Jelang Pertemuan Wabup se-NTT di Lewoleba: Benahi Jalan dalam Kota

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata diminta segera membenahi jalan dalam Kota Lewoleba dalam waktu tiga hari menjelang kegiatan pertemuan para Wakil Bupati (Wabup) se-NTT di Lewoleba, Rabu (19/10/2011).

Permintaan ini disampaikan Ketua Fraksi Nurani Peduli Keadilan (F-NPK), Fredrikus W Wahon, kepada wartawan di Gedung Peten Ina, Sabtu (15/10/2011) siang. Hal ini dikatakannya, mengingat kondisi jalan dalam Kota Lewoleba saat ini berlubang-lubang dan berdebu.

Apalagi sepengetahuannya, dana pemeliharaan rutin untuk jalan dalam kota dalam APBD murni 2011 maupun perubahan anggaran 2011 tidak dianggarkan. “Sangat disayangkan karena dana pemeliharaan jalan tidak ada. Di APBD 2011 maupun perubahan anggaran tidak diajukan, karena itu harus segera disiasati agar dalam waktu tiga hari ini segera dibenahi,” katanya.

Menurutnya, pemerintah mestinya tanggap dan menganggarkan dana pemeliharaan jalan itu. Apalagi kegiatan (pertemuan para wabup) yang tergolong besar ini sudah diagendakan sejak lama.

“Ini agenda wagub (wakil gubernur) mestinya pemerintah sudah anggarkan dana untuk pembenahan jalan-jalan dalam kota sebagai bentuk persiapan penyambutan para wakil kepala daerah dari seluruh NTT,” kata Wahon.

Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU), Paskalis Ola Tapobali, M.TP yang dihubungi melalui ponselnya, Sabtu (15/10/2011) siang, mengatakan, sudah ada perintah dari Bupati dan Wakil Bupati Lembata beberapa waktu lalu agar ruas jalan utama yang akan dilalui para pejabat daerah dibenahi kerusakan-kerusakan kecilnya.

Meski sudah ada perintah dari Bupati dan Wakil Bupati, jelas Tapobali, harus ada pengalokasian anggaran yang disepakati oleh tim anggaran pemerintah dan badan anggaran DPRD. “Kalau ada anggarannya, kita bisa bertindak cepat. Karena di DPA induk dan perubahan tidak ada,” katanya.

Mengenai kebutuhan anggaran, Tapobali mengaku, belum melakukan perhitungan secara detail karena kerusakan jalan sporadis. Dia hanya memperkirakan sekitar Rp 200 juta sampai Rp 300 juta. “Katanya keterbatasan anggaran.

Jadi kita tidak munculkan dalam ABPD atau perubahan anggaran,” jelasnya. Ditanya apakah dalam rentang waktu yang singkat ini bisa diselesaikan, Tapobali mengatakan, pihaknya siap menyelesaikan yang penting ada dananya.

Sumber: Pos Kupang, 17 Oktober 2011
Ket foto: Fredy Wahon