Polisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, meminta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerima nasibnya sebagaimana pernyataan Sekretaris Setgab, Syarif Hasan, bahwa keberadaan PKS di koalisi telah berakhir.
"Wajar itu (mereka enggak percaya). Mereka (PKS) limbung dong, seperti naik kapal. Rupanya, apa yang diomongkan Poltak ternyata benar juga ya. Selama ini 'kan mereka bilang, Si Poltak Ruhut jangan didengar. Sekarang sudah pada dengar. Apalagi, yang kukatakan tentang tidak akan diundang, betul kan? Tapi, tetap mereka saudaraku. Kalau ketemu aku tetap cipika-cipika. (Jadi nasib PKS), kasihan deh loh," ujar Ruhut di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/4/2012).
Ruhut mengaku ikul andil dalam pembuatan konsep kontrak politik antarparpol Setgab pada 2008. Menurut Ruhut, dari salah satu butir di kontrak politik itu, secara jelas adanya pelanggaran yang dilakukan PKS dalam hubungan berkoalisi.
Diketahui bersama, langkah menyimpang PKS yang terakhir adalah menentang kebijakan pemerintahan SBY-Boediono yang akan menaikkan harga BBM.
"Wajar itu (mereka enggak percaya). Mereka (PKS) limbung dong, seperti naik kapal. Rupanya, apa yang diomongkan Poltak ternyata benar juga ya. Selama ini 'kan mereka bilang, Si Poltak Ruhut jangan didengar. Sekarang sudah pada dengar. Apalagi, yang kukatakan tentang tidak akan diundang, betul kan? Tapi, tetap mereka saudaraku. Kalau ketemu aku tetap cipika-cipika. (Jadi nasib PKS), kasihan deh loh," ujar Ruhut di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/4/2012).
Ruhut mengaku ikul andil dalam pembuatan konsep kontrak politik antarparpol Setgab pada 2008. Menurut Ruhut, dari salah satu butir di kontrak politik itu, secara jelas adanya pelanggaran yang dilakukan PKS dalam hubungan berkoalisi.
Diketahui bersama, langkah menyimpang PKS yang terakhir adalah menentang kebijakan pemerintahan SBY-Boediono yang akan menaikkan harga BBM.
Sumber: Tribunnews.com, 4 April 2012
Ket foto: Ruhut Sitompul
Ket foto: Ruhut Sitompul

0 komentar:
Silahkan berkomentar
Tuliskan apa pendapatmu...!