Ketua DPC PDIP Lembata Akui Pemerintahan Lembata Saat ini Memprihatinkan

Ketua DPC PDIP yang juga wakil ketua I DPRD Kabupaten Lembata Hyasintus Tibang Burin mengakui, jika pemerintahan Lembata kini dalam kondisi yang memprihatinkan. Pengakuan itu terkuak ketika mendapat tekanan dari Forum Penyelamat Lewotana Lembata (FP2L), dan desakan anggota DPRD Lembata.

“Sebetulnya, saya tidak tega menyatakan ini, tetapi sebagai ketua DPC PDIP saya menyatakaan siap mendukung apa yang disampaikan hari ini, dan memohon maaf kepada semua pihak tentang situasi kita saat ini,” tandas Hyasintus Burin dengan suara terbata-bata.

Burin menyampaikan pernyataan ini guna menanggapi desakan FP2L dalam dialog dengan anggota DPRD Lembata Rabu (13/11). FP2L yang menghimpun  ratusan orang yang menyatakan diri sebagai penyelamat Lembata ini  mendesak Bupati Lembata untuk mundur dari jabatan.

Bupati Lembata didesak mundur karena diduga melakukan pemerasan terhadap kontraktor dan diduga melakukan pembohongan publik dalam kasus penyelundupan pasir emas. Dalam dialog dengan DPRD Lembata itu terungkap pula berbagai persoalan lain, yang rata-rata muncul karena ketidak mampuan Bupati untuk memanage pemerintahan.

“Saya dari awal sudah pesimis bahwa Yance (sapaan untuk Bupati) bisa pimpin Lembata. Sekarang kita teriak-teriak, dia (Bupati) tidak dengar. Dia ada diJakarta, jadi kalau kita dia (Bupati Yentji) tetap pimpin, Lembata tidak akan jadi baik,” ujar Anggota DPRD dari Partai Hanura, Alwi Murin.

Dan karena itu, Alwi ikut mendesak agar Bupati Sunur segera turun dari jabatannya. Menurutnya, persoalan demi persoalan yang mendera Lembata tak bisa tertangani secara baik, bahkan kini telah menjadi keresahan masyarakat.

Alwi berpendapat, Lembaga DPRD segera mengambil sikap politik sebelum kondisi Kabupaten Lembata semakin runyam.

Dukungan terhadap desakan FP2L juga disampaikan oleh anggota DPRD lainnya, seperti Yakobus Liwa, Simeon Lake Odel, Bediona Philipus, Simon G. Krova, juga Servas Ladoangin.

Selain mendesak mundur, FP2L dalam dialog itu pun mempertanyakan rencana pembangunan mega proyek hutan Keam yang pernah didengung-dengungkan pemerintah, namun kini semakin redup, bahkan tak lagi terdengar.

FP2L mempertanyakan sumber dana sebesar Rp. 110 miliyar yang akan dimanfaatkan untuk mega proyek hutan Keam itu. Terkait pertanyaan itu, Ketua DPRD Lembata mengaku tidak tahu dari mana sumber dana itu. Menurutnya, rencana pembangunan mega proyek hutan Keam itu, tidak muncul dalam Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2012 juga dalam di APBD perubahan tahun 2012. (Yogi Making)

Sumber: floresbangkit.com, 14 November 2013.

Ket foto: Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur & Hyasinthus Tibang Burin

Sumber foto: facebook.com/dok.pri