Belajar dari Lugo Méndez

Oleh Ansel Deri

Orang Kampung asal Lembata;

Tinggal di Halim Perdana Kusuma Jakarta

AWAL Oktober 2012, terbetik kabar penting dari Lewoleba, kota Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Pihak Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat mewacanakan pembelian 22 unit mobil dinas untuk anggota DPRD Lembata dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2013. Pagu anggaran pembelian mobil terbilang fantastis: Rp 4,3 miliar. Wow..... Angka yang sangat besar ukuran sebuah kabupaten kere di Bumi Flobamora.

Saya mencoba menghubungi sahabat yang juga anggota Badan Anggaran DPRD, Fransiskus Limawai (Fery) Koban terkait rencana tersebut. Ia pun membenarkan usulan pembelian mobil karena ada keluhan rekan-rekan wakil rakyat di gedung “Peten Ina” kesulitan saat melakukan kunjungan kerja ke kampung-kampung atau menyambangi konstituen musim reses.

“Kalau usulan pembelian mobil itu diterima, ya, syukur tetapi kalau tidak diterima juga tidak masalah.” Sedang wakil rakyat yang lain, Antonius Loli (Tolis) Ruing menolak mentah-mentah. “Kondisi jalan di hampir semua wilayah kecamatan rusak parah. Bagaimana mau pake oto ke kampung-kampung. Usulan itu tidak realistis dan secara pribadi dan sebagai wakil rakyat saya menolak,” kata Tolis Ruing.

Lugo Méndez

Setan apa yang merasuki pikiran para anggota DPRD Lembata sehingga tanpa malu menginginkan kemudian merencanakan pembelian mobil dengan nilai uang miliaran rupiah melalui kas APBD? Pernahkah para wakil rakyat terhormat ini berpikir dengan otak dan hati mencermati realitas kemiskinan dan ketertinggalan Lembata telanjang di kampung-kampung dan rakyat masih tertatih-tatih takluk di bawah kemiskinan alamiah dan struktural selama ini? Rencana tersebut menunjukkan DPRD sedang dengan sengaja mau melukai hati rakyat dan kampung halaman, tanah lepanbatan. Ada kesan DPRD secara kelembagaan dijadikan alat mendulang fulus. Maju tak gentar membela yang bayar, bukan membela rakyat.

Perilaku para wakil rakyat “Peten Ina” mengingatkan saya pada sosok Presiden Paraguay, Fernando Armindo Lugo Méndez (56 tahun). Lugo Méndez adalah Uskup Gereja Katolik yang terpilih menjadi Presiden Paraguay pada Pilpres 16 Agustus 2008. Ia terpilih karena dukungan mutlak rakyat. Ia juga rela berseberangan dengan Sociedad del Verbo Divino (SVD) dan otoritas Gereja Katolik demi bela rasa pada rakyat yang masih dililit kemiskinan di hampir semua aspek dan sendi kehidupan. Ia menumbangkan dan menghentikan dominasi Partai Colorado yang sudah bercokol selama 61 tahun di negeri nan elok itu.

Ia memahami kemiskinan negerinya sudah akut dan menuntut sikap bijak para pemimpin dan politisi memahami rakyatnya. Para politisi utamanya, jangan terus-menerus membiarkan rakyat melihat kemiskinan sebagai kenikmatan membelenggunya saban tahun. Sedang di lain sisi, para politisi tengah berleha-leha dengan kemewahan menggunakan uang hasil cucuran keringat rakyatnya.

Bagi Lugo Méndez, Paraguay, negeri berpenduduk “hanya” 6,5 juta jiwa, dengan luas wilayah 406.762 km persegi ini seharusnya bisa memakmurkan rakyatnya melalui para pemimpin dan politisi yang menjabat wakil rakyat. Para pemimpin dan politisi harus mengerti dengan otak dan hati sehingga tak perlu menuntut kemewahan yang aneh-aneh seperti mobil dinas. Lugo Méndez juga bukan konglomerat atau politisi bergelimang duit. Ia hanya bekas uskup dan pekerja sosial yang kere.

