Peneliti di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
SEJAK reformasi bergulir, partisipasi perempuan di
ranah politik dan publik semakin menunjukkan peningkatan yang signifikan. Bila
pada 1999 jumlah anggota DPR perempuan 8,6 persen dan 11,6 persen pada 2004,
kini dari 650 anggota DPR terdapat 101 perempuan (18,03 persen).
Artinya, posisi perempuan di ranah publik dianggap
penting. Ini karena perempuan sejak awal identik dengan sosok yang penuh kasih
sayang, tempat berteduh, memiliki watak tidak "tegaan", serta minim
dari nalar kerakusan. Terbukti, misalnya, dari penelitian World Bank (1999),
perempuan bisa menjadi kontrol dan pengarah bagi laki-laki yang salah langkah
dan salah arah. Kaum perempuan dianggap lebih telaten, hati-hati, dan malu
kalau melakukan tindakan tercela, termasuk korupsi.
Hal ini diperkuat dengan data World Value Surveys yang
menyebutkan, dari 18 negara tahun 1981 dan dari 43 negara tahun 1991, perempuan
selalu menunjukkan penolakan terhadap perbuatan tidak jujur dan yang bersifat
ilegal lebih besar ketimbang laki-laki. Di sinilah kemudian, banyak negara di
belahan dunia berlomba-lomba memberikan kesempatan pada perempuan di ranah
pemerintahan atau parlemen dengan harapan angka praktik korupsi bisa ditekan.
Sayangnya, asumsi tersebut kurang relevan ketika kita
melihat kasus-kasus korupsi yang terjadi akhir-akhir ini, khususnya di
Indonesia. Tampaknya penelitian World Bank itu sudah tidak lagi menunjukkan
tanda-tanda kevalidan. Sebab, meski banyak perempuan masuk ke ranah politik,
korupsi juga masih saja terjadi, bahkan di antara pelakunya banyak melibatkan
aktor perempuan.
Pusaran Korupsi
Beberapa perempuan yang telah dan tengah berada dalam
pusaran korupsi antara lain Artalyta Suryani, yang terlibat dalam kasus suap
terhadap Jaksa Urip Tri Gunawan. Artalyta semakin populer ketika sel penjara
yang dihuninya dikabarkan disulap bagaikan kamar hotel berbintang lima. Nunun
Nurbaetie dan Miranda S Goeltom dalam kasus suap pemilihan Deputi Gubernur BI,
sementara Wa Ode Nurhayati dalam kasus mafia badan anggaran (Banggar) DPR.
Selain itu, dua anggota DPR Ni Luh Mariani Tirtasari
dan Engelina Pattiasina juga tersangkut kasus cek pelawat. Sedangkan Dhanarwati
juga terlibat kasus suap Kemenakertrans, serta Mindo Rosalina Manulang, Neneng
Sri Wahyuni, hingga yang paling terseksi adalah Angelina Sondakh dalam kasus
suap Wisma Atlet. Lebih dari itu, perempuan yang sempat dikaitkan dengan
berbagai skandal suap juga tak kalah banyak. Ada Malinda Dee yang sempat
"tenar" karena kiprahnya membobol uang nasabah Citibank, ataupun
Athiyah Laila, istri Anas Urbaningrum dalam kasus suap Wisma Atlet.
Tentu saja, skandal korupsi yang menimpa perempuan
Indonesia di atas menjadi keperihatinan bagi kita semua, khususnya kalangan
penggerak dan pejuang hak-hak kesataraan perempuan (responsive gender).
Sebab, ibarat pepatah: "karena nila setitik, rusak susu
sebelanga".Tidak saja citra perempuan yang rusak, dikhawatirkan skandal
perempuan korupsi ini menjangkiti kaum perempuan Indonesia lainnya. Sebab,
fakta, pelaku maupun tersangka cenderung selalu ada hampir pada setiap tahun.
