Tetap Usut Kasus Chat Pornografi, Polisi Tidak Terpengaruh Seruan Revolusi Rizieq Shihab

POLISI tetap mengusut kasus dugaan pornografi dengan tersangka Rizieq Shihab. Polisi tak terpengaruh dengan pernyataan Rizieq yang meminta agar kasusnya dihentikan atau akan terjadi revolusi.

Juru Bicara Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono menegaskan, penyidikan kasus Rizieq tetap berlanjut.

Polisi tak bergeming dengan seruan Rizieq dari Arab Saudi. "Kalau polisi kan' tetap penyidikan. Penyidikan seperti apa, tetap kita lakukan. Kalau itu sebatas penyidikan akan kami selesaikan. Ada laporan kami selesaikan," ujar Argo di Mapolda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Senin (3/7/2017).

Polisi tak bisa begitu saja menghentikan suatu kasus. Argo menjelaskan, penyidikan kasus bisa dihentikan, melalui mekanisme Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3.

"Ya, kan' untuk SP3 suatu kasus kan' ada aturannya. Kalau itu sudah kedaluwarsa, tidak cukup bukti dan sebagainya. Kita tidak akan mencampuri urusan-urusan politik, tapi kita penyelidikan tetap kita lakukan," kata Argo.

Penerbitan SP3 memiliki sejumlah aturan, sebagaimana ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, ada tiga syarat penerbitan SP3. Pertama, tidak diperoleh bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka.

Kedua, peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana. Ketiga, tersangka meninggal dunia atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa

Rizieq memberikan ultimatum lewat suaranya. Pemimpin Front Pembela Islam itu menginginkan rekonsiliasi. Jika tidak, dia menyebut akan ada revolusi.

Berikut pernyataan Rizieq yang disampaikan lewat video berdurasi 12 menit:

Menyampaikan secara ikhlas dan tulus, apresiasi yang tinggi dan jutaan terima kasih kepada semua elemen bangsa yang selama ini selalu bersama para habib dan ulama mengawal Aksi Bela Islam untuk perjuangan melawan kezaliman dan kemunkaran.

Dan saya dari kejauhan selalu memonitor dan mencermati serta mengevaluasi semua pergerakan para sahabat baik dari kalangan Islam maupun nasionalis di negeri tercinta Indonesia.

Mulai dari gerakan GNPF MUI yang terus membangun dialog dengan semua pihak termasuk dengan pemerintah RI.

Lalu gerakan Tim Pembela Ulama dan aktivis yaitu TPUA yang terus membangun komunikasi hukum kemudian gerakan Presidium Alumni 212 yang terus membangun perlawanan secara konstitusional, juga gerakan Gentari dan Gerakan Bela Negara.

Serta lainnya dari elemen kebangsaan yang terus membangun kesadaran tentang pentingnya kembali ke UUD 1945 yang asli.

Hingga gerakan Muslim Cyber Army yang terus membangun opini perlawanan di dunia cyber, dan lain sebagainya dari aneka elemen gerakan pro Aksi Bela Islam.

Termasuk gerakan pondok-pondok pesantren dan majelis-majelis ta'lim serta majelis-majelis dzikir dalam memberi semangat juang kepada umat Islam di berbagai daerah.

Termasuk juga gerakan ormas-ormas Islam dan ormas-ormas kebangsaan yang terus merajut persatuan bangsa dalam penegakan keadilan. Tidak terkecuali gerakan partai politik yang pro keadilan dan pro rakyat.

Saya hanya ingin mengingatkan bahwa dengan izin Allah SWT dan karunia-Nya, bahwa selama ini semua gerakan tersebut saling melengkapi dan saling menyempurnakan serta saling menguatkan satu sama lainnya.

Karena dibangun atas dasar saling pengertian sehingga menjadi kekuatan yang sangat dahsyat.

Allah SWT telah memberkahi kebersamaan semua elemen dalam perjuangan, sehingga kemenangan demi kemenangan berhasil dipetik oleh umat Islam atas pertolongan Allah SWT. Alhamdulillah.

Nah, saling pengertian di antara semua elemen gerakan harus tetap dijaga, tidak boleh dipecah belah dengan isu atau prasangka sehingga saling curiga, yang bisa mengantarkan kepada perpecahan dan kehancuran perjuangan.

Jika terhadap lawan kita harus bersikap negative thinking yaitu berpikir negatif untuk tetap membangun kewaspadaan.

Maka terhadap kawan kita wajib bersikap positif thinking yaitu berpikir positif untuk menjaga persatuan dan persaudaraan.

Karenanya, pertemuan pimpinan GNPF MUI dengan Presiden RI dan para menterinya di Istana Negara harus dimaknai sebagai bagian peran GNPF MUI yang sejak awal berdiri selalu proaktif membangun komunikasi dan dialog dengan semua pihak. Jangan serta merta diartikan sebagai bentuk pelemahan perjuangan, apalagi pengkhianatan.

GNPF MUI akan menggelar rapat akbar dengan pimpinan semua elemen juang untuk melaporkan tentang apa yang sudah dan sedang serta akan dilakukan GNPF MUI dalam perjuangan Aksi Bela Islam selanjutnya.

Insyaallah, rapat akbar yang akan digelar GNPF MUI yang akan datang ini akan menjadi satu forum silaturahmi untuk lebih memperkuat tali persaudaraan dan persatuan semua elemen juang yang pro Aksi Bela Islam selama ini.

Silakan, semua pimpinan elemen juang menuangkan saran serta kritik membangunnya dalam rapat akbar tersebut untuk kemaslahatan perjuangan membela agama dan bangsa serta negara

Stop perdebatan via medsos karena hanya akan jadi fitnah yang memecah belah umat.

Stop perdebatan via medsos karena hanya akan jadi fitnah yang memecah belah umat.

Sekali lagi saya nyatakan setop perdebatan via medsos karena hanya akan jadi fitnah yang memecah belah umat.

Akhirnya, saya selaku Imam Besar FPI dan Ketua Pembina GNPF MUI ingin mengulangi untuk kesekian kalinya bahwa saya telah melemparkan ultimatum perjuangan, rekonsiliasi atau revolusi.

Ultimatum ini bukan menyerah, sekali lagi saya katakan ultimatum ini bukan sikap menyerah, sekali lagi ultimatum ini bukan sikap menyerah.

Akan tetapi justru sikap ksatria para habaib dan ulama dalam mengimpementasikan ruh Aksi Bela Islam 411 dan 212 yang selalu mengedepankan dialog dan perdamaian dengan semua pihak.

Tapi ingat, tidak ada rekonsiliasi tanpa setop kriminalisasi ulama dan aktivis. Tidak ada rekonsiliasi tanpa setop penistaan terhadap agama apapun.

Tidak ada rekonsiliasi tanpa stop penyebaran paham komunisme, Marxisme, Leninisme, dan liberalisme serta paham sesat lainnya.

Tidak ada rekonsililasi tanpa stop kezaliman terhadap rakyat kecil yang lemah dan tak berdaya. Tidak ada rekonsiliasi tanpa menjunjung tinggi asas proporsionalitas di seluruh aspek dan sektor serta bidang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Jika semua itu tidak bisa dipenuhi untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional bagi keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka tidak ada pilihan lain bagi rakyat dan bangsa Indonesia kecuali revolusi.

Ayo jaga persaudaraan dan persatuan, ayo bela agama dan bangsa serta negara, ayo lawan segala kezaliman dan kemunkaran, ayo tegakkan keadilan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 

Sumber: tribunnews.com, 3 Juli 2017 

Ket foto: Argo Yuwono