Agenda Gubernur Papua 2013-2018

Oleh Ansel Deri

Alumni Universitas Nusa Cendana Kupang;

Tenaga Ahli (A-278) DPR RI Dapil Papua

KOMISI Pemilihan Umum Daerah Papua memutuskan dan menetapkan pasangan Lukas Enembe, SIP, MH-Klemen Tinal, SE, MM, pemenang pemilihan gubernur (pilgub). Keduanya akan memimpin Papua periode 2013-2018. Mahkamah Konstitusi, pada Senin, 13 Maret lalu juga menolak para pihak yang keberatan atas hasil Pleno KPUD Papua dan mengukuhkan pasangan Enembe-Tinal menjadi pemenang.

Apresiasi dan rasa hormat patut dialamatkan kepada pasangan Alex Hasegem-Marthen Kayoi, Habel Melkias Suwae-Yop Kogoya serta MR Kambu-Blasius Pakage (jalur politik). Juga dua pasangan jalur independen: Wellington Wenda-Weynand Watori dan Noakh Nawipa-Yohanes Woop.

Bersama timnya, mereka telah menyajikan sebuah fakta menarik. Bahwa pilkada mesti dilaksanakan dalam suasana damai meski masih ada noktah hitam yang mewarnai hajatan politik lima tahunan itu. Di sini, semua pasangan menjalankan politik paling ensensial.

Politik telah dipahami bukan dalam artian sempit melainkan dalam artian luas. Ia (politik) dipahami bukan pula pada wacana, verbal maupun kognitif. Namun lebih pada kemungkinan yang diciptakan masing-masing pribadi dalam kebersamaan seraya hidup dalam suatu lingkungan yang ramah terhadap sesama, di mana keadilan, bela rasa penuh cinta, dan pemeliharaan hidup diutamakan (Bdk. Edy Kristiyanto: Sakramen Politik; Penerbit Lamalera tahun 2008).

Karena itu, pilgub sepintas menunjukkan kemajuan demokrasi dan kedewasaan berpolitik masyarakat di seantero Tanah Papua memasuki hajatan politik lainnya terutama pemilihan bupati-wakil bupati, walikota-wakil walikota maupun DPRP dan DPRD di masa akan datang. Pilgub kali ini dapat dijadikan pilot project dan model laboratorium rekrutmen pemimpin politik.

Kemenangan rakyat

Meski pemenangnya sudah diketahui, sekali lagi, apresiasi dan rasa hormat pantas ditujukan juga kepada kelima pasangan lain. Mereka adalah putra-putra terbaik Papua yang masih bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk ikut berkompetisi menuju Papua 1. Karena itu, kemenangan ini tak hanya milik pasangan Enembe-Tinal tetapi kemenangan semua pasangan dan rakyat. Agenda pembangunan lima tahun ke depan menjadi agenda bersama, tak hanya gubernur-wakil gubernur baru.

Baik gubernur-wakil gubernur baru dan maupun lima pasangan sudah tahu kondisi Papua selama ini dengan dinamika yang menyertainya. Pemerintah dan masyarakat Papua tahu Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pun sudah berjalan dua belas tahun. Jika dilihat, sudah banyak kemajuan. Namun, masih banyak persoalan yang perlu ditangani gubernur-wakil gubernur baru menuju masyarakat yang lebih aman, damai, adil, dan sejahtera lahir-batin.

Mengapa hal ini penting? Di tengah upaya mengejar ketertinggalan Papua, kerap terjadi kekerasan berupa penembakan orang tak dikenal hingga bentrok antarkelompok terutama menyongsong dan saat berlangsung hajatan politik lokal, terutama pemilihan gubernur dan bupati/walikota.

Selain menyelesaikan berbagai agenda pembangunan mendesak, gubernur-wakil gubernur juga perlu care atas sejumlah persoalan lain, terutama dialog yang berpijak pada isu-isu krusial sebagaimana sering disuarakan sejumlah elemen masyarakat. Isu-isu krusial dimaksud, dapat mengacu pada empat akar masalah utama.

