BERBICARA perihal pembangunan institusi TNI mengandaikan adanya instabilitas wilayah. Pertanyaannya adalah bumi Flores saat ini terancam instabilitas luar biasa sehingga begitu urgennya menghadirkan sebuah Korem di Flores? Masyarakat paham bahwa urusan keamanan merupakan tanggung jawab Polri, bukan wilayahnya TNI. TNI punya tanggung jawab ketahanan.
Bahwa NTT umumnya dan Flores khususnya berbatasan dengan dua negara, yakni negara Timor Leste dan Australia seluruh masyarakat Flores-NTT paham itu semua sejak mereka masuk sekolah dasar. Akan tetapi kalau tugas TNI adalah penanganan ketahanan negara, maka pertanyaannya adalah sejauh mana dan seberapa besar ancaman keamanan dari negara tetangga terhadap keamanan dalam negeri?
Kalaulah ada indikasi ancaman keamanan dari negara tetangga, bukankah lebih tepat bila Korem dibangun di pulau-pulau terluar di wilayah perairan NTT? Hal ini lebih berdaya guna. Pertama, lebih gampang memantau kedatangan orang asing yang bisa mengganggu ketahanan negara dengan membangun peralatan TNI modern dan personil yang profesional dalam menggunakan peralatan pantau dan patroli yang memadai. Kedua, dengan hadirnya korem di pulau-pulau terluar di di wilayah NTT, sekaligus juga menjaga kesatuan-keutuhan wilayah dan membantu pembangunan di daerah terpencil dan terluar tersebut. Sebut saja Pulau Palue atau Pulau Babi di utara Flores, atau di bagian barat Flores pada salah satu pulau di kepulauan Komodo, atau pada salah satu pulau kecil lain di kepulauan Alor-Pantar di ujung timur Flores sekaligus berbatasan dengan Timor Leste.
Apa pun yang mau dibangun oleh siapa pun pasti atas dasar sebuah studi kelayakan dan kepatutan yang bisa dipertanggungjawabk an secara obyektif rasional. Sebagaimana juga dikatakan Komandan Korem 161 Wirasakti, Kolonel Inf. Winston P Simanjuntak, bahwa tidak ada proses tiba-tiba rencana pembangunan Korem di Nangapanda Kabupaten Ende. Tanah dikasih oleh masyarakat dan ada pembicaraan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama dan pemda memberi izin sekaligus menyiapkan lahan untuk pembangunan institusi TNI (Pos Kupang 9/2/2008).
Dari pernyataan ini berarti Pemda Ende sudah menyiapkan lahan dan sudah memberi izin pembangunannya. Betulkah begitu Pemda Ende? Pemda Ende harus memberikan jawaban segera secara terbuka sebab dengan memberikan izin dan menyiapkan lahan pembangunan sudah didasari sebuah studi kepatutan dan kelayakan? Bukankah langkah yang diambil Pemda Ende tidak hanya akan berimbas pada wilayah Kabupaten Ende saja? Harus diingat Kabupaten Ende berbatasan langsung dengan kabupaten lain seperti Kabupaten Nagekeo di bagian barat dan Kabupaten Sikka di bagian timur. Dan lebih luas lagi dampak kehadiran Korem harus dipikul bersama masyarakat sedaratan Flores.
Ada semacam asumsi yang keliru berkembang dalam pemikiran para petinggi TNI sendiri khususnya TNI AD dan juga di kalangan masyarakat. Pertama, mencermati pernyataan Komandan Korem Wirasakti terkesan adanya pemikiran yang menghendaki dihidupkan kembali komando teritorial (Koter) dengan menghadirkan sejumlah Korem baru di wilayah Indonesia. Sementara dalam tubuh TNI sendiri sedang berkembang pemikiran reformasi yang lebih progresif dan sekaligus rendah hati mengakui bahwa lebih baik mengembangkan sistem pertahanan laut dan udara demi memperkuat daerah perbatasan sebab batas wilayah Indonesia dengan negara tetangga dominan laut. Walau tidak sebagai satu-satunya sampel untuk menarik kesimpulan, tetapi dari sekurang-kurangnya dua pendapat tersebut dapat terlihat bahwa di dalam tubuh TNI AD sendiri belum ada pemahaman yang tepat perihal pembagian wilayah dan sentral pengembangan armada, kesatuan dan peralatan serta institusi demi ketahanan negara.
