Komitmen Kebinekaan Jokowi Jilid II

Oleh Hatim Gazali

Dosen Universitas Sampoerna Jakarta

TAK ada seorang pun dari umat Islam yang dapat menyangkal bahwa berhubungan baik dengan sesama dan mengakhiri permusuhan ialah perintah penting yang harus dipatuhi segenap umat Islam.

Di sejumlah lembaran Alquran pun dapat dengan mudah ditemukan betapa Islam menempatkan persaudaraan dan perdamaian sebagai salah satu pesan terpenting dari ajaran Islam. Pesan yang sama juga diungkap seluruh teks suci agama-agama.

Dalam kerangka inilah, pertemuan antara dua elite kita, Joko Widodo dengan Prabowo Subianto, yang pada pemilu kemarin bertarung untuk memperebutkan kekuasaan, perlu disambut dengan baik.

Apakah pertemuan tersebut bermakna perubahan arah angin dari semula berhadap-hadapan menjadi berangkulan, kita lihat di kemudian hari. Namun, yang pasti bahwa pertemuan, silaturrahim, dan dialog ialah perkara baik yang perlu dikembangkan, mulai elite sampai bawah, terutama pascapilpres.

Sulit dibantah bahwa pemilu tak menanggalkan luka. Pertarungan dua orang atau lebih untuk memperebutkan kekuasaan selalu berujung kalah dan menang. Memang demikian hukumnya. Tak mungkin keduanya menang, juga keduanya kalah.

Namun percayalah, Indonesia memiliki tradisi baik untuk mengobati luka, mempertemukan yang tercerai, mengulurkan tangan kepada yang tersungkur. Tradisi Jawa memiliki pepatah 'menang tanpa ngasorake' bahwa kemenangan yang diraih haruslah tanpa merendahkan orang lain.

Terlebih, langgam politik kita bukanlah zero-sum game, yakni yang menang mengambil semua dan yang kalah dihabisi semua. Wajah politik kita mengikuti kaidah fikih, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh (apa yang tidak bisa diraih semuanya, jangan ditinggalkan semuanya).

Karena itulah, peta politik pra dan pascapemilu tak pernah ajek. Di suatu waktu, ia bisa menjadi lawan, tapi di waktu lain ia menjadi kawan. Maka dari itu, negosiasi, lobi, dan bahkan transaksi lumrah terjadi.

Satu hal yang penting dicatat dari pertemuan Jokowi-Prabowo beberapa waktu lalu ialah kesepakatan untuk mengakhiri perseteruan 'cebong vs kampret' ataupun '01 vs 02' karena persatuan Indonesia di atas segalanya. Pertanyaannya, bagaimana seruan tersebut dapat merembes ke bawah sehingga persatuan elite tersebut tidak sekadar menjadi simbol yang dipajang di lini masa media sosial, tetapi juga menjadi gerak laku rakyat Indonesia.

Perjumpaan akar rumput

Kecuali di media sosial dan bagi tim sukses, rakyat Indonesia secara umum bukanlah rakyat pendendam yang menempatkan perbedaan pilihan politik sebagai sesuatu yang sangat penting. Mereka mungkin saja membincang pilihan politiknya secara enteng-entengan, tanpa ada beban, dan paksaan.

Karena itulah, dagelan politik para elite kerap hanya menjadi tontonan semoga bukan tuntunan rakyat bawah.

Kompetensi rakyat menempatkan peristiwa politik sebagai sesuatu yang 'biasa' tidak bisa lepas dari peran para tokoh lokal di tiap-tiap daerah, terutama mereka yang disebut KH Abdurrahman Wahid sebagai 'kiai kampung'. Seperti yang diungkap Clifford Geertz (1960) bahwa kiai kampung memiliki peran sebagai 'cultural broker' yang mampu menjembatani hajat antara elite dan bawah.

Dalam konteks ini, Nahdlatul Ulama (NU) memiliki andil yang sangat besar karena ia merupakan rumah terbesar para kiai kampung. Di tangan merekalah persatuan, perdamaian, dan kerukunan umat dipertaruhkan. Segala macam provokasi di media sosial dapat dengan mudah diredam kearifan dan kebijaksanaan kiai kampung ini. Ide-ide kebangsaan yang terasa berat dapat diterjemahkan mereka dengan cara yang sederhana dan terkadang jenaka.

Karena itu, jika pemerintah bertekad untuk melakukan rekonsiliasi, rekonsiliasi tersebut tidak bisa hanya terjadi di kalangan elite, tetapi juga harus menyentuh akar rumput. Hal itu sehingga pemerintah tidak boleh tidak harus meminjam tangan mereka untuk merajut kembali persatuan, menjahit tenun kebangsaan yang nyaris robek.

Komitmen kebinekaan

Lima program kerja sasaran prioritas yang disampaikan Presiden terpilih, Joko Widodo, dalam pidato Visi Indonesia, 12 Juli 2019, mensyaratkan adanya persatuan bangsa Indonesia.

Tanpa ada soliditas yang cukup baik di level elite maupun wong cilik, lima program sasaran prioritas akan menghadapi hambatan yang sangat besar, dan persatuan Indonesia salah satunya dapat diukur dari sejauh mana komitmen untuk berada dalam rumah bersama bernama NKRI dan Pancasila. 

Sayangnya, sejumlah riset menunjukkan kekhawatiran. Survei LSI-Denny JA pada 2018 menemukan adanya peningkatan persentase orang yang bermigrasi dari ideologi Pancasila menuju NKRI bersyariah. Pada 2005, publik yang pro-Pancasila angkanya mencapai 85,2%, dan lima tahun kemudian, pada 2010, angkanya menjadi 81,7%. Pada 2015, angkanya menjadi 79,4% dan pada 2018 menjadi 75,3%. Dengan kata lain, dalam kurun waktu 13 tahun, publik yang pro-Pancasila menurun 10%.

Dalam batang tubuh negara, Alvara Research pada 2018 melakukan kajian terhadap aparatur sipil negara (ASN), perguruan tinggi, dan BUMN. Alvara menemukan bahwa 19,4% ASN di 6 kota (Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar) yang tidak setuju ideologi Pancasila. Di level perguruan tinggi, Setara Institute menyebutkan 10 perguruan tinggi yang terpapar radikalisme.

Karena itulah, dalam menyusun kabinet di periode keduanya, Jokowi perlu memasukkan dalam pakta integritas untuk para pembantunya ihwal komitmen untuk memberantas radikalisme, rasisme, dan intoleransi di wilayahnya masing-masing dengan standar penilaian yang terukur.

Dengan cara itulah, kebinekaan sebagai corak dan identitas keindonesiaan akan tetap terjaga. Tanpa itu semua, sebagaimana narasi yang berlangsung pada pilpres kemarin, sehebat apa pun kinerja dan legacy yang dicapai pemerintahan Joko Widodo–KH Ma’ruf Amin di masa mendatang akan nihil karena retaknya tenun kebangsaan yang berbineka ini.

Sumber: Media Indonesia, 20 Juli 2019