Mengembalikan Citra
Karena itu, citra perempuan Indonesia harus segera
dikembalikan. Sebab, dalam sejarahnya, wanita Indonesia justru memiliki
prestasi-prestasi luar biasa. Sebut saja Dewi Sartika, Cut Nyak Dhien, dan RA
Kartini, adalah beberapa wanita yang telah menorehkan sejarah baru dan
mengharumkan negeri ini. Kartini, misalnya, menjadi sosok yang sangat
membanggakan. Selain mampu menghapus budaya partiarkal masyarakat Jawa terhadap
kaum perempuan yang cenderung diskriminanif, Kartini juga menempatkan posisi
perempuan identik dengan peradaban.
Bagi Kartini, perempuan adalah peletak dasar
tunas-tunas baru kehidupan. Perempuan paling banyak membantu meninggikan kadar
kesusilaan manusia. Perempuan memiliki pengaruh cukup besar dalam uapaya menata
hidup dan kehidupan. Sebab, dari perempuanlah manusia pertama-tama menerima
pembelajaran seperti: merasa, berpikir, dan berkata-kata.
Perempuan, menurut Kartini, adalah tempat awal untuk
memulai pendidikan oleh anak-anak atau generasi-generasi baru. Mustahil
perempuan mendidik tanpa pengetahuan. Karena, dari bangunan pendidikan yang
dilakoni perempuan terdidik itulah akan lahir generasi-generasi yang beradab
sebagai cikal-bakal lahirnya peradaban. Karena sesungguhnya, perawatan manusia
sejak janin hingga berakal sangat ditentukan oleh kualitas mendidik oleh sang
ibu.
Benih manusia yang dirawat dengan baik juga akan
tumbuh dan berkembang baik. Begitu juga sebaliknya. Dalam satu suratnya Kartini
menulis, "Banyak pengetahuan bukan ijazah tanda mulia budi pekerti. Jiwa
dididik dalam pergaulan di rumah, anak bukan untuk dirinya melainkan untuk
masyarakat." Dari untaian kata ini, Kartini berpendapat bahwa peradaban
harus diserahkan pada perempuan.
Karena itu, tak heran jika Bung Karno dalam bukunya Sarinah:
Kewajiban Wanita dalam Perjoeangan Republik Indonesia (1963) mengatakan,
"Wanita Indonesia, kewajibanmu telah terang! Sekarang ikutlah serta mutlak
dalam usaha menyelamatkan Republik, dan jika Republik telah selamat, ikutlah
serta mutlak dalam usaha menyusun Negara Nasional".
Bung Karno yakin, perempuan Indonesia mampu
"berdikari". Dalam buku tersebut Bung Karno bahkan berpesan bahwa
perempuan (wanita) Indonesia harus ikut aktif dalam panggung dan kontestasi
nasional. Menurut Bung Karno, pertama, kaum perempuan memiliki tanggung
jawab sejarah untuk menyelamatkan negara. Kedua, kaum perempuan memiliki
peran yang strategis dalam proses menyusun negara. Ketiga, kaum
perempuan harus ikut serta menggerakkan perubahan sosial, yakni perubahan yang
mengantarkan rakyat Indonesia (warga bangsa) kepada kehidupan yang adil dan
makmur atau masyarakat berkeadilan sosial dan sejahtera.
Maka itu, sudah saatnya kita mengembalikan citra
perempuan Indonesia yang kini tengah dilanda badai korupsi. Kita harus yakin
bahwa perempuan-perempuan Indonesia adalah generasi-generasi yang bisa
diandalkan. Perempuan Indonesia harus bisa menjadi tiang bagi tegaknya
Republik. Karena, seperti sabda Rasulullah SAW, wanita (salihah) adalah tulang
punggung umat.
Sumber: Jurnal Nasional, 21 Apr 2012

0 komentar:
Silahkan berkomentar
Tuliskan apa pendapatmu...!