Pemerintah Kabupaten Lembata Abaikan Rakyat

Pemerintah Kabupaten Lembata dinilai mengabaikan rakyat yang tanahnya berada di atas lokasi tambang dengan mengambil keputusan sepihak. Pemkab juga menutup diri ketika rakyat kecil berkali-kali datang melakukan konfirmasi kebenaran aneka isu yang beredar sehubungan dengan rencana penambangan di Lebatukan dan Kedang.

Hal itu dikemukakan Ketua Ikatan Keluarga Besar Leragere Jakarta (IKLJ) Ola Tukan Agustinus kepada sejumlah wartawan di Cilangkap, Jakarta, Senin (30/7), terkait rencana tambang di dua tempat yakni Leragere dan Kedang, Lembata. Hadir saat itu dua tokoh Leragere Petrus O Atawolo dan Anton Ada Tukan.

Menurut Ola Tukan, dengan penolakan berdialog dengan rakyat maka sesungguhnya ada hal-hal yang ingin disembunyikan oleh Pemkab Lembata terhadap rakyatnya.

“Untuk sementara hentikan semua proses memulai eksplorasi. Coba buka hati bagi rakyat. Bukalah mata menatap kemiskinan mereka yang berhias kedamaian batin. Bukalah telinga mendengar rintihan mereka yang menyatu dengan alam. Bukalah mulut menyapa mereka (rakyat) sebagai saudara yang saling membutuhkan,” katanya.

Pernyataan sikap itu keluar setelah mengikuti perkembangan rencana eksplorasi dan eksploitasi pertambangan di Lembata pada umumnya dan di sekitar Leragere. Pernyataan sikap itu juga muncul setelah menyaksikan visualisasi semua data dan aksi masyarakat menanggapi rencana tersebut.

Selektif
Pada bagian lain Ola Tukan meminta masyarakat bersikap selektif atas berita-berita yang beredar karena saat ini sulit membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Untuk sampai pada tahap eksploitasi butuh waktu sangat panjang.

Informasi tentang adanya emas di Lembata sudah diketahui sejak zaman penjajahan Belanda. Karena itu, diminta agar kasus ini dihadapi dengan karena pemerintah masih memiliki hati nurani untuk rakyatnya.

“Zaman sudah berubah. Pemerintah maupun orang asing tidak akan sewenang-wenang mengolah tanah kita tanpa persetujuan kita. Untuk sementara hentikan semua bentuk unjuk rasa ke Lewoleba. Berikan kesempatan kepada pemerintah untuk mengambil keputusan penting dalam ketenangan dan keheningan lahir maupun batin. Eso pue wae mahta (sumber kehidupan/asal usul nenek moyang) tidak akan tinggal diam melihat kegelisaan hati kita,” kata Ola Tukan.

Ia juga meminta pihak LSM, investor, dan media agar tidak memanfaatkan situasi disharmoni antara pemerintah dan masyarakat untuk mengejar popularitas. Kumpulkan data dan sebarkan berita secara seimbang dan sesuai fakta di lapangan. Berilah kesempatan kepada masyarakat dan Pemkab Lembata untuk menyelesaikan masalahnya menurut cara mereka.

Sedangkan kepada pemuka umat, kata Ola Tukan, tentunya bebas memilih atau untuk berdiri di pihak manapun sesuai hati nurani. Pilihan umum dan kalsik tentunya adalah membela rakyat yang lemah.

“Sebagai tokoh umat apalagi imam tentu sudah disadari bahwa mereka bukan hanya menjadi imam bagi yang tidak bersalah atau menderita tetapi juga imam bagi orang bersalah atau berdosa. Ingat, Yesus datang tidak hanya bagi orang yang benar tetapi juga terutama bagi orang berdosa,” ujarnya.

Sambut Baik

Bupati Lembata Andreas Duli Manuk dipastikan akan hadir di Jakarta pada 4 Agustus mendatang untuk berdialog dengan Keluarga Besar Lembata Jakarta (KBL) se-Jabodetabek terkait dengan pro-kontra rencana tambang di Lembata. Kepastian itu dikemukakan Sekretaris KBL Aleksander Atawolo di kantor Penghubung Pemda NTT Tebet Timur Dalam Jakarta, Minggu (29/7).

“Kami sudah konfirmasi Pak Wakil Bupati Lembata dan beliau memastikan bahwa Pak Bupati bisa hadir untuk berbagi cerita tentang tambang di Lembata. Mudah-mudahan pertemuan ini berlansung agar masyarakat Jabodetabek bisa memiliki gambaran yang komplit tentang rencana tambang itu,” kata Alex Atawolo.

Sedangkan Anton Ada Tukan menyambut baik pertemuan langsung dengan Bupati Manuk sehingga pihak IKLJ juga akan mendapat informasi dan penjelasan langsung dari Pemkab Lembata.

“Kita akan hadir untuk mendengar langsung paparan Pak Bupati agar ada kesepahaman pendapat terkait rencana itu. Ya, tentu kita akan bicara dari hati ke hati,” katanya.

Ada Kesalahan

Sementara itu Direktur Parrhesia Institute Boni Hargens menilai, ada sebuah kesalahan kebijakan rencana eksplorasi tambang di Lembata yang dilakukan Bupati Lembata Andreas Duli Manuk.

Kesalahan itu, ujar staf pengajar Ilmu Politik Fisip UI ini, antara lain lemahnya sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat, kebijakan top-down, bertentangan dengan semangat otonomi daerah pada tahapan eksplorasi.

“Pembangunan juga mestinya memperhatikan aspek keutuhan lingkungan hidup dan kesejahteraan personal masyarakat setempat. Dalam kasus Lembata sejatinya kebijakan harus dirumuskan berdasarkan konsensus dengan masyarakat lokal. Pemerintah juga harus menghargai hak teritorial yakni hak masyarakat atas tanah tempat tinggal mereka,” tegas intelektual muda ini. (Ansel Deri)

Sumber: Harian Flores Pos, Ende, Flores.