Menantikan Sang Pemenang

Oleh Sri Palupi

Peneliti Institute Ecosoc

SELEPAS hiruk-pikuk pemilihan pimpinan DPR dan MPR, seorang anggota Koalisi Merah Putih menyatakan senang koalisinya berhasil duduk di pimpinan DPR dan MPR.

Sementara anggota Koalisi Indonesia Hebat meresponsnya dengan pernyataan bahwa dalam berpolitik, kemenangan yang sesungguhnya tidak saat mendapatkan kedudukan, tetapi saat mendapatkan dukungan rakyat. Baik Koalisi Merah Putih maupun Koalisi Indonesia Hebat tak menyadari, di dalam berpolitik, kemenangan tak berarti menjadi yang pertama dan menduduki jabatan utama. Kemenangan juga tidak berarti dapat dukungan rakyat.

Sebab, jabatan dan dukungan rakyat hanya alat untuk mewujudkan tujuan politik, yaitu kebaikan bersama. Pemenang yang sesungguhnya dalam politik adalah mereka yang berhasil mewujudkan kebaikan bersama. Persoalannya, apa yang disebut sebagai kebaikan bersama selama ini dipahami dan diterjemahkan dalam ukuran yang artifisial, seperti pertumbuhan ekonomi, produk domestik bruto (PDB), pendapatan per kapita, arus investasi, jumlah kelas menengah, status layak utang, bertumpuknya penghargaan dari luar, yang tak sejalan dengan kualitas hidup rakyat. Itulah mengapa kian banyak bangsa meninggalkan tolok ukur kebaikan bersama yang palsu dan beralih ke tolok ukur sejati, yaitu kebahagiaan rakyat.

Pemimpin republik datang silih berganti, tetapi rakyat tak juga merasa bahagia. Ada kecenderungan, setelah menduduki jabatan utama para penguasa menghadapkan rakyat pada kondisi paradoks. Ini terasa terutama dalam sepuluh tahun terakhir. Indikator ekonomi makro dipuji lembaga-lembaga asing. Indonesia diprediksi jadi salah satu raksasa ekonomi dunia. Bahkan Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksikan, pada 2020 PDB Indonesia masuk urutan 10 besar dunia, yakni 3.200 miliar dollar AS, di bawah Rusia (3.500 miliar dollar AS) dan Inggris (3.400 miliar dollar AS). Indonesia diprediksi menggeser Jerman, Perancis, Rusia, Inggris, dan juga Jepang.

Proyeksi ini tak memberikan optimisme pada kebahagiaan rakyat. Di saat ekonomi bertumbuh dan pendapatan per kapita meningkat, kehidupan rakyat justru kian terasa berat. Kesenjangan distribusi pendapatan melebar, indeks pembangunan manusia tak menunjukkan perbaikan signifikan, kedalaman, dan keparahan kemiskinan malah meningkat. Rakyat kian tak berdaulat atas Tanah Air sendiri.

Aset ekonomi negara yang seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dikuasai korporasi besar. PDB lebih banyak disumbang korporasi besar. Meski proporsinya hanya 0,01 persen, unit usaha besar menyumbang 41,83 persen PDB dan 82,98 persen ekspor. Ini karena 98,88 persen unit usaha mikro kesulitan mencari sumber dana.

Indonesia kini menjadi negara dengan penghasilan menengah. Namun, keberhasilan ini dicapai dengan mengeksploitasi sumber daya alam tanpa kendali. Keselamatan rakyat dan kehidupan generasi mendatang tak masuk dalam hitungan. Demi pertumbuhan ekonomi dan citra penguasa, rakyat dipaksa menanggung berbagai penderitaan akibat perampasan lahan, meluasnya konflik dan kekerasan, meningkatnya intensitas bencana sebagai konsekuensi dari kerusakan lingkungan.

