan terus tersandera kesulitan hidup karena upah dan perlindungan hak-hak pekerjaan yang minim, akses pendidikan dan kesehatan yang sulit, infrastruktur penunjang perekonomian (jalan, jembatan, irigasi) masih sangat terbatas, mestinya realitas ini mendorong lahirnya tanggung jawab batin dan moral para wakil rakyat dan politisi untuk beringsut menyelamatkan rakyat dan negara dengan penonjolan perangai yang patut, bersahaja, menjunjung moralitas dan berkomitmen menjauhkan diri dari politik monetisme yang menjadi racun bagi demokrasi seperti diingatkan Presiden SBY beberapa waktu lalu.

Sebab, kekuasaan yang dipenuhi racun korupsi dan politik uang bukan hanya membunuh politisi berkali-kali, tetapi juga kekal membunuh rakyat dan bangunan demokrasi. Karenanya, yang diperlukan hari-hari ini dari politisi adalah memulihkan kepercayaan rakyat dengan berhenti menjadi penghayal nostalgia kekuasaan. Politisi harus menjadi kekuatan terdepan sebagai pahlawan sipil-politik yang mau berkorban, melayani dan menderita bagi rakyat. 

Sumber: Jurnal Nasional, 8 Mar 2012