Kedua, dalam kalangan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di Flores-NTT berkembang keyakinan bahwa dengan hadirnya sebuah Korem di Flores akan menjadi peluang bagi masyarakat Flores mendapat pekerjaan menjadi pegawai sipilnya dan sangat boleh jadi menjadi jalan meraih kesempatan menjadi anggota TNI. Sah-sah saja harapan berkembang demikian di kalangan masyarakat Flores. Tetapi justru di situlah letak kelemahan cara berpikir. Sebab dalam kenyataan sehari-hari masyarakat toh tidak mati kelaparan dan tidak kekurangan sumber penghasilan. Andai saja begitu Korem hadir di Flores, lalu apakah dengan itu siapa pun orang Flores akan dengan mudah menjadi anggota TNI dan dimudahkan menjadi pegawai sipil di lingkungan TNI? Semua toh ada aturan dan kriterianya. Kenyataan selama ini tak ada Korem di Flores pun sejumlah putra dan putri Flores pun bisa menjadi anggota TNI.
Ketiga, lebih jauh dari itu, bila yang dimaksud dengan hadirnya Korem di Flores diasumsikan sebagai potensi pembangunan ekonomi masyarakat Flores, maka menjadi pertanyaan bukankah lebih baik pemda se-Flores-NTT memikirkan cara bagaimana melakukan pendekatan ke masyarakat agar yang tertanam dalam dirinya adalah sebuah jiwa kewirausahaan agar bisa mengembangkan semua potensi daerah menjadi pendapatan keluarga dan daerah lewat pajak? Bila pemda tidak bisa mengubah cara berpikir masyarakat ke arah ini, maka yang ada dalam benak masyarakat berkembang satu-satunya cara berpikir bahwa menjadi PNS di lingkungan birokrasi-sipil dan PNS di lingkungan birokrasi TNI dan menjadi anggota TNI-Polri adalah satu-satunya jaminan dan sumber hidup yang lebih layak di tanah Flores. Pemikiran seperti ini mengingat terbatasnya peluang dan bukan berarti menafikan kesempatan kerja di lingkungan PNS dan TNI-Polri.
Karena itu, sejatinya pemda se-Flores juga mengajukan keberatan kepada TNI mengingat aspirasi masyarakat Flores. Bila TNI hadir untuk rakyat, maka sebaiknya tanya dulu rakyat. Bila sejumlah orang setuju untuk hadirnya Korem tidak identik dengan semua rakyat Flores setuju. Selanjutnya satu Pemda di Flores setuju tentu saja berbeda dengan semua pemda di Flores sepakat. Sebab Korem itu hadir pada satu daerah otonomi tentu saja berdampak pada daerah lain sekitarnya. Maka bila TNI memaksakan diri untuk membangun Korem di Flores maka akan menjadi kontraproduktif dengan reformasi TNI. Sebab TNI hadir karena dibutuhkan, bukan memaksakan diri untuk dibutuhkan. Rakyat sudah bisa menangani sendiri keamanan dan Polri sudah semakin profesional.
Bahwa NTT umumnya dan Flores khususnya berbatasan dengan dua negara, yakni negara Timor Leste dan Australia seluruh masyarakat Flores-NTT paham itu semua sejak mereka masuk sekolah dasar. Akan tetapi kalau tugas TNI adalah penanganan ketahanan negara, maka pertanyaannya adalah sejauh mana dan seberapa besar ancaman keamanan dari negara tetangga terhadap keamanan dalam negeri?
Kalaulah ada indikasi ancaman keamanan dari negara tetangga, bukankah lebih tepat bila Korem dibangun di pulau-pulau terluar di wilayah perairan NTT? Hal ini lebih berdaya guna. Pertama, lebih gampang memantau kedatangan orang asing yang bisa mengganggu ketahanan negara dengan membangun peralatan TNI modern dan personil yang profesional dalam menggunakan peralatan pantau dan patroli yang memadai. Kedua, dengan hadirnya korem di pulau-pulau terluar di di wilayah NTT, sekaligus juga menjaga kesatuan-keutuhan wilayah dan membantu pembangunan di daerah terpencil dan terluar tersebut. Sebut saja Pulau Palue atau Pulau Babi di utara Flores, atau di bagian barat Flores pada salah satu pulau di kepulauan Komodo, atau pada salah satu pulau kecil lain di kepulauan Alor-Pantar di ujung timur Flores sekaligus berbatasan dengan Timor Leste.
Apa pun yang mau dibangun oleh siapa pun pasti atas dasar sebuah studi kelayakan dan kepatutan yang bisa dipertanggungjawabk an secara obyektif rasional. Sebagaimana juga dikatakan Komandan Korem 161 Wirasakti, Kolonel Inf. Winston P Simanjuntak, bahwa tidak ada proses tiba-tiba rencana pembangunan Korem di Nangapanda Kabupaten Ende. Tanah dikasih oleh masyarakat dan ada pembicaraan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama dan pemda memberi izin sekaligus menyiapkan lahan untuk pembangunan institusi TNI (Pos Kupang 9/2/2008).
