Jobber di Lembata Belum Dimanfaatkan

Janji Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata untuk mengoperasikan fasilitas penampungan bahan bakar minyak (BBM) alias jobber pada perayaan HUT-10 otonomi Lembata, tanggal 12 Oktober lalu tidak terwujud. Bahkan sampai akhir tahun 2009, Jober tersebut belum juga dimanfaatkan.

Pantuan Pos Kupang, Rabu (2/12/2009), di lokasi bangunan senilai Rp 20 M, di sebelah barat Pelabuhan Lewoleba, hanya ada satpam penjaga pintu masuk. Empat unit tangki berdiri kokoh di dalam bangunan yang di kelilingi pagar tembok. Sejumlah dinding tembok pagar sudah dipenuhi berbagai tulisan ulah orang-orang jahil.

Dermaga bongkar muat BBM mengarah ke utara, tampaknya sudah tidak terawat. Warga bisa leluasa melawatinya bila hendak menuju ke pantai SGB Babungsu atau sebaliknya menuju plengsengan, tempat sandar kapal fery.

Untuk diketahui, Bupati Lembata, Drs. Andreas Duli Manuk, dalam tanggapan pemerintah atas pemandangan umum fraksi atas nota keuangan RAPBD 2010, Senin (30/11/2009) lalu, menyatakan, depot BBM itu akan dioperasikan pada minggu pertama bulan Oktober 2009. Asumsinya, ongkos angkut BBM ke Lewoleba dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBNP) 2009.

Namun setelah dikonsultasikan dengan BPH Migas dan PT Pertamina Pusat, pertimbangan efektivitas waktu pelaksanaan APBNP dan pengurangan anggaran di setiap departemen membiayai penanggulangan bencana alam di beberapa wilayah di Indonesia, maka ongkos angkut BBM ke Lembata, Selayar dan beberapa depot di Papua akan dianggarkan dalam APBN 2010.

Dijelaskannya, konsultasi terakhir ke PT Pertamina Jakarta dan Pertamina Region V Surabaya tanggal 16-22 November 2009, disampaikan bahwa pemerintah akan memberi harga BBM bersubsidi bagi seluruh AMPS di NTT pada 2010. Karena itu, MoU Pemda Lembata dengan Pertamina, menyatakan pengadaan BBM untuk Lembata dibeli putus, direvisi. Revisi MoU diupayakan sebelum akhir tahun anggaran 2010.

Menurutnya, pengelolan depot BBM Lembata menggunakan sistem jobber atau kontrak volume. Pertamina menyalurkan BBM sampai ke tangki jobber dan pemerintah memperoleh `trupth fee' dari volume BBM yang masuk ke depot Lembata. Pertamina menempuh sistem kontrak volume karena Pertamina sedang melaksanakan kajian menyerahkan pengelolan depot-depotnya kepada anak perusahaan Pertamina.

Anggota DPRD Lembata, Simeon Odel, mengingatkan pemda agar pengelolan jobber tidak membebani keuangan daerah seperti beberapa kegiatan yang dilaksanakan selama ini. Pengelola harus mampu membiayai opersional kegiatan, karyawan dan memberi kontribusi kepada daerah.

"Diserahkan kepada BUMD (perusahaan daerah), saya khawatir kejadian di PD Purin Lewo terulang juga pengelolaan jobber. Harus diperhitungkan dengan cermat supaya tidak menjadi beban keuangan daerah. Jobber harus bisa hidup dari keuntungan yang diperolehnya dan memberi kontrbusi pendapatan asli daerah. Dewan akan sangat kritis," tandas Simeon, kepada Pos Kupang, Rabu (2/12/2009) di Lewoleba. (ius)

Ket foto: Salah satu depo Pertamina.

Sumber: Pos Kupang, 4 Desember 2009