Rencana Tambang di Lembata: Protes Masyarakat Harus Lebih Luas

Protes terhadap rencana tambang di Kabupaten Lembata harus dibangun masyarakat setempat dengan gerakan yang sifatnya lebih luas untuk menghalangi siapa saja yang mau melakukan investasi emas dan tembaga di kabupaten itu.

“Kita harus tetap mendukung masyarakat atas sikap menolak rencana tambang di Kedang dan Lebatukan karena menyangkut peradaban mereka. Peradaban bakal hancur kalau masyarakat begitu saja menerima kaum kapital yang hendak melakukan investasi pertambangan di Lembata,” ujar putra Lembata Gabriel Suku Kotan, SH, M.Si usai sidang sengketa pilkada Kabupaten Kupang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat, 5/12.

Nilai-nilai peradaban yang selama ini dijunjung tinggi masyarakat, kata praktisi hukum kelahiran Leragere, Lebatukan, bakal hilang dengan sendirinya. Apalagi, generasi yang akan datang. Karena itu, masyarakat harus berpikir untuk membangun sebuah gerakan yang lebih luas, tak hanya di Kedang dan Lebatukan tetapi seluruh wilayah Lembata karena pulau itu milik masyarakat seluruhnya.

Salah satu hal yang dikritik Suku Kotan adalah iming-iming investor yang akan membangun apartemen bagi pemangku ulayat yang tanahnya bakal menjadi lokasi penambangan. Rencana membangun apartamen, tegasnya, tak akan pernah terwujud karena membangun apartemen di mana di sekitar itu masyarakat masih hidup dan bercocok tanam.

“Kalau investor membangun apartemen di atas tanah miliknya, nggak ada masalah, tetapi ini malah membangun di atas tanah masyarakat. Di lain pihak, selama ini masyarakat hidup di rumahnya yang sederhana. Bagaimana dia mau tinggal di apartemen mewah. Ini tentu tidak pernah dia (masyarakat-red) mau,” tandas Suku Kotan.

Tetap Kawal
Pada bagian lain, masyarakat Lembata harus tetap mengawal rencana investasi tambang di Lembata karena berbagai upaya terus dilakukan untuk mempengaruhi masyarakat menerima rencana itu. Hal ini penting agar tidak terjadi gesekan antarwarga, terutama yang berada di wilayah prospek tambang. Masyarakat Kedang dan Lebatukan juga diharapkan agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan.

“Ya, kita berharap agar masyarakat Kedang dan Lebatukan tetap solid dan tak terpengaruh pihak-pihak lain yang terus mempengaruhi masyarakat untuk menerima rencana investasi tambang. Apalagi, dengan iming-iming rumah mewah atau beasiswa dari investor pertambangan,” kata Sr dr Hironima, SSpS, biarawati asal Kedang.

Menurut dokter lulusan Fakultas Kedokteran Unika Atma Jaya Jakarta, ini berdasarkan informasi yang diperoleh dari Jakarta, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata tetap ngotot menggolkan rencana investasi tambang di Lembata. Namun, oleh karena protes dan perlawanan masyarakat begitu kuat maka saat ini cooling down dulu.

“Kami dengar Pemkab Lembata ngotot dengan rencana investasi tambang, tetapi karena diprotes masyarakat maka tensi beritanya agak menurun. Menurut saya alangkah bijaknya jika orientasi pembangunan Lembata diarahkan pada pembangunan infrastruktur jalan raya sehingga roda perekonomian masyarakat bergerak cepat. Ini yang selama ini diabaikan pemerintah Lembata,” lanjut Sr Hironima.

Putra Lembata di Jakarta, Jose Kotan, SH mengimbau Pemkab Lembata perlu berpikir realistis dalam mengembangkan potensi Lembata. Sektor unggulan yang perlu dikembangkan adalah sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata yang menjadi primadona daerah. Investasi tambang, kata Jose, justru akan mengantar masyarakat pada kemiskinan struktural.

Pasalnya, sejumlah perusahaan tambang yang mengeksploitasi bahan tambang di Lembata sejak kabupaten ini masih bergabung dengan kabupaten induk, Flores Timur, tak ada hasil nyata yang dinikmati masyarakat lokal.

“Kita lihat, yang nampak adalah kemiskinan dan keterbelakangan. Warga yang tinggai di sekitar areal pertambangan justru sangat miskin. Lingkungan sekitar menjadi rusak karena kehadiran perusahaan pertambangan. Ini yang perlu menjadi pelajaran berharga bagi Pemkab Lembata saat ini dalam menerima kehadiran calon investor yang mau menanamkan modalnya di Lembata,” tegas Jose, putra Lembata kelahiran Leragere.

Jose menambahkan, dalam konteks rencana tambang maka masyarakat Lembata terutama Kedang dan Lebatukan harus dilibatkan dalam rencana itu karena mereka adalah pemilik ulayat yang sah. Jangan sampai mereka dipinggirkan begitu saja hanya karena ambisi mengejar keuntungan yang belum tentu juga mensejahterahkan masyarakat, terutama di area lingkar tambang.

“Saya lihat, dalam konteks rencana investasi tambang di Kedang dan Lebatukan yang mendapat penolakan dan perlawanan masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat ditinggalkan begitu saja. Artinya, masyarakat belum dilibatkan dalam keseluruhan rencana investasi itu. DPRD pun mengingkari posisinya sebagai penyambung lidah rakyat yang telah memilih mereka. Wajar kalau masyarakat memberontak. Menurut saya sebaiknya rencana tambang dibatalkan. Tak usah buang energi,” kata Jose, lulusan Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta. (Ansel Deri)

Sumber: Flores Pos, Ende, 10/12 2008