Ekonomi kebahagiaan

Pada 19 Juli 2011, PBB menandatangani resolusi terkait dengan kebahagiaan dan pembangunan holistik. Kebahagiaan ditetapkan sebagai indikator pembangunan. Lahirnya resolusi ini dilatarbelakangi dua kenyataan. Pertama, paradoks ekonomi global. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia meningkat, pendapatan per kapita meningkat, dan jumlah kelas menengah meningkat. Di sisi lain, keputusasaan kian melanda dunia, daerah kumuh meningkat, disintegrasi keluarga dan komunitas, rasa aman kian menipis, serta bencana akibat kerusakan lingkungan meluas. Pertumbuhan ekonomi nyatanya tidak mengarah pada peningkatan kualitas hidup manusia.

Kedua, semakin banyak bangsa meninggalkan indikator ekonomi mainstream dan beralih pada ekonomi kebahagiaan. Ekonomi kebahagiaan diterapkan pertama kali tahun 1972 oleh Bhutan. Miris dengan meluasnya dampak liberalisasi ekonomi, Bhutan tak lagi merisaukan pertumbuhan ekonomi, dan beralih menggunakan frase Gross National Happiness (GNH) sebagai tolok ukur kemajuan.

Konsep GNH Bhutan mencakup empat pilar: pemerintahan baik dan akuntabel; pembangunan sosial ekonomi berkelanjutan; pelestarian budaya; dan konservasi lingkungan. Empat pilar ini dirinci dalam sembilan domain, yaitu kualitas psikologis, kesehatan, pendidikan, penggunaan waktu, keragaman dan ketahanan budaya, pemerintahan yang baik, vitalitas masyarakat, keragaman dan ketahanan ekologi, serta standar hidup. Sembilan domain ini mewakili komponen kebahagiaan.

GNH mengoreksi dan menggeser definisi "nilai", dari uang ke kehidupan. Kekuasaan dan pengambilan keputusan yang selama ini terpusat pada korporasi dan pasar uang global kini bergeser ke orang-orang dan masyarakat lokal.

Dengan GNH, pembangunan dijalankan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua orang, mendukung demokrasi dan keadilan, serta mengembangkan kehidupan yang sarat kebahagiaan. Paradigma ekonomi lama yang condong melayani dan memperbesar konsumsi ditanggalkan.

Bhutan semakin maju dalam pencapaian GNH. Langkah Bhutan menginspirasi dunia dan memperkuat kepercayaan akan adanya jalan lain di luar kapitalisme. Tercatat, Inggris, Perancis, dan negara-negara Amerika Latin menerapkan indikator kebahagiaan dalam ekonomi mereka. Itulah mengapa kebanyakan negara-negara Amerika Latin memiliki indeks kebahagiaan tinggi meskipun pendapatan per kapitanya relatif rendah.

Survei yang dilakukan UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN) terhadap 156 negara pada 2013 menyimpulkan, rakyat Indonesia kurang bahagia. Bahkan dibandingkan dengan negara ASEAN. Bagaimana bisa bahagia kalau pertumbuhan ekonominya lebih banyak dinikmati kalangan atas, sementara rakyat kebanyakan terus diimpit kenaikan harga, kualitas pendidikan apa adanya, serta layanan birokrasi buruk dan korup.

Sang pemenang

Ketidakbahagiaanlah yang mendorong rakyat memilih Jokowi, sosok yang tak terkait Orde Baru. Rakyat berharap Jokowi benar-benar meninggalkan cara lama dalam mengurus negara dan jadi sang pemenang. Tentu tak mudah jadi pemenang mengingat banyak hal buruk diwariskan pemerintah sebelumnya, seperti utang menumpuk, aset ekonomi negara menipis, kasus pelanggaran HAM terbengkalai, kerusakan lingkungan, konflik agraria, serta mafia dan koruptor menggurita.

Sudah lama rakyat menanti sang pemenang, bukan orang bejo yang mendapat kesempatan jadi presiden. Rakyat butuh kehadiran sang pemenang, bukan sekadar presiden. Sebab, sang pemenang tak akan menipu atau membohongi rakyat. Akhir kata, ada satu kekuatan yang ada dalam diri pemenang yang membedakannya dari pecundang: pemenang mendengarkan kebenaran yang ada dalam dirinya; mendengarkan nuraninya. 

Sumber: Kompas, 22 Oktober 2014