Demokrasi yang Berlebihan

Oleh Nurfajri Budi Nugroho

Direktur Eksekutif Lembaga Studi Kawasan, Jakarta 

 

Man is born free, and everywhere he is in chains.

--Jean-Jacques Rousseau

 

Ketika Presiden SBY mengungkapkan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), 7 Maret lalu, di hadapan Rapat Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN), sudah dapat diramalkan akan muncul gejolak di masyarakat. Gejolak dapat dimaklumi karena kenaikan harga BBM berefek pada kenaikan harga bahan pokok dan ongkos transportasi masyarakat. Bahkan kenaikan harga telah terjadi. Meski, berdasarkan pengalaman, hal itu hanya berlangsung beberapa bulan sampai harga-harga menemukan titik keseimbangan.

Namun, yang tidak dapat dimaklumi adalah gejolak yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Penolakan oleh sebagian kelompok masyarakat dilakukan dengan cara-cara di luar akal sehat dan diwarnai aksi perusakan serta mengganggu ketertiban umum. Mereka melakoni demokrasi secara berlebihan dan salah kaprah: too much democracy--pinjam terminologi Jonathan Tepperman (2008). Negara-negara Barat yang melahirkan demokrasi justru mulai mengurangi “kebebasan tak terbatas‘, sementara praktik demokrasi di negara-negara di Asia justru diwarnai aksi amuk yang berlebihan.

Fakta, bangsa ini merayakan demokrasi yang secara utuh diraih sejak gelombang Reformasi tahun 1998. Proses transisi dari rezim otoriter ke era yang demokratis telah berlangsung lebih dari satu dasawarsa. Jika dibandingkan dengan Amerika Serikat atau negara-negara di belahan Eropa, umur demokrasi di Indonesia terbilang muda. Namun, karena otoritarianisme sudah berlangsung selama lebih dari tiga dasawarsa di negeri ini, maka perjalanan transisi yang terhitung singkat itu bisa dikatakan berhasil.

Kita ingat ketika gelombang Reformasi berlangsung dan beberapa tahun sesudahnya, Indonesia diramalkan menemui kehancuran. Semua indikator menunjukkan Indonesia tidak akan menjadi negara yang demokratis. Sebaliknya fakta menunjukkan, kini Indonesia disebut-sebut sebagai negara demokratis ketiga di dunia karena dua kali berhasil menyelenggarakan pemilihan umum langsung.

Kebebasan pers, sebagai salah satu indikator keberhasilan demokrasi, berlangsung mulus tanpa dibayang-bayangi ketakutan sebagaimana terjadi di masa silam. Kelompok oposisi bisa berteriak lantang tanpa perlu takut terhadap ancaman dari penguasa. Dari sisi perekonomian, Indonesia berhasil tumbuh dengan rata-rata 6 persen, dan negeri ini masuk ke dalam kelompok 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Sebuah prestasi yang sebelumnya tak terbayangkan.

Namun sangat disayangkan, prestasi-prestasi tersebut masih dinodai oleh rentetan aksi-aksi kekerasan dan premanisme dengan berbagai motif dan latar. Ruang kebebasan dimanfaatkan secara salah dan berlebihan, dan mengabaikan hak kebebasan kelompok lain. Ironisnya, rentetan kekerasan kerap digerakkan oleh kelompok-kelompok intelektual maupun kelompok-kelompok yang mengusung panji-panji suci Tuhan.

Ada yang berpendapat, itu semua risiko dari masa transisi di belahan bumi mana pun. Tetapi, bagi kelompok kontra kekerasan, kondisi tidak tertib yang dilakukan sekelompok masyarakat adalah noda bagi demokrasi. Anarkisme yang di masa lalu dilakukan negara, kini justru dilakukan masyarakat.

Peran Media Massa

Media tidak pernah bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang demokrasi. Sebab, peran media dalam proses bertumbuhnya demokrasi sama pentingnya dengan peran partai politik. Tanpa media massa, keterbukaan dan akuntabilitas tidak mungkin terwujud. Meski begitu, media massa sebaliknya juga dapat menghambat transparansi. Dalam kasus kenaikan harga BBM misalnya, berbagai argumen, analisis, maupun data yang dipaparkan pemerintah tentang urgensi menaikkan harga BBM mendapatkan porsi yang sedikit dibanding pemberitaan tentang penolakannya.

Media lebih tertarik mengangkat gelombang-gelombang penolakan yang diwarnai kekerasan ketimbang substansi tentang kenaikan harga BBM. Narasi yang dituturkan oleh pembaca berita di televisi sangat miskin analisis dan banyak menggunakan kata-kata yang justru memancing amarah publik. Misalnya, sebuah stasiun televisi berulangkali menggunakan kalimat “kenaikan harga BBM menyengsarakan rakyat‘ dalam setiap berita tentang kenaikan harga BBM.

Secara teoritis, setidaknya media massa dapat mendorong sistem politik yang lebih “adil‘ dalam tiga aspek. Pertama, media massa dapat membantu orang memahami kebijakan-kebijakan pemerintah, berpartisipasi dalam keputusan politik, dan menjaga agar para pejabat pemerintahan bertanggungjawab. Sayangnya, kedigdayaan untuk mempengaruhi opini publik dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan di balik kepemilikan media yang “kawin‘ dengan kepentingan politik. Politisi dan para operator politik pun mendapatkan ruang untuk mengaburkan fakta lewat retorika dan manipulasi di media massa.

Etika Demokrasi

Jean Jacques Rousseau pernah mengatakan, demokrasi suatu ketika dapat berubah menjadi totaliter jika terjadi pemaksaan kehendak oleh suatu kelompok terhadap yang lain. Demokrasi menjadi totaliter apabila suatu kelompok memutlakkan kehendaknya. Untuk menanggulangi itu, maka etika politik tidak hanya harus mengemukakan tuntutan legitimasi demokratis, melainkan juga batas-batas hak demokrasi. (Franz Magnis-Suseno, 1987)

Secara etis harus dipahami, tidak ada hak kebebasan yang tidak tak terbatas. Tidak ada pihak mana pun di dunia yang memiliki hak memaksa agar kehendaknya terlaksana. Kehendak sebuah kelompok dibatasi kehendak kelompok lain. Ini berarti, ekspresi kebebasan yang mengatasnamakan demokrasi dan dilakukan dengan cara-cara anarkis, sesungguhnya mengganggu hak kelompok lain. Maka itu, seperti dikatakan Maximilien Robespierre, kehendak sebuah kelompok harus mengikuti norma-norma hukum. 

Sumber: Jurnal Nasional, 28 Mar 2012