Keindonesiaan, Kepedihan, dan Kairos Sosial-Politik

Oleh Max Regus

Doktor Lulusan Graduate School of Humanities, University of Tilburg, Netherlands;

Sekarang menetap di STKIP St Paulus Ruteng, Flores, NTT 

TAHUN 2018 sebentar lagi pamit dari hadapan kita semua. Kita dapat menderetkan sekian banyak pencapaian yang menyejukkan jiwa kebangsaan. Bagaimanapun, pada tahun ini, juga tidak terelakkan, sebagian pemandangan menggembirakan seolah disembunyikan dari pandangan kita. Pada bentangan garis sosial-politik, tercetak banyak cerita yang hendak mengingatkan kita betapa kenyamanan dan kematangan hidup sebagai bangsa rasanya masih jauh.

Pertama, di sisi politik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan sejumlah term yang memicu beragam tanggapan, di antaranya sentilan beliau tentang tata laku politik model ‘sontoloyo’ dan ‘genderuwo’. Barangkali, jika ingin menggabungkan keduanya, penampilan politik ini bisa dibilang sebagai ekspresi perilaku politikopat. Kelakuan politik yang menisbikan keadaban, sembari membesarkan ketakutan di ruang publik.

Kedua, di sisi sosial, duka tiada henti membingkai peristiwa pahit gempa dan tsunami di sejumlah daerah. Dari Lombok dan Palu, ada pesan duka yang dikirimkan ke relung-relung sanubari keindonesiaan.

Keindonesiaan

Di atas panggung keindonesiaan, Presiden Jokowi melakukan abstraksi substansial atas laku politik kita pada hari-hari ini. Celoteh politiknya beberapa waktu lalu, dengan beberapa alasan, menghebohkan tetapi terutama penting untuk kita. Pertama, pada empat tahun masa kekuasaannya, Jokowi amat jarang mengeluarkan pernyataan seperti ini. Sepertinya, ada sisi lain dalam jiwa politik Jokowi yang baru terbuka. Beliau ternyata memiliki sikap yang tanpa tedeng aling-aling menabrak laku politik yang menjijikkan.

Kedua, juga menghebohkan karena orang seperti sedang mengenal Jokowi 'yang lain'. Seorang politikus, yang ternyata mampu 'menggebrak' panggung pertarungan politik dengan 'sodokan-sodokan' mematikan, dengan komunikasi yang tajam, serentak mengusik sikap anggap remeh banyak pihak terhadapnya selama ini.

Ketiga, lebih daripada dua aspek personal di atas, Jokowi hendak membuka apa yang membentang di panggung persaingan perebutan kekuasaan di 2019. Beliau terutama ingin mengingatkan publik atas munculnya kekuatan politik yang cenderung secara sadis mengiris etika politik demi meraih kekuasaan. Sekaligus hendak melawan fenomena itu secara terbuka. Beliau tidak ingin rakyat (publik) terkubur dalam ruang gelap pesimisme, apatisme, dan ketakutan. Tidak ingin melihat demokrasi kembali rapuh (fragile democracy) (Landau, 2015).

Ungkapan politik 'genderuwo dan sontoloyo', jika dirunut utuh, terhubungkan dengan satu tema gerutuan Jokowi tentang sikap korup politik bangsa ini. Korupsi adalah ancaman dan serangan nyata untuk tubuh bangsa ini. Tentu, tidak hanya merujuk pada ukuran ini, korupsi juga niscaya ditarik pada simpul-simpul yang bersentuhan secara substantif dengan perilaku dan budaya politik (kekuasaan). Korupsi, sebagai kejahatan politik, hanya sebagai satu puncak gunung es dari keseluruhan bongkahan persaingan politik, dengan mesin kebohongan yang terus menghasilkan insinuasi keji di ruang sosial (Bennett, 2016).

Semuanya ini menjelaskan bagaimana keindonesiaan kita terkurung pada rasa tidak segan dalam diri pelaku politik, yang di satu pihak hanya berhasrat tunggal memuaskan egoisme secara brutal, sedangkan di pihak lain dengan keji meremukkan etika demokrasi demi memenuhi kesenangan politik sempit. Ini menjadi tragedi bagi keindonesiaan. Sebuah tragedi ketika elite politik lebih suka meraih kepuasaan puncak pada jalan penjagalan demokrasi. Di Indonesia, korupsi, dan kejahatan politik sejenisnya, berkecambah pada ranah ini.

Kepedihan

Sekurang-kurangnya, 'duka' yang memedihkan di sekitar kisah bencana alam tahun ini dapat dibaca dalam tiga kepingan makna yang erat bertautan. Ketiganya dapat saja ditaruh dalam ikhtiar bersama membentuk satu kesadaran baru tentang Indonesia sebagai 'negeri yang terkepung duka'.

Makna pertama berkaitan dengan begitu pentingnya kita memiliki pengetahuan akan 'kerentanan' basis geografis negeri kita. Nyatanya, berada di atas sekian banyak lempengan bumi yang saling berdesakkan dan bertumbukkan memperhadapkan kita pada risiko pahit munculnya bencana yang tidak pernah bisa diduga.