Keempat masalah dimaksud yaitu (i) sejarah dan status politik Papua; (ii), rekonsiliasi dan pengadilan HAM; (iii), kegagalan pembangunan di Papua; dan (iv), marjinalisasi dan diskriminasi (Bdk. Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future terbitan LIPI, Yayasan TIFA, dan Yayasan Obor Indonesia tahun 2009).

Mengapa dialog, karena pusaran konflik tidak putus-putus sejak 1962. Kemiskinan belum tuntas terentas, indeks pembangunan manusia dua provinsi itu menjadi yang terburuk di Indonesia. Padahal, sejak berlaku hingga 2011, misalnya, dana otsus Papua sebesar Rp 32 triliun.

Agenda strategis

Siapapun warga Indonesia yang bermukim di Papua maupun di luar Papua, tentu mahfum. Bahwa Papua merupakan wilayah yang tak hanya bergelimang soal kemiskinan dan ketertinggalan di hampir semua dimensi pembangunan. Namun, lebih dari itu masalah konflik yang kerap kali memakan korban harta dan nyawa.

Sedang di lain sisi, kemajuannya masih terasa seperti kerakap yang tumbuh di atas karang: hidup enggan mati tak mau. Kondisi ini jauh sebelumnya sudah disadari pemerintah pusat dan daerah. Upaya membangun Papua, misalnya, sudah sejalan dengan komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada periode pertama kepemimpinannya, Presiden Yudhoyono bertekad menyelesaikan masalah Papua secara damai, adil, dan bermartabat tanpa kekerasan. Salah satu tekad dan komitmen presiden adalah menyelesaikan masalah Papua melalui dialog. Karena itu, kondisi Papua yang masih tertinggal seperti yang terlihat saat ini menjadi agenda gubernur-wakil gubernur bersama masyarakat dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

Gubernur-wakil gubernur bersama masyarakat perlu bergandengan tangan mengejar berbagai ketertinggalan yang masih melilit. Pemerintahan Presiden Yudhoyono juga sudah menunjukkan komitmen melalui alokasi dana yang terbilang besar. Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2013, misalnya, dana otsus Papua dan Aceh sebesar Rp 13,2 triliun atau naik Rp 1,3 triliun dari pagu APBN Perubahan Tahun 2012.

Dana itu dialokasikan masing-masing untuk Papua Rp 4,3 triliun, Papua Barat Rp 1,8 triliun, dan Aceh sebesar Rp. 6,1 triliun. Di luar itu Papua dan Papua Barat dialokasikan lagi dana tambahan infrastruktur Rp 1 triliun. Kucuran dana sebesar itu tentu perlu dikelola dengan baik agar berdaya guna. 

Tak heran, Presiden Yudhoyono meminta dana otsus dikelola transparan dan akuntabel, sehingga dapat dimanfaatkan optimal mengejar ketertinggalan dalam pemenuhan pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi rakyat. Juga dilakukan pengawasan lebih efektif dalam pemanfaatannya.

Permintaan (atau tepatnya peringatan) Presiden Yudhoyono beralasan. Gubernur-wakil gubernur dan masyarakat perlu menyadari bahwa meski dana sebesar itu digelontorkan ke Papua, namun belum mampu mengurangi keteringgalan dan kemiskinan. Kondisi ini juga terkait dengan mental koruptif yang masih merasuki sanubari sebagian kecil masyarakat serta pejabat dan elite politik baik di daerah maupun pusat hingga membuat masyarakat dan daerah terpenjara dalam kubangan kemiskinan dan ketertinggalan.

Rakyat, para elite, dan stakeholder tentu percaya kepada Gubernur Lukas Enembe-Wakil Gubernur Klemen Tinal. Mencermati rekam jejak yang dimiliki, keduanya diharapkan tetap komit dengan janjinya saat kampanye. Mereka diharapkan mendengar, memahami, dan memecahkan persoalan pembangunan yang dihadapi masyarakat. Di bawah kepemimpinan gubernur-wakil gubernur baru, ada secercah harapan di benua paling timur Indonesia itu.

Sumber: Papua Pos, 14 Mare 2013