Menjelang pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lembata periode 2011-2016, Keluarga Besar Mahasiswa dan Pemuda Lembata Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Kemada Baja) meminta Komisi Pemilihan Umum Daerah Lembata mewaspadai adanya manipulasi data oleh para kandidat yang akan bertarung.
“Kami mendapat informasi dari Lewoleba, ada tim sukses kandidat tertentu yang memalsukan tanda tangan warga di sejumlah desa seperti Dikesare, Tapolangu, Leramatan, Merdeka, dan Hadakewa. Kami minta agar KPUD Lembata meneliti dugaan manipulasi tanda tangan warga. Ini penting dalam rangka menjaga kualitas pilkada guna mendapat pemimpin yang jujur dalam membangun Lembata ke depan,” ujar Ketua Kemada Baja, Pius Klobor dalam keterangan tertulis kepada sejumlah wartawan di Jakarta, Minggu, 23/1.
Pius yang saat ini menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia meminta KPUD Lembata mewaspadai segala bentuk manipulasi dalam keseluruhan proses penjaringan kandidat hingga penetapan.
Ia menambahkan, KPUD sebagai penyelenggara Pemilukada perlu mewaspadai adanya unsur kesengajaan dalam setiap tahapan, terutama dukungan tandatangan warga bagi pasangan calon tertentu.
“Sebagai bagian tak terpisahkan dari lewotana, kami mengharapkan agar pilkada Lembata menjadi pilot project pelaksanaan demokrasi di NTT yang menjunjung nilai-nilai demokrasi dan kejujuran. Karena itu KPUD harus tetap mewaspadai berbagai upaya mencederai pilkada dengan cara-cara curang,” kata Pius, bekas peneliti lembaga survey Indo Barometer Jakarta.
Selain memanipulasi tanda tangan warga, pihak Kemada Baja mensinyalir ada warga yang sudah meninggal tetapi namanya lolos menjadi pendukung kandidat tertentu. Kondisi ini, jekas Pius, tak jauh berbeda dengan kasus Pemilu Legislatif Lembata tahun lalu.
“Ada warga yang sudah meninggal, tetapi terdaftar sebagai pemilih. Begitu juga ada warga yang sudah merantau di Malaysia tetapi terdaftar ikut mencoblos. Kasus ini pun sepertinya sengaja diulang tim sukses kandidat tertentu dalam upaya menggolkan calonnya bisa lolos verifikasi KPUD pada Pemilukada kali ini,” tandas Pius.
Sekretaris Kemada Baja Elvia Barek Rebong menambahkan, ke depan Lembata membutuhkan pemimpin politik lokal yang dipilih dengan cara-cara demokratis. Proses penjaringan hingga penetapan nantinya pun harus melewati cara-cara yang jujur dan demokratis.
“Saya pikir salah satu aspek terpenting dari proses pilkada Lembata tak lain kejujuran tiap kandidat merawat keseluruhan proses politik kali ini guna mendapatkan pemimpin idaman rakyat. Ini hal penting yang perlu dipahami para kandidat yang hendak bertarung merebut kursi Lembata 1,” kata Evi, staf sebuah bank swasta di Jakarta.
Pius kaget saat mendapat informasi jika ada warga yang sudah meninggal tetapi ikut mendukung kandidat tertentu dengan menyerahkan KTP. “Aneh. Ada orang yang sudah meninggal tetapi ikut menyerahkan copy KPT mendukung kandidat tertentu. Ada warga desa yang sedang merantau di Malaysia, tetapi ikut mendukung dengan menyerahkan copy KTP. Apa jadinya jika pilkada dimulai dengan cara kotor?” kata Pius retoris.
Menurut Pius, Kemada Baja akan terus memantau proses pilkada. Pihaknya mengajak seluruh masyarakat Lembata agar bersama-sama memantau pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan pilkada untuk kepentingan pribadi.
“Ini adalah tugas kita bersama seluruh rakyat Lembata. Jangan pernah memilih calon yang memanfaatkan pilkada kali ini untuk kepentingan pribadi. Pilih sesuai hati nurani. Lembata butuh pemimpin yang akan bekerja keras bersama masyarakat mengejar berbagai ketertinggalan selama 10 tahun menjadi daerah otonom,” ujar Pius.
Sumber: www.nttonlinenews.com, 24 Januari 2011
Ket foto: Pius Klobor
Ket foto: Pius Klobor
artikel ini cukup komprehensif, tapi sayangnya narasumber yang memberikan informasi ada yang tidak benar. harap kejujuran dalam pemberitaan diperhatikan. trima kasih
ReplyDeletekenapa ama tidak tanggapi? jangan mengarang dalam pemberitaan ama...harus punya data dan narasumber yang benar-benar ada...jangan asal angkat tempel saja. trims
ReplyDeletetindakan ini jelas-jelas melanggar etika jurnalistik... mohon diperhatikan lagi.
ReplyDelete