Polisi Diminta Ungkap Auktor Intelektualis

Polisi diminta memainkan segala daya dan upaya mengungkap kasus pembunuhan mantan Kepala Dinas Perhubungan, Informasi, dan Komunikasi Kabupaten Lembata Aloysius Laurensius Wadu di Lewoleba, Lembata, Nusa Tenggara Timur, 8 Juni 2013. Ke-12 pelaku sebaiknya memiliki hati nurani untuk mengungkap otak di balik kasus pembunuhan itu.

“Lembaga penegak hukum tak boleh kalah dengan siapa pun, apalagi orang-orang yang selalu mengorbankan masyarakat kecil untuk merealisasikan keinginan pribadi dan kelompok, tetapi selalu mengatasnamakan masyarakat. Kematian Wadu sudah memberi petunjuk yang cukup jelas bagi polisi memeriksa orang yang memberi arahan, petunjuk terhadap para tersangka dan terdakwa,” kata Direktur Hukum dan HAM Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) Indonesia Gabriel Goa saat menghubungi Kompas di Kupang, Jumat (6/12).

Sebanyak 12 orang terlibat dalam pembunuhan itu. Mereka adalah Omy Wutun, sopir Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur, Brigadir Heryanto, anggota Polres Lembata; Dion Wadu, anak kandung almarhum –salah satu kepala bidang di Kantor Bappeda Lembata; Evans Wadu, anak kandung almarhum –PNS di kantor Dinas Perhubungan Lembata; Bence Ruing, PNS di Kantor Dinas Sosial Lembata; Inso Gowing Bataona, PNS di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lembata; Anton Loli Ruing alias Tolis Ruing, anggota DPRD Lembata; dan Vinsen Wadu, adik kandung almarhum. Selain itu, Nani Ruing, Marsel Welan, dan Vinsen Dasion, masing-masing warga Lembata.

Jangan Melindungi

Keterlibatan polisi, anggota PNS, sopir bupati, dan anggota DPRD setempat mengiindikasikan ada auktor intelektualis di balik itu. Di sisi lain, ada pula upaya Bupati Eliezer Yentji Sunur menyewa empat pengacara dari Jakarta dan Kupang untuk mendampingi para pelaku pembunuhan.

Dalam kaitan itulah, para pelaku diminta jujur mengungkap otak di balik sekenario pembunuhan Wadu.  Mereka jangan melindungi pelaku utama.

Kepala Bagian Humas Pemkab Lembata Moses Langotukan mengatakan, kasus ini sedang ditangani penegak hukum. Semua pihak harus menunggu proses itu dan jangan berspekulasi dan beropini. Biarkan proses hukum berlangsung. “Informasi dan berita-berita sangat fantastis tanpa pendukung data akurat. Jadi, semua pihak harus menghormat proses hukum,” katanya.

Menurut Kepala Bidang Humas Polda NTT Ajun Komisaris Besar Okto George Riwu, polisi tak asal menangkap dan memproses seseorang. Penangkapan seseorang dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme. “Jika ada bukti kuat mengarah ke sana, polisi bertindak. Jadi, polisi tak asal menangkap orang,” katanya. (KOR/ANS)

Sumber: Kompas, 7 Desember 2013

Ket foto: Bupati Eliaser Yentji Sunur

Sumber foto: hurek.blogspot.com