Sindrom Keracunan Koalisi

Oleh Umbu TW Pariangu

Dosen Fisipol Undana Kupang

PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) mulai “ditinggali‘ mitra koalisinya. Beberapa rapat Setgab Koalisi tidak lagi menyertakan PKS, di antaranya rapat di rumah dinas Sekretaris Setgab Syarifudin Hassan, Jakarta Selatan (10/4) yang membahas tentang RUU Pemilu, dan rapat terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat (16/4/2012), yang membahas tentang penanganan pascagempa bumi di Aceh. Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al Jufri (kader PKS) saat itu tidak hadir. Padahal terkait penanganan pascagempa.

Dengan tidak diundangnya PKS di forum penting pemerintah itu, spekulasi pun beredar, PKS kini sudah tidak lagi menempati koalisi yang dipandu Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) selaku Ketua Setgab. Namun tentu saja semua “proposal power‘ terkait nasib PKS berpulang pada “titah politik‘ SBY: apakah PKS didiskualifikasi dari gerbong koalisi bersama tiga kadernya di kabinet atau ada pertimbangan lain seraya merekalkulasi “untung-rugi‘ mempertahankan partai berlambang padi dan kapas ini sampai 2014.

Tak Mungkin Ikhlas

Penulis yakin sekali PKS tidak mungkin secara legawa menarik mundur dukungannya dari koalisi. Pertama, ini ada kaitannya dengan kalkulasi elektabilitas di pemilu 2014. Determinasi suara PKS yang seret di beberapa survei mutakhir oleh Lembaga Survey Indonesia (LSI) maupun Centre for Strategic and International Studies (CSIS) tahun 2012 ini, hal mana cakupan perolehan dukungan masing-masing cuma 4,2 persen dan 3,1 persen--melorot dari pemilu 2009 sebesar 7,9 persen--menjadi beban krusial PKS. PKS harus menggenjot perolehan pundi-pundi perolehan dukungan publik, termasuk mengamankan tiga kadernya di kementerian guna memperlancar pemobilisasian sumber daya kekuasaan sebagai bagian dari strategi besar pencitraan partai.

Kedua, sampai detik ini PKS tentu merasa tetap “tidak bersalah‘ karena langkah politiknya menolak kenaikan BBM kemarin dianggap paling proksimatif dengan kepentingan rakyat. Maka ketimbang mundur, PKS mungkin lebih memilih dipecat dari Setgab agar oleh publik PKS terkesan dizalimi oleh partai penguasa. Tapi ini bentuk politik pencitraan yang menanggalkan etika berpolitik. Dennis Mueler (2003:281) mengatakan, koalisi sejatinya tidak saja soal “siapa mendapat apa‘, tetapi paling substansial adalah melakukan kerja sama yang sinergis untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel berdasarkan cita-cita awal koalisi.

Lagipula, mengatasnamakan kepentingan rakyat di tengah masifnya kegagalan pelaksanaan representasi politik oleh partai belakangan ini hanyalah model penerapan komunikasi politik hipokrit belaka. Seandainya PKS berkomitmen penuh sejak awal untuk memilih tidak mendukung penaikan harga BBM dan tiga menterinya “dipaksa‘ mundur sebagai sikap resmi partai tentu ceritanya lain. Meski ini sekadar “ancaman politik‘, namun dari segi fatsun politik langkah tersebut terkesan lebih ksatria dan genuine daripada menerapkan politik rangkap (due politic).

Ketiga, elite PKS menunggu kalau-kalau terjadinya perubahan sikap dari SBY selaku pemimpin koalisi, sebagaimana kebiasaan keputusan SBY yang sulit ditebak dalam momentum-momentum strategis menyangkut power sharing. Apalagi kalau keberadaan PKS secara teori balas jasa (logrolling theory) masih dibutuhkan tandemnya bersama Golkar untuk menghadang kekritisan kelompok oposan. Mungkin alasan ini pula yang sedang dipikirkan formulanya oleh SBY. Artinya, sanksi tetap diberikan, tetapi tidak mutlak menihilkan tiga menteri PKS di kabinet

Apa pun formula yang sedang dipersiapkan bagi PKS saat ini, diharapkan bisa dieksekusi secara lebih cepat dan konkret sehingga upaya menetralisasi kembali ketegangan di tubuh koalisi dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Namun penerapan formula tersebut tentu perlu pula memikirkan preseden bagaimana melahirkan resep yang mujarab dalam menata masa depan koalisi selanjutnya. Misalnya, dengan mengandaikan evaluasi penguatan dan transparansi implementasi butir-butir kesepakatan kontrak politik yang menjadi fondasi dan dispilin bangunan anggota-anggota koalisi agar tetap menjadi front liner (garis depan) dalam menyokong keberlangsungan pemerintahan SBY-Boediono.

Bagaimanapun, soliditas yang dibangun atas cara pandang yang sama akan menentukan efektivitas batas-batas toleransi dari setiap anggota koalisi saat menunaikan loyalitas politiknya. Ini penting untuk mengurangi dampak dari “sindrom keracunan koalisi‘, yakni ketiadaan perekat koalisi berupa kesamaan ideologis yang masif dan selalu dapat dilampaui oleh pertimbangan pragmatis atau jangka pendek bagi-bagi kekuasaan semata karena adanya penggantian tujuan atau nilai (goal or value displacement) politik antarpartai yang terjadi tiba-tiba.

Memang harus diakui, karakter loyalitas terbelah atau parokialitas politik dalam koalisi sulit terhindarkan, apalagi jika dihubungkan dengan sistem pemerintahan kita yang “quasi presidensial‘. Bahwa meski presiden merebut mayoritas suara rakyat di pemilu presiden, namun seolah tetap “tidak berdaya‘ saat berhadapan dengan berbagai kepentingan partai politik di parlemen yang serba transaksional yang di antaranya justru diinisiasi oleh partai mitra koalisi itu sendiri.

Ideologi

Sebenarnya, kesamaan ideologi teramat penting dalam bangunan koalisi pemerintahan, yakni sebagai afinitas komunikasi politik anggota koalisi dalam menciptakan kesalingpengertian dan orientasi yang sama mengelola berbagai isu strategis kebijakan pemerintah. Sejalan dengan ini, Roy C Macridis dalam Contemporary Political Ideologies, Movements and Regimes (1983:13) menyarankan, dalam butir-butir kesepakatan koalisi hendaknya dicantumkan secara jelas dan operasional terkait aspek-aspek persoalan mendasar yang membutuhkan kesamaan sikap partai beserta sanksi-sanksi politiknya.

Misalnya, ideologi yang seragam memperjuangkan stabilitas ekonomi, sosial dan politik dalam segala situasi atau perihal perubahan terhadap ekonomi, politik dan sosial yang harus diupayakan secara menyeluruh dan konsisten oleh seluruh anggota koalisi di kabinet sampai kontrak berakhir. Konsep ideologi inilah yang akan menjadi standar perjuangan anggota koalisi untuk bersama mewadahi sikap pemerintah dalam membuat keputusan-keputusan strategis menyangkut pemenuhan agenda dan kepentingan rakyat. 

Sumber: Jurnal Nasional, 19 Apr 2012