Jebakan Demokrasi

Oleh Radhar Panca Dahana

Budayawan

 

MENJELANG pesta akbar politik nasional tahun 2014 depan, setiap hari—bahkan mungkin dalam hitungan jam lewat media-media virtual—kita dihujani berita-berita keras dan lunak seputar pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah.

 

Ada semacam atmosfer yang sangat kuat, memengaruhi pikiran, mental, bahkan état spiritual kita yang meyakini pesta pemilihan itu adalah medium bahkan arsenal (juga teknologi) terbaik dari sistem demokrasi yang kita jalankan saat ini.

 Lebih dalam dari itu, atmosfer itu memberi kita sebuah fakta keras bagaimana rakyat atau bangsa ini, terpaksa atau tidak, dipaksa atau tidak, meyakini dengan bulat bahwa demokrasi adalah sistem politik atau sistem ketatanegaraan yang sudah menjadi takdir (faith) kita bersama. Boleh jadi ia dianggap satu given, yang tak sekadar nurtural, tapi juga natural. Tidak mengherankan apabila kemudian kita melihat, mendengar, dan membaca berbagai pendapat —di kalangan atas hingga bawah— yang dapat kita golongkan sebagai hard atau great defender alias pembela teguh demokrasi sebagai "jalan hidup" yang wajib kita jalani untuk menapaki masa depan. Walau mungkin sebenarnya banyak kritik untuk itu, untuk sistem dan teori di baliknya itu. Namun, seperti pernah dikatakan ahli etika politik, Franz Magnis-Suseno, bagaimanapun demokrasi adalah pilihan the best among the worst.

Pernyataan pengajar filsafat itu memang agak moderat walau saya agak menyesalinya. Lantaran frase itu seperti menunjukkan inkapabilitas kita untuk melihat, mencari, dan menemukan sistem-sistem alternatif di luar "the worst" tadi. Saya kira adalah kemalasan ilmiah, tepatnya intelektual, jika kita hanya pasrah dengan kondisi di mana kita cuma diberi pilihan-pilihan yang buruk (worst). Kita kehilangan daya dan kreativitas untuk mencari yang "lain", yang mungkin lebih baik dan cocok untuk realitas kontemporer ataupun tradisional kita.

Situasi semacam ini sungguh sangat membuat penasaran dan menumbuhkan banyak pertanyaan, antara lain, apakah benar demokrasi begitu baik dan jitunya hingga ia menjadi pilihan tunggal, bahkan menjadi arsenal diplomasi ampuh agar kita bisa dihargai atau dihormati dunia internasional? Dan, saya harus merasa getun, kecewa, serta sedikit murka saat mengetahui betapa demokrasi oksidental yang kita yakini dan praktikkan hari ini hanyalah semacam "rampokan gagasan" dari negeri maritim Yunani yang dipergunakan bangsa-bangsa kontinental hanya untuk melegitimasi dominasi dan kekuasaan elite (entah itu feodal, kapital, senjata, dan sebagainya).

Sementara rakyat umumnya tetap tinggal sebagai unit-unit bahkan konstata yang generik dalam status abadinya sebagai subordinat untuk diperalat suaranya demi status quo. Bagaimana hal ini bisa dibantah? Karena kenyataan sejarah semua bangsa yang mengaku "demokratis" justru menunjukkan fakta-fakta kuat untuk proposisi di atas.

Dusta dan jebakan Itu

Realitas "demokratis" yang agak menyesatkan itu sebenarnya dapat dibuktikan dengan mudah dalam data dan fakta dari ritus-ritus demokratis itu sendiri, dalam soal pemilihan (election), misalnya. Kita mengetahui bagaimana, misalnya, rakyat Amerika Serikat, negeri yang menganggap dirinya pejuang besar dan pelaku demokrasi sejati, tak pernah diberi pilihan untuk menentukan pemimpinnya. Mereka hanya disodori pilihan-pilihan yang sudah ditentukan lobi-lobi elite di dalam partai politik yang ada. Dan dalam realitasnya, hanya ada dua parpol yang memiliki peran kuat. Hanya dua, hanya dua pilihan, selama puluhan bahkan ratusan tahun. Inilah salah satu dusta demokrasi. Sebagaimana juga realitas rakyat pemilih, juga di AS, yang selalu menyisakan persentase cukup besar bagi golongan putih (golput). Bahkan hingga lebih dari 40 persen. Bisa Anda bayangkan apabila salah satu di antara dua kandidat itu menang pemilihan, katakanlah 50 + 1 persen dari yang memilih, berarti ia paling banyak hanya dipilih 26 persen dari penduduk AS. Dan sang pemenang untuk itu juga bisa menentukan hidup masa depan 74 persen lain yang tak memilih dia, menggunakan uang pajak 74 persen warga yang tak setuju dengannya, katakanlah untuk menciptakan perang di Vietnam, Afganistan, Irak, dan lain-lain.

