Menekan Budaya Urbanisasi

Oleh Maksimus Ramses Lalongkoe

Pengamat Sosial Politik &

Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia 

ARUS mudik Lebaran telah usai. Lebaran pun telah selesai pula. Kini giliran cerita baru, fenomena budaya urbanisasi pasca-Lebaran.

Pasca-Lebaran, selain cerita menarik arus balik para pemudik, juga tercitra urbanisasi yang ditandai hadirnya orang-orang baru beragam latar belakang di Ibu Kota untuk sekadar mengadu nasib.

Salah satu kota besar di Indonesia yang menjadi goal dan sasaran urbanisasi ialah Jakarta. Berdasarkan knowledge pemerintah DKI Jakarta, setidaknya ada 5.921.396 warga Jakarta yang memilih mudik ke kampung halaman masing-masing pada Lebaran 2017 tahun ini.

Tentunya dari lima juta lebih pemudik ini, ada yang memilih menetap di kampung halaman, tapi sebagian besar memilih kembali ke Jakarta berdasarkan kebiasaan Lebaran tahun-tahun sebelumnya. Jutaan pemudik juga tidak menutup kemungkinan untuk membawa sanak keluarga mereka ke Jakarta.

Perkiraan atau prediksi terjadinya urbanisasi terbuka lebar dan tentu sulit, bahkan tidak bisa diredam atau dicegah. Itu artinya, setiap kali Lebaran, manusia di Jakarta akan terus bertambah banyak.

Situasi ini mengakibatkan Kota Jakarta menjadi padat, sebab ruang terbatas, tapi jumlah manusia terus bertambah setiap arus balik Lebaran. Semakin bertambah banyaknya penghuni Jakarta, semakin beragam pula persoalan-persoalan sosial di Jakarta.

Permasalahan-permasalahan sosial ini, selain dihadapi pemerintah DKI, akan dihadapi sendiri oleh warga Jakarta. Tak dapat dimungkiri memang, Jakarta menjadi salah satu tempat favorit masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia untuk mengadu nasib.

Akibatnya terjadi ledakan penduduk di Jakarta dalam waktu singkat. Realitas ini tentunya sebuah permasalahan besar. Bukan saja persoalan pemerintah DKI Jakarta, melainkan menjadi persoalan nasional.

Mengapa Urbanisasi?

Urbanisasi ialah perpindahan penduduk dari desa ke suatu kota. Dalam ilmu kependudukan, ada dua jenis atau macam perpindahan, yakni migrasi penduduk yang diartikan sebagai perpindahan penduduk dari desa ke kota untuk tinggal menetap dan mobilitas penduduk diartikan perpindahan penduduk yang sifatnya sementara dan bukan untuk tinggal menetap di suatu kota.

Fenomena arus balik pasca-Lebaran yang disertai dengan 'budaya' mobilitas penduduk dari desa ke Jakarta untuk mengadu nasib merupakan realitas yang kerap terjadi selama ini. Masyarakat dari berbagai daerah dan beragam pengetahuan dan latar belakang datang ke Jakarta hanya sekadar mencari pekerjaan yang bersifat sementara, bukan untuk tinggal menetap atau menjadi warga Ibu Kota secara permanen.

Meskipun ada yang memilih menetap, jumlahnya sangat kecil bila dibandingkan dengan warga yang sekadar mencari rente. Urbanisasi, khususnya mobilitas penduduk, dipengaruhi beragam faktor atau penyebab.

Ada yang memilih hijrah karena keinginan dirinya untuk mengubah kehidupan di kampung halaman. Ada pula yang datang karena ajakan keluarga dan teman.

Bila motivasinya dari dalam diri, baginya kota besar menjadi tempat terbaik untuk mengubah kehidupan sosial sebab ada begitu banyak pekerjaan yang tersedia di kota jika dibandingkan dengan harus bertahan hidup di kampung.

Mengubah nasib untuk perbaikan ekonomi diri bahkan keluarga juga menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari orang-orang yang memilih urbanisasi.

Selain itu, pendorong lain terjadinya urbanisasi, kehidupan di kota besar seperti Jakarta lebih trendy, tampak kemewahan, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kehidupan yang lebih sempurna, tersedianya banyak macam lapangan pekerjaan, banyaknya fasilitas hiburan, begitu mudahnya mengakses informasi, dan masih fasilitas lainnya yang memengaruhi seseorang memilih meninggalkan kampung halaman untuk hijrah ke kota besar.

