Nasib Koalisi Pasca-Paripurna BBM

Oleh Paulus Mujiran

Alumnus Program Pascasarjana 

Magister Administrasi Publik 

Universitas Diponegoro, Semarang

Nasib koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono tampaknya kian tidak solid. Hal itu tercermin dari tidak kompaknya partai-partai koalisi dalam mendukung rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Jika dipetakan, hanya Partai Demokrat sendiri yang konsisten dan berani bersikap tegas mendukung rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Tidak tegas atau ragu-ragunya partai-partai koalisi dalam mendukung rencana kenaikan harga BBM karena mereka takut kehilangan popularitas dan simpati rakyat.

Mereka pun cenderung bersikap mendua antara mendukung dan tidak. Kaki kanan berpijak dalam koalisi pemerintah yang mendukung kenaikan harga BBM, sementara kaki kiri berada di kalangan rakyat yang tidak menghendaki kenaikan harga BBM. Maka jika secara cermat melihat rumusan akhir sidang paripurna DPR mengenai opsi kenaikan harga BBM, tampak ambiguitas partai-partai koalisi.

Rumusan Pasal 7 ayat 6a UU APBN-P 2012 memang memberi ruang atau kewenangan kepada pemerintah untuk menaikkan/menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kewenangan itu hanya dimiliki pemerintah jika harga minyak dunia lebih tinggi/rendah 15 persen ketimbang asumsi harga minyak dunia dalam APBN-P sebesar US$105 per barrel selama enam bulan. Tetapi pasal 7 ayat 6 secara tegas tidak memberi kesempatan pemerintah menaikan harga BBM.

Keputusan rapat paripurna DPR ini secara tidak langsung merupakan kekalahan telak Partai Demokrat dan kemenangan Partai Golkar. Betapa tidak, Demokrat yang sejak awal getol mendukung rencana kenaikan harga BBM justru gagal melobi sesama koalisi untuk mendukung rencana itu. Golkar pun mengklaim, hasil akhir paripurna merupakan kemenangannya dan klaim bukti bahwa Golkar telah memenuhi aspirasi rakyat yang menolak kenaikan harga BBM.

Dalam rapat paripurna pengesahan RUU APBN-P 2012, Fraksi Partai Golkar memang mengusulkan rumusan Pasal 7 ayat 6a: kenaikan harga BBM dapat dilakukan dengan syarat harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP) naik atau turun 15 persen dari rata-rata ICP selama enam bulan terakhir. Tawaran FPG ini kemudian diikuti empat fraksi partai politik pendukung koalisi: Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Sikap Fraksi Partai Golkar yang kemudian berbalik arah menawarkan opsi abu-abu tidak lepas dari sikap sebelumnya yang sudah terang-terangan menyatakan menolak kenaikan harga BBM. Partai Golkar tampaknya tidak mau kehilangan muka di kalangan mitra koalisinya sehingga mengusulkan ide alternatif munculnya pasal siluman yang memberi kesempatan kepada pemerintah menyesuaikan harga BBM manakala ICP naik atau turun 15 persen dalam enam bulan.

Sikap Partai Golkar yang melunak tidak lepas dari pertemuan antara Presiden SBY dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang mungkin saja terjadi deal-deal politik di antara keduanya. Opsi yang ditawarkan Fraksi Partai Golkar membuat pemerintah serta merta mudah menyesuaikan harga BBM. Tidak ada yang bisa menjamin harga minyak dunia akan terus naik sehingga rata-rata dalam enam bulan bisa mencapai US$120,75 per barel atau 15 persen di atas asumsi APBN-P 2012.

Apalagi faktor mendasar yang memengaruhi harga minyak dunia, yakni kondisi perekonomian global, cenderung tidak pasti, bahkan memberikan sentimen negatif atau menurunkan harga minyak. Dengan kata lain, sikap Fraksi Partai Golkar menjadi bukti sejak awal, dengan syarat itu tidak mudah pemerintah menaikan/menurunkan harga BBM. Tak pelak, inilah kemenangan Partai Golkar yang kemudian dirayakan dengan pidato Ketua Umum Aburizal Bakrie.

Yang menarik, sikap Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena secara mengejutkan memilih bergabung dengan partai-partai oposisi menolak kenaikan harga BBM. Ada banyak alasan mengapa PKS memilih berpihak kepada mereka yang menolak kenaikan harga BBM. Alasan sederhana, PKS tidak mau kehilangan simpati rakyat terutama dalam perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Dalam Pilkada DKI Jakarta, PKS mencalonkan Hidayat Nur Wahid, mantan Ketua MPR RI.

Dengan tokoh sekaliber Hidayat Nur Wahid, PKS tidak mau tampak abu-abu di mata konstituen Jakarta yang terkenal amat fanatik. Maka, meski berisiko ditendang dari koalisi pendukung pemerintah, PKS pun berani bersikap sangat tegas. Ini sekaligus menjadi tamparan bagi pasangan SBY-Boediono dan partai pendukung koalisi: beranikah mendepak PKS dari koalisi pemerintah? Keberadaan PKS saat ini memang menjadi anak “nakal‘ yang menyulitkan.

Di satu sisi, keberadaan PKS sangat diperlukan bagi pasangan SBY-Boediono karena memperkuat bangunan koalisi. Pada saat yang sama, sikapnya yang cenderung nakal pada angket Century dan mafia pajak menyebabkan elit Demokrat kian jengah dengan perilaku PKS. Bukan berarti SBY-Boediono lantas berani mengeluarkan PKS dari koalisi pendukung pemerintah. Ada banyak pertimbangan yang memaksa SBY-Boediono tetap mempertahankan PKS, meski berulangkali justru membuat Demokrat merasa sulit.

Lepas dari semua itu, proses yang alot dalam rencana kenaikan BBM telah memberikan pelajaran sangat berharga. Pemerintah pun dengan keputusan paripurna BBM tidak begitu saja menaikkan harga BBM. Pemerintah, seperti kata SBY, hendak mengambil sikap soal kenaikan harga BBM sebagai opsi terakhir. SBY pun menyatakan penghematan energi, percepatan konversi bahan bakar minyak ke gas, mengoptimalkan penerimaan negara lewat pajak dan pertambangan serta penghematan keuangan kementerian/ lembaga serta pemerintah daerah.

Rakyat pun akhirnya lega karena aspirasi mereka didengar. Aksi unjuk rasa yang nyaris berubah menjadi aksi anarkistis pun direspons oleh para wakil rakyat yang tidak memutuskan kenaikan harga BBM per 1 April 2012. Harapan kita bersama, semoga situasi kondusif yang kembali terjadi belakangan ini dapat terus terpelihara sehingga pemerintah dapat terus bekerja untuk rakyat.

Sumber: Jurnal Nasional, 3 Apr 2012