Lalu bisa Anda bayangkan sendiri, sejumlah pilkada di negeri kita. Hampir umumnya menyisakan lebih dari 30 persen golput, bahkan ada yang 40 persen lebih. Apabila satu pilkada diikuti tiga pasangan dan pemenangnya katakanlah meraih 33 persen lebih, berarti ia hanya dipilih oleh tak lebih dari 20 persen warga daerah tersebut. Jika kandidatnya lebih dari tiga pasang, tidaklah mustahil jika seorang pemenang hanya dipilih 15 persen dari warga daerahnya. Lalu atas nama dan dengan legitimasi demokrasi ia berkuasa, juga atas 85 persen warga yang tak setuju dengannya.

Kekonyolan sistemik atau dusta demokrasi semacam ini sebenarnya hanya bagian dari apa yang saya sebut sebagai "jebakan demokrasi' (democratic trap). Jebakan yang banyak jumlahnya ini seperti seruling gembala yang membuat kita menjadi tikus-tikus yang terbius mengiringi langkah sang gembala walaupun untuk itu kita harus jatuh terjebak dalam sumur kematian. Mungkin jebakan demokrasi ini lebih menggiriskan. Karena kita tidak mati karenanya, kita tetap hidup, tetapi seperti zombie, kesadaran kitalah yang mati. Dan apa yang lebih parah: kita tersenyum, bangga, bahkan menjadi great defender dari tiupan seruling yang membius itu.

Itulah kira-kira yang terjadi saat kita akhirnya, mau tidak mau, kesal atau tidak kesal, harus menerima seseorang sebagai pemimpin yang telah melewati proses pemilihan demokratis yang ironis di atas. Ketika sang pemimpin ternyata bodong dan bodoh, melakukan banyak hal yang tidak etis dan amoral, ternyata kita, rakyat terutama yang memilih pemimpin itu, tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa menuntut, menurunkan, atau menarik dukungan itu. Nasi sudah jadi basi. Dan seperti kerap dikatakan oleh banyak pemimpin "terpilih", "Jika tidak setuju, jangan pilih saya lima tahun lagi".

Inilah jebakan itu. Kita terjebak untuk tidak bisa berbuat apa-apa selama sekurangnya lima tahun. Kita harus menunggu seraya membiarkan kedegilan pemimpin itu terus berlangsung. Dan ketika menunggu hingga di tahun ketiga, para pembujuk datang merayu kita, menyelipkan uang, sembako, hingga tawaran jawaban. Tahun keempat semua selipan itu meningkat beserta ancaman. Tahun kelima, telanjur menikmati selipan dan takut pada ancaman, maka kita memilih pemimpin itu lagi.

 Jebakan ampuh itu

 Tragik. Tapi tragedi itulah yang sama kita rayakan, ribuan kali di setiap tahun. Puluhan bahkan ratusan triliunan rupiah uang kita, yang disetor ke dinas pajak atau profit para pengusaha, terhabiskan hanya untuk festival tragis itu. Semua ini tidak akan mungkin disadari secara kolektif apalagi masif, jika satu jebakan demokrasi lain, yang memang sedikit lebih rumit, tidak kita sadari lebih dulu. Kian dalam, kian rumit, jebakan itu memang kian ampuh. Karena ia bukan hanya mengamputasi sebagian akal atau logika kita, melainkan ia memilin dan membentuknya menjadi satu logos (semacam logika berargumentasi) baru.

