Ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia berunjuk rasa di depan gedung Kementerian Dalam Negeri menuntut pemerintah agar mengakomodiasi seluruh perangkat desa diangkat sebagai PNS.
Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI Ubaedi Rosyidi, di Jakarta, Rabu, di tengah-tengah aksi orasi unjuk rasa mengatakan pihaknya menuntut agar aspirasi mereka tersebut diakomodasi dalam RUU tentang desa.
"Aspirasi kami adalah agar perangkat desa diangkat mejadi PNS dan masa jabatan kepala desa menjadi 10 tahun," katanya.
Selain itu, kata Ubaedi Rosyidi, perangkat desa juga menuntut agar RUU tentang desa ini juga mengatur tentang pengelolaan tata pemerintahan dan pembinaan aparatur pemerintah di tingkat desa dan pembangunan perdesaan.
"Arah pembangunan desa harus jelas dan dibiayai dengan APBN," katanya.
Dalam aksi ini perangkat desa mengharapkan adanya jawaban yang jelas dari pemerintah tentang waktu penyerahan RUU tentang desa pada DPR untuk dibahas.
"Semoga Mendagri (Gamawan Fauzi, red) mendengar aspirasi perangkat desa ini, membaca dan memahami usulan kami dan secepatnya mengajukan RUU ini kepada DPR," katanya.
Disela-sela aksi unjuk rasa, Ubaedi didampingi sejumlah perangkat desa masuk ke dalam Gedung Kemdagri untuk menyampaikan aspirasi dan diterima oleh Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik, Kemdagri, Tanribali Lamo dan Kepala Pusat Penerangan Saut Situmorang dan sejumlah pejabat Kemdagri lainnya.
Sementara itu, aksi unjuk rasa berlangsung dengan aman. Tampak ratusan aparat kepolisian berjaga-jaga untuk mengamankan aksi dari para perangkat desa ini.
Akibat aksi unjuk rasa ini, ruas jalan Merdeka Utara ditutup sementara. Petugas polisi mengarahkan pengguna jalan memutar ke arah Lapangan Banteng.
Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI Ubaedi Rosyidi, di Jakarta, Rabu, di tengah-tengah aksi orasi unjuk rasa mengatakan pihaknya menuntut agar aspirasi mereka tersebut diakomodasi dalam RUU tentang desa.
"Aspirasi kami adalah agar perangkat desa diangkat mejadi PNS dan masa jabatan kepala desa menjadi 10 tahun," katanya.
Selain itu, kata Ubaedi Rosyidi, perangkat desa juga menuntut agar RUU tentang desa ini juga mengatur tentang pengelolaan tata pemerintahan dan pembinaan aparatur pemerintah di tingkat desa dan pembangunan perdesaan.
"Arah pembangunan desa harus jelas dan dibiayai dengan APBN," katanya.
Dalam aksi ini perangkat desa mengharapkan adanya jawaban yang jelas dari pemerintah tentang waktu penyerahan RUU tentang desa pada DPR untuk dibahas.
"Semoga Mendagri (Gamawan Fauzi, red) mendengar aspirasi perangkat desa ini, membaca dan memahami usulan kami dan secepatnya mengajukan RUU ini kepada DPR," katanya.
Disela-sela aksi unjuk rasa, Ubaedi didampingi sejumlah perangkat desa masuk ke dalam Gedung Kemdagri untuk menyampaikan aspirasi dan diterima oleh Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik, Kemdagri, Tanribali Lamo dan Kepala Pusat Penerangan Saut Situmorang dan sejumlah pejabat Kemdagri lainnya.
Sementara itu, aksi unjuk rasa berlangsung dengan aman. Tampak ratusan aparat kepolisian berjaga-jaga untuk mengamankan aksi dari para perangkat desa ini.
Akibat aksi unjuk rasa ini, ruas jalan Merdeka Utara ditutup sementara. Petugas polisi mengarahkan pengguna jalan memutar ke arah Lapangan Banteng.
Sumber: Antara, 9 Juni 2010
Ket foto: Sejumlah perangkat desa berunjuk rasa di depan gerbang DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta belum lama ini menuntut perbaikan nasib mereka . Foto: dok. Ansel Deri
Ket foto: Sejumlah perangkat desa berunjuk rasa di depan gerbang DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta belum lama ini menuntut perbaikan nasib mereka . Foto: dok. Ansel Deri
0 komentar:
Silahkan berkomentar
Tuliskan apa pendapatmu...!