Headlines News :
Home » » Rencana Kenaikan BBM

Rencana Kenaikan BBM

Written By ansel-boto.blogspot.com on Monday, March 26, 2012 | 1:03 PM

Oleh Ansel Deri
Kader Demokrat kelahiran Lembata;
tinggal di Jakarta
 
PEMERINTAH berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai bulan depan. Rencana itu sempat tertunda karena seharusnya sudah berlaku akhir tahun lalu. Rencana kenaikan itu bukan tanpa alasan. Pemerintah memandang kenaikan dilakukan karena beban APBN makin berat dan dikhawatirkan mengganggu perekonomian nasional. Tentu kenaikan itu bukanlah hal mudah bagi rakyat. Ini semata karena Presiden cinta rakyatnya.

Rencana itu pun tak serta merta berjalan mulus. Masih terjadi pro-kontra. Suara politisi di Senayan, terutama anggota Sekretariat Gabungan (Setgab) pendukung pemerintah, terbelah. PKS, misalnya, sejak awal menolak rencana kenaikan tersebut. Sedangkan anggota Setgab lainnya mendukung dengan menyerahkan keputusan kepada pemerintah disertai dengan syarat-syarat kenaikan.

Partai Demokrat mendukung karena menilai kebijakan itu tak bisa dihindari akibat lonjakan harga minyak dunia. Begitu juga Partai Golkar mendukung dan meminta segera diputuskan. Sedangkan, PPP mensyaratkan ada dana kompensasi kepada masyarakat.

Kompensasi harus ditujukan dan dirasakan langsung oleh masyarakat dengan membangun infrastruktur. PAN berjanji mengerahkan seluruh kadernya di tanah air untuk menjelaskan kepada masyarakat soal kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Siapa pun yang berada di posisi pemerintahan akan dihadapkan pada pilihan dilematis.

Partai politik di luar Setgab bahkan mengeritik dan menolak dengan berbagai alasan dan argumentasi. PDI-P melalui ketua umumnya Megawati Soekarnoputri mengemukakan, kalau urusannya hanya soal penghematan subsidi atau tidak, maka PDI-P jelas menolak kenaikan. Partai Gerindra menilai, kenaikan harga BBM menyebabkan tambahan inflasi 2,73 persen. Dampaknya kepada masyarakat berpenghasilan rendah mencapai 20 persen. Biaya transportasi, makanan, dan sektor lain akan otomatis mengalami kenaikan.

Sedangkan Partai Hanura melalui salah satu ketuanya, Akbar Faisal berpendapat, untuk menghemat anggaran, masih ada cara lain. Pemerintah dapat melakukan negosiasi ulang penjualan gas dari Papua ke Cina sebesar 3 dolar AS menjadi 20 dolar AS per MMBTU. Cara lain adalah dengan menghemat biaya produksi minyak mentah (cost recovery).

Rakyat

Namun, upaya penyelamatan perekonomian nasional menjadi pertimbangan utama sehingga kenaikan harga BBM bersubsidi segera diberlakukan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku ketua Setgab mengundang pucuk pimpinan partai anggota Setgab di Puri Cikeas, Jawa Barat, Rabu, 14/3 malam.

Mereka adalah Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, Ketua Umum PKB Muhaimim Iskandar, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, dan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

Dalam keterangan pers yang dihadiri Wakil Presiden Boediono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, Presiden menyampaikan rencana tersebut. Upaya penyesuaian harga BBM bersubsidi, menurutnya, tak semata persoalan menyelamatkan fiskal dan APBN. Kenaikan itu diperlukan untuk mengelola perekonomian nasional dan menyejahterakan rakyat.

Meski mendapat reaksi berbagai pihak terutama kalangan anggota legislastif di Senayan, pelaku usaha, pengamat politik, analis ekonomi, akademisi, dan masyarakat luas, toh, nampaknya kenaikan harga BBM bersubsidi adalah pilihan sulit yang diambil pemerintah.

Pilihan itu juga sejalan dengan Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya, Mega mengusulkan agar pemerintah menaikkan harga BBM. Usul ini berkaitan dengan ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat di Selat Hormuz. Langkah menaikkan harga BBM, diakuinya, paling realistis.

Usai acara peringatan ulang tahun PDI Perjuangan ke-39 di kantor pusatnya di Jalan Lenteng Agung, Jakarta, Presiden RI ke-5 itu menilai, ketegangan di antara kedua negara itu bisa berdampak pada harga bahan bakar minyak di Indonesia. “Harus dilihat dari realitas internasional tersebut, karena masalah energi benar-benar menyentuh rakyat,” kata Mega yang saat itu didampingi Sekretaris Jenderal Tjahjo Kumolo dan Ketua Bidang Politik Puan Maharani (Tempo.co, 10/1 2012).

Kompensasi

Pemerintah secara resmi mengusulkan kenaikan harga solar dan premium menjadi Rp. 6.000 per liter. Usulan itu tertuang dalam draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2012 yang diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada 6 Maret lalu.

Dalam usul resmi draf APBN-P 2012, ada beberapa kompensasi yang diambil pemerintah menyusul rencana kenaikan BBM bersubsidi tersebut. Pemerintah mengalokasikan kompensasi anggaran sebesar Rp. 30,6 triliun. Perinciannnya, Rp. 25,6 triliun untuk program bantuan tunai bagi keluarga miskin dan Rp. 5 triliun untuk angkutan umum.

Secara garis besar pemerintah berupaya mengurangi dampak kenaikan harga BBM bersubsidi melalui empat sektor. Pertama, bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). BLSM berupa bantuan tunai kepada 18,5 juta rumah tangga sasaran (RTS) sebesar Rp. 150 juta per bulan selama sembilan bulan. Kebutuhan anggaran untuk program ini diperkirakan mencapai Rp. 25,6 triliun.

Kedua, penyaluran beras untuk rakyat miskin bulan ke-13 dan 14. Ketiga, bantuan untuk siswa miskin. Dari jumlah yang sudah berjalan selama ini, akan ditambah lagi Rp. 3,4 triliun. Keempat, subsidi angkutan umum antara lain melalui penambahan PSO (Public Service Obligation/Tugas Pelayanan Publik) untuk angkutan umum kelas ekonomi, penumpang dan barang, kompensasi terhadap kenaikan biaya tidak langsung angkutan umum perkotaan serta bentuk kompensasi lainnya. Perkiraan kebutuhan anggaran mencapai Rp. 5 triliun.

Karena itu, rencana kebijakan kenaikkan BBM bersubsidi tentu juga dilihat dalam konteks yang lebih luas. Tak sekadar persoalan menyelamatkan fiskal dan APBN sebagaimana disebutkan terdahulu. Presiden mencintai dan tentu saja sungguh menyatu dengan rakyat melalui berbagai kebijakan pro-rakyat, termasuk rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Apalagi kompensasi yang diberikan kepada masyarakat dituding sebagai alat politik partai penguasa.
Sumber: Pos Kupang, 26 Maret 2012
SEBARKAN ARTIKEL INI :

0 komentar:

Silahkan berkomentar

Tuliskan apa pendapatmu...!

 
Didukung : Creating Website | MFILES
Copyright © 2015. Ansel Deri - All Rights Reserved
Thanks to KORAN MIGRAN
Proudly powered by Blogger