 Jebakan itu datang dari dua buah istilah vital, bahkan paradigmatik dalam demokrasi: kesetaraan (equality) dan kebebasan (freedom). Kedua kata ini mengindikasikan situasi yang niscaya dalam kemanusiaan yang melangsungkan (mengembangkan) demokrasi. Seperti Robert A Dahl, profesor politik ternama, menyatakan pembangunan gagasan dan lembaga-lembaga demokrasi hanya bisa dilakukan oleh apa yang disebut dengan logika kesetaraan "politis" (logic of "political" equality, dikutip dari Dahl). Sebuah prinsip atau logika yang menggambarkan kebebasan di mana "setiap anggota masyarakat memiliki kualifikasi yang sama adekuatnya untuk ikut dalam proses mengatur/memerintah masyarakat itu".

Saya kira inilah salah satu pendapat yang diamini oleh banyak pemikir politik. Walau sebenarnya untuk masalah ini para teoretikus politik banyak yang berseberangan. Aristoteles dan Nietzsche, misalnya, berada di ekstrem kanan yang tidak memercayai kesetaraan. Sementara Rousseau dan Marx berada di ujung lainnya, ekstrem kiri. Nietzsche, misalnya, tidak menyetujui democratic equality karena hanya menghasilkan satu gerombolan moralis yang justru menjadi penghalang pengembangan manusia. Seseorang yang memiliki jiwa terhormat tidak harus direndahkan atau merendahkan diri dengan jiwa tak terhormat demi kesetaraan. Yang penting semua manusia memiliki kebebasan yang sama untuk mencapai puncak kemanusiaannya. Namun, jelas dalam perjuangan itu, orang terhormat pasti akan lebih unggul, menang, dan akhirnya menjadi pihak penentu.

Sementara Rousseau sebagai wakil dari kaum kiri menganggap justru kesetaraan itu penting. Baginya, kebebasan itu vital untuk setiap orang untuk memperoleh hal-hal yang lebih tinggi (higher goods) seperti kebebasan ekspresi, berserikat, atau bebas dari pengasingan. Untuk memperoleh hal-hal itu, hal mendasar yang dibutuhkan adalah kesetaraan. Persoalannya, buat Rousseau manusia harus melewati tiga tingkatan untuk pembangunan masyarakat yang beradab. Di mana, adab terakhir, ketiga, yang mau tidak mau harus dimasuki setiap (kelompok) manusia justru adalah tahap yang korup dan membuat sebagian besar manusia mengalami ketidaksetaraan (inequality) secara sosial, ekonomis, politis, hukum, dan seterusnya. Manusia pun jadi tidak bahagia.

Kedua kutub, yang diwakili oleh bapak-bapak teori politik klasik dan modern itu, secara ironis menyatakan semacam kemustahilan dalam penciptaan kesetaraan. Namun begitulah, kita terjebak. Kita telanjur meyakini dan membelanya dengan seluruh hati. Sebagaimana para elite dan pengambil kebijakan kita yang kian jauh mengkhianati konstitusi sebagai fundamen kita beradab dan berbudaya, begitupun para praktisi politik—bahkan di seluruh dunia—tidak lagi mengikuti fundamen logis dari para bapak demokrasi di atas dalam praktik demokrasi hari ini.

Barangkali dua istilah "maut" di atas sudah bergeser makna, terutama signifikansinya. Keduanya tidak lagi jadi landasan nilai dari budaya politik, tapi hanya sekadar senjata politik untuk mengelabui atau mendustai konstituen, berlaku secara nasional juga geopolitik (global). Jebakan ini begitu ampuh karena kita sebagai bangsa menjadi lumpuh. Semangat berpikir luluh dan angan-angan kemandirian menjauh. Padahal sesungguhnya, kita memiliki pilihan, yang tak perlu dicari di kejauhan, karena ia mengendap di kedalaman. Di dalam diri sendiri, dalam tradisi, dalam adab bahari, yang sejarah memberi bukti, yang kita nafikan hingga hari ini. Bagaimana itu bisa dijelaskan? Apa pilihan lain yang berakar di "dalam" itu? Kertas lain, semoga, akan menjawabnya.

Sumber: Kompas, 15 November 2013