PKS dan Catatan Merah Koalisi

Oleh Umbu TW Pariangu

Dosen Fisipol Undana, Kupang

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkhianat! Itulah garis besar pemberitaan media massa pasca-paripurna RAPBN-P 2012, Jumat (30/3) terkait posisi PKS yang mengambil haluan berbeda dengan rekan koalisinya (Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa) yang mendukung kenaikan harga BBM.

PKS malah pasang badan dengan berbaur di barisan gerbong oposisi yakni: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerindra dan Partai Hanura yang terang-terangan menolak penaikan harga BBM. Empat partai ini setuju pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi asalkan harga minyak mentah Indonesia naik minimal 15 persen selama enam bulan. Tubuh koalisi pun meradang.

Pembelotan PKS dinilai oleh Partai Demokrat sebagai pengkhianatan terhadap 11 butir kesepakatan Setgab Koalisi. Karenanya, sinyal untuk mendepak keluar partai berlambang padi dan kapas itu dari koalisi pun makin santer terdengar. Menurut Ketua Departemen Komunikasi Publik Demokrat Andi Nurpati, rencana pencopotan PKS segera akan dikonsultasikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan para pemimpin partai koalisi di Sekretariat Gabungan Koalisi.

Terhadap wacana ini, Sekretaris Fraksi, Abdul Hakim, mengembalikan sepenuhnya kepada SBY. "Itu hak prerogatif Presiden sebagai pemegang mandat rakyat. Kami persilakan bila dinilai terbaik untuk rakyat," (Tempo.com/1/4). Menurutnya pula, PKS membangun koalisi bukan dengan Partai Demokrat tetapi dengan SBY selaku Presiden. Alasan ini sering menjadi apologi politik partai pendukung pemerintah saat “bermain kaki‘ di parlemen terkait kasus Century dan pansus hak angket mafia.

Dalam wacana kenaikan harga BBM, Golkar pun sebenarnya tidak secara jelas menyatakan sikapnya kalau tidak mau dikatakan mengambil posisi di tengah-tengah (mid position). Partai Golkar baru tegas menolak kenaikan harga BBM melalui Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Idrus Marham (Kamis, 29/3) malam setelah beredar rumor Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyetujui kenaikan harga BBM. Dengan kata lain, model politik rangkap (due politic) menjadi model klasik anggota koalisi memainkan jurusnya. Di depan panggung “patriotik‘ menolak penaikan BBM agar mendapat simpati rakyat, namun di belakang panggung mereka sebaliknya: sudah deal menyetujui penaikan BBM.

Sering terjadinya gangguan soliditas koalisi pendukung pemerintahini karena nihilnya format ideologi yang mempersatukan koalisi. Perekatnya hanyalah “kepentingan‘ yang membuat anggota koalisi mudah subservient (tunduk) terhadap kepentingan pragmatis. Siasat politik transaksional inilah yang dijadikan instrumen pelembagaan politik partai yang mengganggu irama kerja koalisi dalam mendukung efektifitas kebijakan-kebijakan pemerintah.

Integritas koalisi

Sikap politik PKS ini merupakan catatan merah bagi masa depan koalisi. Dari aspek etika politik, jelas ini mengangkangi kebersamaan koalisi. Bukan semata karena Demokrat merasa ditinggalkan mitra koalisinya, namun pembangkangan PKS bisa melahirkan insentif bagi keberanian Demokrat untuk menyelamatkan komitmen menegakkan integritas koalisi dalam mengomunikasikan kebijakan-kebijakan pemerintah kepada publik.

Maka, usulan mendepak PKS dari gerbong koalisi adalah sebuah keniscayaan. Pertama, dari segi disiplin, untuk memberikan preseden bagi anggota koalisi yang lain untuk mempertajam ketaatan politiknya, mematuhi etika dan fatsun koalisi. Jika sikap nakal PKS dibiarkan, secara internal akan mempengaruhi bahkan merusak loyalitas anggota koalisi yang lain dan secara eksternal akan menurunkan kewibawaan koalisi pemerintahan di hadapan publik. Tidak elok jika PKS menjadikan gerbong Koalisi hanya sebagai sarana untuk menempatkan tiga jatah menterinya di kabinet, sementara sikap partai di parlemen malah bebas bermanuver untuk tidak sejalan dengan garis kebijakan pemerintah.

Bahwa PKS tidak berkoalisi dengan partai tetapi dengan Presiden, ini alasan diplomatis semata. Toh dalam kesepakatan awal, Presiden sudah menegaskan, anggota koalisi wajib tunduk pada 11 butir kesepakatan (code of conduct) koalisi yang intinya menjamin stabilitas pemerintahan sampai 2014.

Kita tahu, wacana penaikan BBM yang disambut demonstrasi rakyat--yang sebagiannya anarkistis--hampir di seluruh Tanah Air kemarin diprediksi dapat memicu destabilitas pemerintahan. Bagi Partai Demokrat, ini selayaknya akan menjadi ukuran kemurnian loyalitas untuk melihat “siapa‘ yang tulus dan “siapa‘ yang lebih memilih mencari selamat sendiri saat terjadi dilema dan masa sulit. Dalam keadaan demikian, kewajiban moral bagi partai pendukung pemerintah untuk segaris dan membela kebijakan pemerintah sebagai wujud fungsi keterwakilan pemerintahan secara keseluruhan.

Emette Redford (1969) mengatakan, sekali keterwakilan dan prosedur obyektif berhasil dicapai dalam sebuah koalisi kepentingan, maka yang paling menentukan adalah keabsahan nilai dari koalisi itu sendiri. Nilai yang dimaksud adalah visi yang sama yang mengikat efektivitas kerja pemerintahan atas dasar panduan bersama sebagai alasan fundamental di balik kesepakatan kontrak politik.

Kedua, atas argumen di atas itulah, maka penjatuhan sanksi tegas kepada PKS yang mbalelo terhadap koalisi diharapkan dapat mempertahankan diferensiasi konfigurasi politik nasional antara kelompok oposan dan propemerintah sehingga pengukuhan kultur dan pembelajaran proses berdemokrasi bagi publik dapat berlangsung baik. Kalaupun PKS membela langkahnya sebagai pembelaan terhadap kepentingan rakyat, itu pun sangat diragukan. Hasil jajak pendapat Kompas (7/3/2011) menunjukkan hanya 21,2 persen responden yang percaya langkah politisi Golkar dan PKS di balik hak angket dimotivasi oleh kepentingan rakyat, sedangkan 64,1 persen responden tidak mempercayainya.

Ketiga, pemecatan PKS akan membantu mereduksi langgam politik klasik yang mengatakan bahwa kekuasaan hanya soal “siapa mendapat apa dan bagaimana‘, atau “yang abadi dalam politik hanyalah kepentingan‘. Membiarkan berkembang biaknya adagium ini dalam tradisi politik elite-elite kita akan menggembosi energi pemerintah dalam menjalankan seluruh visi-misinya serta dapat meracuni mandat demokrasi yang sudah dipercayakan rakyat pada pemilu presiden kemarin.

Sumber: Jurnal Nasional, 4 Apr 2012