Kuasa Hukum: “Bupati Lembata Takut Aibnya Terbongkar”

Kuasa hukum, Alexander Murin, terdakwa kasus pidana pencemaran nama baik terhadap Bupati Kabupaten Lembata, Eliaser Yentji Sunur, menduga kliennya hanya dijadikan korban.

Pasalnya, kliennya merupakan saksi kunci dugaan keterlibatan Bupati Lembata dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Lorens Wadu, mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata beberapa waktu lalu. Selain itu dirinya juga menolak perpindahan lokasi persidangan oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Pengadilan Negeri (PN) Lembata ke PN Kupang.

Pemindahan lokasi sidang tidak sesuai pasal 185 KUHAP yang mengatur tentang syarat-syarat pemindahan lokasi persidangan. Olehnya, sikap Kejari dan PN Lembata memindahkan lokasi persidangan tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak prosedural. Demikian disampaikan, Achmad Bumi, SH, kuasa hukum terdakwa ditemui di ruangan kerjanya, Kamis 22 Januari 2015.

Achmad mengatakan, kliennya  telah dikriminalisasikan, karena kliennya mengetahui oknum-oknum yang terlibat dalam rencana pembunuhan terhadap Lorens Wadu termasuk Bupati Lembata. Perpindahan lokasi persidangan perlu dipertanyakan.

Pasalnya, perpindahan lokasi sidang tersebut menurutnya, tidak sesuai aturan yang berlaku. “Saya menduga ada permainan dalam kasus ini. Mungkin Bupati takut aibnya terbongkar, maka dengan segala cara mereka akan tempuh termasuk memindahkan lokasi sidang,” katanya.

Dirinya pun meragukan kebenaran surat keputusan Mahkamah Agung (MA). Pasalnya, pemindahan lokasi sidang jika sesuai undang-undang memang bisa dilakukan, sepanjang masih bisa memenuhi syarat-syarat yakni, ada gempa bumi, tanah longsor dan kerusuhan di wilayah tersebut. Olehnya, pihaknya akan mengajukan keberatan karena menurutnya, surat MA tresebut sifatnya tidak mengikat.

“Saya akan ajukan keberatan karena surat MA ini tidak memenuhi syarat dan tidak prosedural makanya saya meragukan kebenaran surat ini. Di Lembata tidak ada gempa bumi dan kerusuhan. Kenapa sidang dipindahkan. Seharusnya sidang dilaksanakan di PN Lembata,” ungkapnya sambil menunjukan surat keputusan MA.

Lanjut Achmad, tuduhan terhadap kliennya sangat tidak masuk akal. Pasalnya, dugaan keterlibatan Bupati Lembata dalam pembunuhan berencana tersebut sudah menjadi fakta persidangan, dimana pengakuan Vinsen Wadu yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka bahwa Bupati Lembata turut terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut dan Seharusnya polisi terus mengejar pelaku sesuai keterangan Vinsen Wadu tersebut.

Ia menambahkan, dalam kasus pembunuhan berencana itu, kini delapan orang sudah ditetapkan sebagai tersangka termasuk ajudan Bupati Lembata, Brigpol. Heriansah, yang sudah satu tahun statusnya menjadi tersangka namun hingga kini belum disidangkan.

Untuk diketahui, Alexander Murin merupakan Koordinator Forum Penyelamat Lewotanah Lembata (FPLL) saat melakukan demonstrasi di kantor DPRD Lembata pada hari Rabu 13 September 2013 lalu,  mendesak Kapolres Lembata segera menangkap pelaku pembunuhan terhadap Lorens Wadu, mantan Kadis Perhubungan Kabupaten Lembata. Dalam  orasinya, Alexsander Murin menyebut nama Bupati Lembata, turut terlibat dalam kasus pembunuhan berencana tersebut.

Terkait orasinya tersebut, Alexander Murin kini didakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap Bupati Lembata, dengan Nomor Dakwaan, NO. REG. PERK : PDM – 144 / KPANG/ 11/ 2014.  (*amar) 

Sumber: zonalinenews.com, 23 Januari 2015

Ket foto: Bupati Eliaser Yentji Sunur dan Alex Murin