Bahkan penganut paham sosialisme yang mendalami ajaran Pancasila ini berani bertaruh jabatan dengan menolak gaji selama menjabat presiden. Mau tahu berapa gajinya? Kantor berita Associated Press (AP) merilis, gaji Presiden Paraguay sebesar 4.000 dolar AS atau setara Rp. 37 juta per bulan. Jumlah ini terbilang kecil dibandingkan gaji anggota DPR RI sebesar Rp. 49 juta per bulan (belum terhitung lain-lain).

Bahkan sangat kecil bila dibandingkan gaji Presiden RI sekitar Rp. 150 juta per bulan. Karena itu bisa dipastikan Lugo Méndez menjadi satu-satunya pemimpin negara di dunia yang murni volunteer, pekerja sukarela tanpa upah. Ini terjadi atas kesadaran politik dan disposisi batin setelah memperoleh dukungan kaum miskin marginal, terutama para petani tanpa tanah dan serikat buruh menuju Paraguay 1.

Di hadapan jutaan rakyat pada malam menjelang pelantikannya di Asuncion, Ibu Kota Paraguay, Jumat, 16 Agustus 2008, Lugo Méndez –pengagum pemikiran Bung Karno– blak-blakan menyatakan terbuka tak akan menerima gaji selama menjabat presiden. Kalangan pengamat politik dunia dan Amerika Latin menilai, keputusan Lugo Méndez adalah keajaiban terbesar dalam politik dan sejarah demokrasi di jagat raya.

Ayo Bersolider!

Usulan pembelian mobil bagi para wakil rakyat di DPRD Lembata bisa dipahami dalam konteks tugas dan fungsinya. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau UU MD3 juga secara jelas menguraikan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD. Pasal 343 ayat 1 UU MD3 menyebutkan, DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten/kota.

Namun, wacana pembelian mobil itu hemat saya tak perlu diwujudkan mengingat masih banyak persoalan penting dan mendesak lainnya di tengah masyarakat dan daerah yang perlu dibiayai dari APBD. Para anggota DPRD perlu diajak dan dipaksa bersolider dengan rakyat dan daerah yang masih “lumpuh” menyusul minimnya anggaran bersumber dari DAU/DAK Pemerintah Pusat untuk membiayai sektor-sektor penting serta infrastruktur vital di hampir semua wilayah kecamatan. Berikut strategi pembangunan yang masih amburadul dan lemah koordinasi antardinas, instansi, dan badan.

Wacana pembelian mobil dinas wakil rakyat sekaligus mengingatkan mereka untuk waspada atas usulan-usulan anggaran dari pihak eksekutif tanpa sepengetahuan masing-masing para anggota. Apalagi, usulan seperti itu akan melalui mekanisme internal DPRD seperti badan anggaran atau alat kelengkapan lain yang kadang pula tidak diketahui masing-masing anggota.

Pengajuan anggaran melalui Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2013 menuntut ketelitian ekstra para wakil rakyat agar jangan sampai pos-pos anggaran utama dialihkan atau diamputasi hanya untuk memenuhi keinginan pembelian mobil. Jika ada sinyalemen lahir angka fantastis sekadar membeli mobil, maka jelas: apakah memiliki mobil mewah dengan menguras uang rakyat dari kas APBD atau memilih hemat dan menggunakan kendaraan pribadi atau angkutan umum saat mengunjungi rakyat.

Pilihan hanya pada hati nurani. Toh, para wakil rakyat “Peten Ina” bisa belajar dari Paraguay. Lugo Méndez dan juga seperti koleganya, Pastor Martin Bhisu SVD –sekretaris pribadi dan misionaris di Paraguay asal Flores, NTT– mampu memahami realitas kemiskinan dan ketimpangan sosial rakyat Paraguay. Mampukah DPRD Lembata mengubur naluri memiliki mobil dinas bersumber dari duit rakyat senilai Rp. 4,3 miliar? Dapatkah hati DPRD dan hati “tuannya” (rakyat) berbaur dalam satu tarikan nafas kemudian bersama berjuang bertaruh peluh mengejar ketertinggalan tanah lepanbatan lebih sejahtera lahir-batin? Wallahualam bissawab!

Sumber: Flores Pos, 17 Oktober 2012