Oleh Hodariyatus Sofia
Peneliti di Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya
Universitas Trunojoyo, Bangkalan, Madura
Peneliti di Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya
Universitas Trunojoyo, Bangkalan, Madura
Sejak wacana kenaikan harga BBM didengar publik, aksi penolakan terhadap kebijakan ini terus mencuat ke permukaan. Respons sangat beragam. Ada yang hanya menolak kebijakan ini lewat opini-opini di media. Ada pula yang melalukan aksi demonstrasi menolak kebijakan kenaikan harga BBM, seperti saat ini banyak dilakukan mahasiswa di berbagai daerah.
Aksi penolakan terhadap kenaikan harga BBM tidak lain sebagai wujud kepedulian terhadap nasib masyarakat miskin yang selama ini banyak terjepit dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mereka sudah sangat kesulitan membeli bahan kebutuhan pokok saat sebelum harga BBM dinaikkan, apalagi nanti setelah harga BBM dinaikkan, 1 April depan. Setelah harga BBM naik, harga kebutuhan pokok pun pasti naik. Sebab BBM berada di posisi sentral dalam kegiatan distribusi barang-barang kebutuhan pokok.
Namun, jika masyarakat banyak terjebak pada aksi penolakan yang berlebihan, sehingga kadang berujung pada tindakan anarkis, tentu sangat disesalkan. Sebab kebijakan ini akan tetap dilaksanakan, 1 April depan. Tak ayal, kesibukan berdemonstrasi dan berwacana di media akan terbuang sia-sia. Sebab, pemerintah agaknya tidak bergeming dengan keputusannya.
Tentu, kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM juga memiliki alasan kuat. Kebijakan ini menyangkut masa depan keuangan negara yang tentu juga berkaitan erat dengan masa depan kesejahteraan bangsa Indonesia. Jika pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, APBN akan membengkak, sebab harga minyak dunia kini semakin melambung tinggi. Sehingga dapat mengganggu proses pembangunan di Indonesia, karena keuangan negara lebih banyak digunakan untuk mensubsidi harga BBM. Apalagi selama ini BBM bersubsidi lebih banyak dinikmati oleh orang-orang kelas menengah ke atas.
Hasil penelitian yang dilakukan Menteri ESDM tahun 2011 menyebutkan, 25 persen rumah tangga dengan penghasilan tinggi per bulan merupakan penerima alokasi BBM bersubsidi sebesar 77 persen. Sementara 25 persen rumah tangga dengan penghasilan rendah per bulan hanya menikmati BBM bersubsidi 15 persen. Belum lagi mobil-mobil pribadi orang-orang berduit banyak menikmati BBM bersubsidi.
Karena itu, wajar bila kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM. Selain karena kenaikan harga minyak dunia dan membengkaknya dana APBN, selama ini BBM bersubsidi lebih banyak dinikmati oleh orang-orang berduit. Padahal, subsidi BBM dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat miskin. Namun fakta, yang lebih banyak menikmati malah orang-orang berduit.
Bersiap Diri
Daripada kita sibuk berdemonstrasi dan berwacana di media menolak kenaikan harga BBM, 1 April depan, sementara pemerintah tetap tidak bergeming dengan keputusaannya karena juga memiliki alasan konkret menyangkut keamanan uang negara, yang pada akhirnya berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat, kiranya lebih baik kita memikirkan persiapan kita menghadapi kenaikan harga BBM, yang tentu akan sangat berpengaruh bagi kenaikan harga kebutuhan pokok.
Persiapan dapat kita lakukan melalui hal-hal yang sederhana, antara lain: menghemat pengeluaran uang belanja, agar ketika BBM nanti naik, kita tidak kerepotan mencari uang untuk membeli kebutuhan pokok. Meski terkesan dadakan sehingga tidak berdampak banyak dalam menghadpi kenaikan harga BBM, namun penghematan uang belanja penting dilakukan mulai saat ini agar nanti ketika harga BBM naik kita telah terbiasa berhemat.
