Koin untuk Presiden

Oleh Ikrar Nusa Bhakti

Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Suatu hari, seorang mantan petinggi intelijen di republik ini mengirim pesan singkat ke penulis melalui ponsel, mengomentari betapa liberalnya demokrasi di Indonesia.

Ia mencontohkan, kini orang bebas bicara apa pun mengkritik pedas atau menyindir sikap dan tindakan Presiden, suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada era Orde Baru. Contoh sindiran yang amat sarkastis muncul saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berbicara pada penutupan Rapat Pimpinan TNI/Polri, Jumat (21/1).

Isinya, ”Gaji saya tidak naik dalam tujuh tahun terakhir”. Meski ucapan tersebut tidak berbau keluhan, melainkan untuk menunjukkan bahwa ia lebih peduli pada remunerasi untuk TNI/Polri, selang beberapa jam kemudian komentar dan sindiran tajam pun beredar dari satu ponsel ke ponsel lain atau lewat komunikasi melalui BlackBerry Messenger.

Salah satu sindiran tajam menggambarkan jari-jari tangan sedang memegang uang logam bertuliskan mohon bantuan seikhlasnya: ”Help Salary Presiden. Koin Untuk Presiden”. Ada juga komentar yang membuat para orang dekat Presiden pasti mengernyitkan kening jika membacanya, kalau tidak bisa dikatakan geram.

Isinya, ”Supaya gaji Presiden SBY minimal sama gaji PM Singapura (tertinggi di dunia) yakni setara Rp 1,2 miliar/bulan, butuh sumbangan Rp 1.130.000.000,00. Satu rakyat Indonesia nyumbang Rp 5.000,00 per bulan untuk SBY!”

Cukup tinggi

Menurut Kompas (22/1), mengutip bagian anggaran Kementerian Keuangan, gaji pokok Presiden sekitar Rp 30,24 juta dan tunjangan Rp 32,5 juta. Total pendapatan Presiden sekitar Rp 62,7 juta per bulan. Ini belum termasuk dana operasional taktis per bulan yang menurut Seputar Indonesia mencapai Rp 2 miliar sebulan. Dana operasional taktis adalah dana yang dapat dipakai Presiden untuk menunjang tugas-tugas selama sebulan.

Dalam hitungan dollar AS, gaji Presiden per tahun yang mencapai 124.171 dollar AS memang jauh di bawah gaji PM Singapura yang 2.183.516 dollar AS, tetapi masih di atas gaji pemimpin Israel (120.814 dollar AS), Polandia (45.045 dollar AS), China (10.633 dollar AS), atau India (4.106 dollar AS). Rasio gaji Presiden RI terhadap pendapatan per kapita penduduk Indonesia juga sangat tinggi, 40 kali lipat!

Gaji Presiden yang Rp 62,7 juta di luar dana taktis bulanan itu juga lebih tinggi daripada gaji seorang profesor riset di lembaga pemerintah nonkementerian selama 12 bulan (baca: setahun) dengan masa kerja lebih dari 25 tahun yang Rp 4,6 juta-Rp 5,3 juta per bulan, tergantung masa kerja dan tunjangan keluarga.

Karena itu, Presiden Yudhoyono tampaknya tak perlu mengungkapkan bahwa gajinya yang sudah sangat tinggi itu tidak naik selama tujuh tahun, baik di hadapan perwira tinggi TNI/Polri maupun para guru. Presiden adalah orang yang memiliki privilese atau keistimewaan. Segala kebutuhan juga dipenuhi melalui dana taktis presiden. Bandingkan dengan perwira tinggi TNI/ Polri atau pegawai negeri sipil (PNS) dengan pangkat Pembina Utama Tingkat I golongan IVE yang tentunya masih menggunakan gaji dan honorariumnya untuk kebutuhan sehari-hari.

Sistem penggajian untuk TNI/Polri dan PNS memang masih njomplang. Ada PNS yang kebetulan terkait dengan keuangan negara mendapatkan gaji jauh lebih besar daripada PNS biasa, apalagi PNS yang bergerak di bidang pendidikan dan penelitian (ilmu pengetahuan dan teknologi). Remunerasi juga belum berlaku untuk semua jajaran instansi pemerintah. Instansi yang tak terkait dengan uang mendapatkan perhatian paling belakangan.

Politik pengalihan?

Kita tak tahu pasti apakah ucapan Presiden ditujukan agar para anggota TNI/Polri merasa kesejahteraannya sudah mendapatkan perhatian amat baik dari Presiden ataukah ini bagian dari politik pencitraan dan politik pengalihan. Dari sudut pandang apa pun, ucapan SBY menunjukkan, betapa politik pencitraan masih jadi bagian dari gaya berpolitik SBY.

Namun, lagi-lagi gaya ini tak pas dan tak layak lagi dilakukan Presiden saat rakyat menuntut kinerja pemerintah yang jauh lebih baik, khususnya dalam menangani kasus megaskandal Bank Century dan penggelapan pajak terkait kasus Gayus.

Tampaknya Presiden sedang berupaya mengambil hati para pimpinan TNI/Polri seraya mengalihkan pandangan masyarakat dari kasus Gayus. Jika ini benar, bukan rasa empati, dukungan, atau pujian yang didapat dari masyarakat luas, melainkan cibiran dan sindiran amat keras karena di tengah kesulitan rakyat akibat harga-harga yang melambung tinggi—walau harga cabai sudah mulai turun—Presiden bicara mengenai gajinya yang belum naik selama tujuh tahun. Orang juga akan menduga ini gaya politik Jawa yang tak mau terus terang minta naik gaji, melainkan agar para anggota Panitia Anggaran DPR memerhatikan soal gaji Presiden yang belum naik selama tujuh tahun.

Bagi kalangan TNI/Polri juga akan timbul kesan gara-gara gaji Presiden belum naik, berarti TNI/Polri juga jangan berharap banyak anggaran pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) bagi kedua institusi pertahanan dan keamanan itu juga akan dinaikkan pada tahun-tahun mendatang. Meningkatkan kesejahteraan TNI/Polri tanpa menaikkan anggaran untuk pendidikan dan latihan serta alutsista tetap saja tak akan meningkatkan profesionalisme TNI/Polri. Apalagi jika pemberian remunerasi TNI/Polri juga diikuti pengurangan anggaran untuk pemeliharaan dan pembelian alutsista yang baru.

Gaji Presiden kita sudah sangat tinggi, jadi tak perlu langkah ”Koin untuk Presiden!”. Lebih baik koin Anda untuk membantu mereka yang lebih membutuhkan.

Sumber: Kompas, 25 Januari 2011