Berikutnya, rentetan bencana gempa bumi, mulai Pulau Lombok, kemudian guncangan dan tsunami yang melanda kawasan Palu dan Donggala, adalah kondisi yang tidak terelakkan. Kita berada dalam suatu ruang--kita seolah terkunci pada jeruji 'ketidakberdayaan'. Rentetan bencana alam ini memang muncul begitu bertubi-tubi. Di hadapannya, seolah tidak ada lagi sejengkal tanah tersisa untuk kita dapat menaruh pijakan dengan aman. Rasa keterancaman akibat bencana alam datang menggerus keyakinan dalam ruang batiniah kita bersama.

Kita, pada makna kedua, menemukan pengalaman keterlemparan pada 'situasi batas'. Kita sedang berdiri di garis akhir, lalu mendadak tahu bahwa kita ternyata bukan siapa-siapa. Kita bukan apa-apa. Sekarang, kita secara benderang melihat bagaimana segenap suprastruktur sosial, politik, kebudayaan, agama terdefinisikan sebagai simbol 'ketidakberdayaan' mutlak di hadapan gelombang bencana alam ini.

Kesadaran akan 'situasi batas' memunculkan dua sisi dari momentum paling menentukan. Pertama, kita niscaya belajar dan menerima kerapuhan sebagai bagian dari keberadaan kita. Kerapuhan itu muncul dari keadaan tidak berkutik kita di hadapan gelombang bencana. Kita, di sisi sebelahnya, semestinya secara bijak mengakui bahwa kerentanan alamiah menuntut kita menumbuhkan dan menghormati dan menghidupi 'ada bersama' (co-existence)--bukan saja antarmanusia--melainkan juga dengan alam (ecological co-existence).

Kedua, keberhasilan menemukan makna 'ketidakberdayaan' bukan sebuah penjelasan akan kekalahan kita. Dengan bencana alam yang datang mendera, negeri ini tidak sedang 'jatuh' ke dalam sumur tanpa dasar. Sebaliknya, kita sedang meniti langkah di lorong waktu--meski tertatih-tatih--yang menyisakan temaram cahaya di ujungnya.

Kairos sosial-politik

Cahaya itu, pada 2019, semestinya mampu mengantar kita pada kesadaran metafisik-konstruktif. Kegetiran akibat bencana kehidupan selalu dapat dikelola sebagai kekuatan untuk menyatukan, mendukung, dan menghidupkan baik harapan maupun keberanian yang masih tersedia begitu banyak di kedalaman Ibu Pertiwi.

Mata kita memang dengan nanar sedang menatap kehancuran fisik dan etika politik fatal. Namun, duka sosial dan kerusakan politik, secara spiritual, adalah juga menjadi momentum penuh rahmat menuju kebaikan dan keselamatan (Kairos) sosial-politik.

Pertama, sejumlah sontekan Jokowi dari podium pidato, selain secara parsial dianggap sebagai serangan politik, juga sebetulnya dapat digunakan sebagai basis autokritik bagi kekuasaannya sendiri dan terutama pelaku politik sekarang ini. Ini bisa dianggap sebagai persiapan menyongsong tahun politik 2019.

Ini bisa dimengerti sebagai semacam peringatan dan koreksi diri konstruktif sebelum para pelakon politik 'sontoloyo, genderuwo', dan sejenisnya, semakin tersesat menjadi gerombolan politikopat bagi publik dan bangsa ini.

Kedua, melalui bencana alam (tsunami dan gempa) yang datang menampar kita, sebuah makna penting lain menyentuh pengalaman terdalam dari keberadaan kita. Di garis ini, misalnya, duka bagi sebagian dari antara kita, terutama sama saudara yang berada langsung di pusat bencana, niscaya menjadi 'energi' sosial bagi sebagian dari antara kita--bahkan seluruh negeri.

Bencana gempa dan tsunami sepanjang 2018 memang telah membawa pergi  begitu banyak hal, baik kehidupan, harta benda, maupun segenap basis-basis material dari kebersamaan kita sebagai satu bangsa. Namun, bencana tidak boleh membawa pergi dan melenyapkan apa yang kita percayai sebagai 'basis filosofis-humanistik' keindonesiaan kita. Pada tahun mendatang, kita bersama mesti mampu dan iklas, sambil meninggalkan sekat-sekat sosial, politik, dan kultural, menyelamatkan negeri yang terkepung duka ini di tahun ini.

Jokowi hendak membuka apa yang membentang di panggung persaingan perebutan kekuasaan di 2019. Beliau terutama ingin mengingatkan publik atas munculnya kekuatan politik yang cenderung secara sadis mengiris etika politik demi meraih kekuasaan. Sekaligus hendak melawan fenomena itu secara terbuka. Beliau tidak ingin rakyat (publik) terkubur dalam ruang gelap pesimisme, apatisme, dan ketakutan. Tidak ingin melihat demokrasi kembali rapuh (fragile democracy). 

Sumber: Media Indonesia, 19 Desember 2018