Dari pernyataan ini berarti Pemda Ende sudah menyiapkan lahan dan sudah memberi izin pembangunannya. Betulkah begitu Pemda Ende? Pemda Ende harus memberikan jawaban segera secara terbuka sebab dengan memberikan izin dan menyiapkan lahan pembangunan sudah didasari sebuah studi kepatutan dan kelayakan? Bukankah langkah yang diambil Pemda Ende tidak hanya akan berimbas pada wilayah Kabupaten Ende saja? Harus diingat Kabupaten Ende berbatasan langsung dengan kabupaten lain seperti Kabupaten Nagekeo di bagian barat dan Kabupaten Sikka di bagian timur. Dan lebih luas lagi dampak kehadiran Korem harus dipikul bersama masyarakat sedaratan Flores.
Ada semacam asumsi yang keliru berkembang dalam pemikiran para petinggi TNI sendiri khususnya TNI AD dan juga di kalangan masyarakat. Pertama, mencermati pernyataan Komandan Korem Wirasakti terkesan adanya pemikiran yang menghendaki dihidupkan kembali komando teritorial (Koter) dengan menghadirkan sejumlah Korem baru di wilayah Indonesia. Sementara dalam tubuh TNI sendiri sedang berkembang pemikiran reformasi yang lebih progresif dan sekaligus rendah hati mengakui bahwa lebih baik mengembangkan sistem pertahanan laut dan udara demi memperkuat daerah perbatasan sebab batas wilayah Indonesia dengan negara tetangga dominan laut. Walau tidak sebagai satu-satunya sampel untuk menarik kesimpulan, tetapi dari sekurang-kurangnya dua pendapat tersebut dapat terlihat bahwa di dalam tubuh TNI AD sendiri belum ada pemahaman yang tepat perihal pembagian wilayah dan sentral pengembangan armada, kesatuan dan peralatan serta institusi demi ketahanan negara.
Kedua, dalam kalangan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di Flores-NTT berkembang keyakinan bahwa dengan hadirnya sebuah Korem di Flores akan menjadi peluang bagi masyarakat Flores mendapat pekerjaan menjadi pegawai sipilnya dan sangat boleh jadi menjadi jalan meraih kesempatan menjadi anggota TNI. Sah-sah saja harapan berkembang demikian di kalangan masyarakat Flores. Tetapi justru di situlah letak kelemahan cara berpikir. Sebab dalam kenyataan sehari-hari masyarakat toh tidak mati kelaparan dan tidak kekurangan sumber penghasilan. Andai saja begitu Korem hadir di Flores, lalu apakah dengan itu siapa pun orang Flores akan dengan mudah menjadi anggota TNI dan dimudahkan menjadi pegawai sipil di lingkungan TNI? Semua toh ada aturan dan kriterianya. Kenyataan selama ini tak ada Korem di Flores pun sejumlah putra dan putri Flores pun bisa menjadi anggota TNI.
Ketiga, lebih jauh dari itu, bila yang dimaksud dengan hadirnya Korem di Flores diasumsikan sebagai potensi pembangunan ekonomi masyarakat Flores, maka menjadi pertanyaan bukankah lebih baik pemda se-Flores-NTT memikirkan cara bagaimana melakukan pendekatan ke masyarakat agar yang tertanam dalam dirinya adalah sebuah jiwa kewirausahaan agar bisa mengembangkan semua potensi daerah menjadi pendapatan keluarga dan daerah lewat pajak? Bila pemda tidak bisa mengubah cara berpikir masyarakat ke arah ini, maka yang ada dalam benak masyarakat berkembang satu-satunya cara berpikir bahwa menjadi PNS di lingkungan birokrasi-sipil dan PNS di lingkungan birokrasi TNI dan menjadi anggota TNI-Polri adalah satu-satunya jaminan dan sumber hidup yang lebih layak di tanah Flores. Pemikiran seperti ini mengingat terbatasnya peluang dan bukan berarti menafikan kesempatan kerja di lingkungan PNS dan TNI-Polri.
Karena itu, sejatinya pemda se-Flores juga mengajukan keberatan kepada TNI mengingat aspirasi masyarakat Flores. Bila TNI hadir untuk rakyat, maka sebaiknya tanya dulu rakyat. Bila sejumlah orang setuju untuk hadirnya Korem tidak identik dengan semua rakyat Flores setuju. Selanjutnya satu Pemda di Flores setuju tentu saja berbeda dengan semua pemda di Flores sepakat. Sebab Korem itu hadir pada satu daerah otonomi tentu saja berdampak pada daerah lain sekitarnya. Maka bila TNI memaksakan diri untuk membangun Korem di Flores maka akan menjadi kontraproduktif dengan reformasi TNI. Sebab TNI hadir karena dibutuhkan, bukan memaksakan diri untuk dibutuhkan. Rakyat sudah bisa menangani sendiri keamanan dan Polri sudah semakin profesional.
Y Peka Wisok, Sekretaris Lembaga Kajian Humaniora
dan staf pengajar Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
Sumber: Pos Kupang, 14 Februari 2008
0 komentar:
Silahkan berkomentar
Tuliskan apa pendapatmu...!