Merayakan Pertobatan Politik

Oleh J Kristiadi

Peneliti Senior CSIS

Kemenangan umat Islam mengendalikan diri selama bulan Ramadhan telah membakar habis segala godaan nafsu dan hasrat yang didorong oleh kenikmatan daging. Getaran dan aura kesucian bulan Ramadhan tidak hanya dirasakan saudara-saudara umat Islam, tetapi juga memancar dan beresonansi yang daya getarnya menyusup ke relung hati masyarakat Indonesia pada umumnya. Praktik memuliakan nilai-nilai luhur semakin membuktikan dan menguatkan nilai-nilai islami adalah rahmatan-lil-alamin (berkah bagi semua manusia) serta merangsang dan memacu warga berlomba-lomba berbuat kebaikan (fastabiqul khairat).

Manifestasi itu dengan mudah, antara lain, disaksikan dalam peristiwa mudik. Fenomena pulang kampung bukan hanya sekadar nostalgia, melainkan juga mengungkapkan besarnya modal sosial yang dimiliki bangsa Indonesia. Sikap berkelimpahan masyarakat ditunjukkan dalam wujud saling tolong-menolong, saling pengertian dan toleran sepanjang perjalanan yang secara fisik kadang kala sangat melelahkan.

Beberapa pemilik modal juga memfasilitasi publik dengan menyediakan transportasi gratis. Demikian pula pemegang otoritas politik tahun ini, meskipun masih sangat terbatas, menunjukkan kesungguhan dalam menyempurnakan penyediaan fasilitas dan pelayanan publik.

Penziarahan spiritual yang membuahkan kemenangan diharapkan menjadi modal dasar mengatasi masalah bangsa yang kusut karena pertarungan kepentingan kekuasaan. Embun fitri yang menetes membasahi nurani publik dewasa ini semoga juga berimbas kepada para elite politik yang dalam ungkapan-ungkapannya sebulan terakhir ini secara verbal-harfiah menunjukkan sikap mulia. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya kemenangan yang disertai dengan pertobatan harus dirayakan sembari tetap merawat spirit kesucian.

Merayakan kemenangan dengan semangat pertobatan akan lebih bermakna bagi nasib bangsa dan negara bilamana pemilik otoritas politik melaksanakan peran, tugas, serta tanggung jawab sebagaimana konstitusi memerintahkannya. Mereka dituntut lebih tafakur melakukan mudzakarah (kontemplasi) dan muhasabah (introspeksi) karena merekalah yang mendapatkan mandat dan otoritas politik dari rakyat, dan oleh sebab itu menentukan nasib sekitar 240 juta orang. Urgensi memenuhi harapan masyarakat semakin mendesak karena kemenangan spiritual di bulan Ramadhan jatuh pada bulan Agustus, bersamaan dengan peringatan kemenangan bangsa Indonesia melawan nafsu keangkaramurkaan penjajah.

Banyak agenda politik ke depan dapat dilakukan untuk memperbaiki tatanan politik agar lebih amanah. Salah satunya, memenuhi kerinduan publik munculnya presiden dalam Pilpres 2014 yang mempunyai kompetensi moral, integritas, dan kapabilitas mengelola kekuasaan pemerintahan. Maka, ruang untuk memberikan kesempatan munculnya tokoh-tokoh untuk menjadi pemimpin bangsa harus diperluas. Kandidat presiden tidak harus dari ketua umum partai politik. Parpol harus memberikan peluang bagi putra-putri bangsa terbaik untuk menjadi pemimpin bangsa.

Terobosan politik untuk mendapatkan kandidat presiden pernah dilakukan Partai Golkar melalui konvensi. Namun sayangnya, peraturan internal dianggap terlalu sarat dengan kepentingan subyektif elite partai yang bersangkutan. Upaya yang sama juga akan dilakukan Partai Demokrat yang dalam beberapa tahun terakhir elektabilatasnya cenderung merosot.

Namun sayangnya, niat tersebut masih belum mendapatkan respons publik sebagaimana yang diharapkan. Penyebabnya, pertama, masyarakat ragu konvensi hanya sebagai instrumen mengorbitkan kerabat dekat tokoh sentral Partai Demokrat atau sekadar jalan pintas mengembalikan citra partai yang memburuk.

Kedua, persiapan yang tidak menentu dan peraturan konvensi yang dianggap berubah-ubah. Ketiga, keruwetan internal yang menebarkan rumor mundurnya dua tokoh Partai Demokrat, Handojo Selamet Mulyadi (Bendahara Umum) dan Toto Riyanto (Direktur Eksekutif Partai Demokrat). Alasannya, mereka khawatir dan tidak ingin berurusan dengan KPK terkait dengan penjaringan dana konvensi.

Kebimbangan publik terhadap kredibilitas konvensi harus dijawab dengan sikap dan langkah yang tepat, jelas, dan tegas. Pertama, kalau Partai Demokrat berani menyelenggarakan konvensi sekadar alat politik kepentingan subyektif, pertaruhannya amat mahal. Partai Demokrat akan melikuidasi dirinya sendiri. Kedua, anggota Komite Konvensi harus terdiri dari tokoh-tokoh publik yang mempunyai integritas dan keterampilan melakukan seleksi sehingga dapat menggaransi konvensi bukan memenuhi agenda kepentingan Partai Demokrat semata.

Ketiga, kalau survei dilakukan sebagai langkah awal penjaringan, publik harus mendapatkan akses mengaudit data mentah dari survei tersebut. Kelima, aturan konvensi harus benar-benar berprinsip demokratis dan meritokratik.

Dengan memenuhi beberapa persyaratan di atas, Partai Demokrat merayakan pertobatan politik dengan memberikan manfaat sangat besar bagi masyarakat. Konvensi juga diharapkan menjadi terobosan politik yang dapat mencairkan kebekuan perekrutan politik dewasa ini karena sarat dengan kolusi dan nepotisme. Ini terutama mempersembahkan putra-putri terbaik berkesempatan menjadi pemimpin bangsa dan negara.

Kredibilitas penyelenggaraan konvensi diharapkan dapat memunculkan tokoh-tokoh yang selama ini masih "bersembunyi", seperti Anies Baswedan, Sri Mulyani, Dino Patti Djalal, dan tokoh-tokoh sekelas lainnya. Dengan demikian Pilpes 2014, Joko Widodo, (Jokowi) yang sementara ini elektabilitasnya sebagai kandidat presiden tidak terbendung, akan mendapatkan lawan tanding yang integritas, kapabilitas, dan elektabilitasnya teruji.

Sumber: Kompas, 13 Agustus 2013