Menggagas Format Bikoalisi

Oleh Satrio Wahono

Sosiolog dan Magister Filsafat UI

Di tengah hiruk-pikuk wacana kebijakan penaikan harga BBM bersubsidi pekan lalu, yang berakhir dengan pembatalan sementara beleid tersebut, ada satu isu sempalan yang tak kalah mencuri perhatian. Itulah kenyataan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golkar kembali menunjukkan sikap “menyempal‘ dari koalisi dengan mengisyaratkan penolakan plebisit pemerintah tersebut.

Tak ayal “suara sumbang‘ dari PKS dan Golkar, yang notabene merupakan anggota Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi itu, membuat sejumlah petinggi Partai Demokrat (PD) gerah. Logika para petinggi PD itu, bila para anggota koalisi tidak bisa mengamankan dukungan anggotanya di parlemen demi menopang kebijakan pemerintah, buat apa lagi gunanya berkoalisi?

Di sisi lain, berulangnya kejadian “beda suara‘ antara anggota koalisi ini tak pelak mengusik pertanyaan di benak banyak orang mengenai format politik apa yang cocok untuk membingkai relasi eksekutif-legislatif demi menjamin pemerintahan yang lebih stabil dan efektif di masa depan.

Bipartai dan Bikoalisi

Setidaknya ada dua format politik yang menjamin terciptanya politik yang lebih stabil dalam suatu sistem demokrasi. Pertama, format bipartai. Pemerintahan eksekutif akan stabil jika format politik yang ada tidak memungkinkan jumlah partai yang terlalu banyak di parlemen. Contoh: Amerika Serikat. Dengan hanya dua partai di sana alias format bipartai yang terdiri dari Partai Demokrat dan Republik, pemerintahan AS relatif stabil dan dinamis.

Artinya, stabil jika pemilu eksekutif dan legislatif memiliki pemenang yang sama, yaitu presiden dan parlemennya berasal dari partai yang sama. Dinamis jika terjadi split voting dalam arti pemilu eksekutif dan parlemen dimenangi oleh perwakilan partai berbeda. Maksudnya dinamis, akan terjadi koreksi yang sehat antara eksekutif dan legislatif karena perbedaan partai.

Hanya saja, dalam konteks Indonesia, terlalu sulit membayangkan format politik bipartai semacam itu. Keberadaan banyak platform ideologis membuat skenario bipartai terdengar musykil. Di Indonesia, ada partai berbasis nasionalis, berbasis agama (terutama Islam), dan partai tengah. Di tengah kemestian format multipartai seperti ini, yang bisa dilakukan adalah menyederhanakan blok kepentingan antara para partai itu.

Kedua, format bikoalisi. Nah, format ini yang sebetulnya bisa menjawab keniscayaan penyederhanaan blok kepentingan tadi dalam politik kita. Ketika menggalang koalisi, partai-partai tetap mempertahankan eksistensi dan entitasnya, tapi dengan garis kepentingan mereka melebur hingga membentuk pengkutuban (polarisasi) yang memudahkan identifikasi lawan dan kawan. Juga, memungkinkan pemetaan potensi konflik dan konsensus yang memadai. Dengan koalisi, format politik multipartai dapat digiring ke suatu format dua kutub alias bikoalisi. Contoh format ini pernah kita alami saat menyaksikan pertarungan antara Koalisi Kebangsaan versus Koalisi Kerakyatan dalam pemilu presiden 2004.

Bikoalisi menjadi penting karena absennya format ini akan menghasilkan salah satu dari dua tipe relasi presiden dan parlemen dalam format multipartai yang sama-sama berdampak buruk. Pertama, presiden minoritas (minority president). Di sini, presiden berasal dari partai minoritas di parlemen. Risiko relasi tipe ini adalah presiden akan terus dihantam oleh parlemen, kecuali jika presiden itu sendiri piawai mengakomodasi kepentingan politik. Contoh, Presiden Gus Dur berasal dari partai minoritas PKB dan dia pun terus-menerus digoyang sampai dimakzulkan.

Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Kabinet Indonesia Bersatu I (2004-2009) juga berasal dari partai minoritas kala itu: Partai Demokrat. Untungnya, SBY lebih akomodatif dan dibantu oleh Wakil Presidennya Jusuf Kalla yang menjadi Ketua Umum dari partai politik besar, yaitu Golkar.

Kedua, presiden mayoritas (majority president). Dalam tipe ini, presiden berasal dari partai mayoritas di parlemen. Dampak buruk tipe ini, sang presiden dapat tergoda menjadi otoriter dan antikritik karena double majority di parlemen dan eksekutif membuatnya tidak tergoyahkan.

Berbasis Platform

Dua skenario tak mengenakkan dalam relasi eksekutif-legislatif itulah yang memunculkan alternatif ketiga berupa relasi dalam format bikoalisi multipartai. Di situ, koalisi propemerintah akan mendapatkan kritik konstruktif terus-menerus dari loyal opposition koalisi antipemerintah. Bikoalisi pun memunculkan pemerintahan yang efektif dan dinamis.

Boleh dibilang, tipe alternatif itulah yang mulai terlembagakan saat ini dengan terpolarisasinya DPR menjadi dua koalisi: koalisi propemerintah yang diwakili banyak partai dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) dan koalisi oposisi yang dimotori oleh PDIP, Gerindra, dan Hanura. Masalahnya, format itu lantas buyar tatkala partai-partai peserta koalisi--katakanlah PKS dan Golkar--justru kerap “menyerang‘ koalisi mereka sendiri.

Akan tetapi, fenomena demikian tidak aneh kalau melihat dua syarat yang salah satunya harus dipenuhi oleh suatu koalisi. Pertama, kesamaan platform, baik dari segi ideologi politik atau paham ekonomi. Kedua, kesamaan kepentingan politik murni untuk mendapatkan jabatan publik strategis dan membagi-baginya di antara sesama partai peserta koalisi. Idealnya, format bikoalisi yang sehat adalah yang berdasarkan kesamaan platform. Sebab, koalisi akan lebih kompak dan tak tergoyahkan oleh kepentingan sesaat.

Lain cerita jika koalisi dibangun berdasarkan kepentingan politik murni. Koalisi akan rapuh karena diikat hanya oleh hasrat oportunistik mencari jabatan. Kesetiaan model ini tentu mudah tergoda oleh peluang tawar-menawar memperoleh peningkatan kekuasaan secara kuantitatif (jumlah) maupun kualitatif (posisi yang dipegang) dalam pemerintahan saat ini atau dalam pemilu mendatang. Naasnya, persis koalisi berdasarkan kepentingan politik inilah yang tergalang oleh rezim sekarang.

Wajar jika format politik sekarang--bikoalisi yang potensial bagi kestabilan politik--rentan. Sebab, fondasi desain koalisi sudah keliru sejak awal. Yaitu, berdasarkan kepentingan memperoleh kekuasaan alih-alih kesamaan platform. Maka itu, segala bentuk koalisi ke depan seyogianya mulai berpijak pada kesamaan platform alih-alih kesamaan dahaga akan kekuasaan.

Sumber: Jurnal Nasional, 4 Apr 2012