Etika Koalisi dan Konsistensi Politik

Oleh Thomas Koten

Direktur Social Development Center

Ada pemandangan yang kurang elok terpancar dari sidang paripurna DPR dalam membahas kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di Gedung DPR, 30/3 lalu. Pemandangan yang kurang elok itu bukan terpancar dari perdebatan sengit antara para anggota fraksi di DPR, yang diwarnai walkout fraksi PDIP dan Hanura, melainkan dari akrobat politik yang diperagakan sejumlah fraksi dari parpol yang tergabung dalam kapal koalisi pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kapal politik koalisi yang dibuat pada pemilu 2009 lalu tampaknya kembali oleng. Penumpang-penumpang koalisi berbobot besar seperti Golkar, PAN, PPP, terutama PKS mulai tak karuan lantaran ingin mencari aman sendiri. Politik pencitraan penuh pragmatisme pun dikemas parpol-parpol itu demi mencari rasa aman politik menyongsong Pemilu 2014.

Penorama politik pencitraan seperti itu hampir serupa dengan yang terjadi pada sidang bailout Bank Century tahun 2010. Kapal koalisi ketika itu hampir karam dan pecah. Hanya saja dalam kasus BBM ini PKS sendiri yang secara tegas menyatakan menolak kenaikan harga BBM, sedangkan Golkar, PAN, dan PPP terkesan bermain politik abu-abu: di satu sisi tetap mendukung kebijakan pemerintah menaikan harga BBM sesuai kesepakatan koalisi, namun di sisi lain ingin tetap mendapat simpati rakyat dengan kalkulasi politiknya sendiri. Masing-masing yakin memiliki kebenaran politik.

Kesejatian Etis Koalisi

Bagaimana mengerling akrobat politik seperti diperagakan parpol-parpol koalisi? Yang jelas, setiap fraksi di DPR yang bertikai dalam kaitan kebijakan pemerintah untuk menaikan harga BBM itu masing-masing meyakini kebenaran politiknya. Hanya saja, kebenaran dalam politik koalisi tersebut tidak lebih daripada kebenaran transaksional sesuai kepentingan bersama yang saling menguntungkan, bukan kebenaran obyektif.

Selama kebenaran itu dirasa tidak menguntungkan partai, kebenaran itu menjadi kebenaran sendiri-sendiri. Sebaliknya, selama traksaksi itu menggiurkan kedua belah pihak, maka kebenaran bisa dikompromikan. Meski akhirnya parpol-parpol itu dicap sebagai “pengkhianat koalisi‘, tidak soal. Yang penting keuntungan politik bisa dipetik.

Tampak jelas, kebenaran politik yang ditemukan dalam sidang paripurna DPR tersebut sangat pragmatis alias sementara dan langsung luntur oleh traksaksi politik yang terbangun kemudian. Apalagi dalam sejarah pertarungan politik di negeri ini tercatat tidak ada keberanian cukup tulus-murni dari para politisi dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan membela kepentingan bangsa dan negara secara penuh. Sehingga, begitu sulit menemukan partai atau politisi yang tampil sebagai “pendekar‘ kebenaran sejati di negeri ini. Padahal, kebenaran sejati sangat dibutuhkan saat ini di tengah situasi karut marut dengan ragam kehancuran akhlak publik.

Tidak aneh jika yang terlihat adalah mengentalnya egoisme para anggota fraksi: yang diperjuangkan dalam sidang paripurna itu adalah untuk memenangkan kepentingan partai. Dengan begitu, kontrak politik dan komitmen koalisi diangkat lagi. Sebagai partai yang pernah berikrar dalam koalisi, apa pun alasannya, harus memenangkan pertarungan di sidang paripurna, tidak peduli etis atau tidak.

Memang, tatkala janji koalisi ditagih dan transaksi politik baru dibangun, para politisi yang tergabung dalam barisan koalisi tidak akan berdaya karena di antara mereka, jatah kekuasaan sudah dibagikan. Sebab, koalisi adalah kesepakatan politik dari sejumlah partai dengan kompensasi pembagian jatah kekuasaan demi bersama-sama menopang kebijakan-kebijakan pemerintah. Kekuatan koalisi terletak pada komitmen atas kesepakatan awal saat koalisi dibangun.

Karena itu, tatkala dalam sidang paripurna kenaikan harga BBM “dibangun‘ kembali koalisi, di mana janji koalisi kembali ditagih, maka di sana mau tidak mau kesepakatan harus dibuat lagi demi menciptakan kesejatian politik koalisi. Di sini, kesejatian koalisi atau sisi etis koalisi adalah membangun politik yang jauh dari orientasi pragmatisme politik masing-masing. Yang ada adalah kepentingan bersama peserta koalisi.

Okelah, kadang para politisi yang tergabung dalam koalisi kurang nyaman ketika mereka harus menghadapi situasi politik atau kebijakan politik yang tidak menguntungkan partai politiknya dan hanya lebih menguntungkan partai penguasa. Tetapi, di situlah konsekuensi politik berkoalisi: bukan hanya bergabung dan menyatakan kesetiaan politik dalam situasi politik yang menguntungkan partainya. Namun jika dirasa kurang menguntungkan, serta merta meninggalkannya. Tetapi yang benar adalah harus tetap mempertahankan kebersamaan politik, meski pahit.

Konsistensi Politik

Satu hal yang tidak boleh diabaikan dalam politik adalah kepercayaan-kepercayaan politik rakyat tetap melekat pada partai politik dus politisi di dalamnya adalah konsistensi dalam politik. Dalam hal ini, inkonsistensi PKS dalam berkoalisi, meski di satu sisi menginginkan agar citra dan popularitasnya di depan rakyat terjaga dengan menunjukkan diri sebagai partai pahlawan rakyat dengan cara bersama rakyat menolak kenaikan harga BBM, tetapi di sisi lain dapat menjadi bumerang hilangnya kepercayaan rakyat. Karena, di mata rakyat PKS dapat dinilai sebagai parpol yang gemar berselingkuh dan berkhianat, alias hanya mencari enak sendiri.

Konsistensi politik merupakan perekat tetap terbangunnya kepercayaan rakyat terhadap para politisi. Sebab, di situ pula letak kematangan dan kedewasaan dalam berpolitik. Rakyat tidak suka dengan sikap kekanak-kanakan dalam politik alias infantilisme politik. Bagaimana mungkin rakyat mempertaruhkan kepercayaan politiknya kepada politisi-politisi yang dilekati perilaku kekanak-kanakan alias infantil? Inilah persoalan penting yang mesti direfleksikan secara terus-menerus dalam berpolitik.

Sumber: Jurnal Nasional, 3 Apr 2012