Selain itu, mulai sekarang kita perlu melakukan hal-hal kreatif menghadapi kenaikan harga BBM, termasuk mencari sumber pendapatan tambahan. Kita harus bisa bekerja lebih keras lagi agar uang pemasukan semakin bertambah sehingga tidak kelimpungan ketika harga BBM naik. Kenaikan harga BBM yang nanti akan disusul dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, tentu akan membuat runyam perekonomian keluarga. Karena itu, penting kita bersiap-siap menghadapi kenaikan harga BBM ketimbang berwacana dan berdemonstrasi sedangkan hasilnya sia-sia.
Yang paling penting, semoga kenaikan harga BBM tidak membuat buta nurani kemanusian para pengusaha. Masyarakat telah cukup menderita dengan keterbatasan ekonomi yang selama ini mendera. Belum lagi permainan korupsi oleh elit pemerintah tak jua selesai, sehingga kemiskinan akan semakin sulit terentaskan di negeri ini. Kita banyak berharap pengusaha tidak membabi-buta dalam menaikkan harga kebutuhan pokok. Sehingga, meski terpaksa menaikkan harga kebutuhan pokok, mereka tetap memperhatikan nasib masyarakat miskin dengan cara tidak telalu banyak mengambil laba.
Tidak Butuh BLT
Terkait rencana pemerintah mengalokasikan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp25 triliun, bagi penulis rencana tersebut lebih banyak aroma politiknya, sebab masyarakat miskin tidak akan banyak terbantu menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok akibat naiknya harga BBM. Apalagi bantuan tersebut hanya Rp175.000, tentu sangat tidak mungkin bisa membantu beban masyarakat dalam kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, kami tidak ingin kenaikan harga BBM disisipi dengan “politik BLT‘, karena pada kenyataan riil bantuan tersebut tidak berimplikasi banyak dalam membantu masyarakat untuk mengurangi beban atas kenaikan harga BBM. Belum lagi BLT sering disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Sehingga, yang menikmati BLT bukan masyarakat miskin, melainkan keluarga “oknum-oknum hitam‘.
Yang dibutuhkan rakyat Indonesia bukan BLT, melainkan komitmen pemerintah dalam menjalankan pembangunan dan penyejahteraan masyarakat melalui kenaikan harga BBM. Konkretnya, rakyat tidak ingin lagi menemukan jalan-jalan rusak, sekolah ambruk, atau jembatan terputus. Di sisi lain, kesehatan masyakat terjamin, dan anak-anak miskin tidak putus sekolah.
Namun, jika masyarakat banyak terjebak pada aksi penolakan yang berlebihan, sehingga kadang berujung pada tindakan anarkis, tentu sangat disesalkan. Sebab kebijakan ini akan tetap dilaksanakan, 1 April depan. Tak ayal, kesibukan berdemonstrasi dan berwacana di media akan terbuang sia-sia. Sebab, pemerintah agaknya tidak bergeming dengan keputusannya.
Tentu, kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM juga memiliki alasan kuat. Kebijakan ini menyangkut masa depan keuangan negara yang tentu juga berkaitan erat dengan masa depan kesejahteraan bangsa Indonesia. Jika pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, APBN akan membengkak, sebab harga minyak dunia kini semakin melambung tinggi. Sehingga dapat mengganggu proses pembangunan di Indonesia, karena keuangan negara lebih banyak digunakan untuk mensubsidi harga BBM. Apalagi selama ini BBM bersubsidi lebih banyak dinikmati oleh orang-orang kelas menengah ke atas.
Hasil penelitian yang dilakukan Menteri ESDM tahun 2011 menyebutkan, 25 persen rumah tangga dengan penghasilan tinggi per bulan merupakan penerima alokasi BBM bersubsidi sebesar 77 persen. Sementara 25 persen rumah tangga dengan penghasilan rendah per bulan hanya menikmati BBM bersubsidi 15 persen. Belum lagi mobil-mobil pribadi orang-orang berduit banyak menikmati BBM bersubsidi.
