Negara dan Korban Bencana

Oleh Paulinus Yan Olla MSF
Rohaniwan; Lulusan Program Doktoral Universitas Pontificio Istituto di Spiritualità Teresianum, Roma; Bekerja dalam Dewan Kongregasi MSF di Roma, Italia 

Gempa yang mengguncang Sumatera Barat menelan lebih dari 1.000 korban. Namun, upaya membantu korban berjalan lamban dan tidak sistematis (Kompas, 12/10).

Korban mempertanyakan tanggung jawab para pengambil kebijakan publik dan kehadiran negara di tengah mereka.

Berita bencana alam datang susul-menyusul dari Jawa Barat, Sumatera Barat, Jambi, Vietnam, Filipina, Jepang, dan Italia. Kenyataan itu tidak sepatutnya menjadi alasan untuk meremehkan, melalaikan, atau melihat derita korban sebagai hal lumrah. Bencana alam datang tak terduga, tetapi upaya pertolongan menampakkan kualitas dan intensitas tanggung jawab setiap pemerintahan.

Tanah longsor yang menghantam Messina, Italia selatan, menewaskan 26 korban. Pemerintah Italia segera mengumumkan hari berkabung nasional, diiringi upacara penguburan para korban secara kenegaraan dan ditayangkan di TV secara nasional (Corriere della Sera, 8/8).

Pemerintah Italia juga berjanji membangun rumah bagi para korban, serupa dengan korban gempa wilayah L’Aquila yang kini setiap pekan menerima dari pemerintahnya 300-400 rumah siap pakai.

Gambaran berbeda

Apa yang terjadi di lembah Gunung Tigo memperlihatkan gambaran berbeda. Keputusan dan kerelaan keluarga korban untuk membiarkan lokasi bencana menjadi kuburan massal menimbulkan rasa gundah. Ia menampakkan ketidakberdayaan, ketidaksiapan negara menghadapi bencana.

Para korban yang selamat masih didera derita batin karena sanak keluarganya yang meninggal dikuburkan dengan cara tidak lazim sesuai adat dan agama (Kompas, 7/10). Harapan keluarga untuk sebuah penguburan secara layak dijawab dengan kebijakan pragmatis, parsial, dan absen kepekaan akan nilai kemanusiaan. Solidaritas negara dengan korban terkesan seakan absen.

Lembah Gunung Tigo perlu menjadi peringatan bahwa bangsa ini perlu lebih banyak belajar bertanggung jawab. Alih-alih mengumumkan kabung nasional, para wakil rakyat justru terbenam dalam pesta pelantikan mewah, elite partai politik berebutan kursi kekuasaan dengan hamburan uang seratus juta hingga satu miliar rupiah per satu suara. Yang kita saksikan di lembah Gunung Tigo adalah bangsa yang kehilangan visi.

Problem besar bangsa ini adalah kecenderungan untuk segera mengaitkan bencana alam dengan ”kutukan Tuhan” atau menerimanya sebagai nasib yang tak terelakkan. Sikap yang kemudian tumbuh menghadapi bencana adalah kepasrahan akan nasib serta minimnya inisiatif. Di sini berkembang secara tak disadari sikap deterministis yang meremehkan serta mengabaikan kemampuan manusia membuat pilihan dalam tindakannya.

Visi moral

Dalam kehidupan bangsa ini, kiranya masih absen apa yang disebut Sacks sebagai ”visi moral”, yang berfungsi bagai kompas pemandu arah tingkah laku saat situasi yang dihadapi (baca: bencana) seakan tak terkendali. Dalam visi moral itu, ada ide dasar ”tanggung jawab”.

Sikap pasif, serba menerima, diubah dengan mengundang manusia menggunakan kemampuan memilihnya untuk membangun masa depan. Kemampuan memilih dan bertanggung jawab secara moral atas tindakannya menjadi pandangan atas hakikat manusia yang diyakini dalam agama Yahudi, Kristen, maupun Islam (Jonathan Sacks, The Dignity of Difference, 2007).

Dalam alur pemikiran demikian, manusia (negara) tidak seharusnya membiarkan rakyatnya menerima nasib di tengah bencana yang menimpa. Dengan segala sumber yang dimilikinya, negara mempunyai kemampuan untuk memilih dan mewujudkan tanggung jawabnya terhadap para korban bencana.

Proses evakuasi yang lambat, distribusi bantuan yang tidak merata, data korban simpang siur, kepanikan dan ketidaksiapan aparat di lapangan memperlihatkan betapa lemahnya sistem perencanaan penanganan korban bencana di negeri ini. Dinantikan respons politis yang komprehensif dan urgen, tetapi tidak hanya reaktif agar negeri rawan bencana ini tidak gagap setiap menghadapi bencana.

Bencana alam akan selalu terjadi, tetapi negara sebesar Indonesia seharusnya tidak dikuasai sikap deterministis. Perlu diusir cara pemikiran yang meremehkan kemampuan manusia sebagai makhluk yang dapat memilih karena ia merupakan hasil dari apa yang diputuskannya. Pemerintah tidak perlu kehilangan kendali dan tanggung jawab atas akibat bencana yang terjadi.

Keberpihakan pada para korban seharusnya tampak dalam kemampuan pemerintah melakukan pilihan-pilihan cerdas, memerangi sikap pasif, mati rasa atau cuci tangan di hadapan derita warganya. Hiruk pikuk pembentukan kabinet hendaknya tidak meninggalkan para korban bencana seakan yatim piatu!

Sumber: Kompas, 17 Oktober 2009