Berbagai upaya pemerintah DKI, mulai imbauan untuk tidak datang ke Jakarta hingga razia pendatang baru, bahkan monitor dan mengecek langsung tujuan pendatang baru datang ke Jakarta, baik di terminal bus, stasiun kereta api, pelabuhan, maupun terminal kedatangan bandara saat arus balik masih sulit untuk menekan dan membendung laju urbanisasi.

Koordinasi lintas daerah

Kota besar sudah menjadi sasaran para pemburu pencari kerja. Fenomena ini tidak saja terjadi pasca-Lebaran, bahkan setiap saat orang-orang desa datang mencari pekerjaan di kota, baik yang dibekali dengan kompetensi maupun yang tidak memiliki kompetensi sama sekali.

Bila pemerintah DKI Jakarta kurang cermat mengatasi urbanisasi, bukan tidak mungkin Jakarta terus-menerus disesaki penduduk dan bukan tidak mungkin pula aneka macam permasalahan sosial akan terus menggerogoti Jakarta.

Untuk mengatasi dan mengurangi terjadinya mobilitas penduduk ke Jakarta, diperlukan strategi-strategi lain yang lebih efektif. Pemerintah DKI perlu melakukan analisis secara komprehensif, dari mana saja pendatang baru yang lebih banyak hijrah ke Jakarta.

Analisis ini sangat penting agar memudahkan proses komunikasi dan koordinasi lintas daerah secara kontinu dengan pemerintah daerah masing-masing.

Koordinasi lintas daerah ini juga dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas khususnya di daerah-daerah tersebut agar tidak memilih hijrah ke Jakarta sambil pemerintah daerah memikirkan langkah-langkah konkret apa yang perlu dilakukan untuk membendung warga yang meninggalkan kampung halaman masing-masing.

Koordinasi lintas daerah melalui pendekatan asupan pemahaman positif kepada masyarakat tentunya hanya bersifat temporer atau sementara saja sebab masyarakat ingin sesegera mungkin mengubahkan kehidupan dirinya ataupun keluarganya.

Untuk itu, selain koordinasi lintas daerah, juga pentingnya mempercepat keadilan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia saat ini. Mempercepat keadilan pembangunan dapat memutuskan mata rantai urbanisasi yang kini kian tak terbendung di kota-kota besar seperti Jakarta.

Masih menjamurnya warga kampung mengadu nasib ke kota besar menunjukkan masih minimnya berbagai sarana dan prasarana di daerah-daerah yang bisa menjamin masyarakat untuk tetap bertahan di daerah masing-masing.

Mempercepat keadilan melalui distribusi pembangunan yang merata ke seluruh wilayah Indonesia baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa diyakini mampu meretas dan mengatasi gejolak urbanisasi ke depannya.

Memperbanyak pembangunan di bidang industri, perdagangan, dan bahkan properti dapat menyediakan banyak lapangan pekerjaan di daerah-daerah. Amerika Serikat pernah mengatasi gejolak urbanisasi dengan memisahkan pusat pemerintahan di Washington DC dan pusat-pusat bisnis atau perekonomian di New York.

Pendekatan ini mendorong warga berbondong-bondong menyerbu New York dan Washington DC tetap stabil karena tidak terjadi ledakan penduduk akibat urbanisasi. Sejumlah negara lain di dunia juga sudah banyak melakukan berbagai terobosan guna meredam arus urbanisasi.

Ada yang menggunakan metode memisahkan pusat pemerintahan dan bisnis, ada pula yang mengembangkan pusat pertanian, perkebunan, dan metode lainnya yang akan mengarahkan penduduk untuk tetap bertahan dan bekerja di daerah masing-masing tanpa harus memilih mencari uang di kota-kota besar.

Bila metode-metode ini dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, seperti memperbanyak pembangunan perdagangan, industri, properti secara merata di sejumlah kota-kota besar di Indonesia, arus urbanisasi dapat dibendung.

Tentunya untuk mendukung semua strategi-strategi ini dibutuhkan komitmen politik baik wakil rakyat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pihak swasta. Kalau berbagai pendekatan ini diimplementasikan, arus urbanisasi di Jakarta akan mampu diredam dan fenomena budaya urbanisasi pasca-Lebaran semakin berkurang. 

Sumber: Media Indonesia, 1 Juli 2017