Karena itu, wajar bila kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM. Selain karena kenaikan harga minyak dunia dan membengkaknya dana APBN, selama ini BBM bersubsidi lebih banyak dinikmati oleh orang-orang berduit. Padahal, subsidi BBM dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat miskin. Namun fakta, yang lebih banyak menikmati malah orang-orang berduit.
Bersiap Diri
Daripada kita sibuk berdemonstrasi dan berwacana di media menolak kenaikan harga BBM, 1 April depan, sementara pemerintah tetap tidak bergeming dengan keputusaannya karena juga memiliki alasan konkret menyangkut keamanan uang negara, yang pada akhirnya berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat, kiranya lebih baik kita memikirkan persiapan kita menghadapi kenaikan harga BBM, yang tentu akan sangat berpengaruh bagi kenaikan harga kebutuhan pokok.
Persiapan dapat kita lakukan melalui hal-hal yang sederhana, antara lain: menghemat pengeluaran uang belanja, agar ketika BBM nanti naik, kita tidak kerepotan mencari uang untuk membeli kebutuhan pokok. Meski terkesan dadakan sehingga tidak berdampak banyak dalam menghadpi kenaikan harga BBM, namun penghematan uang belanja penting dilakukan mulai saat ini agar nanti ketika harga BBM naik kita telah terbiasa berhemat.
Selain itu, mulai sekarang kita perlu melakukan hal-hal kreatif menghadapi kenaikan harga BBM, termasuk mencari sumber pendapatan tambahan. Kita harus bisa bekerja lebih keras lagi agar uang pemasukan semakin bertambah sehingga tidak kelimpungan ketika harga BBM naik. Kenaikan harga BBM yang nanti akan disusul dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, tentu akan membuat runyam perekonomian keluarga. Karena itu, penting kita bersiap-siap menghadapi kenaikan harga BBM ketimbang berwacana dan berdemonstrasi sedangkan hasilnya sia-sia.
Yang paling penting, semoga kenaikan harga BBM tidak membuat buta nurani kemanusian para pengusaha. Masyarakat telah cukup menderita dengan keterbatasan ekonomi yang selama ini mendera. Belum lagi permainan korupsi oleh elit pemerintah tak jua selesai, sehingga kemiskinan akan semakin sulit terentaskan di negeri ini. Kita banyak berharap pengusaha tidak membabi-buta dalam menaikkan harga kebutuhan pokok. Sehingga, meski terpaksa menaikkan harga kebutuhan pokok, mereka tetap memperhatikan nasib masyarakat miskin dengan cara tidak telalu banyak mengambil laba.
Tidak Butuh BLT
Terkait rencana pemerintah mengalokasikan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp25 triliun, bagi penulis rencana tersebut lebih banyak aroma politiknya, sebab masyarakat miskin tidak akan banyak terbantu menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok akibat naiknya harga BBM. Apalagi bantuan tersebut hanya Rp175.000, tentu sangat tidak mungkin bisa membantu beban masyarakat dalam kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, kami tidak ingin kenaikan harga BBM disisipi dengan “politik BLT‘, karena pada kenyataan riil bantuan tersebut tidak berimplikasi banyak dalam membantu masyarakat untuk mengurangi beban atas kenaikan harga BBM. Belum lagi BLT sering disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Sehingga, yang menikmati BLT bukan masyarakat miskin, melainkan keluarga “oknum-oknum hitam‘.
Yang dibutuhkan rakyat Indonesia bukan BLT, melainkan komitmen pemerintah dalam menjalankan pembangunan dan penyejahteraan masyarakat melalui kenaikan harga BBM. Konkretnya, rakyat tidak ingin lagi menemukan jalan-jalan rusak, sekolah ambruk, atau jembatan terputus. Di sisi lain, kesehatan masyakat terjamin, dan anak-anak miskin tidak putus sekolah.
Sumber: Jurnal Nasional, 28 Mar 2012
0 komentar:
Silahkan berkomentar
Tuliskan apa pendapatmu...!